Category: Bisnis.com Tekno

Prancis Kembangkan Jet Tempur Rafale F5 dengan Kemampuan Nuklir Hipersonik ASN4G

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prancis Emmanuel Macron berencana menempelkan rudal jelajah nuklir hipersonik canggih pada jet tempur Rafale generasi terbaru. Langkah tersebut diambil untuk memperkuat pencegahan nuklir.

Rencana ini muncul ketika negara-negara Eropa berupaya memperkuat kemampuan pencegahan nuklir mereka – di tengah ketidakpastian mengenai peran yang akan diambil Amerika Serikat pada masa mendatang.

“Pada 2035, Luxeuli akan menjadi pangkalan pertama yang menampun versi berikutnya dari Rafale dan rudal nuklir hipersoniknya,” tulis Macron dalam akun X, dikutip, Jumat (21/5/2025).

Perang yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia telah menyebabkan banyak kecemasan di Eropa, dan beberapa negara Barat berupaya meningkatkan kemampuan pertahanan mereka.

Jet tempur Rafale F5, yang saat ini dalam tahap pengembangan, juga akan menjadi jet tempur Prancis pertama yang memiliki opsi tipe ‘loyal wingman’. Ini sejalan dengan kemajuan dalam konektivitas, peperangan elektronik, dan superioritas informasi yang akan dimilikinya.

Rafale adalah jet tempur multi-peran yang dapat memenuhi tugas mulai dari misi pertahanan udara, tugas pencegahan nuklir, proyeksi kekuatan dan pengerahan untuk misi eksternal, misi serangan mendalam, dukungan udara untuk pasukan darat, dan misi pengintaian.

Jet ini hadir dalam versi kursi tunggal dan kursi ganda yang dapat digunakan oleh Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

Varian Rafale yang saat ini digunakan oleh pasukan Prancis memiliki kecepatan tertinggi 863 mil per jam (750 knot), dan memiliki berat lepas landas maksimum 54.000 lbs (24,5 ton).

Macron telah mengumumkan bahwa negara itu akan menghabiskan sekitar US$1,6 miliar atau Rp26,38 triliun untuk memodernisasi pangkalan udara Luxeuil, sehingga memungkinkannya menyimpan teknologi rudal nuklir terbaru.

À l’horizon de 2035, Luxeuil sera la première base à accueillir la prochaine version du Rafale et son missile nucléaire hypersonique.

Luxeuil poursuivra sa longue histoire au service de notre dissuasion, cœur de notre défense. pic.twitter.com/0s1YPctfPe

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2025

Rencananya adalah mengubah pangkalan tersebut menjadi salah satu yang paling canggih untuk memperkuat pencegahan nuklir Prancis.

Pangkalan udara tersebut akan menampung dua skadron jet tempur Rafale F5 canggih – total 40 pesawat.

Rudal nuklir hipersonik ASN4G

Rudal nuklir hipersonik ASN4G juga saat ini dalam tahap pengembangan. Mereka sedang dibuat oleh MBDA dengan dukungan dari ONERA.

ASN4G adalah rudal hipersonik nuklir udara ke permukaan generasi keempat yang akan menawarkan peningkatan siluman dan kemampuan manuver.

Menurut pengembang, rudal tersebut diperkirakan akan terbang dengan kecepatan Mach 7, menggunakan mesin ramjet, untuk menembus sistem pertahanan udara.

Prancis juga memperkirakan bahwa rudal nuklir hipersonik akan memiliki jangkauan yang diperpanjang – lebih dari 621 mil (1.000 kilometer.)

Ini pada akhirnya akan digunakan untuk menggantikan rudal ASMPA yang saat ini digunakan oleh pasukan pertahanan Prancis. ASMPA adalah rudal supersonik yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Jangkauannya 372 mil (600 km), dan saat ini Prancis memiliki 54 rudal ini.

Setelah rudal nuklir hipersonik ASN4G generasi baru diinduksi, pasukan pertahanan akan menghapus ASMPA secara bertahap.

Penambahan rudal nuklir hipersonik jarak jauh, yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2030-an, akan sangat meningkatkan pencegahan nuklir Prancis. Ini juga akan membantu negara-negara Eropa yang berupaya memperkuat pertahanan mereka dengan bantuan dari Paris.

21/03/2025 10:22
Bias Informasi di Tengah Bayang-bayang Kolonialisme AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan kecerdasan buatan (AI) yang pesat tanpa diiringi langkah untuk menuju kedaulatan dikhawatirkan beragam ancaman bagi Indonesia, termasuk salah satunya bias informasi.

Dalam konferensi kecerdasan buatan global Nvidia GTC 2025, Kamis (20/3/2025), Presiden Direktur dan CEO PT Indosat Tbk. (ISAT) Vikram Sinha menegaskan pentingnya Indonesia membangun kapabilitas kecerdasan buatan (AI) yang berdaulat.

Vikram menyampaikan tanpa kedaulatan teknologi, Indonesia berisiko mengalami bentuk baru kolonialisme atau penjajahan digital, di mana informasi dihasilkan berisiko meleset dari sosial dan budaya Indonesia.

“Kita menghadapi risiko besar di mana semua aktivitas, bahasa, dan budaya kita diproses oleh mesin AI yang tidak memahami Indonesia. Hal ini dapat membawa kita ke arah yang berbeda, sebuah bentuk kolonialisme digital yang harus kita hindari,” ujar Vikram.

Dia menuturkan kolonialisme digital bukan sekadar teori, melainkan realitas yang makin nyata. Dalam ekosistem teknologi global, negara-negara yang tidak memiliki kendali atas AI akan menjadi konsumen pasif yang bergantung pada teknologi dari luar.

AI yang tidak dikembangkan dengan konteks lokal berpotensi mengabaikan, atau bahkan mendistorsi, realitas sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia.

Menurut Vikram, solusi terbaik untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan memastikan bahwa Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi juga pencipta teknologi AI.

Dengan meningkatkan kapabilitas AI berdaulat, Indonesia juga berpeluang meraup potensi ekonomi besar yang dihasilkan oleh AI.

Studi PricewaterCooper (PwC) tahun 2023 menunjukkan bahwa kecerdasan buatan diproyeksikan dapat menyumbang hingga US$ 1 triliun terhadap produk domestik bruto wilayah Asia Tenggara pada 2030.

CEO Indosat Vikram Sinha

Sementara itu khusus di Indonesia, AI berpotensi memberi kontribusi hingga US$366 miliar, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga menjadi 18,8 persen.

“Membangun kapabilitas AI yang berdaulat berarti menjadi ‘creator’ dan bukan hanya ‘consumer’,” kata Vikram.

Vikram mengatakan pertarungan untuk kedaulatan tidak lagi terjadi di medan perang fisik, tetapi di dalam algoritma, data, dan sistem AI yang menggerakkan ekonomi serta kehidupan sosial.

Indonesia harus keluar dari ancaman tersebut dan membangun sistem AI yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi yang dikendalikan pihak lain. Saatnya bagi kita untuk membangun AI yang memahami Indonesia, bekerja untuk Indonesia, dan memperkuat posisi kita sebagai AI Nation Shaper,” kata Vikram.

Bias Informasi

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan Indonesia perlu mengembangkan AI mandiri, yang dapat diberikan masukan, dilatih dan dikelola oleh Negara Indonesia.

Ian berpendapat kekosongan kedaulatan AI dan ketergantungan pada teknologi luar negeri, akan berdampak pada kualitas informasi yang diterima oleh pengguna di Indonesia.

“Keluaran AI-nya bisa beda. Contoh karena input big data hukum di Amerika. Kalau ditanya mengenai penyelesaian hukum, maka yang keluar ada hukum di sana,” kata Ian kepada Bisnis.

Geopolitik …..

21/03/2025 07:00
Bias Informasi di Tengah Bayang-bayang Kolonialisme AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan kecerdasan buatan (AI) yang pesat tanpa diiringi langkah untuk menuju kedaulatan dikhawatirkan beragam ancaman bagi Indonesia, termasuk salah satunya bias informasi.

Dalam konferensi kecerdasan buatan global Nvidia GTC 2025, Kamis (20/3/2025), Presiden Direktur dan CEO PT Indosat Tbk. (ISAT) Vikram Sinha menegaskan pentingnya Indonesia membangun kapabilitas kecerdasan buatan (AI) yang berdaulat.

Vikram menyampaikan tanpa kedaulatan teknologi, Indonesia berisiko mengalami bentuk baru kolonialisme atau penjajahan digital, di mana informasi dihasilkan berisiko meleset dari sosial dan budaya Indonesia.

“Kita menghadapi risiko besar di mana semua aktivitas, bahasa, dan budaya kita diproses oleh mesin AI yang tidak memahami Indonesia. Hal ini dapat membawa kita ke arah yang berbeda, sebuah bentuk kolonialisme digital yang harus kita hindari,” ujar Vikram.

Dia menuturkan kolonialisme digital bukan sekadar teori, melainkan realitas yang makin nyata. Dalam ekosistem teknologi global, negara-negara yang tidak memiliki kendali atas AI akan menjadi konsumen pasif yang bergantung pada teknologi dari luar.

AI yang tidak dikembangkan dengan konteks lokal berpotensi mengabaikan, atau bahkan mendistorsi, realitas sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia.

Menurut Vikram, solusi terbaik untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan memastikan bahwa Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi juga pencipta teknologi AI.

Dengan meningkatkan kapabilitas AI berdaulat, Indonesia juga berpeluang meraup potensi ekonomi besar yang dihasilkan oleh AI.

Studi PricewaterCooper (PwC) tahun 2023 menunjukkan bahwa kecerdasan buatan diproyeksikan dapat menyumbang hingga US$ 1 triliun terhadap produk domestik bruto wilayah Asia Tenggara pada 2030.

CEO Indosat Vikram Sinha

Sementara itu khusus di Indonesia, AI berpotensi memberi kontribusi hingga US$366 miliar, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga menjadi 18,8 persen.

“Membangun kapabilitas AI yang berdaulat berarti menjadi ‘creator’ dan bukan hanya ‘consumer’,” kata Vikram.

Vikram mengatakan pertarungan untuk kedaulatan tidak lagi terjadi di medan perang fisik, tetapi di dalam algoritma, data, dan sistem AI yang menggerakkan ekonomi serta kehidupan sosial.

Indonesia harus keluar dari ancaman tersebut dan membangun sistem AI yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi yang dikendalikan pihak lain. Saatnya bagi kita untuk membangun AI yang memahami Indonesia, bekerja untuk Indonesia, dan memperkuat posisi kita sebagai AI Nation Shaper,” kata Vikram.

Bias Informasi

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan Indonesia perlu mengembangkan AI mandiri, yang dapat diberikan masukan, dilatih dan dikelola oleh Negara Indonesia.

Ian berpendapat kekosongan kedaulatan AI dan ketergantungan pada teknologi luar negeri, akan berdampak pada kualitas informasi yang diterima oleh pengguna di Indonesia.

“Keluaran AI-nya bisa beda. Contoh karena input big data hukum di Amerika. Kalau ditanya mengenai penyelesaian hukum, maka yang keluar ada hukum di sana,” kata Ian kepada Bisnis.

Geopolitik …..

21/03/2025 07:00
Akademisi Peringatkan Ancaman Bias Informasi di Tengah Pertumbuhan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dibayang-bayangi oleh informasi yang bias di tengah era kecerdasan buatan (AI) yang berkembang pesat. Hal itu dapat terjadi jika Indonesia gagal dalam menghadirkan AI berdaulat.

Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward mengatakan Indonesia perlu mengembangkan AI mandiri, yang dapat diberikan masukan, dilatih dan dikelola oleh Indonesia.

Ian berpendapat kekosongan kedaulatan AI dan ketergantungan pada teknologi luar negeri, akan berdampak pada kualitas informasi yang diterima oleh pengguna di Indonesia.

“Keluaran AI-nya bisa beda. Contoh karena input big data hukum di Amerika Serikat. Kalau ditanya mengenai penyelesaian hukum, maka yang keluar ada hukum di sana,” kata Ian kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

Ian menambahkan dengan menggunakan data AI yang dikelola di luar negeri, maka data tersebut harus siap digunakan oleh negara tersebut, termasuk data-data yang bersifat sensitif.

Ian juga menyoroti mengenai ancaman pengarahan informasi perihal geopolitik. Teknologi AI yang datanya diolah di luar negeri, berpeluang menghasilkan informasi sesuai dengan kepentingan negara tempat data tersebut diolah.

“Ini bisa berbahaya, karena masukan yang tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia (secara luas), maka akan condong ke sesuatu yang tidak diharapkan negara Indonesia, malah yang diinginkan negara lain. Ini sangat berbahaya,” kata Ian.

Untuk mengantisipasi setumpuk ancaman tersebut, Ian mendorong agar Indonesia mengembangkan AI secara berdaulat. Pengembangan tersebut dimulai dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang AI, baik dari algoritma, data science dan lain-lain.

Kementerian yang berhubungan dalam pengembangan AI, seperti Komdigi, perlu menyiapkan kurikulum, serta karya AI Indonesia yang digunakan di dalam negeri.

“Dan ada ruang proxy untuk AI yang berasal dari luar. Sehingga minimal SDM Indonesia bisa terserap di Indonesia,” kata Ian.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyusun peta jalan (roadmap) terkait dengan kecerdasan buatan (AI), yang ditargetkan rampung 3 bulan lagi atau pada Juni 2025.

Roadmap ini ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan atau Juni 2025 sebagai bagian dalam mewujudkan tata kelola AI di Indonesia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengatakan, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai forum diskusi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan peta jalan yang disusun komprehensif.

“Diskusi sudah berlangsung di beberapa forum, termasuk juga kerja sama kita dengan beberapa organisasi dan beberapa company yang ikut mendukung,” kata Nezar.

Nezar menambahkan, regulasi yang telah diterapkan di berbagai negara dapat dijadikan referensi untuk menyusun peta jalan AI di Indonesia.

Dirinya mengapresiasi berbagai studi tentang tata kelola AI yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga karena telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan tata kelola AI yang lebih inklusif.

“Saya kira di sini pentingnya studi yang dibuat oleh teman-teman Mandala Consulting untuk membuat semacam mapping atau pemetaan terhadap posisi Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nezar menegaskan pemerintah akan menerapkan regulasi yang berbasis insentif dan fleksibel untuk mendorong penerapan AI tanpa menciptakan beban kepatuhan yang tinggi.

Dirinya pemerintah akan fokus menyelesaikan tantangan terkait infrastruktur AI dengan memasukkan kebijakan yang inklusif untuk meminimalisasi cost of compliance yang tinggi di infrastruktur.

Kemudian juga mendorong investasi di infrastruktur untuk pengembangan AI dan talenta digital di bidang AI.

“Kita ada dalam early stage, dimana dua hal ini harus kita penuhi dulu sebelum kita bicara lompatan-lompatan ke depan,” ucap Nezar.

21/03/2025 06:10
Terbatas! Update Kode Redeem FF Hari Ini Jumat 21 Maret 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Simak update kode redeem FF hari ini, Jumat 21 Maret 2025 yang bisa Anda tukar dengan hadiah menarik.

Kode redeem sendiri merupakan susunan huruf dan angka yang berisi hadiah. Anda hanya perlu menukarkannya ke situs Free Fire untuk mendapatkan hadiah tersebut.

Meski demikian, Anda harus bergegas untuk menukarkannya, sebab satu kode redeem hanya berlaku satu kali saja.

Kode redeem FF hari ini, Jumat 21 Maret 2025

VENGY18EX472 – Pet Emote Fly

4F96ZWSWS2R4 – 100% Booyah Bandana

HE3WH99A89S8 – Gilded Mask

5GBV2KFWZ7D8 – Jersey (Trial 7 hari) + Voucher

J6V4NGGHSYKB – Incubator Voucher

KIOSGAMERFF1

TIMNASETB5J1

INDOR0D4W8E6

4AZYG8SZ1FJ6 – 3x Incubator Voucher Jun Exp

JKTE8M89FM4M – Hadiah Skin Machete

SGJKT48TOKEN – Hadiah Token SG2

TKNSG2WINDAH – Hadiah Token SG2

JKT48TOKENSG – Hadiah Token SG2

X5HCV6PVGHH3 – Hadiah Token SG2

EMASOLIM2024 – Incubator Voucher

TKNBUNDLEGYC – Pramuka Token

WISHTX8J3NMR – 100x Token Wish N Win

JKT48RAMADAN – Token Katana

JEKATEFUTSAL – Token Katana, Token Jersey

RIZKYRIDHOFF (Terbaru)

Cara klaim kode redeem FF

1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

21/03/2025 05:12
Terbatas! Kumpulan Kode Redeem ML Hari Ini Jumat 21 Maret 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Cek kumpulan kode redeem ML hari ini, Jumat 21 Maret 2025 yang bisa Anda tukar dengan hadiah menarik.

Cara untuk mendapatkan hadiah gratis adalah dengan melakukan klaim kode redeem. Sementara kode redeem sendiri merupakan kumpulan huruf dan angka yang hanya bisa ditukarkan sebanyak satu kali.

Kode Redeem Mobile Legends biasanya dibagikan Moonton melalui website resmi mereka dan platform sosial media juga event-event tertentu dari Mobile Legends.

Berikut adalah kode redeem ML hari ini, Jumat 21 Maret 2025

b18to4q1v

89d2q9okb

hml342q1u

iol7utq1u

n8hjujkjx

aw6ijgpvo

ML6MAR25GIFT

MLRAMADAN2025

MLBBRAMADANREWARD

9d0kxrpvp

n2cx4ppvq

MRO20241209

3r83efok9

bfnuzildfz4ju43

h4vbc3okb

m31cnskdjsiqpdls

ikfbrfonx

ghjqs4okb

Cara Klaim kode redeem ML:

1. Buka apliksi Mobile Legends di HP kamu atau klik https://m.mobilelegends.com/redeem.

2. Klik pada bagian profil di sudut kiri atas layar.

3. Kemudian pilih tab “Pengaturan” atau “Settings” yang berada di sebelah kanan atas layar.

4. Pilih bagian “Kode Penukaran” atau “Redeem Code” lanjut dengan masukkan Kode Redeem ML hari ini.

5. Klik tombol redeem atau OK. Jika berhasil, maka hadiah akan langsung dikirim ke akun kamu oleh developer

21/03/2025 05:07
Indosat Soroti Bahaya Kolonialisme Digital, Kedaulatan AI jadi Prioritas

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Direktur dan CEO PT Indosat Tbk. (ISAT) Vikram Sinha menegaskan pentingnya Indonesia membangun kapabilitas kecerdasan buatan (AI) yang berdaulat di tengah perkembangan teknologi baru tersebut yang tumbuh pesat di Tanah Air.

Dalam konferensi kecerdasan buatan global Nvidia GTC 2025, Kamis (20/3/2025), Vikram menyampaikan tanpa kedaulatan teknologi, Indonesia berisiko mengalami bentuk baru kolonialisme atau penjajahan digital, di mana informasi dihasilkan tidak sesuai dengan bahasa dan budaya Indonesia.

“Kita menghadapi risiko besar di mana semua aktivitas, bahasa, dan budaya kita diproses oleh mesin AI yang tidak memahami Indonesia. Hal ini dapat membawa kita ke arah yang berbeda, sebuah bentuk kolonialisme digital yang harus kita hindari,” ujar Vikram.

Dia menuturkan kolonialisme digital bukan sekadar teori, melainkan realitas yang makin nyata. Dalam ekosistem teknologi global, negara-negara yang tidak memiliki kendali atas AI akan menjadi konsumen pasif yang bergantung pada teknologi dari luar.

AI yang tidak dikembangkan dengan mempertimbangkan konteks lokal berpotensi mengabaikan, atau bahkan mendistorsi, realitas sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia.

Menurut Vikram, solusi terbaik untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan memastikan bahwa Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi juga pencipta teknologi AI.

“Membangun kapabilitas AI yang berdaulat berarti menjadi ‘creator’ dan bukan hanya ‘consumer’,” kata Vikram.

Vikram mengatakan pertarungan untuk kedaulatan tidak lagi terjadi di medan perang fisik, tetapi di dalam algoritma, data, dan sistem AI yang menggerakkan ekonomi serta kehidupan sosial.

Indonesia harus keluar dari ancaman tersebut dan membangun sistem AI yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi yang dikendalikan pihak lain. Saatnya bagi kita untuk membangun AI yang memahami Indonesia, bekerja untuk Indonesia, dan memperkuat posisi kita sebagai AI Nation Shaper,” kata Vikram.

Adapun dalam mencapai kedaulatan AI, Indosat menjalin kerja sama strategis dengan Nvidia untuk membangun infrastruktur AI yang berdaulat.

Kemitraan ini memungkinkan pengembangan solusi AI yang lebih relevan dengan kebutuhan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, dan mempercepat adopsi AI dalam berbagai sektor industri.

Indosat juga berkomitmen untuk mengembangkan talenta siap AI melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, memastikan bahwa generasi mendatang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung ambisi tersebut.

Vikram mengatakan upaya menuju kedaulatan teknologi ini bukan hanya tentang kemandirian digital, tetapi juga tentang memastikan bahwa AI yang dikembangkan dapat memahami, menghormati, dan memperkuat budaya serta kepentingan nasional.

21/03/2025 05:00
Pelanggaran Data SpyX Capai 2 Juta Orang, Pengguna Apple Jadi Korban

Bisnis.com, JAKARTA — Sebuah pelanggaran data besar terkait dengan spyware konsumen, SpyX, terungkap dan menyebabkan ribuan pengguna Apple terdampak.

Pelanggaran tersebut terjadi pada Juni 2024, tetapi baru dilaporkan sekarang, mengungkapkan bahwa hampir 2 juta individu menjadi korban, termasuk ribuan pengguna Apple.

Melansir dari Techcrunch, Kamis (20/3/2025) SpyX, bersama dengan dua aplikasi seluler terkait lainnya, diduga terlibat dalam kebocoran data sensitif. Rekaman yang terungkap mencakup 1,97 juta catatan akun unik, yang sebagian besar berisi alamat email yang terkait dengan SpyX.

Selain itu, data ini juga mencakup hampir 300.000 alamat email yang terhubung dengan dua aplikasi kloning SpyX, MSafely dan SpyPhone.

Troy Hunt, pengelola situs pemberitahuan pelanggaran data Have I Been Pwned, menerima salinan data yang terungkap dalam bentuk dua berkas teks.

Hunt mengonfirmasi bahwa 40% alamat email dalam data tersebut sudah ada di database situsnya, yang menunjukkan dampak luas dari pelanggaran ini.

Di dalam data yang terungkap, Hunt mengidentifikasi sekitar 17.000 set kredensial akun Apple, yang jelas menunjukkan bahwa pengguna iPhone dan iPad juga menjadi korban.

Untuk melindungi pengguna, Hunt memberikan daftar kredensial yang terlibat kepada Apple sebelum informasi tersebut dipublikasikan.

Meskipun operator SpyX belum memberikan tanggapan terkait pelanggaran ini, Google sudah mengambil langkah tegas dengan menghapus ekstensi Chrome yang terkait dengan kampanye SpyX, menegaskan bahwa kebijakan mereka melarang spyware dan stalkerware.

SpyX sendiri dikenal sebagai perangkat lunak pemantauan seluler yang dapat diunduh pada perangkat Android dan Apple.

Spyware ini, yang sering digunakan untuk memantau anak-anak dan pasangan atau yang dikenal dengan stalkerware dan couplesware. Penggunaan spyware semacam ini untuk memata-matai tanpa sepengetahuan korban umumnya ilegal.

SpyX bekerja dengan memanfaatkan celah di perangkat Android, yang mengharuskan pengguna untuk mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store dan memiliki akses fisik ke perangkat korban.

Untuk pengguna Apple, SpyX menyusup melalui cadangan iCloud, yang menyimpan data penting seperti pesan dan foto. Dengan mendapatkan kredensial iCloud korban, spyware ini dapat terus mengunduh cadangan terbaru perangkat.

“Kebijakan Chrome Web Store dan Google Play Store dengan jelas melarang kode berbahaya, spyware, dan stalkerware, dan jika kami menemukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan yang sesuai. Jika pengguna menduga Akun Google mereka telah disusupi, mereka harus segera mengambil langkah-langkah yang disarankan untuk mengamankannya,” kata juru bicara Google Ed Fernandez kepada TechCrunch.

21/03/2025 00:43
Ekonom Ragu GovTech Prabowo Dapat Hemat Anggaran Rp100 Triliun, Berkaca dari Jokowi

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) masih meragukan efek dari Government Technology (GovTech) yang diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun. Adapun, peluncuran GovTech ini ditargetkan dilakukan pada 17 Agustus 2025.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan, keraguan tersebut dikarenakan masih terdapat tumpang tindih tupoksi serta peran dari Govtech sendiri yang belum jelas.

“Tumpang tindih ini jelas terasa ketika mereka (Govtech) di bawah Peruri, namun tidak secara langsung berada di bawah K/L terkait,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

Huda menuturkan, Indonesia saat ini memiliki Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan GovTech yang dikelola oleh Peruri.

Hal tersebut, kata Huda akan membatasi kewenangan dari GovTech yang akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang.

“Maka hingga saat ini, Govtech ini belum keliatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Huda pun menyenggol GovTech yang pernah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya menjabat.

Huda menilai GovTech yang diluncurkan oleh Jokowi masih jalan di tempat karena masalah struktur organisasi pemerintahan dan ego sektoral.

“Dengan adanya masalah itu, saya ragu penghematan anggaran mencapai Rp100 triliun,” ucap Huda.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Kepala Negara menargetkan peluncuran Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang. Sistem tersebut diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun.

Luhut menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi GovTech.

Dia mengatakan GovTech akan mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, mendorong efisiensi, dan meminimalisasi potensi korupsi ini.

Hal ini disampaikan usai melaksanakan rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

“Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian lembaga sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ujarnya di Kantor Presiden.

20/03/2025 15:48
Komdigi Matangkan Model Sharing Network (MOCN) 5G, Segera Panggil Opsel

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengkaji model Multi-Operator Core Network (MOCN) sebelum digunakan untuk mempercepat adopsi 5G di Tanah Air.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, pengkajian ini dilakukan untuk melihat keunggulan dan kelemahan dari model ini.

Nezar pun menyebut model sharing network ini memiliki banyak manfaat jika nantinya digunakan di Indonesia.

“Jadi kita coba coba review dulu lah. Tapi sharing network ini kalau secara hitungan cost dan benefitnya itu lebih banyak benefitnya,” kata Nezar kepada Bisnis, Kamis (20/1/2025).

Multi-Operator Core Network (MOCN) adalah model berbagi jaringan telekomunikasi yang memungkinkan beberapa operator seluler untuk berbagi infrastruktur jaringan akses radio (RAN) yang sama, termasuk menara, antena, dan spektrum frekuensi, sambil tetap mempertahankan jaringan inti (core network) mereka secara terpisah.

Model ini diklaim berhasil diterapkan di Malaysia. Sehingga, cakupan 5G di Malaysia sudah mencapai 80%.

Semantara itu, Indonesia masih tertinggal jauh dalam penetrasi jaringan 5G. Padahal, implementasi 5G di Malaysia dilakukan pada waktu yang sama dengan Indonesia di 2021.

Maka dari itu, Nezar menuturkan model sharing network ini akan membuat pembangunan jaringan dan teknologi untuk 5G akan lebih optimal dan efisien.

Nezar menambahkan, pihaknya juga akan memanggil pihak operator seluler untuk mendengarkan masukan terkait model yang sukses dipakai oleh Malaysia ini.

“Iya nanti kita bicarakan dengan mereka (Opsel), ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komdigi mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN) untuk mempercepat adopsi 5G di Tanah Air.

Adapun, usul ini dikatakan saat pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani.

Meutya mengatakan, model ini memungkinkan operator berbagi infrastruktur, sehingga dapat mempercepat ekspansi jaringan sekaligus menekan biaya investasi.

Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi solusi strategis dalam memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet.

Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67%, mempercepat penetrasi internet dengan lebih efisien.

“Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54% dibandingkan dengan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,” kata Meutya.

20/03/2025 14:19