Category: Bisnis.com Tekno

Penyebab Cloudflare Error hingga Bikin X & ChatGPT Lumpuh

Bisnis.com, JAKARTA — Cloudflare melaporkan jaringan global mereka mengalami gangguan internal pada Selasa (18/11/2025) hingga menyebabkan sejumlah situs dan platform mengalami down.

Sebagian layanan milik pelanggan mengalami kendala dan meningkatnya tingkat error di berbagai situs. Gangguan pertama kali diumumkan pada pukul 11.48 UTC atau 18.48 WIB. Cloudflare menyatakan sedang terjadi service degradation di jaringan internal mereka, sehingga beberapa layanan mungkin tidak berjalan normal.

“Kami fokus memulihkan layanan dan akan memberikan pembaruan seiring proses remediasi berlangsung,” tulis Cloudflare di laman resmi pada Selasa (18/11/2024).

Pada 12.03 UTC atau 19.03 WIB, perusahaan mengulangi proses investigasi masih berjalan. Selanjutnya pada 12.21 UTC atau 19.21 WIB, Cloudflare melaporkan adanya tanda-tanda pemulihan, tapi pelanggan masih dapat mengalami tingkat error yang lebih tinggi dari biasanya.

“Kami melihat layanan mulai pulih, tetapi error mungkin tetap terasa selama proses perbaikan,” kata mereka.

Hingga pembaruan terakhir pada 12.37 UTC atau 19.37 WIB, Cloudflare memastikan upaya pemulihan dan investigasi masih dilakukan. Selain masalah pada jaringan global, Cloudflare juga mengumumkan gangguan pada portal dukungan pelanggan.

Kendala ini berasal dari penyedia layanan pihak ketiga, sehingga sebagian pelanggan kesulitan membuka atau membalas tiket dukungan. Meski demikian, respons terhadap pertanyaan pelanggan tetap berjalan normal.

Pengguna layanan Business dan Enterprise masih dapat menghubungi dukungan melalui live chat di dashboard Cloudflare atau melalui telepon darurat untuk pelanggan Enterprise. Masalah ini pertama kali dilaporkan pada 11.17 UTC atau 18.17 WIB.

Adapun beberapa layanan yang dilaporkan terdampak antara lain X (dulu Twitter), ChatGPT, Canva, hingga game League of Legends.

18/11/2025 21:59
ChatGPT, Medsos X, hingga Situs Moody’s Lumpuh

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet situs web dan media sosial mengalami kelumpuhan akibat gangguan jaringan global yang melanda Cloudflare Inc., perusahaan keamanan siber.

ChatGPT dan media sosial X menjadi sejumlah laman yang lumpuh dan tak dapat diakses akibat gangguan jaringan tersebut.

Selain itu sederet lembaga dunia mulai dari regulator energi utama AS, otoritas transportasi New Jersey, hingga situs web pemeringkat obligasi dan penyedia data keuangan Moody’s Corp juga lumpuh alias down.

Dilansir Bloomberg, Selasa (18/11/2025), seorang juru bicara Cloudflare mengatakan perusahaan menemukan lonjakan lalu lintas yang tidak biasa ke salah satu layanannya sekitar pukul 06.20 am ET atau sekitar 18.20 WIB.

“…yang menyebabkan beberapa lalu lintas yang melewati jaringannya mengalami gangguan,” jelas juru bicara tersebut seperti dilaporkan Bloomberg.

Meskipun Cloudflare dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa mereka sedang berupaya memulihkan layanan dan memastikan gangguan akan berakhir, namun masih banyak situs web yang tetap tidak dapat diakses, termasuk situs Moody’s Corp.

“Kami belum mengetahui penyebab lonjakan lalu lintas yang tidak biasa ini,” tambah juru bicara tersebut.

“Kami semua bekerja keras untuk memastikan semua lalu lintas dilayani tanpa gangguan,” jelasnya.

Rentetan Gangguan Jaringan Cloudflare

Bloomberg juga mencatat bahwa Cloudflare telah mengalami beberapa gangguan jaringan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Juli 2019, sebuah bug pada perangkat lunak Cloudflare menyebabkan salah satu bagian jaringannya menyedot sumber daya komputasi, menyebabkan ribuan situs web, termasuk Discord, Shopify Inc., SoundCloud, dan Coinbase di seluruh dunia, offline hingga 30 menit. Pada Juni 2022, Cloudflare mengalami gangguan yang memengaruhi lalu lintas di 19 pusat datanya.

“…dan pada dasarnya juga menutup situs web dan layanan utama dalam insiden yang berlangsung sekitar satu setengah jam,” demikian catatan Bloomberg.

Seperti diketahui, perangkat lunak Cloudflare digunakan oleh ratusan ribu perusahaan di seluruh dunia. Perangkat itu bertindak sebagai penyangga antara situs web dan pengguna akhir, serta melindungi situs mereka dari serangan yang dapat membebani lalu lintas.

Pada tahun lalu, pembaruan perangkat lunak yang salah dari perusahaan keamanan siber CrowdStrike Holdings Inc. menyebabkan jutaan perangkat yang beroperasi pada sistem Windows Microsoft Corp. lumpuh, mengganggu berbagai industri, termasuk perjalanan udara, perbankan, dan layanan kesehatan.

18/11/2025 21:45
Sains & Teknologi 5 jam yang lalu Cisco Akuisisi Startup EzDubs, Webex Punya Fitur Terjemahan Langsung

Sains & Teknologi

5 jam yang lalu

Cisco Akuisisi Startup EzDubs, Webex Punya Fitur Terjemahan Langsung

18/11/2025 18:55
Komdigi Tindak 8.320 Konten Radikal di Media Sosial Sepanjang 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menindak 8.320 konten terkait radikalisme selama Oktober 2024 hingga November 2025.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan penindakan itu merupakan bagian dari patroli siber dan aduan dari sejumlah pihak terkait.

“Dari 20 Oktober 2024 sampai 16 November 2025 kemarin, ada 8.320 konten radikal terorisme yang sudah masuk atau kita tangani,” ujarnya di Mabes Polri, Selasa (18/11/2025).

Dia menambahkan, konten terbanyak berasal dari platform media sosial Meta. Selanjutnya, Google, TikTok, X, Snack Video hingga Telegram.

“Jadi dalam periode 1 tahun ini ada 8.320 dengan posisi terbesar ada di platform Meta, diikuti Google, TikTok, X, Telegram, file sharing, Snack Video, dan ada situs, 10 situs juga kita tindak lanjut,” imbuhnya.

Kemudian, Alexander memerinci dari penindakan ribuan konten ini sebagian besar berasal dari aduan dari Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait.

Misalnya, dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri sebesar 6.426 aduan konten; BNPT 1.836 konten; Intelijen 11; TNI 1 dan Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat 1 aduan.

“Untuk melaksanakan tugas ini untuk menjamin bahwa apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu adalah berdasarkan legalitas, berdasarkan hukum, dan tentunya proporsional,” imbuhnya.

Sementara itu, Alexander menyatakan untuk menekan paparan radikalisme terhadap anak di internet tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Namun, orang tua juga diharapkan melakukan upaya pencegahan.

Pencegahan itu lebih kepada pengawasan orang tua terhadap anak saat berjejaring di internet. Di samping itu, orang tua diharapkan dapat lebih peka terhadap anak yang memiliki perubahan sikap secara drastis.

“Orang tua juga memiliki peran untuk bisa menangani awal, untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan anaknya, sehingga di sini terlihat bahwa memang ada peran dari keluarga maupun orang tua yang begitu besar,” pungkasnya.

18/11/2025 17:57
Kementerian UMKM Harap Produk Lokal Makin Mendominasi di Shopee-Tokopedia Cs

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berharap produk lokal dapat memperoleh porsi yang lebih besar di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan Tokopedia. Harapan tersebut disampaikan oleh Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana.

“Jadi kami harapkan memang banyak seller kita semakin banyak menjual produk-produk lokal dan produk dalam negeri,” kata Temmy dalam acara peluncuran Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial 10 Tahun di Startup Hub Gedung Smesco Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Temmy menjelaskan Indonesia tengah menghadapi tantangan berat karena produk lokal harus bersaing ketat, baik di kanal online maupun offline, dengan produk impor yang harganya lebih murah dan kualitasnya kerap lebih baik.

Menurutnya, kondisi ini harus dihadapi bersama oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dengan meningkatkan kualitas serta efisiensi produk dalam negeri. “Kami tetap mendorong agar UMKM bisa memasukkan produk yang lebih kualitas dengan efisiensi harga yang lebih baik dan juga oleh regulasi yang lebih sesuai,” ujarnya.

Temmy juga menyampaikan pemerintah mengapresiasi Shopee dan platform e-commerce lainnya yang telah mematuhi aturan terkait larangan penjualan pakaian bekas impor ilegal.

Dia menyoroti Shopee menjadi platform pertama yang merespons cepat dengan melakukan takedown terhadap sekitar 93.000 seller atau lebih dari 100.000 produk.

Dia menilai langkah tersebut penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat, sekaligus membuka peluang konektivitas antara produsen lokal dan para penjual online yang membutuhkan suplai produk.

Lebih lanjut, Temmy mengungkapkan masih banyak konsumen yang mengutamakan harga murah tanpa mempertimbangkan asal produk. Karena itu, dia juga meminta platform e-commerce untuk membantu membedakan secara jelas antara produk impor dan produk lokal guna meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen.

Temmy memastikan pemerintah menyiapkan regulasi yang mendukung terciptanya peluang yang lebih adil bagi produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan barang impor.

“Kami memastikan memang regulasi akan berkesempatan untuk mencapai level of playing field yang lebih baik dari Kementerian UMKM sehingga tidak lagi kita melihat mayoritas produk-produk impor yang berada di marketplace tapi juga produk lokal sudah menjadi pilihan,” ungkapnya.

18/11/2025 16:10
Kemkomdigi Buka Peluang Blokir Gim Online Usai jadi Modus Rekrut Anak ke Jaringan Teror

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjelaskan kans memblokir gim online usai jadi modus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan pemerintah bakal memblokir game online apabila game tersebut menyalahi aturan.

“Kalau IGRS [Indonesia Game Rating System] nya tidak di patuhi, aturan-aturan yang ada di situ tentu ada sanksi administrasi yang kita berikan,” ujar Alexander di Mabes Polri, Selasa (18/11/2025).

Dia menjelaskan, contoh kasus soal pemblokiran game online. Misalnya, pihak gim online atau developer melaporkan bahwa permainannya itu masuk dalam kategori yang beresiko rendah.

Namun, dari fakta yang ada, game online tersebut ternyata masuk dalam kategori risiko tinggi. Dalam hal ini, Kemkomdigi bisa memberikan sanksi pemutusan akses terhadap game online tersebut.

Aturan inipun, kata Alex, sudah jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

“Kita menemukan bahwa ternyata dia adalah risiko tinggi tetapi dia tetap akses pada anak. Ada sanksi administrasi yang bisa kita berikan. Mulai dari surat teguran sampai dengan pemutusan akses [blokir],” tutur Alex.

Dia juga mengemukakan bahwa aturan dari PP Tunas ini telah lebih unggul dibandingkan dengan negara lain, misalnya Australia. Sebab, PP Tunas mengatur produk, layanan hingga fitur.

“Jadi, dengan PP Tunas sendiri kita mengatur, bahkan kalau dikatakan, PP Tunas kita ini lebih kedepan. Kenapa? Karena kalau di Australia dia hanya mengatur media sosial, kalau PP tunas itu mengatur produk, layanan dan fitur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jubir Densus 88 Anti-teror Polri, Mayndra Eka Wardhana mengemukakan game online telah dimanfaatkan untuk merekrut anak masuk dalam jaringan terorisme.

Dia menjelaskan, teroris ini memakai fasilitas komunikasi di dalam game online untuk merekrut anak. Dari interaksi dalam saluran game online itu terbentuk komunikasi. Setelah itu, perekrut kemudian melakukan komunikasi dengan anak melalui kanal yang lebih privat.

Salah satu saluran itu yakni grup dari aplikasi pesan online yang lebih terenkripsi dan tidak bisa diakses oleh umum. Di dalam grup itulah kemudian terjadi doktrinisasi paham radikal.

“Kemudian diarahkan kepada grup yang lebih privat, grup yang lebih kecil, dikelola oleh admin ini ya. Di situlah proses-proses indoktrinasi berlangsung,” tutur Mayndra.

18/11/2025 15:45
Komdigi Ancam Putus Akses 25 PSE yang Belum Terdaftar, Ada Duolinggo hingga OpenAI

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mewanti-wanti 25 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran. Duolinggo dan OpenAI masuk dalam daftar.

Ke-25 PSE tersebut meliputi Cloudflare, Inc., Dropbox, Inc., Flextech, Inc., OpenAI, L.L.C., Duolingo, Inc., Marriott International, Inc., PT Duit Orang Tua, Accor S.A., InterContinental Hotels Group PLC, PT HIJUP.COM, PT Kasual Jaya Sejahtera, Fashiontoday, PT Beiersdorf Indonesia, Shutterstock, Inc., Getty Images, Inc., PT Kaio Tekno Medika, Fine Counsel, PT Halo Grup Indo, PT Afiliasi Kontenindo Jaya, PT Inggris Prima Indonesia, Wikimedia Foundation, PT Media Kesehatan Indonesia, PandaDoc, Inc., airSlate, Inc., dan PT Zoho Technologies.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander, mengatakan pihaknya telah melayangkan pemberitahuan resmi kepada seluruh PSE tersebut.

“Jika tetap tidak melakukan pendaftaran setelah notifikasi dikirimkan, sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai peraturan yang berlaku,” kata Sabar dikutip dari laman resmi Komdigi pada Selasa (18/11/2025).

Sabar mengatakan pihaknya mengimbau seluruh PSE Lingkup Privat yang wajib melakukan pendaftaran agar segera memenuhi ketentuan hukum Indonesia melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Dia menegaskan pendaftaran PSE bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia serta melindungi masyarakat dalam ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

Sabar juga mengingatkan kewajiban pendaftaran PSE telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020). Menurutnya, Pasal 2 dan Pasal 4 regulasi tersebut secara tegas mewajibkan setiap PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan sistem elektronik sebelum beroperasi.

“Pemerintah telah melakukan sosialisasi sejak regulasi ini diterbitkan, namun proses penegakan dilakukan secara bertahap bagi PSE yang tetap abai,” ujarnya.

Komdigi pun memberikan kesempatan kepada seluruh PSE yang telah menerima notifikasi untuk segera menindaklanjuti proses pendaftaran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem digital Indonesia yang aman, tertib, dan akuntabel.

Sejak regulasi tersebut berlaku, lanjut Sabar, Komdigi mengedepankan pendekatan persuasif dan sosialisasi masif, namun tetap melakukan penegakan hukum secara bertahap bagi entitas yang tidak patuh.

“Kami selalu terbuka untuk berdialog dan membantu proses teknis pendaftaran. Namun ruang digital Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia. Kepatuhan adalah syarat utama bagi seluruh platform yang ingin beroperasi dan melayani masyarakat,” kata Sabar.

Daftar lengkap 25 PSE Lingkup Privat yang telah diberikan notifikasi adalah sebagai berikut:

    • Cloudflare, Inc. (cloudflare.com dan aplikasi 1.1.1.1 + WARP: Safer Internet)

    • Dropbox, Inc. (dropbox.com dan aplikasi Dropbox)

    • Flextech, Inc. (terabox.com dan aplikasi Terabox)

    • OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com dan aplikasi ChatGPT)

    • Duolingo, Inc. (id.duolingo.com dan aplikasi Duolingo)

    • Marriott International, Inc. (marriott.com dan aplikasi Marriott Bonvoy)

    • PT Duit Orang Tua (roomme.id)

    • Accor S.A. (accor.com dan aplikasi ALL Accor)

    • InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com dan aplikasi IHG One Rewards)

    • PT HIJUP.COM (hijup.com dan aplikasi HIJUP)

    • PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)

    • Fashiontoday (fashiontoday.co.id)

    • PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)

    • Shutterstock, Inc. (shutterstock.com, aplikasi Shutterstock dan Shutterstock Contributor)

    • Getty Images, Inc. (gettyimages.com)

    • PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)

    • Fine Counsel (finecounsel.id)

    • PT Halo Grup Indo (hellobeauty.id)

    • PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)

    • PT Inggris Prima Indonesia (ef.co.id dan aplikasi EF Hello)

    • Wikimedia Foundation (wikipedia.org, wiktionary.org dan aplikasi Wikipedia)

    • PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)

    • PandaDoc, Inc. (pandadoc.com)

    • airSlate, Inc. (signnow.com dan aplikasi SignNow)

    • PT Zoho Technologies (zoho.com dan aplikasi Zoho Sign)

18/11/2025 15:39
Mastel Sebut Program 1 Juta Panel Interaktif di 3T Butuh Konektivitas Satria-1

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menekankan keberhasilan program 1 juta panel interaktif di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sangat bergantung pada layanan internet.

Kehadiran Palapa Ring hingga Satelit Satria-I mengambil peranan penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menilai program ini selaras dengan kebutuhan modernisasi pendidikan nasional.

Sarwoto mengatakan keberhasilan program ini membutuhkan jaminan konektivitas internet bagi sekolah-sekolah penerima.

Wilayah yang belum terjangkau layanan internet dapat dimasukkan sebagai daerah kewajiban pelayanan universal atau USO.

“Secara mekanisme baku yang ada, daerah 3T tersebut dapat dimasukkan sebagai daerah USO [Universal Service Obligation],” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Selasa (18/11/2025).

Sarwoto menjelaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan KPU atau USO, pemerintah telah menunjuk Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BLU Bakti Komdigi).

Dia menambahkan bahwa Bakti dapat bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet yang sudah beroperasi, serta mengoptimalkan infrastruktur yang dimiliki, seperti kapasitas satelit Satria-1, jaringan Palapa Ring berbasis serat optik, dan BTS 4G.

Sarwoto menilai penugasan pemasangan flat panel ini menjadi sinyal bahwa kebutuhan digitalisasi pemerintahan akan terus meningkat di berbagai sektor.

Dia menunjukkan dorongan tersebut terlihat dari berbagai inisiatif, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Government Technology (GovTech), Satu Data Indonesia, Pusat Data Nasional, program Universal Service Obligation (USO) untuk daerah 3T, hingga pembangunan Jaringan Intra Pemerintah.

Karena itu, menurutnya, Mastel memandang perlu dibentuk kembali lembaga sejenis Perumtel sebagai pelaksana utama pemerintahan digital, sementara Peruri tetap berfokus pada aplikasi. Dia menilai bentuk Perusahaan Umum (Perum) akan lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi internal maupun eksternal terkait kebutuhan digital pemerintah.

“Sedangkan TelkomGroup fokus kepada penciptaan nilai berbasis korporasi pasar terbuka [B2B atau B2C),” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam digitalisasi pembelajaran pada 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, yang totalnya mencapai sekitar satu juta unit IFP.

“Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

18/11/2025 14:45
Akademisi Pertanyakan Mekanisme Perbaikan Panel Interaktif Prabowo di 3T

Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah tantangan dinilai akan dihadapi pemerintah dalam pendistribusian satu juta interactive flat panel (IFP) ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia pada 2026, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satunya mekanisme perawatan dan perbaikan setelah jutaan perangkat terdistribusi.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan tantangan pertama yang harus diperhatikan di wilayah 3T adalah ketersediaan listrik yang stabil.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan materi ajar yang dibuat interaktif melalui komputer.

Selain itu, kata Ian, perangkat elektronik seperti panel digital memiliki usia pakai tertentu sehingga aspek pemeliharaan juga menjadi krusial.

“Sehingga perlu diperhatikan after sales atau tempat perbaikan terdekat, waktu perbaikan dan biaya yang dikeluarkan,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Ian menambahkan, dari sisi kebijakan, program ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dia menilai sekolah perlu tetap memiliki alternatif pembelajaran konvensional apabila perangkat mengalami gangguan agar proses belajar tidak menurun kualitasnya.

“Perangkat tersebut tentu akan memberikan pengetahuan pendidikan yang lebih tinggi,” katanya.

Sementara itu, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan jaminan konektivitas internet bagi sekolah-sekolah penerima. Dia mengatakan wilayah yang belum terjangkau layanan internet dapat dimasukkan sebagai daerah kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO).

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan menjelaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan USO, pemerintah telah menunjuk Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BLU Bakti Komdigi).

“Bakti bisa saja bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet yang ada. Bakti dapat mengoptimalkan kapasitas satelit Satria 1, Palapa Ring Fiber Optic (serat optik), Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Sarwoto menilai penugasan pemasangan flat panel ini menjadi sinyal kebutuhan digitalisasi pemerintahan akan terus meningkat di berbagai sektor.

Dia menunjukkan dorongan tersebut terlihat dari berbagai inisiatif, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Government Technology (GovTech), Satu Data Indonesia, Pusat Data Nasional, program Universal Service Obligation (USO) untuk daerah 3T, hingga pembangunan Jaringan Intra Pemerintah.

Karena itu, menurutnya, Mastel memandang perlu dibentuk kembali lembaga sejenis Perumtel sebagai pelaksana utama pemerintahan digital, sementara Peruri tetap berfokus pada aplikasi. Dia menilai bentuk Perusahaan Umum (Perum) akan lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi internal maupun eksternal terkait kebutuhan digital pemerintah.

“Sedangkan TelkomGroup fokus kepada penciptaan nilai berbasis korporasi pasar terbuka [B2B atau B2C),” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam digitalisasi pembelajaran pada 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, yang totalnya mencapai sekitar satu juta unit IFP.

“Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

Prabowo juga menegaskan daerah 3T menjadi prioritas utama distribusi panel tersebut. Dia mengakui adanya tantangan logistik di sejumlah wilayah, terutama 140 sekolah yang berada di kawasan pegunungan.

“InsyaAllah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

Selain distribusi perangkat, Prabowo mengumumkan rencana pembangunan studio pusat di Jakarta untuk memproduksi materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara serentak oleh seluruh sekolah. Materi digital tersebut nantinya juga dapat diakses siswa maupun orang tua dari rumah.

“Kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah,” tandasnya.

18/11/2025 14:10
Shopee Jangkau 28.000 UMKM di 514 Kabupaten Lewat Kampus UMKM Online

Bisnis.com, JAKARTA — Shopee Indonesia mengungkap telah menjangkau jutaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia sejak awal tahun melalui program Kampus UMKM Shopee Kelas Online.

Sementara itu, terdapat sekitar 28.000 UMKM yang dilatih bekerja sama dengan instansi Pemerintah, termasuk Kementerian UMKM.

Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan angka tersebut menunjukkan tingginya semangat pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan digital mereka.

“28.000 ini [bersama instansi Pemerintah] bukan sekedar angka, mereka punya beberapa keluarga jadi bagaimana kita menggambarkan efek ekonominya yang mereka dapatkan kampus UMKM shopee kelas online,” kata Radynal di Startup Hub Gedung Smesco Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Program ini juga telah menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak 2021, Kampus UMKM Shopee telah memberikan pelatihan bisnis digital kepada jutaan pelaku usaha melalui lebih dari 350 ribu jam pelatihan dan hampir 400 modul yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan UMKM.

“Angka-angka ini bukan sekedar capaian bagi kami tapi tanda bahwa semangat belajar para pelaku UMKM Indonesia tidak pernah padam,” ujar Radynal.

Dia menjelaskan Kampus UMKM Shopee pertama kali hadir pada 2021 dalam format offline untuk mendampingi masyarakat yang baru mulai beralih ke bisnis online pascapandemi. Namun pada 2025, Shopee mengonversinya menjadi program online karena ekosistem UMKM dinilai sudah lebih matang.

“Kami customize bahkan ada beberapa curriculum AI yang memang jauh lebih powerful jauh lebih relevan untuk kondisi UMKM saat ini,” katanya.

Dalam rangka satu dekade kehadiran Shopee di Indonesia, perusahaan meluncurkan Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial 10 Tahun, menghadirkan 10 sesi pelatihan bersama top seller, mentor, dan pakar industri. Seluruh rangkaian kelas dapat diikuti secara gratis oleh UMKM di Indonesia pada 18 November—9 Desember 2025 secara daring.

Selain program pelatihan, Shopee juga menghadirkan berbagai inisiatif pendukung seperti Sukses UMKM Baru dengan insentif hingga Rp2 juta, Ekspor 2.0 yang mempermudah pengelolaan toko luar negeri, serta reality show Jagoan UMKM Meklas.

Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Republik Indonesia, Temmy Satya Permana, mengapresiasi kontribusi Shopee dalam mendukung pertumbuhan UMKM selama satu dekade. Dia menilai manfaat program pelatihan tersebut telah dirasakan secara luas oleh para pelaku usaha.

“Semoga jangkauan ini dapat terus bertambah dan semakin menjangkau UMKM di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T,” katanya.

18/11/2025 13:23