Category: Bisnis.com Tekno

Komdigi Targetkan PNBP Rp25,25 Triliun pada 2025, Naik 11,72%

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,66 triliun hingga 4 Juli 2025, atau setara 34,32% dari target tahun ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,25 triliun.

Adapun pada 2024, realisasi PNBP Komdigi mencapai Rp22,6 triliun.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I/2025.

“Target realisasi PNBP dan postur pagu Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI pada 8 Mei 2025 bahwa pada kuartal I/2025 Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari semua kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2025,” kata Meutya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025).

Dia menyebut, kinerja penerimaan akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini. Meutya juga menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2024.

“Keuangan Kemkomdigi tahun anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami tahun ini mendapat WTP atau tanpa pengecualian mudah-mudahan menjadi semangat kepemimpinan kami,” lanjut Meutya.

Menurutnya, apresiasi dari BPK RI juga mencakup penyajian aset yang dilakukan secara wajar serta peningkatan koordinasi intensif antarunit organisasi dalam menindaklanjuti temuan-temuan audit.

“Dalam rangka rekomendasi laporan hasil atas laporan keuangan TA 2024 Kemkomdigi juga terdapat beberapa catatan yang ditindaklanjuti dalam 60 hari, di antaranya adalah peningkatan kualitas layanan yang menjadi potensi pendapatan PNBP, optimalisasi pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja negara, dan penataan usaha aset tetap pada Kemkomdigi ke depannya agar dapat lebih memadai,” kata Meutya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail memaparkan pagu anggaran Komdigi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp7,73 triliun berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-867.

Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2,17 triliun, PNBP Rp1,21 triliun, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp773,25 miliar, dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,58 triliun.

Namun demikian, Ismail menjelaskan terdapat dinamika terkait pembukaan blokir anggaran dan saldo kas.

“Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Kemkomdigi pada saat itu mendapat blokir anggaran sebanyak Rp3,84 triliun dan per hari ini kita sudah direlaksasi sebesar Rp1,88 triliun dan pembukaan saldo kas BLU Bakti sebesar Rp2,96 triliun. Sehingga posisi pagu anggaran Kemkomdigi per 7 Juli sudah mencapai Rp8,73 triliun, jadi sudah berada di atas pagu anggaran yang ditetapkan Rp7,73 triliun,” terang Ismail.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan Komdigi juga telah mengajukan penyesuaian anggaran kepada Kementerian Keuangan.

“Berdasarkan kebutuhan yang sudah kami ajukan ke Kemenkeu tanggal 2 Juli, kami telah menerima jawaban yang menyetujui yang kami usulkan Rp12,75 triliun, akan dilakukan review lebih lanjut. Secara prinsip postur anggaran kita akan mencapai Rp12,75 triliun,” ungkapnya.

Ismail mengatakan saldo kas bakti sudah diajukan untuk dibuka kembali oleh Kemekeu. Menurutnya pembukaan saldo kas BLU Bakti diajukan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan saldo kas Bakti yang sebelumnya mencapai Rp6,77 triliun akan dibuka kembali. Di mana dari jumlah tersebut, sebesar Rp2,95 triliun telah dibuka, sementara sisanya senilai Rp3,8 triliun akan dilanjutkan pembukaannya sebesar Rp2,2 triliun.

Dia juga menyampaikan optimisme izin penggunaan PNBP akan meningkat signifikan.

“Penggunaan PNBP juga akan mengalami peningkatan yang tadinya Rp3,32 triliun diperkirakan akan mencapai Rp9,19 triliun sampai akhir [tahun],” tutup Ismail.

07/07/2025 12:09
571.410 Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judi Online

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan teradapat 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terindikasi sebagai penerima bantuan sosial (bansos), sekaligus pemain judi online (judol).

Data tersebut diperoleh dengan menyamakan laporan tahun 2024 dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol.

Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari Kementerian Sosial dan ditemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online.

“Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain judi online, terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online,” kata Natsir dalam keterangan resminya, dikutip Senin (7/7/2025).

Dia menegaskan bahwa temuan tersebut menunjukkan bahwa hal ini bukan lagi penyimpangan administratif, melainkan termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.

“Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp957 miliar, dan itu baru dari satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,” tuturnya.

Sebagai respons, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa rekening penerima bansos yang terbukti digunakan untuk judi online akan dilakukan edukasi dan evaluasi dan tidak boleh lagi menerima dana bantuan tersebut.

“Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan yang ada,” terangnya.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar bansos tepat sasaran. Untuk itu, Kemensos berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pengecekan rekening terhadap penerima bansos yang lebih dari 10 bahkan 15 tahun.

“Kami sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, dan saat yang sama PPATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami meminta izin kepada Presiden untuk berkoordinasi,” ujar Gus Ipul.

Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos kemudian menyerahkan nomor-nomor rekening tersebut kepada PPATK. Dia juga membuka partisipasi masyarakat untuk ikut mengoreksi penyalahgunaan bansos.

“Bisa melalui jalur formal dengan lapor mulai dari RT/RW sampai Bupati. Bisa lewat aplikasi atau call center kami,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul juga mengaku menerima laporan dari PPATK terkait rekening penerima bansos yang memiliki saldo di rekening lebih dari Rp1juta hingga Rp2 juta.

“Ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut karena pada umumnya, yang namanya bansos langsung dipergunakan. Prinsipnya ini harus diedukasi dulu kalau memang pelanggarannya berat pasti bansosnya akan dievaluasi,” pungkasnya.

07/07/2025 11:48
Trump Siap Negosiasi dengan Xi Jinping soal Nasib TikTok di AS

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump mengaku siap melakukan negosiasi dengan Presiden China Xi Jinping mengenai nasib aplikasi sosial media TikTok di Amerika Serikat (AS).

Melansir laporan Reuters, Trump mengaku bakal bertemu dengan Xi Jinping atau perwakilan pemerintah China pada Senin (7/7/2025) atau Selasa (8/7/2025) waktu setempat.

Meski tak merinci secara pasti, Trump memberikan sinyal bahwa pihaknya bersama pemerintah China telah selangkah menuju kesepakatan terkait operational TikTok di AS.

“Saya pikir kita akan mulai hari Senin atau Selasa untuk berbicara dengan China, mungkin Presiden Xi atau salah satu perwakilannya, tetapi kita akan memiliki kesepakatan,” kata Trump dikutip dari Reuters, Senin (7/7/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat sempat melakukan pemblokiran aplikasi TikTok di AS pada Januari 2025. Namun demikian, hingga saat ini perusahaan induk TikTok yakni ByteDance diketahui masih terus melakukan negosiasi.

Pemblokiran TikTok di AS tersebut buntut dari kehendak Trump yang menginginkan untuk memisahkan operasi TikTok menjadi perusahaan baru yang berbasis di AS. Di mana, dalam rencananya aplikasi baru itu sebagian besar sahamnya bakal digenggam oleh investor AS.

Akan tetapi rencana tersebut ditunda setelah China mengindikasikan ketidaksetujuan usai Trump mengumumkan pengenaan tarif baru yang tinggi untuk barang-barang China.

Dalam informasi terbarunya, Trump sempat memperpanjang tenggat waktu hingga 17 September 2025 bagi ByteDance untuk dapat melakukan divestasi aset-aset seluruh TikTok di AS.

Sejalan dengan hal itu, Trump berpandangan bahwa AS memerlukan kesepakatan lanjutan mengenai nasib TikTok di AS dengan China.

“Saya tidak begitu yakin, tapi saya pikir begitu. Presiden Xi dan saya memiliki hubungan yang baik dan saya pikir ini bagus untuk mereka. Saya pikir kesepakatan it baik untuk Tiongkok dan baik untuk kita,” pungkasnya.

07/07/2025 09:45
Cara Mengirim Pesan Tanpa Jaringan, Mudah dan Cepat

Bisnis.com, JAKARTA – Berkomunikasi dengan cara berkirim pesan biasanya dilakukan lewat jaringan seluler. Namun, tahukah Anda tanpa ada menara telekomunikasi sekalipun, kita tetap dapat mengirim pesan kepada sesama pengguna smartphone.

Saat kita berada di lokasi terpencil dan tidak ditemukan adanya sinyal seluler di sana, tidak peduli seberapa mahal ponselnya, apapun provider jaringan yang digunakan, sudah pasti kita akan kesulitan berkirim pesan.

Layanan RCS dan pesan satelit bisa menjadi dua pilihan solusi untuk berkirim pesan, bahkan tanpa memerlukan sinyal seluler.

Rich Communication Services (RCS)

Dikutip dari techtarget.com, Senin (7/7/2025) RCS merupakan protokol pengiriman pesan yang menyempurnakan layanan SMS tradisional dengan memungkinkan penggunanya mengirim dan menerima media berkualitas tinggi, dan juga menyediakan fitur-fitur seperti tanda terima baca, obrolan grup, dan indikator pengetikan.

Pada awalnya, RCS dikembangkan oleh lembaga GSMA (Global System for Mobile Association) dengan tujuan menggantikan SMS. Lalu kemudian Google mengadopsinya dan kini menyediakannya di seluruh perangkat Android. Kini, RCS tersedia di semua perangkat Android dan Apple.

RCS bekerja melalui internet dengan menggunakan data seluler, bukan dengan jaringan operator. Ini memungkinkan RCS menawarkan fitur-fitur seperti berbagi media beresolusi tinggi dan end-to-end encryption.

Kita bisa menggunakan RCS ketika berada di area tanpa jaringan, namun memiliki akses ke Wi-Fi. Namun, kita terlebih dahulu harus menyetel Google Messages sebagai aplikasi pesan default di ponsel dan juga mengaktifkan fitur RCS, berikut cara mengaktifkannya:

1. Buka aplikasi Google Messages, ketuk ikon profil di sudut kanan atas, lalu pilih pengaturan pesan

2. Pilih “Umum”, lalu Obrolan RCS

3. Aktifkan Obrolan RCS dengan cara mengaktifkan tombol alih

Pesan Satelit

Sesuai namanya, komunikasi teks satu ini mengandalkan satelit untuk pengiriman pesannya. Teknologi ini memungkinkan penggunanya mengirim dan menerima pesan bahkan di area tanpa sinyal operator sekalipun.

Dilansir dari slashgear.com, per tanggal 22 Juni 2025, fitur pesan satelit baru tersedia hanya pada ponsel seri Google pixel 9 dan Samsung Galaxy S25. langkah-langkah berikut ini dapat dilakukan apabila ingin melakukan pengiriman pesan satelit melalui ponsel seri Google Pixel 9:

1. Buka tombol panggilan dan hubungi nomor layanan darurat. di Indonesia, nomor darurat yang dapat dihubungi adalah 112

2. pilih opsi SOS Satelit

3. Pilih Gunakan SOS Satelit, lalu jalankan

4. Setelah dijalankan, ikuti petunjuk di layar untuk menghubungi layanan darurat melalui pesan teks

Adapun kekurangan yang ada pada layanan pesan satelit yaitu, belum tersedianya fitur ini di seluruh perangkat ponsel dan kecepatan pengiriman pesan yang lebih lambat dibanding komunikasi terestrial tradisional seperti SMS.

Tersedia juga opsi perangkat khusus untuk konektivitas satelit, seperti misalnya Garmin inReach. Namun, itu berarti kita memerlukan biaya lebih untuk membelinya, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat dan paket layanan satelit dapat memiliki harga yang jauh lebih mahal bila dibandingkan ponsel. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

07/07/2025 08:50
Waspada! Miliaran Pengguna Google Maps Terancam Ulasan Palsu

Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna Google maps terancam ulasan palsu seiring dengan maraknya jasa pembuatan dan penjualan profil bisnis. Selama beberapa bulan ini, ada modus baru penipuan yang dilancarkan pelakunya melalui aplikasi Google Maps berupa pembuatan dan penjualan profil bisnis semu.

Dilansir USA Today, Senin (7/7/2025) pihak Google menggugat seorang pria asal Maryland, Yaniv Asayag, yang dalam dua tahun terakhir menyalahgunakan perusahaan Eagle Locksmith dan Eagle Services LLC miliknya untuk membuat iklan online dan juga ulasan palsu.

Yaniv beserta calon konspirator lainnya lalu menjual serta memposting ulasan palsu tersebut di Google Maps dan Google Search, bahkan juga menjual data konsumen yang terpikat oleh iklan dan ulasan tersebut kepada pihak ketiga.

Akibat kejadian tersebut, Google melakukan penyelidikan yang mengungkap dan menghapus lebih dari 10.000 iklan palsu dan tidak sah, dan mengusut penipuan lainnya seperti bisnis palsu hingga akun sah yang telah diretas atau dibajak.

Pratik ini menjadi ancaman bagi miliaran pengguna Google Maps.

“Daftar bisnis palsu dilarang di Google Maps, dan kami menggunakan berbagai alat untuk melindungi bisnis dan pengguna. Gugatan ini merupakan hasil dari upaya kami dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa skema peniruan identitas tidak akan ditoleransi.” Kata seorang penasihat umum Google, Halimah DeLaine Prado terkait gugatan terhadap Yaniv Asayag, dikutip USA Today.

DeLaine Prado juga menjelaskan bagaimana taktik yang digunakan para penipu di Google Maps yaitu “Umpan dan Tukar”, mereka menargetkan pelanggan yang berada dalam situasi rentan.

Seperti misalnya ketika seorang pelanggan tengah mencari layanan lokal, dan bukannya menghubungi langsung pihak layanan, malah tertipu oleh daftar palsu.

Ketika konsumen tersebut menghubungi perusahaan asli, akibat tertipu bisnis palsu itu, nomor akan disadap dan dialihkan melalui “layanan pembuatan prospek”, kemudian panggilan akan mengarah ke penipu.

Dengan begitu, konsumen pun terhubung dengan perusahaan yang sama sekali berbeda dari perusahaan yang mereka kira akan mereka hubungi. Penipuan ini juga sering kali meminta harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga awal.

Untuk mencegah tindak penipuan yang terus menyebar ini, pengguna diharapkan lebih berhati-hati. DeLaine Prado mengimbau bila menemukan pertanda aneh dari suatu profil bisnis di Google Maps, pengguna harus memverifikasi keabsahan perusahaan tersebut.

“Berhentilah sejenak, pengguna harus memeriksa URL dan nomor telepon perusahaan untuk memastikan bahwa keduanya sesuai dengan bisnis yang diiklankan” Jelas DeLaine Prado, dikutip dari CBS News.

Tanda bahaya lain yang diungkapkan penasihat umum Google itu adalah ketika perusahaan meminta informasi lebih dari yang diperlukan, misalnya nomor jaminan sosial, padahal hanya akan digunakan untuk layanan mailing list.

Pengguna juga perlu waspada jika mereka diminta membayar layanan dengan cara yang tidak konvensional, seperti membayar lewat kartu hadiah atau transfer kawat.

Pihak Google membeberkan bahwa gugatan atas penipuan lewat Google Maps ini bukanlah yang pertama kali, sebab pada 2023, mereka telah menghapus dan memblokir sekitar 12 juta profil bisnis palsu.

Perusahaan tersebut juga berencana menyumbangkan semua ganti rugi yang dimenangkannya dalam kasus ini kepada organisasi-organisasi yang berupaya memerangi penipuan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

07/07/2025 07:56
Judi Online Makin Menjadi, Komdigi Berantas 3 Juta Situs dalam Setahun

Bisnis.com, JAKARTA – Judi online alias judol sudah semakin marak dan nyaris tak terbendung di Indonesia. Perlu kesadaran masyarakat akan bahayanya permainan ini untuk masa depan diri sendiri dan negara.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebutkan bahwa hingga kini, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh lintas sektor untuk mengatasi judi online di Indonesia, termasuk korban-korbannya.

Teguh Arifiyadi, Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa saat ini pergerakan situs judi online semakin masif.

“Dalam lima tahun sampai dengan 2023, jumlah situs judi online yang berhasil diblokir Komdigi itu sekitar 800.000 situs. Sekarang, antara 2023 – 2024, dalam setahun bisa di atas 3 juta situs yang diblokir,” ungkap Teguh dalam konferensi pers rilis film Agen +62 di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Teguh mengungkapkan, uniknya, bagi para pemain judi, mereka tidak merasa menjadi korban.

“Maka, kuncinya adalah pada kesadaran penggunanya. Mau berjuta-juta situs atau aplikasi yang diblokir, jika tidak ada kesadaran kolektif dari penggunanya, maka tidak akan bisa terselesaikan isu ini,” imbuhnya.

Kini, salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online dimulai dari edukasi, misalnya, menonton film Agen +62.

Film komedi edukatif Agen+62 yang disutradarai oleh Dinna Jasanti ini menjadi medium baru untuk kembali menyuarakan bahaya judi online, dengan pendekatan yang lebih ringan untuk masyarakat.

Menurutnya, pendekatan kreatif dan inovatif bisa menjadi cara baru yang ampuh untuk melakukan edukasi dan berantas judi online.

Berdasarkan Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa pada kuartal pertama 2025 ada lebih dari 11 juta pemain judi online di Indonesia.

Itulah sebabnya, film Agen+62 dikemas dengan pendekatan komedi untuk menjangkau anak muda yang cenderung rentan terpapar judi online.

“Kami pilih genre komedi aksi karena humor dan komedi itu bentuk resiliensi orang Indonesia, simbol kekuatan kita sebagai bangsa. Justru lewat cara itu, kita bisa membicarakan hal-hal yang sulit,” jelas Orchida Ramadhania, Produser Film Agen+62.

Hal ini juga dibenarkan Rieke Diah Pitaloka, Pemeran Utama Film Agen+62, yang menuturkan bahwa penggunaan pendekatan komedi sengaja dilakukan untuk menyampaikan pesan yang lebih mengena dan bisa diterima semua kalangan.

“Aku selalu berkeyakinan seni adalah cara terbaik untuk membangun kesadaran. Membangun kesadaran ini dengan melibatkan orang di dalamnya tanpa harus meneriakinya. Karena memang orang kalau sedang kecanduan tidak akan bisa ditegur,” tegasnya.

Dalam kaitannya menanggapi isu ini, Rieke menegaskan bahwa apabila hanya mengandalkan satu sampai dua institusi negara rasanya tidak mungkin.

Cara terbaik adalah dengan menggerakkan semua pihak, termasuk kementerian, masyarakat, lembaga keuangan, dan perbankan,” imbuhnya.

06/07/2025 12:15
Hari Terpendek Sepanjang Masa 9 dan 22 Juli, dan 22 Agustus, Gara-gara Bumi Berputar Lebih Cepat

Bisnis.com, JAKARTA – Bumi kemungkinan akan berputar sedikit lebih cepat pada bulan Juli dan Agustus, yang menyebabkan hari-hari menjadi lebih pendek.

Perlu dicatat, Bumi menyelesaikan sedikit lebih dari 365 putaran penuh pada porosnya setiap tahun. Itulah jumlah total hari yang kita miliki dalam setahun.

Namun, tidak selalu seperti ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di masa lalu, Bumi membutuhkan waktu antara 490 dan 372 hari untuk menyelesaikan satu perjalanan mengelilingi Matahari. Jadi, hari-hari mana di bulan Juli dan Agustus yang mungkin menjadi yang terpendek? Dan apa alasan di balik perubahan ini?

Seorang ilmuwan telah memperingatkan bahwa rotasi Bumi bertambah cepat secara tak terduga, dengan hari terpendek dalam sejarah mungkin hanya beberapa minggu lagi.

Graham Jones, seorang astrofisikawan dari Universitas London, mengatakan putaran Bumi mungkin sedikit meningkat pada tiga hari tertentu, 9 Juli, 22 Juli, dan 5 Agustus, katanya kepada Daily Mail. Perbedaannya akan sangat kecil, hanya diukur dalam milidetik.

Pada hari-hari tersebut, panjang hari bisa berkurang 1,30, 1,38, atau 1,51 milidetik, satu demi satu.

Para ahli mengatakan bahwa perubahan sekecil apa pun dapat memengaruhi sistem satelit, akurasi GPS, dan cara kita melacak waktu. Leonid Zotov, seorang peneliti di Universitas Negeri Moskow, mengatakan: “Tidak seorang pun menduga hal ini, penyebab percepatan ini tidak dijelaskan.”

06/07/2025 11:45
PCIe Lane Sharing Memperlambat Kinerja Komputer, Mitos atau Fakta?

Bisnis.com, JAKARTA — Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) adalah istilah untuk saluran terbatas dalam perangkat komputer yang terhubung dengan Central Processing Unit (CPU). Beberapa orang mengaitkan hal ini dengan kinerja komputer yang lambat.

Setiap Graphic Processing Unit (GPU), Solid State Drive (SSD), atau kartu kreator yang dicolokkan ke dalam motherboard perlu mengirim data ke CPU agar berfungsi, dan proses ini dilakukan lewat jalur PCIe.

Setiap CPU punya jumlah jalur PCIe yang tetap, yang menentukan lebar pita dan tercantum sebagai x4,x8, x16, atau x20 dalam lembar spesifikasi dan panduan pengguna.

Mencolokkan komponen ke slot PCIe akan menghabiskan jalur, misalnya, GPU dipasang pada slot x16 primer untuk mendapatkan lebar pita yang paling banyak. Apabila pengguna memiliki SSD M.2, ini akan menghabiskan empat jalur tambahan, sehingga totalnya jadi 20.

Jika CPU hanya menawarkan 20 jalur, GPU atau SSD tambahan apapun akan diarahkan secara tidak langsung ke PCIe motherboard yang masih terhubung dengan CPU. Tanpa disadari, tindakan berbagi jalur seperti itu malah memperlambat performa komputer pada sebagian besar pengguna.

Apabila ingin mendapatkan kecepatan Gen 5 penuh dalam perangkat keras PCIe 5.0, maka dibutuhkan juga CPU, motherboard, dan perangkat dengan dukungan Gen 5 asli. Meskipun masih ada kemungkinan hal itu tidak berjalan dengan kecepatan penuh bila jalur PCIe jadi hambatan.

Bagaimana cara memeriksa apakah SSD merusak kinerja GPU?

Dilansir Slashgear, Minggu (6/7/2025), pengguna tetap memerlukan setidaknya motherboard B650e untuk benar-benar bisa memanfaatkan jalur PCIe Gen 5 yang disediakan AMD. Motherboard B650 tingkat pemula bahkan X870E yang dirancang untuk kelas atas sama sekali tidak menawarkan slot M.2 Gen 5.

Dokumentasi motherboard dari Asus menunjukkan cara kerja berbagi jalur PCIe pada X870E. Jika Slot M.2 ketiga digunakan, slot PCIe x16 Gen 5 pertama turun ke x8 dan yang kedua berjalan pada x4.

Pada delapan jalur, ini masih sama dengan bandwith x16 dari slot PCIe 4.0, dan x8 untuk slot kedua. Jika slot M.2 kedua dan ketiga memiliki SSD di dalamnya, slot PCIe x16 kedua dinonaktifkan sepenuhnya.

Pada kesempatan terpisah, Gamers Nexus menguji hal serupa dengan RTX 5090. Mereka menemukan bahwa penurunan dari Gen 5 x16 ke Gen 3 x16 hanya mengakibatkan penurunan kinerja 1-4% dalam game modern. Dalam artian, dampaknya di dunia nyata untuk para gamer dinilai lebih kecil daripada yang diperkirakan.

Namun, bila pengguna masih ingin memeriksa konfigurasi jalur PCIe GPU, mereka dapat menggunakan software seperti CPU-Z. Caranya adalah, cukup dengan membuka tab “Mainboard”, lalu cari bagian “Graphic Interface”. Di bawah blok “Bus”, periksa apakah lebar tautan “current link width” cocok dengan “max enabled”. Bila tidak cocok, maka GPU akan berjalan pada nilai yang lebih rendah dari keduanya. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

06/07/2025 10:10
Google Chrome Lemot Meski Sudah Tutup Banyak Tab, Ini Solusinya

Bisnis.com, JAKARTA — Google Chrome atau juga populer dengan sebutan Chrome, masih menjadi salah satu aplikasi peramban (browser) yang eksis hingga saat ini di banyak sistem operasi seperti Windows, atau Android. Akan tetapi, sering kali peramban ini menghabiskan banyak daya bahkan memperlambat kinerja komputer.

Meskipun Chrome telah coba diperbaiki selama bertahun-tahun, dan juga memiliki pengelola tugas khusus bagi pengguna yang ahli untuk mengelola semua tab, ekstensi, dan proses yang berjalan di dalamnya, peramban tersebut entah kenapa seolah menolak bekerja dengan baik, tidak peduli berapa banyak tab yang ditutup.

Cara-cara seperti menutup tab yang tidak digunakan, menghapus cache, cookie, dan riwayat browser, menonaktifkan ekstensi bermasalah, serta memperbarui Chrome ke versi terbaru dapat menjadi pilihan solusi untuk mempercepat performa peramban tersebut.

Akan tetapi, jika opsi-opsi tersebut tetap tidak bekerja, maka masalahnya mungkin ada pada prosesor komputer. Itu diakibatkan terlalu banyaknya beban yang dipikul prosesor sehingga membuat performa menjadi lambat.

Salah satu pengaturan yang mungkin untuk dimanfaatkan dalam mempercepat performa peramban adalah mengubah akselerasi grafis Chrome, yang selain membantu aplikasi tersebut bekerja lebih tenang, juga mendistribusikan beban antara CPU dan GPU dengan baik saat sedang browsing.

Pengaturan tersebut berfungsi tidak spesifik hanya untuk Chrome, tetapi juga pada browser lainnya seperti Brave, Microsoft Edge, dan Opera.

Dilansir Slashgear, berikut ini adalah cara menyetel pengaturan akselerasi grafis pada browser Chrome:

1.Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan akselerasi grafis,dimulai dengan mengklik tiga titik vertikal di pojok kanan atas aplikasi

2.Setelahnya, klik Setelan

3.Klik sistem di dekat bagian bawah menu setelan sebelah kiri, lalu alihkan kotak berlabel “Gunakan akselerasi grafis saat tersedia”

Untuk peramban lainnya, misalnya Microsoft Edge, setelan ini dapat ditemukan dengan membuka menu Setelan, mengklik Sistem dan Kinerja, lalu memilih kotak berlabel Akselerasi Grafis, dan mengalihkan kotak berlabel tersebut. Peramban butuh dimulai ulang agar setelan tersebut dapat segera diterapkan.

Akselerasi grafis nantinya akan memberi manfaat paling besar untuk komputer dengan GPU diskret, misalnya laptop gaming kustom yang memiliki kartu grafis paling kuat dari NVIDIA atau AMD. Pengaturan tersebut dalam sebagian besar kasus perlu untuk tetap diaktifkan.

Namun, untuk perangkat komputer dengan grafis terintegrasi, termasuk Apple Mac, hasilnya mungkin berbeda-beda. Ada yang merasakan peningkatan yang signifikan, ada juga yang malah browsernya makin melambat.

Bila terjadi kasus Chrome mogok, hang, tersendat, atau lebih lambat dengan akselerasi grafis, maka setelan tersebut ada baiknya dinonaktifkan.

Pengaturan akselerasi grafis juga berkaitan dengan perlindungan Digital Rights Management (DRM) pada situs streaming, yang membuat pengguna tidak bisa mengambil tangkapan layar pada platform Netflix atau Disney+.

Dengan begitu, jika ingin mengambil tangkapan layar di aplikasi streaming, akselerasi grafis perlu dinonaktifkan terlebih dahulu. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

06/07/2025 09:50
Prabowo Diminta Tegas, Dorong Netflix

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diminta untuk terlibat aktif dalam mendorong raksasa teknologi seperti Google, Netflix, dan YouTube dalam membangun infrastruktur di Indonesia.

Adapun jika tidak berkenan terlibat pembangunan, pemerintah diminta menerapkan kebijakan berbagi pendapatan antara OTT dengan perusahaan telekomunikasi yang telah membangun infrastruktur internet.

Dewan Pengawas Masyarakat Telematika (MASTEL) Agung Harsoyo mengatakan platform Over-the-Top (OTT) seperti Facebook, Google, dan Netflix serta platform OTT lainnya menghasilkan lonjakan trafik data yang sangat signifikan.

Pada saat yang bersamaan, OTT juga menarik biaya kepada pelanggan untuk sejumlah layanan ekslusif. Bisnis OTT yang mengeruk untuk tidak diimbangi dengan keterlibatan dalam pembangunan konektivitas internet di dalam negeri, saat pemerintah membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kecepatan dan memperluas layanan internet.

Agung menyarankan agar pemerintah terlibat aktif dalam memaksa OTT terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Kalaupun OTT menolak, pemerintah dapat menerapkan skema berbagi pendapatan antara OTT dengan pemain dalam negeri seperti yang dilakukan sejumlah negara di Asia.

Pemerintah, lanjutnya, perlu menjadi arsitek yang merancang model kerja sama yang adil, misalnya Fair Share Model di Korea Selatan yang berbasis volume trafik (cost recovery), atau Revenue Sharing yang digagas India melalui berbagi pendapatan OTT dari iklan dan subscriptions.

“Di India, beberapa model kerja sama telah berkembang antara telko dan OTT. Beberapa operator dan OTT menjajaki pembagian hasil atau kerja sama pemanfaatan infrastruktur, misalnya untuk caching konten secara lokal agar mengurangi beban trafik internasional,” kata Agung kepada Bisnis, Minggu (6/7/2025).

Selain itu, skema kerja sama lainnya yang dapat dilakukan adalah bundling konten dan paket layanan, zero-rating dan penawaran eksklusif hingga investasi langsung.

Reliance Jio, misalnya, tidak hanya bekerja sama, tetapi juga membangun dan mengakuisisi platform OTT-nya sendiri, yang kemudian bermitra atau bersaing langsung dengan OTT global.

Secara industri, kolaborasi ini akan meningkatkan efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas layanan untuk pelanggan. Pemerintah dalam hal ini memfasilitasi dengan regulasi yang dibutuhkan agar kolaborasi dapat terselenggara dengan baik.

Sekadar informasi, pada 2024, Netflix membukukan pendapatan sebesar US$13 miliar atau Rp631,34 triliun (kurs: Rp16.188). Netflix memproyeksikan tahun ini pendapatan mereka dapat menyentuh Rp720,41 triliun.

Jika dibandingkan dengan pendapatan perusahaan telekomunikasi di Indonesia, jumlah pendapatan tersebut hampir 4x lipat pendapatan yang dibukukan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. pada periode yang sama dan 12 kali lipat jika dibandingkan dengan pendapatan PT Indosat Tbk. (ISAT).

Sementara itu induk Google, Alphabert, mengantongin pendapatan sebesar Rp1.376 triliun dari iklan pada kuartal II/2024. Jumlah tersebut 8x lipat dibandingkan pendapatan Telkom dan 24x lipat dibandingkan pemasukan Indosat.

Logo Google

Adapun di India, pada akhir 2024, para petinggi industri telekomunikasi, seperti Chairman Reliance Jio Akash Ambani, Managing Director Reliance Jio Pankaj Pawar, Vice Chairman Bharti Enterprises Rajan Mittal, dan Managing Director Vodafone Idea Akshaya Moondra, menjerit dan meminta kontribusi yang adil dari penyedia layanan Over The Top (OTT) terhadap biaya jaringan.

Dalam pertemuan tersebut, para eksekutif dari Reliance Jio, Bharti Airtel, dan Vodafone Idea menekankan pentingnya agar OTT, khususnya Large Traffic Generators (LTGs) atau penyumbang lalu lintas data besar, turut menanggung sebagian biaya jaringan. Mereka menegaskan bahwa usulan ini tidak ditujukan kepada startup atau pelaku usaha kecil.

Selain isu kontribusi OTT, industri telekomunikasi juga membahas permasalahan terkait Pajak Barang dan Jasa (GST), termasuk kendala dalam klaim input tax credit. Diskusi ini merupakan bagian dari upaya Menteri Komunikasi Scindia untuk mendapatkan pembaruan terkait perkembangan sektor telekomunikasi.

Agung juga menekankan pentingnya pengaturan kerja sama antara OTT dan operator telekomunikasi demi menjaga keamanan serta kedaulatan nasional, akibat maraknya penipuan melalui layanan OTT seperti WhatsApp yang digunakan untuk pengiriman OTP.

Kondisi ini diperburuk oleh penyimpanan data pengguna OTT global di luar negeri dan belum adanya regulasi yang mampu mengatur kewajiban mereka secara adil di Indonesia.

Indonesia, kata Agung, sebenarnya telah memiliki kerangka pengaturan mengenai kerja sama antara OTT dan penyelenggara telekomunikasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Peraturan Menteri Kominfo (PM) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Namun, regulasi tersebut tidak bersifat imperatif atau tidak mengikat.

Pada awal penyusunan regulasi, pemerintah mencanangkan kewajiban kerja sama OTT dan operator sebagai kewajiban hukum, namun terhambat oleh perbedaan pandangan antara pihak pro investasi dan pro kedaulatan.

Akhirnya, pemerintah memilih pendekatan pro investasi, sehingga kerja sama tidak lagi diwajibkan dalam PP 46/2021 dan PM Komdigi 5/2021.

Dalam situasi ini, Pemerintah Indonesia harus mengabil langkah yang berani dan progresif untuk memperkuat posisi nasional dalam ekosistem digital.

“Hal ini dapat dimulai dengan memperkuat regulasi agar bersifat imperatif dan mewajibkan kerja sama antara OTT dan operator telekomunikasi guna memastikan bahwa penggunaan infrastruktur nasional oleh OTT global diimbangi dengan kontribusi nyata,” kata Agung.

Logo Netflix

Sebelumnya, pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR bersama jajaran Direksi Telkom dan Subholding Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade menaruh perhatian pada ketimpangan antara investasi besar operator telekomunikasi di Indonesia dengan keuntungan besar yang diraih OTT.

Menurutnya, regulasi terhadap OTT perlu segera diwujudkan, karena tidak hanya menguntungkan Telkom, tetapi juga seluruh operator dan pelaku industri guna menciptakan ekosistem digital yang adil, berkelanjutan, dan mendorong pemerataan layanan di Indonesia.

Adapun, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah merumuskan peta jalan kebijakan Komdigi sebagai langkah strategi dalam memperkuat ekosistem digital nasional untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo.

06/07/2025 09:40