Category: Bisnis.com Tekno

  • iPhone 17 Baru Meluncur, Sudah Muncul Bocoran Fitur iPhone 18

    iPhone 17 Baru Meluncur, Sudah Muncul Bocoran Fitur iPhone 18

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple baru saja merilis produk ternyarnya yakni iPhone 17, tetapi rumor tentang penerusnya, iPhone 18, sudah mulai ramai beredar. 

    Meski peluncurannya diperkirakan baru terjadi pada 2026, berbagai bocoran awal menunjukkan Apple tengah menyiapkan banyak perubahan besar yang bisa menjadikan tahun tersebut sebagai salah satu momen terbesar bagi perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. 

    Berikut bocoran fitur yang dikabarkan akan hadir di iPhone 18 dikutip dari laman Phone Arena pada Kamis (23/10/2025):

    1. Apple Berpotensi Tinggalkan Qualcomm

    Apple dikabarkan sedang mengembangkan modem 5G buatannya sendiri bernama C2, penerus dari chip C1 yang digunakan pada iPhone 16e. Jika chip ini debut bersama iPhone 18, Apple akhirnya bisa benar-benar melepaskan ketergantungan dari Qualcomm. 

    Modem baru ini disebut akan menawarkan dukungan mmWave yang lebih baik, kemampuan carrier aggregation yang lebih cerdas untuk unduhan lebih cepat, serta efisiensi daya yang lebih tinggi.

    2. Kamera Pro Akan Dilengkapi Aperture Variabel

    Seri iPhone 18 Pro dikabarkan bakal mendapatkan fitur aperture variabel pada kamera utama. Dengan kemampuan mengatur bukaan cahaya secara manual, pengguna dapat menikmati kontrol lebih baik terhadap depth-of-field, fokus yang lebih tajam, serta hasil foto yang lebih kreatif. 

    3. Chip A20 dengan Proses 2nm

    Apple juga tengah menyiapkan chip A20 yang diproduksi dengan teknologi 2 nanometer, turun dari 3nm pada chip A19.

    Lompatan ini diperkirakan akan membuat kinerja iPhone 18 15% lebih cepat dan 30% lebih hemat daya, menjadikannya salah satu smartphone paling efisien di pasaran.

    4. Desain Belakang iPhone 18 Pro Semi Transparan

    Bocoran lain menyebutkan model iPhone 18 Pro akan hadir dengan bagian belakang semi-transparan. Desain ini memungkinkan pengguna mengintip sebagian komponen internal seperti sistem pendingin vapor chamber yang diperkenalkan di iPhone 17 Pro. Selain fungsional, desain ini juga memberi kesan futuristik dan elegan.

    5. Dynamic Island Akan Lebih Ramping

    Fitur Dynamic Island yang sudah menjadi ciri khas iPhone kemungkinan akan diperkecil ukurannya. Apple disebut sedang menyiapkan komponen yang lebih ringkas untuk menciptakan layar dengan area aktif lebih luas, tanpa mengorbankan fungsionalitasnya.

    6. Face ID di Bawah Layar

    Salah satu inovasi paling dinanti adalah Face ID yang tertanam di bawah layar. Jika rumor ini benar, iPhone 18 Pro akan menawarkan tampilan layar penuh tanpa gangguan sensor di bagian depan. Hanya kamera depan yang tetap terlihat. Prediksi ini sejalan dengan analisis Ross Young yang memperkirakan teknologi tersebut siap digunakan pada 2026.

    7. Kamera Selfie Hole-Punch untuk Model Pro

    Selain Face ID tersembunyi, Apple juga dikabarkan akan mengadopsi kamera depan bergaya hole-punch untuk iPhone 18 Pro dan Pro Max. Dengan begitu, notch yang selama ini menjadi ciri khas iPhone bisa benar-benar hilang, menghasilkan tampilan layar yang bersih dan modern—mirip dengan banyak ponsel Android saat ini.

    8. Tombol Kamera Khusus Akan Dihapus

    Fitur Camera Control Button yang pertama kali muncul di iPhone 16 kemungkinan akan dihilangkan. Menurut laporan, tombol ini tidak banyak digunakan oleh pengguna dan biaya produksinya cukup tinggi, sehingga Apple berencana untuk menyederhanakan desain perangkat berikutnya.

    9. Munculnya iPhone Lipat Pertama

    Rumor yang paling menarik tentu saja mengenai iPhone lipat pertama. Beberapa sumber menyebut perangkat ini bisa debut bersamaan dengan iPhone 18 Pro pada musim gugur 2026, sementara sumber lain memperkirakan peluncurannya mundur ke awal 2027.

    Desainnya dikatakan mengusung engsel titanium, lipatan tanpa bekas, serta harga mulai sekitar US$2.000. Spesifikasi awal mencakup RAM 12 GB, penyimpanan 256 GB, dua kamera belakang 48 MP, dan kamera depan di bawah layar. 

    Model pertamanya kemungkinan berbentuk book-style. Dengan serangkaian inovasi ini, Apple tampaknya tengah menyiapkan langkah besar menuju era baru iPhone. Jika sebagian rumor tersebut benar, iPhone 18 bisa menjadi salah satu lompatan terbesar dalam sejarah iPhone.

  • Kemenkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Berbasis AI

    Kemenkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Berbasis AI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Satelit Indonesia (Telkomsat) menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  mengimplementasikan AI Telehealth Gateway.

    AI Telehealth Gateway adalah solusi yang nmemadukan konektivitas satelit berkeandalan tinggi, layanan telehealth, dan kecerdasan artifisial untuk mempercepat konsultasi jarak jauh, memperkuat proses rujukan berbasis data, serta menghadirkan analitik kesehatan yang akurat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial.

    Kolaborasi ini melanjutkan langkah sinergis Telkomsat yang sebelumnya dituangkan dalam nota kesepahaman bersama dengan beberapa Pemerintah Provinsi dengan harapan konektivitas satelit, telehealth, dan AI menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah masing-masing.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan teknologi berperan penting dalam mentransformasi teknologi dan layanan kesehatan, dan hal ini sejalan dengan program kementerian kesehatan. 

    “Teknologi bukan hanya milik kota besar, tapi untuk semuanya. Kolaborasi ini agar dikawal bersama, dan selanjutnya bisa dievaluasi dan dikembangkan,” kata Dante, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Diketahui, pasca penandatanganan, Telkomsat bersama Teleport Access Service (TAS) segera mengeksekusi tahapan implementasi, instalasi, dan uji konsep (Proof of Concept/PoC) telehealth. Setelah PoC berjalan, para pihak menyiapkan penguatan model operasional, program pelatihan, serta penjaminan mutu layanan agar solusi beroperasi berkesinambungan.

    Sebagai langkah lanjutan, Telkomsat dan Kemenkes menargetkan perluasan manfaat ke jaringan puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan yang membutuhkan di seluruh Indonesia, dengan awal implementasi ditargetkan mulai tahun ini. Fokus utama mencakup keandalan konektivitas, ketersediaan perangkat, integrasi sistem data, dan tata kelola layanan.

    Telkomsat dan Kemenkes mendorong digitalisasi dan pemerataan layanan kesehatan berbasis AI

    Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan Telkomsat hadir full team untuk memberikan dukungan terbaik agar kerja sama ini berdampak nyata pada peningkatan layanan kesehatan. 

    Sebelumnya Telkomsat telah menandatangani MoU dengan gubernur di beberapa Pemerintah Provinsi dimana setiap provinsi sama-sama berharap konektivitas satelit, layanan telehealth, dan AI dapat membantu masyarakat.

    “Berikutnya, manfaat layanan ini akan kami perluas ke puskesmas dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dengan target mulai bergulir pada tahun ini,” kata Lukman. 

    Melalui kolaborasi strategis ini, Telkomsat berkomitmen mendukung Kemenkes dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang inklusif, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

  • Kemenkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Berbasis AI

    Kemenkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Berbasis AI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Satelit Indonesia (Telkomsat) menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  mengimplementasikan AI Telehealth Gateway.

    AI Telehealth Gateway adalah solusi yang nmemadukan konektivitas satelit berkeandalan tinggi, layanan telehealth, dan kecerdasan artifisial untuk mempercepat konsultasi jarak jauh, memperkuat proses rujukan berbasis data, serta menghadirkan analitik kesehatan yang akurat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial.

    Kolaborasi ini melanjutkan langkah sinergis Telkomsat yang sebelumnya dituangkan dalam nota kesepahaman bersama dengan beberapa Pemerintah Provinsi dengan harapan konektivitas satelit, telehealth, dan AI menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah masing-masing.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan teknologi berperan penting dalam mentransformasi teknologi dan layanan kesehatan, dan hal ini sejalan dengan program kementerian kesehatan. 

    “Teknologi bukan hanya milik kota besar, tapi untuk semuanya. Kolaborasi ini agar dikawal bersama, dan selanjutnya bisa dievaluasi dan dikembangkan,” kata Dante, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Diketahui, pasca penandatanganan, Telkomsat bersama Teleport Access Service (TAS) segera mengeksekusi tahapan implementasi, instalasi, dan uji konsep (Proof of Concept/PoC) telehealth. Setelah PoC berjalan, para pihak menyiapkan penguatan model operasional, program pelatihan, serta penjaminan mutu layanan agar solusi beroperasi berkesinambungan.

    Sebagai langkah lanjutan, Telkomsat dan Kemenkes menargetkan perluasan manfaat ke jaringan puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan yang membutuhkan di seluruh Indonesia, dengan awal implementasi ditargetkan mulai tahun ini. Fokus utama mencakup keandalan konektivitas, ketersediaan perangkat, integrasi sistem data, dan tata kelola layanan.

    Telkomsat dan Kemenkes mendorong digitalisasi dan pemerataan layanan kesehatan berbasis AI

    Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan Telkomsat hadir full team untuk memberikan dukungan terbaik agar kerja sama ini berdampak nyata pada peningkatan layanan kesehatan. 

    Sebelumnya Telkomsat telah menandatangani MoU dengan gubernur di beberapa Pemerintah Provinsi dimana setiap provinsi sama-sama berharap konektivitas satelit, layanan telehealth, dan AI dapat membantu masyarakat.

    “Berikutnya, manfaat layanan ini akan kami perluas ke puskesmas dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dengan target mulai bergulir pada tahun ini,” kata Lukman. 

    Melalui kolaborasi strategis ini, Telkomsat berkomitmen mendukung Kemenkes dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang inklusif, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

  • Kemenkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Berbasis AI

    Kemenkes Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Berbasis AI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Satelit Indonesia (Telkomsat) menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)  mengimplementasikan AI Telehealth Gateway.

    AI Telehealth Gateway adalah solusi yang nmemadukan konektivitas satelit berkeandalan tinggi, layanan telehealth, dan kecerdasan artifisial untuk mempercepat konsultasi jarak jauh, memperkuat proses rujukan berbasis data, serta menghadirkan analitik kesehatan yang akurat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial.

    Kolaborasi ini melanjutkan langkah sinergis Telkomsat yang sebelumnya dituangkan dalam nota kesepahaman bersama dengan beberapa Pemerintah Provinsi dengan harapan konektivitas satelit, telehealth, dan AI menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah masing-masing.

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan teknologi berperan penting dalam mentransformasi teknologi dan layanan kesehatan, dan hal ini sejalan dengan program kementerian kesehatan. 

    “Teknologi bukan hanya milik kota besar, tapi untuk semuanya. Kolaborasi ini agar dikawal bersama, dan selanjutnya bisa dievaluasi dan dikembangkan,” kata Dante, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Diketahui, pasca penandatanganan, Telkomsat bersama Teleport Access Service (TAS) segera mengeksekusi tahapan implementasi, instalasi, dan uji konsep (Proof of Concept/PoC) telehealth. Setelah PoC berjalan, para pihak menyiapkan penguatan model operasional, program pelatihan, serta penjaminan mutu layanan agar solusi beroperasi berkesinambungan.

    Sebagai langkah lanjutan, Telkomsat dan Kemenkes menargetkan perluasan manfaat ke jaringan puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan yang membutuhkan di seluruh Indonesia, dengan awal implementasi ditargetkan mulai tahun ini. Fokus utama mencakup keandalan konektivitas, ketersediaan perangkat, integrasi sistem data, dan tata kelola layanan.

    Telkomsat dan Kemenkes mendorong digitalisasi dan pemerataan layanan kesehatan berbasis AI

    Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan Telkomsat hadir full team untuk memberikan dukungan terbaik agar kerja sama ini berdampak nyata pada peningkatan layanan kesehatan. 

    Sebelumnya Telkomsat telah menandatangani MoU dengan gubernur di beberapa Pemerintah Provinsi dimana setiap provinsi sama-sama berharap konektivitas satelit, layanan telehealth, dan AI dapat membantu masyarakat.

    “Berikutnya, manfaat layanan ini akan kami perluas ke puskesmas dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dengan target mulai bergulir pada tahun ini,” kata Lukman. 

    Melalui kolaborasi strategis ini, Telkomsat berkomitmen mendukung Kemenkes dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang inklusif, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

  • Menkomdigi Ungkap 10 Sektor Prioritas Peta Jalan AI, Infrastruktur hingga Kesehatan

    Menkomdigi Ungkap 10 Sektor Prioritas Peta Jalan AI, Infrastruktur hingga Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong para pelaku industri dan pemerhati kecerdasan buatan (AI) untuk memusatkan pengembangan teknologi tersebut pada 10 sektor prioritas yang telah dirumuskan dalam rancangan peta jalan AI. 

    Adapun 10 bidang prioritas tersebut antara lain ketahanan pangan; kesehatan; pendidikan; ekonomi dan keuangan; reformasi birokrasi; politik, hukum dan keamanan; energi, sumber daya dan lingkungan.

    Selain itu ada juga sektor  perumahan; transportasi, logistik, dan infrastruktur; serta ekonomi kreatif. Menurut Meutya, pemilihan sepuluh bidang tersebut dilakukan agar pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

    “Kami sarankan untuk fokus kepada 10 bidang ini dalam pembangunan-pembangunan awal AI di Indonesia,” kata Meutya dalam acara Kumparan AI for Indonesia di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan dua sasaran utama dalam pengembangan AI di Indonesia adalah mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global. Selain itu, Meutya menekankan pentingnya memastikan pengembangan AI yang inklusif agar tidak hanya dikuasai negara-negara besar.

    Dia mengingatkan tanpa prinsip inklusivitas, negara-negara besar berpotensi mendominasi dan meninggalkan negara berkembang maupun negara kecil. Namun demikian, Meutya melihat tingkat adopsi AI di Indonesia juga tergolong tinggi.

    Meutya berharap tingginya tingkat adopsi AI di Indonesia tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal ringan seperti membuat video hiburan, melainkan juga diarahkan pada penggunaan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

    “Tapi pada prinsipnya itu sendiri sudah menjadi sinyal yang baik bagi perusahaan-perusahaan besar bahwa oke orang Indonesia ini cepat ketika kita perkenalkan kepada AI,” tuturnya.

    Meutya mencontohkan adanya uji coba penggunaan AI sederhana di sektor perikanan di Sukabumi. Teknologi tersebut memanfaatkan sistem micro bubble oxygen yang terintegrasi dengan IoT, memungkinkan pembudidaya ikan mengontrol suhu dan kadar oksigen melalui aplikasi. Hasil uji coba menunjukkan peningkatan panen hingga sekitar 40 persen berkat penerapan teknologi buatan anak bangsa tersebut

    Meutya berharap contoh penerapan seperti di Sukabumi dapat terus berkembang di berbagai sektor, termasuk pertanian dan perkebunan.

    “Ini contoh use case dan ini yang pada ujungnya ingin kita lihat terjadi pada kecerdasan artificial yang biasanya [hanya] dibicarakan dari satu seminar besar. Saya juga akan cek bagaimana penggunaan untuk panen melon dan juga padi,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Meutya menyampaikan peta jalan kecerdasan buatan nasional diharapkan bisa diluncurkan pada awal 2026 dan nantinya berbentuk Peraturan Presiden (Perpres).

    “Insya Allah tahun 2026 Perpres peta jalan ini sudah bisa keluar dan juga bisa menjadi guidance bagi kita semua,” katanya.

    Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menyerahkan draf peta jalan AI tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan telah diteruskan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk proses harmonisasi.

    Sebelumnya, Komdigi menargetkan peta jalan AI rampung pada pertengahan Juli 2025, kemudian mundur ke September 2025, dan hingga kini masih dalam tahap finalisasi.

  • 55 Kementerian Terlibat Urus Peta Jalan AI, Industri Senilai Rp5.600 Triliun 2030

    55 Kementerian Terlibat Urus Peta Jalan AI, Industri Senilai Rp5.600 Triliun 2030

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan penyusunan peta jalan kecerdasan buatan (AI) membutuhkan waktu lebih lama dari target awal karena melibatkan banyak pihak lintas kementerian dan lembaga.

    Adapun potensi ekonomi dari AI di Indonesia sangat besar. Pada 2030, AI diproyeksikan berkontribusi hingga US$ 366 miliar atau Rp5.600 triliun.

    Meutya menjelaskan, proses pembahasan peta jalan tersebut memakan waktu sekitar lima hingga enam bulan karena melibatkan 55 kementerian/lembaga (K/L). 

    “Ini mungkin salah satu regulasi paling banyak melibatkan KL dalam sejarah pembuatan peraturan atau regulasi,” kata Meutya dalam acara Kumparan AI for Indonesia di Jakarta pada Kamis (23/10/2025).

    Meutya menekankan pelibatan banyak pihak tersebut penting karena penyusunan kebijakan AI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa hanya berfokus pada satu instansi.

    Dia menambahkan, dalam proses tersebut, setiap kementerian mengirimkan dua hingga tiga perwakilan, sehingga total peserta pembahasan mencapai sekitar 200 orang. Selain itu, pihaknya juga melibatkan para pemangku kepentingan lain dari kalangan akademisi dan sektor industri di mana jumlahnya lebih dari 400 orang. 

    Meutya menilai saat ini merupakan masa di mana dampak lebih penting dibandingkan kecepatan. 

    Dia mengatakan, waktu yang panjang dalam proses penyusunan regulasi bukan tanpa alasan, melainkan merupakan investasi untuk memastikan arah dan strategi penerapan AI di Indonesia benar-benar matang.

    “Kami benar-benar berinvestasi waktu untuk berbicara tentang arah yang akan kita ambil untuk menerapkan atau merangkul AI di Indonesia,” katanya. 

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peta jalan AI dapat terbit pada pertengahan Juli 2025. Namun, target tersebut mundur menjadi September 2025 dan hingga kini belum resmi diluncurkan. Kini, pemerintah menargetkan peta jalan AI tersebut dapat meluncur pada awal tahun 2026. Peta jalan ini nantinya diharapkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) tentang AI.

    “Insya Allah tahun 2026 Perpres peta jalan ini sudah bisa keluar dan juga bisa menjadi guidance bagi kita semua,” kata Meutya. 

    Meutya menjelaskan pihaknya telah menyerahkan draf peta jalan tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan kini tengah diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk tahap harmonisasi. 

    Dia mengungkapkan salah satu perdebatan pada tahap awal penyusunan adalah menentukan aspek mana dari AI yang akan diatur terlebih dahulu.

    Dia menekankan seluruh sektor memiliki peran penting, baik industri secara umum maupun sektor-sektor spesifik seperti pertahanan, perikanan, dan ketahanan pangan. Namun, Komdigi akhirnya memutuskan untuk memprioritaskan penyusunan pedoman etika dan keamanan AI sebagai langkah awal. Pemerintah juga akan memberikan panduan bagi setiap kementerian agar dapat membuat regulasi spesifik sesuai sektor masing-masing.

    “Jadi kita mengharapkan bahwa setiap kementerian tahun depan itu mengeluarkan aturan-aturan terkait AI di sektornya masing-masing,” lanjut Meutya.

    Menurutnya, kementerian atau lembaga terkait paling memahami cara melindungi sektor dan ekosistemnya masing-masing. Namun, dia menegaskan bahwa penggunaan AI sebaiknya tidak dilakukan sebelum adanya regulasi yang jelas.

    “Aspek ini juga menjadi penting. Bagaimana talent kita dipersiapkan, ini juga menjadi fokus kita bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dengan baik, dengan menciptakan digital talent, kemudian riset dan inovasi dan juga use case,” tutur Meutya.

  • Sinyal 2 GHz Starlink-SkyFive Berisiko Ganggu Frekuensi 4G dan 5G

    Sinyal 2 GHz Starlink-SkyFive Berisiko Ganggu Frekuensi 4G dan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal 2 GHz yang digunakan oleh Starlink dan SkyFive dikhawatirkan dapat menanggu layanan internet 4G dan 5G Indonesia yang bergerak di pita 2,1 GHz.

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji untuk membuka pita 2 GHz untuk teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G). Kedua pita tersebut saat ini digunakan oleh Starlink dan SkiFive.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (Assi) Firdaus Adinugroho mengatakan kehadiran teknologi NTN-D2D dan A2G di Indonesia merupakan keniscayaan. Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar, inovasi ini sangat strategis untuk memperkuat kedaulatan dan pemerataan konektivitas digital Tanah Air.

    Namun, Firdaus mengingatkan tantangan utama terletak pada keterbatasan spektrum frekuensi, termasuk potensi terjadinya interferensi sinyal antara layanan satelit baru dan layanan existing. Menurutnya pita tersebut berdekatan dengan teknologi 4G dan 5G yang digunakan di Indonesia.

    “Tantangan terbesarnya adalah keterbatasan spektrum frekuensi,” kata lelaki yang akrab disapa Daus kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

    Sekadar informasi, Telkomsel dan Indosat saat ini menggunakan beberapa pita frekuensi utama untuk menggelar layanan 4G dan 5G di Indonesia. Pada jaringan 4G, keduanya memakai pita 900 MHz (Band 8), 1800 MHz (Band 3), dan 2100 MHz (Band 1), dengan Telkomsel juga memanfaatkan pita 2300 MHz (Band 40). Indosat menggunakan pita 1,8 GHz dan 2,1 GHz, pun dengan XLSMART juga memiliki layanan di 2,1 GHz.

    Untuk layanan 5G, Telkomsel menggelar di pita 1800 MHz, 2100 MHz, dan terutama 2300 MHz, sementara Indosat memulai 5G di pita 1800 MHz.  Pita 2 GHz atau 2000 MHz berada di antara pita 4G dan 5G, yang jika diaktifkan ada sedikit kekhawatiran gangguan atau interferensi.

    Adapun saat ini spektrum 2 GHz Starlink dan SkyFive untuk memberi layanan langsung ke darat. Perangkat-perangkat yang ada di bumi dapat mengakses sinyal tersebut.

    Daus menambahkan untuk mengimplementasikan pita tersebut, pemerintah harus memprioritaskan kebijakan pada tiga hal utama yaitu efisiensi serta optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi terbatas untuk kepentingan nasional yang seluas-luasnya.

    Kedua, Koeksistensi harmonis antar layanan satelit baru dan existing, guna mencegah interferensi dan menjaga kualitas serta stabilitas jaringan.

    “Ketiga, penerapan prinsip level playing field agar seluruh pemain—baik perusahaan asing maupun operator lokal—bisa berinvestasi serta berinovasi secara sehat dan berkeadilan,” kata Daus.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji regulasi dan kebijakan terkait potensi implementasi  di pita frekuensi 2 GHz. Komdigi membuka ruang masukan publik mengenai regulasi ini hingga 9 November 2025, termasuk dari pelaku industri, operator telekomunikasi, asosiasi dan masyarakat luas.

    Teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler seperti ponsel dan laptop terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sementara A2G memfasilitasi komunikasi antara pesawat dengan jaringan darat.

    Solusi ini digadang sebagai langkah strategis pemerataan konektivitas nasional, terutama di wilayah terpencil, perairan, dan jalur udara Indonesia yang selama ini sulit dijangkau jaringan konvensional.

  • Perpres AI Mundur Lagi, Menkomdigi Meutya Hafid: Insya Allah 2026 Keluar

    Perpres AI Mundur Lagi, Menkomdigi Meutya Hafid: Insya Allah 2026 Keluar

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap peta jalan kecerdasan buatan (AI) dapat meluncur pada awal tahun 2026. Cikal bakal Peraturan Presiden (Perpres) tentang AI.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peta jalan AI dapat terbit pada pertengahan Juli 2025. Namun, target tersebut mundur menjadi September 2025 dan hingga kini belum resmi diluncurkan.

    “Insya Allah tahun 2026 Perpres peta jalan ini sudah bisa keluar dan juga bisa menjadi guidance bagi kita semua,” kata Meutya dalam acara Kumparan AI for Indonesia yang digelar di Jakarta pada Kamis (23/10/2025).

    Saat ini, Meutya menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan draf peta jalan tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Selanjutnya, Kemensetneg telah meneruskannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk proses harmonisasi.

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan, salah satu perdebatan pada tahap awal penyusunan adalah menentukan aspek mana dari AI yang akan diatur terlebih dahulu. Dia menekankan seluruh sektor memiliki peran penting, termasuk industri secara umum maupun sektor-sektor spesifik seperti pertahanan, perikanan, dan ketahanan pangan.

    Namun, Komdigi akhirnya memutuskan untuk memprioritaskan penyusunan pedoman etika dan masalah keamanan kecerdasan artifisial sebagai langkah pertama. Dia menambahkan, pemerintah juga akan memberikan panduan awal agar setiap kementerian dapat menyusun aturan sesuai sektor masing-masing.

    “Jadi kita mengharapkan bahwa setiap kementerian tahun depan itu mengeluarkan aturan-aturan terkait AI di sektornya masing-masing,” lanjut Meutya.

    Menurutnya kementerian atau lembaga terkait paling memahami cara melindungi sektor dan ekosistemnya masing-masing. Namun, dia menegaskan penggunaan AI sebaiknya tidak dilakukan sebelum adanya regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian terkait.

    Lebih jauh, Meutya menyebutkan bahwa aspek utama dalam penyusunan peta jalan AI mencakup regulasi, etika, investasi, pembiayaan, infrastruktur, dan pengembangan talenta digital.

    “Aspek ini juga menjadi penting. Bagaimana talent kita dipersiapkan, ini juga menjadi fokus kita bagaimana kita bisa memanfaatkan AI dengan baik, dengan menciptakan digital talent, kemudian riset dan inovasi dan juga use case,” kata Meutya.

  • Komdigi Ungkap Kerugian Akibat Penipuan Berbasis AI Tembus Rp700 Miliar

    Komdigi Ungkap Kerugian Akibat Penipuan Berbasis AI Tembus Rp700 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menemukan sejumlah kasus penipuan yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Total kerugian mencapai ratusan miliar.

    Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan jumlah kerugian akibat modus penipuan dengan memanfaatkan AI dilaporkan telah mencapai Rp700 miliar. Komdigi mengingatkan agar dilakukan upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya kejahatan ini.

    Dari sisi regulator, pemerintah tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional yang mengharuskan para pengembang AI bersikap akuntabel dan transparan. Komdigi juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menyusun regulasi AI.

    “Kemkomdigi bekerja sama dengan aparat penegak hukum, terus memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” kata Nezar, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Sementara di sisi masyarakat, Komdigi juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya deepfake berbasis AI.

    Dia mengatakan AI menyimpan risiko untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber dengan memproduksi konten hoaks dan disinformasi, termasuk diantaranya konten deepfake.

    “Produk deepfake berbasis AI ini, ketika digunakan untuk melakukan kejahatan, sungguh luar biasa dapat menipu masyarakat,” ujarnya.

    Sekadar informasi, pemanfaatan AI untuk kejahatan telah terjadi hampir di seluruh dunia. Di Hongkong, deepfake digunakan untuk membuat video atau audio palsu yang sangat meyakinkan.

    Pelaku meniru suara dan wajah eksekutif perusahaan melalui rapat daring palsu dan berhasil meminta transfer dana hingga Rp480 miliar.

    Sementara itu di Singapura, pejabat dan eksekutif perusahaan diancam dengan video deepfake pornografi, memaksa mereka membayar uang tebusan dalam mata uang kripto.

    Selain Deepfake, penjahat juga memanfaatkan AI untuk mempelajari pola perilaku pengguna, lalu mengirimkan pesan phishing yang sangat mirip aslinya untuk mencuri data pribadi (seperti kredensial bank), serta mengembangkan malware dan ransomware yang mampu mengenkripsi file penting secara canggih.

  • Apple Diadukan ke Komisi Eropa Imbas Aturan dan Biaya App Store

    Apple Diadukan ke Komisi Eropa Imbas Aturan dan Biaya App Store

    Bisnis.com, JAKARTA— Apple kembali tersandung masalah di Uni Eropa. Dua organisasi hak sipil, Article 19 dan Society for Civil Rights asal Jerman, mengadukan perusahaan tersebut ke Komisi Eropa karena dianggap melanggar aturan baru untuk menekan dominasi perusahaan teknologi besar.

    Melansir laman Reuters pada Kamis (23/10/2025), keluhan itu menyoroti aturan dan biaya tinggi di App Store, serta pembatasan terhadap aplikasi dan toko aplikasi pihak ketiga di perangkat iPhone dan iPad. Kedua organisasi menilai kebijakan Apple menghambat persaingan dan merugikan usaha kecil.

    Salah satu yang dipersoalkan adalah syarat stand-by letter of credit (SBLC) sebesar €1 juta atau sekitar Rp16,6 miliar yang wajib disiapkan pengembang aplikasi. Mereka menilai biaya setinggi itu sulit dipenuhi oleh banyak usaha kecil dan menengah.

    Apple membantah tuduhan tersebut. Menurut perusahaan, kebijakan mereka bertujuan menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna serta pengembang.

    “Komisi Eropa memaksa kami mengubah cara menjalankan toko aplikasi dan menerapkan aturan yang membingungkan bagi pengembang,” kata Apple dalam pernyataan tertulis.

    Komisi Eropa telah menerima laporan tersebut dan menyatakan akan meninjau keluhan itu. 

    “Masukan dari pihak ketiga sangat penting untuk memastikan aturan Digital Markets Act [DMA] ditegakkan dengan baik,” kata juru bicara Komisi.

    Sebelumnya, pada April lalu, Apple sudah dikenai denda €500 juta atau sekitar Rp8,3 triliun karena melanggar aturan yang sama. Jika terbukti bersalah kali ini, Apple bisa kembali didenda hingga 10% dari total pendapatan global tahunannya.