Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • BRIN Kenalkan Teknologi Monitor Radiasi, Belajar dari Kasus Kontaminasi Cikande

    BRIN Kenalkan Teknologi Monitor Radiasi, Belajar dari Kasus Kontaminasi Cikande

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkenalkan teknologi Radiation Portal Monitor (RPM) atau Teknologi Monitor Radiasi (TMR) yang berfungsi untuk mendeteksi potensi kontaminasi bahan radioaktif di berbagai sektor, termasuk kawasan industri, pelabuhan, dan ekspor komoditas seperti udang dan rempah-rempah. 

    Teknologi ini dinilai penting untuk memperkuat keamanan nuklir nasional sekaligus menjaga keberlanjutan ekspor produk Indonesia.

    Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bakhri menuturkan kebutuhan perangkat pemantauan radiasi di Indonesia sangat mendesak, terlebih setelah munculnya beberapa kasus kontaminasi radioaktif seperti yang terjadi di Cikande, Serang, Banten.

    “Kita butuh radiation portal monitoring, hampir di semua tempat, di semua kawasan industri,” kata Syaiful dalam acara Temu Bisnis Pemanfaatan Riset dan Inovasi di Bidang Teknologi Monitor Radiasi (TMR), Indonesia Research and Innovation Expo (INARI Expo 2025) di Jiexpo Kemayoran pada Rabu (29/10/2025). 

    Syaiful menjelaskan, alat tersebut bukan hanya dibutuhkan di kawasan industri, tetapi juga di sektor ekspor, khususnya setelah Amerika Serikat memperketat batas ambang radioaktif untuk produk impor. 

    Menurutnya, penerapan portal monitoring radiasi akan membantu memastikan produk ekspor seperti udang dan cengkeh terbebas dari kontaminasi sebelum dikirim ke luar negeri. Dia menambahkan penerapan teknologi tersebut dapat menjadi peluang besar untuk melindungi ekspor nasional sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor.

    “Harapannya ke depannya [industri/pelaku bisnis] bisa mengembangkan ini lebih lanjut. Untuk apa? Untuk pertumbuhan ekonomi kita bersama dan keselamatan kita bersama,” ujar Syaiful. 

    Sementara itu, Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri BRIN, Mulyadi Sinung Harjono, menjelaskan perangkat tersebut telah dikembangkan selama lebih dari satu dekade dan siap untuk diimplementasikan secara luas.

    Menurut Sinung, BRIN tidak akan memproduksi alat ini secara massal, melainkan membuka peluang bagi industri untuk mengambil lisensi dan melakukan produksi lokal.

    “Kami menemukan sesuatu, menginovasikan sesuatu. Tapi nanti yang membuat mass production harapannya muncul orang, perusahaan-perusahaan yang bisa membantu kami untuk mass production dari produk tadi,” jelasnya.

    Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri BRIN, Mulyadi Sinung Harjono,

    Dia menambahkan, skema kerja sama lisensi bersifat non-eksklusif, sehingga semakin banyak industri yang terlibat akan semakin baik. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan akan bergantung pada skala produksi dan target pasar masing-masing perusahaan.

    Lebih jauh, RPM merupakan perangkat deteksi pasif yang digunakan untuk menyaring pejalan kaki, kendaraan, atau objek lain yang membawa bahan nuklir dan radioaktif. 

    Perangkat ini terdiri dari beberapa tipe, termasuk RPM kendaraan, RPM pedestrian, dan RPM portable, yang dapat dipasang di pelabuhan, bandar udara, perbatasan, dan kawasan industri. BRIN menilai pengembangan dan produksi RPM secara lokal penting untuk menjamin keberlanjutan operasi, perawatan, serta mendukung keamanan nasional. 

    Selain itu, lisensi produk RPM akan dikoordinasikan melalui Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri, di bawah Kedeputian Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, dengan melibatkan BAPETEN, KKP, serta kementerian dan otoritas terkait lainnya.

    Sebelumnya, temuan zat radioaktif Cs-137 di Indonesia telah menjadi perhatian serius. Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat mendeteksi paparan Cs-137 pada cengkeh asal Indonesia yang dikirimkan oleh PT Natural Java Spice ke California. FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah dari perusahaan tersebut.

    Meski kadar radioaktif yang terdeteksi masih di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, FDA menilai temuan tersebut tidak bisa diabaikan karena paparan jangka panjang tetap berpotensi membahayakan kesehatan

    FDA juga menyoroti paparan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada komoditas udang dari Indonesia. Pemeriksaan pihak FDA serta Bea Cukai AS mendeteksi kandungan radiasi pada kontainer udang pada Agustus 2025. Penemuan ini menjadi titik balik yang menunjukkan sumber paparan radiasi bukan berasal dari tambak atau laut, melainkan berakar pada aktivitas industri logam di daratan.

  • Raksasa E-Commerce Amazon PHK 14.000 Karyawan, Digantikan dengan AI

    Raksasa E-Commerce Amazon PHK 14.000 Karyawan, Digantikan dengan AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Raksasa teknologi Amazon berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 14.000 karyawan korporat di seluruh dunia. 

    Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran seiring meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) di perusahaan tersebut.

    Mengutip laporan Reuters, Rabu (29/10/2024), jumlah karyawan yang terdampak berpotensi meningkat hingga 30.000 orang. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, Amazon dalam surat elektronik kepada seluruh karyawan menyebutkan pemangkasan lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat.

    Keputusan ini diambil untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja setelah terjadi kelebihan rekrutmen selama masa pandemi, sekaligus menekan biaya operasional menjelang musim belanja akhir tahun.

    CEO Amazon Andy Jassy sebelumnya telah menyinggung penerapan AI dan otomasi akan berdampak pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja, terutama di bidang administrasi dan pekerjaan yang bersifat rutin. 

    Hingga akhir tahun lalu, Amazon memiliki sekitar 1,56 juta karyawan penuh waktu dan paruh waktu, dengan sekitar 350.000 orang bekerja di posisi korporat.

    Karyawan yang terdampak menerima pemberitahuan PHK melalui email pribadi pada Selasa pagi. Dalam surat yang dikirim Beth Galetti, Wakil Presiden Senior Divisi People Experience and Technology, disebutkan bahwa pegawai yang terkena dampak tidak lagi diwajibkan bekerja atas nama Amazon.

    Galetti menambahkan, karyawan yang terkena PHK diberi waktu 90 hari untuk mencari posisi baru di internal perusahaan, dan tim rekrutmen akan memprioritaskan mereka dalam proses perekrutan.

    Jassy saat ini tengah menjalankan program efisiensi untuk mengurangi lapisan manajemen dan memangkas birokrasi, termasuk membuka jalur pengaduan anonim agar karyawan bisa menyampaikan masukan terkait proses kerja yang tidak efektif. 

    Program tersebut telah menghasilkan sekitar 1.500 masukan dan 450 perubahan sistem kerja.

    PHK kali ini menjadi yang terbesar sejak Amazon memberhentikan 27.000 karyawan pada akhir 2022 dan awal 2023. Sejumlah divisi yang terdampak mencakup perangkat, periklanan, Prime Video, sumber daya manusia, operasi, Alexa, dan unit komputasi awan Amazon Web Services (AWS).

    Meski demikian, Galetti menegaskan bahwa Amazon masih akan membuka lowongan di bidang strategis, terutama yang berkaitan dengan pengembangan teknologi AI dan layanan cloud. Menurutnya, restrukturisasi sebelumnya telah membantu perusahaan bekerja lebih cepat dan efisien.

    Saham Amazon tercatat naik 0,8% pada perdagangan Selasa siang waktu setempat. Namun secara keseluruhan, saham perusahaan baru naik 3,5% sepanjang tahun ini, menjadikannya yang terlemah di antara kelompok saham teknologi besar “Magnificent 7”.

    Dalam pernyataannya, Galetti menegaskan kembali komitmen Amazon untuk memperkuat penggunaan AI di seluruh lini bisnis. “Generasi AI saat ini adalah teknologi paling transformatif sejak kemunculan internet. Teknologi ini memungkinkan perusahaan berinovasi lebih cepat dari sebelumnya,” ujarnya.

    Amazon diperkirakan akan menggelontorkan sekitar US$118 miliar tahun ini untuk belanja modal, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur AI dan cloud computing. Laporan keuangan kuartal ketiga perusahaan dijadwalkan rilis pada Kamis mendatang.

    Di sisi lain, Senator AS Bernie Sanders meminta pendiri Amazon Jeff Bezos menjelaskan potensi hilangnya ratusan ribu lapangan kerja akibat otomatisasi. Hal ini menanggapi laporan The New York Times yang menyebut eksekutif Amazon memperkirakan hingga 500.000 pekerjaan dapat tergantikan robot di masa mendatang.

    Selain itu, dua senator Amerika juga mendesak Amazon menjelaskan alasan perusahaan tersebut menjadi pengguna terbesar tenaga kerja asing dengan visa H-1B, sementara di saat yang sama sedang melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap tenaga kerja domestik.

  • Respons GOTO soal Rencana Prabowo Atur Status Driver Gojek-Grab Cs Lewat Perpres

    Respons GOTO soal Rencana Prabowo Atur Status Driver Gojek-Grab Cs Lewat Perpres

    Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) merespon inisiatif pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) dalam rangka menjamin kesejahteraan ojek online (ojol). Perpres rencnanya akan mengatur status hingga tarif ojol.

    Direktur Public Affairs & Communications GoTo Ade Mulya memandang penyusunan Peraturan Presiden ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan sosial dan kesejahteraan mitra untuk mengoptimalkan manfaat model hubungan kerja kemitraan antara platform dan mitra pengemudi. 

    “Sebagai contoh, GoTo sepenuhnya memenuhi arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan berkoordinasi erat bersama Kementerian Ketenagakerjaan dalam keberhasilan mengimplementasikan Bonus Hari Raya [BHR] pertama kalinya tahun ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/2025). 

    Inisiatif ini merupakan bentuk kolaborasi yang memastikan penghargaan atas kinerja mitra dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan. 

    Saat ini, GoTo juga telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan dalam mendorong model perlindungan sosial yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan. 

    Di samping pengaturan status pengemudi ojol, GoTo terus berupaya mendorong kesejahteraan mitra. Ade menegaskan bahwa fokus utama GoTo saat ini adalah menjaga dan meningkatkan total pendapatan harian mitra, bukan sekadar pendapatan per trip. 

    Dengan mendorong layanan yang diminati pelanggan, termasuk opsi layanan dengan harga terjangkau, permintaan dapat terus tumbuh dan pada akhirnya turut meningkatkan total pendapatan harian mitra.

    Meski demikian, GoTo mendorong agar kebijakan yang diatur dalam Perpres tetap memberikan keseimbangan antara perlindungan bagi mitra, ruang bagi inovasi teknologi, serta daya saing bagi ekonomi nasional. 

    Regulasi yang dirancang secara adaptif dan kolaboratif akan membantu menjaga fleksibilitas mitra dan memastikan perkembangan berkelanjutan sektor mobilitas digital di Indonesia.

    “Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak seperti mitra, pelanggan, dan pelaku industri agar dapat terus tumbuh bersama,” tuturnya. 

    Ade menegaskan pihaknya juga siap memberikan masukan konstruktif dalam proses penyusunan dan pembahasan Perpres, baik melalui maupun koordinasi langsung dengan kementerian terkait. 

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan akan mengeluarkan regulasi berupa Perpres yang mengatur kesejahteraan para pengemudi driver ojek online pada tahun ini. 

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari Sidang Kabinet Paripurna yang meminta agar perusahaan besar penyedia jasa ojek daring untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil. 

    Regulasi ini disebutnya akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol. 

    “Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada, tinggal beberapa yang masih kami harus cari titik temunya,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Kemensesneg, Jumat (24/10/2025).

  • Gelembung AI Mulai Kempis, Perusahaan Tunda 25% Pengeluaran hingga 2027

    Gelembung AI Mulai Kempis, Perusahaan Tunda 25% Pengeluaran hingga 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaru dari firma riset Forrester mengungkap perusahaan besar akan menunda 25% dari rencana pengeluaran kecerdasan buatan (AI) mereka hingga 2027. Vendor disebut terlalu manis mengumbar janji teknologi AI.

    Fenomena ini disebabkan oleh kesenjangan antara janji berlebih dari vendor AI dan nilai nyata yang diterima oleh perusahaan, yang semakin melebar dan memaksa pemimpin bisnis untuk lebih ketat dalam pengawasan keuangan menurut laporan tersebut.

    Dalam laporan “Predictions 2026: Technology & Security” yang dirilis Forrester, Rabu (29/10/2025), disebutkan bahwa hanya kurang dari sepertiga pembuat keputusan yang mampu menghubungkan nilai AI dengan pertumbuhan finansial perusahaan. Akibatnya, CEO kemungkinan besar akan lebih mendengarkan CFO dalam menyetujui investasi AI berdasarkan return on investment (ROI) tahun depan.

    “Kesenjangan antara janji berlebih vendor AI dan nilai yang diciptakan untuk perusahaan akan memaksa koreksi pasar. Saat permintaan menurun, utilisasi tertinggal, biaya per inferensi berguna tetap tinggi, dan penyedia akan mengejar tingkat pengisian dengan diskon dan komitmen berlebih,” bunyi laporan tersebut.

    Chief Research Officer Forrester Sharyn Leaver menekankan pada 2026, periode hype AI berakhir karena tekanan untuk memberikan hasil nyata dan terukur dari inisiatif AI yang aman semakin intensif.

    Pada era volatilitas ini, pemimpin teknologi dan keamanan akan diminta untuk menyesuaikan investasi di bawah pengawasan keuangan yang lebih ketat sambil menavigasi risiko geopolitik dan ekonomi yang semakin kompleks.

    Prediksi ini menandai pergeseran dari euforia ke realisme, di mana pengeluaran AI yang direncanakan akan tertunda hingga 2027 karena ketatnya pengawasan finansial yang memperlambat penerapan produksi.

    The Register melaporkan investasi AI telah menjadi pilar penting dalam mencegah resesi di Amerika Serikat, dengan pengeluaran besar yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, laporan Forrester memperingatkan bahwa gelembung ini bisa meledak, mirip dengan bubble dotcom pada akhir 1990-an.

    Sementara itu, firma riset saingan seperti Gartner memprediksi pengeluaran global AI mencapai hampir US$1,5 triliun pada 2025, termasuk US$268 miliar untuk server yang dioptimalkan.

    Distinguished VP Analyst Gartner John-David Lovelock menyebut kemungkinan “extinction event” bagi penyedia model GenAI independen, karena hanya sedikit yang mampu menyediakan komputasi yang dibutuhkan. Meski demikian, dia menilai ini bukan tanda gelembung, melainkan konsolidasi melalui merger dan divestasi.

    Gartner juga memperkirakan 40% proyek agentic AI akan dibatalkan pada 2027, didukung studi Carnegie Mellon University yang menunjukkan tingkat keberhasilan AI agent hanya 30-35% pada tugas multi-langkah.

    “GenAI FOMO (fear of missing out) telah mendorong bisnis membakar hampir US$40 miliar secara sia-sia,” tulis laporan.

    Konsultan Bain & Company memperkirakan pengeluaran data center AI saat ini—sekitar US$500 miliar per tahun—akan memerlukan penjualan AI tahunan mencapai US$2 triliun pada 2030 guna membenarkan investasi yang mereka gelontorkan.

    Di sisi lain, perusahaan seperti Microsoft dan Nvidia terus menyuntikkan miliaran dolar ke infrastruktur AI, termasuk kesepakatan datacenter senilai US$40 miliar, yang semakin memperbesar gelembung ini.

    Kondisi ini menjadi sulit bagi mereka jika perusahaan-perusahaan serius mengurangi belanja di kecerdasan buatan,

  • Kebersihan Dapur MBG Disorot, Indosat Singgung Peran AI Tingkatkan Kualitas SPPG

    Kebersihan Dapur MBG Disorot, Indosat Singgung Peran AI Tingkatkan Kualitas SPPG

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menyebut teknologi peluang implementasi teknologi untuk meningkatkan kehigienisan dapur umum pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Higienitas dapur MBG menjadi sorotan di tengah marak siswa penerima layanan MBG mengalami keracunan makanan usai menyantap MBG. 

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah mengatakan untuk meningkatkan higienitas di dapur, pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi memantau dan mengawasi aktivitas di dapur secara sistematis. 

    Kamera pengawas yang telah disematkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat membaca dan menganalisa aktivitas pengolahan makanan di dapur umur, sehingga kualitas makanan yang disajikan lebih terjaga.  

    “Misalnya bagaimana surveillance dapur. Indosat punya vision AI. Vision AI itu bisa memonitor dapur secara real time dengan AI. Bahwa dapurnya itu higienis atau gak? Tray-nya bagus atau tidak?  Kemudian makanannya jadi tidak terkontaminasi,” kata Danny kepada Bisnis, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Selain itu, lanjutnya, ada juga teknologi memantau kendaraan untuk memastikan bahwa kendaraan logistik pembawa MBG berjalan sesuai jalurnya atau tidak melipir ke tempat lain. Hal ini diyakini akan membuat MBG datang ketempat tujuan tepat waktu, dengan kondisi makanan yang aman. 

    Diketahui jumlah dapur MBG di Indonesia sampai Oktober 2025 telah mencapai sekitar 10.900 unit yang sudah beroperasi secara nasional. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 326 dapur yang memperoleh sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS) per pertengahan Oktober 2025. 

    Adapun pemerintah menargetkan total kebutuhan sekitar 30.000 dapur MBG untuk melayani seluruh penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Dengan data tersebut artinya, dapur higienis MBG dengan sertifikat resmi saat ini masih berada jauh di bawah target nasional.

    Kualitas dapur menjadi hal penting mengingat anggaran yang digelontorkan tidak sedikit. Diketahui anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 sebesar Rp335 triliun. Anggaran ini akan disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke dapur-dapur penyedia makanan.

    Sementara itu hingga 3 Oktober 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp20,6 triliun dari anggaran Rp71 triliun, atau sekitar 29%.

  • Bumi Kehilangan Keseimbangan, Belahan Utara Kini Lebih Panas dari Selatan

    Bumi Kehilangan Keseimbangan, Belahan Utara Kini Lebih Panas dari Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebuah studi terbaru NASA menunjukkan bahwa belahan Bumi bagian utara kini menyerap lebih banyak panas dibandingkan belahan selatan, menandakan adanya perubahan signifikan pada keseimbangan energi bumi.

    Temuan ini mengindikasikan bahwa simetri alami antara kedua hemisfer yang selama ribuan tahun menjaga kestabilan iklim global mulai terganggu.

    Penelitian yang dikutip dari Live Science menjelaskan bahwa belahan utara kini menyerap panas matahari lebih banyak, sementara belahan selatan relatif lebih stabil.

    Fenomena ini disebut “broken symmetry” atau ketidakseimbangan energi lintas hemisfer, dan dapat menjadi tanda bahwa Bumi sedang menuju fase pemanasan yang lebih tidak merata. NASA memantau perubahan ini melalui satelit selama lebih dari 20 tahun, mencatat peningkatan serapan energi di wilayah-wilayah seperti Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Samudra Arktik.

    Menurut para ilmuwan, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan perubahan ini:

    1. Pencairan Es di Arktik

    Es berfungsi sebagai “cermin alami” yang memantulkan sinar matahari kembali ke luar angkasa. Namun, mencairnya lapisan es di Kutub Utara membuat permukaan laut yang lebih gelap menyerap panas lebih banyak.
    Akibatnya, suhu di wilayah utara meningkat lebih cepat dibanding bagian selatan.

    2. Polusi dan Aerosol

    Aktivitas industri dan polusi udara yang lebih tinggi di belahan utara juga berpengaruh. Partikel aerosol dapat memantulkan atau menyerap radiasi matahari, mengubah keseimbangan energi atmosfer secara lokal maupun global.

    3. Perubahan Tutupan Awan dan Vegetasi

    Perubahan pola cuaca serta penggundulan hutan membuat tutupan awan dan vegetasi di utara berkurang, sehingga panas matahari lebih mudah terserap oleh permukaan daratan.

    Dampaknya Bagi Iklim Dunia

    Ketidakseimbangan ini bisa mempercepat pemanasan global dan perubahan pola cuaca ekstrem. Menurut laporan CNA.al, belahan utara tempat sebagian besar populasi manusia tinggal akan menghadapi gelombang panas yang lebih intens, kekeringan, dan badai yang lebih kuat. Sementara itu, sistem iklim global yang terganggu dapat menyebabkan curah hujan tak menentu di berbagai wilayah, termasuk kawasan tropis.

    Para peneliti NASA menekankan bahwa ketidakseimbangan ini masih dapat dikendalikan jika emisi karbon global ditekan secara signifikan dalam dekade ini.
    Langkah mitigasi seperti pengurangan pembakaran bahan bakar fosil, penghijauan kembali, dan transisi energi terbarukan menjadi kunci untuk mengembalikan stabilitas Bumi kita.

    Meski begitu, perubahan yang sudah terjadi menunjukkan bahwa Bumi kini semakin sensitif terhadap aktivitas manusia, dan keseimbangan iklim yang dulu dianggap konstan kini perlahan bergeser. (Nanda Duhaya Tyas Cahyani)

  • Pemerintah Targetkan 5G 32% pada 2030, Begini Rekomendasi Mastel

    Pemerintah Targetkan 5G 32% pada 2030, Begini Rekomendasi Mastel

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memberikan sejumlah rekomendasi agar target adopsi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030. Salah satunya, menggabungkan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030. 

    Saat ini, ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah, baru sekitar 10% dari total populasi per Oktober 2025. Angka tersebut tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, yang sudah mencapai 80%.

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menjelaskan jaringan 5G+ bukan merupakan kelanjutan langsung dari infrastruktur internet 4G.

    Menurutnya, kasus penggunaan (use cases) 5G berbeda karena secara umum dapat dimanfaatkan untuk layanan Fixed Broadband (FBB), Mobile Broadband (MBB), serta perangkat atau mesin dengan latensi rendah seperti IoT dan robotik.

    “Format FMC [Fixed Mobile Convergence] cocok untuk 5G. Juga dengan maraknya AI saat ini, maka 5G+AI adalah keniscayaan,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

    Kedua, Sarwoto menuturkan penggelaran jaringan 5G membutuhkan ekosistem yang kuat dan saling terhubung antara penyelenggara jaringan, penyedia jasa, data center/cloud, aplikasi, serta teknologi AI. Selain itu, pasar untuk berbagai use case juga harus cukup memadai. 

    Dia mencontohkan, ponsel berteknologi 5G di Indonesia saat ini belum mencapai 30% populasi. Di sisi lain, belum ada survei pengguna fixed broadband yang membutuhkan kecepatan internet di atas 500 Mbps, padahal angka tersebut merupakan kecepatan optimal 5G di lapangan. 

    Selain itu, populasi industri yang membutuhkan perangkat cerdas (seperti robotik) juga masih di bawah 15%. “Kesemuanya mempengaruhi kelayakan investasi 5G,” imbuhnya.

    Ketiga, Sarwoto menambahkan, berdasarkan studi sukses penggelaran 5G di China, India, dan Malaysia, peran pemerintah dan regulator menjadi kunci utama. 

    Dia mengatakan regulator 5G di negara-negara tersebut melakukan debottlenecking dengan berani, misalnya melalui aturan akuisisi frekuensi 5G dan biaya lainnya yang memberi insentif, baik dalam bentuk gratis, penurunan tarif, maupun deferred payment (penundaan pembayaran) dengan target pembangunan dan kinerja tertentu. 

    Menurut Sarwoto, pembangunan dan penggelaran 5G di Indonesia seharusnya dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pemangku kepentingan. 

    Operator 5G, misalnya, dapat diposisikan sebagai operator jaringan netral yang dapat dimanfaatkan oleh semua use case 5G. Dia optimistis sektor GovTech dan bidang lainnya akan menjadi pasar potensial 5G dalam dua hingga tiga tahun mendatang.

    Sarwoto memperkirakan dibutuhkan investasi sekitar US$3–4 miliar atau sekitar Rp49,95–66,6 triliun untuk mendukung pembangunan dan operasionalisasi 5G secara masif di Indonesia dalam dua hingga tiga tahun ke depan melalui prinsip gotong royong tersebut.

    “Apabila ketiga butir di atas bisa dilakukan, Mastel yakin jaringan 5G+ bisa segera hadir di Indonesia dengan cepat dan bermanfaat,” pungkasnya.

  • Investasi Mahal, Kasus Penggunaan Terbatas

    Investasi Mahal, Kasus Penggunaan Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (EXCL) mengungkapkan ada beberapa hal yang saat ini menjadi tantangan perluasan 5G di Indonesia. 

    Group Head Regulatory & Government Relations XLSMART Alvin Aslam mengatakan tantangan-tantangan tersebut antara lain adanya keterbatasan spektrum frekuensi yang tersedia untuk layanan 5G, infrastruktur 5G dan penunjangnya yang relatif masih belum merata terutama di wilayah Timur Indonesia. 

    “Besarnya beban biaya investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan jaringan 5G termasuk untuk biaya perangkat, backhaul fiber optic dan perangkat pendukung lainnya juga menjadi tantangan,” kata Alvin kepada Bisnis pada Rabu (29/10/2025). 

    Alvin menambahkan kebutuhan penggunaan (use case) 5G juga masih terbatas dan belum bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. 

    Terakhir  menurutnya regulatory charges, terutama biaya lisensi spektrum yang relatif tinggi juga menjadi beban memperlambat ekspansi jaringan 5G. 

    Namun demikian, dia menegaskan XLSMART masih berkomitmen untuk melakukan perluasan 5G di Indonesia. 

    “Namun tentunya dilakukan secara bertahap menyesuaikan rencana bisnis perusahaan dan kebutuhan pasar,” katanya. 

    Hal serupa diungkapkan oleh Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi yang menilai pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi. 

    Heru mengatakan alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama sehingga kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.

    “Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Heru menuturkan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya. Heru menambahkan , sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.

    “Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

    Dia menyebutkan, pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. 

    Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler. 

    Heru mengatakan , operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi. Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.

  • WhatsApp Rilis Fitur Hapus Data Parsial, Riwayat Chat Dapat Dipertahankan

    WhatsApp Rilis Fitur Hapus Data Parsial, Riwayat Chat Dapat Dipertahankan

    Bisnis.com, JAKARTA— WhatsApp dikabarkan tengah menyiapkan fitur baru yang memungkinkan pengguna mengatur penggunaan penyimpanan secara lebih detail tanpa harus menghapus seluruh riwayat percakapan.

    Melansir laman Phone Arena pada Rabu (29/10/2025) WhatsApp tengah menguji fitur manage storage atau kelola penyimpanan yang akan muncul di halaman informasi masing-masing chat. 

    Melalui fitur tersebut, pengguna bisa melihat tampilan grid berisi berbagai file yang pernah dibagikan dalam percakapan, lengkap dengan opsi untuk mengurutkannya berdasarkan ukuran maupun waktu pengiriman.

    Dengan begitu, pengguna dapat dengan mudah memilih dan menghapus file berukuran besar yang tidak lagi dibutuhkan tanpa harus keluar dari chat tersebut. 

    Fitur ini akan mencakup berbagai jenis file, mulai dari gambar, video, hingga dokumen.

    Sebenarnya, WhatsApp telah menyediakan menu manage storage secara global di bagian settings untuk mengelola file dari semua percakapan. 

    Namun, kehadiran opsi serupa di setiap chat membuat proses pembersihan data menjadi lebih praktis dan efisien, terutama bagi pengguna yang ingin fokus pada percakapan tertentu. Saat ini, fitur tersebut baru tersedia bagi sebagian pengguna iOS versi beta dan akan diluncurkan secara bertahap ke lebih banyak pengguna dalam waktu dekat.

    Lebih lanjut , bagi pengguna yang aktif di banyak grup, fitur ini akan sangat membantu. Grup yang ramai sering kali menjadi sumber utama file berukuran besar yang memakan ruang penyimpanan. Dengan pembaruan ini, pengguna tak perlu lagi repot menghapus seluruh chat hanya untuk mengosongkan memori.

    Banyak pengguna berharap WhatsApp juga menambahkan opsi lanjutan di masa depan, seperti batas maksimum penyimpanan per chat atau grup. Dengan begitu, manajemen ruang penyimpanan akan semakin mudah dan efisien.

  • Akamai Ingatkan MBG dan Kopdes Merah Putih Tak Luput dari Ancaman Siber

    Akamai Ingatkan MBG dan Kopdes Merah Putih Tak Luput dari Ancaman Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Akamai, perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat, mengatakan ancaman siber terus berkembang di dunia dengan menyasar jasa keuangan dan pemerintahan di Indonesia. Sejumlah program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tidak luput dari ancaman siber selama terhubung ke internet.

    Executive Vice President and General Manager Security Technology Group Akamai Mani Sundaram mengatakan seluruh program pemerintah berpeluang menghadapi serangan siber kapan pun, selama program tersebut menggunakan layanan digital. Peretas berusaha mencari celah untuk mendapatkan data penting untuk kemudian dijual di dark web.

    “Situs web selalu menjadi sasaran serangan dan situs web bisa diserang dengan berbagai cara,” kata Mani di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Mani menjelaskan peretas dapat merusak situs web dan mengubah program agar terlihat seperti sesuatu yang lain. Dia juga menduga peretas dapat melumpuhkan website dengan serangan bot. Peretas membanjiri website dengan serangan hingga akhirnya website MBG dan Kopdes Merah Putih lumpuh dan tidak bisa digunakan.

    “Ketiga, jika ada antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface) di suatu tempat yang terekspos, itu berisiko. Anda selalu punya risiko API diserang,” kata Mani.

    Dia mengatakan selama terdapat sebuah program yang di dalamnya terdapat perputaran uang, maka dijamin peretas akan menyasar program tersebut terlebih MBG dan Kopdes Merah Putih menelan biaya besar hingga triliunan rupiah. 

    Sekadar informasi, pemerintah awalnya menganggarkan sekitar Rp 300 triliun yang dialokasikan dari APBN untuk MBG, dengan penyerapannya pada Oktober sebesar Rp35 triliun. Sementara itu, Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan) Merah Putih memiliki plafon pinjaman sebesar Rp16 triliun dari dana yang disediakan di Himbara ditambah Rp3 miliar per koperasi dari pinjaman itu sendiri, yang akan digunakan untuk pembiayaan bisnis usaha di desa. 

    Mani mencontohkan kasus di Amerika Serikat. Saat itu pemerintah menggelontorkan dana besar untuk memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu. Sejalan dengan mengucurnya dana segar itu, banyak serangan siber yang menyasar lembaga pemerintah untuk mencuri data penting.

    “Saya jamin bahwa program apa pun yang punya situs web dan ada uang yang terlibat, selalu ada risiko serangan. Tidak, karena saya dari bidang komputer, jadi mungkin pertanyaannya sedikit lebih ke teknologi,” kata Mani.