Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • RI Butuh Investasi Rp53,2 Triliun di Komputasi untuk Kembangkan AI Berdaulat

    RI Butuh Investasi Rp53,2 Triliun di Komputasi untuk Kembangkan AI Berdaulat

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia butuh investasi sebesar US$3,2 miliar atau Rp53,21 triliun untuk memenuhi kebutuhan komputasi awan Indonesia, yang berdampak pada tumbuhnya AI Berdaulat, 

    Dalam laporan Empowering Indonesia Report 2025 bertema “AI Berdaulat jadi Fondasi Pertumbuhan Menuju Indonesia Emas 2045” yang dirilis oleh Indosat bekerja sama dengan Komdigi, dan Twimbit, disebutkan bahwa  AI berdaulat diproyeksikan menambah hingga US$140 miliar atau Rp2.321,3 triliun terhadap PDB Indonesia pada 2030. 

    AI berdaulat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6,8%. Namun, untuk mencapai angka tersebut terdapat beberapa pilar yang perlu disiapkan, termasuk investasi pada teknologi komputasi. 

    “Dari sisi kesiapan infrastruktur, Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$3,2 miliar hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional,” kata Founder and CEO Twimbit Manoj Menon di Jakarta, Senin (27/10/2025). 

    Manoj mengatakan selain investasi pada komputasi, Indonesia juga butuh pengembangan 400.000 talenta AI pada 2030, dengan investasi sebesar US$968 juta untuk pendidikan, pelatihan, dan reskilling tenaga kerja. 

    Manoj menyampaikan lima pilar utama yang harus diperkuat menuju kedaulatan AI yaitu infrastruktur digital andal, tenaga kerja AI berkelanjutan, industri AI yang tumbuh, riset dan pengembangan yang mumpuni, serta regulasi dan etika yang kokoh.

    Selain itu menurut laporan Empowering 2025, penerapan AI berdaulat juga dapat mendorong peningkatan produktivitas hingga 18% di sektor jasa, 15–20% di manufaktur, dan 5–8% di pertanian, menjadikannya faktor utama dalam memperkuat daya saing dan efisiensi nasional.

    Penekanan Komdigi

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kemandirian bangsa. Dia menekankan kedaulatan AI adalah membangun teknologi AI yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila. 

    “Selain itu menjamin etika dan keamanan, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” kata Nezar. 

    Sementara itu President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan kedaulatan AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun masa depan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Indonesia sendiri. 

  • PDN Bertambah jadi 3, Implementasi SPBE 100%

    PDN Bertambah jadi 3, Implementasi SPBE 100%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana Pusat Data Nasional (PDN) menjadi 3 pada 2029. Selain itu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan juga mencapai 100%.

    SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, ASN, pelaku usaha, dan pihak lainnya. Sistem ini terus disempurnakan dan membutuhkan dukungan pusat data untuk mengintegrasikan data. 

    Dalam draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) tentang Rencana Strategis Komdigi 2025-2029 yang didapat Bisnis, Senin (27/10/2025),  Komdigi menyampaikan penyediaan PDN merupakan komponen utama Digital Public Infrastructure (DPI), yang berfungsi menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jaringan intra-pemerintah (JIP). 

    Kebijakan pusat data diarahkan untuk menyelenggarakan ekosistem pusat data nasional yang mengoptimalkan penyimpanan dan pemanfaatan data strategis nasional, memperkuat tata kelola dan regulasi melalui rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional yang sedang disiapkan pada 2025 dan meningkatkan interoperabilitas antar-instansi melalui integrasi layanan berbasis Government Cloud (GovCloud) dan infrastruktur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). 

    Komdigi berencana pada 2025 seluruh masalah PDN-1 dapat selesai dan PDN-2 di Batam dapat direaktivasi kembali. Pada 2026-2027, PDN-1 & PDN-2 telah berjalan secara normal dan mulai diintegrasikan sistem data antar kementerian dan lembaga. 

    “Pada 2026-2027, penambahan PDN-3 di wilayah timur Indonesia; utilisasi nasional minimal 85%” tulis Komdigi. 

    Dokumen tersebut mengungkap hingga 2024, pembangunan PDN-1 sudah mencapai 97%, namun masih terkendala instalasi IT dan sertifikasi kelayakan fungsi. Alhasil, hingga saat ini PDN-1 tak kunjung dioperasikan. Sementara PDN-2 masih 2,4% perkembangannya akibat pembatalan pendanaan dari Korea EDCF, yang akan dialihkan dengan skema PPP baru pada 2025. 

    Komdigi menyampaikan PDN ke depan akan terhubung dalam sistem multi-region dan disaster recovery, yang artinya data pemerintahan dapat diduplikasi otomatis antarpusat data untuk menjamin kontinuitas layanan publik digital nasional.  

    Secara umum, terkait tata kelola data yang ingin dicapai Komdigi pada 2029 antara lain pengoperasian 3 pusat data nasional aktif di barat, tengah, dan timur. Kemudian  85% layanan pemerintah sudah beralih ke PDN berbasis government cloud.  

    Lebih lanjut 100% portal data kementerian dan lembaga dan pemda saling terhubung lewat sistem data exchange. “Standar uptime PDN ≥ 99,98% dengan sertifikasi Tier-3 internasional,” tulis di dalam renstra.

    Dengan pendekatan ini, PDN diharapkan menjadi landasan integrasi SPBE nasional, memperkuat kedaulatan data pemerintah, dan memastikan setiap informasi publik tersimpan aman di dalam negeri hingga 2029. 

  • Beban Baru WIFI-MyRepublic, Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Beban Baru WIFI-MyRepublic, Hubungkan 20 Juta Rumah dengan Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan kepada para pemenang lelang pita 1,4 GHz, PT Telemedia Komunikasi Pratama dan PT Eka Mas Republik untuk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah. 

    Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan baru karena selain harus menyiapkan ekosistem 1,4 GHz yang belum matang dan berinvestasi pada perangkat base transceiver station (BTS), keduanya juga harus dapat menyeimbangkan keuangan dengan harga internet rumah yang murah. 

    Sekadar informasi, Telemedia Komunikasi Pratama merupakan anak usaha dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI). Sementara itu Eka Mas Republik atau MyRepublic adalah anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA). 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta WIFI dan DSSA untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

    “Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 Ghz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya, Kamis (23/10/2025). 

    Menurut dia, hasil pembangunan jaringan dari lelang frekuensi ini kemungkinan belum akan terasa secara signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai berdampak pada 2026. 

    Sebelumnya, Komdigi telah membuka lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar. Melalui lelang tersebut, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap atau fixed broadband, menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

    Dalam hasil seleksi,WIFI memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

    Sementara itu, DSSA memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

    Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar dua kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya. 

    Jajaran direksi WIFI

    2X Pencapaian IndiHome

    Adapun target 20 juta rumah terhubung internet murah setara dua kali lipat dari torehan pelanggan pemimpin pasar fixed broadband IndiHome. Selama lebih dari 10 tahun beroperasi, IndiHome dapat melayani 10,1 juta pelanggan internet rumah per Juni 2025.

    Jumlah pelanggan itu tumbuh 10% secara tahunan. Pencapaian tersebut merupakan kerja keras Telkom-Telkomsel yang berfokus pada dua jalur utama yaitu untuk pemasaran dan layanan purna jual IndiHome. 

    Dalam mencapai target tersebut, Telkom mengandalkan sejumlah strategi, termasuk mendorong tenaga pemasar yang lebih banyak lewat program Sobat IndiHome.

    Informasi yang beredar lebih dari 31.000 Sobat IndiHome di seluruh Indonesia yang bertugas melakukan penawaran layanan door-to-door dan mendukung akuisisi pelanggan baru.

    Anggota ini bekerja sebagai tenaga lepas yang mendapat komisi berdasarkan keberhasilan mendapatkan pelanggan baru.  Telkom juga mengandalkan sekitar 16.000 teknisi yang menangani instalasi dan layanan purna jual kepada pelanggan berdasarkan data terakhir pada 2022. 

    Peluang dan Tantangan

    Komdigi menyebut frekuensi 1,4 GHz dapat membantu memperluas jangkauan akses internet broadband, khususnya untuk wilayah yang belum terjangkau fiber optik atau infrastruktur kabel. Pita ini nantinya akan digunakan untuk Fixed Wireless Access (FWA) dan kebutuhan internet rumah.

    Kecepatan internet yang diberikan besar seperti internet tetap, namun perusahaan telekomunikasi tidak perlu usaha keras untuk menarik kabel ke rumah-rumah untuk menjangkau pelanggan, sehingga secara ongkos seharusnya lebih murah dan mudah dalam menjangkau pelanggan.

    Sementara itu dari sisi tantangan, kesiapan ekosistem menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi dalam pengembangan layanan data di pita frekuensi 1,4 GHz.  Adapun pita frekuensi 1,4 GHz termasuk kategori mid band atau frekuensi pita tengah yang memiliki karakteristik jangkauan lumayan luas dan kapasitas besar.

    Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

    “Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

    Pekerja memperbaiki jaringan internet rumah

    Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

    Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

    Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas. 

    PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge  mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama multi-tahun dengan Qualcomm Technologies, Inc. untuk penyediaan solusi platform Qualcomm Dragonwing FWA yang akan mendukung proyek broadband terjangkau Surge.

    Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong menjelaskan kolaborasi ini merupakan pencapaian penting dalam misi WIFI untuk menghadirkan konektivitas broadband terjangkau ke seluruh pelosok Indonesia.

    “Dengan memanfaatkan platform Dragonwing FWA dalam perangkat CPE FWA 1,4 GHz kami, Surge dapat mempercepat penetrasi broadband dan menghadirkan akses internet cepat dan terjangkau bagi jutaan rumah tangga yang selama ini belum terlayani dengan baik,” ujar Shannedy dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).

  • 38 Kabupaten/Kota Terkoneksi Internet 1 Gbps

    38 Kabupaten/Kota Terkoneksi Internet 1 Gbps

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan sebanyak 38 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terhubung dengan internet berkecepatan 1 Gigabit per detik (Gbps) pada 2029. 

    Dalam dokumen rencana strategis Komdigi 2025-2029, pada 2026 hanya ada 1 kota yang akan terhubung dengan internet 1 Gbps. 

    Lompatan terjadi pada 2027 dengan target mencapai 29 kota/kabupaten. Kemudian pada 2028 rencananya hanya bertambah 1 kota/kabupaten sehingga total mencapai 30 kota/kabupaten. Terakhir, pada 2029 diharapkan sebanyak 38 kota/kabupaten. 

    Dalam draft Renstra Komdigi 2025-2029 yang diperoleh Bisnis, untuk memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2025-2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai.

    Selain menghubungkan puluhan kota dengan internet 1 Gbps, Komdigi juga menargetkan pada 2029 seluruh atau 100% desa dan kelurahan memiliki akses 4G. Kemudia, Fixed broadband menjangkau seluruh kecamatan melalui serat optik.

    Khusus untuk satelit multifungsi SATRIA-1 sepenuhnya beroperasi dan mencakup titik publik strategis. “Palapa Ring dioptimalkan hingga utilisasi di atas 80%,” tulis dalam Renstra. 

    Pendanaan pembangunan pada Komdigi akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). 

    Komdigi berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional.

    Komdigi menyampaikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 merupakan dokumen yang dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika transformasi digital yang semakin berkembang.

    Searah dengan visi pembangunan nasional ke depan menuju Indonesia Emas 2045, dokumen ini mengintegrasikan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2029 fase pertama dan RPJMN 2025-2029.

    Dokumen ini mengungkap kebutuhan dan tantangan di bidang komunikasi dan digital guna Mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia.

  • Prabowo Turun Tangan Atur Tarif Gojek-Grab Cs Lewat Perpres, Rampung Tahun Ini

    Prabowo Turun Tangan Atur Tarif Gojek-Grab Cs Lewat Perpres, Rampung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur kesejahteraan para pengemudi driver ojek online mitra Gojek, Grab, Maxim dan lain sebagainya. Beberapa poin penting dibahas termasuk soal status pengemudi dan tarif. 

    Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025). Hadi menjelaskan penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang sebelumnya meminta agar dua perusahaan besar penyedia jasa ojek online untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

    Prasetyo menegaskan bahwa regulasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

    “Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol,” ujarnya.

    Dia menambahkan, bentuk regulasi yang sedang dirancang kemungkinan besar berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar proses penyusunannya dapat dilakukan dengan cepat.

    “Mungkin Perpres, biar lebih cepat,” kata Prasetyo.

    Ketika ditanya soal target waktu penerbitan aturan tersebut, Prasetyo memastikan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada tinggal ada [bahannya] beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” tegasnya.

    Masih Dimatangkan Bersama Aplikator

    Mensesneg juga mengonfirmasi bahwa pemerintah masih akan melakukan pertemuan lanjutan dengan perusahaan aplikator ojek online untuk menyamakan pandangan sebelum aturan ditetapkan.

    “Oh iya, pasti [akan ada pertemuan lagi],” tambah Prasetyo saat ditanya soal rencana pembahasan lanjutan dengan para pemangku kepentingan.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta platform ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya untuk menjalankan persaingan secara sehat dan meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi ojek daring (online) di Tanah Air.

    Dalam momen tersebut, Kepala negara mengaku bahwa belum lama ini pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia guna menjamin keamanan kerja dan mencegah persaingan usaha yang merugikan para pengemudi.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tuturnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

    Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, tetapi dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang telah mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun.

  • Telkomsel Ventures Dukung Startup Inovatif Lewat Demo Day TINC Batch X

    Telkomsel Ventures Dukung Startup Inovatif Lewat Demo Day TINC Batch X

    Bisnis.com, JAKARTA – Telkomsel Ventures, melalui platform akselerator Telkomsel Innovation Center (TINC) yang bekerjasama dengan AppWorks, sukses menggelar TINC Demo Day Batch X di Jakarta (23/10). Acara ini menjadi puncak program akselerasi yang menampilkan kemajuan proof-of-concept (PoC) dari enam startup terpilih yang telah melalui kolaborasi intensif dengan Telkomsel sejak TINC Pitching Day pada Juni 2025.

    Pada tahap ini, startup TINC Batch X mempresentasikan solusi mereka di tahap Demo Day agar dapat diintegrasikan dengan ekosistem Telkomsel untuk selanjutnya mendapatkan dukungan bisnis, teknis, serta memperluas potensi kolaborasi strategis.

    CEO Telkomsel Ventures, Mia Melinda menyampaikan, “Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan progres yang ditunjukkan oleh startup. Masing-masing telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mengembangkan solusi yang tidak hanya inovatif tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar. Melalui TINC, kami membangun ruang kolaborasi di mana korporasi dan startup bisa bekerja sama untuk menghadirkan solusi digital yang relevan bagi Indonesia.”

    Demo Day TINC Batch X dihadiri oleh perwakilan korporasi, investor, pendiri startup, dan profesional industri yang bersama-sama membentuk jejaring kolaborasi untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia.

    Enam Startup Inovatif TINC Batch X

    Keenam startup yang tampil di Demo Day merupakan hasil seleksi ketat dari 12 startup yang tampil pada TINC Pitching Day sebelumnya. Mereka menampilkan solusi inovatif dari berbagai sektor:

    Cavos: Voice AI untuk contact centers.
    id: Platform di sektor beasiswa dan pengembangan karier.
    Truely : eSIM pintar yang otomatis menghubungkan traveler secara praktis.
    3T GDS Technology Inc.: Platform B2B untuk e-voucher digital lintas negara.
    ai: Cybersecurity hyperautonomous dengan agentic AI
    SmartRetail: Optimalisasi touchpoint offline lewat pengukuran audiens & reward berbasis AI.

    Pada kesempatan yang sama, AppWorks juga menghadirkan enam startup potensial dari kawasan regional yang siap berkembang di pasar Indonesia, serperti Gapai (Indonesia), Farmio (Singapura): AI Momofin (Indonesia), Trainge (Taiwan), Tokban (Indonesia), dan Alpha Story (Singapura).

    Partner AppWorks, Jamie Lin, menuturkan, “Kemitraan kami dengan TINC berfokus pada percepatan inovasi regional. Batch X membuktikan efek multiplier ketika startup berpotensi tinggi, korporasi, dan telco regional bersatu untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Asia Tenggara.”

    TINC Batch X Demo Day: Berbagai Upaya untuk Wujudkan Kolaborasi Strategis

    Berbagai upaya dilaksakan sebagai bukti nyata kolaborasi antara startup dan korporasi di Demo Day Tinc Batch X, seperti penandatanganan Nota Kesepakatan Layanan Telkomsel Enterprise antara Telkomsel dengan SiCepat Ekspres mengenai Paket Telkomsel Khusus Kurir SiCepat, yang menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam menghadirkan solusi digital yang relevan untuk mendukung aktivitas dan produktivitas kurir.

    Kolaborasi strategis dengan mitra korporasi seperti Astra Digital Internasional (ADI) juga turut dilakukan untuk memperluas jangkauan lintas industri untuk mendukung akselerasi inovasi dan transformasi digital Indonesia secara berkelanjutan.

    Acara puncak TINC Batch X ini dilengkapi dengan adanya Panel Discussion oleh Kepala Divisi Business Planning & Expansion MRT Jakarta, R Samuel Ryan PP; Division Head Academy, Technology, & New Venture Astra, I Wayan Wisnu Anantawijaya; dan Vice President B2B/G2C Business Telkomsel, Jockie Heruseon yang berbagi wawasan mengenai tren dan peluang kolaborasi di ekosistem digital.

    Kedepan, sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Telkomsel Ventures bersama AppWorks — akselerator dan firma venture capital regional yang telah mendukung ribuan founder di Asia Tenggara dan Taiwan — akan terus memperdalam kolaborasi untuk memperkuat program TINC berikutnya serta mendorong skala ekosistem inovasi Indonesia.

    Tanya Jawab (FAQ) Telkomsel Innovation Center (TINC)

    T: Apa itu TINC?

    J: TINC merupakan program inkubasi dan akselerasi startup dari Telkomsel Ventures yang berfokus pada pengembangan solusi digital berbasis teknologi terkini seperti Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, teknologi 5G, hingga Fintech. Sejak diluncurkan pada 2018, TINC telah menjadi corporate accelerator program yang mendorong kolaborasi antara Telkomsel dan inovator lokal dalam menciptakan solusi business-to-business (B2B) dan business-to-consumer (B2C).

    T: Apakah peserta TINC mendapatkan bantuan pendanaan?

    J: Fokus utama TINC adalah kolaborasi strategis dan pengembangan proof-of-concept (PoC). Meskipun tidak memberikan pendanaan secara langsung, startup yang berhasil menunjukkan potensi melalui PoC berpeluang mendapatkan koneksi ke jaringan investor Telkomsel Ventures dan mitra strategis, serta berkesempatan menuju tahap komersialisasi yang dapat mencakup pembiayaan lebih lanjut.

    T: Bagaimana cara bergabung dengan TINC?

    J: Startup dapat mendaftar melalui website resmi TINC atau kanal media sosial Instagram @tinc.id saat periode pendaftaran dibuka. Proses seleksi mencakup evaluasi ide bisnis, potensi teknologi, dan kesesuaian dengan kebutuhan ekosistem digital Telkomsel.

  • Perpres Ojol Digodok, Atur Status Pengemudi hingga Tarif Gojek-Grab Cs

    Perpres Ojol Digodok, Atur Status Pengemudi hingga Tarif Gojek-Grab Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol) sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antar perusahaan aplikasi transportasi daring.

    Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    “Sedang dikomunikasikan semua. Ya makanya kan dari draft itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo.

    Menurutnya, penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang sebelumnya meminta agar dua perusahaan besar penyedia jasa ojek online dipanggil untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

    Prasetyo menegaskan bahwa regulasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

    “Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol,” ujarnya.

    Dia menambahkan, bentuk regulasi yang sedang dirancang kemungkinan besar berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar proses penyusunannya dapat dilakukan dengan cepat.

    “Mungkin Perpres, biar lebih cepat,” kata Prasetyo.

    Ketika ditanya soal target waktu penerbitan aturan tersebut, Prasetyo memastikan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

    “Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada tinggal ada [bahannya] beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” tegasnya.

    Masih Dimatangkan Bersama Aplikator

    Mensesneg juga mengonfirmasi bahwa pemerintah masih akan melakukan pertemuan lanjutan dengan perusahaan aplikator ojek online untuk menyamakan pandangan sebelum aturan ditetapkan.

    “Oh iya, pasti [akan ada pertemuan lagi],” tambah Prasetyo saat ditanya soal rencana pembahasan lanjutan dengan para pemangku kepentingan.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta platform ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya untuk menjalankan persaingan secara sehat dan meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi ojek daring (online) di Tanah Air.

    Dalam momen tersebut, Kepala negara mengaku bahwa belum lama ini pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia guna menjamin keamanan kerja dan mencegah persaingan usaha yang merugikan para pengemudi.

    “Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tuturnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

    Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, tetapi dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang telah mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun.

  • AS Minta OpenAI Serahkan Data Pengguna, Prompt ChatGPT jadi Alat Penyelidikan

    AS Minta OpenAI Serahkan Data Pengguna, Prompt ChatGPT jadi Alat Penyelidikan

    Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya meminta OpenAI menyerahkan data pengguna ChatGPT dalam penyelidikan kriminal. AS menjadikan prompt ChatGPT sebagai alat penyelidikan dan ini merupakan yang pertama di dunia.

    Permintaan tersebut terungkap dalam surat perintah pencarian (search warrant) yang baru saja dibuka di pengadilan Maine pekan lalu, dan menunjukkan bagaimana lembaga penegak hukum kini mulai memanfaatkan data dari platform kecerdasan buatan (AI) dalam investigasi.

    Menurut dokumen yang diperoleh Forbes, permintaan data itu diajukan oleh Homeland Security Investigations (HSI), unit di bawah U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang berfokus pada eksploitasi anak, kejahatan siber, dan perdagangan manusia. 

    Mereka tengah menyelidiki seorang administrator situs eksploitasi anak di dark web yang telah lama diburu sejak 2019. Dalam upaya penyamaran, agen federal berinteraksi langsung dengan administrator tersebut di salah satu situs gelap. 

    Di tengah percakapan, tersangka tanpa sadar mengungkap bahwa ia menggunakan ChatGPT. Dia bahkan membagikan beberapa prompt dan tanggapan dari ChatGPT, di antaranya percakapan ringan seperti, “Apa yang akan terjadi jika Sherlock Holmes bertemu Q dari Star Trek?”

    Dalam percakapan lain, tersangka juga menyebut pernah meminta ChatGPT menulis puisi sepanjang 200.000 kata dan mendapat contoh puisi bergaya Donald Trump yang lucu dan berlebihan. 

    Informasi inilah yang mendorong pemerintah meminta OpenAI menyerahkan berbagai data terkait pengguna tersebut, termasuk riwayat percakapan lain, nama, alamat, serta data pembayaran yang terhubung dengan akun ChatGPT terkait.

    Kasus ini menjadi contoh pertama bagaimana aparat hukum AS dapat menggunakan data prompt ChatGPT sebagai alat bantu penyelidikan. 

    Sebelumnya, lembaga seperti Google sudah beberapa kali diminta menyerahkan data pengguna berdasarkan kata kunci pencarian tertentu, namun belum pernah terjadi pada platform AI generatif seperti ChatGPT. Meski begitu, OpenAI bukanlah kunci utama dalam pengungkapan identitas pelaku. 

    Penyelidik ternyata berhasil mengidentifikasi tersangka melalui informasi pribadi yang ia ungkap sendiri selama obrolan penyamaran, termasuk dirinya pernah tinggal tujuh tahun di Jerman, menjalani pemeriksaan kesehatan militer, dan memiliki ayah yang pernah bertugas di Afghanistan. 

    Dari data tersebut, mereka menelusuri keterkaitan tersangka dengan pangkalan militer Ramstein Air Force Base di Jerman dan pekerjaannya di bawah Departemen Pertahanan AS. Akhirnya, pemerintah menuduh seorang pria berusia 36 tahun bernama Drew Hoehner sebagai administrator situs tersebut. 

    Dia didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk mengiklankan materi eksploitasi seksual anak (CSAM). Hingga berita ini diturunkan, Hoehner belum mengajukan pembelaan, sementara pengacaranya belum memberikan komentar.

    Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa HSI percaya Hoehner merupakan moderator atau administrator di sekitar 15 situs dark web berisi materi pelecehan anak, dengan total pengguna lebih dari 300.000 akun.

    Situs-situs tersebut beroperasi di jaringan Tor yang mengenkripsi lalu lintas pengguna agar sulit dilacak. Beberapa di antaranya bahkan memiliki kategori khusus untuk konten ilegal yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

    Belum diketahui jenis data apa saja yang diserahkan OpenAI kepada pemerintah. Namun catatan menunjukkan bahwa perusahaan mengirimkan satu berkas Excel spreadsheet berisi informasi pengguna. Tidak ada rincian lebih lanjut, dan Departemen Kehakiman AS belum menanggapi permintaan konfirmasi. Data itu kemungkinan akan digunakan untuk memperkuat bukti identitas tersangka di pengadilan.

    Meski permintaan data ini terbatas hanya pada dua prompt, para ahli menilai kasus ini menunjukkan tren baru di mana aparat hukum mulai memanfaatkan platform AI untuk mencari bukti kejahatan.

    Penasihat hukum dari Electronic Frontier Foundation (EFF) Jennifer Lynch mengatakan kasus ini menjadi pengingat penting bagi perusahaan AI.

    “Ini menunjukkan semakin besarnya peran ChatGPT dalam penyelidikan kriminal. Karena itu, perusahaan seperti OpenAI perlu lebih berhati-hati dan membatasi data pengguna yang mereka kumpulkan,” katanya.

    Menurut data OpenAI, antara Juli hingga Desember tahun lalu, perusahaan melaporkan 31.500 konten terkait eksploitasi anak ke National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) sesuai kewajiban hukum di AS. Dalam periode yang sama, OpenAI menerima 71 permintaan pemerintah untuk mengakses data pengguna, mencakup 132 akun.

  • Airbus, Leonardo, dan Thales Gabung Bentuk Raksasa Antariksa Baru

    Airbus, Leonardo, dan Thales Gabung Bentuk Raksasa Antariksa Baru

    Bisnis.com, JAKARTA— Tiga perusahaan besar Eropa, Airbus, Leonardo, dan Thales, resmi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk perusahaan baru di bidang antariksa. 

    Langkah strategis ini bertujuan memperkuat otonomi Eropa dalam sektor antariksa, sektor vital yang menopang layanan penting seperti telekomunikasi, navigasi global, observasi bumi, penelitian ilmiah, eksplorasi luar angkasa, hingga keamanan nasional.

    Perusahaan baru hasil kolaborasi ini diharapkan menjadi pemain utama yang mampu bersaing di pasar global sekaligus menjadi mitra tepercaya bagi pemerintah Eropa dalam mengembangkan program antariksa nasional yang bersifat kedaulatan negara.

    “Perusahaan baru yang diusulkan ini merupakan tonggak penting bagi industri antariksa Eropa. Ini mewujudkan visi bersama kami untuk membangun kehadiran Eropa yang lebih kuat dan kompetitif di pasar antariksa global yang semakin dinamis,” kata CEO Airbus Guillaume Faury dalam keterangan resminya pada Jumat (24/10/2025). 

    Senada dengan itu, Roberto Cingolani, CEO dan General Manager Leonardo, mengatakan penggabungan talenta, sumber daya, keahlian, dan kemampuan riset dan pengembangan dari ketiga perusahaan tersebut ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan, mempercepat inovasi, serta memberikan nilai yang lebih besar bagi pelanggan dan para pemangku kepentingan.

    Sementara itu, Patrice Caine, Chairman dan CEO Thales, menekankan kolaborasi ini sejalan dengan ambisi pemerintah Eropa dalam memperkuat aset industri dan teknologi mereka. 

    “Serta memastikan otonomi Eropa di bidang strategis antariksa beserta seluruh aplikasinya. Inisiatif ini juga memberi kesempatan bagi para karyawan untuk menjadi bagian dari proyek ambisius ini, sekaligus memperoleh prospek karier yang lebih luas dengan kekuatan kolektif dari tiga pemimpin industri,” ujarnya.

    Adapun struktur kepemilikan perusahaan akan terbagi antara Airbus sebesar 35%, Leonardo 32,5%, dan Thales 32,5%. Ketiga perusahaan akan menjalankan perusahaan baru tersebut secara bersama-sama dengan tata kelola yang seimbang di antara para pemegang saham. 

    Lebih lanjut, perusahaan gabungan ini akan mengonsolidasikan dan mengembangkan portofolio teknologi antariksa secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga layanan (tidak termasuk peluncur roket).

    Dengan langkah ini, ketiganya ingin mempercepat inovasi di sektor strategis tersebut dan menciptakan pemain antariksa Eropa yang terpadu, tangguh, serta memiliki skala besar untuk bersaing di pasar global dan memperluas pasar ekspor.

    Entitas baru ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi dalam inovasi, investasi, serta pengembangan produk dan layanan antariksa masa depan.

    Kombinasi kekuatan dari Airbus, Leonardo, dan Thales diproyeksikan menghasilkan sinergi tahunan bernilai ratusan juta euro dalam lima tahun setelah transaksi rampung. Adapun biaya untuk mencapai sinergi tersebut akan sejalan dengan standar industri.

    Selain peningkatan efisiensi, penggabungan ini juga diharapkan membuka peluang pendapatan tambahan melalui portofolio produk dan layanan yang lebih luas, penawaran yang kompetitif, serta jangkauan pasar global yang lebih kuat. 

    Efisiensi jangka panjang pun diantisipasi muncul melalui sinergi di bidang rekayasa, manufaktur, dan manajemen proyek.

    Setelah transaksi rampung, Airbus akan menyumbangkan bisnis Space Systems dan Space Digital dari unit Airbus Defence and Space.

    Leonardo akan mengalihkan Divisi Antariksa miliknya, termasuk saham di Telespazio dan Thales Alenia Space, sementara Thales akan menyumbangkan sahamnya di Thales Alenia Space, Telespazio, dan Thales SESO.

    Entitas gabungan ini akan mempekerjakan sekitar 25.000 orang di seluruh Eropa dengan pendapatan tahunan pro-forma mencapai sekitar €6,5 miliar pada akhir 2024, serta memiliki order backlog yang setara dengan lebih dari tiga tahun penjualan. Dengan demikian, perusahaan baru ini diprediksi menjadi pemain kuat dan kompetitif di tingkat global.

    Entitas baru ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem antariksa Eropa dengan menciptakan stabilitas industri, memperluas peluang bagi pemasok dari berbagai skala, dan membuka ruang pengembangan karier bagi karyawan.

    Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan mendorong inovasi teknologi, memperkuat posisi Eropa dalam pasar global, serta memastikan kemandirian strategis kawasan dalam menghadapi tantangan geopolitik dan teknologi di masa depan.

    Selanjutnya, perwakilan karyawan dari Airbus, Leonardo, dan Thales akan dikonsultasikan sesuai dengan hukum di masing-masing negara dan perjanjian kerja kolektif yang berlaku.

    Proses ini juga menunggu persetujuan dari otoritas regulasi, dan perusahaan baru ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027.

  • Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI

    Mempercepat Dampak Nyata Kolaborasi Penerapan AI

    Bisnis.com, JAKARTA – kumparan AI for Indonesia kembali digelar di The Ballroom at Djakarta Theater, pada Kamis, 23 Oktober 2025, dengan tema “Accelerating Impact with Applied AI”. Forum ini menyoroti bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan produktivitas, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data yang berdampak nyata bagi masyarakat, bisnis, dan kebijakan publik.

    Tahun ini, kumparan merilis Indonesia AI Report 2025, sebuah riset kolaboratif bersama Populix yang menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia memandang, memanfaatkan, dan beradaptasi dengan kecerdasan buatan. Riset ini melibatkan 1.000 responden dari berbagai kota besar di Indonesia dengan latar usia dan profesi yang beragam. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat kini melihat AI sebagai peluang untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru, meski sebagian besar masih memahami manfaatnya tanpa benar-benar mengerti cara kerjanya. Indonesia AI Report 2025 dapat diunduh secara lengkap melalui platform kumparan dengan mengunjungi tautan kum.pr/aireport2025.

    Chief of AI & Corporate Strategy kumparan Andrias Ekoyuono menjelaskan bahwa perubahan akibat AI kini terlihat nyata di ruang ekonomi, sosial, dan budaya. “Sebanyak 95 persen responden percaya AI akan mengubah cara mereka bekerja dalam lima tahun ke depan, meski 68 persen juga khawatir pekerjaannya bisa tergantikan,” ujar Andrias.

    The PLAIGROUND, Indonesia AI Report 2025: How We Live, Work, and Think with AI.

    Foto: kumparan

    Andrias juga menambahkan bahwa implementasi AI di kumparan kini mendapat pengakuan global. Berdasarkan laporan terbaru Ahrefs tentang Global Top 50 Most Cited Brands in AI Assistants, kumparan tercatat sebagai salah satu brand asal Indonesia yang menjadi rujukan utama bagi ChatGPT, Perplexity, dan Google AI Overviews. “Kami ingin mendorong bagaimana AI dapat diimplementasikan secara konkret, bukan hanya membahas konsep tetapi menampilkan hasil nyata dan kolaborasi yang mempercepat dampak positif bagi masyarakat,” tambah Andrias.

    Dalam keynote speech, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, menyampaikan bahwa kecerdasan buatan bukan ancaman, melainkan peluang besar bagi bangsa jika dikembangkan dengan nilai dan etika yang benar. Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa kemajuan teknologi harus berpihak pada manusia dan membawa manfaat bagi semua. “AI bukan sekadar algoritma, tapi cermin dari nilai yang kita tanamkan. Karena itu, setiap langkah inovasi harus bersifat inklusif agar tidak meninggalkan siapa pun,” pesan Meutya.

    Selaras dengan hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyoroti peran penting AI sebagai pendorong efisiensi dan inovasi industri nasional. “AI telah menjadi fondasi yang penting bagi daya saing industri masa depan dan ini bukan lagi sekedar tren teknologi. Saat ini, 66% Chief Information Officer di berbagai perusahaan juga menyatakan kekhawatiran akan tertinggal dari kompetitor apabila mereka tidak segera mengimplementasikan AI dalam perusahaan masing-masing. Kondisi ini tentu menggambarkan urgency yang tinggi untuk bergerak cepat dan melakukan langkah strategis yang terukur yang bisa dibantu melalui AI,” ungkap Agus.

    Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, menekankan peran pendidikan, riset, inovasi, serta kolaborasi lintas lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan Indonesia memiliki talenta yang adaptif terhadap kemajuan teknologi AI. “AI bisa menggantikan pekerjaan tapi juga bisa menciptakan pekerjaan. AI bisa menurunkan keamanan, tetapi juga bisa mendeteksi ancaman lebih akurat. Kita bisa menggunakan AI untuk memeriksa reliabilitas informasi. Di Indonesia, kita bisa menggunakan AI sama seperti negara maju, karena AI adalah penyeimbang,” tutur Stella.

    Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, memberikan pandangan mengenai bagaimana pemanfaatan AI berpotensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia, mulai dari deteksi dini penyakit, efisiensi operasional rumah sakit, hingga percepatan riset medis yang berbasis data. “AI itu ‘kan butuh belajar, butuh data. Ternyata yang kita lakukan tentang digitalisasi, konektivitas, robotik, bioteknologi, nanti akan berdampak sangat besar terhadap perkembangan AI di kesehatan, yang nanti akan berdampak sangat besar terhadap layanan kesehatan di Indonesia,” jelas Budi.

    Acara kumparan AI for Indonesia 2025 menghadirkan berbagai diskusi panel lintas sektor yang membahas kolaborasi industri, etika penggunaan AI, hingga implementasinya dalam layanan publik dan ekonomi digital. Dari sektor pemerintahan hadir Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan. Dari sektor swasta hadir Founder & Group CEO VIDA Niki Luhur, CTO GDP Venture & CEO GDP Labs On Lee, Chief Data & AI Officer Indosat Ooredoo Hutchison Chirag Sukhadia, VP Technology Strategy and Consumer Product Development Telkomsel Ronald Limoa, VP IT Automation & Security NeutraDC MD Septianto (Adhie), Data Science Assistant Vice President Blibli Welly Dwi Putra, Deputy EGM Digital Product Telkom Indonesia Fauzan Feisal, Group Head Enterprise Data Management & Analytics BRI Ajutorius Pinem, dan Wakil Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Yayasan Mitra Netra Budi Darmulyana.