Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Agate dan Confiction Labs Rilis RIFSTROM, Gim Looter Shooter Senilai Rp100 Miliar

    Agate dan Confiction Labs Rilis RIFSTROM, Gim Looter Shooter Senilai Rp100 Miliar

    Bisnis.com, MAKASSAR — Pengembang gim asal Indonesia, Agate International, bersama Confiction Labs resmi meluncurkan gim looter-shooter terbarunya, RIFTSTORM, dalam ajang global Steam Next Fest 2025.

    Gim Looter Shooter adalah  subgenre permainan peran aksi yang menggabungkan permainan tembak-menembak dan senjata serta peralatan yang dihasilkan secara prosedural. 

    CEO Agate Shieny Aprilia mengatakan RIFTSTORM menjadi salah satu proyek gim orisinal paling ambisius yang pernah dikembangkan di Indonesia dengan total investasi mencapai lebih dari US$6,5 juta atau sekitar Rp100 miliar.

    “Besarnya nilai investasi menjadikan RIFTSTORM sebagai proyek dengan tingkat risiko yang tinggi. Namun, kami terus mengembangkan proyek ini dengan keyakinan bahwa industri gim Indonesia mampu tumbuh pesat melalui penciptaan produk berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar global,” kata Shieny dalam keterangan resminya pada Senin (16/6/2025). 

    Shieny mengatakan gim tersebut mendapatkan dukungan dari investor global ternama seperti Shima Capital dan Alpha JWC Ventures. Selain itu, lebih dari 120 talenta lokal terlibat dalam pengembangan gim ini, yang seluruh prosesnya dikerjakan secara in-house selama hampir lima tahun.

    Skala dan kompleksitas proyek menjadikan RIFTSTORM sebagai tonggak penting dalam ekosistem pengembangan gim nasional.

    Shieny mengatakan pihaknya percaya potensi industri pengembangan gim di Indonesia sangat besar, dan potensi ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat serta upaya yang konsisten dan berkelanjutan.

    Di sisi lain CEO Confiction Labs, Arief Widhiyasa, mengatakan RIFTSTORM merupakan proyek berskala besar yang menuntut komitmen tinggi, terutama dari sisi pendanaan, durasi pengembangan, dan kompleksitas produksi. 

    “Langkah ini kami ambil karena kami percaya bahwa Indonesia butuh lebih banyak proyek seperti ini untuk membangun fondasi industri gim yang kuat dan berdaya saing global,” tuturnya. 

    Lebih jauh, RIFTSTORM hadir sebagai bagian dari ekosistem Mythic Protocol, sebuah platform kolaboratif yang menggabungkan pengembangan gim, keterlibatan komunitas, dan perluasan IP jangka panjang. Berlatar dunia kelam yang diliputi invasi makhluk mitologis, pemain berperan sebagai Weaver, agen elit yang bertugas menutup celah dimensi (Rift) dan menumpas ancaman dari dunia lain.

    Mengusung gaya visual stylized sci-fi modern dengan sentuhan flashy, gim ini menggabungkan elemen looter-shooter dan roguelite, memungkinkan permainan ulang dengan hasil yang berbeda-beda. Dukungan mode solo maupun co-op hingga tiga pemain menjadikan RIFTSTORM fleksibel untuk berbagai gaya bermain.

    Versi demo RIFTSTORM mencakup empat misi berbeda, mulai dari tahap tutorial hingga tantangan berintensitas tinggi. Pemain juga bisa memilih dari empat karakter Weaver dengan peran dan mekanik yang unik. 

    Sistem kostumisasi strategi hadir melalui fitur ability modular menggunakan periapts, memberikan kedalaman dalam eksperimen build karakter. Dengan dukungan permainan solo maupun tim, versi demo ini dirancang untuk menawarkan pengalaman bermain yang intens dan bervariasi.

  • Segera Klaim! Update Kode Redeem FF Hari Ini Selasa 17 Juni 2025

    Segera Klaim! Update Kode Redeem FF Hari Ini Selasa 17 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah ini adalah update kode redeem FF hari ini Selasa 17 Juni 2025 yang bisa Anda tukar dengan hadiah menarik.

    Kode redeem sendiri merupakan susunan huruf dan angka yang berisi hadiah. Anda hanya perlu menukarkannya ke situs Free Fire untuk mendapatkan hadiah tersebut.

    Meski demikian, Anda harus bergegas untuk menukarkannya, sebab satu kode redeem hanya berlaku satu kali saja.

    Update kode redeem FF hari ini, Selasa 17 Juni 2025

    AXKD-LPRY-TVGM
    J29F-WMYV-HGEQ-13ZU
    QF4T-ZJXK-2LMC
    BUNR-XE7P-GWLT
    MDH3-V0KN-YX2L-RCQO
    7QIV-KWLU-FB2P
    NPG8-2ZYW-64TE
    LT9D-WCRJ-EO7K-HQ1X
    YW2C-FD4T-BKUZ
    Q6TX-RKN1-MZ8E-LWYF
    RX8F-YLJU-PH3W
    F4QK-ZO5C-91GE
    P8DJ-H7UT-MGLZ-NVEK
    WTB9-EU0K-QLFX-YG13
    UXQ3-57LW-GZVJ
    9YTR-KSJB-2EPC
    KM83-XLF9-GY6T-WUHZ
    OEP1-HZQN-FYJG
    C6GV-B8TR-JD5A-X9WU
    5X2U-NFZY-LRMJ

    Coba juga:

    FFYC-2NQT-FDZV

    FFINDOJUARA1

    FFRPXQ3KMGT9

    5GBV2KFWZ7D8

    J6V4NGGHSYKB

    KIOSGAMERFF1

    SG2X18UPZNM0K

    QG9YSG2K4BEX

    8HGB7TKY6975

    FFINDOJUARA1

    Sebagai informasi, kode redeem ini bersifat terbatas sehingga kode mungkin tak akan berlaku lagi jika sudah ada yang menukarkannya

    Cara klaim kode redeem FF

    1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

    2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

    3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

    4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

    5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

  • Bangun Fondasi AI, Menkomdigi Dorong Percepatan Akses Internet di Indonesia Timur

    Bangun Fondasi AI, Menkomdigi Dorong Percepatan Akses Internet di Indonesia Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong percepatan akses internet di kawasan timur sebagai fondasi transformasi kecerdasan buatan (AI) yang inklusif, aman, dan etis.

    Dengan tersedianya konektivitas yang memadai, kata Meutya, maka teknologi AI dapat dimanfaatkan di berbagai bidang. Termasuk di dunia pemasaran, industri gim, dan pendidikan.

    Saat ini, kata dia, pemerintah mendorong pemanfaatan AI di bidang pendidikan, ketahanan pangan, perikanan, dan layanan pemerintahan.

    “Perikanan salah satu yang menjadi concern juga dari Presiden Prabowo Subianto dan kita juga ingin AI lebih banyak masuk di layanan publik atau layanan pemerintahan. Jadi, ini yang harus kita dorong ke depan,” ucapnya dalam siaran pers, Senin (16/6/2025).

    Dia juga meminta agar para pelaku usaha memiliki kemampuan di bidang digital dan mulai memanfaatkan AI.

    Sementara itu, sambungnya, pemerintah akan terus mendorong peningkatan konektivitas digital di Indonesia bagian timur untuk mewujudkan transformasi digital di seluruh wilayah Indonesia.

    “Harusnya kalau transformasi digital berjalan baik, kita enggak ada lagi daerah 3T karena diterobos dengan digitalisasi,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah sedang menempuh langkah konsolidasi industri telekomunikasi dan pengembangan pusat data nasional berlatensi rendah untuk mendukung integrasi kecerdasan buatan (AI) yang optimal.

    Sebab, pada bidang infrastruktur digital, politikus Partai Golkar ini menyebut tantangan besar dalam menghubungkan 17.000 pulau Indonesia secara merata.  

  • Pengguna PC Harap Hati-Hati! Ada Malware Baru dari Aplikasi Palsu DeepSeek

    Pengguna PC Harap Hati-Hati! Ada Malware Baru dari Aplikasi Palsu DeepSeek

    Bisnis.com, JAKARTA – Para pengguna komputer pribadi alias PC (personal computer) harus berhati-hati dengan malware anyar melalui aplikasi Large Language Model (LLM) palsu DeepSeek-R1. Dengan cara itu, malware trojan didistribusikan melalui aplikasi palsu tersebut.

    Peneliti Keamanan di Kaspersky’s GReAT Lisandro Ubiedo dalam temuan terbarunya mengatakan alat palsu ini membahayakan data sensitif pengguna dan menimbulkan ancaman. Terutama, ketika pengguna telah mengunduhnya dari sumber yang tidak terverifikasi.

    “Penjahat siber semakin mengeksploitasi popularitas alat AI sumber terbuka dengan mendistribusikan paket berbahaya dan penginstal palsu yang dapat secara diam-diam menginstal keylogger, cryptominer, atau infostealer,” kata dia dalam siaran pers, Senin (16/6/2025).

    Malware yang sebelumnya tidak dikenal tersebut dikirimkan melalui situs phishing yang berpura-pura menjadi beranda resmi DeepSeek yang dipromosikan melalui Google Ads. Tujuan serangan adalah memasang BrowserVenom.

    Yakni, malware yang mengonfigurasi peramban web pada perangkat korban untuk menyalurkan lalu lintas web melalui server penyerang, sehingga memungkinkan pengumpulan data pengguna – kredensial dan informasi sensitif lainnya.

    “Beberapa infeksi telah terdeteksi di Brasil, Kuba, Meksiko, India, Nepal, Afrika Selatan, dan Mesir,” ungkapnya.

    Hal ini tidak lepas dari status DeepSeek-R1 sebagai salah satu LLM paling populer saat ini. Kaspersky sebelumnya telah melaporkan serangan dengan malware yang menirunya untuk menarik korban.

    Selain itu, DeepSeek juga dapat dijalankan secara offline di PC menggunakan alat seperti Ollama atau LM Studio, dan penyerang menggunakan ini dalam kampanye mereka.

    Pengguna diarahkan ke situs phishing yang meniru alamat platform DeepSeek asli melalui Google Ads, dengan tautan yang muncul di iklan saat pengguna menelusuri “deepseek r1”.

    Setelah pengguna mencapai situs DeepSeek palsu, pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi sistem operasi korban. Apabila menggunakan Windows, pengguna akan diberikan tombol mengunduh alat untuk bekerja dengan LLM secara offline.

    “Sistem operasi lain tidak menjadi target pada saat penelitian,” tambahnya.

    Setelah mengklik tombol dan lulus uji CAPTCHA, file penginstal berbahaya diunduh dan pengguna diberikan pilihan untuk mengunduh dan menginstal Ollama atau LM Studio. Apabila salah satu pilihan dipilih, bersama dengan penginstal Ollama atau LM Studio yang sah, malware akan terinstal di sistem dan melewati perlindungan Windows Defender dengan algoritma khusus. 

    Prosedur ini juga memerlukan hak istimewa administrator untuk profil pengguna di Windows; jika profil pengguna di Windows tidak memiliki hak istimewa ini, infeksi tidak akan terjadi.

    Setelah terinstal, malware akan mengonfigurasi semua peramban web dalam sistem untuk secara paksa menggunakan proxy yang dikendalikan oleh penyerang, yang memungkinkan mereka untuk memata-matai data penelusuran sensitif dan memantau aktivitas penelusuran korban.

    Untuk menghindari ancaman semacam itu, Kaspersky merekomendasikan 5 langkah, yaitu periksa alamat situs web untuk memverifikasi keasliannya dan menghindari penipuan; unduh alat LLM offline hanya dari sumber resmi (misalnya, ollama.com, lmstudio.ai).

    Kemudian, gunakan solusi keamanan tepercaya untuk mencegah peluncuran file berbahaya; pastikan hasil pencarian internet memang sah; serta hindari menggunakan Windows pada profil dengan hak istimewa admin.

  • Kominfo Targetkan Pemenang Lelang Frekuensi 1,4 GHz Ditetapkan Juli 2025

    Kominfo Targetkan Pemenang Lelang Frekuensi 1,4 GHz Ditetapkan Juli 2025

    Bisnis.com, MAKASSAR— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mematangkan program internet murah berbasis jaringan tetap (fixed broadband) dengan memanfaatkan spektrum frekuensi 1,4 GHz.

    Rencana tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kapasitas layanan internet berkecepatan tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto menyebut program ini menyasar kawasan-kawasan yang belum terjangkau jaringan serat optik (fiber optic). Program ini juga ditujukan agar investasi infrastruktur digital tidak membebani operator telekomunikasi.

    “Tarifnya pasti murah sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tapi harapannya, kapasitasnya itu 100 Mbps. Itu harapan kami. Itu namanya program internet murah,” kata Wayan usai acara Fasilitasi Literasi Digital untuk Perempuan, Anak, dan Komunitas ‘Klik Aman, Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online’ di Makassar pada Senin (16/6/2025).

    Menurut Wayan, pemanfaatan spektrum frekuensi akan menjadi alternatif pengganti penggelaran kabel fiber optik, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Adapun frekuensi 1,4 GHz yang akan digunakan untuk mendukung internet murah ditargetkan sudah memiliki pemenang seleksi pada pertengahan tahun ini. 

    “Targetnya tahun ini sudah tahu siapa pemenangnya, operatornya, siapa yang jadi pemegang frekuensi 1,4 GHz. Jadi, Juli atau Agustus. Habis itu dia harus investasi, membangun,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa proyek internet murah ini akan fokus pada jaringan tetap, bukan jaringan bergerak (mobile), karena mayoritas wilayah Indonesia sudah memiliki cakupan seluler yang cukup luas. 

    “Di seluruh Indonesia. Kalau seluler, kayaknya kan gap-nya sudah sedikit. Iya, kan sudah 98% wilayah cakupan sudah ada,” katanya. 

  • Komdigi Pastikan Starlink Elon Musk Tunduk pada Pemerintah Indonesia

    Komdigi Pastikan Starlink Elon Musk Tunduk pada Pemerintah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk, tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya pemerintah memiliki kontrol atas ribuan satelit Starlink yang mengorbit di atas Tanah Air.

    Direktur Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan satelit asing di Indonesia, termasuk Starlink milik Elon Musk, wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Peraturan Menteri Komdigi Nomor 3 Tahun 2025.

    Dalam regulasi tersebut, setiap penyedia layanan satelit di Indonesia diwajibkan memiliki infrastruktur fisik yang berlokasi di wilayah Indonesia.

    “Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan kontrol dan monitoring trafik komunikasi, terminal, maupun konten yang disalurkan, demi perlindungan data dan keamanan sistem komunikasi nasional,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Wayan menambahkan, penyedia layanan juga diwajibkan memberikan akses atas infrastrukturnya kepada aparat penegak hukum jika diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, layanan satelit asing Non-Geostationary Satellite Orbit (NGSO) seperti Starlink tidak dapat beroperasi secara sepihak di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban regulasi dan wajib membuka akses pengawasan bagi pemerintah.

    Penegasan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran bahwa layanan satelit asing dapat beroperasi tanpa kontrol pemerintah, yang berpotensi mengganggu kedaulatan digital dan keamanan nasional.

    “Dalam kondisi darurat seperti gangguan keamanan atau penyebaran disinformasi, pemerintah Indonesia tetap memiliki otoritas penuh untuk membatasi akses, termasuk terhadap layanan berbasis satelit, sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Wayan.

    Peluncuran Starlink dari Florida, AS

    Sebelumnya, kontrol terhadap satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk disebut menjadi hal yang mutlak jika Indonesia tidak ingin bernasib sama dengan Iran yang tengah menghadapi gempuran Israel.

    Serangan rudal Israel ke Iran baru-baru ini memicu langkah ekstrem pemerintah Iran untuk membatasi akses internet nasional hingga 70-80% demi mencegah kepanikan warga. Namun, di tengah pemadaman tersebut, layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk justru tetap aktif dan membuka akses bagi masyarakat Iran.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis.

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Untuk mencegah hal tersebut, kata Firdaus, umumnya konstelasi satelit dibuat dalam sebuah jaringan tertutup dengan satu atau beberapa gateway. Sehingga ketika diperlukan, maka pemerintah bisa mengendalikan atau bahkan memerintahkan penutupan gateway tersebut sehingga jaringan satelit hanya bekerja secara tertutup.

    “Namun kembali lagi, itu hanya berlaku di level policy yang secara teknis bisa saja dipatuhi oleh Starlink, namun bisa juga tidak dipatuhi mengingat bahwa secara teknis Starlink tidak membutuhkan gateway di masing-masing region seperti konstelasi satelit konvensional,” kata Firdaus.

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan, juga dapat terjadi di Indonesia.

    “Seharusnya backbone ataupun akses langsung ke pelanggan dikuasai negara, dan secara peraturan perundang-undangan negara boleh mengambil alih untuk pertahanan dan keamanan,” tegas Ian.

  • Komdigi Beri Waktu 2 Tahun untuk Facebook Cs Penuhi PP Tunas

    Komdigi Beri Waktu 2 Tahun untuk Facebook Cs Penuhi PP Tunas

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan tenggat waktu maksimal 2 tahun bagi platform digital seperti Facebook, Instagram, dan lainnya untuk mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

    PP Tunas diterbitkan sebagai upaya melindungi anak-anak dari berbagai risiko di dunia digital, seperti penyalahgunaan data pribadi dan paparan terhadap konten yang tidak layak. Regulasi tersebut mengharuskan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk melakukan penyaringan terhadap konten yang dapat membahayakan anak, menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses, serta menjamin adanya proses penanganan yang cepat dan terbuka.

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan meskipun batas waktu maksimal adalah dua tahun, pemerintah tetap membuka ruang percepatan apabila para platform sudah siap.

    “Kalau di undang-undang yang tertulis adalah maksimal dua tahun. Namun demikian kami bisa melakukan dengan lebih cepat, kalau melihat para platform ini juga sudah siap. Kami harapkan mereka juga dengan menghormati aturan yang ada di Indonesia,” kata Meutya usai acara diskusi Fasilitasi Literasi Digital untuk Perempuan, Anak, dan Komunitas ‘Klik Aman, Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online’ di Makassar pada Senin (16/6/2025). 

    Meutya menekankan Komdigi sejatinya telah menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) untuk mengawasi dan memastikan PSE lingkup privat, termasuk platform media sosial, mematuhi aturan terkait moderasi konten, terutama dalam hal penghapusan konten ilegal seperti pornografi anak, terorisme, perjudian online, dan lainnya.  Platform diwajibkan melakukan takedown dalam waktu tertentu maksimal 4 jam untuk konten prioritas dan 24 jam untuk kategori lainnya. Namun memang platform masih banyak yang belum patuh dan pihaknya tengah mengevaluasi hal tersebut. 

    Terkait implementasi PP Tunas, Meutya mengatakan pemerintah masih memberikan waktu adaptasi bagi platform digital, termasuk untuk menyesuaikan teknologi verifikasi usia pengguna. Namun, proses sosialisasi dan pemanggilan terhadap platform sudah mulai dilakukan.

    “Jadi kami memberikan waktu bagi mereka misalnya menyiapkan teknologi untuk membaca betul, orang ini verifikasi usia, orang ini betul dewasa atau apa-apa, dan sebagainya,” tambahnya.

    Jika setelah tenggat waktu yang diberikan masih ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap PP Tunas, Komdigi tak segan menjatuhkan sanksi, termasuk pencabutan izin operasi platform digital tersebut di Indonesia.

    Sebelumnya, Komdigi menegaskan sejumlah platform digital masih belum sepenuhnya mematuhi PP Tunas. Meutya mengatakan pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk mendorong kepatuhan, mulai dari perintah take down konten hingga pemanggilan langsung terhadap platform yang membandel. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran yang luput dari tanggung jawab penyelenggara platform.

    “Kadang platform tidak comply [patuh], jadi kalau ada yang tanya kenapa iklan judi online masih ada di Facebook, harusnya pada memahami bahwa kami sudah melakukan take down, tetapi kan mereka menjadi rumahnya,” katanya. 

    Meutya juga menjelaskan pemerintah tidak bisa langsung serta-merta menutup platform digital yang dianggap membahayakan anak-anak. Hal tersebut karena ruang digital tetap perlu memberikan kebebasan berekspresi bagi pengguna dewasa. 

    Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan lebih banyak menyasar pada pembatasan akses anak-anak terhadap konten yang berbahaya. Lebih lanjut, Meutya mengungkapkan bahwa beberapa platform justru belum menggunakan alat moderasi konten secara optimal sebagaimana yang diatur dalam PP Tunas. Bahkan untuk konten yang sangat sensitif seperti pornografi anak, platform digital seringkali tidak segera melakukan penurunan (take down).

    “Jadi artinya mereka belum sepenuhnya comply,” tambah Meutya.

    Meutya juga menekankan, upaya menciptakan ruang digital yang aman tak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Publik juga harus berani mengkritik layanan platform yang dinilai lalai atau membahayakan.

    “Dari perspektif industri, mereka akan menurut pada pasar. Jadi, pasarnya yang harus sama-sama mengkritik: ‘Saya tidak mau anak saya pakai platform.’ Selama customernya tidak mengkritik tokoh-tokohnya, para penjualnya. Mereka akan dengan senang hati terus berjualan,” katanya.

    Dia memastikan bahwa pemerintah akan terus memanggil dan mendorong platform-platform digital asing agar mematuhi ketentuan hukum di Indonesia. Jika tetapi tidak menunjukkan komitmen setelah berbagai peringatan, maka pemerintah siap mengambil tindakan lebih tegas.

    “PP ini juga nanti memang akan melakukan review, apakah perlu izin yang dicabut dan sebagainya. Jadi pada ujungnya, kalau memang terlalu tidak comply berkali- kali setelah diperingatkan, ada satu tindakan tegas yang akan diberikan kepada para platform ini,” pungkas Meutya.

  • Facebook Cs Belum Patuh PP Tunas, Menkomdigi Meutya Hafid Bilang Begini

    Facebook Cs Belum Patuh PP Tunas, Menkomdigi Meutya Hafid Bilang Begini

    Bisnis.com, MAKASSAR — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan sejumlah platform digital besar seperti Facebook, WhatsApp, hingga Instagram, masih belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk mendorong kepatuhan, mulai dari perintah take down konten hingga pemanggilan langsung terhadap platform yang membandel. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran yang luput dari tanggung jawab penyelenggara platform.

    “Kadang platform tidak comply [patuh], jadi kalau ada yang tanya kenapa iklan judi online masih ada di Facebook, harusnya pada memahami bahwa kami sudah melakukan take down, tetapi kan mereka menjadi rumahnya,” kata Meutya dalam  acara Fasilitasi Literasi Digital untuk Perempuan, Anak, dan Komunitas ‘Klik Aman, Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online’ di Makassar pada Senin (16/6/2025). 

    Meutya juga menjelaskan pemerintah tidak bisa langsung serta-merta menutup platform digital yang dianggap membahayakan anak-anak. Hal tersebut karena ruang digital tetap perlu memberikan kebebasan berekspresi bagi pengguna dewasa. 

    Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan lebih banyak menyasar pada pembatasan akses anak-anak terhadap konten yang berbahaya.

    Lebih lanjut, Meutya mengungkapkan bahwa beberapa platform justru belum menggunakan alat moderasi konten secara optimal sebagaimana yang diatur dalam PP Tunas. Bahkan untuk konten yang sangat sensitif seperti pornografi anak, platform digital seringkali tidak segera melakukan penurunan (take down).

    “Jadi artinya mereka belum sepenuhnya comply,” tambah Meutya.

    Meutya juga menekankan, upaya menciptakan ruang digital yang aman tak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Publik juga harus berani mengkritik layanan platform yang dinilai lalai atau membahayakan.

    “Dari perspektif industri, mereka akan menurut pada pasar. Jadi, pasarnya yang harus sama-sama mengkritik: ‘Saya tidak mau anak saya pakai platform.’ Selama customernya tidak mengkritik tokoh-tokohnya, para penjualnya. Mereka akan dengan senang hati terus berjualan,” katanya.

    Dia memastikan bahwa pemerintah akan terus memanggil dan mendorong platform-platform digital asing agar mematuhi ketentuan hukum di Indonesia. Jika tetap tidak menunjukkan komitmen setelah berbagai peringatan, maka pemerintah siap mengambil tindakan lebih tegas.

    “PP ini juga nanti memang akan melakukan review, apakah perlu izin yang dicabut dan sebagainya. Jadi pada ujungnya, kalau memang terlalu tidak comply berkali- kali setelah diperingatkan, ada satu tindakan tegas yang akan diberikan kepada para platform ini,” pungkas Meutya.

    PP Tunas yang ditetapkan pada 28 Maret 2025 dan mulai berlaku per 1 April 2025, dirancang sebagai payung hukum kuat dalam perlindungan anak di ruang digital. 

    Regulasi ini mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten berbahaya, menyediakan kanal pelaporan, serta menerapkan sistem verifikasi usia dan pengamanan teknis yang relevan. Bagi platform yang tidak mematuhi, sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diberlakukan.

    Data Komdigi menunjukkan, sekitar 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Fakta ini menjadi alasan kuat di balik lahirnya PP TUNAS. 

    Sebelumnya Meutya menyebut tujuan regulasi ini bukan hanya melindungi anak, tetapi menciptakan ruang digital yang sehat bagi seluruh pengguna.

    “Ketika keamanan ekosistem digital diperkuat, yang diuntungkan bukan hanya anak-anak tapi juga semua orang yang berada di ranah digital. Kita ingin semua pihak nyaman, karena aturannya jelas seperti aturan main di pasar,” katanya.

  • Komdigi Soroti Ketidakpatuhan Facebook – Whatsapp Cs dalam Lindungi Anak

    Komdigi Soroti Ketidakpatuhan Facebook – Whatsapp Cs dalam Lindungi Anak

    Bisnis.com, MAKASSAR— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan sejumlah platform digital besar seperti Facebook, WhatsApp, hingga Instagram, masih belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah telah menempuh berbagai upaya untuk mendorong kepatuhan, mulai dari perintah take down konten hingga pemanggilan langsung terhadap platform yang membandel. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran yang luput dari tanggung jawab penyelenggara platform.

    “Kadang platform tidak comply [patuh], jadi kalau ada yang tanya kenapa iklan judi online masih ada di Facebook, harusnya pada memahami bahwa kami sudah melakukan take down, tetapi kan mereka menjadi rumahnya,” kata Meutya dalam  acara Fasilitasi Literasi Digital untuk Perempuan, Anak, dan Komunitas ‘Klik Aman, Anak Nyaman: Bijak Gawai, Cerdas Online’ di Makassar pada Senin (16/6/2025). 

    Meutya juga menjelaskan pemerintah tidak bisa langsung serta-merta menutup platform digital yang dianggap membahayakan anak-anak. Hal tersebut karena ruang digital tetap perlu memberikan kebebasan berekspresi bagi pengguna dewasa. 

    Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan lebih banyak menyasar pada pembatasan akses anak-anak terhadap konten yang berbahaya.

    Lebih lanjut, Meutya mengungkapkan bahwa beberapa platform justru belum menggunakan alat moderasi konten secara optimal sebagaimana yang diatur dalam PP Tunas. Bahkan untuk konten yang sangat sensitif seperti pornografi anak, platform digital seringkali tidak segera melakukan penurunan (take down).

    “Jadi artinya mereka belum sepenuhnya comply,” tambah Meutya.

    Meutya juga menekankan, upaya menciptakan ruang digital yang aman tak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Publik juga harus berani mengkritik layanan platform yang dinilai lalai atau membahayakan.

    “Dari perspektif industri, mereka akan menurut pada pasar. Jadi, pasarnya yang harus sama-sama mengkritik: ‘Saya tidak mau anak saya pakai platform.’ Selama customernya tidak mengkritik tokoh-tokohnya, para penjualnya. Mereka akan dengan senang hati terus berjualan,” katanya.

    Dia memastikan bahwa pemerintah akan terus memanggil dan mendorong platform-platform digital asing agar mematuhi ketentuan hukum di Indonesia. Jika tetap tidak menunjukkan komitmen setelah berbagai peringatan, maka pemerintah siap mengambil tindakan lebih tegas.

    “PP ini juga nanti memang akan melakukan review, apakah perlu izin yang dicabut dan sebagainya. Jadi pada ujungnya, kalau memang terlalu tidak comply berkali- kali setelah diperingatkan, ada satu tindakan tegas yang akan diberikan kepada para platform ini,” pungkas Meutya.

    PP Tunas yang ditetapkan pada 28 Maret 2025 dan mulai berlaku per 1 April 2025, dirancang sebagai payung hukum kuat dalam perlindungan anak di ruang digital. 

    Regulasi ini mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten berbahaya, menyediakan kanal pelaporan, serta menerapkan sistem verifikasi usia dan pengamanan teknis yang relevan. Bagi platform yang tidak mematuhi, sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diberlakukan.

    Data Komdigi menunjukkan, sekitar 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Fakta ini menjadi alasan kuat di balik lahirnya PP TUNAS. 

    Sebelumnya Meutya menyebut tujuan regulasi ini bukan hanya melindungi anak, tetapi menciptakan ruang digital yang sehat bagi seluruh pengguna.

    “Ketika keamanan ekosistem digital diperkuat, yang diuntungkan bukan hanya anak-anak tapi juga semua orang yang berada di ranah digital. Kita ingin semua pihak nyaman, karena aturannya jelas seperti aturan main di pasar,” katanya.

  • Indonesia Berpotensi Seperti Iran jika Gagal Kendalikan Starlink Elon Musk

    Indonesia Berpotensi Seperti Iran jika Gagal Kendalikan Starlink Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA — Kontrol terhadap satelit orbit rendah Starlink milik Elon Musk disebut menjadi hal yang mutlak jika Indonesia tidak ingin bernasib sama dengan Iran yang tengah menghadapi gempuran Israel.

    Serangan rudal Israel ke Iran baru-baru ini memicu langkah ekstrem pemerintah Iran untuk membatasi akses internet nasional hingga 70-80% demi mencegah kepanikan warga. Namun, di tengah pemadaman tersebut, layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk justru tetap aktif dan membuka akses bagi masyarakat Iran.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Firdaus Adinugroho mengatakan fenomena serupa sangat berpotensi terjadi di indonesia, yang saat ini telah menerima layanan Starlink.

    Jika pemerintah Indonesia memutuskan membatasi akses internet nasional dalam situasi darurat, Starlink secara teknis tetap bisa memberikan akses internet langsung ke pelanggan tanpa harus tunduk pada kebijakan lokal.

    “Karena Starlink memiliki interconnectivity antar satelitnya, maka Starlink bisa membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah [Indonesia],” kata Firdaus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Diketahui saat ini layanan Starlink terus berkembang di Indonesia. Bahkan, ratusan desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, bersedia menggelontorkan dana untuk dapat menikmati layanan Starlink.

    Untuk mencegah hal tersebut, kata Firdaus, umumnya konstelasi satelit dibuat dalam sebuah jaringan tertutup dengan satu atau beberapa gateway. Sehingga ketika diperlukan, maka pemerintah bisa mengendalikan atau bahkan memerintahkan penutupan gateway tersebut sehingga jaringan satelit hanya bekerja secara tertutup.

    “Namun kembali lagi, itu hanya berlaku di level policy yang secara teknis bisa saja dipatuhi oleh Starlink, namun bisa juga tidak dipatuhi mengingat bahwa secara teknis Starlink tidak membutuhkan gateway di masing-masing region seperti konstelasi satelit konvensional,” kata Firdaus.

    Kedaulatan Data

    Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward juga menyoroti isu kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Dia menuturkan jika infrastruktur utama internet tidak berada di bawah kendali nasional, maka negara akan kesulitan melakukan intervensi saat terjadi krisis nasional atau ancaman keamanan.

    “Seharusnya backbone ataupun akses langsung ke pelanggan dikuasai negara, dan secara peraturan perundang-undangan negara boleh mengambil alih untuk pertahanan dan keamanan,” tegas Ian.

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

    “Untuk operasional saja yang dapat dijalankan pihak lain yang diberi wewenang,” tambahnya.