Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Komdigi Tegaskan Situs Coretaxdjp.go.id Gunakan Alamat Palsu

    Komdigi Tegaskan Situs Coretaxdjp.go.id Gunakan Alamat Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (TPD), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa situs “coretaxdjp.go.id” merupakan situs dengan alamat palsu.

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital (Dirjen TPD) Komdigi Mira Tayyiba menyampaikan informasi yang terdapat di coretaxdjp.go.id adalah tidak benar dan menyesatkan

    Berdasarkan pemeriksaan pada sistem domain pemerintah, alamat “coretaxdjp.go.id” juga tidak terdaftar dan tidak pernah menjadi bagian dari domain pemerintah. 

    Ditjen TPD telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memastikan hal ini.

    “Keamanan domain .go.id adalah prioritas kami. Setiap informasi yang tidak akurat perlu segera diluruskan agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Mira dikutip Rabu (19/11/2025).

    TPD mengapresiasi langkah cepat rekan-rekan DJP dan mendorong koreksi atas informasi yang terlanjur beredar di media maupun media sosial.

    Pelurusan ini penting untuk menjaga kredibilitas domain pemerintah sebagai ruang digital yang aman.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs-situs palsu yang mengatasnamakan Coretax. Bahkan, terdapat situs dengan domain resmi pemerintah, yakni berakhiran .go.id.

    Berdasarkan unggahan di media sosial resminya, Ditjen Pajak menyebut belakangan ini banyak beredar situs-situs Coretax palsu. Rupanya, situs itu bisa jadi berbahaya bagi masyarakat.

    Ditjen Pajak menyebut bahwa situs-situs palsu atau tiruan itu acapkali digunakan penjahat untuk mencuri data pribadi maupun uang. Oleh karena itu, Ditjen Pajak mengimbau masyarakat untuk hanya mengakses situs resmi Coretax DJP.

    “Ingat! Situs resmi Coretax DJP cuma satu: coretaxdjp.pajak.go.id,” tulis Ditjen Pajak dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (19/11/2025).

    Ditjen Pajak menyebut bahwa situs resmi Coretax menggunakan akhiran resmi situs pemerintah, yakni go.id, bukan dengan akhiran atau domain seperti .com, .co.id, atau domain-domain lainnya.

    Otoritas pajak melampirkan sejumlah contoh website Coretax palsu dalam unggahan tersebut agar masyarakat waspada dan tidak membuka laman-laman tersebut.

    Berikut sejumlah situs Coretax palsu menurut Ditjen Pajak:

    coretaxdjp.go.id
    coretaxonline.com
    coretaxdjp.co.id
    pajakonline-coretax.online
    coretaxpelayananonline.com

  • Cloudflare Error, Lebih dari 4.000 Klien Besar Terdampak

    Cloudflare Error, Lebih dari 4.000 Klien Besar Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Cloudflare, penyedia layanan keamanan dan CDN terkemuka, mengalami outage atau gangguan secara masif pada Selasa (18/11/2025) yang mengganggu layanan internet global. Pada kuartal III/2025, perusahaan melayani sekitar 4.009 klien dengan pendapatan di atas US$100.000.

    CEO Cloudflare Matthew Prince mengakui bahwa penyebabnya adalah perubahan izin pada sistem database, yang awalnya disangka sebagai serangan DDoS berskala hiper.

    Perubahan tersebut menyebabkan database mengeluarkan entri ganda ke dalam “feature file” yang digunakan oleh sistem Bot Management Cloudflare. File ini, yang mendeskripsikan aktivitas bot berbahaya dan didistribusikan ke infrastruktur routing, membengkak dua kali lipat melebihi batas ukuran yang ditetapkan, sehingga memicu kegagalan perangkat lunak menurut laporan Register.

    Prince meminta maaf atas insiden yang disebutnya “tidak dapat diterima”, menekankan bahwa outage seperti ini adalah yang terburuk sejak 2019.

    Perusahaan berencana melakukan empat langkah perbaikan: memperkuat ingest file konfigurasi seperti input pengguna, mengaktifkan lebih banyak kill switch global, menghilangkan kemampuan core dumps membanjiri sumber daya, dan meninjau mode kegagalan pada modul proxy inti.

    Sementara itu, kerugian akibat outage besar Cloudflare diperkirakan mencapai miliaran dolar AS secara global.

    Merujuk pada laporan keuangan perusahaan, pada kuartal III/2025 Cloudflare membukukan pendapatan sebesar US$562 juta atau Rp9,3 triliun, tumbuh 31% secara year-on-year dari US$430 juta pada kuartal III/2024. Cloudflare mempertahankan pola pertumbuhan pendapatan tahunan di atas 30% selama beberapa tahun terakhir.

    Total pelanggan berbayar mencapai 295.552, meningkat 33% YoY. Jumlah pelanggan besar (dengan pendapatan tahunan di atas US$100.000) naik 23% YoY menjadi 4.009 klien, berkontribusi pada 73% total pendapatan.

    Cloudflare juga melaporkan non-GAAP pendapatan dari operation mencapai US$85,9 juta, dengan non-GAAP operating margin 15%. Beban operasional secara total tetap efisien dengan sales & marketing 36% dari pendapatan, R&D 15%, dan general & administrative 10% dari pendapatan secara non-GAAP.

    Cloudflare juga menunjukkan posisi kas yang kuat dengan kas dan setara kas, serta penyelesaian obligasi konversi 2025 dan penerbitan obligasi baru untuk jatuh tempo 2030. Operating cash flow margin terus meningkat sejalan dengan efisiensi dan pertumbuhan skala bisnis.

    Cloudflare mengklaim telah memblokir rata-rata 234 miliar ancaman siber setiap hari selama kuartal III/2025.

  • Respons Komdigi Soal Situs Coretax Palsu Berbasis Domain go.id

    Respons Komdigi Soal Situs Coretax Palsu Berbasis Domain go.id

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons temuan adanya situs palsu Coretax yang menggunakan domain mirip situs resmi pemerintah, yakni akhiran ‘.go.id’. 

    Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan pihaknya telah memeriksa alamat situs Coretax palsu yang disebut menggunakan domain go.id, yakni coretaxdjp.go.id, dan memastikan alamat tersebut tidak ada.

    “Kami sedang berkoordinasi dengan DJP [Direktorat Jenderal Pajak] untuk meluruskan berita tersebut,” kata Mira kepada Bisnis pada Rabu (19/11/2025). 

    Mira menambahkan pihaknya mendukung DJP untuk terus melakukan sosialisasi demi meningkatkan kewaspadaan publik terhadap keberadaan situs-situs palsu.

    Sebelumnya, DJP mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap situs tiruan yang mengatasnamakan layanan Coretax. Dalam unggahan resminya di media sosial, DJP menyebut belakangan ini muncul banyak situs yang menyerupai layanan resmi Coretax, bahkan menggunakan domain-domain yang terlihat meyakinkan.

    Menurut DJP, situs-situs palsu tersebut berpotensi membahayakan pengguna karena kerap digunakan untuk mencuri data pribadi maupun melakukan penipuan keuangan. Otoritas pajak itu mengingatkan hanya ada satu situs resmi Coretax yang perlu diakses masyarakat.

    “Ingat! Situs resmi Coretax DJP cuma satu: coretaxdjp.pajak.go.id,” tulis DJP dalam unggahan yang dikutip Rabu (19/11/2025).

    DJP juga menegaskan situs resmi Coretax menggunakan akhiran domain pemerintah go.id yang valid, namun tetap harus diperhatikan struktur domain lengkapnya. Dalam unggahannya, DJP turut memublikasikan sejumlah contoh situs palsu untuk meningkatkan kewaspadaan publik. 

    Berikut contoh situs Coretax palsu sebagaimana dirilis DJP:

        •    coretaxdjp.go.id

        •    coretaxonline.com

        •    coretaxdjp.co.id

        •    pajakonline-coretax.online

        •    coretaxpelayananonline.com

    Contoh pertama, coretaxdjp.go.id, meski menggunakan akhiran .go.id, bukan merupakan situs resmi Coretax. DJP menekankan perbedaan terletak pada struktur domain resmi yang benar, yakni coretaxdjp.pajak.go.id.

    Untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan, DJP mengimbau agar masyarakat selalu mengecek ulang alamat situs Coretax sebelum mengakses, hanya menggunakan kanal resmi Ditjen Pajak, serta membagikan informasi mengenai situs-situs palsu kepada kerabat agar tidak ada yang tertipu.

  • Histori Cloudflare Tumbang Selama Periode 2020-2025, Terbesar Tahun Ini

    Histori Cloudflare Tumbang Selama Periode 2020-2025, Terbesar Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA— Penyedia layanan CDN dan DNS, Cloudflare yang digunakan jutaan bisnis untuk menjaga kecepatan serta keamanan situs web, ternyata cukup sering mengalami gangguan besar dalam enam tahun terakhir. 

    Ketika Cloudflare bermasalah, dampaknya langsung terasa di seluruh dunia mulai dari e-commerce, layanan game, aplikasi komunikasi, hingga perbankan.

    Berikut rangkuman 9 insiden Cloudflare dikutip dari laman ControlD pada Rabu (19/11/2025): 

    1. Salah Rute Internet Lumpuhkan Shopify dan Discord (17 Juli 2020)

    Kala itu, router backbone di Atlanta mengirim rute keliru yang berdampak luas. Shopify, Discord, Medium, Patreon, hingga berbagai layanan populer ikut mengalami gangguan. 

    Bahkan halaman status Cloudflare ikut tumbang. Gangguan selama satu jam pada waktu tersebut menegaskan rapuhnya infrastruktur internet di tengah pandemi.

    2. Error CenturyLink Ganggu Situs di AS dan Eropa (30 Agustus 2020)

    Pada saat itu, kesalahan IP transit CenturyLink memicu lonjakan error 522 dan 503 di berbagai layanan Cloudflare. Hulu, Feedly, hingga Xbox Live termasuk yang terdampak. Gangguan ini mengulang insiden CenturyLink 2018 yang kala itu juga memukul layanan vital seperti 911 dan ATM.

    3. Fitbit dan Peloton Tak Bisa Diakses (21 Juni 2022)

    Pada waktu tersebut, Cloudflare mengalami insiden P0 selama 1,5 jam yang membuat banyak pengguna mendapati error 500. Layanan yang bergantung pada Cloudflare, termasuk Fitbit dan Peloton, untuk sementara tidak dapat diakses.

    4. Cloudflare Down 121 Menit karena Error Service Token (24 Januari 2023)

    Kala itu, kesalahan perilisan kode membuat banyak service token tidak valid. Dampaknya terasa pada Cloudflare Workers, solusi Zero Trust, hingga beberapa fungsi CDN. Gangguan berlangsung lebih dari dua jam sebelum layanan dipulihkan.

    5. Ribuan Situs Offline, Harga Bitcoin Salah Tampil (2 November 2023)

    Pada saat itu, gangguan selama 20 menit membuat ribuan situs tidak dapat diakses. Coindesk bahkan menampilkan harga Bitcoin yang keliru US$26 alih-alih US$10.300 dan memicu kebingungan pengguna aset kripto.

    6. DNS 1.1.1.1 Alami SERVFAIL Massal (4 Oktober 2023)

    Kala itu, masalah internal DNSSEC membuat 1.1.1.1, WARP, dan Zero Trust mengeluarkan respons SERVFAIL selama hampir tiga jam. Insiden dipicu pembaruan root zone (ZONEMD) yang ternyata tidak diuji secara memadai.

    7. Zoom dan HubSpot Terganggu di Banyak Negara (16 September 2024)

    Pada waktu tersebut, gangguan jaringan selama 1,5 jam membuat aplikasi seperti Zoom dan HubSpot sulit diakses di Amerika Serikat, Eropa, UEA, dan Filipina. Insiden ini sempat menghambat aktivitas bisnis dan kerja jarak jauh.

    8. Rotasi Kunci Gagal Picu Gangguan Global (21 Maret 2025)

    Kala itu, kesalahan teknis saat rotasi kredensial karena parameter  env production tidak disertakan membuat layanan produksi kehilangan akses. R2 Gateway tidak dapat melakukan operasi tulis dan sebagian operasi baca selama lebih dari satu jam.

    9. Bug Berantai Lumpuhkan ChatGPT dan Layanan Besar Lainnya (18 November 2025)

    Pada insiden terbaru ini, Cloudflare kembali mengalami gangguan besar yang membuat ChatGPT dan ratusan layanan daring lainnya tidak dapat diakses. CTO Cloudflare, Dane Knecht, menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan akar masalah berasal dari bug laten dalam sistem mitigasi bot.

    “Bug laten pada layanan yang mendasari kemampuan mitigasi bot kami mulai mogok setelah perubahan konfigurasi rutin. Hal itu memicu degradasi luas di jaringan kami dan layanan lainnya. Ini bukan serangan,” kata Knecht di X. 

    Dia menegaskan lamanya durasi dan besarnya dampak gangguan tersebut tidak dapat diterima. Cloudflare kini berkomitmen memperkuat sistem dan mencegah insiden serupa, terutama karena gangguan itu menimbulkan kesulitan langsung bagi banyak layanan serta memengaruhi kepercayaan pelanggan.

  • Komdigi Ancam Putus Akses Cloudflare, Ini Alasannya

    Komdigi Ancam Putus Akses Cloudflare, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mengancam akan memblokir Cloudflare dan 24 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat lainnya yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran. 

    Adapun ke-25 PSE tersebut meliputi Cloudflare, Inc., Dropbox, Inc., Flextech, Inc., OpenAI, L.L.C., Duolingo, Inc., Marriott International, Inc., PT Duit Orang Tua, Accor S.A., InterContinental Hotels Group PLC, PT HIJUP.COM, PT Kasual Jaya Sejahtera, Fashiontoday, PT Beiersdorf Indonesia, Shutterstock, Inc., Getty Images, Inc., PT Kaio Tekno Medika, Fine Counsel, PT Halo Grup Indo, PT Afiliasi Kontenindo Jaya, PT Inggris Prima Indonesia, Wikimedia Foundation, PT Media Kesehatan Indonesia, PandaDoc, Inc., airSlate, Inc., dan PT Zoho Technologies.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander, mengatakan pihaknya telah melayangkan pemberitahuan resmi kepada seluruh PSE tersebut.

    “Jika tetap tidak melakukan pendaftaran setelah notifikasi dikirimkan, sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai peraturan yang berlaku,” kata Sabar dikutip dari laman resmi Komdigi pada Selasa (18/11/2025).

    Sabar mengatakan pihaknya mengimbau seluruh PSE Lingkup Privat yang wajib melakukan pendaftaran agar segera memenuhi ketentuan hukum Indonesia melalui sistem Online Single Submission (OSS). 

    Dia menegaskan pendaftaran PSE bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia serta melindungi masyarakat dalam ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

    Sabar juga mengingatkan kewajiban pendaftaran PSE telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020). Menurutnya, Pasal 2 dan Pasal 4 regulasi tersebut secara tegas mewajibkan setiap PSE Lingkup Privat, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan sistem elektronik sebelum beroperasi.

    “Pemerintah telah melakukan sosialisasi sejak regulasi ini diterbitkan, namun proses penegakan dilakukan secara bertahap bagi PSE yang tetap abai,” ujarnya.

    Komdigi pun memberikan kesempatan kepada seluruh PSE yang telah menerima notifikasi untuk segera menindaklanjuti proses pendaftaran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem digital Indonesia yang aman, tertib, dan akuntabel.

    Sejak regulasi tersebut berlaku, lanjut Sabar, Komdigi mengedepankan pendekatan persuasif dan sosialisasi masif, namun tetap melakukan penegakan hukum secara bertahap bagi entitas yang tidak patuh.

    “Kami selalu terbuka untuk berdialog dan membantu proses teknis pendaftaran. Namun ruang digital Indonesia harus tunduk pada hukum Indonesia. Kepatuhan adalah syarat utama bagi seluruh platform yang ingin beroperasi dan melayani masyarakat,” kata Sabar.

    Daftar lengkap 25 PSE Lingkup Privat yang telah diberikan notifikasi adalah sebagai berikut:
        •    Cloudflare, Inc. (cloudflare.com dan aplikasi 1.1.1.1 + WARP: Safer Internet)

        •    Dropbox, Inc. (dropbox.com dan aplikasi Dropbox)

        •    Flextech, Inc. (terabox.com dan aplikasi Terabox)

        •    OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com dan aplikasi ChatGPT)

        •    Duolingo, Inc. (id.duolingo.com dan aplikasi Duolingo)

        •    Marriott International, Inc. (marriott.com dan aplikasi Marriott Bonvoy)

        •    PT Duit Orang Tua (roomme.id)

        •    Accor S.A. (accor.com dan aplikasi ALL Accor)

        •    InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com dan aplikasi IHG One Rewards)

        •    PT HIJUP.COM (hijup.com dan aplikasi HIJUP)

        •    PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)

        •    Fashiontoday (fashiontoday.co.id)

        •    PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)

        •    Shutterstock, Inc. (shutterstock.com, aplikasi Shutterstock dan Shutterstock Contributor)

        •    Getty Images, Inc. (gettyimages.com)

        •    PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)

        •    Fine Counsel (finecounsel.id)

        •    PT Halo Grup Indo (hellobeauty.id)

        •    PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)

        •    PT Inggris Prima Indonesia (ef.co.id dan aplikasi EF Hello)

        •    Wikimedia Foundation (wikipedia.org, wiktionary.org dan aplikasi Wikipedia)

        •    PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)

        •    PandaDoc, Inc. (pandadoc.com)

        •    airSlate, Inc. (signnow.com dan aplikasi SignNow)

        •    PT Zoho Technologies (zoho.com dan aplikasi Zoho Sign)

  • Cloudflare Error, Kerugian Ditaksir Tembus Rp251 Triliun per Jam

    Cloudflare Error, Kerugian Ditaksir Tembus Rp251 Triliun per Jam

    Bisnis.com, JAKARTA —  Gangguan Cloudflare, yang telah berlangsung selama 4 Jam pada Selasa (18/11/2025), diperkirakan mengakibatkan kerugian antara US$5 miliar hingga US$15 miliar per jam atau Rp83,7 triliun hingga Rp251,2 triliun bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak, menurut layanan pemeliharaan situs web.

    Dilansir dari Mirror, Rabu (19/11/2025), layanan infrastruktur internet tersebut telah mati sejak sekitar pukul 12:00 UTC, yang berdampak pada banyak situs web, termasuk X, Spotify, dan Canva. Adapun Cloudflare melayani ribuan pelanggan korporasi.

    Adapun outage Cloudflare berlangsung sekitar 4 jam, sehingga estimasi total kerugian bisa mencapai US$20 miliar – US$60 miliar atau Rp335 triliun hingga Rp1.005 triliun.

    Dari sisi Cloudflare, perusahaan mengalami penurunan kapitalisasi pasar sekitar US$1,8 miliar akibat anjloknya harga saham sampai 3,9 persen setelah insiden ini.

    Di tingkat pelanggan, bisnis berskala menengah hingga besar—yang sangat bergantung pada layanan cloud—umumnya menderita kehilangan rata-rata US$300.000 per jam, dan hampir setengah dari perusahaan besar melaporkan kerugian lebih dari US$1 juta per jam selama downtime.

    Cloudflare menyatakan saat ini layanan saat ini beroperasi secara normal. Perusahaan tidak lagi melihat gangguan ataupun peningkatan latensi.

    “Tim teknik kami terus memantau platform secara ketat dan melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap gangguan sebelumnya, tetapi tidak ada perubahan konfigurasi yang dilakukan saat ini,” tulis Cloudflare.

    Sementara itu, CTO Cloudflare Dane Knecht menyampaikan permintaan maaf atas gangguan besar tersebut.

    Dia menjelaskan masalah bermula dari sebuah bug yang memicu kegagalan berantai, sehingga ratusan layanan daring ikut tumbang. 

    “Singkatnya, bug laten dalam layanan yang mendasari kemampuan mitigasi bot kami mulai mogok setelah perubahan konfigurasi rutin yang kami buat. Hal itu mengakibatkan degradasi yang luas pada jaringan kami dan layanan lainnya. Ini bukan serangan,” tulis Knecht. 

    Dia menyadari masalah tersebut, beserta dampak dan lamanya penyelesaian, merupakan hal yang tidak dapat diterima. Dia juga menyebut bahwa upaya perbaikan sudah mulai dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, insiden itu telah menimbulkan kesulitan nyata bagi banyak pihak, dan karena itu kepercayaan pelanggan menjadi sesuatu yang sangat mereka hargai dan akan mereka upayakan untuk diraih kembali.

    Di sisi lain, Cloudflare menyampaikan mereka telah menerapkan perbaikan dan meyakini insiden tersebut sudah terselesaikan. Mereka masih memantau potensi kesalahan untuk memastikan seluruh layanan benar-benar kembali normal.

    Terlebih pada pembaruan terbarunya, Cloudflare mengakui masih menemukan sejumlah laporan gangguan kecil. 

    “Kami terus melihat peningkatan kesalahan dan latensi, tetapi masih ada laporan kesalahan intermiten. Tim terus memantau situasi seiring membaiknya situasi, dan mencari cara untuk mempercepat pemulihan penuh,” tulis Cloudflare. 

  • Cloudflare Error, CEO Ungkap Biang Kerok hingga Potensi Kerugian

    Cloudflare Error, CEO Ungkap Biang Kerok hingga Potensi Kerugian

    Bisnis.com, JAKARTA — Cloudflare, penyedia layanan keamanan dan CDN terkemuka, mengalami outage atau gangguan secara masif pada Selasa (18/11/2025) yang mengganggu layanan internet global, termasuk situs-situs besar seperti X.com. 

    CEO Cloudflare Matthew Prince mengakui bahwa penyebabnya adalah perubahan izin pada sistem database, yang awalnya disangka sebagai serangan DDoS berskala hiper.

    Perubahan tersebut menyebabkan database mengeluarkan entri ganda ke dalam “feature file” yang digunakan oleh sistem Bot Management Cloudflare. File ini, yang mendeskripsikan aktivitas bot berbahaya dan didistribusikan ke infrastruktur routing, membengkak dua kali lipat melebihi batas ukuran yang ditetapkan, sehingga memicu kegagalan perangkat lunak menurut laporan Register.

    Insiden dimulai sekitar pukul 11:20 UTC, saat Cloudflare sedang memperbarui manajemen izin pada klaster database ClickHouse yang menghasilkan versi baru feature file setiap lima menit.

    Perubahan izin dimaksudkan untuk memberikan akses ke data dan metadata underlying, tetapi query yang salah mengembalikan informasi ekstra, sehingga file membengkak.

    Data buruk hanya dihasilkan jika query berjalan pada bagian klaster yang telah diperbarui, menyebabkan propagasi file baik dan buruk secara bergantian. Hal ini menciptakan fluktuasi: sistem pulih sementara lalu gagal lagi, membuat tim Cloudflare awalnya menduga serangan DDoS hiper-skala.

    Sekitar pukul 13:00 UTC, kondisi makin tidak stabil, menyebabkan outage persisten bagi pelanggan. Dampaknya mencakup kesalahan HTTP 5xx, peningkatan latensi pada CDN, serta gangguan pada layanan seperti Workers KV, Cloudflare Access, dan Dashboard, yang mengandalkan proxy inti.

    Cloudflare akhirnya mengidentifikasi sumber masalah dan menghentikan generasi serta propagasi file buruk pada pukul 14:24 UTC. Mereka secara manual memasukkan file baik ke antrian distribusi dan memaksa restart proxy inti untuk membaca hanya file yang valid.

    Trafik kembali normal sekitar pukul 14:30 UTC, meski ada masalah downstream pada sistem dependen.

    Prince meminta maaf atas insiden yang disebutnya “tidak dapat diterima”, menekankan bahwa outage seperti ini adalah yang terburuk sejak 2019.

    Perusahaan berencana melakukan empat langkah perbaikan: memperkuat ingest file konfigurasi seperti input pengguna, mengaktifkan lebih banyak kill switch global, menghilangkan kemampuan core dumps membanjiri sumber daya, dan meninjau mode kegagalan pada modul proxy inti.

    Sementara itu, kerugian akibat outage besar Cloudflare diperkirakan mencapai miliaran dolar AS secara global.

    Menurut analisis industri dan sejumlah sumber, potensi kerugian ekonomi akibat gangguan ini diperkirakan antara US$5 miliar hingga US$15 miliar per jam outage, karena Cloudflare melayani ribuan perusahaan besar dan situs kritikal di seluruh dunia menurut laporan Tom’sguide.

    Outage ini berlangsung sekitar 4 jam, sehingga estimasi total kerugian bisa mencapai US$20 miliar – US$60 miliar. Selain itu, Cloudflare sendiri mengalami penurunan kapitalisasi pasar sekitar 1,8 miliar dolar AS akibat anjloknya harga saham sampai 3,9 persen setelah insiden ini.

    Di tingkat pelanggan, bisnis berskala menengah hingga besar—yang sangat bergantung pada layanan cloud—umumnya menderita kehilangan rata-rata US$300.000 per jam, dan hampir setengah dari perusahaan besar melaporkan kerugian lebih dari US$1 juta per jam selama downtime.

  • PR Program 1 Juta Panel Interaktif Prabowo di 3T: Internet, Listrik, dan Perawatan

    PR Program 1 Juta Panel Interaktif Prabowo di 3T: Internet, Listrik, dan Perawatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto perlu mematangkan terlebih dahulu perihal ketersediaan internet, listrik, hingga perawatan sebelum menebar 1 juta panel layar televisi interaktif di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)

    Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan tantangan pertama yang harus diperhatikan di wilayah 3T adalah ketersediaan listrik yang stabil. 

    Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan materi ajar yang dibuat interaktif melalui komputer. 

    Selain itu, kata Ian, perangkat elektronik seperti panel digital memiliki usia pakai tertentu sehingga aspek pemeliharaan juga menjadi krusial.

    “Sehingga perlu diperhatikan after sales atau tempat perbaikan terdekat, waktu perbaikan dan biaya yang dikeluarkan,” kata Ian kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

    Sementara itu, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai keberhasilan program tersebut membutuhkan jaminan konektivitas internet bagi sekolah-sekolah penerima. Dia mengatakan wilayah yang belum terjangkau layanan internet dapat dimasukkan sebagai daerah kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation (USO). 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan menjelaskan untuk melaksanakan tugas pelayanan USO, pemerintah telah menunjuk Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BLU Bakti Komdigi). 

    “Bakti bisa saja bekerja sama dengan penyelenggara jaringan internet yang ada. Bakti dapat mengoptimalkan kapasitas satelit Satria 1, Palapa Ring Fiber Optic (serat optik), Base Transceiver Station (BTS) 4G. 

    Sarwoto menilai penugasan pemasangan flat panel ini menjadi sinyal kebutuhan digitalisasi pemerintahan akan terus meningkat di berbagai sektor. 

    Dia menunjukkan dorongan tersebut terlihat dari berbagai inisiatif, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Government Technology (GovTech), Satu Data Indonesia, Pusat Data Nasional, program Universal Service Obligation (USO) untuk daerah 3T, hingga pembangunan Jaringan Intra Pemerintah. 

    Karena itu, menurutnya, Mastel memandang perlu dibentuk kembali lembaga sejenis Perumtel sebagai pelaksana utama pemerintahan digital, sementara Peruri tetap berfokus pada aplikasi. Dia menilai bentuk Perusahaan Umum (Perum) akan lebih fleksibel dalam menjalankan fungsi internal maupun eksternal terkait kebutuhan digital pemerintah.

    “Sedangkan TelkomGroup fokus kepada penciptaan nilai berbasis korporasi pasar terbuka [B2B atau B2C),” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan besar dalam digitalisasi pembelajaran pada 2026. Pemerintah berencana memasang tiga panel tambahan untuk setiap sekolah di seluruh Indonesia, yang totalnya mencapai sekitar satu juta unit IFP.

    “Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi, tahun depan sasaran kita adalah menambah tiga panel, berarti tiga kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia berarti tahun depan kita akan pasang insyaallah satu juta panel kira-kira,” kata Prabowo saat peluncuran IFP di SMPN 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025).

    Prabowo juga menegaskan daerah 3T menjadi prioritas utama distribusi panel tersebut. Dia mengakui adanya tantangan logistik di sejumlah wilayah, terutama 140 sekolah yang berada di kawasan pegunungan.

    “InsyaAllah kita pun akan sampai ke situ dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama,” tegasnya.

    Selain distribusi perangkat, Prabowo mengumumkan rencana pembangunan studio pusat di Jakarta untuk memproduksi materi pembelajaran digital yang dapat diakses secara serentak oleh seluruh sekolah. Materi digital tersebut nantinya juga dapat diakses siswa maupun orang tua dari rumah.

    “Kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah,” tandasnya.

  • Mengenal Cloudflare yang Kemarin Malam Bikin Down Banyak Situs dan Platform

    Mengenal Cloudflare yang Kemarin Malam Bikin Down Banyak Situs dan Platform

    Bisnis.com, JAKARTA – Cloudflare melaporkan jaringan global mereka mengalami gangguan internal pada Selasa (18/11/2025) hingga menyebabkan sejumlah situs dan platform mengalami down.

    Sebagian layanan milik pelanggan mengalami kendala dan meningkatnya tingkat error di berbagai situs. Gangguan pertama kali diumumkan pada pukul 11.48 UTC atau 18.48 WIB.

    Cloudflare menyatakan sedang terjadi service degradation di jaringan internal mereka, sehingga beberapa layanan mungkin tidak berjalan normal. 

    “Kami fokus memulihkan layanan dan akan memberikan pembaruan seiring proses remediasi berlangsung,” tulis Cloudflare di laman resmi pada Selasa (18/11/2024). 

    Adapun beberapa layanan yang dilaporkan terdampak antara lain X (dulu Twitter), ChatGPT, Canva, hingga game League of Legends. 

    Lantas apa itu Cloudflare? Cloudflare adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan untuk mengamankan, mempercepat, dan mengoptimalkan situs web serta aplikasi internet melalui jaringan global mereka.

    Melansir laman resminya, secara sederhana, Cloudflare diciptakan untuk meringankan kesulitan ini dan memberdayakan pengguna dengan sumber daya untuk membuat situs, aplikasi, dan blog mereka aman dan berkinerja tinggi.

    Fungsi Utama Cloudflare

    1. CDN (Content Delivery Network)

    Mempercepat waktu muat website dengan mendistribusikan konten ke server-server Cloudflare di berbagai negara.

    2. Keamanan Website

    Melindungi situs dari serangan DDoS, bot berbahaya, dan ancaman siber lain.

    3. Reverse Proxy

    Trafik diarahkan melalui jaringan Cloudflare untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan.

    4. DNS Cepat

    Cloudflare menyediakan DNS publik 1.1.1.1, yang diklaim sebagai salah satu DNS tercepat di dunia.

  • XLSMART Dukung Komdigi Dorong Operator Seluler Bangun Sistem Anti-Scam

    XLSMART Dukung Komdigi Dorong Operator Seluler Bangun Sistem Anti-Scam

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang meminta operator seluler membangun sistem anti-scam berbasis akal imitasi (AI) untuk mencegah penipuan. 

    Head of External Communications XLSMART Henry Wijayanto mengatakan bahwa perusahaan sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan komunikasi digital dan mencegah penyalahgunaan layanan telekomunikasi. 

    “Kami harapkan ada diskusi lebih lanjut dengan para pihak terkait untuk hal ini,” kata Henry kepada Bisnis pada Selasa (18/11/2025). 

    Henry mengatakan XLSMART telah menerapkan teknologi anti-scam sejak beberapa waktu terakhir. Sistem tersebut, menurutnya, mampu mengidentifikasi pola panggilan mencurigakan secara otomatis, termasuk yang berpotensi dilakukan melalui spoofing dan masking number.

    Namun, Henry mengakui ancaman scam terus berkembang, sehingga algoritma dan model AI perlu diperbarui secara berkala. Selain itu, menurutnya diperlukan koordinasi lintas operator dan regulator agar data anomali bisa ditangani secara konsisten, tanpa mengganggu pengalaman pelanggan yang sah. 

    “Namun pada prinsipnya, logika dan alur deteksi yang kami terapkan saat ini sudah berbasis machine learning dan AI, dan kami terus melakukan peningkatan agar sistem ini semakin adaptif dan andal,” tuturnya.

    Sebelumnya, Komdigi menegaskan maraknya scam call dan penyalahgunaan identitas pelanggan menuntut respons regulasi yang lebih kuat. Modus pelaku kini semakin beragam, mulai dari spoofing, masking, hingga manipulasi nomor melalui celah teknis di jaringan operator.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan berbagai saluran komunikasi kini menjadi sasaran penipuan.

    “Saat ini, isu yang paling sering muncul adalah mengenai scam call atau panggilan penipuan. Penipuan ini terjadi melalui telepon, SMS, messenger service, surat elektronik, dan berbagai saluran lain. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencegah hal ini?” kata Edwin dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Menurut Edwin, pelaku scam kini memanfaatkan teknik penyamaran nomor yang semakin canggih. Karena itu, Komdigi meminta operator membangun sistem anti-scam berbasis kecerdasan artifisial untuk mencegah panggilan palsu menjangkau pengguna.

    “Operator harus melindungi pelanggan mereka. Mereka diminta membangun infrastruktur dan teknologi anti scam agar panggilan penipuan, termasuk yang menggunakan nomor masking, tidak lagi menjangkau pengguna,” katanya.

    Komdigi juga meninjau ulang proses masking dan memetakan celah manipulasi nomor, baik pada jalur internasional maupun mekanisme Session Initiation Protocol (SIP) Trunk yang sering dimanfaatkan untuk menampilkan nomor lokal palsu.

    Dalam aspek identitas pelanggan, pemerintah menilai sistem registrasi SIM card yang ada masih menyisakan peluang penyalahgunaan NIK dan KK. Karena itu, Komdigi dan Ditjen Dukcapil tengah menuntaskan kebijakan registrasi berbasis pengenalan wajah.

    “Dalam waktu dekat, registrasi berbasis pengenalan wajah yang bekerja sama dengan Dukcapil akan segera dijalankan,” ujar Edwin.

    Dia menilai kebijakan ini mendesak, mengingat tingginya jumlah nomor yang diaktivasi setiap hari. “Setiap hari terdapat sedikitnya 500 ribu hingga satu juta nomor baru yang diaktivasi,” ungkapnya.

    Tingginya peredaran nomor ditambah dengan maraknya kebocoran data identitas membuka peluang terjadinya aktivasi nomor ilegal untuk kejahatan digital. Oleh karena itu, Edwin menegaskan bahwa keamanan pengguna harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan industri.

    “Yang sedang kami rapikan adalah bagaimana industri telekomunikasi tidak hanya tumbuh sehat, tetapi juga memiliki tanggung jawab kuat dalam menjaga pelanggannya,” pungkasnya.