Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI), melalui anak usahanya Telemedia Komunikasi Pratama, memenangkan penawaran lelang spektrum frekuensi 1,4 GHz untuk regional I.
WIFI mengajukan penawaran tertinggi dengan Rp403 miliar untuk dapat mengoptimalkan spektrum selebar 80 MHz guna melayani pelanggan di Pulau Jawa, Pulau Maluku, dan Pulau Papua saja. Tantangannya ekosistem yang belum matang.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan lelang frekuensi terakhir pada 2022, Telkomsel mengeluarkan Rp600 miliar-an untuk memberikan layanan seluruh nasional dengan ekosistem yang telah matang, nilai Rp400 miliar yang dikeluarkan menjadi perdebatan.
Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan dengan diperbolehkan berjualan di Jawa, WIFI diuntungkan karena Jawa paling layak secara bisnis untuk produk internet.
Dengan kondisi tersebut, biaya Rp400 miliar adalah nilai yang murah, yang dikeluarkan WIFI untuk menyewa pita 1,4 GHz di Pulau Jawa selama 10 tahun menurut Ian.
Dia juga mengatakan penggelaran jaringan di Papua tidak akan menjadi masalah bagi WIFI mengingat jaringan tulang punggung di Papua sudah tersedia.
“Tidak masalah karena backbone optik sudah sampai ke Papua. Layanan minimal 100 Mbps tentu dengan backbone optik. Jadi sudah jelas bukan yang dilayani oleh satelit. Kewajiban tersebut tentu harus melihat kondisi lapangan,” kata Ian kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).
Sekolah di daerah 3T menggunakan satelit untuk mendapat layanan internet
Ian juga mengatakan bahwa dibandingkan 2×5 MHz di pita 2,1 GHz yang dimenangkan oleh PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada 2022 lalu, biaya yang dikeluarkan oleh WIFI relatif lebih murah dengan pita yang lebih besar.
WIFI mendapat 80 MHz di pita 1,4 GHz dengan biaya Rp400 miliar-an, sementara itu Telkomsel harus mengeluarkan Rp600 miliar demi 2×5 MHz. Namun perlu diingat, saat Telkomsel mendapat 2,1 GHz, smartphone masyarakat di seluruh Indonesia sudah siap untuk menangkap sinyal 2,1 GHz. Sementara itu perangkat yang kompatibel dengan pita 1,4 GHz masih sangat terbatas.
Sementara itu, Dosen ITB yang juga Mantan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Agung Harsoyo menyoroti mengenai beban yang akan dikeluarkan para pemenang pita 1,4 GHz. Selain membayar ratusan miliar per tahun, WIFI dan MyRepublik juga harus mengeluarkan ongkos layaknya menggelar layanan seluler seperti menara, elemen radio, listrik, dan lain sebagainya.
Di tengah ongkos yang tinggi, sempat tercetus janji menjual layanan internet Rp100.000 dengan kecepatan hingga 100 Mbps.
“Seluruh masyarakat mesti ikut mengawasi dan menagih janji mereka sejak sekarang,” kata Agung.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan tidak bisa dibandingkan apple to apple antara harga lelang di pita 1,4 GHz dengan 2,1 GHz.
Pertama, memang frekuensi yang dialokasikan lebih besar. Namun, kedua, lelang menggunakan sistem regional, bukan nasional. Kemudian, di lelang 1,4 GHz ini banyak komitmen yang harus dijalankan sesuai dengan kepentingan nasional yang ditetapkan Komdigi seperti kecepatan 100 Mbps dan juga tarif lebih terjangkau
“Frekuensi 1,4 GHz ini berbeda dengan konsep misal frekuensi yang dipakai 3G dulu, 4G atau 5G dimana dari MSC ke BTS hingga pengguna menggunakan nirkabel. Sementara untik 1,4 GHz ini, hybrid. Dimana 1,4 GHz hanya dipakai untuk jaringan akses ke pengguna, sementara dari backbone dan back haul pakai serat optik,” kata Heru.
Pekerja memperbaiki BTS
Heru menambahkan jika dalam mengukur berdasarkan lebar frekuensi, memang 1,4 GHz lebih luas dan lebih murah. Pita 1,4 GHz juga memiliki jangkauan yang lebih luas ketimbang 2,1 GHz.
“Jadi nanti pemenang 1,4GHz akan menyasar pasar residensial. Dimana jika sebelumnya ke rumah-rumah pakai serat optik yang mahal, maka nanti serap optik ke rumah-rumah atau biasa diistilahkan homepass menggunakan frekuensi 1,4 GHz. Dan pasar residensial akan sangat besar ke depannya,” kata Heru.
Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura mengatakan tantangan utama pengembangan frekuensi 1,4 GHz di Indonesia terletak pada belum terbentuknya ekosistem perangkat dan pasar, karena Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia yang menggunakannya untuk layanan komersial.
“Kondisi ini akan membuat ketersediaan chipset, perangkat, dan dukungan vendor global masih terbatas, sehingga biaya investasi dan waktu adopsi berpotensi tinggi,” kata Tesar kepada Bisnis, Kamis (16/10/2025).
Tesar menambahkan untuk membangun ekosistem, seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama.
Dia menambahkan dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan pemerintah, serta keterlibatan vendor global, ekosistem ini dapat berkembang dalam 2–3 tahun. Selama ekosistem belum terbentuk, WIFI-DSSA sulit mendapat pengembalian investasi yang maksimal dari pita 1,4 GHz.
“Namun tanpa arah kebijakan dan koordinasi yang kuat, pembentukannya bisa melambat hingga 5–7 tahun,” kata Tesar.
Sebelumnya, Global System for Mobile Communications Association (GSMA), asosiasi yang mewadahi operator telekomunikasi di seluruh dunia, mengungkap tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.
Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz dan 2,1 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.
Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas.
