Category: Bisnis.com Tekno

Cara Mudah Update Windows 11, Penampilan Baru hingga Integrasi Copilot AI

Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft mulai meluncurkan update Patch Tuesday terakhir untuk tahun 2025 bagi pengguna Windows 11 pada Selasa (9/12/2025). Pembaruan penutup tahun ini menghadirkan sejumlah fitur signifikan, perbaikan bug, serta penyelarasan desain antarmuka yang lebih konsisten.

Pembaruan edisi Desember 2025 akan berfokus pada penyelesaian inkonsistensi desain antara menu Start dan Windows Search, serta menghadirkan versi File Explorer yang lebih matang dengan peningkatan pada mode gelap. Microsoft juga terus memindahkan fungsionalitas dari Control Panel lama ke dalam aplikasi Settings modern, termasuk pengaturan perangkat input.

Desain Visual Lebih Konsisten

Salah satu perbaikan yang paling menonjol dalam pembaruan terakhir tahun 2025 ini adalah pada panel Windows Search. Microsoft akhirnya menyelaraskan ketinggian panel pencarian agar sesuai dengan desain menu Start yang baru.

Pengguna yang menyukai tampilan antarmuka gelap akan mendapatkan pengalaman yang lebih konsisten di File Explorer. Sebagai bagian dari Pembaruan Keamanan Desember 2025, Microsoft memperluas penerapan tema gelap ke berbagai kotak dialog, termasuk jendela proses penyalinan, pemindahan, dan penghapusan file. Peningkatan visual ini juga menjangkau bilah kemajuan, tampilan grafik, serta dialog konfirmasi seperti skip, override, pesan kesalahan, dan pemilihan file.

Aplikasi Settings Makin Lengkap

Aplikasi Settings mendapatkan serangkaian pembaruan yang besar, terutama pada halaman Beranda. Pengguna kini akan menemukan kartu “Device info” baru setelah menginstal pembaruan ini. Panel tersebut menampilkan spesifikasi teknis utama komputer secara ringkas, mencakup informasi prosesor, penyimpanan, memori, dan kartu grafis.

Halaman “About” juga mengalami desain ulang. Dalam tampilan baru ini, Microsoft menghilangkan panel spesifikasi di bagian atas dan menggantinya dengan thumbnail latar belakang desktop yang dilengkapi opsi untuk mengubah nama komputer secara langsung.

Microsoft terus mengintegrasikan pengaturan perangkat seluler langsung ke dalam aplikasi Settings. Meskipun fitur pengelolaan perangkat seluler sudah ada sebelumnya, pembaruan ini memungkinkan konfigurasi dilakukan tanpa perlu membuka jendela terpisah, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih terpadu.

Control Panel Makin Ditinggalkan

Dalam upaya memodernisasi sistem, pembaruan Patch Tuesday Desember 2025 juga memindahkan pengaturan keyboard dan kursor teks dari Control Panel lama ke aplikasi Settings.

Pengguna kini dapat menemukan opsi untuk mengontrol penundaan pengulangan dan laju pengulangan karakter keyboard melalui menu Settings, Bluetooth & devices, Keyboard. Fitur Virtual Workspaces kini hadir untuk mempermudah pengelolaan fitur virtualisasi di Windows 11.

Copilot AI Makin Terintegrasi

Sektor kecerdasan buatan tetap menjadi prioritas Microsoft. Dalam rilis ini, terdapat penambahan fitur baru pada Taskbar, yakni opsi “Share with Copilot”. Fitur ini muncul pada thumbnail aplikasi di Taskbar dan memungkinkan pengguna untuk memulai percakapan dengan chatbot menggunakan Copilot Vision secara cepat.

Bagi pengguna PC kategori Copilot+, Microsoft memperkenalkan menu konteks baru untuk fitur “Click to Do”. Desain baru ini menyelaraskan tindakan seperti Copy, Save, Share, dan Open dalam satu baris di bagian atas, menyerupai tata letak menu konteks pada File Explorer.

Cara Update Windows 11 di PC

Berikut adalah panduan lengkap cara mengupdate Windows 11.

-Pertama klik tombol Start (logo Windows di taskbar),

-lalu pilih ikon Settings (Pengaturan),

-Di menu sebelah kiri paling bawah, klik Windows Update. Kemudian klik tombol biru bertuliskan Check for updates (Periksa pembaruan).

Jika update tersedia, Windows akan mengunduh dan menginstalnya secara otomatis. Jika diminta, klik Restart now untuk menyelesaikan instalasi. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

10/12/2025 19:58
Komdigi Targetkan 6 Garuda Spark Beroperasi pada 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan pemerintah akan mempercepat pengembangan jaringan pusat inovasi Garuda Spark sebagai mesin pencetak talenta dan wirausaha digital.

Adapun saat ini terdapat tiga Garuda Spark dan tahun depan ditargetkan menjadi enam, dengan rencana ekspansi hingga 20 lokasi pada 2029 agar lebih banyak generasi muda bisa mendapatkan pelatihan, peningkatan keterampilan (upskilling), dan alih keterampilan (reskilling) untuk mengisi pekerjaan baru di sektor digital.

Garuda Spark adalah jaringan innovation hub nasional yang dibangun Komdigi sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi bagi startup, talenta muda, serta pelaku industri untuk mengembangkan solusi teknologi digital.

Program ini dirancang sebagai platform “nationally coordinated, locally adapted, globally connected”, dikoordinasikan secara nasional, menyesuaikan potensi tiap daerah, dan membuka akses jejaring hingga level global.

Edwin menepis anggapan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) akan semata-mata memicu pengangguran. Menurutnya, ledakan solusi digital justru menuntut pemerintah dan pelaku industri aktif menciptakan lapangan kerja baru, antara lain melalui pelatihan terstruktur di berbagai titik Garuda Spark yang akan menyalurkan talenta ke posisi kerja dengan nilai tambah lebih tinggi.

Dia berharap pada tahun depan Indonesia dapat menambah 3 Garuda Spark sehingga total mencapai 6 Garuda Spark. Adapun dalam 5 tahun ke depan diharapkan dapat menyentuh 20 lokasi.

“Generasi muda kita kami latih, dan kami salurkan ke pos-pos pekerjaan yang lebih baik,” kata Edwin kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Dia untuk mencapai target ambisius tersebut perlu partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjadikan pusat-pusat inovasi tersebut sebagai simpul pelatihan dan penempatan kerja bagi anak muda.

Untuk periode 2025–2029, tambah Edwin, penguatan konektivitas, komputasi awan (cloud), komputasi (computing), dan keamanan siber sebagai fondasi utama pembangunan ekosistem digital. Lonjakan teknologi sejak pandemi Covid-19, kemunculan ChatGPT, pesatnya pengembangan AI, sensor, dan teknologi blockchain telah membuat data makin berharga, bahkan dapat disebut sebagai “mata uang” baru dalam perekonomian.

Saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional diperkirakan berada di kisaran 8 persen dan diproyeksikan terus meningkat seiring berkembangnya konten dan data yang dapat dikomersialisasi.

Edwin menilai peningkatan kompetensi digital masyarakat menjadi tantangan besar, sehingga pemerintah perlu menghidupkan kembali dan memperluas peran digital enterprise agar pelaku usaha dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk melalui regulasi yang lebih jelas untuk AI dan inovasi digital lainnya.

Edwin juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan transformasi digital melalui ketersediaan modal ventura, dana-dana antara, hingga sovereign wealth fund yang strategis untuk mempercepat digitalisasi ekonomi secara nasional.

Mengacu data Prasasti, dia menjelaskan bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sekitar 6,5, sementara sektor TIK memiliki ICOR sekitar 5,1 dan ekonomi digital sekitar 4,3, sehingga digitalisasi dinilai lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan dan efisiensi ekonomi.

Untuk diketahui, ICOR, atau Incremental Capital Output Ratio, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perekonomian dalam menggunakan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output (pertumbuhan).

Makin kecil angka ICOR, makin baik. Sebab, jumlah investasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi makin kecil.

Dengan ICOR 4,3 maka nilai investasi yang perlu digelontorkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% turun drastis dari 52% PDB atau sekitar Rp11.000 triliun menjadi hanya 32%-35% (atau sekitar Rp7.040 triliun-Rp7.700 triliun) PDB.

Karena itu, dia menegaskan Indonesia tidak bisa lagi menunda digitalisasi, dan persiapan talenta menuju teknologi baru harus dilakukan sejak sekarang agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penurunan ICOR dapat tercapai.

Sebelumnya, Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Burhanuddin Abdullah menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan digitalisasi guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Burhanuddin mengatakan dengan berfokus pada digital, maka ICOR Indonesia yang saat ini masih berkisar 6,6 dapat ditekan menjadi 4,3.

“Jadi kalau itu bisa dilakukan untuk keseluruhan sektor kita itu surplus mestinya,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Burhanuddin menambahkan saat ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah masih kekurangan dana sekitar 14% dari PDB. Pemerintah hanya mampu menyiapkan 38% dari PDB, sementara itu 14% sisanya diambil dari pinjaman atau dari modal asing.

Dengan berfokus pada digitalisasi, pemerintah tidak hanya berhasil menambal kebutuhan, juga dapat dapat mencatatkan surplus sekitar 3%-6% dari PDB.

Burhanuddin mengakui untuk meningkatkan ICOR dibutuhkan langkah yang kuat ini. Saat ini 17 sektor instansi dan lembaga pemerintah, baru sektor Teknologi dan Informasi saja yang memiliki ICOR kategori tinggi.

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ICOR adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur digital secara merata.

Pemerataan internet akan membuat masyarakat yang awalnya tidak tersentuh internet menjadi terlayani sehingga mereka dapat mengakses layanan digital termasuk berjualan secara online.

Dia memproyeksikan Indonesia akan berkontribusi mencapai US$360 miliar atau sekitar Rp5,87 kuadriliun (Kurs:Rp16.000) pada 2030, serta dominasi 40% dari nilai ekonomi digital ASEAN dengan melakukan pemerataan layanan internet.

“Peran utama dari pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Itu adalah hal yang mutlak, yang kami harapkan dari pemerintah terutama kalau kita bicara daerah-daerah di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebaran infrastruktur kita belum merata, kalau di Jakarta kita menikmati jaringan bagus,” kata Piter.

Sekadar informasi dalam membangun jaringan hingga ke pelosok negeri, pemerintah telah memiliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Melalui program Akses Internet hingga penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL), Bakti telah melayani ratusan titik intenet di daerah 3T.

10/12/2025 19:35
Anak di Bawah 16 Tahun Bakal Dibatasi Aksesnya ke Platform Berisiko Tinggi

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan platform digital dengan risiko tinggi ke depan hanya dapat diakses oleh anak usia 16 tahun ke atas.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Sejumlah negara juga mulai menerapkan pembatasan, salah satunya Australia yang sudah melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial.

Menurut Meutya, apabila nanti PP Tunas telah berlaku, platform dengan risiko tinggi hanya dapat diakses oleh anak berusia minimal 16 tahun.

“Itupun 16 ke 18 pendampingan orang tua, lalu dari 18 tahun ke atas baru betul-betul mandiri,” kata Meutya ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Untuk platform berisiko rendah, anak dapat membuat akun mulai usia 13 tahun, sedangkan anak di bawah 13 tahun harus didampingi orang tua.

“Tapi nanti implementasinya sedang kita siapkan untuk mudah-mudahan tahun depan sudah dapat kita lakukan,” tambahnya.

Terkait sanksi, Meutya menyampaikan bahwa akan ada sanksi administratif bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform media sosial, yang tidak patuh. Dia menyebut hukuman terberat berupa pemutusan akses.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan pengaturan detail mengenai sanksi tersebut akan dituangkan dalam peraturan menteri, yang saat ini sedang disiapkan.

“Saat ini prosesnya adalah kita lakukan uji petik di mana anak-anak di Jogja sedang kami lakukan survei, mereka kami berikan waktu untuk masuk ke PSE, PSE besar terutama, lalu mereka akan memberikan feedback,” katanya.

Dari proses tersebut, pemerintah akan menilai profil risiko platform. Meutya menegaskan penentuan profil risiko tidak dilakukan pemerintah sendiri, tetapi melibatkan berbagai pihak seperti pemerhati anak, Non-Governmental Organization (NGO), hingga anak-anak sebagai pengguna.

“Jadi anak-anaknya harus didengar karena aturan ini juga mengenai mereka,” ungkapnya.

10/12/2025 19:05
Proyek 2 Juta SST Telkom Diteken

Bisnis.com, JAKARTA – Lima investor asing bergabung dalam proyek Kerja Sama Operasi (KSO) PT Telkom untuk pembangunan 2 juta satuan sambungan telepon (SST) senilai US$3 miliar.

Penandatanganan kontrak KSO berlangsung di Jakarta pada Jumat, 20 Oktober 1995. Berita dan foto terkait penandatanganan proyek tersebut diulas pada halaman depan Harian Bisnis Indonesia edisi Sabtu, 21 Oktober 1995.

Kelima investor asing yang baru bergabung dalam proyek KSO SST Telkom yakni Marubeni, Nichimen, Itochu, Sumitomo, dan TM Communications. Mereka tergabung dengan tiga konsorsium yang sudah existing.

Total ada lima konsorsium dalam proyek tersebut, terdiri atas PT Pramindo Ikat Nusantara, PT Aria West International, PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia, PT Daya Mitra Malindo, dan PT Bukaka Singtel Internasional.

Adapun, Marubeni dan Nichimen (dari Jepang) bergabung dengan konsorsium Pramindo Ikat Nusantara; Itochu dan Sumitomo (Jepang) bergabung dengan PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI); sedangkan TM Communications (Hong Kong) dengan PT Daya Mitra Malindo.

Penjelasan terkait perincian konsorsium disampaikan masing-masing oleh Wapresdir PT Astratel Nusantara, Angky Tisnadisastra; Managing Director Daya Mitra Malindo, Benny S. Nasution; Eksekutif MGTI Damsiruddin Siregar; dan Eksekutif PT Aria West Internasional, M Arifin di sela-sela acara penandatanganan KSO antara Telkom dan lima konsorsium.

Dengan masuknya investor baru ini, menurut Angky, terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham pada masing-masing konsorsium tersebut. Semula, PT Astratel Nusantara menguasai 60% saham Pramindo Ikat, France Telecom 35%, dan sisanya dipegang PT Intertel Pratamamedia dan Primkopparpostel, Yayasan Prasetya Mulya.

“Marubeni dan Nichimen akan masuk dengan saham sebesar 8% dan 1%,” ujar Angky.

Sementara itu, salah satu eksekutif Marubeni mengungkap bahwa total investasi baru pada konsorsium itu senilai US$200 juta.

Sementara itu, konsorsium Daya Mitra Malindo meliputi PT Intidaya Sistelindomitra 28,5%, A Latief Corp 23,5%, AIG Insurance 9,5%, Malaysia Telekom Bhd 25%, sisanya dipegang TM Communications.

Konsorsium Daya Mitra Malindo yang menggarap proyek 237.000 SST di Kalimantan Tengah dengan nilai proyek US$250 juta.

Adapun komposisi saham pada PT MGTI meliputi Indosat 30%, Telstra (Australia) 20%, NTT (Jepang) 15%, Widya Duta Informindo 15%, PT KSS 10%, Kopnatel 5%, sisanya dipegang Itochu dan Sumitomo masing-masing 1,25%.

MGTI menyiapkan dana sedikitnya US$550 juta untuk membangun 400.000 sst di Jawa Tengah.

10/12/2025 18:14
ATSI Buka-bukaan Tantangan Wujudkan 100% Desa Terhubung Internet 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyoroti tantangan dalam mencapai target seluruh desa di Indonesia terkoneksi internet sepenuhnya pada tahun depan.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan jumlah desa di Indonesia terus bertambah setiap tahun akibat pemekaran wilayah. Kondisi ini membuat jumlah desa yang belum terlayani internet terus bergerak dinamis.

“Itu kan tiap tahun tambah. Sekarang 2.500 [desa belum terkoneksi]. Terus dinamis kan, desanya kan berubah-ubah,” kata Marwan ditemui usai konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Marwan menilai target 100% desa terkoneksi internet akan sulit tercapai karena angka kebutuhan layanan akan berubah lagi pada tahun berikutnya.

“Tambah lagi desanya. Ada yang tidak terkoneksi lagi. Kenapa? Pemekaran,” tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan layanan internet pada 2026. Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebut tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

“Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. Dia menekankan transformasi digital harus dilihat sebagai agenda nasional yang bergerak serempak. Komdigi bersama LPM UI mencatat skor transformasi digital nasional meningkat dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

Menurut Meutya, capaian ini menunjukkan fondasi digital Indonesia telah berkembang cukup baik meskipun keselarasan dan kebersamaan pelaksanaannya perlu ditingkatkan. Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling pesat, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal.

“Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Meutya juga menyampaikan sejumlah provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan mencatat lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. Capaian tersebut, ujarnya, merupakan hasil fokus pembangunan yang diberikan pada kawasan timur.

Upaya ini diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di wilayah timur Indonesia. Lebih jauh, Meutya menuturkan sejumlah kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, kondisi ini berarti Indonesia membutuhkan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

“Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

10/12/2025 18:00
Komdigi Tegaskan Perang Lawan Judi Online Berlanjut Tahun Depan, Makin Agresif

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan perang melawa judi online tidak akan berhenti dan akan masih berlanjut pada tahun depan.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar mengatakan kampanye melawan judi online akan terus berlanjut. Perang terhadap judi online merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga Komdigi tetap berkewajiban menjaga ruang digital dari praktik perjudian yang merugikan masyarakat.

Komdigi tidak memiliki target tertentu, namun dipastikan akan sigap melakukan pemberantasan.

“Kami berproses saja Preventif, jadi dilacak dahulu kemudian baru soal penegakan hukumnya kan,” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Diketahui, sejak 2017 hingga 11 November 2025, Komdigi menutup 7.390.258 konten judi online di berbagai platform, mayoritas berupa situs beralamat IP serta konten di layanan berbagi berkas dan media sosial.

Sementara itu, dalam periode khusus 20 Oktober–2 November 2025, Komdigi memblokir sekitar 2,46 juta situs dan konten judol, sebagai bagian dari operasi intensif bersama Satgas.

Komdigi tidak bekerja sendiri, bersama OJK dan PPATK telah memblokir sekitar 23.929 rekening yang diduga terkait judi online, termasuk rekening perbankan dan dompet digital yang menampung dana transaksi.

Satgas Pemberantasan Judi Online memfokuskan kerja pada pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening, dan pemutusan akses ke domain/hosting yang digunakan bandar, sebagai pelengkap pemblokiran situs oleh Komdigi.

Komdigi juga mencatat sebagian besar situs judi online yang ditangani menggunakan infrastruktur Cloudflare.

Dari 10.000 sampel situs judi online yang ditangani pada periode 1–2 November 2025, lebih dari 76% di antaranya menggunakan layanan Cloudflare, baik untuk menyamarkan alamat IP maupun mempercepat perpindahan domain guna menghindari pemblokiran konten.

Kemudian menanggapi kemungkinan lahirnya aturan tambahan untuk memperkuat pengawasan ruang digital selama periode 2025-2029, Alexander menegaskan belum dapat memberikan komentar detail.

Dia berharap adanya masukan masyarakat sebagai salah satu dasar penting dalam menyusun arah kebijakan ke depan.

10/12/2025 17:10
Strategi Komdigi Kejar Target Rerata Kecepatan Internet 100 Mbps pada 2029

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kecepatan internet rata-rata nasional menjadi 100 Mbps pada 2029.

Target tersebut melonjak signifikan dari angka saat ini yang masih berkisar di 47,2 Mbps.

Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan Indonesia tengah berupaya keras mengejar ketertinggalan infrastruktur digitalnya demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas teknologi.

“Kita mau secepatnya 2029 sudah mencapai rata-rata nasional itu di 100 Mbps,” ujarnya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta dikutip Rabu (10/12/2025).

Dia juga menuturkan, berdasarkan data terbaru, kecepatan mobile broadband Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN, dan berada di posisi ke-79 dari 104 negara di dunia.

Kondisi serupa terjadi pada sektor fixed broadband yang memiliki kecepatan unduh rata-rata 42,79 Mbps; menempatkan Indonesia kembali di peringkat ke-9 ASEAN dan peringkat 115 dari 156 negara menurut data Ookla.

Strategi utama untuk mencapai angka tersebut ialah dengan memperluas jangkauan infrastruktur fisik.

Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan cakupan serat optik (fiber optic) di tingkat kecamatan. Pemerintah menargetkan cakupan ini mencapai 90% pada tahun 2029, meningkat dari posisi 70,88% pada tahun 2024.

Namun, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri yang membuat cakupan 100% serat optik tidak mungkin dicapai secara efisien.

Untuk mengatasi hal ini, Ismail mengatakan 10% sisa wilayah yang sulit dijangkau kabel fisik akan dihubungkan melalui backbone alternatif, termasuk teknologi terestrial mobile dan satelit.

Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan inklusivitas konektivitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selain kecepatan internet, pemerintah juga fokus pada pengembangan ekosistem digital yang produktif. Salah satu inisiatif utamanya adalah pengembangan 38 “Giga City” selama periode perencanaan hingga tahun 2029.

Program ini bertujuan memastikan bahwa infrastruktur konektivitas yang dibangun tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan itu, kapasitas pusat data (data center) juga menjadi sorotan. Saat ini, kapasitas pusat data per kapita Indonesia masih sangat rendah di angka 0,74. Pemerintah menargetkan lonjakan kapasitas ini menjadi 6,87.

“(Angka) ini pun masih di bawah standar negara-negara maju. Tapi setidaknya kita harus melompat di sini untuk kebutuhan per kapita pusat data,” tambah Ismail dalam acara yang sama. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

10/12/2025 16:40
Ketua ATSI Blak-blakan Cakupan Internet Mandek karena Ongkos Gelar Mahal

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memaparkan cakupan jaringan internet di Indonesia mandek bertahun-tahun karena biaya penggelaran yang begitu tinggi.

Ketua ATSI Dian Siswarini, menjelaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia hanya mampu mencapai sekitar 90% cakupan jaringan, dan angka tersebut sulit bergerak lebih tinggi.

“Cakupan jaringan 90% memang susah menjadi 100%. Selama 30 tahun seluler hadir, kita masih berada di angka 90%. Yang 10% itu long tail biayanya sangat mahal,” ujarnya dalam acara Deklarasi Arah Digital oleh Komdigi pada Rabu (10/12/2025) di Jakarta.

Selain jaringan seluler secara umum, Dian juga menyoroti cakupan layanan 5G di Indonesia yang dinilai masih sangat terbatas baru mencapai sekitar 26% dan hanya tersedia di kota-kota besar. Bahkan, teknologi tersebut belum berjalan dengan spektrum ideal yang seharusnya.

“Cakupan 5G masih 26%, belum menyeluruh, dan hanya ada di kota-kota besar. Itu pun belum menggunakan spektrum 5G yang sebetulnya,” jelasnya.

Mandeknya perluasan jaringan juga dipicu oleh tantangan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Banyak area dinilai sulit dijangkau secara ekonomis, ketidakseimbangan antara kapasitas dan utilisasi. Selain itu, kebutuhan spektrum, kesiapan perangkat, serta ekosistem digital yang belum optimal turut memperparah kesenjangan digital.

Dian menyampaikan persoalan konektivitas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Peningkatan literasi digital juga menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara optimal.

Untuk memperkuat konektivitas nasional, ATSI memberikan sejumlah rekomendasi arah strategis industri ke depan. Fokus di masa mendatang menurutnya tidak hanya pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada kualitas dan pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE).

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi penguatan infrastruktur dan backbone, Modernisasi jaringan seluler dan broadband, peningkatan pengalaman pengguna (QoE), perluasan jangkauan dan inklusi digital dan pengembangan ekosistem digital dan layanan

Dalam paparannya, ATSI juga menunjukkan bahwa penetrasi internet nasional saat ini berada di angka 80,66%.

Sementara itu, tingkat adopsi digital mencapai 92% untuk tempat kerja yang sudah menggunakan alat berbasis AI, dan 80% masyarakat mengaku berinteraksi dengan teknologi AI setiap hari. (Nur Amalina)

10/12/2025 16:30
Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet pada tahun depan.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

“Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100.% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan yang tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026.

Dia menekankan transformasi digital perlu dilihat sebagai agenda nasional yang berjalan serempak.

Meutya menyebut skor transformasi digital nasional yang merupakan hasil kolaborasi Komdigi dan LPM UI bergerak dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Indonesia telah berkembang cukup baik dalam membangun fondasi digital dan terus bergerak maju, meskipun masih perlu meningkatkan keselarasan dan kebersamaan dalam pelaksanaannya.

Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling baik, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

Lompatan Signifikan Konektivitas di Wilayah Timur

Meutya juga mengungkapkan sejumlah provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan menunjukkan lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir.

Dia menjelaskan capaian tersebut terjadi karena pembangunan dalam dua tahun terakhir difokuskan pada wilayah timur. Upaya tersebut diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia.

Lebih jauh, Meutya menyebut berbagai kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, hal itu berarti Indonesia memerlukan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

“Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

10/12/2025 16:10
Pemulihan Internet di Aceh Capai 50%, Terkendala Pasokan Listrik

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pemulihan konektivitas di wilayah bencana Sumatra Utara dan Sumatra Barat hampir mencapai 100%. Sementara itu untuk Aceh masih berkisar 50%.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan konektivitas di Sumatra Barat saat ini sudah stabil di angka 98%, sementara di Sumatra Utara berada di kisaran 96%.

“Dan untuk Aceh, kita sekarang tengah fokus untuk terus meningkatkan, tadi saya disampaikan Telko sudah 50%, beberapa hari lalu kita masih 40%,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Meutya menilai pemulihan konektivitas memang sangat dinantikan masyarakat karena menjadi bagian penting dalam pemulihan pascabencana. Dia menambahkan, atas nama Komdigi, pihaknya turut mendoakan para korban dan keluarga korban, serta berharap pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin.

Di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, berbagai langkah pemulihan telah dijalankan secara terukur dan responsif, dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pelaku industri.

Dia juga menyampaikan Kepala Negara selalu menekankan pentingnya kerja bersama. Karena itu, masyarakat dan industri diharapkan turut mendukung proses pemulihan yang tengah berlangsung.

Meutya memastikan Komdigi bersama para operator terus melakukan percepatan pemulihan jaringan setiap hari. “Banyak pegawai-pegawai operator kita yang di daerah terdampak juga menjadi korban, namun di bagian tetap melakukan percepatan,” lanjutnya.

Tantangan Pemulihan Konektivitas di Wilayah Bencana

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengungkapkan pemulihan konektivitas di Aceh masih fluktuatif.

“Jadi kita pernah 54% lalu pernah juga 62% gitu ya. Dan target kita sebenernya 75% untuk bisa segera di masa tanggap darurat ini,” kata Nezar usai konferensi pers

Nezar mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN karena banyak BTS yang harus dinyalakan menggunakan genset akibat ketiadaan suplai listrik. BBM untuk genset juga menjadi faktor pendukung utama. “Nah karena itu kita koordinasi dengan Pertamina. Dan Alhamdulillah suplai kalau untuk BBM ini sudah makin membaik bisa diatasi. Tapi yang listrik, listrik kita masih up and down,” ungkapnya.

Nezar menjelaskan target pemulihan konektivitas mencapai 75% terlebih dahulu, setidaknya agar wilayah yang masih kritis dapat terlayani dan kebutuhan telekomunikasi untuk mendukung distribusi bantuan logistik dapat terpenuhi.

Dia menambahkan tim pemulihan jaringan bekerja selama 24 jam, melibatkan Balai Monitoring serta Satgas yang dibentuk bersama operator seluler untuk mempercepat pemulihan di lapangan. Pihaknya juga memantau kondisi bersama BNPB, pemerintah daerah, serta posko TNI dan Polri untuk menentukan area yang paling membutuhkan layanan sinyal.

Dia berharap pemulihan jaringan listrik dapat segera mencapai 100%. “Tapi kendalanya itu tadi. Karena suplai listrik itu belum normal gitu ya. Dan kita berharap bisa segera normal kembali,” ujarnya.

10/12/2025 15:48