Category: Bisnis.com Tekno

  • SpaceX Elon Musk Incar Pendanaan Rp6,5 Triliun, Ingin Kalahkan Valuasi OpenAI

    SpaceX Elon Musk Incar Pendanaan Rp6,5 Triliun, Ingin Kalahkan Valuasi OpenAI

    Bisnis.com, JAKARTA — SpaceX sedang dalam pembicaraan untuk meningkatkan pendanaan baru dengan valuasi US$400 miliar atau sekitar Rp6,5 triliun (Kurs: Rp16.000).

    Dilansir Techcrunch, Selasa (9/7/2025) perusahaan milik Elon Musk itu menyusun strategi untuk mengumpulkan dana melalui putaran penggalangan dana dan secara terpisah mengadakan penawaran tender agar karyawan dapat menjual sebagian saham mereka kepada sekelompok investor tertentu.

    Putaran penggalangan dana akan berjalan dengan cara, mereka akan menjual sejumlah kecil saham baru kepada investor. 

    Salah satu putaran penggalangan dana yang pernah SpaceX adakan pada 2021 berhasil mengumpulkan sekitar US$850 juta atau sekitar Rp13,8 miliar (kurs: Rp16.000).

    Sementara itu, untuk penjualan internal saham kepada karyawan dan investor awal dilakukan untuk penawaran sekunder, dengan harga yang ditentukan oleh putaran pertama. Rinciannya dapat berubah, bergantung pada minat dari penjual dan pembeli dari orang dalam.

    Perusahaan ini pada umumnya mengadakan penawaran tender dua kali dalam setahun.

    Jika kesepakatan tersebut berjalan sesuai rencana, ini akan menandai lompatan besar lainnya dalam  lintasan valuasi SpaceX.

    Sejak perusahaan ini didirikan lebih dari dua dekade lalu, SpaceX menembus angka valuasi US$100 miliar atau sekitar Rp1,6 triliun (kurs Rp16.00) dan menggandakannya hanya dalam waktu tiga tahun.

    Sebelumnya, SpaceX mencatat pendapatan sekitar US$15,5 miliar atau Rp253,18 triliun pada 2024, dengan Starlink menjadi kontributor utama pendapatan tersebut.

    Selain itu, Angka ini menegaskan dominasi SpaceX yang makin kuat di sektor antariksa komersial global, sekaligus melampaui anggaran tahunan NASA untuk program komersial yang hanya sekitar US$1,1 miliar tahun depan.

    Elon Musk membagikan kabar ini melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), menyoroti pertumbuhan pesat bisnis peluncuran roket dan layanan satelit SpaceX.

    Sementara NASA tetap fokus pada eksplorasi luar angkasa dan riset ilmiah, SpaceX memanfaatkan permintaan tinggi untuk layanan peluncuran yang lebih murah dan komunikasi satelit. Inovasi utama SpaceX terletak pada roket Falcon 9 dan Falcon Heavy yang dapat digunakan kembali, sehingga memangkas biaya peluncuran secara signifikan dan memperbesar pangsa pasar global.

    Dilansir dari Reuters, Rabu (4/6/2025) pada 2024, SpaceX mencatat rekor dengan 134 peluncuran Falcon, menjadikannya operator peluncuran paling aktif di dunia. Perusahaan bahkan menargetkan 170 peluncuran hingga akhir tahun ini guna memenuhi permintaan pemasangan satelit yang terus meningkat.

    Pendapatan terbesar SpaceX saat ini berasal dari layanan internet satelit Starlink. Jaringan ini telah meluncurkan ribuan satelit untuk menyediakan akses internet broadband ke seluruh dunia.

    Pada November 2023, Musk mengumumkan bahwa Starlink sudah mencapai arus kas impas (breakeven cashflow). Meski Musk pernah menyatakan rencana untuk membawa Starlink go public, dia belum memberikan jadwal pasti.

    Selain Falcon, SpaceX juga tengah mengembangkan sistem roket raksasa Starship setinggi 122 meter. Musk menyebut Starship akan menjadi kunci utama dalam misi mengirim manusia ke Mars di masa depan.

    (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Sabih Khan Ditunjuk Jadi COO Apple Gantikan Jeff Williams

    Sabih Khan Ditunjuk Jadi COO Apple Gantikan Jeff Williams

    Bisnis.com, JAKARTA— Apple, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS),  menunjuk Sabih Khan sebagai Chief Operating Officer (COO) atau Direktur Operasional perusahaan yang baru.

    Dia menggantikan Jeff Williams yang sebelumnya mundur dari jabatannya. 

    Melansir laman Reuters, pada Rabu (9/7/2025) Khan telah bekerja di Apple selama 30 tahun. Dia sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden senior operasi. 

    “Khan akan mengambil peran barunya pads akhir bulan ini,” tulis Apple dalam sebuah pernyataan. 

    Sebelum bergabung dengan grup pengadaan Apple pada 1995, Khan bekerja sebagai insinyur pengembangan aplikasi dan pemimpin teknis akun utama di GE Plastics.

    Sementara itu Williams akan mengundurkan diri dari jabatannya akhir bulan ini, sebagaimana diumumkan oleh Apple tersebut pada Selasa, 8 Juni 2025 waktu setempat. 

    Williams dikabarkan memutuskan untuk mengundurkan diri agar dapat pensiun. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman dan keluarga, termasuk lima cucunya. 

    Williams akan terus melapor kepada CEO Apple Tim Cook serta mengawasi tim desain perusahaan dan Apple Watch. Setelah Williams pensiun, tim desain Apple akan beralih untuk melapor langsung kepada Cook. 

    Setelah bekerja di Apple selama hampir tiga dekade, Williams telah memainkan peran penting dalam memperkenalkan program iPod dan iPhone, memimpin pengembangan Apple Watch, dan mengawasi tim desain, di antara kontribusi lainnya.

    Dalam perkembangan lain, Komisioner perlindungan data Jerman meminta Apple dan Google agar menghapus aplikasi milik startup AI asal China, DeepSeek, dari toko aplikasi mereka di negara tersebut.

    Mengutip Reuters, permintaan dilatarbelakangi kekhawatiran terkait dengan perlindungan data, menyusul tindakan serupa di beberapa negara lain. 

    Dalam pernyataannya, Komisioner Perlindungan Data Negeri Bavarian Meike Kamp menjelaskan permintaan ini dibuat karena DeepSeek secara ilegal mentransfer data pribadi pengguna ke China.

    Menurutnya, dua raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu kini harus meninjau permintaan tersebut secara cepat dan memutuskan apakah akan memblokir aplikasi tersebut di Jerman, meskipun pihaknya belum menetapkan batas waktu tertentu. 

    Dalam hal ini, pihak Google mengatakan telah menerima pemberitahuan tersebut dan sedang meninjaunya. Sementara itu, DeepSeek tidak menanggapi permintaan komentar yang diajukan Reuters. Apple juga belum memberikan tanggapan.

    Mengacu kepada kebijakan privasi yang dimiliki, DeepSeek menyimpan berbagai data pribadi — seperti permintaan ke program AI-nya atau berkas yang diunggah — di komputer yang berada di China. 

    “DeepSeek belum mampu memberikan bukti yang meyakinkan kepada lembaga saya bahwa data pengguna asal Jerman terlindungi di Tiongkok pada tingkat yang setara dengan Uni Eropa,” kata Kamp, dikutip Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

  • Simakalama Uji Keamanan Pusat Data Nasional

    Simakalama Uji Keamanan Pusat Data Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Data Nasional (PDN) masih melewat tahap uji keamanan di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Proses pengujian berlangsung lama. Di sisi lain, ada beban ongkos yang dipikul Komdigi untuk menyewa PDNS guna menampung  data lembaga dan kementerian.

    Saat ini terdapat 70 Kementerian/Lembaga, 21 pemerintah provinsi, 198 pemerintah kabupaten, dan 56 pemerintah kota yang menggunakan layanan PDNS. Jika ditotal ada 345 instansi yang menitipkan datanya di PDNS. Ratusan instansi tersebut seharusnya menaruh data di PDN, yang hingga saat ini belum beroperasi. 

    Ketua IDPRO, Hendra Suryakusuma, menekankan terlambatan ini dapat memicu persepsi ketidakpastian pasar dan mengganggu agenda transformasi digital pemerintah. Menurutnya, keterlambatan ini berisiko mengganggu kejelasan roadmap digital pemerintah di mata investor. 

    “Mengenai dampak keterlambatan operasionalisasi, kalau dari perspektif saya mewakili IDPRO tentu saja ini menimbulkan persepsi ketidakpastian pasar. Jadi kan ini terutama dalam hal kejelasan antara roadmap transformasi digital pemerintah dan juga implementasi di lapangannya,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Selasa (8/7/2025). 

    Hendra menyinggung proyek PDN Cikarang yang didanai investasi dari Prancis, sehingga menurutnya, kepastian regulasi dan eksekusi proyek strategis semestinya lebih ketat. Meski begitu, dia menilai kondisi ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah.

    “Kalau saya melihat memang Komdigi itu adalah regulator, dan pihak swasta ini bisa mengisi gap, menjaga posibilitas, dan juga akhirnya bisa mempercepat deployment terhadap pembangunan data centernya,” katanya.

    Namun demikian, Hendra juga memahami pembangunan infrastruktur data merupakan proses yang sangat kompleks. Menurutnya, operasionalisasi infrastruktur tersebut melibatkan banyak tahapan teknis, kepatuhan terhadap regulasi (compliance), serta standar keamanan yang ketat.

    Lebih jauh, Hendra menggarisbawahi pentingnya pengujian keamanan yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

    “Jadi tidak boleh istilahnya mempercepat secara sembrono. Karena ini menyangkut perlindungan data negara dan juga mungkin data publik,” katanya. 

    Dia juga menyampaikan potensi dampak keterlambatan terhadap proses migrasi data lembaga pemerintahan. Menurutnya kemungkinan ada beberapa lembaga dan kementerian yang sudah ingin melakukan transfer datanya, tapi ternyata data centernya belum siap, akhirnya terhambat.

    Hendra pun menyampaikan sejumlah rekomendasi dari IDPRO, antara lain membuka dialog intensif lintas pemangku kepentingan, menyusun contingency plan berbasis kemitraan publik-swasta, serta mendorong transparansi timeline implementasi.

    “Kalau di IDPRO kami melihat bahwa data center ini sangat strategis dalam melakukan proses transformasi digital di pemerintahan dan kami dari pihak swasta melihat bahwa potensi bersama dengan private sector ini sangat baik. Karena kita secara strategis bisa menjaga strategi data pandang dengan PDN sebagai aset nasional nanti ke depannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkap proyek PDN Cikarang telah selesai diserahterimakan. Namun, operasionalisasinya masih menunggu hasil pengujian keamanan dari BSSN.

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap. Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujar Meutya, Senin (7/7/2025).

    Meutya belum memastikan jadwal baru pengoperasian PDN, meskipun sebelumnya direncanakan mulai berjalan pada Juni 2025.

    Pada Juni 2025, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, sebelumnya juga menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena temuan dalam assessment keamanan yang masih perlu ditindaklanjuti.

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” ujarnya.

    Bisnis coba mengonfirmasi mengenai penyebab penilaian uji keamanan di BSSN berjalan lama, termasuk dugaan belum memadainya sistem PDN, ke Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayiba. Hingga berita ini diturunkan Mira tidak memberi jawaban.

  • Mediatek Tanamkan Fitur AI Canggih di Reno14, Sasar Konten Kreator

    Mediatek Tanamkan Fitur AI Canggih di Reno14, Sasar Konten Kreator

    Bisnis.com, JAKARTA — OPPO berkolaborasi dengan MediaTek, akan meluncurkan smartphone terbaru mereka, Reno14 Series dengan kelengkapan fitur AI yang semakin canggih serta tampilan yang modis.

    Seri terbaru tersebut akan hadir dengan desain bagian belakangnya yang terinspirasi dari mermaid. Tema itu dipilih dalam rangka mengikuti tren yang ada, serta menambah kesan tampilan smartphone yang fashionable.

    Keunggulan utama yang ditawarkan oleh OPPO Reno14 series adalah kameranya, yang dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan berbasis AI. Contohnya adalah AI Flash Photography yang memungkinkan pemotretan dengan pencahayaan halus dan stabil pada lingkungan redup, atau AI Advanced Editor 2.0 yang mampu memperbaiki komposisi foto, ekspresi wajah, dan menghapus objek yang tidak diinginkan hanya dengan satu klik.

    Memotret dan merekam video dalam air juga dapat dilakukan dengan smartphone tersebut dengan kualitas 4K, dan memungkinkan durasi perekaman video sekitar 30 menit.

    Selain fitur AI yang mendukung fotografi, OPPO juga memperkenalkan AI Mind Space, semacam personal assistant berbasis AI, yang dapat membuat ringkasan dari tampilan visual, dan dioperasikan dengan cara mengusap 3 jari pada layar.

    Dengan menggandeng MediaTek sebagai penyedia chip, varian Reno14 5G akan dilengkapi chip MediaTek Dimensity 8350. Sementara itu, untuk varian Reno14 Pro dilengkapi MediaTek Dimensity 8450.

    “Untuk CPU-nya kami menanamkan Cortex-A725, dengan performa yang lebih cepat, serta durasi panggilan video yang lebih panjang sekitar 40 menit dibanding seri sebelumnya. Performa GPU kami juga meningkat 44%, serta mendukung mode grafik 120FPS untuk game-game first person shooter (FPS).” Jelas Senior Product Marketing Director MediaTek, Thomas Ho mengenai keunggulan yang ditawarkan perusahaannya dalam kolaborasi dengan OPPO di Jakarta, Selasa (08/07/25).

    Jajaran Oppo memegang smartphone Reno14

    Thomas juga mengatakan bahwa chip dari MediaTek juga memungkinkan seri Reno14 dapat melakukan perekaman sekitar 4 jam non-stop, dengan rata-rata video frame 50FPS.

    OPPO Reno14 akan tetap hadir dengan interface khusus mereka, ColorOS 15 yang terbaru dan dilengkapi sejumlah update.

    Upgrade yang dibawakan dari segi tampilan adalah floating windows, yang memungkinkan pengguna menjalankan dua aplikasi sekaligus, lalu ukuran folder yang dapat disesuaikan, serta stacked layout pada pusat notifikasi, manajemen latar belakang aplikasi, dan widget.

    “Untuk mendukung performa dalam bermain game, ColorOS juga menyertakan terobosan AI Hyperboost 2.0 dan LinkBoost 3.0. Berdasarkan uji lab, Hyperboost 2.0 mampu menjaga frame rate tetap stabil dan responsivitas tinggi ketika memainkan game.” Kata Product Director of ColorOS, Martin Liu di Jakarta, Selasa (08/07/25).

    Liu menambahkan, untuk AI LinkBoost 3.0 akan menjamin koneksi internet OPPO Reno14 series tetap lancar, bahkan di area dengan sinyal sulit.

    Head of PR OPPO Indonesia, Arga Simanjuntak mengatakan bahwa produk ini akan menyasar target pasar konten kreator muda yang ekspresif. Menurutnya, dengan semua fitur yang ditawarkan, dan desain yang terlihat modis, akan menjadi daya tarik bagi segmen pasar yang dituju.

    “Sudah bisa melakukan pre-order mulai hari ini, untuk detail spesifikasi lebih lanjut, dan harga pasaran akan kami umumkan nanti di acara launching tanggal 17 Juli. Tapi yang pasti, soal harga pasti akan sesuai dengan teknologi dan fitur yang kami tawarkan.” Kata Arga soal spesifikasi lengkap dan harga seri OPPO Reno14 di Jakarta, Selasa (08/07/25).

    Untuk selanjutnya, OPPO akan mengadakan peluncuran eksklusif seri Reno14 pada Kamis, 17 Juli mendatang. Acara tersebut dibarengi dengan festival musik yang akan dihadiri sejumlah figur publik, salah satunya Cinta Laura Kiehl. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Pemerintah Diminta Libatkan Industri dan Komunitas dalam Roadmap AI

    Pemerintah Diminta Libatkan Industri dan Komunitas dalam Roadmap AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah diminta untuk melibatkan industri dan komunitas dalam pengembangan peta jalan atau road map artificial intelligence (AI). 

    Profesor Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Yudho Giri Sucahyo, mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan AI.

    “Regulasi hampir selalu tertinggal dari kemajuan teknologi. Saat teknologi muncul tapi belum menimbulkan dampak negatif, biasanya tidak akan langsung diatur. Tapi jika mulai menimbulkan dampak buruk, maka regulasi harus dibuat. Di sinilah peran penting kolaborasi antara akademisi, industri, dan regulator,” kata Yudho dalam acara World AI Show Indonesia 2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025)

    Yudho menekankan  penyusunan regulasi tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Ia menyebut pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, asosiasi, komunitas, dan masyarakat luas agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan publik.

    “Proses penyusunan regulasi tidak bisa sepihak. Harus ada dialog dan masukan dari berbagai pihak,” kata Yudho.

    Wakil Ketua Bidang Kecerdasan Artifisial dan Perlindungan Data Pribadi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Eryk Budi Pratama, mengatakan pentingnya pemerintah bersiap menghadapi tantangan AI, terutama praktik-praktik yang kerap melewati batas model bahasa besar (Large Language Models/LLM).

    “Pemerintah perlu bersiap dengan regulasi. Seperti apa regulasinya? Saya rasa tergantung pada visi pemerintah dalam mengatur AI. Namun, setidaknya kita sudah memiliki peraturan presiden dan juga kebijakan di industri, terutama di sektor keuangan,” kata Eryk.

    Dia menyebut sektor keuangan sebagai contoh penting karena kompleksitas dan dinamika industrinya yang tinggi. Menurut Eryk, salah satu hal yang sering dilupakan saat mengembangkan sistem adalah aspek keamanannya. Karena itu, dia menekankan pentingnya prinsip secure by design, privacy by design, dan AI safety by design. 

    “Minimal, perusahaan harus paham tentang AI dan menerapkan kontrol keamanan yang tepat. Apa saja bentuk kontrol tersebut? Mulai dari pemantauan, deteksi sinyal ancaman, hingga penilaian terhadap kerentanan sistem,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peta jalan kecerdasan artifisial atau AI nasional bisa rampung pada Juni 2025.  

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan bocoran aturan pertama yang akan diterbitkan dalam roadmap tersebut kemungkinan besar akan difokuskan pada etika penggunaan AI. 

    “Jadi kemungkinan besar, ini sedikit bocoran, bahwa aturan pertama terkait artificial intelligence akan menyangkut dengan etika AI itu sendiri,” kata Meutya ditemui di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/6/2025). 

    Hal ini merujuk pada pendekatan beberapa negara yang tidak mengatur AI dalam satu regulasi besar, melainkan dibagi berdasarkan sektor atau pilar tertentu. Meutya menjelaskan dalam merancang regulasi AI, pemerintah berupaya mencari titik tengah antara perlindungan masyarakat dan terbukanya ruang bagi inovasi.

    Oleh karena itu, Komdigi melibatkan banyak pemangku kepentingan dan menerima berbagai masukan agar aturan yang lahir nantinya tetap menjaga aspek etika tanpa menghambat perkembangan inovasi. Isu mengenai konten AI yang semakin sulit dibedakan dengan hasil nyata, seperti yang ramai diperbincangkan publik terkait gambar penambangan di Raja Ampat hasil AI, juga menjadi sorotan. 

    Meutya menegaskan prinsip etika akan menjadi acuan dalam menyikapi fenomena ini, termasuk kemungkinan penerapan labeling pada konten berbasis AI.

    “Itu yang tadi namanya etika, jadi di beberapa negara yang kami lihat memang harus ada labeling AI. Kalau orang memang lihatnya [AI] untuk menyebarkan hoax maka dia tidak akan menaruh etika. Makanya tadi saya sampaikan, norma pertama yang akan diatur adalah etika,” katanya.

  • Kadin Ungkap Peluang dan Tantangan AI bagi Dunia Bisnis di Indonesia

    Kadin Ungkap Peluang dan Tantangan AI bagi Dunia Bisnis di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Co-Chairman/Permanent Committee Association of Digital Leader Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta, Arif Ilham Adnan menilai kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa pengaruh signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas proses bisnis.

    “Oh ya, sangat besar [pengaruhnya]. Saya memang tidak punya data yang tepat secara numerik, berapa persennya dan sebagainya, tapi dampaknya sangat besar. AI sudah digunakan secara luas dalam proses bisnis di banyak organisasi,” kata Arif ditemui disela acara World AI Show Indonesia 2025 di Jakarta pada Selasa (8/7/2025).

    Menurut Arif, teknologi AI sudah dimanfaatkan untuk keuangan, audit, operasional, hingga pengawasan berbasis kamera CCTV yang dilengkapi dengan analitik cerdas.

    Namun demikian, Arif menekankan teknologi AI tidak seharusnya menggantikan peran manusia, tetapi justru memperkuat kemampuannya dalam menjalankan tugas. Menurutnya, AI harus menjadi alat yang memperbesar kapabilitas, bukan ancaman terhadap eksistensi tenaga kerja.

    “Tantangannya adalah, kecerdasan buatan sebisa mungkin tidak menjadi faktor yang menggantikan manusia. AI harus memperkuat kemampuan manusia, bukan menggantikan. AI memperkuat kapabilitas manusia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Itu kuncinya,” katanya

    Namun, Arif tidak menampik bahwa penerapan AI memiliki sejumlah tantangan, salah satunya adalah biaya yang tinggi. Selain dari sisi pendanaan, aspek sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian penting dalam ekosistem AI di Indonesia. 

    Arif juga menggarisbawahi pentingnya literasi dan kecakapan digital di semua lapisan masyarakat agar AI dapat dimanfaatkan secara optimal.

    “Tantangan lainnya adalah kesiapan SDM. Karena AI itu menyentuh semua lapisan masyarakat, maka dibutuhkan literasi AI. Jadi literasi SDM terhadap AI sangat penting,” ujarnya.

    Kadin Jakarta, kata Arif, secara aktif mendorong ekosistem digital di kalangan anggotanya melalui pelatihan dan pengembangan, serta advokasi kebijakan yang relevan dengan AI.

    Dis juga menekankan pentingnya kedaulatan AI agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga mampu menciptakan solusi teknologi secara mandiri.

    “Kami juga mendorong adanya kedaulatan AI, agar ekonomi Indonesia tidak terlalu bergantung pada negara lain yang menggunakan AI,” tuturnya.

  • Lelang Spektrum Tak Serta-merta Mahal

    Lelang Spektrum Tak Serta-merta Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA —  Target kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk tahun 2025 dinilai tidak serta-merta menandakan bahwa harga lelang spektrum frekuensi akan melonjak.

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan PNBP Komdigi bersumber dari berbagai pos, mulai dari biaya hak penggunaan frekuensi, BHP Telekomunikasi, sertifikasi, hingga layanan lainnya, bukan semata-mata dari lelang spektrum.

    Menurut Heru, harga lelang spektrum lebih banyak dipengaruhi oleh faktor pasar seperti permintaan operator, nilai strategis pita frekuensi—termasuk 1,4 GHz yang tengah disiapkan—dan kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi digital.

    “Tanpa pernyataan eksplisit dari Komdigi, keterkaitan langsung antara kenaikan PNBP dan harga lelang masih spekulatif,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Heru menambahkan, Komdigi saat ini lebih berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan aset untuk mendongkrak pendapatan, yang secara tidak langsung bisa memengaruhi strategi lelang di masa depan.

    Diketahui Komdigi menargetkan pencapaian PNBP sebesar Rp25.25 triliun pada 2025. Nilai tersebut naik 11% dibadingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Heru menilai peluang Komdigi untuk mencapai target PNBP Rp25,25 triliun di 2025 cukup terbuka.

    Komdigi, ujar Heru, berada pada posisi penyumbang PNBP terbesar pada kuartal I/2025 menunjukkan kinerja kuat dan kepercayaan dari Kementerian Keuangan.

    Dukungan anggaran yang meningkat, dari Rp7,73 triliun menjadi Rp12,75 triliun setelah relaksasi blokir, memberikan ruang fiskal untuk proyek strategis seperti seleksi pita 1,4 GHz dan peningkatan infrastruktur digital.

    “Optimisme tentang kenaikan penggunaan PNBP hingga Rp9,19 triliun juga didukung oleh pembukaan saldo kas BLU Bakti secara bertahap, yang memungkinkan investasi lebih besar di sektor telekomunikasi,” kata Heru.

    Di sisi lain, kata Heru, tantangan yang dihadapi juga signifikan. Dinamika blokir anggaran awal (Rp3,84 triliun) menunjukkan ketidakpastian fiskal yang bisa menghambat proyek.

    Tindak lanjut rekomendasi BPK, seperti peningkatan kualitas layanan dan pengendalian intern, membutuhkan koordinasi intensif antarunit, yang bisa terhambat oleh birokrasi.

    Selain itu, target ambisius ini bergantung pada kemampuan Komdigi mengelola aset tetap dan memaksimalkan potensi pendapatan dari layanan digital, di tengah persaingan ketat dan kebutuhan teknologi yang cepat berubah.

    Penanganan 3 juta situs judi online juga menunjukkan beban operasional yang besar, yang bisa mengalihkan fokus dari target PNBP.

    “Target Rp.25,25 Triliun dipastikan tidak akan tercapai jika tidak alokasi anggaran memadai bagi Komdigi dan Komdigi tidak bisa lepas dari kasus-kasus korupsi yang mendera pejabatnya seperti terjadi dalam kasus judi online, pembangunan PDNS dan lainnya,” kata Heru.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap sebanyak 80% dari total target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komdigi akan disumbangkan dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, sertifikasi alat, dan izin stasiun radio (ISR). 

    Untuk diketahui, ISR adalah singkatan dari Izin Stasiun Radio, sebuah izin yang dikeluarkan oleh Komdigi, untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Baik BHP frekuensi maupun ISR mewajibkan penggunanya untuk membayarkan sejumlah dana. 

    Adapun pada tahun ini, Komdigi menargetkan total PNBP yang mereka kontribusikan ke negara mencapai Rp25,25 triliun atau naik sekitar 11% dibandingkan dengan 2024. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan PNBP Komdigi berasal dari berbagai pos. Khusus untuk Ditjen Infrastruktur digital, PNBP akan disumbangkan dari BHP Frekuensi, ISR, dan sertifikasi alat teknologi dai informasi. Total target yang akan dikontribusikan dari infrastruktur digital sekitar Rp20 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 80% dari total target Komdigi secara keseluruhan. 

    “Target di kami Rp20 triliun kurang lebih,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025). 

    Wayan mengatakan target tersebut telah melalui perhitungan dan pengukuran yang matang dengan merujuk pada nilai ISR dan BHP, termasuk lelang frekuensi pada periode lalu 

  • 80% Target PNBP Komdigi Disumbang dari BHP Frekuensi dan ISR

    80% Target PNBP Komdigi Disumbang dari BHP Frekuensi dan ISR

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap sebanyak 80% dari total target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komdigi akan disumbangkan dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi, sertifikasi alat, dan izin stasiun radio (ISR). 

    Untuk diketahui, ISR adalah singkatan dari Izin Stasiun Radio, sebuah izin yang dikeluarkan oleh Komdigi, untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Baik BHP frekuensi maupun ISR mewajibkan penggunanya untuk membayarkan sejumlah dana. 

    Adapun pada tahun ini, Komdigi menargetkan total PNBP yang mereka kontribusikan ke negara mencapai Rp25,25 triliun atau naik sekitar 11% dibandingkan dengan 2024. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan PNBP Komdigi berasal dari berbagai pos. Khusus untuk Ditjen Infrastruktur digital, PNBP akan disumbangkan dari BHP Frekuensi, ISR, dan sertifikasi alat teknologi dai informasi. Total target yang akan dikontribusikan dari infrastruktur digital sekitar Rp20 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 80% dari total target Komdigi secara keseluruhan. 

    “Target di kami Rp20 triliun kurang lebih,” kata Wayan kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025). 

    Wayan mengatakan target tersebut telah melalui perhitungan dan pengukuran yang matang dengan merujuk pada nilai ISR dan BHP, termasuk lelang frekuensi pada periode lalu 

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,66 triliun hingga 4 Juli 2025, atau setara 34,32% dari target tahun ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,25 triliun.

    Adapun pada 2024, realisasi PNBP Komdigi mencapai Rp22,6 triliun. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I/2025.

    “Target realisasi PNBP dan postur pagu Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI pada 8 Mei 2025 bahwa pada kuartal I/2025 Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari semua kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2025,” kata Meutya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut, kinerja penerimaan akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini.  Meutya juga menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2024. 

    “Keuangan Kemkomdigi tahun anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami tahun ini mendapat WTP atau tanpa pengecualian mudah-mudahan menjadi semangat kepemimpinan kami,” lanjut Meutya.

    Menurutnya, apresiasi dari BPK RI juga mencakup penyajian aset yang dilakukan secara wajar serta peningkatan koordinasi intensif antarunit organisasi dalam menindaklanjuti temuan-temuan audit.

    “Dalam rangka rekomendasi laporan hasil atas laporan keuangan TA 2024 Kemkomdigi juga terdapat beberapa catatan yang ditindaklanjuti dalam 60 hari, di antaranya adalah peningkatan kualitas layanan yang menjadi potensi pendapatan PNBP, optimalisasi pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja negara, dan penataan usaha aset tetap pada Kemkomdigi ke depannya agar dapat lebih memadai,” kata Meutya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail memaparkan pagu anggaran Komdigi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp7,73 triliun berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-867. 

    Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2,17 triliun, PNBP Rp1,21 triliun, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp773,25 miliar, dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,58 triliun.

    Namun demikian, Ismail menjelaskan terdapat dinamika terkait pembukaan blokir anggaran dan saldo kas. 

    “Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Kemkomdigi pada saat itu mendapat blokir anggaran sebanyak Rp3,84 triliun dan per hari ini kita sudah direlaksasi sebesar Rp1,88 triliun dan pembukaan saldo kas BLU Bakti sebesar Rp2,96 triliun. Sehingga posisi pagu anggaran Kemkomdigi per 7 Juli sudah mencapai Rp8,73 triliun, jadi sudah berada di atas pagu anggaran yang ditetapkan Rp7,73 triliun,” terang Ismail.

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan  Komdigi juga telah mengajukan penyesuaian anggaran kepada Kementerian Keuangan. 

  • Manuver XLSMART Pacu Pendapatan di Segmen B2B, Bidik Sektor Perbankan-Manufaktur

    Manuver XLSMART Pacu Pendapatan di Segmen B2B, Bidik Sektor Perbankan-Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) berupaya mengoptimalkan pendapatan di segmen business to business (B2B) dengan menghadirkan layanan yang berfokus pada peningkatan produkti. Berbagai layanan disiapkan untuk mengincar sejumlah sektor mulaiu dari perbankan hingga manufaktur.

    Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART Andrijanto Muljono mengatakan perusahaan menghadirkan solusi mulai dari Drone for Manufacture, Industrial IoT, sampai dengan AI Computer Vision dirancang oleh untuk mengoptimalkan bisnis pelanggan korporasi. 

    “Inovasi-inovasi ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih kuat dan adaptif, serta mendorong efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cerdas bagi pelanggan B2B kami,” kata Andrijanto kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Dia menjelaskan manufaktur, perbankan, dan finansial menjadi sektor paling masif dalam menggunakan solusi-solusi perseroan. 

    Di manufaktur, solusi-solusi seperti AI Computer Vision/AI Visual Inspection diadopsi untuk optimasi proses produksi, quality control, dan keselamatan kerja.

    Dia menyebut adopsi layanan-layanan di atas memungkinkan peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya secara signifikan oleh perusahaan.

    Sementara di perbankan dan finansial, XLSmart mendukung transformasi digital di sektor ini dengan solusi Telco API & Data Insights sebagai analitik data untuk mengenal pelanggan lebih baik dan membantu dalam pengambilan keputusan.

    Andrijanto mengeklaim terjadi pertumbuhan yang signifikan sektor B2B ICT XLSMART sampai dengan pertengahan tahun ini. Terutama didorong oleh adopsi solusi inovatif beyond connectivity.

    “Kami melihat peningkatan permintaan yang kuat dari berbagai industri yang menyadari potensi transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing bisnis,” ujarnya.

    Selain manufaktur, perbankan, dan finansial, secara spesifik XLSmart menargetkan sektor transportasi dan logistik, natural resources, ritel, serta publik sektor dan healthcare.

    Sementara itu, UMKM dinilai menjadi segmen pasar potensial. Terutama, UMKM yang sedang aktif dalam upaya transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, keamanan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

    500 Perusahaan

    Sebelumnya, Adrijanto mengatakan fokus tahun ini adalah memberikan solusi terintegrasi bagi segmen enterprise yang dinilai paling potensial.

     “Kami tahun ini mencanangkan akan menggarap 500 enterprise terbesar, perusahaan-perusahaan yang kami anggap sebagai klien-klien besar,” kata Andrijanto kepada Bisnis.

    Dari total 500 perusahaan yang dibidik, XLSMART memetakan lima sektor utama yang menjadi kontributor terbesar antara lain kesehatan & layanan publik, manufaktar & logistik, teknologi & ISP, ritel, hingga perusahan pertambangan dan mineral.

    Andrijanto mengatakan solusi yang ditawarkan tidak hanya sebatas layanan jaringan, tetapi juga mencakup kebutuhan teknologi dan solusi digital vertikal yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap sektor. 

    XLSMART menegaskan keunggulan pada kualitas dan cakupan jaringan yang luas, serta bundling solusi yang tidak hanya terbatas pada Internet of Things (IoT), melainkan juga Information and Communication Technology (ICT) secara lebih komprehensif.

    Adrijanto berharap dengan potensi besar itu segmen B2B ditargetkan dapat memberikan kontribusi minimal 20% terhadap total pendapatan perusahaan di tahun berjalan.

    Optimisme ini didorong oleh kebutuhan transformasi digital yang makin tinggi di kalangan korporasi besar, serta kesiapan XLSMART dalam menyediakan layanan yang terintegrasi dan scalable.

    Langkah agresif XLSMART sejalan dengan tren pertumbuhan pasar telekomunikasi B2B global yang diproyeksikan akan terus meningkat signifikan. 

    Menurut riset Future Market Insights, nilai industri ini diperkirakan mencapai US$89,23 miliar pada 2025 dan melonjak hingga US$293,05 miliar pada 2035, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) 12,6%.

    Pertumbuhan ini didorong oleh adopsi cloud, perluasan jaringan 5G, digitalisasi industri, serta kebutuhan akan solusi komunikasi yang aman dan efisien di tengah maraknya kerja jarak jauh dan transformasi digital di berbagai sektor

    Selain memperkuat portofolio produk dan solusi, XLSMART juga terus berinvestasi dalam perluasan dan peningkatan kualitas jaringan, termasuk backbone mobile dan fiber optik, untuk mendukung kebutuhan enterprise di berbagai wilayah, termasuk kawasan suburban dan rural. 

  • Operasional PDN Terhambat Uji Keamanan BSSN, Transformasi Digital RI Tersendat

    Operasional PDN Terhambat Uji Keamanan BSSN, Transformasi Digital RI Tersendat

    Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menyoroti dampak keterlambatan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang terhadap ekosistem dan transformasi digital Indonesia.

    Sempat ditarget berjalan pada Juni 2025, PDN ternyata masih dalam penilaian dan uji keamanan di Badan Siber dan Sandi Negara. 

    Ketua IDPRO, Hendra Suryakusuma, menekankan terlambatan ini dapat memicu persepsi ketidakpastian pasar dan mengganggu agenda transformasi digital pemerintah. Menurutnya, keterlambatan ini berisiko mengganggu kejelasan roadmap digital pemerintah di mata investor. 

    “Mengenai dampak keterlambatan operasionalisasi, kalau dari perspektif saya mewakili IDPRO tentu saja ini menimbulkan persepsi ketidakpastian pasar. Jadi kan ini terutama dalam hal kejelasan antara roadmap transformasi digital pemerintah dan juga implementasi di lapangannya,” kata Hendra saat dihubungi Bisnis pada Selasa (8/7/2025). 

    Hendra menyinggung proyek PDN Cikarang yang didanai investasi dari Prancis, sehingga menurutnya, kepastian regulasi dan eksekusi proyek strategis semestinya lebih ketat. Meski begitu, dia menilai kondisi ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara sektor swasta dan pemerintah.

    “Kalau saya melihat memang Komdigi itu adalah regulator, dan pihak swasta ini bisa mengisi gap, menjaga posibilitas, dan juga akhirnya bisa mempercepat deployment terhadap pembangunan data centernya,” katanya.

    Namun demikian, Hendra juga memahami pembangunan infrastruktur data merupakan proses yang sangat kompleks. Menurutnya, operasionalisasi infrastruktur tersebut melibatkan banyak tahapan teknis, kepatuhan terhadap regulasi (compliance), serta standar keamanan yang ketat.

    Lebih jauh, Hendra menggarisbawahi pentingnya pengujian keamanan yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

    “Jadi tidak boleh istilahnya mempercepat secara sembrono. Karena ini menyangkut perlindungan data negara dan juga mungkin data publik,” katanya. 

    Dia juga menyampaikan potensi dampak keterlambatan terhadap proses migrasi data lembaga pemerintahan. Menurutnya kemungkinan ada beberapa lembaga dan kementerian yang sudah ingin melakukan transfer datanya, tapi ternyata data centernya belum siap, akhirnya terhambat.

    Hendra pun menyampaikan sejumlah rekomendasi dari IDPRO, antara lain membuka dialog intensif lintas pemangku kepentingan, menyusun contingency plan berbasis kemitraan publik-swasta, serta mendorong transparansi timeline implementasi.

    “Kalau di IDPRO kami melihat bahwa data center ini sangat strategis dalam melakukan proses transformasi digital di pemerintahan dan kami dari pihak swasta melihat bahwa potensi bersama dengan private sector ini sangat baik. Karena kita secara strategis bisa menjaga strategi data pandang dengan PDN sebagai aset nasional nanti ke depannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkap proyek PDN Cikarang telah selesai diserahterimakan. Namun, operasionalisasinya masih menunggu hasil pengujian keamanan dari BSSN.

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap. Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujar Meutya, Senin (7/7/2025).

    Meutya belum memastikan jadwal baru pengoperasian PDN, meskipun sebelumnya direncanakan mulai berjalan pada Juni 2025.

    Pada Juni 2025, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, sebelumnya juga menjelaskan bahwa penundaan terjadi karena temuan dalam assessment keamanan yang masih perlu ditindaklanjuti.

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” ujarnya.

    Bisnis coba mengonfirmasi mengenai penyebab penilaian uji keamanan di BSSN berjalan lama, termasuk dugaan belum memadainya sistem PDN, ke Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayiba. Hingga berita ini diturunkan Mira tidak memberi jawaban.