Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Meta PHK 600 Karyawan Divisi AI Usai Mark Zuckerberg Bajak Para Petinggi Apple

    Meta PHK 600 Karyawan Divisi AI Usai Mark Zuckerberg Bajak Para Petinggi Apple

    Bisnis.com, JAKARTA — Meta Platforms Inc. berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 600 karyawan di divisi AI Superintelligence Labs pada bulan depan.

    Langkah ini melibatkan tim di Fundamental Artificial Intelligence Research (FAIR), divisi produk AI, dan infrastruktur AI, sebagai bagian dari upaya restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

    PHK ini diumumkan melalui memo internal dari Chief AI Officer Meta, Alexandr Wang, yang baru bergabung pada Juni 2025. Dalam memo tersebut, Wang menjelaskan bahwa pengurangan tim bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan meningkatkan tanggung jawab individu.

    “Dengan mengurangi ukuran tim kami, akan ada lebih sedikit diskusi untuk membuat keputusan, dan setiap orang akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar serta dampak yang lebih signifikan,” tulis Wang, seperti dilaporkan Reuters, Kamis (23/10/2025).

    Divisi Superintelligence Labs, yang dibentuk untuk mengejar “superintelligence” atau AI yang melebihi kemampuan manusia, telah mengalami pertumbuhan pesat sejak 2022. Namun, sumber internal menyebut divisi ini menjadi “bloated” atau membengkak, dengan tim-tim sering bersaing untuk sumber daya komputasi.

    PHK tidak akan memengaruhi kelompok baru seperti TBD Lab, yang mencakup rekrutan elite dengan paket kompensasi mencapai ratusan juta dolar AS, termasuk pakar dari OpenAI, Google, dan Microsoft.

    Langkah ini datang di tengah persaingan ketat di industri AI, di mana Meta telah menginvestasikan miliaran dolar untuk infrastruktur dan talenta. Baru-baru ini, perusahaan mengumumkan kesepakatan senilai US$27 miliar dengan Blue Owl Capital untuk membangun data center Hyperion di Louisiana, yang diharapkan menjadi pusat AI terbesar.

    Sementara itu, CEO Meta, Mark Zuckerberg, telah menekankan komitmen ini, meskipun perusahaan tetap melakukan PHK untuk menjaga kelincahan.

    Para karyawan yang terdampak akan diberi kesempatan untuk melamar posisi lain di dalam Meta melalui proses perekrutan yang dipercepat. Perusahaan juga menyatakan akan terus merekrut talenta AI berkualitas tinggi.

    “Ini bukan berarti penurunan investasi. Kami tetap antusias dengan model yang sedang kami latih, rencana komputasi ambisius, dan produk yang kami bangun,” tambah Wang dalam memo menurut laporan Business Insider.

    PHK ini menjadi bagian dari tren di industri teknologi, di mana perusahaan seperti Microsoft dan Alphabet juga melakukan pengurangan staf sambil meningkatkan investasi AI. Meta, yang memiliki lebih dari 80.000 karyawan secara global, sebelumnya telah melakukan PHK massal pada 2022 dan 2023 untuk efisiensi operasional.

    Meta Bajak Petinggi Apple

    Keputusan ini diambil saat Meta getol dalam membajak petinggi kompetitor untuk masuk ke tim AI mereka. Belum lama Meta menarik Ke Yang, eksekutif Apple yang memimpin pengembangan pencarian web berbasis AI untuk Siri.

    Diketahui, Apple berencana melakukan pengembangan besar sistem Siri pada 2026. Sejumlah lompatan terbesar dalam sejarah asisten virtual Apple, akan terjadi dengan sejumlah fitur canggih berbasiskan AI generatif yang diklaim lebih kontekstual, personal, dan kompetitif terhadap platform rival seperti ChatGPT atau Google Gemini .

    Namun, di tengah pengembangan tersebut, Apple justru kehilangan para pakar AI-nya, di mana Meta terus agresif merekrut pentolan AI Apple untuk mendominasi teknologi superintelligence.

    Ke Yang baru saja ditunjuk memimpin tim Answers, Knowledge, and Information (AKI) di Apple beberapa minggu lalu, dengan tugas utama meningkatkan kemampuan Siri untuk menarik informasi dari web dan data pribadi pengguna.

  • Celah Baru Oracle E-Business Dieksploitasi, AS Keluarkan Peringatan Keras

    Celah Baru Oracle E-Business Dieksploitasi, AS Keluarkan Peringatan Keras

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Amerika Serikat (CISA) mengonfirmasi celah keamanan pada Oracle E-Business Suite dengan kode CVE-2025-61884 tengah dieksploitasi oleh peretas.

    Celah tersebut kini telah dimasukkan ke dalam daftar Known Exploited Vulnerabilities (KEV) milik CISA. 

    Menurut laporan BleepingComputer pada Rabu (22/10/2025), CVE-2025-61884 merupakan kerentanan unauthenticated server-side request forgery (SSRF) yang terdapat pada komponen Oracle Configurator runtime.

    Celah ini sebelumnya dikaitkan dengan eksploitasi yang bocor dan digunakan dalam serangan siber pada Juli 2025. CISA kini mewajibkan seluruh lembaga federal AS untuk menambal kerentanan ini paling lambat pada 10 November 2025.

    Oracle mengungkapkan kerentanan tersebut pada 11 Oktober dengan tingkat keparahan 7,5 (High) dan memperingatkan celah ini mudah dieksploitasi untuk memperoleh akses tidak sah ke data penting atau seluruh data yang dapat diakses melalui Oracle Configurator.

    Kendati demikian, Oracle tidak secara terbuka menyebut kerentanan ini telah dieksploitasi, padahal pembaruan keamanan yang dirilis diketahui menutup eksploit yang sebelumnya bocor oleh kelompok peretas ShinyHunters dan Scattered Lapsus$.

    Awal Oktober lalu, firma keamanan siber Mandiant mengungkap geng ransomware Clop telah mengirimkan email pemerasan ke berbagai perusahaan dengan mengklaim telah mencuri data dari sistem Oracle E-Business Suite menggunakan celah zero-day.

    Oracle menanggapi laporan tersebut dengan menyatakan para pelaku memanfaatkan celah lama yang sebenarnya sudah diperbaiki sejak Juli. Namun, investigasi dari CrowdStrike dan Mandiant menunjukkan bahwa Oracle EBS sempat menjadi target dalam dua kampanye berbeda.

    Kampanye pertama pada Juli menggunakan eksploit yang menargetkan celah SSRF di endpoint “/configurator/UiServlet”, yang kini dikonfirmasi sebagai CVE-2025-61884.

    Sementara kampanye kedua pada Agustus memanfaatkan celah berbeda di endpoint “/OA_HTML/SyncServlet” dan diperbaiki lewat CVE-2025-61882 dengan penerapan aturan mod_security untuk memblokir akses ke endpoint tersebut. Eksploit ini dikaitkan dengan kelompok Clop.

    Peneliti dari watchTowr Labs juga membenarkan eksploit bocoran ShinyHunters sebenarnya menargetkan rantai serangan SSRF di UiServlet, bukan di SyncServlet.

    Dalam pembaruan terakhir, Oracle memperbaiki celah CVE-2025-61884 dengan menambahkan validasi terhadap parameter ‘return_url’ agar tidak dapat dimanipulasi oleh penyerang. Apabila validasi gagal, permintaan otomatis diblokir.

    Meski demikian, masih ada kebingungan mengenai alasan Oracle mencantumkan eksploit ShinyHunters sebagai indikator serangan untuk CVE-2025-61882, padahal eksploit tersebut sebenarnya terkait dengan CVE-2025-61884. Hingga kini, Oracle belum menanggapi permintaan klarifikasi dari BleepingComputer mengenai kekeliruan tersebut.

  • 10.000 Starlink Mengorbit, Risiko Sampah Angkasa dan Kerusakan Ozon Makin Besar

    10.000 Starlink Mengorbit, Risiko Sampah Angkasa dan Kerusakan Ozon Makin Besar

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaringan satelit internet milik SpaceX, Starlink, telah mengorbitkan 10.000 satelit ke angkasa. Ancaman kerusakan ozon dan puing-puing sampah satelit sulit terhindari. 

    Mengutip PCWorld.com pada Rabu (22/10/2025), dua roket Falcon 9 diluncurkan dari California dan Florida pada 20 Oktober lalu membawa total 56 satelit baru ke orbit. Dengan peluncuran ini, jumlah total satelit Starlink yang telah diluncurkan sejak proyek dimulai pada 2019 mencapai 10.044 unit.

    Berdasarkan data astrofisikawan Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Jonathan McDowell, sekitar 8.680 di antaranya masih aktif mengorbit bumi, sedangkan satu hingga dua satelit diperkirakan terbakar di atmosfer setiap harinya.

    Sebagai informasi, Starlink dirancang untuk menghadirkan layanan internet berkecepatan tinggi ke seluruh dunia, termasuk wilayah terpencil. Namun, proyek ini menuai kontroversi di kalangan ilmuwan.

    Para peneliti memperingatkan megakonstelasi satelit seperti Starlink, Amazon Kuiper, dan sistem satelit asal China berpotensi menimbulkan masalah serius di orbit rendah bumi (low-Earth orbit), mulai dari penumpukan puing antariksa hingga meningkatnya risiko tabrakan.

    Kalangan astronom juga mengeluhkan gangguan pada pengamatan langit akibat pantulan cahaya dari ribuan satelit tersebut.

    Peneliti Amerika Serikat menyoroti dampak lingkungan dari meningkatnya jumlah satelit yang terbakar di atmosfer.

    Proses pembakaran satelit menghasilkan aluminium oksida yang mengendap di lapisan udara atas. Studi terbaru memperkirakan, jika lebih dari 60.000 satelit berada di orbit rendah pada 2040, maka sekitar 10.000 ton aluminium oksida dapat dilepaskan ke atmosfer setiap tahun.

    Akumulasi senyawa ini berpotensi memanaskan lapisan atas atmosfer hingga 1,5 derajat Celsius dan mengganggu proses kimia yang memengaruhi lapisan ozon.

    Para ilmuwan menekankan perlunya penelitian lanjutan untuk memahami dampak pasti terhadap iklim dan atmosfer bumi.

    Meski efek jangka panjangnya masih belum sepenuhnya diketahui, para ahli sepakat bahwa ekspansi cepat jaringan satelit berisiko menambah tekanan terhadap lingkungan antariksa dan sistem cuaca global.

    Bagi SpaceX, pencapaian 10.000 satelit ini baru langkah awal. Walaupun setiap hari ada satelit yang terbakar di atmosfer, perusahaan terus menambah armadanya secara rutin. Umur operasional rata-rata satu satelit Starlink sekitar lima tahun.

    Apabila rencana ekspansi berjalan sesuai target, dalam beberapa tahun mendatang jumlah satelit Starlink di orbit bisa menembus 30.000 unit – lebih banyak dari seluruh satelit lain yang ada di dunia saat ini.

  • Startup Hangry Raih Pendanaan Rp174 Miliar, Siap Ekspansi ke Malaysia

    Startup Hangry Raih Pendanaan Rp174 Miliar, Siap Ekspansi ke Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Startup kuliner berbasis cloud kitchen atau virtual restaurant, Hangry mengumumkan perolehan pendanaan sebesar US$10,5 juta atau sekitar Rp174 miliar (kurs Rp16.598 per dolar AS) dalam putaran Seri A5 yang dipimpin oleh Alpha JWC Ventures.

    Dana hasil pendanaan terbaru ini akan digunakan untuk memperluas jaringan operasional, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat infrastruktur dan peralatan dapur agar setiap gerai mampu melayani volume pesanan yang lebih tinggi dengan kualitas dan pengalaman pelanggan yang konsisten.

    Selain fokus pada peningkatan efisiensi, Hangry juga berinvestasi dalam inovasi produk guna menjaga kualitas dan kepuasan konsumen. Setiap brand di bawah naungan Hangry terus melakukan penyempurnaan resep dan proses untuk meningkatkan cita rasa serta tekstur makanan.

    “Konsumen Indonesia kini menginginkan dua hal sekaligus: kualitas dan keterjangkauan, itulah celah yang diisi oleh Hangry. Konsep restoran multi-brand virtual kami memungkinkan setiap pesanan untuk disajikan dengan efisien tanpa mengorbankan harga maupun rasa,” kata Pendiri dan CEO Hangry  Abraham Viktor dalam keterangan resmi pada Rabu (22/10/2025). 

    Abraham melanjutkan Hangry juga tengah mempersiapkan ekspansi internasional, dengan Malaysia menjadi pasar luar negeri pertamanya. Dia menyebut portofolio Hangry terus mendapat sambutan positif karena mampu menghadirkan variasi menu berkualitas dengan harga mulai dari US$1 atau sekitar Rp16.598.

    Dari total 18 merek yang dioperasikan, Hangry memiliki 17 brand yang berfokus pada olahan ayam dengan berbagai konsep, mulai dari ayam goreng bergaya lokal hingga internasional. Satu-satunya brand non-ayam adalah Dari Pada, yang menawarkan menu kopi dan minuman.

    Beberapa merek andalan seperti Moon Chicken, Ayam Mak Dura, dan Ayam Koplo menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan.

    “Di tengah tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli, makanansederhana yang memberi rasa nyaman seperti ayam menjadisemakin penting; baik sebagai santapan sehari-hari maupunsebagai bentuk comfort food yang menghadirkan keakraban dan kebahagiaan kecil di tengah rutinitas harian,” kata Abraham. 

    Dalam operasionalnya, Hangry mengandalkan model bisnis berbasis dapur efisien dan dapat diskalakan. Setiap gerai mengelola beberapa brand dalam satu alur produksi, memungkinkan perusahaan memproduksi lebih dari 1.000 porsi per hari per outlet dengan biaya operasional yang efisien dan kualitas yang tetap konsisten.

    Sementara itu, Co-Founder & General Partner Alpha JWC Ventures, Chandra Tjan, menilai Hangry telah menunjukkan kemampuan eksekusi yang luar biasa dalam membangun platform F&B yang efisien dan dapat dikembangkan lebih luas. 

    “Pemahaman mendalam mereka terhadap konsumen Indonesia menempatkan Hangry dalam posisi kuat untuk menjadi pemimpin di fase pertumbuhan berikutnya,” katanya. 

  • Bos East Ventures Ungkap Biang Kerok Pendanaan ke Startup RI Masih Lambat

    Bos East Ventures Ungkap Biang Kerok Pendanaan ke Startup RI Masih Lambat

    Bisnis.com, JAKARTA—  Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca, mengakui tren pendanaan startup saat ini memang melambat di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut tak lepas dari arah pergerakan modal global yang lebih banyak terserap ke Amerika Serikat (AS). 

    “Menurut saya pendanaan memang agak slow ya. Alasannya karena risk capital itu nggak masuk ke southeast Asia. Karena misalnya di US, public market doing very well,” kata Wilson ditemui disela acara Tech In Asia Conference di Jakarta pada Rabu (22/10/2025). 

    Willson mengatakan bahwa saat ini banyak pemodal global lebih memilih menanamkan investasi di sektor kecerdasan buatan (AI), sehingga AI revolution di AS mendapatkan aliran dana yang besar.

    Willson mengatakan Indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing. Sementara itu, para investor dari AS cenderung menanamkan modal di negaranya sendiri, mengingat mereka bisa memperoleh imbal hasil tinggi tanpa harus berinvestasi jauh ke Asia.

    “Kenapa dia mau capek-capek terbang kemari. Cara berpikirnya sangat simple,” tambahnya.

    Karena itu, Willson menilai startup di kawasan Asia, termasuk Indonesia, perlu memikirkan cara untuk menciptakan nilai yang benar-benar berdampak bagi investor, baik dari sisi keuntungan maupun dampak sosial.

    “Di sini kita harus benar-benar memikirkan sesuatu yang impactful ke investor. Apakah itu return, apakah ada investor yang memang fokusnya ke impact. Mandat dari tiap investor itu beda-beda,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Willson menolak istilah “bakar uang” yang kerap disematkan pada startup. Dia menilai, pengeluaran besar dalam tahap awal bisnis sering kali merupakan bagian dari proses edukasi pasar dan pengembangan inovasi.

    Menurut Willson, pola tersebut mengikuti konsep J-curve, di mana hasil investasi belum terlihat pada awalnya, tetapi melonjak setelah platform terbentuk dan bisnis mulai stabil. Dia juga menilai bisnis teknologi tidak bisa dinilai dengan kacamata bisnis tradisional karena karakteristiknya berbeda. 

    “Tapi, memang karena pengaruh kompetisi, mereka investasi untuk akuisisi user-nya mungkin kebanyakan. Sehingga kelihatan sepertinya spending-nya terlalu tinggi,” katanya.

    Terkait arah investasi East Ventures, Willson menyebut pihaknya kini banyak mengincar sektor AI, healthcare, dan consumer, tanpa terlalu membatasi sektor tertentu. Willson juga memberi pesan kepada calon pendiri startup agar tidak menunda langkah meski situasi pendanaan sedang menurun.

    “Kalau kamu punya produk bagus, memang pengen start company, start aja. Ada pendanaan, nggak ada pendanaan, kamu start aja. Kalau gagal, jangan anggap kegagalan itu sesuatu yang memalukan. Anggap kegagalan itu adalah sukses yang tertunda,” ujarnya.

    Dia menegaskan dalam proses investasi, pihaknya lebih mengutamakan kejujuran dan passion dari pendiri startup. “Asal founders-nya jujur, passionate about their product, pasti kita investasi. Founders itu harus mengerti industri-nya itu benar-benar dalam,” kata Willson.

    Kondisi yang disampaikan Willson sejalan dengan data platform kurator data dan riset startup Tracxn. Sepanjang 2024, total pendanaan startup di Indonesia hanya mencapai US$693 juta atau sekitar Rp11,5 triliun dari 78 putaran pendanaan. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir, bahkan tidak melampaui capaian 2016 yang mencapai US$966 juta dari 91 putaran pendanaan.

    Tren perlambatan ini juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Total pendanaan startup di kawasan turun menjadi US$2,8 miliar atau sekitar Rp46,4 triliun dari 420 putaran pendanaan pada 2024. Sebagai perbandingan, total pendanaan masih mencapai US$7 miliar pada 2023, meski sudah turun tajam dari puncak tahun 2021 yang menembus US$21,9 miliar.

  • Pendanaan Masih Lesu, Modal Ventura Minta Startup Berbenah Diri

    Pendanaan Masih Lesu, Modal Ventura Minta Startup Berbenah Diri

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro menilai perlambatan pendanaan startup di Indonesia harus menjadi momentum bagi seluruh pelaku industri untuk berbenah diri.

    “Karena kalau data menunjukkan ya pendanaan startup, kita perlu upaya sama-sama supaya kita bisa naik lagi,” kata Eddi ditemui di sela-sela acara Tech in Asia Conference di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Dia menilai, situasi pendanaan saat ini masih cenderung “wait and see” di tengah ketidakpastian makroekonomi global. 

    Eddi menambahkan, kasus-kasus kecurangan yang sempat mencuat di sejumlah startup seharusnya dijadikan pelajaran penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan. 

    “Kita juga gak boleh defensif. Kita tahu di ekosistem kita itu banyak area for improvement. Salah satunya ya itu governance,” ucapnya.

    Sebagai bentuk langkah konkret, asosiasi modal ventura di Asia Tenggara telah meluncurkan maturation map bersama asosiasi sejenis dari Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. 

    Eddi menjelaskan, maturation map tersebut berfungsi sebagai panduan bagi startup untuk mengetahui dokumen dan tata kelola apa saja yang seharusnya sudah dimiliki pada setiap tahap pendanaan, mulai dari tahap seed hingga series A.

    “Kalau sudah ada series A, seharusnya paperwork-nya dan governance-nya lebih tinggi lagi. Pada saat kapan dia seharusnya updated financial statement. Dan ini dan sebagainya. Nah itu, jadi maturation map itu membantu untuk ekosistem kita,” tutur Eddi.

    Terkait sektor yang berpotensi menjadi prioritas pendanaan ke depan, Eddi tidak banyak berkomentar. Namun, dia menilai bidang kesehatan masih menjadi sektor yang cukup menjanjikan.

    “Healthcare kali ya lagi seksi,” katanya.

    Ilustrasi startup

    Sebelumnya, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca, juga mengakui tren pendanaan startup di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih melambat. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi pergeseran arah modal global yang lebih banyak terserap ke Amerika Serikat (AS).

    “Menurut saya pendanaan memang agak slow ya. Alasannya karena risk capital itu nggak masuk ke Southeast Asia. Karena misalnya di US, public market doing very well,” kata Willson saat ditemui di sela acara Tech In Asia Conference di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Dia menambahkan, banyak pemodal global kini lebih tertarik menanamkan investasi di sektor kecerdasan buatan (AI), sehingga AI revolution di AS menyerap dana dalam jumlah besar. Sementara itu, Indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing.

    “Kenapa dia mau capek-capek terbang kemari. Cara berpikirnya sangat simple,” ujarnya.

    Willson menilai, startup di kawasan Asia perlu lebih fokus menciptakan nilai yang berdampak nyata bagi investor. “Di sini kita harus benar-benar memikirkan sesuatu yang impactful ke investor. Apakah itu return, apakah ada investor yang memang fokusnya ke impact. Mandat dari tiap investor itu beda-beda,” tuturnya.

    Dia juga menolak anggapan bahwa startup “membakar uang”. Menurutnya, pengeluaran besar di tahap awal merupakan bagian dari proses edukasi pasar dan inovasi. “Tapi, memang karena pengaruh kompetisi, mereka investasi untuk akuisisi user-nya mungkin kebanyakan. Sehingga kelihatan sepertinya spending-nya terlalu tinggi,” kata Willson.

    Willson menjelaskan, arah investasi East Ventures saat ini banyak mengincar sektor AI, healthcare, dan consumer. Namun, pihaknya tetap terbuka pada berbagai sektor potensial lainnya.

    “Kalau kamu punya produk bagus, memang pengen start company, start aja. Ada pendanaan, nggak ada pendanaan, kamu start aja. Kalau gagal, jangan anggap kegagalan itu sesuatu yang memalukan. Anggap kegagalan itu adalah sukses yang tertunda,” ujarnya.

    Dia menegaskan, dalam proses investasi, East Ventures lebih mengutamakan kejujuran dan semangat dari para pendiri startup. “Asal founders-nya jujur, passionate about their product, pasti kita investasi. Founders itu harus mengerti industri-nya itu benar-benar dalam,” ucapnya.

    Adapun data platform riset startup Tracxn mencatat total pendanaan startup di Indonesia sepanjang 2024 hanya mencapai US$693 juta atau sekitar Rp11,5 triliun dari 78 putaran pendanaan. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam beberapa tahun terakhir, bahkan tidak melampaui capaian 2016 yang mencapai US$966 juta dari 91 putaran pendanaan.

    Tren perlambatan ini juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Total pendanaan startup di kawasan turun menjadi US$2,8 miliar atau sekitar Rp46,4 triliun dari 420 putaran pendanaan pada 2024. Sebagai perbandingan, total pendanaan masih mencapai US$7 miliar pada 2023, meski sudah turun tajam dari puncak tahun 2021 yang menembus US$21,9 miliar.

  • Industri Telekomunikasi Belum Prioritas, Termasuk 5G

    Industri Telekomunikasi Belum Prioritas, Termasuk 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Sektor telekomunikasi dinilai belum menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam setahun terakhir, termasuk teknologi 5G.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pada satu tahun pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung fokus pada perbaikan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan berkualitas, dan pemerataan ekonomi melalui koperasi.

    Adapun harapan akan terobosan serupa di sektor telekomunikasi (telko) dan teknologi informasi komunikasi (TIK) belum terwujud.

    Sigit menekankan bahwa sektor telko memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencerdaskan bangsa di era digital, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan siber. Meski demikian, setelah satu tahun pemerintahan hingga Oktober 2025, perkembangan 5G di Indonesia hanya bergerak sedikit.

    “Ada kemajuan kebijakan seperti lelang pita 1,4 GHz untuk Broadband Wireless Access (BWA) dan konsultasi 2,6 GHz, tetapi penetrasi 5G masih rendah, berada di angka single-digit persentase sejak peluncuran komersial pada 2021, Indonesia tercatat tertinggal dalam peringkat performa broadband dibanding tetangga Asean,” kata Sigit kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Speedtest Global Index mengungkap pada Juli 2025 mengungkap kecepatan internet Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, baik untuk internet seluler maupun fixed broadband.

    Dalam hal internet seluler, Indonesia berada di peringkat 8 di Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 42,85 Mbps pada Juli 2025, hanya unggul tipis dari Laos.

    Tidak hanya, Sigit, merujuk penilaian kualitas kematangan regulasi ITU. Menurut dashboard ICT Regulatory Tracker (Gen5 / ITU), Indonesia tercatat sebagai Generation 2 (G2) dengan skor ~57 pada 2024. Nilai ini masuk dalam kategori “Early open markets”. 

    Untuk diketahui, ITU ICT Regulatory Tracker adalah alat berbasis bukti yang dikembangkan oleh ITU untuk membantu pembuat kebijakan dan regulator memahami evolusi regulasi ICT.

    Tracker ini terdiri dari 50 indikator yang dikelompokkan dalam empat pilar: otoritas regulasi, mandat regulasi, rezim regulasi, dan kerangka kompetisi. Klasifikasi generasi (G1–G5) mencerminkan kemajuan dari regulasi monopoli tertutup ke pasar digital yang matang dan kolaboratif.

    Adapun “Early Open Market” (G2) berarti suatu negara masih dalam tahap di mana regulasi mulai membuka pasar untuk kompetisi, tetapi masih didominasi oleh pendekatan tradisional dengan intervensi pemerintah yang kuat.

    Skornya berkisar antara 40–70, menandakan pasar terbuka awal di mana elemen kompetisi diperkenalkan, seperti liberalisasi parsial dan regulasi dasar untuk akses.

    Fokus pada pembukaan pasar awal, seperti pengenalan kompetisi di sektor telekomunikasi, tetapi belum sepenuhnya mendukung investasi inovatif atau kolaborasi lintas sektor. Ini sering kali mencakup regulasi yang memungkinkan operator swasta bersaing, tetapi dengan batasan seperti kontrol harga atau lisensi terbatas.

    “Jadi peralihan antar-generasi mencerminkan perubahan pada sejumlah indikator regulator, mandat, rezim regulasi, dan persaingan. Tidak ada peningkatan generasi selama hampir 10 tahun. Bahkan, secara numerik, ada sedikit kemunduran sejak 2019, juga ada sinyal kuat adanya stagnasi reformasi regulasi dalam 5 tahun terakhir,” kata Sigit.

    Secara konseptual, lanjut Sigit, kondisi stagnasi bahkan cenderung mundur ini mungkin terjadi karena kegagalan menyelesaikan isu teknis-operasional penting misalnya alokasi spektrum, lelang yang tertunda, penegakan aturan persaingan menghambat performa pasar.

    Sebab lain, adalah regulasi tidak mengikuti perkembangan misalnya tidak mengatur layanan digital baru, kesulitan menegakkan aturan persaingan sehingga skor relatif menurun di banding negara lain yang maju lebih cepat.

    “Kita masih menemukan ada kombinasi permasalahan spektrum & keterlambatan yang menghambat 5G, yang masuk akal sebagai penyumbang menurunnya skor/posisi relatif,” kata Sigit.

    Sebagai rekomendasi, Mastel mendesak pemerintah mempercepat alokasi spektrum mid-band seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz, serta high-band untuk pengembangan kapasitas 5G. Sigit menyarankan eksplorasi kebijakan inovatif, seperti model kolaboratif, neutral host, atau use-case berdampak tinggi.

    “Jika berhasil dapat mempercepat roll-out secara cost-efficient. Namun jika masih pendekatan business as usual, mungkin bukan hanya tidak ada perubahan, namun semakin jauh tertinggal dari zaman dan dari negara-negara lain,” ujar Sigit.

  • 60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh jaringan internet selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sejumlah langkah untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan jaringan internet. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian. 

    Langkah percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

    “Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Komdigi pada Rabu (22/10/2025). 

    Dengan MoU ini, lanjut Meutya, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas untuk dibangun koneksinya pada 2026. Meutya menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.

    Meutya berharap sinergi dengan Kemendes PDT dapat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas agar masyarakat desa turut merasakan manfaat transformasi digital.

    “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan desa.

    “Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.

    Yandri menambahkan, konektivitas digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

    Dia mencontohkan, para pembudidaya ikan mas koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang, telah mampu mengekspor produknya ke berbagai negara berkat pemanfaatan internet.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan pembangunan konektivitas di pedesaan dapat lebih tepat sasaran.

    “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” tandas Yandri.

    Sejak satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas konektivitas digital. 

    Upaya tersebut meliputi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan titik akses di Papua, pelaksanaan lelang frekuensi, serta kerja sama dengan operator seluler guna pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.

  • BHP Telekomunikasi 2024 Capai Rp1,36 Triliun, Komdigi Siapkan Papan Pemantau

    BHP Telekomunikasi 2024 Capai Rp1,36 Triliun, Komdigi Siapkan Papan Pemantau

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat total Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi pada 2024 mencapai Rp1,36 triliun pada 2024. Untuk meningkatkan transparansi, Komdigi menyiapkan Dashboard Kepatuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pedoman Teknis Perhitungan BHP.

    Pedoman teknis yang akan dirilis dalam bentuk Surat Edaran ini disusun untuk menyatukan persepsi antara penyelenggara telekomunikasi sebagai wajib bayar dan petugas verifikasi, sehingga dapat menghindari perbedaan hasil perhitungan dan memperkuat akurasi pelaporan.

    Adapun dashboard kepatuhan dikembangkan sebagai platform digital yang dapat diakses publik, berfungsi untuk memantau tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban PNBP secara real-time.

    Ketua Tim Kepatuhan dan Optimalisasi PNBP Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Anak Agung Gede Oka menjelaskan latar belakang penyusunan pedoman teknis dan dashboard berangkat dari permasalahan perbedaan hasil penghitungan antara pihak wajib bayar dan hasil verifikasi petugas dalam pelaksanaan perhitungan PNBP. 

    Pedoman Teknis disusun untuk mencegah perbedaan perhitungan penetapan besaran BHP Telekomunikasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepatuhan dan menghambat optimalisasi penerimaan negara. 

    “Sedangkan pembuatan dashboard antara lain untuk memberikan gambaran tentang kepatuhan dari pemenuhan kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi yang dapat diakses publik,” kata Agung dikutip, Rabu (22/10/2025).

    Agung mengatakan PNBP BHP Telekomunikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap total PNBP Komdigi dan menjadi salah satu sumber pendanaan strategis bagi pembangunan infrastruktur digital nasional.

    Selama empat tahun terakhir, penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi selalu mengalami kenaikan dimana terakhir pada tahun 2024 penerimaan PNBP BHP Telekomunikasi mencapai Rp1,36 triliun.

    Besaran penerimaan ini cukup signifikan sehingga penting untuk dipertahankan dengan melakukan peningkatan tata kelola PNBP BHP Telekomunikasi.

    Formula perhitungan BHP Telekomunikasi adalah 0,5% dikali pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Jika penyelenggara telekomunikasi tersebut memiliki pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi, maka pendapatan kotor yang dihitung adalah total pendapatan kotor dikurangi pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi. 

    Sementara itu, bagi penyelenggara telekomunikasi yang memiliki unsur pengurang, maka perhitungan BHP Telekomunikasi adalah 0,5% dikali pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi dikurangi oleh faktor pengurang.

    Adapun yang masuk dalam faktor pengurang adalah piutang yang nyata-nyata tidak tertagih (write off), dan pembayaran kewajiban biaya interkoneksi dan/atau ketersambungan yang diterima oleh penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang merupakan hak dari pihak lain.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah menegaskan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola PNBP.

    “Inisiatif Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan dan Dashboard Kepatuhan PNBP BHP Telekomunikasi menjadi sangat esensial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perhitungan PNBP BHP Telekomunikasi,” ujarnya.

    PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bermanfaat untuk pembangunan dan bagi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perhitungannya harus dilakukan dengan benar dan menjaga prinsip keadilan antara negara dengan Masyarakat dan dunia usaha yang melakukan penyetoran PNBP kepada negara.

    Surat Edaran Direktur Jenderal Ekosistem Digital tentang pedoman teknis nantinya akan dapat diakses melalui tautan “publikasi” pada portal pelaporan Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital pelaporan.komdigi.go.id, sedangkan dashboard dapat diakses pada tautan “dashboard” pada alamat yang sama. 

    Ke depan, Kementerian Komdigi akan terus melakukan pendampingan teknis, pembaruan sistem, dan penyempurnaan regulasi agar implementasi pedoman dan dashboard ini berjalan optimal dan berkelanjutan.

  • Komdigi Fokus Pulihkan Kepercayaan Investor Global ke Ekosistem Digital RI

    Komdigi Fokus Pulihkan Kepercayaan Investor Global ke Ekosistem Digital RI

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid fokus memulihkan kepercayaan investor ke startup Indonesia, di tengah sejumlah kasus besar yang terjadi di Tanah Air. 

    Beberapa waktu lalu, modal ventura milik Telkom MDI Ventures terjerat kasus hukum karena direksinya melakukan kejahatan dalam berinvestasi ke perusahaan rintisan, Tani Hub.

    Sebelum mencuat kasus tersebut, unicorn e-Fishery juga mengalami fraud karena memalsukan laporan keuangan. 

    Komdigi berupaya memulihkan kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional setelah sejumlah kasus kecurangan (fraud) sempat mengguncang industri tersebut.

    “Kita tahu ada fraud cases, sebetulnya angkanya tidak banyak, tapi kemudian ini memukul ekosistem digital cukup besar di Tanah Air karena confidence level-nya turun,” kata Meutya ditemui di sela-sela acara Tech in Asia Conference di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Dia menjelaskan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor, Komdigi memperbanyak inisiatif yang menghadirkan investor global ke berbagai ajang ekonomi digital di Indonesia. 

    Langkah ini diharapkan dapat menunjukkan potensi besar karya-karya lokal yang tengah berkembang di sektor teknologi.

    Meutya menambahkan, kehadiran perusahaan rintisan (startup) lokal tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja langsung, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap ekonomi nasional. 

    Menurutnya, sektor startup telah menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja secara langsung dan membuka jutaan lapangan kerja tidak langsung melalui berbagai kegiatan ekonomi yang muncul dari tumbuhnya ekosistem digital di Indonesia.

    “Jadi terhadap ekonomi Indonesia, startup kita sudah amat sangat berpengaruh dan menentukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ungkapnya.

    Meski demikian, tantangan terhadap ekosistem startup nasional masih besar. 

    Berdasarkan laporan platform kurator data dan riset startup Tracxn, total pendanaan startup di Indonesia sepanjang 2024 hanya mencapai US$693 juta dari 78 putaran pendanaan. 

    Angka ini menjadi yang terendah dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan tak melampaui capaian 2016 yang mencapai US$966 juta dari 91 putaran pendanaan.

    Tren tersebut sejalan dengan kondisi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), di mana pendanaan startup turun menjadi US$2,8 miliar dari 420 putaran pendanaan pada 2024. Sebagai perbandingan, total pendanaan di kawasan masih mencapai US$7 miliar pada 2023, meski sudah menurun drastis dari puncak tahun 2021 yang menembus US$21,9 miliar.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada 21 Oktober 2024. Tanggal 21 Oktober 2025 menandai satu tahun masa kepemimpinannya.