Category: Bisnis.com Tekno

  • Hanya 15% Perusahaan RI Alokasikan Dana untuk Hadapi Risiko Siber

    Hanya 15% Perusahaan RI Alokasikan Dana untuk Hadapi Risiko Siber

    Bisnis.com, JAKARTA – PwC Indonesia, perusahaan jasa profesional, mengungkapkan jumlah perusahaan di Indonesia yang mengalokasikan dana untuk meningkatkan keamanan siber masih sangat rendah. 

    Chief Digital and Technology Officer di PwC Indonesia Subianto mengatakan berdasarkan data internal, 36% perusahaan yang baru-baru ini disurvei mengocek biaya lebih dari US$1 juta untuk membayar pelanggaran data, meningkat dari 27% dibandingkan dengan 2023. 

    Hal ini membuat 49% direktur perusahaan menganggap keamanan siber sebagai tantangan pengawasan yang besar. Sementara itu, kemajuan teknologi GenAI dan cloud telah meningkatkan kerentanan, dan 42% eksekutif kini juga menyesuaikan strategi mereka untuk mengatasi ancaman dari quantum computing.

    Sementara itu di Indonesia, dengan jumlah biaya pelanggaran data yang besar itu, hanya 27% organisasi yang secara rutin mengantisipasi risiko siber masa depan. 

    “Dan hanya 15% yang mengalokasikan anggaran siber mereka untuk menangani risiko utama perusahaan,” kata Subianto dikutip Jumat (29/11/2024).  

    Lebih lanjut berdasarkan data PwC terbaru, ungkap Subianto, pelanggaran data tunggal dapat menyebabkan kerugian lebih dari US$1 juta. 

    Ancaman pelanggaran cloud, hack-and-leak, pelanggaran pihak ketiga, serangan terhadap produk terkoneksi, dan ransomware adalah lima ancaman utama yang paling menjadi perhatian eksekutif keamanan siber.

    Sementara itu, Founding Partner AC Ventures Pandu Sjahrir mengatakan dengan kemajuan besar dalam teknologi digital, terutama GenAI, muncul pula kerentanannya yang dapat mengancam inti dari perusahaan yang sedang berkembang, termasuk startup.

    AC Ventures bekerja sama dengan PwC Indonesia memperkenalkan panduan keamanan siber berjudul Cybersecurity Playbook for Startups, bagi perusahaan rintisan. 

    Panduan tersebut dirancang untuk membantu perusahaan rintisan (startups) dan bisnis yang sedang berkembang memperkuat pertahanan siber di tengah ancaman yang terus berkembang, termasuk munculnya teknologi generative AI (GenAI), cloud canggih, dan quantum computing. 

    “Meskipun keamanan siber sangat penting dalam membangun bisnis, banyak tim manajemen masih kurang siap menghadapinya. Hal ini sering terjadi karena fokus mereka lebih kepada operasi inti bisnis dibandingkan keamanan digital, yang justru dapat berujung pada kerugian besar,” kata Pandu.

  • Motivasi Belajar AI Rendah, Badan Pengentasan Kemiskinan RI: Bawa Keuntungan?

    Motivasi Belajar AI Rendah, Badan Pengentasan Kemiskinan RI: Bawa Keuntungan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan ketertarikan masyarakat untuk belajar menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sangat bergantung pada nilai keuntungan yang diterima. 

    Menurutnya, selama ini masyarakat belum menggunakan AI karena merasa belum mendapat pemasukan tambahan dari teknologi baru tersebut.

    Budiman menuturkan bahwa masyarakat Indonesia tidak malas belajar mengerti menggunakan AI untuk memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari.

    Akan tetapi, masyarakat kata Budi bakal melihat keuntungan yang akan didapatkan dari belajar mengerti AI. Terlebih untuk industri kecil menengah yang melihat keuntungan dari penggunaan AI.

    “Kalau kami melihatnya begini, industri kecil itu masalahnya bukan orang yang malas, bukan orang yang tidak mau belajar. Orang mau belajar kalau dia membawa keuntungan kan? Aku mau belajar ini karena kalau aku belajar ini aku dapat keuntungan,” kata Budiman pasca Seminar dan Launching Buku Kagama AI di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Adapun, Pasar kecerdasan buatan (AI) di Tanah Air diperkirakan menembus US$2,4 miliar pada 2024 dan melesat menjadi US$10,8 miliar atau Rp163,83 triliun pada 2030, dengan rerata pertumbuhan per tahun (CAGR) mencapai 24%. 

    Maka dari itu, pemerintah kata Budiman bakal memberikan pengetahuan dasar terkait dengan digitalisasi bgi industri kecil menengah.

    Pengetahuan ini bertujuan agar para pelaku industri kecil menengah bisa memahami perkembangan digital dan nantinya bisa menerapkan AI.

    “Pengetahuan digital. Tidak harus sampai AI yang kita pahami tadi yang canggih. Penggunaan akal, penggunaan digital. Yang pasti lama-lama juga menggunakan AI juga. Bertahap aja,” ucapnya.

    Sementara itu dalam riset IBM, para pekerja di sebuah perusahaan yang menggunakan kecerdasan buatan akan mendorong perusahaan tersebut berkembang lebih cepat. 

    Dalam sebuah survei Bisnis Value yang diluncurkan oleh IBM, disebutkan bahwa hampir 40% perusahaan di Indonesia dan global sudah memutuskan untuk menggunakan kecerdasan buatan. 

    Sektor yang paling berminat menggunakan solusi AI IBM adalah perbankan, asuransi dan layanan finansial lainnya. 

  • Australia Larang TikTok Cs Bagi Anak di Bawah 16 Tahun, Berlaku Tahun Depan

    Australia Larang TikTok Cs Bagi Anak di Bawah 16 Tahun, Berlaku Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Australia menyetujui larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Peraturan ini menargetkan perusahaan media sosial besar seperti TikTok, Facebook dan Instagram. 

    Undang-undang tersebut memaksa raksasa teknologi Meta, pemilik Instagram dan Facebook, serta TikTok untuk menghentikan anak di bawah umur masuk atau menghadapi denda hingga U$32 juta atau Rp507 miliar (kurs: Rp15.868).

    Uji coba metode untuk menegakkannya aturan ini dimulai pada Januari dengan larangan tersebut akan berlaku dalam setahun. 

    Australia sebagai menjadi uji coba percontohan bagi makin banyak negara yang telah membuat undang-undang atau mengatakan mereka berencana untuk membuat undang-undang pembatasan usia di media sosial di tengah kekhawatiran tentang dampak kesehatan mentalnya pada kaum muda.

    Mengutip reuters, Jumat (29/11/2024), Prancis dan beberapa negara bagian AS telah mengeluarkan undang-undang untuk membatasi akses bagi anak di bawah umur tanpa izin orang tua, tetapi larangan Australia bersifat mutlak. Larangan penuh bagi anak di bawah 14 tahun di Florida sedang digugat di pengadilan atas dasar kebebasan berbicara.

    Australia meloloskan undang-undang tersebut setelah perdebatan panjang di parlemen Australia. Larangan tersebut sempat menghadapi pertentangan dari para pendukung privasi dan beberapa kelompok hak anak, tetapi 77% penduduk menginginkan agar pembatasan diberlakukan, menurut jajak pendapat terbaru.

    Dengan latar belakang penyelidikan parlemen hingga tahun 2024 yang mendengarkan bukti dari orang tua anak-anak yang telah melukai diri sendiri karena perundungan di media sosial, media domestik mendukung larangan yang dipimpin oleh News Corp milik Rupert Murdoch, penerbit surat kabar terbesar di negara itu, dengan kampanye yang disebut “Biarkan Mereka Menjadi Anak-Anak”.

    Raksasa teknologi global termasuk Meta, TikTok, dan Google mengkritik keras undang-undang Australia yang melarang anak-anak di bawah 16 tahun mengakses platform media sosial, yang menjadi panggung untuk pertikaian kebijakan saat pemerintah mencoba meloloskan RUU tersebut melalui parlemen pekan ini.

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (26/11/2024), berdasarkan undang-undang yang diusulkan, warga Australia yang berusia di bawah 16 tahun akan dilarang membuat akun di semua situs media sosial utama termasuk Facebook, Instagram, Snapchat, dan Reddit, bahkan jika mereka memperoleh izin dari orang tua.

    Raksasa media sosial akan bertanggung jawab untuk mengawasi larangan tersebut, dengan ancaman denda hingga 50 juta dolar Australia atau US$32,5 juta.

    Pemerintah Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah belum menjelaskan cara kerja teknologi verifikasi usia yang diusulkan, meskipun Menteri Komunikasi Australia Michelle Rowland memberi tahu rekan-rekannya di parlemen minggu lalu bahwa hal itu tidak akan melibatkan pengunggahan identitas pribadi.

  • Update Kode Redeem ML Hari Ini Jumat 29 November 2024

    Update Kode Redeem ML Hari Ini Jumat 29 November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah update kode redeem ML hari ini, Jumat 29 November 2024 yang bisa Anda tukr dengan hadiah spesial.

    Mobile Legends merupakan game buatan Moonton. Selaku developer, Moonton terus berusaha menarik perhatian pengguna dengan merilis kode redeem setiap harinya.

    Pada hari ini Jumat 29 November 2024, ada banyak kode redeem ML yang bisa Anda tukar dengan berbagai hadiah spesial.

    Kode redeem ML hari ini, Jumat 29 November 2024:

    h8c2fn8zw3tx22fu4

    49ATS258Y2ZD22FMX

    Cara klaim kode redeem ML

    1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

    2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code 

    3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

    4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

  • Update Kode Redeem FF Hari Ini Jumat 29 November 2024

    Update Kode Redeem FF Hari Ini Jumat 29 November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah kode redeem FF hari ini Jumat 29 November 2024 yang bisa Anda tukar dengan berbagai hadiah spesial.

    Garena sebagai pengembang game Free Fire selalu memberikan update kode redeem setiap harinya. Kode redeem ini bisa dimanfaatkan pemain untuk mendapatkan reward secara cuma-cuma.

    Kode redeem Free Fire merupakan kumpulan huruf dan angka yang membentuk kode tertentu. Sesuai dengan namanya, kode ini bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah spesial.

    Kode redeem menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh player game buatan Garena ini.

    Sebab dengan menggunakan kode redeem, maka Anda bisa mendapatkan hadiah gratis dari developer.

    Kode redeem FF hari ini, Jumat 29 November 2024

    BR43FMAPYEZZ

    UVX9PYZV54AC

    Cara klaim kode redeem FF:

    1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

    2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

    3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

    4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

    5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

  • Vida Ekspansi ke Asia Tenggara, Gandeng Raksasa Fintech Filipina PayMango

    Vida Ekspansi ke Asia Tenggara, Gandeng Raksasa Fintech Filipina PayMango

    Bisnis.com, JAKARTA – Vida, perusahaan teknologi yang berfokus pada identitas digital, memperluas jangkauannya ke Asia Tenggara melalui kolaborasi strategis dengan PayMongo, penyedia solusi pembayaran terbesar di Filipina, dalam menyediakan layanan verifikasi identitas digital dan pencegahan penipuan secara digital. 

    Kolaborasi ini memperkuat komitmen Vida untuk menjadi penyedia solusi dalam mencegah penipuan identitas digital, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. 

    Co-Founder dan Presiden Vida  Sati Rasuanto mengatakan kemitraan Vida dengan PayMongo tidak hanya meningkatkan keamanan pembayaran digital, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha dan konsumen untuk berpartisipasi dengan percaya diri di ekonomi digital. 

    “Dengan VIDA Identity Stack, kami menghadirkan solusi komprehensif yang mampu menghadapi ancaman seperti penipuan berbasis AI dan deepfake,” kata Sati, dikutip Jumat (29/11/2024). 

    Untuk diketahui, PayMongo merupakan perusahaan penyedia layanan solusi pembayaran dengan terbesar di  Filipina. Sebagai pemain terdepan ekosistem pembayaran digital di Filipina, dengan lebih dari 52% penduduk Filipina mengandalkan metode pembayaran digital. 

    Melalui kolaborasi ini, VidaA membawa solusi keamanan generasi baru yang akan memperkuat kemampuan PayMongo untuk melindungi pelaku usaha dan konsumen dari ancaman digital yang terus berkembang.

    Adapun Filipina telah menjelma menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan pesat dalam lanskap ekonomi digital di Asia Tenggara. Pada 2023, transaksi digital di negara ini mencapai US$ 26,18 miliar.

    Namun, peningkatan ini juga diiringi dengan ancaman yang makin kompleks, termasuk penipuan berbasis AI seperti deepfake, yang secara global menyebabkan kerugian hingga US$485,6 miliar tahun lalu.

    CEO PayMongo Jojo Malolos mengatakan PayMongo memiliki misi memberdayakan bisnis Filipina dengan operasi keuangan yang lancar dan aman.

    Kemitraan dengan Vida memperkuat setiap touchpoints di seluruh platform PayMango, memastikan bahwa setiap bisnis, dari startup hingga perusahaan besar, terlindungi dari ancaman siber yang terus berkembang. 

    “Dengan menanamkan keamanan canggih dari Vida, kami tidak hanya mencegah penipuan, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan berkelanjutan dalam ekonomi digital,” kata Jojo. 

  • Adopsi Teknologi AI Generatif Butuh Investasi Jumbo, Ini Solusinya

    Adopsi Teknologi AI Generatif Butuh Investasi Jumbo, Ini Solusinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Adopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) generatif dinilai memerlukan kolaborasi antara sektor swasta dengan pemerintah seiring dengan biaya investasi yang besar.

    Direktur Regional Asia-Pasifik di ManageEngine, Arun Kumar mengatakan salah satu manfaat AI generatif adalah kemampuannya untuk memproses kumpulan data besar dengan cepat dan efisien. Kemampuan ini memungkinkan bisnis untuk mendapatkan wawasan yang bermakna, memvisualisasikan data dengan lebih baik, dan memprediksi tren masa depan.

    Namun, lanjutnya, adopsi AI generatif memiliki tantangan. Teknologi tersebut membutuhkan investasi infrastruktur yang signifikan, terutama untuk melatih model bahasa yang besar.

    “Biaya untuk transformasi digital cukup tinggi, terutama untuk GPU [Graphic Processing Unit] dan tidak setiap organisasi mampu berinvestasi dalam teknologi tersebut,” kata Arun dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

    Menurutnya, hal tersebut membutuhkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Dengan bekerja sama, bisnis dapat mengakses sumber daya dan data yang diperlukan untuk mengembangkan model AI yang efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka.

    Arun juga menekankan pentingnya keamanan siber di era AI. Karena bisnis semakin bergantung pada alat yang digerakkan oleh AI, mereka harus waspada terhadap potensi ancaman siber.

    Dia menyebut AI bisa menjadi pedang bermata dua. Meskipun menawarkan banyak manfaat, AI juga dapat dieksploitasi oleh penyerang siber.

    Peran pemerintah dalam mengatur teknologi AI merupakan aspek penting. Pemerintah perlu menetapkan peraturan yang jelas mengenai penyimpanan dan penggunaan data untuk melindungi privasi warga negara.

    Pendekatan proaktif ini dapat membantu mengurangi potensi masalah siber dan meningkatkan keamanan data secara keseluruhan. Integrasi AI generatif ke dalam operasi bisnis menghadirkan peluang unik untuk pertumbuhan dan inovasi.

    “AI generatif dapat menghemat banyak uang, dapat memberi Anda produktivitas yang luar biasa, dapat membantu Anda mendorong keputusan bisnis,” katanya.

  • Nezar Sebut Lembaga PDP Bakal Dipegang Sementara Oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital

    Nezar Sebut Lembaga PDP Bakal Dipegang Sementara Oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan lembaga perlindungan data pribadi (PDP) bakal dibawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

    Adapun, Ditjen Pengawasan Ruang Digital sendiri saat ini dipegang oleh Brigjen Pol Alexander Sabar yang ditunjuk sebagai Plt Dirjen oleh Menkomdigi Meutya Hafid pada Senin lalu.

    Nezar menyebut, Ditjen Pengawasan Ruang Digital bakal menjadi wadah menaung sementara Lembaga PDP sebelum ada badan independen yang dibentuk.

    “Itu akan dipersiapkan ke arah pembentukan badan. Jadi sementara di handle dulu di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital,” kata Nezar kepada Bisnis, Kamis (28/11/2024).

    Nezar menyampaikan, selain menjadi wadah sementara Lembaga PDP, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital bakal mempersiapkan badan pengawasan pelindungan data pribadi seperti diamanatkan dalam Undang-Undang (UU).

    Terkait kapan badan independen Lembaga PDP itu bakal terbentuk, Nezar menargetkan lembaga tersebut bakal ada pada tahun depan atau 2025.

    “Ya paling enggak di tahun depan kita coba siapkan. Karena itu ada banyak instrumen yang harus disiapkan,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan pemerintah masih menggodok regulasi lembaga pelindungan data pribadi sehingga ‘wasit’ pengawas sekaligus pelindung data masyarakat itu belum hadir hingga saat ini. 

    Lembaga pelindungan data pribadi seharusnya muncul setelah UU PDP resmi diterapkan pada 17 Oktober 2024. 

    “Terakhir itu masih dalam pembahasan, tentu kalau mengeluarkan regulasi ini yang tidak hanya menyangkut satu kementerian, itu kan di bawah kementerian koordinator, jadi masih dalam pembahasan, tetapi jangan khawatir, kami coba godok juga,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menilai bahwa Lembaga PDP nantinya akan berjalan terpisah dari Kementerian yang dinaunginya. Apalagi, Lembaga Penyelenggara PDP merupakan sebuah urgensi yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah.

    Penyebabnya, instansi ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan keamanan siber, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran, peningkatan kesadaran dan edukasi, kolaborasi dengan pihak terkait serta meningkatkan kepercayaan investor serta konsumen.

    “Jadi mungkin bukan di dalam internal Kemkomdigi, itu nanti keputusannya dari Presiden. Untuk saat ini karena aturannya baru, mungkin membentuk suatu  direktorat khusus, atau mungkin nanti kesatuan atau badan. Ini masih dalam penggodokan,” tuturnya.

  • Microsoft Jadi Objek Lidik Komite Perdagangan AS Imbas Insiden Keamanan

    Microsoft Jadi Objek Lidik Komite Perdagangan AS Imbas Insiden Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komite Perdagangan Federal Amerika Serikat (AS) atau FTC menjalankan penyelidikan antitrust terhadap Microsoft imbas insiden keamanan yang terjadi beberapa waktu lalu. Microsoft dikabarkan sempat mengalami gangguan yang berdampak besar bagi AS. 

    Menambah panjang deretan nama perusahaan teknologi raksasa yang berada di bawah pengawasan serupa dalam beberapa tahun terakhir.

    Mengutip The Verge, beberapa hal yang tengah diteliti oleh FTC adalah bisnis komputasi awan (cloud) dan lisensi perangkat lunak, layanan keamanan siber, serta penawaran kecerdasan buatan (AI) milik Microsoft. Perihal ini pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg.

    Minat FTC terhadap bisnis cloud Microsoft meningkat setelah beberapa insiden keamanan yang memengaruhi produknya. Terutama, karena Microsoft adalah salah satu penyedia perangkat lunak utama bagi lembaga pemerintah AS.

    Permintaan informasi yang diajukan mencakup ratusan halaman dan menjadi puncak dari diskusi informal selama lebih dari satu tahun dengan para pesaing dan mitra Microsoft.

    Salah satu fokusnya adalah bagaimana Microsoft menggabungkan perangkat lunak produktivitas dan keamanan dengan layanan cloud Azure-nya, menurut sumber tersebut. Baik FTC maupun Microsoft menolak berkomentar mengenai hal ini.

    Awal tahun ini, Cyber Safety Review Board atau Dewan Tinjauan Keamanan Siber Pemerintah menyimpulkan “budaya keamanan Microsoft tidak memadai dan membutuhkan perombakan, terutama mengingat peran sentral perusahaan dalam ekosistem teknologi.”

    Tak lama setelah itu, CEO Microsoft Satya Nadella mengeluarkan memo kepada karyawan terkait dengan masalah dilema antara keamanan dan prioritas lain. “Jika Anda dihadapkan pada dilema antara keamanan dan prioritas lain, jawabannya jelas: utamakan keamanan,” kata Nadella.

    Jika FTC mengajukan gugatan terhadap perusahaan, hal ini akan menempatkan Microsoft kembali dalam situasi yang pernah dialami di masa lalu. Pada akhir 1990-an, perusahaan menghadapi gugatan antimonopoli dari Departemen Kehakiman AS terkait penggabungan peramban webnya dengan sistem operasi Windows.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Microsoft sebagian besar luput dari pengawasan antitrust yang dialami Amazon, Apple, Meta, dan Google, yang masing-masing sedang menghadapi tuduhan monopoli dari pemerintah.

    Namun, mayoritas Demokrat di FTC akan segera berubah ketika Presiden terpilih Donald Trump dilantik pada Januari 2024.

    Trump, kelas The Verge, kemungkinan akan memilih salah satu dari dua komisaris Republik saat ini untuk menjabat sebagai ketua sementara, dan pada akhirnya akan mencalonkan ketua atau komisaris baru yang sejalan dengan pandangannya.

    Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa penyelidikan ini akan tetap berlanjut — mengingat pada masa jabatan terakhir Trump, Departemen Kehakiman (DOJ) dan FTC masing-masing mengajukan gugatan antitrust terhadap Google dan Meta.

  • Infrastruktur IT Berkualitas Percepat Akselerasi AI, Tak Cukup Internet Merata

    Infrastruktur IT Berkualitas Percepat Akselerasi AI, Tak Cukup Internet Merata

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut pemerataan internet tidak cukup untuk mengakselerasi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) secara maksimal, butuh kehadiran infrastruktur IT berkualitas. 

    Nezar menuturkan untuk mengimplementasikan AI secara maksimal di Tanah Air butuh tiga faktor pendukung. 

    Pertama adalah infrastruktur atau konektivitas internet sebagai wadah solusi AI mengalir. Namun, kehadiran AI tidak boleh sekadar hadir, harus berkualitas yang dapat mengantarkan internet berkecepatan tinggi. 

    “Saat ini kalau untuk konektivitas kita boleh mengeklaim atau boleh menyebut 97% wilayah pertumbuhan di Indonesia itu sudah terkoneksi. Tetapi gap kualitasnya itu masih ada,” kata Nezar dalam Seminar dan Launching Buku Kagama AI di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Nezar mengatakan konektivitas di daerah rural dan urban berbeda jauh dengan daerah perkotaan. Sebab, di daerah perkotaan kecepatan internet bisa mencapai 100 Mbps, sedangkan di pedesaan kualitasnya cukup kecil.

    Untuk itu, Nezar menjelaskan bahwa pemerintah memiliki program yang akan dimulai pada tahun 2025 hingga tahun 2029. Dimana program tersebut untuk akan memperbanyak infrastruktur konektivitas yang ada agar semua terjangkau.

    “Itu (konektivitas) akan di enhancement gitu, akan diperkaya dengan sejumlah infrastruktur agar bisa didapatkan apa yang kita sebut sebagai meaningful connectivity,” ujarnya.

    Meski demikian, untuk mengimplementasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) secara maksimal, Nezar menilai tak hanya butuh konektivitas yang baik. Namun, perlunya juga talent digital yang kompeten.

     Nezar menyampaikan sampai dengan 2024 hanya adanya sekitar 10 juta talent digital yang ada di Indonesia dan angka tersebut masih kurang lebih dari 6 juta talent digital.

    “Jadi masih ada gap 3-4 juta dan sampai 2030 gap juga masih kecil dan di 2030 kita masih ada kebutuhan kurang lebih 2 juta talent digital,” ucap Nezar.

    Ketua Umum Asosiasi IoT Indonesia (Asioti) Teguh Prasetya mengatakan menurut data Statista pertumbuhan tersebut ditopang oleh solusi machine learning sebagai kontributor terbesar, diikuti dengan natural language processing dan autonomous & sensor Tech serta Computer Vision.

    Tidak hanya itu, Teguh juga mengatakan, AI akan mendongkrak GDP negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, sebesar 5,6% – 10,4% pada periode 2017 -2030. 

    “Pertumbuhan seiring dengan peningkatan produktivitas, personalisasi, penghematan waktu, hingga peningkatan kualitas,” kata Teguh, Selasa (24/9/2024). 

    Dari sisi industri, kata Teguh, yang paling adaptif dengan solusi AI adalah industri perbankan, pemerintahan, manufaktur dan ritel. Solusi AI dimanfaatkan oleh sektor-sektor tersebut untuk menganalisis fraud hingga menghadirkan rekomendasi produk yang relevan dengan pelanggan. 

    “Keamanan publik dan agen layanan virtual (conversation AI) juga menjadi solusi yang banyak digunakan di industri,” kata Teguh. 

    Teguh memperingatkan meski demikian, implementasi AI di Indonesia memiliki beberapa tantangan. Dari sisi kebijakan, pemerintah perlu mengatur pelindungan data pribadi dan standar struktur & penggunaan bersama data AI.