Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Sektor Biometrik Paling Banyak Digempur Serangan Siber pada Kuartal III/2025

    Sektor Biometrik Paling Banyak Digempur Serangan Siber pada Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Laporan terbaru Kaspersky Security Bulletin mengungkap serangan siber pada sistem kontrol industri (industrial control system/ICS) menunjukkan distribusi serangan yang tidak merata antar sektor industri.

    Berdasarkan laporan tersebut, sektor biometrik menempati posisi paling rentan dengan tingkat pemblokiran objek berbahaya mencapai 27,4% pada kuartal III/2025. Angka ini masih menjadi yang tertinggi sejak kuartal I/2025 yang tercatat sebesar 28,1%, meskipun sempat mengalami penurunan tipis menjadi 27,2% pada kuartal II/2025.

    Di bawah sektor biometrik, sektor building automation berada di peringkat kedua. Paparan serangan pada sektor ini tercatat sebesar 25,0% pada kuartal I/2025, kemudian menurun menjadi 23,4% pada kuartal II/2025, dan relatif stabil di level 23,5% pada kuartal III/2025.

    Selanjutnya, fasilitas kelistrikan (electric power facilities) mencatat tingkat paparan sebesar 22,8% pada kuartal I/2025. Angka tersebut turun menjadi 21,4% pada kuartal II/2025, lalu kembali sedikit menurun ke 21,3% pada kuartal III/2025.

    Sektor fasilitas konstruksi menunjukkan pola yang relatif serupa. Tingkat paparan serangan tercatat 22,4% pada kuartal I/2025, berkurang menjadi 21,3% pada kuartal II/2025, dan kembali melemah ke 21,1% pada kuartal III/2025.

    Pada sektor OT engineering & integration, paparan serangan mencapai 21,7% pada kuartal I/2025, turun cukup signifikan menjadi 20,4% pada kuartal II/2025, namun kembali meningkat ke 21,2% pada kuartal III/2025.

    Sementara itu, sektor manufaktur berada pada level yang lebih rendah dibandingkan sektor-sektor sebelumnya. Tingkat paparan tercatat sebesar 17,6% pada kuartal I/2025, menurun ke 16,7% pada kuartal II/2025, kemudian kembali naik menjadi 17,3% pada kuartal III/2025.

    Adapun industri minyak dan gas menjadi sektor dengan tingkat paparan terendah. Nilainya mencapai 17,8% pada kuartal I/2025, turun ke 16,1% pada kuartal II/2025, dan kembali melemah menjadi 15,8% pada kuartal III/2025.

    Dari sisi regional, Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, dan Asia Selatan mencatat pangsa tertinggi perangkat komputer industri yang menjadi sasaran serangan.

    Kaspersky mencatat para penyerang semakin meningkatkan penggunaan serangan rantai pasokan dan hubungan tepercaya dengan mengeksploitasi vendor lokal, kontraktor, serta penyedia layanan penting seperti operator telekomunikasi untuk melewati perimeter pertahanan tradisional.

    Selain itu, serangan berbasis kecerdasan buatan (AI) berkembang pesat, mulai dari penggunaan AI sebagai teknik penyamaran malware hingga pemanfaatan operasi intrusi yang digerakkan oleh agen otonom.

    Pertumbuhan tambahan juga diamati pada serangan terhadap peralatan OT yang terpapar internet, khususnya pada situs-situs terpencil yang mengandalkan firewall OT yang tidak dirancang untuk menahan ancaman modern berbasis internet.

    Ke depan, tahun 2026 diperkirakan akan membawa peningkatan insiden yang mengganggu logistik global dan rantai pasokan teknologi tinggi. Peningkatan serangan juga diproyeksikan menyasar target nontradisional, seperti sistem transportasi cerdas, kapal, kereta api, angkutan umum, bangunan cerdas, serta komunikasi satelit.

    Pelaku ancaman siber termasuk advanced persistent threat (APT), kelompok regional, aktivis peretas, dan geng ransomware diperkirakan akan semakin mengalihkan aktivitas mereka ke Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Pada saat yang sama, operasi berbasis agen AI dan kerangka kerja orkestrasi berbahaya yang otonom dinilai akan menurunkan hambatan bagi pelaksanaan kampanye serangan industri berskala besar.

  • Cara Daftar dan Instalasi Starlink di Wilayah Banjir Aceh & Sumatra

    Cara Daftar dan Instalasi Starlink di Wilayah Banjir Aceh & Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Starlink, satelit orbit rendah milik Elon Musk, menjadi andalan dalam berkomunikasi di wilayah banjir Sumatra dan Aceh saat ini. 

    Selama masa tanggap darurat bencana, layanan internet satelit berkecepatan tinggi dan latensi rendah dari SpaceX ini, dapat digunakan secara gratis untuk masyarakat terdampak. 

    Untuk mengakses internet gratis Starlink bagi pelanggan aktif di wilayah tersebut, Starlink otomatis menerapkan kredit layanan gratis selama periode bantuan berlangsung. Cek kredit yang sudah diterapkan di menu Billing pada akun Starlink yang dimiliki.

    Bagi pengguna yang sedang ditangguhkan layanannya (suspended), jga bisa mengakses Starlink secara gratis. “Kami secara proaktif menerapkan kredit layanan gratis ke akun Anda,” bunyi keterangan di laman website resmi Starlink, dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025). 

    Sementara itu, untuk warga terdampak banjir Aceh-Sumatra yang tidak berlangganan Starlink atau memiliki unit tersebut, bisa memanfaatkan layanan tersebut dari perangkat Starlink yang disebar pemerintah di sejumlah daerah. Pada 3 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diketahui menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikas. Nah untuk mengaksesnya, caranya dengan mengakses laman Starlink dan mengaktifkannya. 

    Untuk mengaktifkan Starlink, pilih pelayanan Residensial pada halaman utama. Ketik alamat tinggal untuk melihat ketersediaan layanan. 

    Selanjutnya, pilih paket, lalu ketik “Checkout”. Isi data diri hingga metode pembayaran dengan benar di laman situs. 

    Setelah aktif, buat tiket dukungan dengan mencantumkan frasa “Indonesia Flood Support”. Pengguna dapat melihat kredit yang tersedia melalui tab penagihan di akun. Penagihan otomatis menjadi Rp0 rupiah. “Kredit ini tidak berlaku untuk pelanggan korporasi,” tulis keterangan di situs resmi Starlink.

    Adapun bagi Genhype yang berniat untuk menyediakan perangkat Starlink di wilayah terdampak banjir Aceh dan Sumatra, berikut cara melakukan instalasi.

    Cara instalasi Starlink: 

    1. Temukan tempat yang bebas halangan dan mengarah langsung ke langit.  Gunakan alat “Periksa Penghalang” di aplikasi Starlink (iOS, Android) untuk menemukan lokasi pemasangan yang akan memberikan layanan terbaik. 

    2. Susun piringan dan semua perlengkapannya sehingga dishy bisa berdiri kuat. 

    3. Sambungkan kabel yang menghubungkan router dan piringan. Sambungkan kabel catu daya di router pada stop kontak listrik 

    4. Dalam beberapa menit, Starlink akan terhubung ke satelit. Router akan melakukan booting, silahkan tunggu prosesnya. 

    5. Setelah selesai, atur WiFi di ponsel dan sambungkan ke jaringan nirkabel bernama STINKY. 

    6. Setelah terhubung, lakukan konfigurasi WiFi dan lakukan penyambungan ke jaringan nirkabel bernama “Starlink” memakai kata sandi yang baru saja dibuat. 

    7. Jika sudah terhubung, maka layar akan menampilkan status koneksi internet. 

    8. Sabar, karena proses mencari sampai terhubung ke satelit Starlink kurang lebih memerlukan durasi 10 menit. Adapun untuk berlangganan gratis, bisa mengikuti cara-cara yang dijelaskan sebelumnya.

  • Pemulihan BTS Aceh Terdampak Banjir Capai 87,8%, Operator Diminta Tambah Genset

    Pemulihan BTS Aceh Terdampak Banjir Capai 87,8%, Operator Diminta Tambah Genset

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut 87,8% menara pemancar atau base transreceiver station (BTS) di Aceh sudah diperbaiki setelah terdampak bencana banjir dan longsor pada 26 November 2025 lalu. 

    Meutya menyebut pemulihan menara BTS di Aceh tidak secepat dari dua provinsi lainnya yang turut terdampak bencana, yakni Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Bahkan, pemulihan menara BTS di Sumatra Utara sudah mencapai 97%, sedangkan Sumatra Barat 99%. 

    Meutya memerincikan bahwa total menara BTS yang terdampak pada 26 November 2025 sebanyak 3.735 menara. Sampai dengan saat ini, jumlah yang sudah pulih mencapai 3.283 BTS atau 87,8%. Akan tetapi, kondisinya belum menyala. 

    “Namun tentu nyalanya diperlukan aliran listrik yang stabil atau genset,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Sementara itu, total menara BTS yang belum pulih mencapai 452 unit akibat belum diperbaiki atau belum bisa dijangkau. Jumlahnya setara dengan 12% dari total menara pemancar yang ada di Aceh. 

    “Jadi sekali lagi BTS yang recover 87%, namun sekali lagi catatan untuk bisa beroperasi melihat dari ketersediaan listrik yang stabil,” terang mantan Ketua Komisi I DPR itu. 

    Di sisi lain, terdapat 2.194 menara BTS yang saat ini dalam status operasional. Adapun daerah-daerah di Aceh seperti Bener Meriah, Takengon dan Aceh Tamiang diakui memerlukan tindakan lebih lanjut.

    Dari pihak operator telekomunikasi, Meutya menyebut telah meminta para operator untuk mengirim lebih banyak genset agar menara BTS yang sudah diperbaiki bisa langsung menyala. 

    “Solusi sementaranya adalah kami dorong untuk pengiriman genset lebih banyak lagi. Kami selalu mengimbau untuk percepatan-percepatan terus di tengah kondisi yang masih sulit, mereka commit. Jadi kalau melihat targetnya kapan ya mungkin tadi yang kami sampaikan, juga bergantung kepada ketersediaan lainnya, termasuk listrik,” pungkas Meutya.

  • PDN Tak Kunjung Beroperasi, Mastel Ungkap Tahapan Pengujian

    PDN Tak Kunjung Beroperasi, Mastel Ungkap Tahapan Pengujian

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menjabarkan sejumlah tahapan tes yang harus dilewati Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang sebelum dinyatakan layak untuk dioperasikan. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, setelah infrastruktur PDN selesai dibangun, tahapan berikutnya yang krusial adalah pelaksanaan tes kesisteman. Hal ini penting karena PDN masuk dalam kategori infrastruktur kritikal nasional.

    “Apalagi dimaksudkan untuk dipakai pemerintahan pusat dan daerah, dan kementerian lembaga,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Senin (15/12/2025).

    Sarwoto menjelaskan, tes kesisteman mencakup pengujian menyeluruh terhadap kapasitas, layanan, keandalan operasional, serta aspek keamanan. 

    Dia menambahkan, belajar dari insiden gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), perlu adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penerapan prinsip diversity dan redundancy untuk mengantisipasi potensi gangguan.

    Dia menekankan aset pemerintah semestinya difokuskan untuk memberikan manfaat layanan yang terukur melalui indikator kinerja utama (Key Performance Indicator atau KPI), bukan semata-mata mengejar potensi keuntungan.

    “Bagaimanapun level keamanan siber PDN pemerintah tetap harus mengikuti standar minimal yang ada misalnya arsitektur keamanan bertingkat, standar ISO/IEC27001, CSA Star untuk Clouds, hingga Index KAM,” katanya.

    Meski demikian, Sarwoto menilai perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan apakah pembangunan PDN yang belum beroperasi tersebut menimbulkan kerugian atau tidak. 

    Menurutnya, hal tersebut harus dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek. 

    Dia menambahkan, proses pengadaan pemerintah kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber anggaran murni, hibah, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta model belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex). 

    Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap pemanfaatan infrastruktur. 

    “Mastel berpendapat perlunya memanfaatkan kapasitas dan potensi PDN nasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas dengan syarat dan standar tertentu,” kata Sarwoto.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan.

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih berada pada tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

    “Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun. 

    PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat maupun daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

  • PDN Tak Kunjung Beroperasi, Mastel Ungkap Tahapan Pengujian

    PDN 18 Bulan Tak Beroperasi, Mastel Ungkap Tahapan Pengujian

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menjabarkan sejumlah tahapan tes yang harus dilewati Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang sebelum dinyatakan layak untuk dioperasikan. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, setelah infrastruktur PDN selesai dibangun, tahapan berikutnya yang krusial adalah pelaksanaan tes kesisteman. Hal ini penting karena PDN masuk dalam kategori infrastruktur kritikal nasional.

    “Apalagi dimaksudkan untuk dipakai pemerintahan pusat dan daerah, dan kementerian lembaga,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Senin (15/12/2025).

    Sarwoto menjelaskan, tes kesisteman mencakup pengujian menyeluruh terhadap kapasitas, layanan, keandalan operasional, serta aspek keamanan. 

    Dia menambahkan, belajar dari insiden gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), perlu adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya penerapan prinsip diversity dan redundancy untuk mengantisipasi potensi gangguan.

    Dia menekankan aset pemerintah semestinya difokuskan untuk memberikan manfaat layanan yang terukur melalui indikator kinerja utama (Key Performance Indicator atau KPI), bukan semata-mata mengejar potensi keuntungan.

    “Bagaimanapun level keamanan siber PDN pemerintah tetap harus mengikuti standar minimal yang ada misalnya arsitektur keamanan bertingkat, standar ISO/IEC27001, CSA Star untuk Clouds, hingga Index KAM,” katanya.

    Meski demikian, Sarwoto menilai perlu kehati-hatian dalam menyimpulkan apakah pembangunan PDN yang belum beroperasi tersebut menimbulkan kerugian atau tidak. 

    Menurutnya, hal tersebut harus dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek. 

    Dia menambahkan, proses pengadaan pemerintah kerap dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sumber anggaran murni, hibah, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta model belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex). 

    Faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap pemanfaatan infrastruktur. 

    “Mastel berpendapat perlunya memanfaatkan kapasitas dan potensi PDN nasional dalam rangka efisiensi dan efektivitas dengan syarat dan standar tertentu,” kata Sarwoto.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan.

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan perkembangan PDN saat ini masih berada pada tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

    “Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun. 

    PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat maupun daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

  • Eksekutif Global Ragukan Informasi AI, Tidak Transparan hingga Penjelasan Terbatas

    Eksekutif Global Ragukan Informasi AI, Tidak Transparan hingga Penjelasan Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemimpin data global meragukan informasi yang disajikan kecerdasan buatan (AI) karena kurangnya visibilitas terhadap cara AI mengambil keputusan. 

    Laporan “Global AI Confessions Report: Data Leaders Edition” dari Dataiku, The Universal AI Platform™, mengungkap 95% pemimpin data mengaku tidak memiliki pemahaman penuh atas proses pengambilan keputusan AI yang digunakan di organisasi mereka. 

    Laporan ini disusun berdasarkan survei The Harris Poll terhadap lebih dari 800 eksekutif senior bidang data di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. 

    Hasilnya menunjukkan meskipun 86% responden menilai AI telah menjadi bagian dari operasi sehari-hari, masih terdapat kekhawatiran besar terkait lemahnya tata kelola, minimnya kemampuan penjelasan (explainability), serta adanya kepercayaan yang keliru terhadap kemampuan AI. 

    Bahkan, hanya 19% pemimpin data yang secara konsisten meminta agen AI untuk menunjukkan proses kerjanya sebelum digunakan, sementara 52% pernah menunda atau membatalkan implementasi agen AI tertentu karena keterbatasan penjelasan.

    Kondisi ini menempatkan Chief Information Officer dan Chief Data Officer pada posisi yang serba tertekan. 

    Di satu sisi, mereka kerap mendapat pengakuan atas keberhasilan implementasi AI, namun di sisi lain juga menjadi pihak yang paling berisiko disalahkan ketika teknologi tersebut menimbulkan kerugian bisnis. 

    Tekanan tersebut diperparah oleh kekhawatiran akan keberlangsungan karier, di mana 60% pemimpin data mengaku cemas kehilangan pekerjaan apabila AI gagal memberikan hasil nyata dalam dua tahun ke depan. 

    Co-founder and Chief Executive Officer Dataiku Florian Douetteau mengatakan temuan paling mengkhawatirkan dari laporan ini adalah perusahaan di seluruh dunia sedang mempertaruhkan masa depan mereka pada sistem AI yang belum sepenuhnya mereka percayai. 

    Kabar baiknya, lanjut dia, sebagian besar kegagalan inisiatif AI disebabkan oleh hambatan umum yang bisa diatasi melalui peningkatan keterjelasan, keterlacakan (traceability), dan tata kelola yang kuat. 

    “Itulah cara AI bisa beralih dari sekadar sensasi [hype] menjadi sebuah dampak nyata bagi bisnis,” kata Florian dalam keterangan resmi pada Senin (15/12/2025). 

    Masalah kepercayaan terhadap AI juga tercermin dari pengalaman nyata perusahaan. Dalam setahun terakhir, 59% responden menyebut halusinasi atau ketidakakuratan AI telah menimbulkan persoalan bisnis. 

    Walaupun 82% percaya AI mampu melampaui kemampuan atasan mereka dalam analisis bisnis, sebanyak 74% menyatakan akan kembali ke proses manual apabila tingkat kesalahan AI melampaui 6%. 

    Hampir seluruh pemimpin data, atau 89%, juga mengakui ada setidaknya satu fungsi bisnis yang tidak akan pernah sepenuhnya mereka serahkan kepada AI. 

    Perbedaan pandangan antara pemimpin data dan Chief Executive Officer turut menjadi penghambat pemanfaatan AI secara optimal. 

    Laporan ini dibandingkan dengan “Global AI Confessions Report: CEO Edition” yang dirilis sebelumnya, yang menunjukkan optimisme tinggi dari kalangan CEO. Sebaliknya, hanya 39% pemimpin data menilai jajaran eksekutif puncak benar-benar memahami AI. 

    Sebanyak 68% percaya para eksekutif melebih-lebihkan tingkat akurasi AI, dan 73% menilai mereka meremehkan kompleksitas dalam mencapai reliabilitas AI sebelum masuk tahap produksi.

    Kesenjangan tersebut dinilai menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak proyek AI masih terjebak di fase proof-of-concept atau uji coba. 

    Taruhannya tidak kecil, karena 56% pemimpin data memperkirakan akan ada Chief Executive Officer yang kehilangan jabatan pada 2026 akibat strategi AI yang gagal. Survei ini dilakukan secara daring pada 20–29 Agustus 2025 dan melibatkan total 812 responden. 

    Seluruh responden merupakan pemimpin data di perusahaan besar dengan pendapatan tahunan minimal US$1 miliar, atau setara sekitar Rp15 triliun per tahun, dengan jabatan mulai dari Vice President, Director, Managing Director, hingga jajaran eksekutif puncak atau C-suite.

  • Ancaman Siber di Sektor Industri Diprediksi Meningkat 2026, Transportasi-Logistik Jadi Target

    Ancaman Siber di Sektor Industri Diprediksi Meningkat 2026, Transportasi-Logistik Jadi Target

    Bisnis.com, JAKARTA – Ancaman siber terhadap sektor industri diproyeksi meningkat signifikan pada 2026, seiring penggunaan kecerdasan buatan oleh pelaku kejahatan digital. Serangan disebut akan menyasar logistik global dan rantai pasokan teknologi tinggi.

    Menurut prediksi Kaspersky, perusahaan keamanan siber dan privasi digital global, target serangan juga meluas ke sektor non-tradisional, seperti sistem transportasi cerdas, kapal, kereta api, angkutan umum, bangunan pintar, hingga komunikasi satelit.

    Kepala Kaspersky ICS CERT Evgeny Goncharov, menerangkan, pelaku ancaman mulai dari kelompok advanced persistent threat (APT), kelompok regional, aktivis peretas, hingga geng ransomware, diperkirakan akan semakin memusatkan aktivitasnya ke kawasan Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin. 

    Perkembangan operasi berbasis agen AI dan kerangka kerja berbahaya yang semakin otonom juga dinilai akan menurunkan hambatan untuk kampanye serangan industri dalam skala besar.

    “Industri menghadapi lingkungan di mana serangan menjadi lebih cepat, lebih cerdas, dan semakin asimetris daripada sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan, Senin (15/11/2025).

    Tahun ini saja, Kaspersky menyelidiki kampanye seperti Salmon Slalom, yang menargetkan perusahaan manufaktur, telekomunikasi, dan logistik melalui phishing canggih dan sideloading Dynamic Link Library (DLL). Kemudian, ada operasi spionase Librarian Ghouls yang membahayakan sekolah teknik dan lingkungan desain industri. 

    “Serangan-serangan ini menunjukkan bahwa rantai pasokan multinasional dan ekosistem teknologi lokal sama-sama berisiko, dan setiap perusahaan industri harus berasumsi bahwa mereka sudah menjadi target dan bertindak sesuai dengan itu,” tegas Goncharov.

    Tidak dipungkiri, tekanan terhadap ekosistem industri global masih berlanjut sepanjang 2025 seiring meningkatnya kompleksitas ancaman siber. Lanskap ini tercermin dari masih tingginya proporsi komputer industri atau industrial control systems (ICS) yang terpapar malware, meskipun terdapat indikasi perbaikan bertahap pada sisi pertahanan organisasi.

    Menurut laporan Kaspersky Security Bulletin terbaru, pangsa komputer industri yang mengalami serangan malware berada di kisaran 21,9% pada kuartal I 2025 dan menurun menjadi sekitar 20% pada kuartal III. Penurunan ini mengindikasikan adanya penguatan keamanan siber secara gradual, di tengah metode serangan yang terus berevolusi dan semakin canggih.

    Secara geografis, ancaman tidak tersebar merata. Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, Timur Tengah, dan Asia Selatan tercatat sebagai wilayah dengan pangsa perangkat komputer industri yang paling sering menjadi sasaran serangan.

    Dari sisi sektoral, paparan serangan siber juga menunjukkan perbedaan signifikan. Industri biometrik menempati posisi teratas dengan 27,4% objek berbahaya yang diblokir pada komputer industrinya. Posisi berikutnya ditempati sektor otomatisasi bangunan sebesar 23,5%, tenaga listrik 21,3%, konstruksi 21,1%, rekayasa dan integrasi teknologi operasional (OT) 21,2%, manufaktur 17,3%, serta minyak dan gas 15,8%.

    Data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh sektor kritikal masih menjadi target utama pelaku kejahatan siber, terutama industri yang sangat bergantung pada sistem terhubung dan infrastruktur digital.

    Dilihat dari tren serangan, penyerang semakin agresif memanfaatkan celah pada rantai pasokan dan hubungan tepercaya, seperti vendor lokal, kontraktor, hingga penyedia layanan penting termasuk operator telekomunikasi. Pendekatan ini digunakan untuk menembus perimeter keamanan tradisional yang dinilai semakin sulit ditembus secara langsung.

    Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam serangan siber mengalami lonjakan signifikan. AI dimanfaatkan tidak hanya sebagai kamuflase malware, tetapi juga sebagai penggerak operasi intrusi melalui agen otonom. 

    Pada saat yang sama, serangan terhadap peralatan OT yang terhubung langsung ke internet turut meningkat, terutama pada lokasi terpencil yang masih mengandalkan firewall lama dan belum dirancang untuk menghadapi ancaman modern berbasis internet.

    Goncharov menyampaikan, seiring proyeksi ancaman siber yang meningkat signifikan pada 2026, industri sebaiknya melakukan penilaian keamanan sistem OT secara berkala guna mengidentifikasi dan menutup celah siber. 

    Selain itu, pengelolaan kerentanan berkelanjutan dan pembaruan tepat waktu terhadap komponen utama jaringan OT dinilai krusial untuk mencegah gangguan produksi yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

    Penggunaan solusi deteksi dan respons ancaman lanjutan, termasuk endpoint detection and response (EDR), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan keamanan OT, juga menjadi faktor kunci. 

    “Pelatihan keamanan OT khusus untuk staf keamanan TI dan personel OT adalah salah satu langkah kunci yang membantu mencapai hal ini,” tutur Goncharov.

  • Pemkab Badung Diminta Serius Tangani Gugatan Rp3,3 Triliun dari Bali Tower

    Pemkab Badung Diminta Serius Tangani Gugatan Rp3,3 Triliun dari Bali Tower

    Bisnis.com, DENPASAR — Gugatan emiten PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) terhadap Pemerintah Kabupaten Badung masih terus berjalan setelah mediasi pada 9 Desember 2025 lalu di Pengadilan Denpasar berakhir buntu tanpa kesepakatan.

    Anggota DPRD Badung, I Wayan Puspanegara meminta Pemkab Badung serius menghadapi gugatan tersebut karena menyangkut kredibilitas pemerintah di hadapan hukum. 

    Pemda juga diminta menjelaskan secara terbuka kepada legislatif dan masyarakat Badung terkait tuntutan tersebut. Hingga kini, DPRD menyebut belum mendapatkan penjelasan menyeluruh terkait dasar gugatan tersebut, selain informasi yang diberitakan sejumlah media.

    Puspanegara mengaku heran atas gugatan yang dilayangkan oleh perusahaan tersebut, karena selama 20 terakhir diberikan akses penuh dalam membangun menara telekomunikasi.

    “Kenapa perusahaan tersebut tiba-tiba menuntut Pemda Badung? Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemda,” jelas Puspa Negara kepada media dikutip Senin (15/12/2025).

    Kerjasama Bali Towerindo dengan Pemkab Badung terkait pembangunan base transceiver station (BTS) di Kabupaten Badung, namun setelah 20 tahun, Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung melalui Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 tertanggal 7 Mei 2007. 

    Menurut surat tersebut, Pemkab Badung dinilai telah melakukan wanprestasi sehingga harus memberikan ganti rugi Rp3,3 triliun.

    Disisi lain, kerja sama tersebut dinilai oleh perusahaan telekomunikasi lain sebagai monopoli, karena tidak memberikan peluang yang sama kepada perusahaan lain. 

    Puspanegara menyebut Pemkab Badung harus memberi kesempatan perusahaan lain melalui mekanisme yang terbuka dan berkeadilan.

    Sementara itu Manager OM & Deployment Balinusra PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel Andi Baspian Yasma mengungkapkan bahwa di wilayah Badung, sebanyak 42 menara telekomunikasi Mitratel telah dibongkar oleh Pemkab Badung. 

    Sebanyak 54 tenant dari operator, Telkomsel, XL, dan Indosat, terdampak atas pembongkaran tersebut.

    Pembongkaran menara ini berdampak langsung terhadap cakupan hingga kualitas jaringan di wilayah tersebut. “Sekarang operator telko seperti Telkomsel, XL, dan Indosat menjadi terganggu dengan pembongkaran tersebut.

    Di beberapa lokasi, kualitas sinyal dilaporkan buruk, sementara kerja sama hanya tersedia dengan satu pihak dan tidak ada alternatif lain yang menyulitkan operator telko meningkatkan kualitas jaringannya,” ujarnya dikutip dari siaran pers.

    Sementara itu, Regional Manager Balinusra PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Anandayu Ega Hardianto mengatakan, kontrak antara Bali Tower dan Pemerintah Kabupaten Badung menyulitkan pelaku usaha infrastruktur telekomunikasi lain untuk berbisnis di wilayah tersebut.

    “Kontrak tersebut menjadi hambatan investasi di Badung. Menara kami juga dibongkar, termasuk dua titik di Batu Bolong dan Nusa Dua tahun ini, serta sejumlah lokasi lain dalam beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.

  • Starlink Punya 8 Juta Pengguna, Valuasi SpaceX Rp13,3 Kuadriliun saat IPO 2026

    Starlink Punya 8 Juta Pengguna, Valuasi SpaceX Rp13,3 Kuadriliun saat IPO 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — SpaceX diperkirakan melakukan IPO pada 2026, dengan valuasi mencapai US$800 miliar atau Rp13,33 Kuadriliun. Nilai jumbo tersebut tidak terlepas dari 8 juta basis pengguna Starlink yang mereka miliki pada November 2025.

    Saat ini, penawaran umum perdana SpaceX berhasil mengumpulkan US$25 miliar atau Rp416,5 triliun dari minat para investor.

    Dilansir dari Cryptopolitan pada Senin (15/12/2025), CFO perusahaan Bret Johnsen mengonfirmasi perusahaan telah menyetujui kesepakatan di mana investor dapat membeli saham dengan harga $421 atau sekitar Rp7.014.596 per lembar, sehingga meningkatkan nilainya menjadi sekitar US$800 miliar atau Rp13,33 Kuadriliun.

    Analis industri memperkirakan Starlink mempunyai pendapatan antara US$11,8 miliar atau Rp196,59 Triliun sampai US$15 miliar atau Rp249,90 Triliun di tahun 2025. Pendapatan ini didukung oleh lebih dari 7.500 satelit mereka yang beroperasi di orbit Bumi rendah, yang menjadikannya jaringan satelit terbesar di dunia saat ini.

    Sebagai perbandingan, pada Juli 2025 perusahaan tersebut menjual saham seharga US$212 atau sekitar Rp3.531.623 per lembar. Dan memiliki valuasi US$400 miliar atau sekitar Rp6,66 Kuadriliun.

    Valuasi sangat besar ini akan menempatkan SpaceX di antara 20 perusahaan publik terbesar di dunia dan menjadikannya perusahaan rintisan swasta paling berharga di dunia, bahkan melampaui valuasi OpenAI yang baru-baru ini mencapai US$500 miliar atau sekitar Rp8,33 Kuadriliun.

    Dalam surat kepada pemegang saham tanggal 12 Desember 2025, Johnsen menyatakan bahwa IPO ini bisa saja mengumpulkan lebih dari US$25 miliar atau Rp416,5 triliun dan kemungkinan terjadi paling cepat pada Juni 2026. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tanggal dan besaran valuasi IPO ini masih belum pasti dan sangat bergantung pada kinerja perusahaan serta kondisi pasar.

    Faktor Utama Lonjakan Valuasi SpaceX

    Nilai SpaceX meroket tajam terutama berkat kesuksesan bisnis internet satelitnya, Starlink. Layanan ini telah berkembang pesat, dari hanya 1 juta pelanggan pada Desember 2022 menjadi lebih dari 8 juta pelanggan aktif pada November 2025.

    Perluasan ini menjadikan Starlink sebagai sumber pendapatan terbesar SpaceX, yang menghasilkan US$7,7 miliar atau Rp128,31 Triliun pada tahun 2024 atau 58% dari total pendapatan perusahaan.

    Pendapatan ini didukung pula oleh kontrak pemerintah, termasuk penggunaan versi militer yang disebut Starshield, yang menyumbang sekitar US$2 miliar atau Rp33,33 Triliun di tahun 2024 dan diperkirakan naik menjadi US$3 miliar atau sekitar Rp49,98 Triliun di tahun 2025.

    Sebagai pemimpin di pasar peluncuran komersial berkat roket Falcon 9 dan Starship, SpaceX berencana menggunakan modal IPO untuk mendanai ambisi besarnya, yaitu meningkatkan penerbangan Starship, membangun pusat data AI di luar angkasa, membangun Moonbase Alpha, dan mengirim misi ke Mars.

    Selain itu, mereka baru-baru ini mengakuisisi lisensi spektrum nirkabel senilai lebih dari US$17 miliar atau sekitar Rp283,20 Triliun untuk memungkinkan koneksi satelit langsung ke ponsel pintar standar, bekerja sama dengan T-Mobile. (Nur Amalina)

  • Operasional PDN Molor, Ancaman Kebocoran Data hingga Pemborosan Anggaran Mengintai

    Operasional PDN Molor, Ancaman Kebocoran Data hingga Pemborosan Anggaran Mengintai

    Bisnis.com, JAKARTA — Tertundanya operasional Pusat Data Nasional (PDN) dinilai menyimpan risiko besar bagi kedaulatan digital Indonesia, terutama ancaman kebocoran data yang berpotensi berdampak sistemik.

    Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai berbagai insiden kebocoran data dan gangguan layanan publik seharusnya menjadi pelajaran mahal bagi negara. 

    Salah satunya, gangguan layanan imigrasi yang terjadi pada Juni 2024 akibat kelumpuhan PDNS, yang diduga kuat dipicu serangan siber ransomware. 

    Insiden tersebut menyebabkan penumpukan paspor, antrean panjang di bandara, serta layanan yang harus dilakukan secara manual.

    Menurut Kamilov, peristiwa tersebut justru menegaskan lemahnya perlindungan data nasional karena masih tingginya ketergantungan pada pihak ketiga.

    “Pembelajaran yang mahal malah karena negara kita ini telanjang semuanya dibuat oleh pihak-pihak ketiga. Sehingga data kita tidak terjaga dengan baik. Artinya integritas nilai dari data kita itu lemah gitu,” kata Kamilov kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Dia menekankan pentingnya sinergi sejak awal antara lembaga yang memiliki mandat pelindungan data, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, menurutnya, hingga kini masih terdapat hambatan koordinasi antarlembaga.

    Kamilov menilai persoalan PDN seharusnya berada langsung di bawah kendali presiden karena data telah menjadi aset strategis baru negara. Tanpa keterlibatan langsung kepala negara, penyelesaian dan pengelolaan PDN dinilai akan berjalan lambat.

    Dia juga memandang data sebagai “big oil” atau sumber penghasilan masa depan yang nilainya bahkan melampaui komoditas sumber daya alam, sehingga harus dikelola secara serius, profesional, dan terintegrasi oleh negara.

    Terkait lamanya uji kelayakan PDN, Kamilov menilai secara infrastruktur fasilitas tersebut sejatinya telah siap.

    “Secara infrastruktur sudah oke. Nah ini kan kembali kepada para tadi bisa diitu badannya sendiri dan berikut manusianya,” ujarnya.

    Ilustrasi tempat penyimpanan data

    Dia juga menyinggung dinamika geopolitik global dan perang dagang yang memengaruhi ketersediaan perangkat teknologi tinggi. Namun, menurutnya, kondisi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai peluang. 

    Kamilov menilai perangkat keras dan perangkat lunak PDN pada dasarnya telah siap digunakan, sehingga keterlambatan lebih disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi antarlembaga dan pimpinan yang terlibat.

    Selain itu, Kamilov menyoroti ketidakpastian pembangunan PDN di sejumlah lokasi yang telah direncanakan. Dia menyebut proyek PDN seharusnya dibangun di tiga wilayah, yakni Batam, Jakarta, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun hingga kini, pembangunan PDN di Batam tertunda, PDN Jakarta menghadapi berbagai persoalan, sementara perkembangan PDN di IKN belum menunjukkan kejelasan.

    Menurut dia, penundaan tersebut merugikan negara, baik secara ekonomi maupun strategis. Kamilov mengingatkan bahwa dampak kebocoran data jauh lebih berbahaya dibandingkan kehilangan sumber daya alam yang bersifat kasat mata.

    “Tapi kalau data ini hitungan detik, hilang, bocor itu udah terbang kemana-mana. Dan ruginya luar biasa,” tegasnya.

    Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan proses uji kelayakan PDN oleh BSSN memang memerlukan waktu lama karena mencakup pemeriksaan mendalam terhadap aspek keamanan siber, bukan sekadar infrastruktur fisik.

    Menurut Heru, meskipun bangunan dan perangkat keras telah siap, pengujian berlapis tetap diperlukan untuk meminimalkan risiko serangan siber.

    “Ini termasuk verifikasi spesifikasi teknis, penanganan rekomendasi perbaikan, dan pengujian berlapis untuk menghindari kebocoran data,” kata Heru saat dihubungi Bisnis, Senin (15/12/2025).

    Dia menilai kehati-hatian tersebut wajar mengingat PDN menyimpan data vital negara. Meski demikian, Heru menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. 

    ANGGARAN BENGKAK

    Di sisi lain, dia mengakui kondisi PDN yang belum beroperasi justru menimbulkan pemborosan anggaran, mengingat PDN sebagai aset negara bernilai triliunan rupiah masih menganggur.

    “Sementara pemerintah masih bayar mahal untuk PDNS sebagai solusi sementara,” ujarnya.

    Heru menganalogikan kondisi tersebut seperti memiliki aset baru tetapi tidak dapat dimanfaatkan. 

    Dia menilai jika penundaan PDN terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi anggaran, tetapi juga terhadap keamanan dan kepercayaan publik. Risiko kebocoran data massal pun dinilai masih mengintai, terutama jika ketergantungan pada PDNS berlanjut.

    “Yang dikhawatirkan adalah ini akan kembali tiap kementerian/lembaga membangun pusat data sendiri lagi, yang memboroskan anggaran negara,” ujar Heru.

    Dia menambahkan persoalan ini semestinya segera mendapat perhatian langsung presiden. “Presiden Prabowo perlu segera memanggil Menkomdigi dan Kepala BSSN agar PDN tidak sia-sia,” katanya.

    Petugas memeriksa server di sebuah data center

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh BSSN masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat beroperasi. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba, mengatakan perkembangan PDN masih berada dalam tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

    “Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun. 

    PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat dan daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

    Nilai investasi pembangunan PDN tahap pertama di Cikarang mencapai sekitar Rp2 triliun hingga Rp2,7 triliun, yang dibiayai melalui kombinasi pendanaan pemerintah Prancis dan APBN. BSSN mulai melakukan pemeriksaan intensif terhadap PDN dan PDNS sejak insiden gangguan dan serangan ransomware pada Juni 2024.