Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Komdigi Sebut 7 Penyelenggara Telekomunikasi Berminat Ikut Seleksi Pita 1,4 GHz

    Komdigi Sebut 7 Penyelenggara Telekomunikasi Berminat Ikut Seleksi Pita 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut sudah ada tujuh penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berminat ikut andil dalam seleksi pita frekuensi 1,4 GHz.

    Adapun, spektrum 1,4 GHz adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi dan penyiaran. Frekuensi ini berada dalam rentang Ultra High Frequency (UHF).

    Koordinator Kebijakan Penyelenggara Infrastruktur Digital Komdigi Benny Elian amenyampaikan, dari 10 penyelenggara yang ada tujuh penyelenggara berminat ikut seleksi pita 1,4 GHz.

    “Nah, kita sudah melakukan penjaringan minat, lebih dari 10 dari penyelenggara, dan setidaknya 7 penyelenggara sekarang sudah menyatakan berminat. Jadi, kita akan beralih ke mekanisme seleksi,” kata Benny dalam agenda Morning Tech di Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Meski terdapat tujuh penyelenggara, Benny menuturkan bahwa masih ada kemungkinan terdapat penyelenggara yang berminat mengikuti seleksi ini.

    Apalagi, Benny mengakui bahwa masih ada penyelenggara yang belum memberikan pernyataan untuk ikut dalam proses seleksi spektrum 1,4 GHz.

    Lebih lanjut, terkait dengan siapa saja penyelenggara yang berminat ikut seleksi ini, Benny enggan menjawab lebih detail.

    “Untuk yang tujuh itu, saya tidak ingat jelas, tapi cuma yang pasti, beberapa selular ada, dan  sisanya itu penyelenggara FO itu yang saya hafal,” ujarnya. 

    Diketahui, Komdigi berencana mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA) atau layanan internet cepat tetap nirkabel. Komdigi menunggu masukan publik guna menyusun regulasi pemanfaatan seleksi tersebut. 

    BWA adalah teknologi khusus akses internet berkecepatan tinggi secara nirkabel (tanpa kabel) di area yang luas.

    Laporan Global Momentum and Economic Impact yang dikeluarkan oleh Plum untuk GSMA pada 2015 menyebutkan bahwa pita 1,4 GHz – 1,5 GHz telah digunakan di sejumlah negara Eropa dan Asia.

    Jepang menjadi salah satu negara yang telah memanfaatkan pita 1427-1518 MHz untuk internet sejak 2015. Sementara itu, di Eropa disebut terdapat 28 negara pada 2015, yang telah menggunakan pita frekuensi 1452-1492 MHz untuk internet, dengan konsultasi lelang di Prancis, Italia, dan Irlandia.

    Brasil menjadi negara perwakilan di Amerika Latin, sementara itu Asia Pasifik, India masih sebatas rencana untuk memanfaatkan spektrum tersebut.

    Pita 1,4 GHz menjadi pita tambahan bagi layanan internet seluler dengan cakupan luas, cocok untuk pedesaan dan dalam gedung.  Frekuensi tersebut juga dapat mengantarkan internet dengan baik karena penggunaannya masih minim.

    Bahkan, 1 dekade lalu memperkirakan potensi manfaat ekonomi global mencapai dalam memanfaatkan 1,4 GHz untuk FWA dapat mencapai US$50 miliar dari penggunaan 40 MHz (downlink), dengan tambahan 20% jika 40 MHz lagi tersedia 5 tahun kemudian.

  • Alibaba China Investasi Rp826 Triliun Kembangkan AI, Siap Saingi Eropa dan AS

    Alibaba China Investasi Rp826 Triliun Kembangkan AI, Siap Saingi Eropa dan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Alibaba mengumumkan rencana investasi US$53 miliar atau Rp826 triliun selama 3 tahun ke depan untuk membangun pusat data AI generasi baru, pengembangan chip khusus AI (Hanguang 900), dan komputasi awan canggih.

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi strategis perusahaan dari e-commerce ke teknologi AI dan komputasi awan. 

    Melansir Bloomberg pada Senin (24/2/2025), perusahaan internet yang didirikan oleh Jack Ma itu berencana untuk mengeluarkan lebih banyak dana untuk AI dan jaringan komputasi awan dibandingkan dekade terakhir. 

    Dalam blog resminya, Alibaba menyebut perusahaan mempunyai visi untuk menjadi mitra utama bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan AI di dunia nyata seiring dengan berkembangnya model-model dan kebutuhan daya komputasi yang semakin meningkat.

    Alibaba memperbaiki bisnisnya yang terpuruk akibat tindakan keras pemerintah yang dimulai pada tahun 2020, dengan memfokuskan kembali ambisinya pada e-commerce dan AI. 

    Pekan lalu, Chief Executive Officer Eddie Wu menyatakan bahwa Artificial General Intelligence, atau AGI, kini menjadi tujuan utamanya, mengikuti perlombaan yang sejauh ini dipimpin oleh perusahaan-perusahaan seperti OpenAI dan perusahaan-perusahaan besar AS mulai dari Microsoft Corp. hingga Alphabet Inc.

    Komitmen ini menandakan persaingan yang makin panas antara negara-negara berkembang dalam pengembangan kecerdasan buatan. 

    Prancis (Rp1.830 Triliun)

    Pada 10 Januari 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron dikabarkan akan mengumumkan rencana investasi jumbo swasta senilai US$112,5 miliar atau Rp1.830 triliun untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI).    

    Pendanaan tersebut mencakup rencana perusahaan investasi Kanada Brookfield untuk menginvestasikan US$20,61 miliar dalam proyek AI di Prancis dan pendanaan dari Uni Emirat Arab yang dapat mencapai US$51,52 miliar pada tahun-tahun mendatang. 

    Reuters melaporkan Istana Elysee mengatakan investasi UEA akan mencakup pembiayaan untuk pusat data 1 gigawatt. Surat kabar La Tribune de Dimanche melaporkan bahwa sebagian besar investasi Brookfield akan digunakan untuk pusat data. 

    Masayoshi Son (Rp1.600 Triliun)

    Sementara itu di penghujung 2024, Pendiri dan CEO dari SoftBank Group Corp. Masayoshi Son berencana untuk mengembangkan cip semikonduktor untuk kecerdasan buatan (AI) dan akan. berinvestasi US$100 miliar di Amerika Serikat selama 4 tahun mendatang. 

    Kepastian investasi ini diumumkan saat Son melakukan pertemuan dengan presiden terpilih AS Donald Trump di Mar-a-Lago pada pekan lalu.  

    Son berinvestasi di Amerika dinilai jauh lebih ambisius dan strategis. Menurut beberapa sumber yang mengetahui rencananya, Son tengah fokus pada pengembangan cip semikonduktor untuk kecerdasan buatan, dengan tujuan besar membangun cip AI yang dapat bersaing dengan Nvidia.

  • RT/RW Net Ilegal vs Internet Surge (WIFI), Siapa Lebih Murah dan Cepat?

    RT/RW Net Ilegal vs Internet Surge (WIFI), Siapa Lebih Murah dan Cepat?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (Surge) akan menyediakan layanan internet 100 mbps seharga Rp100.000 melalui teknologi Fixed Wireless Acces (FWA) atau jaringan internet tetap nirkabel. Harga layanan yang ditawarkan lebih murah dibandingkan layanan internet yang dijual oleh reseler tak berizin atau yang biasa dikenal RT/RW Net Ilegal.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis pada 2024, Ketua Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan pelaku RT/RW Net ilegal menjual kembali layanan internet yang mereka beli tanpa izin ISP seharga Rp100.000 – Rp199.000 untuk kecepatan di bawah 20 Mbps.

    Praktik ini banyak tersebar di Pulau Jawa. Komdigi telah melakukan pemburuan dan melibatkan kepolisian dalam pemberantasan praktik ini.

    Sementara itu, Surge mengumumkan kehadiran paket internet seharga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps, yang berarti internet tersebut dapat lebih cepat dan murah. Keberadaan internet cepat yang murah ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet rumah di Indonesia. 

    Adapun jika dibandingkan dengan layanan internet rumah ISP lainya, harga yang ditawarkan Surge juga masih jauh lebih murah untuk kecepatan 100 Mbps.

    Tangkapan layar poster penawaran Starlite, layanan internet murah dan cepat milik Surge (WiFI)Perbesar

    Bisnis coba mengonfirmasi kepada Surge mengenai potensi berbagi layanan sesama pengguna dari layanan yang mereka hadirkan, hingga berita ini diturunkan Surga tidak menjawab.

    Surge menjelaskan dalam keterangan resminya, layanan tersebut merupakan pembagian dari kapasitas HUB di Stasiun Cirebon sebesar 200 GB. Dari jumlah tersebut, 100 GB dimanfaatkan untuk penyediaan internet murah untuk masyarakat sekitar.

    Berikut perbandingkan harga internet 100 Mbps penyedia layanan internet rumah lainnya Februari (2025):

    1.Biznet Home  

    – Internet Only: Rp375.000/bulan  

    – Internet + IPTV: Rp575.000/bulan (termasuk 200+ channel).  

    2.IndiHome (Telkom)  

    – Paket 1P (Internet Saja): Rp425.000/bulan  

    – Paket 3P (Internet + TV + Telepon): Rp485.000/bulan (termasuk UseeTV)  

    – Promo: Gratis biaya instalasi untuk pemasangan baru.  

    3. MyRepublic

    – Paket Nova: Rp482.000/bulan  

      – Termasuk router eksklusif dan 76 channel TV.  

    – Promo Tokopedia: Rp390.000/bulan (khusus periode Februari 2025).  

    4. Oxygen Stream

    – Paket 100 Mbps: Rp576.000/bulan  

      – Unlimited quota, gratis instalasi, dan modem Wi-Fi.  

    5. XL Satu

    – Paket Biz (Unlimited): Rp419.000/bulan  

    – Paket Family (200 Mbps): Rp399.000/bulan (kecepatan lebih tinggi).  

    Dengan daftar tersebut sejauh ini Biznet dan MyRepublic masih menjadi yang termurah untuk internet dengan kecepatan 100 Mbps. Sementara itu, Oxygen Stream menjadi yang termahal dengan Rp576.000. Adapun jika paket Surge 100 Mbps telah keluar, maka itu akan menjadi paket yang termurah.

    Sementara itu, IndiHome dan Biznet menyediakan benefit tambahan berupa layanan TV. XL Satu menawarkan kuota tambahan untuk ponsel.  Harga di atas belum termasuk PPN 11% dan ketersediaan jaringan bervariasi tergantung wilayah. 

  • Elon Musk Minta Pegawai Federal Tanpa Pencapaian Baru untuk Mengundurkan Diri

    Elon Musk Minta Pegawai Federal Tanpa Pencapaian Baru untuk Mengundurkan Diri

    Bisnis.com, JAKARTA — Elon Musk menyampaikan bahwa pegawai federal diberi waktu 48 jam untuk menjelaskan pencapaian terbaru mereka atau menghadapi konsekuensi pengunduran diri. 

    Melansir dari The Verge, Senin (24/2/2025) Musk menyatakan bahwa para pegawai federal akan menerima email yang meminta mereka untuk memberikan ringkasan pekerjaan yang telah mereka lakukan dalam minggu terakhir. 

    Tanggapan tersebut harus dikirimkan paling lambat pada Senin malam, dengan waktu tenggat pukul 11:59 malam ET.

    Menurut laporan dari New York Times, email yang dikirim oleh Kantor Manajemen Personalia ini ditujukan kepada berbagai lembaga pemerintahan, termasuk FBI dan Departemen Luar Negeri. 

    Namun, pesan tersebut tidak mencantumkan detail yang sama dengan yang disampaikan Musk dalam cuitannya, yang menyatakan bahwa kegagalan untuk merespons email akan dianggap sebagai pengunduran diri. 

    Sam Bagenstos, seorang profesor hukum Universitas Michigan, menyatakan bahwa klaim Musk tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat memicu pelanggaran hukum federal. 

    Sementara itu, Hakeem Jeffries, Pemimpin Minoritas DPR, menilai tindakan Musk sebagai langkah yang menciptakan trauma bagi pegawai federal dan keluarga mereka, dengan menegaskan bahwa Musk tidak memiliki kewenangan untuk membuat tuntutan tersebut.

    Langkah Musk ini seolah mencerminkan pendekatannya yang serupa ketika mengambil alih Twitter, di mana dirinya meminta para insinyur untuk memeriksa kode dan mengancam untuk menganggap ketidakresponan sebagai pengunduran diri. 

    Dalam serangkaian tweet pada akhir pekan, Musk mengklaim tanpa bukti bahwa ia akan menghapus penipuan serta pegawai yang tidak produktif dari pemerintah. 

    Meski demikian, para pemimpin departemen, seperti FBI dan Departemen Luar Negeri, dilaporkan telah memberi arahan kepada pegawai untuk menunggu instruksi lebih lanjut. 

    Beberapa badan, seperti Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur, meminta staf untuk mengikuti instruksi tersebut dengan ketat. 

    Serikat pekerja, seperti Federasi Pegawai Pemerintah Amerika dan Serikat Pegawai Perbendaharaan Nasional, menyarankan anggotanya untuk tidak menanggapi email tersebut, baik sekarang maupun nanti.

  • Trump Ancam Terapkan Tarif bagi Negara yang Berani Pajaki Meta

    Trump Ancam Terapkan Tarif bagi Negara yang Berani Pajaki Meta

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerbitkan memorandum  yang mengusulkan pemberlakuan tarif impor terhadap negara-negara yang memberlakukan pajak pada perusahaan teknologi besar seperti Google, Netflix dan lain sebagainya.

    Memorandum tersebut menyebutkan bahwa pajak layanan digital (DST) diperkenalkan untuk mengalihkan keuntungan dari pendapatan yang dihasilkan perusahaan teknologi di satu negara untuk diklaim di negara lain.

    Dalam memorandum, Trump menegaskan AS tidak akan membiarkan perusahaan dan pekerja Amerika serta kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS dikompromikan oleh kebijakan sepihak dan anti-persaingan dari pemerintah asing.

    Memo tersebut juga meminta Kantor Perwakilan Dagang AS atau US Trade Representative (USTR) untuk mengusulkan tindakan pembalasan, termasuk tarif, terhadap negara-negara yang mengenakan pajak digital atau digital services tax (DST) pada perusahaan teknologi AS seperti Alphabet Inc. dan Meta Platforms Inc.

    Gedung Putih berusaha untuk menghalangi pemerintah asing mengumpulkan pendapatan pajak dari perusahaan teknologi AS yang beroperasi di luar negeri, menurut lembar fakta tentang rencana kebijakan tersebut.

    “Bisnis Amerika tidak akan lagi menopang ekonomi asing yang gagal melalui denda dan pajak pemerasan,” kata Trump, dilansir dari Register, Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, penentangan Trump terhadap DST bukan hal baru. Pemerintahan Biden sebelumnya juga menganggap pajak ini tidak proporsional terhadap bisnis AS dan pernah mengancam tarif 25%. Beberapa negara seperti Inggris, Eropa, dan India akhirnya mencabut pajak tersebut.

    Tujuan akhir administrasi Trump adalah pengenakan pajak Big Tech hanya boleh dilakukan oleh AS—negara yang sendiri kesulitan memungut pajak dari perusahaan teknologinya akibat skema penghematan pajak yang dirancang OECD.

    Diketahui, Netflix sering menjadi contoh kasus kebutuhan pajak ini, karena banyak pelanggan globalnya membayar langganan melalui entitas di Belanda.

    Pemerintah berbagai negara berargumen bahwa praktik ini tidak tepat karena Netflix menjual layanan ke warga mereka yang mengonsumsi konten di wilayah yurisdiksi mereka, sehingga seharusnya dikenakan pajak seperti aktivitas ekonomi lokal.

    Alasan lain penerapan DST adalah skema pajak Netflix di Belanda dan struktur serupa yang digunakan perusahaan teknologi lain dianggap sebagai upaya legal namun sinis untuk menekan tagihan pajak jauh di bawah tingkat yang dibayar perusahaan lokal.

    Sementara itu, Bloomberg melaporkan pemerintahan Trump juga akan meninjau apakah ada praktik di Uni Eropa atau Inggris yang memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan AS untuk mengembangkan produk yang melemahkan kebebasan berpendapat.

    Baik Trump maupun Wakil Presiden JD Vance mengkritik sekutu-sekutu Eropa atas peraturan yang mereka anggap menekan suara-suara konservatif.

    Memo tersebut tidak menetapkan batas waktu pemberlakuan tarif terhadap negara-negara yang telah menyetujui pajak layanan digital.

    Langkah ini mengatasi masalah yang telah lama menjadi kekhawatiran Trump, sejak pertama kali menjabat di Gedung Putih.

  • Merger XL – Smartfren: Yang Dipertaruhkan dari Rencana Penarikan Frekuensi

    Merger XL – Smartfren: Yang Dipertaruhkan dari Rencana Penarikan Frekuensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menarik sebagian pita frekuensi perusahaan hasil merger PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) dinilai akan berdampak pada perusahaan hasil merger. Salah satunya dari sisi pelayanan. 

    Laporan Opensignal Desember 2024 menyebutkan bahwa rerata kecepatan unduh XL Axiata sebesar 25 Mbps, dan unggah 9,5 Mbps. Sementara itu Smartfren, rerata unduh sebesar 14,9 Mbps, dan unggah 2 Desember. Gabungan kedua perusahaan akan melahirkan kekuatan baru, yang berjalan optimal jika spektrum tidak dikembalikan. 

  • Starlink Gagal Mengontrol Penggunaan Bersama, RT/RW Net Ilegal Menjamur

    Starlink Gagal Mengontrol Penggunaan Bersama, RT/RW Net Ilegal Menjamur

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyesali ketidakmampuan layanan satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, yang tidak mampu mengontrol penggunaan secara bersamaan di masyarakat Indonesia, yang kemudian berdampak pada lahirnya praktik jual kembali jasa internet secara ilegal atau RT/RW Net Ilegal

    Sekjen Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan Starlink turut mendorong penetrasi internet di Indonesia. Sayangnya, Starlink belum berhasil dalam mengontrol penggunaan secara berbagi atau sharing, yang kemudian dikomersialisasi oleh penyelenggara internet ilegal (RT/RW net ilegal). 

    “Jadi mereka masih melakukan sharing terhadap satu koneksinya, satu equipment kemudian dibagi dengan beberapa, tetapi dikomersialisasikan. Kalau tidak dikomersialisasikan sebenarnya tidak menjadi satu hal yang masalah, bahkan itu membantu benar-benar membuka mata masyarakat-masyarakat di daerah-daerah tertinggal,” kata Zulfadly kepada Bisnis, dikutip Senin (24/2/2025).

    APJII mengaku hingga saat ini belum pernah diperlihatkan bagaimana cara Elon Musk mengatur layanan internetnya agar tidak disharing. Pun dengan cara Starlink memblokir penyalahgunaan jual kembali internet Starlink tanpa izin.

    APJII juga mengkhawatirkan mengenai model terbaru Starlink, yang ke depan memungkinkan internet langsung disuntikan dari satelit ke smartphone tanpa perantara. Terobosan tersebut menurutnya akan berdampak pada keberlanjutan  ekosistem internet Indonesia. 

    “Ini menurut kami akan merusak seluruh ekosistem yang ada, seluruh ekosistem internet yang ada gitu,” kata Zulfadly. 

    Berdasarkan pengamatannya, saat ini kecepatan internet Starlink tak jauh berbeda dengan ketika diperkenalkan pada Mei 2024. 

    “Prinsipnya hampir di semua koneksi satelit itu masih terganggu dengan seperti noise pada hujan gitu ya. Jadi hujan yang deras pasti akan menurunkan kualitas. Itu sudah umum terjadi di hampir semua perangkat satelit,” kata Zul. 

    Diketahui, Starlink, layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk, memulai operasinya di Indonesia pada Mei 2024 setelah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia layanan internet untuk konsumen ritel. 

    Peluncuran ini dilakukan oleh Elon Musk bersama Presiden Joko Widodo di Bali, bertepatan dengan World Water Forum ke-10 pada 19 Mei 2024. 

    Pada awal kehadirannya, Starlink hanya menggelontorkan investasi sebesar Rp30 miliar  di Indonesia, yang belum terungkap secara jelas pemanfaatannya.

    Sementara itu, berdasarkan laporan awal pasca-peluncuran pada Mei 2024, dikabarkan sekitar 15.000 warga Indonesia menyatakan minat untuk menggunakan layanan Starlink. 

    Secara global, Starlink melayani 4 juta pelanggan pada September 2024, setelah sebelumnya 3 juta pada Mei 2024, menunjukkan pertumbuhan sekitar 1 juta pelanggan dalam 4 bulan.

  • China akan Buat Teleskop Luar Angkasa Baru, Bakal Kalahkan Teleskop Antariksa James Webb?

    China akan Buat Teleskop Luar Angkasa Baru, Bakal Kalahkan Teleskop Antariksa James Webb?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan antariksa China tengah membangun teleskop antariksa baru yang akan menyaingi observatorium papan atas saat ini.

    Dilansir dari livescience, dikenal sebagai Teleskop Stasiun Antariksa Tiongkok (CSST), teleskop ini tidak hanya akan sekuat Teleskop Antariksa James Webb (JWST) yang canggih, tetapi juga akan sepenuhnya dapat diperbaiki dan ditingkatkan dari luar angkasa.

    CSST akan bergabung dengan generasi teleskop pengubah permainan berikutnya. Teleskop ini meliputi teleskop antariksa Euclid, yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa pada bulan Juli 2023.

    Teleskop Antariksa Nancy Grace Roman milik NASA, yang sedang dalam persiapan peluncuran terakhir; dan Observatorium Vera C. Rubin, instalasi berbasis darat besar yang cahaya pertamanya diharapkan akan muncul musim panas ini.

    Observatorium besar ini memiliki berbagai target pengamatan. Namun, salah satu misi utamanya adalah melakukan survei alam semesta yang dalam untuk mencoba memecahkan sejumlah misteri kosmologi. Kini, bergabung dengan trio ini adalah observatorium kosmologi kelas dunia lainnya.

    Dalam bahasa Mandarin, teleskop tersebut dikenal sebagai Xuntian, yang berarti “mengawasi langit,” yang sangat tepat mengingat misi yang dimaksudkannya. Ilmuwan proyek tersebut membagikan detail baru tentang misi tersebut dalam sebuah makalah yang diunggah ke basis data pracetak arXiv pada tanggal 25 Januari.

    Dijadwalkan untuk diluncurkan paling cepat pada tahun 2026, teleskop tersebut akan memiliki cermin utama dengan diameter 6,6 kaki (2 meter). Meskipun itu sedikit lebih kecil dari lebar cermin Teleskop Luar Angkasa Hubble, optik canggih CSST akan memberinya bidang pandang setidaknya 300 kali lebih besar dari Hubble. Pengamatannya akan mencakup spektrum cahaya dari ultraviolet dekat hingga inframerah dekat.

    Mengejar misteri kosmik
    Dengan kemampuan tersebut, CSST akan melakukan sejumlah pengujian dan pengukuran penting. Salah satu misi utamanya adalah mengukur sesuatu yang disebut pelensaan gravitasi lemah. Cahaya dari galaksi-galaksi yang jauh sedikit tertekuk dalam perjalanannya menuju kita karena kelengkungan ruang yang relatif kecil dari semua galaksi yang ada di antaranya.

    Dengan memetakan ratusan ribu galaksi dan mencari distorsi halus dalam bentuknya, para astronom berharap dapat membangun peta distribusi materi yang sangat indah di alam semesta. Peta-peta ini dapat memberi para ilmuwan petunjuk tentang sifat misterius materi gelap, yang menyusun sebagian besar materi di alam semesta tetapi tidak berinteraksi dengan cahaya dan karenanya tidak dapat dilihat secara langsung.

    Pada skala yang lebih besar, CSST akan mempelajari statistik ruang hampa dan gugusan. Ruang hampa adalah wilayah kosong yang luas di antara galaksi-galaksi, dan gugusan adalah pengelompokan galaksi yang padat. Sifat ruang hampa dan gugusan — seberapa besar keduanya, seberapa jauh jaraknya satu sama lain, dan sebagainya — bergantung pada sifat energi gelap, zat misterius yang tampaknya mempercepat perluasan alam semesta.

    Sebagai pelengkap, CSST akan mencari supernova dan mengukur sesuatu yang disebut osilasi akustik barion. Supernova memberikan pengukuran tetap untuk galaksi-galaksi yang jauh, dan osilasi akustik barion adalah sisa-sisa dari saat alam semesta masih berupa plasma, miliaran tahun yang lalu. Keduanya merupakan alat penting untuk memahami evolusi kosmos.

    CSST akan melengkapi instrumen tingkat atas lainnya, sehingga menyediakan akses ke berbagai wilayah alam semesta dan jarak yang berbeda. Harapannya adalah keempat teleskop kelas dunia akan mengoordinasikan upaya mereka.

    Namun, CSST memiliki satu trik lagi. Ada alasan mengapa namanya mengandung kata “stasiun”: Setelah diluncurkan, ia akan berbagi orbit dengan stasiun luar angkasa Tiangong milik Tiongkok. Mereka tidak akan selalu terbang berdampingan, tetapi orbit mereka akan membuat mereka berdekatan secara berkala.

    Pengaturan ini memudahkan badan antariksa Tiongkok untuk memperbaiki teleskop, menukar modul instrumen, dan bahkan melakukan pemutakhiran  kemampuan yang tidak dimiliki teleskop berbasis antariksa lainnya. Jadi, meskipun instrumen lain tersebut akan memiliki masa pakai yang terbatas, CSST dapat terus menyediakan data kosmologi yang andal dan berguna selama beberapa dekade mendatang.

  • Starlink jadi Alat AS Tekan Ukraina dalam Perjanjian Mineral, Ancam Putus Akses

    Starlink jadi Alat AS Tekan Ukraina dalam Perjanjian Mineral, Ancam Putus Akses

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) mengancam menutup akses sistem internet satelit milik Elon Musk, Starlink, di Ukraina jika kesepakatan mengenai mineral penting tidak tercapai.

    Reuters melaporkan, tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut menyampaikan bahwa negosiator AS yang mendesak Kyiv untuk mengakses mineral penting Ukraina telah mengumumkan kemungkinan pemotongan akses Ukraina ke Starlink.

    “Akses berkelanjutan Ukraina ke Starlink milik SpaceX diangkat dalam diskusi antara pejabat AS dan Ukraina setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal awal dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent,” kata sumber tersebut, melansir Reuters, Minggu (23/2/2025).

    Sebagai informasi, Starlink menyediakan konektivitas internet bagi Ukraina di tengah perang yang sedang berlangsung. 

    Masalah tersebut kembali muncul selama pertemuan antara utusan khusus AS untuk Ukraina Keith Kellogg dan Zelenskiy pada Kamis (20/2/2025) waktu setempat.

    Selama pertemuan tersebut, AS menyebut bahwa pihaknya akan menghentikan layanan Starlink dalam waktu dekat jika tidak mencapai kesepakatan mineral penting jika tidak mencapai kesepakatan mengenai mineral penting. 

    Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya itu, kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak bagi Starlink, mengingat sistem internet satelit milik Elon Musk.

    “Ukraina menggunakan Starlink. Kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak,” ujar sumber tersebut.

    Usai Reuters mengunggah beritanya, Musk melalui unggahannya pada platform media sosial X menyebut bahwa artikel tersebut salah dan menyebut Reuters berbohong. Namun saat dihubungi oleh Reuters, Musk tidak segera menanggapi.

    Sementara itu, Zelensky telah menolak tuntutan pemerintahan Presiden Donald Trump sebesar $500 miliar dalam bentuk kekayaan mineral dari Ukraina untuk membayar kembali Washington atas bantuan selama perang, dengan mengatakan AS tidak menawarkan jaminan keamanan khusus.

    Pada Jumat (21/2/2025), Zelensky mengatakan bahwa tim AS dan Ukraina sedang menggodok kesepakatan dan Trump mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan kesepakatan akan segera ditandatangani.

    Adapun, Musk segera mengirimkan ribuan terminal Starlink ke Ukraina untuk menggantikan layanan komunikasi yang dihancurkan Rusia setelah invasinya pada Februari 2022. 

    Musk yang saat itu dipuji sebagai pahlawan di Ukraina, kemudian membatasi akses setidaknya satu kali pada musim gugur 2022 karena dia menjadi lebih kritis terhadap penanganan perang oleh Kyiv.

  • Seleksi Pita 1,4 GHz untuk FWA 5G, Terobosan Atasi Ketertinggalan Digital RI?

    Seleksi Pita 1,4 GHz untuk FWA 5G, Terobosan Atasi Ketertinggalan Digital RI?

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai kebijakan pemerintah mengalokasikan pita frekuensi 1,4 GHz untuk teknologi Fixed Wireless Access (FWA) 5G merupakan langkah tepat untuk mengejar ketertinggalan Indonesia. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

    Menurut laporan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) penetrasi broadband tetap Indonesia sekitar 15-20%, tertinggal dari Vietnam (43%) dan Thailand (38%). Indonesia butuh terobosan untuk meningkatkan penetrasi internet tetap.

    Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot menyebut langkah ini bisa menjadi solusi hemat biaya untuk meningkatkan penetrasi broadband tetap yang masih di bawah 20% sekaligus memacu produktivitas generasi muda. Namun, dia mengingatkan pemerintah agar tak abai pada kualitas layanan, kesehatan industri, dan beban biaya regulasi yang masih menghambat operator. 

    “Pilihan teknologi Fixed Wireless Access (FWA) mungkin pilihan yang tepat dan timely. Karena penggelarannya jauh lebih hemat biaya dan lebih cepat, dibandingkan dengan menggelar fiber optik,” kata Sigit kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    Sigit menambahkan pilihan pita frekuensi 1.4 GHz yang merupakan salah satu pita 5G, diharapkan bisa menjadi terobosan atas kelambanan penggelaran 5G di Indonesia, yang makin hari makin tertinggal dari negara lain.

    Kelambanan ini jika tidak segera dicari solusi, bisa berdampak hilangnya kesempatan generasi muda yang lebih butuh digital dan broadband berkualitas untuk bisa lebih produktif dan berinovasi.

    Logo 5GPerbesar

    Dari sisi biaya pemenang seleksi, pilihan pemberian izin frekuensi yang bersifat regional bukan nasional, diharapkan dapat menjadi jalan mengurangi beban biaya regulasi frekuensi yang selama ini menjadi salah satu faktor penting tidak sehatnya industri telekomunikasi.

    Sigit mengatakan meski demikian, untuk memastikan agar langkah ini memberikan manfaat besar bagi Indonesia, pemerintah perlu menjamin komitmen layanan secara kualitas kecepatan broadband dan cakupan layanan, dengan mengkombinasikan antara daerah yang menguntungkan dengan daerah yang mungkin lebih menantang.

    “Jangan sampai yang terbangun hanya di tempat-tempat yang menguntungkan saja.  Kedua, perlu mempertimbangkan kelayakan dan kemampuan pemenang lelang untuk mewujudkan target tersebut. Jangan sampai tujuan penting dan strategis secara nasional untuk terhambat oleh misalnya kondisi sebuah perusahaan,” kata Sigit.

    Sigit juga mengusulkan agar pemenangnya secara nasional bisa lebih dari satu. Meskipun ada juga contoh negara yang penggelaran 5G hanya dengan satu entitas, namun perlu dukungan dan regulasi yang ketat.

    Terakhirnya, pemerintah perlu juga mengantisipasi dampak seleksi buat kesehatan industri telekomunikasi secara umum dan juga iklim persaingan usaha. Perlu dipastikan tidak makin memperburuk kesehatan industri dan juga melanggar aturan-aturan persaingan usaha, setelah lelang digelar.