Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Triasmitra (KETR) Kebut SKKL Rising 8, Bidik Pertumbuhan Bisnis 22% Tahun Ini

    Triasmitra (KETR) Kebut SKKL Rising 8, Bidik Pertumbuhan Bisnis 22% Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Ketrosden Triasmitra Tbk. (KETR), perusahaan yang berfokus pada pembangunan hingga penggelaran jaringan sistem komunikasi kabel bawah laut (SKKL), mengebut penggelaran SKKL Rising 8 yang menghubungkan Jakarta – Batam – Singapura.

    Direktur Utama Triasmitra Titus Dondi Patria mengatakan dalam menggarap proyek Rising 8, Triasmitra bermitra dengan PT Mora Telematika Indonesia, Tbk (MORA). Ditargetkan PKKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Izin Membangun dari Dirjen Hubla keluar bulan ini. 

    PKKPRL adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Dokumen  yang diterbitkan oleh KKP menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi. PKKPRL merupakan persyaratan dasar untuk mendapatkan izin berusaha di wilayah laut. 

    Dia juga mengatakan SKKL Rising 8 ini akan memiliki panjang kabel sekitar 1.128,5 km dengan menggunakan teknologi sistem Repeater dan memiliki kapasitas sebesar 25 terabite (TB) per second per fiber pair. 

    Perusahaan menggunakan kabel dari produsen Jerman Norddeutsche Seekabelwerke (NSW). Sementara Repeater yang digunakan berasal dari produsen Perancis yaitu Alcatel Submarine Network (ASN). 

    “Saat ini kabel dan repeater sudah berada di atas kapal Bentang Bahari. Sementara pada bagian komersial, tiga pelanggan Off-Taker telah diperoleh kesepakatannya, dan sejumlah pelanggan potensial lainnya sedang berada pada tahap negosiasi akhir,” kata Titus, dikutiip Rabu (18/6/2025). 

    Titus juga mengatakan Triasmitra sedang berencana mengembangkan cakupan bisnisnya sampai ke Indonesia Tengah dengan rencana Pembangunan SKKL Indonesia Tengah yang menyambungkan pulau Bali, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi. 

    SKKL Indonesia Tengah ini dirancang dengan memiliki 9 Segmen dengan total panjang hingga 2.597 km. SKKL Indonesia Tengah ini akan menyambungkan kabel laut dari Sanur (Bali), Kawinda Nae, Labuan Bajo, Makassar, Selayar, Baubau, Wakatobi, Kendari, Morowali, dan Luwuk. 

    Pembangunan SKKL Indonesia Tengah ini akan dibagi ke dua tahap. Tahap 1 akan dibangun pada tahun 2026 untuk Segmen Sanur sampai Makassar. Sementara Tahap 2 akan dibangun pada tahun 2027 untuk Segmen Selayar sampai Luwuk. 

    “Saat ini proses pembangunan berada dalam fase perizinan dimana Surat Izin Rekomendasi 1 untuk kegiatan Marine Survey telah dirilis, dan marine survey akan dilaksanakan setelah pembangunan SKKL Rising 8 selesai,” kata Titus. 

    Dia menuturkan dalam pengembangan bisnis, Triasmitra memiliki tiga fokus utama. Fokus pertama dalam rencana pengembangan bisnis yaitu Kesiapan Komersial CLV Bentang Bahari. Perseroan saat ini fokus dalam penyelesaian proyek konversi kapal Bentang Bahari tepat waktu agar dapat melakukan pekerjaan pertamanya untuk menggelar jaringan SKKL Rising 8 pada kuartal IV/2025. 

    Selain itu Perseroan pun fokus untuk mengkomersialisasi kapal Bentang Bahari agar dapat terutilisasi dengan optimal di tahun 2026. Beberapa proyeksi agar dapat mengutilisasi kapal Bentang Bahari di tahun depan adalah untuk menggelar SKKL milik Pelanggan di area Nusa Tenggara. 

    Setelah itu kapal Bentang Bahari akan diutilisasi untuk menggelar jaringan SKKL milik perseroan yaitu SKKL Indonesia Tengah untuk Tahap 1 segmen Sanur – Makassar. Dilanjutkan untuk penggelaran SKKL Indonesia Tengah Tahap 2 Segmen Selayar – Luwuk. 

    Target …

  • Menkomdigi Ungkap Konektivitas Internet di Sulawesi Selatan Masih Terbatas

    Menkomdigi Ungkap Konektivitas Internet di Sulawesi Selatan Masih Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA -– Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti ruang blank spot atau wilayah yang belum tersentuh internet di Sulawesi Selatan. Sejumlah wilayah di pegunungan masih jauh dari akses internet.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam upaya pemerataan konektivitas digital di kawasan Indonesia Timur.

    “Kalau di Sulawesi Selatan ini memang belum maksimal, jadi masih ada ruang tidak sebanyak di DKI Jakarta dan juga di berbagai provinsi di Jawa,” kata Meutya ditemui di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (16/6/2025). 

    Meutya menjelaskan ruang spektrum frekuensi yang belum terpakai di Sulawesi Selatan saat ini masih disiapkan untuk keperluan layanan publik, pelaporan kebencanaan, serta penyiaran televisi dan radio publik.

    Komdigi juga mendorong penguatan pembangunan infrastruktur konektivitas, terutama di wilayah pelosok dan daerah pegunungan yang masih memiliki keterbatasan akses.

    “Kami juga dorong pembangunan konektivitas yang lebih maksimum di wilayah Sulawesi Selatan khususnya. Saat ini kita di Gowa, di Gowa mungkin ada daerah pegunungan-pegunungan yang juga konektivitasnya belum sebaik daerah lainnya dan juga banyak pelosok lainnya di Sulawesi Selatan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan sistem monitoring frekuensi dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat penggunaan spektrum yang tinggi, sehingga bisa menjadi indikator wilayah dengan potensi gangguan konektivitas.

    “Jadi salah satu yang juga termonitor dengan lengkap begitu adalah di mana titik-titik frekuensi banyak digunakan dan di situ kalau memang ternyata konektivitas belum baik juga akan terpantau di situ,” ujarnya.

    Meutya menambahkan pemantauan terhadap titik blank spot tidak dilakukan di Balmon daerah , melainkan di pusat melalui sistem PMT. Sementara itu, Balmon lebih fokus mengawasi interferensi sinyal, termasuk dari alat-alat elektronik seperti billboard digital yang bisa mengganggu frekuensi penerbangan jika tidak diawasi dengan baik, terutama di area strategis seperti dekat bandara..

    Selain mengatur penggunaan frekuensi domestik, Balmon juga bertugas mengawasi siaran lintas batas dari luar negeri serta mengantisipasi gangguan komunikasi ilegal di perbatasan.

    “Namun demikian banyak juga yang misalnya penyiaran atau penyiaran kalau diperbatasan dari manca negara yang masuk ke Indonesia, nah itu diawasi oleh balai monitoring ini,” ungkap Meutya.

    Menariknya, Balmon Makassar tak hanya memantau wilayah Sulawesi Selatan, tetapi juga mengawasi dua per tiga kawasan Indonesia Timur. Karena cakupan wilayah yang luas, pelanggaran yang terpantau bukan selalu berasal dari Sulawesi Selatan.

    “Balmon Makassar ini memantau tidak hanya untuk Sulawesi Selatan, tapi 2/3 kawasan Indonesia Timur. Jadi belum tentu berarti bahwa pelanggarannya di Sulawesi Selatan, tapi karena disinilah terpantaunya pelanggaran dari 2/3wilayah Indonesia Timur,” tutupnya.

  • Ojol Jadi UMKM, Menteri Maman Bakal Godok Permen Bareng Komdigi-Kemnaker Cs

    Ojol Jadi UMKM, Menteri Maman Bakal Godok Permen Bareng Komdigi-Kemnaker Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan saat ini pihaknya tengah menggodok peraturan menteri (Permen) terkait status ojek online (ojol) menjadi mitra UMKM.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah berkoordinasi untuk dengan kementerian terkai untuk membuat aturan turunan agar driver ojol bisa masuk ke dalam kategori UMKM.

    “Momentum ini memang kami sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membicarakan membuat aturan turunan berupa Permen untuk memasukkan kategori ojek online ini masuk ke dalam kategori UMKM,” kata Maman dalam Media Briefing bersama Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Grab Indonesia di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Maman menjelaskan bahwa aturan turunan yang bakal tertuang ke dalam Permen itu berlandaskan Undang-Undang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP 7/2021).

    “… dan di situ nanti kami akan membuat turunannya sekarang,” imbuhnya.

    Nantinya, Permen ini akan melibatkan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Tentunya ini perlu disinkronisasi dengan beberapa kementerian terkait, salah satunya Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Komdigi. Jadi pada dasarnya ini perlu diselaraskan dan disinkronisasikan dengan beberapa kementerian lain,” terangnya.

    Untuk itu, dia menegaskan Permen yang mengatur ojol masuk ke dalam kategori UMKM tidak meluncur di tahun ini, mengingat pembahasan masih berjalan.

    “Saya harus koordinasikan dulu dengan beberapa kementerian terkait, terkait tindak lanjut pembahasan status UMKM ini dan juga plus dengan Kementerian Ketenagakerjaan,” terangnya.

    Kendati demikian, Maman menjelaskan bahwa jika status driver ojol nantinya menjadi mitra UMKM, maka mereka akan mendapatkan guyuran fasilitas seperti yang diterima para UMKM, termasuk berhak mendapatkan BBM bersubsidi, LPG 3 kg, hingga kredit usaha rakyat (KUR).

    “Jadi kita juga punya program KUR yang di mana memberikan fasilitas pembiayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah angkanya dari Rp1 juta—Rp100 juta tanpa agunan dan bunganya hanya 6% setahun,” ujarnya.

    Selain itu, ojol akan mendapatkan fasilitas pelatihan, insentif pajak progresif 0,5% untuk UMKM dengan omzet pendapatan di bawah Rp4,8 miliar setahun. Insentif ini didapatkan driver ojol jika masuk ke dalam kategori UMKM.

    “Jadi kalau misalnya treatment-nya pegawai, pasti pajaknya berbeda. Kalau di-treatment UMKM insentif pajaknya 0,5%,” imbuhnya.

    Maman menjelaskan bahwa sederet insentif sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan langkah-langkah kebijakan yang berbasiskan ekonomi kerakyatan.

    Bahkan, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan akan ada lagi beberapa fasilitas-fasilitas insentif lain yang bakal diterima driver ojol ke depan.

    “Tentunya insentif-insentif itu yang berpihak dan memberikan fasilitas kemudahan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah,” pungkasnya.

  • Grab Blak-blakan Sebut 50% Drivernya Korban PHK

    Grab Blak-blakan Sebut 50% Drivernya Korban PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Platform ride-hailing Grab Indonesia menyatakan sebanyak 50% pengemudi ojek online (ojol) merupakan korban dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan Grab hadir sebagai bantalan sosial alternatif di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi, termasuk gelombang PHK yang terjadi di Indonesia.

    “Kalau dari survei kami, 50% dari driver kami itu adalah korban PHK dan tidak punya penghasilan. Kemudian setelah mereka bergabung dengan Grab, penghasilan mereka menjadi dua kali lipat,” kata Neneng dalam Media Briefing bersama Kementerian UMKM, BPJS Ketenagakerjaan, dan Grab Indonesia di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Adapun, Neneng menuturkan Grab Indonesia telah membuka 4,6 juta lapangan pekerjaan berasal dari UMKM sejak 2018 hingga sekarang. Angka ini tidak termasuk driver ojol.

    Di samping itu, Neneng menuturkan bahwa Grab juga berkomitmen untuk mengutamakan keselamatan kerja, sehingga pada kesempatan ini kami juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

    Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan saat ini pihaknya akan menyasar pekerja di sektor informal, terutama ojol dengan menetapkan iuran sebesar Rp16.800 per bulan.

    Hal ini mengingat BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu badan yang memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk pekerja di sektor formal dan informal.

    Pramudya menuturkan BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dua program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk driver ojol.

    “Kalau dia kecelakaan kerja, kalau dia membutuhkan perawatan pengobatan di rumah sakit, seluruh biaya-biaya perawatan di rumah sakit itu ditanggung sesuai dengan kebutuhan medis yang dibutuhkan peserta sampai yang dinyatakan sembuh dan bisa bekerja kembali,” jelasnya.

    Selain itu, pada saat kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan penggantian penghasilan senilai Rp1 juta per bulan, sesuai proporsional berapa hari tidak bekerja.

    Per Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 39 juta peserta aktif. Adapun, sekitar 320.000 driver ojol telah tergabung ke dalam program jaminan sosial.

    Dia memperkirakan akan semakin banyak driver ojol bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Karena beberapa mitra-mitra, stakeholder, terutama pemerintah-pemerintah daerah, sangat antusias untuk memberikan perlindungan kepada kelompok ojek online untuk mereka bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial,” tandasnya.

  • Penundaan Usia Anak untuk Akses Medsos Bagian dari Strategi Nasional Tekan Judol

    Penundaan Usia Anak untuk Akses Medsos Bagian dari Strategi Nasional Tekan Judol

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut pembatasan atau penundaan usia akses anak-anak di bawah 18 tahun ke media sosial, sebagai bagian dari strategi nasional dalam memerangi maraknya judi online di Indonesia. 

    Aturan tersebut tertuang dalam kebijakan-kebijakan seperti Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) yang kini menjadi landasan hukum penguatan perlindungan anak di dunia maya.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan tingginya keterlibatan anak di bawah umur dalam praktik judi online mendorong pemerintah mengambil langkah konkret ini.

    “Salah satu strategi adalah menerapkan aturan-aturan mulai dari SAMAN dan juga PP Tunas, yang juga mengatur pelindungan anak di ranah digital, karena di bawah 18 tahun yang juga kemarin terjerat judi online, angkanya juga cukup tinggi,” kata Meutya ditemui di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (16/6/2025).  

    Meutya menambahkan dengan aturan membatasi atau menunda usia akses anak-anak di bawah 18 tahun ke media sosial diharapkan dapat mengurangi secara signifikan judi online yang ada di Indonesia, sekaligus membuat ranah digital anak juga menjadi lebih baik. 

    Di sisi pengawasan, Meutya memastikan bahwa Komdigi telah memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memantau dan menindak konten-konten negatif seperti judi online. Namun dia mengakui bahwa pelaku kejahatan digital juga menggunakan teknologi serupa.

    “Jadi kalau kita kejar-kejaran antara mereka yang menciptakan konten negatif dengan AI dan kita yang melakukan takedown dengan AI, ini tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah,” jelasnya.

    Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk regulasi dan edukasi publik.  Meutya juga menyampaikan bahwa sejak awal menjabat, dirinya telah menerbitkan Peraturan Menteri terkait moderasi konten digital yang menuntut platform untuk merespons lebih cepat terhadap konten berbahaya.

    Dalam aturan tersebut, platform digital diwajibkan untuk menurunkan konten pornografi anak dalam waktu maksimal empat jam, serta melakukan take down terhadap konten judi online. Dia menegaskan bahwa platform digital harus lebih bertanggung jawab dan mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

    Menurut Meutya, penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia oleh para platform global sangat penting, terlebih setelah pemerintah melibatkan peran orang tua, mengeluarkan regulasi, dan secara aktif melaporkan serta menindak konten-konten bermasalah.

    “Apabila platform-platform besar tidak mau menghormati dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam meng-take down hal-hal negatif termasuk di online, ini akan menjadi masalah dalam upaya kita bersama memerangi judi online ini,” imbuhnya.

    Menurut data terbaru, Komdigi telah men-take down lebih dari dua juta situs judi online. Namun, Meutya menegaskan bahwa pemblokiran semata tidak cukup, mengingat situs-situs tersebut dapat dibuat ulang secara otomatis.

    Dia menekankan bahwa edukasi masyarakat adalah kunci utama dalam menutup celah bagi industri judi online. 

    “Strategi utama lainnya adalah juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk bersama-sama melawan judi online. Sekali lagi ini industri, kalau peminatnya atau konsumennya mau terus, maka disitu akan terus ada ruang untuk mereka berkembang. Jadi harus kitanya yang juga melawan,” tutup Meutya.

  • Telkomsel Operasikan 3.000 BTS 5G, Tes Bareng Ericsson di Batam Tembus 1 Gbps

    Telkomsel Operasikan 3.000 BTS 5G, Tes Bareng Ericsson di Batam Tembus 1 Gbps

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengoperasikan telah mengoperasikan lebih dari 3.000 base transceiver startion (BTS) 5G di 56 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia per Juni 2025. 

    Bekerja sama dengan Ericsson, Telkomsel baru saja menggelar 5G tak putus di Batam dengan pengujian kecepatan menembus 1 Gbps. 

    Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna, mengatakan, sejak menyalakan BTS seluler pertama Indonesia di Batam 30 tahun lalu, perusahaan terus menjadikan kota ini barometer kesiapan teknologi jaringan

    “Dengan ekspansi masif jaringan 5G yang sudah tersambung secara contiguous tanpa terputus di wilayah ini, kami berupaya memastikan agar manfaat jaringan 5G Telkomsel bisa dinikmatioleh semua orang, setiap rumah, dan kegiatan bisnis,” kata Indra, dikutip Selasa (17/6/2025).

    Setelah menghadirkan jaringan 5G di Batam, perusahaan akan menarik kabel 5G lebih jauh dan menghubungkan ke Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, hingga menjangkau kota/kabupaten utama lainnya di Sumatra.

    Di Batam, penetrasi perangkat 5G telah mencapai 23% dari total perangkat seluler di lokasi 5G Telkomsel, dengan konsumsi data rata-rata sebesar 24 GB per pengguna per bulan. Jaringan

    Hyper 5G Telkomsel menghadirkan performa luar biasa—dengan kecepatan unduh lebih dari 1 Gbps Mbps (empat kali lebih cepat dibandingkan 4G), kecepatan unggah di atas 100 Mbps. 

    Hasil tes jaringan 5G Telkomsel di Batam

    Selain itu, latensi yang tercatat serendah 14 milidetik. Kapabilitas ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan konektivitas yang andal—seperti streaming ultra-HD dan panggilan video tanpa gangguan, hingga online gaming real-time dan hingga aplikasi berbasis AI.

    Ericsson berperan penting dalam membangun dan mengoptimalkan jaringan 5G Telkomsel di Batam, yang kini didukung oleh 112 BTS 5G yang ditempatkan secara strategis di area-area

    penting seperti Harbour Bay, Nagoya, Batam Center, Engku Putri, hingga Bandara Hang Nadim.

    Berdasarkan studi Ericsson ConsumerLab, 50% pengguna 5G di Indonesia bersedia membayar lebih untuk layanan dengan performa yang terjamin, sementara 32% secara aktif mencari konektivitas unggul untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat krusial. 

    Temuan ini menegaskan peran penting jaringan 5G berkualitas tinggi—seperti yang dihadirkan oleh Telkomsel dan Ericsson di Batam—dalam mendorong kemajuan digital Indonesia.

    Selain itu, tahun ini Telkomsel dan Ericsson juga telah memulai penggunaaan teknologi Far Edge Core dan solusi microwave MINI-LINK jarak jauh (dengan cangkupan lebih dari 180 km) di Kepulauan Nias, untuk memastikan cakupan jaringan yang berkualitas tinggi dan dapat diakses bahkan di wilayah kepulauan terpencil di Indonesia.

    Acting Head of Ericsson Indonesia Daniel Ode mengatakan Ericsson secara konsisten mendukung Telkomsel sebagai operator 5G terdepan di Indonesia. 

    “Dengan teknologi mutakhir, kami menghadirkan konektivitas yang lebih cepat dan andal—membuka peluang baru bagi masyarakat maupun industri,” kata Daniel.

  • Spesifikasi Rudal Balistik Shahab-3, Rudal Canggih Iran yang Mampu Tembus Iron Dome Israel

    Spesifikasi Rudal Balistik Shahab-3, Rudal Canggih Iran yang Mampu Tembus Iron Dome Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Rudal Shahab-3 menjadi salah satu pilar kekuatan strategis Iran dalam hal kemampuan balistik jarak menengah yang digunakan menggempur Israel.

    Dikutip melalui laman Missilethreat, senjata ini memiliki jangkauan hingga 1.300 kilometer, rudal ini memungkinkan Iran untuk menyerang sasaran di luar perbatasan langsungnya, termasuk wilayah Israel dan sebagian Arab Saudi.

    Pengembangan Shahab-3 dimulai pada pertengahan 1990 setelah Iran membeli rudal No Dong 1 dari Korea Utara. Meskipun pejabat Iran, termasuk mantan Menteri Pertahanan Ali Shamkhani, mengklaim bahwa Shahab-3 sepenuhnya dikembangkan oleh para insinyur dalam negeri, bukti fisik dan teknis menunjukkan kemiripan mencolok dengan rudal No Dong. Bahkan Pakistan turut menggunakan teknologi No Dong dalam pengembangan rudal Hatf-5 “Ghauri”-nya.

    No Dong sendiri diduga merupakan hasil adopsi teknologi rudal Rusia SS-3 (R-5), terutama karena menggunakan jenis bahan bakar dan oksidator yang serupa. Korea Utara memulai pengujian No Dong pada 1990, dan pada 1993 Iran serta Pakistan diperkirakan menyaksikan langsung uji coba rudal tersebut sebelum melakukan perjanjian pembelian atau alih teknologi.

    Shahab-3 merupakan rudal balistik berbahan bakar cair dan bermobilitas tinggi (road-mobile), dengan sistem peluncuran dari kendaraan Transporter-Erector-Launcher (TEL) atau silo. Rudal ini didesain oleh Iran Aviation Industries Organization (IAIO) dengan dukungan dari kelompok industri milik negara seperti Shahid Bagheri, Shahid Hermat, dan Shahid Karimi.

    Beberapa spesifikasi teknis utama Shahab-3 memiliki panjang antara 15,6 hingga 16,58 meter dengan diameter 1,25–1,38 meter dan bobot peluncuran 17.410 kg.

    Rudal ini memiliki jangkauan hingga 800–1.300 km. Dengan payload hingga 760–1.200 kg. Serta memiliki jenis hulu ledak konvensional, nuklir, kimia, atau submunisi.

    Untuk sistem navigasi rudal ini menggunakan inertial guidance (INS), dengan peningkatan akurasi pada varian lanjut menggunakan teknologi China.

    Adapun, kemampuan hulu ledak nuklir dimungkinkan, dengan pengembangan sistem fuzing dan arming di awal 2000-an

    Shahab-3 juga menggunakan kendaraan reentry terpisah, suatu langkah signifikan menuju kemampuan multi-tahap dan pengiriman hulu ledak lebih berat.

    Uji coba pertama Shahab-3 dilakukan pada Juli 1998, namun dinyatakan gagal. Keberhasilan signifikan mulai tercatat pada 2000 dan 2002. Pada Juli 2003, Iran mengumumkan bahwa rudal tersebut telah memasuki fase operasional, setelah uji coba kesembilan berhasil menempuh jarak lebih dari 1.300 km.

    Antara 1998 dan 2017, Iran tercatat melakukan 21 kali uji coba penerbangan Shahab-3 dan variannya. Produksi awal diperkirakan sebanyak 12–15 unit per tahun. Hingga pertengahan 2017, jumlah peluncur Shahab-3 yang dikerahkan diperkirakan di bawah 50 unit, sebagian besar dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), bukan oleh militer konvensional.

    Dengan kemampuan menjangkau sasaran sejauh 1.300 km dan kemungkinan membawa hulu ledak nuklir, Shahab-3 menjadi komponen vital dalam doktrin pencegahan Iran. Meski akurasinya pada varian awal masih rendah (sekitar 2.500 meter Circular Error Probable/CEP), peningkatan sistem kendali dan pengembangan varian lanjut memperkuat peran rudal ini sebagai alat politik dan militer.

    Shahab-3 mencerminkan ambisi Iran dalam memperluas kekuatan strategisnya, memanfaatkan kemajuan teknologi rudal sebagai instrumen tekanan di Timur Tengah. Dalam konteks geopolitik saat ini, eksistensi dan potensi penggunaan Shahab-3 tetap menjadi perhatian serius komunitas internasional.

  • Tools for Humanity Angkat Bicara soal Sanksi Penghentian Sementara Komdigi

    Tools for Humanity Angkat Bicara soal Sanksi Penghentian Sementara Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA – Tools for Humanity (TFH) angkat bicara menyoal sanksi penghentian sementara (suspend) terhadap platform World yang dikelola perusahaan dan mitra lokalnya, PT Sandina Abadi Nusantara (PT SAN) oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Keputusan tersebut merupakan hasil dari proses klarifikasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pengumpulan data biometrik iris melalui program World ID, yang dinilai belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan hukum dan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

    Dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Juru Bicara Tools For Humanity menghargai penjelasan terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan sedang menelaah temuan tersebut dengan seksama.

    “Kami selalu memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk mengenai perlindungan data, serta tetap berkomitmen menanggapi setiap masukan yang disampaikan,” kata juru bicara tersebut pada Selasa (17/6/2025).

    Perusahaan juga mengaku memiliki tujuan terus menjalin kerja sama dengan otoritas terkait agar dapat kembali menyediakan teknologi penting ini kepada masyarakat di Indonesia sesegera mungkin.

    Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai teknologi World yang dirancang dengan prinsip perlindungan privasi, TFH menegaskan sejumlah hal secara transparan.

    Pertama, World tidak menyimpan atau menjual data pribadi apa pun, termasuk gambar iris. Identitas pengguna World ID yang telah terverifikasi terjamin anonimitasnya.

    Setelah seseorang berhasil memverifikasi bahwa mereka adalah seorang manusia yang nyata dan mendapatkan World ID mereka melalui perangkat Orb, gambar iris tersebut dienkripsi secara end-to-end dan dikirim ke perangkat pengguna.

    Gambar tersebut kemudian segera dihapus dari perangkat Orb secara permanen, tidak disimpan oleh World atau Tools for Humanity. Proses ini, yang dikenal sebagai Personal Custody, memastikan masing-masing individu tetap memegang kendali penuh atas data pribadi mereka.

    Baik World maupun Tools for Humanity tidak dapat mengakses ponsel seseorang atau data yang disimpan di dalamnya. Ini artinya, hanya pengguna yang dapat menghapus gambar iris mereka melalui World App.

    Selain itu, World bersifat open source, sehingga jaminan privasinya dapat diverifikasi secara independen dan oleh siapa pun.

    Kedua, World tidak mengetahui siapa pemegang World ID. Tidak ada informasi nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat email, atau nomor telepon yang diperlukan untuk membuat akun World App atau memverifikasi World ID.

    Protokol World dirancang untuk memverifikasi bahwa seseorang adalah manusia yang nyata dan unik, tanpa mengetahui identitas pribadi mereka. Oleh karena itu, World tidak dapat mengetahui berapa banyak individu dari kewarganegaraan tertentu yang telah memverifikasi World ID mereka.

    Verifikasi secara anonim ini dilakukan dengan teknologi Zero Knowledge Proof (ZKP) dan Anonymized Multi-Party Computation (AMPC), yang mengonversi kode iris secara kriptografis menjadi fragmen terenkripsi.

    Fragmen-fragmen tersebut tidak mengungkapkan data apa pun tentang pengguna atau kode iris mereka. Fragmen terenkripsi ini pun tidak dapat ditautkan kembali kepada individu mana pun, termasuk sang pengguna.

    Oleh karena itu, World tidak dapat mengetahui identitas mereka yang telah bergabung dengan jaringan.

    Ketiga, World hanya ditujukan untuk individu berusia 18 tahun ke atas; anak di bawah umur tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Untuk membuat akun World App, calon pengguna harus mengonfirmasi bahwa mereka berusia di atas 18 tahun dengan memasukkan tanggal lahir mereka.

    Apabila tanggal lahir menunjukkan usia di bawah 18 tahun, proses pembuatan akun otomatis diblokir. Selain itu, jika calon pengguna menutup aplikasi dan mencoba mengulang proses registrasi, mereka tidak dapat memasukkan tanggal lahir yang berbeda atau melanjutkan proses registrasi.

    Hal ini mencegah individu di bawah 18 tahun melakukan percobaan berulang untuk melewati syarat batasan usia. Saat verifikasi, perangkat Orb juga menggunakan pembelajaran mesin canggih untuk menilai apakah seseorang terlihat di bawah umur.

    Apabila sistem mendeteksi orang tersebut mungkin di bawah 18 tahun, verifikasi langsung dihentikan.

    Keempat, World terbuka untuk semua orang dan tidak menyasar komunitas rentan. World hadir untuk menjawab kebutuhan miliaran orang di seluruh dunia, yakni bukti mereka manusia nyata dan unik secara aman dan anonim di ranah digital.

    Sejak awal, tulis pihak perusahaan, kehadiran World di Indonesia bertujuan membantu individu menghindari penipuan, deep fakes, dan ancaman digital lainnya secara aman sambil memprioritaskan privasi.

    “Kami berharap dapat kembali melanjutkan kegiatan operasional World secepatnya, dan menyediakan layanan ini kepada masyarakat Indonesia, sambil tetap menjaga keamanan, privasi, dan inovasi teknologi sebagai fokus utama dalam setiap kegiatan kami,” kata pihak TFH.

  • Akademisi Sebut Starlink Harus Bangun Hub dan CDN demi Kedaulatan Indonesia

    Akademisi Sebut Starlink Harus Bangun Hub dan CDN demi Kedaulatan Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diminta untuk bersikap lebih tegas kepada satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, untuk mendorong mereka agar bersedia membangun hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) di Indonesia.

    CDN adalah jaringan server yang didistribusikan secara global yang menyimpan salinan konten website, seperti gambar, video, dan file lainnya, di berbagai lokasi geografis.

    Kehadiran CDN bertujuan untuk mempercepat pengiriman konten kepada pengguna dengan mendekatkan konten ke lokasi pengguna, mengurangi jarak tempuh data, dan mengurangi beban server utama. 

    Dalam kasus Starlink, kehadiran CDN, Hub, dan filter akan membantu pemerintah dalam menyaring konten-konten yang disemburkan Elon Musk lewat Starlink, termasuk potensi konten judi online hingga pornografi yang menjadi perhatian Komdigi saat ini. 

    Ketua Program Studi Magister Teknik Elektro ITB, Ian Joseph Matheus Edward menaruh perhatian pada kedaulatan digital sebagai kekhawatiran utama atas layanan Starlink di Indonesia.

    Situasi yang terjadi di Iran, dengan Elon Musk yang tetap memberikan layanan kepada masyarakat di tengah pembatasan internet oleh pemerintah Iran, juga dapat terjadi di Indonesia.

    Dia menuturkan jika infrastruktur utama internet tidak berada di bawah kendali nasional, maka negara akan kesulitan melakukan intervensi saat terjadi krisis nasional atau ancaman keamanan.

    “Seharusnya backbone ataupun akses langsung ke pelanggan dikuasai negara, dan secara peraturan perundang-undangan negara boleh mengambil alih untuk pertahanan dan keamanan,” kata Ian kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/6/2025). 

    Ian menekankan pentingnya keberadaan hub, filter, dan Content Delivery Network (CDN) yang dikuasai negara untuk mencegah fenomena yang terjadi di Iran, berulang ke Indonesia.

    “Untuk operasional saja yang dapat dijalankan pihak lain yang diberi wewenang,” tambahnya.

    Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan satelit orbit rendah (LEO) Starlink milik Elon Musk, tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Artinya pemerintah memiliki kontrol atas ribuan satelit Starlink yang mengorbit di atas Tanah Air.

    Direktur Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa seluruh penyedia layanan satelit asing di Indonesia, termasuk Starlink milik Elon Musk, wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Peraturan Menteri Komdigi Nomor 3 Tahun 2025.

    Dalam regulasi tersebut, setiap penyedia layanan satelit di Indonesia diwajibkan memiliki infrastruktur fisik yang berlokasi di wilayah Indonesia.

    “Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan kontrol dan monitoring trafik komunikasi, terminal, maupun konten yang disalurkan, demi perlindungan data dan keamanan sistem komunikasi nasional,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (16/6/2025).

    Wayan menambahkan, penyedia layanan juga diwajibkan memberikan akses atas infrastrukturnya kepada aparat penegak hukum jika diperlukan untuk pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian, layanan satelit asing Non-Geostationary Satellite Orbit (NGSO) seperti Starlink tidak dapat beroperasi secara sepihak di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban regulasi dan wajib membuka akses pengawasan bagi pemerintah.

    Penegasan ini menjadi jawaban atas kekhawatiran bahwa layanan satelit asing dapat beroperasi tanpa kontrol pemerintah, yang berpotensi mengganggu kedaulatan digital dan keamanan nasional.

    “Dalam kondisi darurat seperti gangguan keamanan atau penyebaran disinformasi, pemerintah Indonesia tetap memiliki otoritas penuh untuk membatasi akses, termasuk terhadap layanan berbasis satelit, sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” kata Wayan.

  • 10++ Kode Redeem ML yang Masih Aktif untuk Ditukar Hadiah, Selasa 17 Juni 2025

    10++ Kode Redeem ML yang Masih Aktif untuk Ditukar Hadiah, Selasa 17 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini, Selasa (17/6/2025) yang bisa Anda klaim untuk mendapat item spesial. 

    Mobile Legends merupakan game buatan Moonton. Selaku developer, Moonton terus berusaha menarik perhatian pengguna dengan merilis kode redeem setiap harinya.

    Terdapat banyak kode redeem ML yang bisa Anda tukar dengan berbagai hadiah spesial. Berikut ini daftar kode redeem yang masih bisa ditukar untuk mendapat hadiah. 

    Cara Klaim Kode Redeem ML

    Berikut cara tukarkan kode redeem Mobile Legends untuk mendapat hadiah spesial:

    1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

    2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code 

    3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

    4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

    Kode Redeem ML Hari Ini

    Klaim kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini, Selasa (17/6/2025) di bawah ini:

    HOLAMLBB (Aktif untuk player baru)
    ZETIAN0618
    umys2fis0
    vx7oeis0
    REO2J1SWH7HQ
    E9NWOKQ2S1F2
    sqli83q3a
    7aptkhqkn  
    MLBB2025JUNI
    MLREDEEM5JUNE
    MRO20241209
    SUMMER0825
    MLBBNEWITEM25
    mtdzj9uuu4262378b 
    w7mckc4baqez2378e
    mdqtq6kp3asu2367n