Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Meta Tawarkan Bonus Rp1,6 Triliun, OpenAI Singgung Loyalitas

    Meta Tawarkan Bonus Rp1,6 Triliun, OpenAI Singgung Loyalitas

    Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan memperebutkan talenta terbaik di bidang kecerdasan buatan (AI) makin menggila. Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dilaporkan menawarkan bonus penandatanganan hingga $100 juta atau Rp1,6 triliun dan gaji tahunan yang lebih tinggi untuk menarik peneliti AI dari OpenAI, pencipta ChatGPT. 

    Sementara itu, CEO OpenAI Sam Altman menegaskan “orang-orang terbaik” di timnya menolak tawaran menggiurkan tersebut. 

    Dilansir dari Techcrunch dan Quartz, Kamis (19/6/2025) Sam mengaku terkejut dengan besarnya tawaran dari Meta, yang mulai membuat tawaran besar ke banyak orang di OpenAI seperti bonus penandatanganan US$100 juta.

    “Ini gila. Saya sangat senang, sejauh ini, tidak ada dari orang terbaik kami yang menerimanya,” ujar Sam. 

    Sam menilai, alasan utama peneliti OpenAI bertahan bukan soal uang, melainkan keyakinan bahwa OpenAI punya peluang lebih besar untuk mewujudkan superintelligence—AI yang melampaui kecerdasan manusia dalam memori, penalaran, dan pengetahuan. 

    Dia juga menyoroti budaya kerja unik OpenAI yang lebih menekankan misi dan dampak global, bukan sekadar insentif finansial.

    Langkah agresif Meta ini terjadi di tengah upaya CEO Mark Zuckerberg membentuk tim “superintelligence” beranggotakan 50 peneliti terbaik. Salah satu strategi utama Meta adalah investasi besar pada Scale AI, startup data labeling penting untuk pelatihan model AI. 

    Pekan lalu, Meta mengumumkan investasi US$14,3 miliar untuk mengambil 49% saham Scale AI dan merekrut CEO-nya, Alexandr Wang, ke dalam tim superintelligence Meta. 

    Wang, yang dikenal sebagai miliarder muda dan pendiri Scale AI, akan memimpin divisi baru di Meta, meski bukan dari latar belakang ilmuwan riset. Langkah ini dinilai sebagai upaya Meta untuk mempercepat komersialisasi dan pengembangan AI, sekaligus mendapatkan akses ke jaringan talenta dan data yang luas milik Scale AI.

    Fortune menyebut Meta dan OpenAI sebagai raksasa teknologi dengan jumlah pengguna terbesar. Meta AI, asisten AI buatan Meta, telah mencapai satu miliar pengguna aktif bulanan di seluruh aplikasi Meta. Sementara OpenAI melaporkan 500 juta pengguna aktif mingguan untuk ChatGPT dan produk turunannya pada April 2025. 

    Sam mengkritik pendekatan Meta yang terlalu fokus pada kompensasi finansial. Dia menilai, strategi semacam ini tidak akan membangun budaya inovasi yang kuat dalam jangka panjang. “Saya pikir orang-orang melihat dua jalur: OpenAI punya peluang bagus untuk benar-benar mewujudkan superintelligence dan mungkin suatu hari akan jadi perusahaan yang lebih bernilai,” kata Altman.

    Di sisi lain, beberapa pengamat menilai Meta memang tengah berjuang mengejar ketertinggalan setelah beberapa tahun terakhir kehilangan sejumlah peneliti AI utama dan menerima respons dingin atas model AI terbaru mereka, Llama 3. 

  • Indosat (ISAT) Gandeng Transsion Perluas Layanan dengan Tambahan 10.000 Gerai

    Indosat (ISAT) Gandeng Transsion Perluas Layanan dengan Tambahan 10.000 Gerai

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) dan Transsion Holdings menandatangani nota kesepahaman strategis untuk mempercepat inklusi digital di Indonesia. Ke depan, Indosat akan memperluas jangkauan layanan dengan memanfaatkan lebih dari 10.000 gerai ritel Transsion di Indonesia.

    Chief Marketing Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vivek Mehendiratta, mengatakan gerai-gerai tersebut bukan hanya akan menjadi titik distribusi kartu SIM Indosat, tetapi juga berfungsi sebagai pusat akses ke berbagai layanan digital.

    Selain itu, sambungnya, seluruh perangkat Transsion akan dilengkapi dengan aplikasi myIM3 dan bima+ secara pre-install, sehingga pengguna dapat langsung mengelola paket data, mengakses konten, dan tetap terhubung sejak awal penggunaan.

    Untuk meningkatkan keterjangkauan, kemitraan ini juga menghadirkan skema cicilan 0% bagi konsumen, sehingga kepemilikan smartphone dan akses konektivitas digital dapat diakses lebih luas. Paket bundling ini juga menawarkan opsi eSIM, memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivasi layanan dengan mudah dan fleksibel.

    “Dengan menggabungkan jangkauan distribusi Transsion dan keandalan jaringan Indosat, kami menciptakan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital,” kata Vivek dalam siaran pers, Rabu (18/6/2025).

    Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% pada 2024. Namun, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana penetrasi internet di wilayah rural baru mencapai 30,5%.

    Vivek mengharapkan kemitraan ini dapat memperluas jangkauan akses digital dan menghadirkan konektivitas yang andal dan berkualitas ke daerah-daerah yang belum sepenuhnya terlayani.

    Menurut Wakil Presiden Transsion Holdings Benjamin Jiang, dengan menggabungkan pengaruh kuat IOH sebagai brand lokal dan keunggulan inovasi teknologi serta layanan dari Transsion, perusahaan berkomitmen terus menghadirkan perangkat digital bernilai tinggi.

    “Dan pengalaman digital yang relevan bagi konsumen Indonesia, sekaligus mempercepat evolusi digital nasional,” ujarnya.

    Setelah fase peluncuran awal solusi bundling perangkat dan layanan konektivitas, kedua perusahaan juga berencana untuk menjajaki berbagai inovasi kolaboratif tingkat lanjut.

    Inisiatif tersebut dapat mencakup pengembangan perangkat co-branded, perluasan integrasi aplikasi, serta layanan digital lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di setiap wilayah.

     

  • KKP Layangkan Peringatan ke Telkom-XL Cs soal Sistem Kabel Laut

    KKP Layangkan Peringatan ke Telkom-XL Cs soal Sistem Kabel Laut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada 27 pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari segmentasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan. 

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto Darwin menyampaikan, SP1 telah dikirim dengan batas waktu terhitung 30 hari sejak diterima oleh perusahaan.

    “Surat sudah dikirim. Batas SP1 terhitung 30 hari sejak diterima,” kata Doni kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Dari 50 KKPRL untuk kegiatan penggelaran sistem kabel telekomunikasi bawah laut (SKKL) yang diterbitkan, KKP mencatat sebanyak 27 diantaranya belum atau terlambat menyerahkan laporan tahunan.

    Dari daftar perusahaan yang dirilis KKP, terdapat nama PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT XL Axiata Tbk., PT Mora Telematika Indonesia.

    Doni menjelaskan setelah diumumkannya daftar perusahaan segmentasi SKKL yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan KKPRL ke publik, sudah ada sejumlah perusahaan yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KKP.

    Kendati begitu, Doni enggan untuk mengungkap nama-nama perusahaan tersebut. “Lagi dikompilasi dulu datanya,” ujar Doni.

    Dia juga masih menunggu para pemegang dokumen KKPRL yang belum atau terlambat melapor untuk segera menjalankan kewajibannya. 

    Untuk diketahui, pemegang dokumen KKPRL wajib menyerahkan laporan tahunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut.

    Penyampaian laporan tahunan dilaksanakan setiap tahun. Pelaporan tidak boleh melebihi tanggal diterbitkannya dokumen KKPRL. Misalnya, dokumen KKPRL milik Afiffah terbit pada 24 Juli 2022. Itu artinya, laporan tahunan wajib diserahkan maksimal 23 Juli setiap tahunnya.

    Pemegang dokumen KKPRL akan dikenakan denda sebesar Rp5 juta per hari jika terlambat atau tidak menyerahkan dokumen laporan tahunan KKPRL. Hal ini sesuai Permen KP No. 31/2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan.

  • Microsoft Siap Mundur dari Kesepakatan dengan OpenAI

    Microsoft Siap Mundur dari Kesepakatan dengan OpenAI

    Bisnis.com, JAKARTA —  Microsoft dikabarkan siap mundur dari pembicaraan penting dengan OpenAI soal kelanjutan kemitraan strategis bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

    Ini menyusul rencana OpenAI yang ingin mengubah struktur organisasinya dari lembaga nirlaba menjadi perusahaan berbasis profit. 

    Melansir laman Financial Times pada Kamis (19/6/2025) Microsoft disebut tengah mempertimbangkan untuk menghentikan negosiasi jika kedua pihak tidak dapat menyepakati sejumlah isu krusial, termasuk besaran kepemilikan saham Microsoft di OpenAI ke depan.

    Meski demikian, Microsoft masih memiliki kontrak komersial yang berlaku hingga 2030, yang menjamin aksesnya terhadap teknologi OpenAI. 

    Microsoft pun diperkirakan tetap pada kontrak kecuali ada penawaran lebih menguntungkan. Kedua pihak masih bernegosiasi intensif dan optimistis mencapai kesepakatan.

    “Kami memiliki kemitraan jangka panjang yang produktif dan telah menghadirkan berbagai alat AI luar biasa. Pembicaraan masih berlangsung dan kami optimistis akan terus membangun bersama di masa depan,” demikian pernyataan bersama Microsoft dan OpenAI.

    Langkah konversi menjadi perusahaan profit penting bagi OpenAI untuk mengakses pendanaan yang lebih besar dan membuka peluang untuk melantai di bursa saham. 

    Microsoft perlu menyetujui perubahan ini sebelum akhir tahun. Jika tidak, OpenAI berisiko kehilangan pendanaan bernilai miliaran dolar dari investor lain, termasuk SoftBank.

    Selama setahun terakhir, kedua pihak berselisih soal besaran saham Microsoft di struktur baru OpenAI, yang berkisar antara 20% hingga 49%, sebagai imbal balik atas total investasi Microsoft lebih dari US$13 miliar atau mencapai Rp212,73 triliun sejak 2019. 

    Mereka juga tengah menegosiasikan ulang kontrak eksklusif awal yang memberikan Microsoft hak jual eksklusif atas teknologi OpenAI serta pembagian keuntungan 20% hingga total pendapatan mencapai US$92 miliar atau sekitar Rp1.505,49 triliun.

    Microsoft Menolak …

  • Iran Minta Warganya Hapus Whatsapp, Meta Bantah Terafiliasi dengan Israel

    Iran Minta Warganya Hapus Whatsapp, Meta Bantah Terafiliasi dengan Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Iran melalui televisi nasional pada Selasa sore (18/6) mengimbau seluruh warga untuk menghapus aplikasi pesan instan WhatsApp dari ponsel mereka.

    Seruan ini disertai tuduhan bahwa WhatsApp diduga mengumpulkan informasi pengguna dan mengirimkannya ke Israel.

    WhatsApp, yang dimiliki oleh Meta Platforms (induk Facebook dan Instagram), segera membantah tuduhan tersebut.

    Dalam pernyataan resminya, WhatsApp menyatakan kekhawatiran bahwa laporan palsu ini akan dijadikan alasan untuk memblokir layanan mereka, terutama di saat masyarakat Iran sangat membutuhkan akses komunikasi yang aman di tengah situasi konflik.

    WhatsApp menegaskan mereka menggunakan sistem enkripsi end-to-end, yang berarti pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. 

    “Kami tidak melacak lokasi Anda secara presisi, tidak menyimpan log siapa saja yang saling berkirim pesan, dan tidak melacak pesan pribadi antar pengguna. Kami juga tidak memberikan data massal ke pemerintah mana pun,” tulis Meta dikutip dari Aljazeera Kamis (19/6/2025).

    Enkripsi end-to-end membuat pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp tidak dapat diakses oleh pihak ketiga, termasuk penyedia layanan itu sendiri. Jika pesan dicegat, isinya hanya akan berupa kode acak yang tidak bisa dipecahkan tanpa kunci khusus.

    Sementara itu AN melaporkan bahwa Asisten Profesor teknik dan pakar keamanan siber dari Cornell University, menyatakan meski pesan di WhatsApp terenkripsi, metadata seperti pola penggunaan aplikasi tetap bisa dikumpulkan. 

    “Anda bisa mengetahui bagaimana orang menggunakan aplikasi, dan itu sudah lama menjadi isu yang membuat sebagian orang enggan menggunakan WhatsApp,” ujar Falco.

    Falco juga menaruh perhatian pada isu kedaulatan data (data sovereignty), di mana data pengguna dari suatu negara belum tentu disimpan di pusat data dalam negeri. “Negara-negara perlu menyimpan dan memproses data mereka sendiri dengan algoritma mereka sendiri, karena semakin sulit mempercayai infrastruktur data global,” tambahnya.

    Iran berupaya melakukan pemblokiran terhadap berbagai platform media sosial, terutama saat terjadi gejolak politik atau konflik. WhatsApp dan Google Play sempat diblokir pada 2022 selama aksi protes massal atas kematian seorang perempuan dalam tahanan polisi moral. Pemblokiran tersebut baru dicabut akhir tahun lalu.

    Meski demikian, banyak warga Iran tetap menggunakan aplikasi terlarang dengan memanfaatkan proxy dan VPN untuk mengakses layanan yang diblokir pemerintah. WhatsApp sendiri menjadi salah satu aplikasi pesan paling populer di Iran, bersaing dengan Instagram dan Telegram.

  • EDGNEX Investasi Rp37 Triliun, Sinyal Kepercayaan Investor Global ke RI Meningkat

    EDGNEX Investasi Rp37 Triliun, Sinyal Kepercayaan Investor Global ke RI Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons positif investasi besar senilai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun oleh perusahaan EDGNEX dari Dubai untuk pembangunan pusat data (data center) berskala jumbo di Indonesia. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, investasi ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan transformasi digital nasional. Terlebih, data center merupakan bagian dari tulang punggung transformasi digital Indonesia.

    “Kehadiran EDGNEX kami pandang sebagai sinyal positif terhadap meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem digital di Tanah Air,” ujar Meutya Hafid dalam keterangannya, Kamis, (19/6/2025).

    Secara terperinci, investasi EDGNEX akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang, Jawa Barat. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028.

    Adapun, kapasitas pusat data nasional pada awal masa kerja pemerintahan ini masih berada di angka 180 megawatt (MW). Kini telah meningkat menjadi 290 MW. 

    Sebagai perbandingan, kapasitas pusat data Malaysia sekitar 400 MW. Namun, Indonesia berpotensi tumbuh lebih cepat, berdasarkan data lahan siap bangun (land clearing) yang telah terpantau, kapasitas nasional diproyeksikan melonjak menjadi 900 MW pada akhir 2025.

    “Peningkatan kapasitas yang cepat menandakan bahwa Indonesia tengah mengejar posisi strategis di kawasan. Ini harus terus dipercepat,” katanya.

    Pemerintah akan terus membuka seluas-luasnya peluang investasi baru, mengingat proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. 

    Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asean.

    Meutya berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif. Selain itu, Komdigi juga mengingatkan pentingnya dampak sosial dari setiap investasi.

    “Kami mendorong agar investasi seperti EDGNEX tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Termasuk mendukung digitalisasi UMKM dan pemanfaatan kecerdasan buatan [AI] di sektor pangan, perikanan, dan kesehatan,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada Selasa (3/6/2025), Komdigi juga telah meresmikan pusat data berbasis AI tercanggih di Asean yang dibangun oleh perusahaan lokal, DCI Indonesia, di kawasan Cibitung. Adapun, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) merupakan emiten yang terafiliasi konglomerat Toto Sugiri.

    “Komdigi membuka diri untuk dialog dan kerja sama yang memperkuat kepentingan nasional dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Meutya.

  • Bursa Kripto Terbesar Iran Kehilangan Rp1,47 Triliun Usai Diretas Hacker Israel

    Bursa Kripto Terbesar Iran Kehilangan Rp1,47 Triliun Usai Diretas Hacker Israel

    Bisnis.com, JAKARTA— Kelompok peretas anti-Iran yang diduga memiliki keterkaitan dengan Israel mengklaim telah menyerang salah satu bursa kripto terbesar di Iran, Nobitex, pada 18 Juni kemarin. 

    Kelompok bernama Gonjeshke Darande, atau dikenal sebagai Predatory Sparrow, disebut sebagai pihak dibalik serangan tersebut.

    Melansir laman Reuters pada Kamis (19/6/2025) sekitar US$90 juta atau setara Rp1,47 triliun (kurs Rp16.345 per dolar AS) dilaporkan musnah dalam serangan siber tersebut. Para peretas juga mengancam akan membocorkan kode sumber (source code) dari platform tersebut.

    Ini adalah serangan kedua yang diklaim kelompok tersebut dalam dua hari terakhir, setelah sebelumnya mereka menyatakan telah menghancurkan data milik Bank Sepah, bank milik negara Iran, di tengah meningkatnya ketegangan dan serangan rudal antara Israel dan Iran.

    Sasaran mereka kali ini adalah Nobitex, bursa kripto yang disebut-sebut mendukung pemerintah Iran dalam menghindari sanksi internasional serta membiayai operasi ilegal di berbagai belahan dunia. 

    Dalam pernyataannya di media sosial, kelompok peretas itu menuduh Nobitex membantu aktivitas yang berkaitan dengan Pasukan Garda Revolusi Islam (IRGC).

    Hingga Rabu, situs web Nobitex tidak dapat diakses, dan pesan yang dikirim ke saluran bantuan mereka di Telegram belum mendapat tanggapan. Sementara itu, Gonjeshke Darande juga belum merespons permintaan komentar.

    Dalam pernyataan di platform X, Nobitex mengungkapkan bahwa mereka sengaja menonaktifkan situs dan aplikasi mereka guna meninjau akses tidak sah ke sistem internal mereka.

    Gonjeshke Darande dikenal sebagai kelompok peretas yang kerap meluncurkan serangan siber canggih terhadap Iran. Pada 2021, mereka mengklaim bertanggung jawab atas serangan yang menyebabkan pom bensin di seluruh Iran lumpuh. 

    Lalu pada 2022, mereka menyerang sebuah pabrik baja yang memicu kebakaran besar dan menyebabkan kerusakan fisik yang nyata.

    Meski pemerintah Israel tidak pernah secara resmi mengakui keterkaitan dengan Gonjeshke Darande, sejumlah media Israel secara luas menyebut kelompok ini terkait dengan Israel.

    Menurut perusahaan analisis blockchain TRM Labs, serangan kemarin dimulai sejak dini hari dengan pemindahan dana dari Nobitex ke dompet kripto yang dikendalikan peretas. 

    Dompet tersebut juga memuat pesan-pesan anti-IRGC. Menurut analis dari Elliptic, struktur dompet kripto yang digunakan menunjukkan bahwa peretas tersebut tampaknya tidak dapat mengakses dana yang dicuri, sehingga aksi ini lebih merupakan pesan politik kepada Nobitex daripada motivasi finansial. 

    Elliptic juga menyampaikan bukti bahwa Nobitex pernah mentransfer dana ke dompet kripto milik kelompok-kelompok yang bermusuhan dengan Israel seperti Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Houthi di Yaman.

    Kekhawatiran terhadap peran Nobitex dalam membantu Iran menghindari sanksi internasional sudah pernah disampaikan sebelumnya. 

    Dalam surat pada Mei 2024, Senator AS Elizabeth Warren dan Angus King menyoroti temuan Reuters pada 2022 yang menyebut Nobitex sebagai sarana evasi sanksi, dan meminta pemerintah AS mengambil tindakan.

    Kepala intelijen keamanan nasional di Chainalysis, Andrew Fierman, membenarkan kepada Reuters bahwa serangan ini bernilai sekitar US$90 juta dan sangat mungkin bermotif geopolitik, mengingat dananya tidak diambil, melainkan dimusnahkan.

    “Chainalysis sebelumnya telah mengamati aktor ransomware yang berafiliasi dengan IRGC menggunakan Nobitex untuk mencairkan hasil kejahatan, dan kelompok proksi IRGC lainnya juga memanfaatkan platform tersebut,” katanya. 

  • Mastel Ingatkan Urgensi Kedaulatan Jaringan, Belajar dari Kasus Starlink di Iran

    Mastel Ingatkan Urgensi Kedaulatan Jaringan, Belajar dari Kasus Starlink di Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia diminta untuk lebih waspada dan sadar tentang pentingnya kedaulatan data dan jaringan telekomunikasi belajar dari kasus satelit orbit rendah Starlink di tengah konflik Iran versus Israel.

    Indonesia harus mampu mengatur seluruh lalu lintas (trafik) internet yang masuk dan keluar melalui media dan perangkat manapun. 

    Diketahui, pemerintah Iran kewalahan dalam mengatur trafik internet di dalam negeri di tengah gempuran rudah Israel. Pemerintah berupaya membatasi internet untuk mencegah kepanikan warga dan serangan siber dari hacker Israel, dengan memangkas 70%-80% trafik.

    Di tengah kerja keras tersebut, Starlink Elon Musk yang bermarkas di Florida, Amerika Serikat, justru membuka akses internet Iran.

    Starlink memiliki kemampuan untuk menyalurkan internet hingga 220 Mbps melalui ribuan satelit LEO mereka yang berada mengorbit ribuan kilometer di atas langit dunia termasuk di Iran dan Indonesia. 

    Mengenai hal tersebut, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengingatkan secara teknis, hal yang terjadi di Iran bisa terjadi juga di Indonesia, tetapi dengan tantangan yang berbeda dibandingkan Iran. 

    Kerangka Regulasi di Indonesia seperti UU Telekomunikasi, UU ITE dengan segala turunannya, bisa menjadi daya paksa untuk kepatuhan regulasi termasuk perizinan penyelenggaraan dan penggunaan frekuensi.
    “Pilihan upaya penegakkan regulasinya juga ada, tinggal seberapa efektif dapat dilakukan,” kata Sigit kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025). 

    Ketergantungan Jaringan Asing

    Sigit juga menyoroti mengenai isu kedaulatan, baik kedaulatan digital maupun kedaulatan jaringan, dari perspektif kebijakan atas kejadian tersebut. 

    Dia menjelaskan secara sederhana, kedaulatan digital merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mengontrol data, infrastruktur digital, dan aliran informasi di wilayahnya sesuai hukum nasional, tanpa dominasi asing. 

    Sementara itu kedaulatan jaringan, merujuk pada Kemampuan negara menguasai infrastruktur telekomunikasi (jaringan internet, satelit, kabel bawah laut) untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kontrol lalu lintas data. 

    “Kondisi saat ini, baik untuk digital maupun jaringan ketergantungan Indonesia masih sangat tinggi, sehingga tanpa kebijakan yang jelas, bisa berdampak pada tergadaikannya kedaulatan,” kata Sigit. 

    Dia menuturkan negara-negara lain melakukan upaya serius untuk mengupayakan dan menjaga kedaulatan ini, dengan pendekatan yang tentunya berbeda seusia dengan kondisi masing-masing. Misalnya pendekatan kedaulatan di AS, Uni Eropa dan China berbeda-beda. 

    AS, kedaulatan digital melalui dominasi teknologi, kemitraan inovasi swasta dan global governance. Maka untuk digital, AS akan selalu mengupayakan meminimalisir intervensi digital melanggengkan dominasi platform global, atas nama inovasi, kebebasan ekspresi dan lain sebagainya. 

    “Sementara, untuk jaringan, berupaya punya kontrol terhadap infrastruktur dengan penguasaan root DNS, cloud computing, juga infrastruktur telekomunikasi, termasuk diatasnamakan kepentingan nasional, keamanan siber, dan lain sebagainya,” kata Sigit.

    Sementara Uni Eropa, kedaulatan digital melalui regulasi ketat & perlindungan hak termasuk data dan privasi. Alat yang digunakan EU misalnya GDPR untuk perlindungan privasi data, DMA/DSA untuk regulasi persaingan usaha yang adil. 

    “Sedangkan untuk Jaringan, masing-masing negara mempunyai upaya sendiri untuk mengamankan infrastruktur kritisnya,” kata Sigit.

    Kemudian untuk China, kedaulatan melalui kendali total, isolasi digital dan kemandirian teknologi. China melihat Internet adalah wilayah kedaulatan nasional, harus dikontrol penuh oleh negara. Ini bisa dilihat dalam Great Firewall, kewajiban lokalisasi data, dan lain sebagainya. 

    Sedangkan secara jaringan, lanjutnya, China sudah mencapai taraf kemandirian, dengan kesuksesan Huawei-ZTE di perangkat telekomunikasi, BeiDou di satelit, Alicloud di cloud computing, dan lain sebagainya. Bahkan konon China sudah bersiap dengan scenario kill-switch atau ‘saklar pemutus’ jika terjadi krisis.

    Dengan merujuk pada tiga kasus di atas, Sigit menegaskan Indonesia harus punya kejelasan. Indonesia harus berdaulat dalam memilih cara membangun kedaulatannya baik kedaulatan digital maupun kedaulatan jaringan, setelah mendefinisikan kepentingan nasional dalam hal ini.  

    “Dapat menjadi agenda bersama untuk Komdigi, BSSN, Polkam, DPN, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Tentunya ini tidak serta merta, perlu langkah serius jangka menengah dan panjang,” kata Sigit.

  • Data Center AI Damac Senilai Rp37,5 Triliun Siap Saingi DCII hingga Equinix

    Data Center AI Damac Senilai Rp37,5 Triliun Siap Saingi DCII hingga Equinix

    Bisnis.com, JAKARTA — Persaingan pusat data (data center) khusus AI makin panas setelah perusahaan asal Dubai, EDGNEX Data Centers by DAMAC, di Jakarta dengan total investasi mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37,54 triliun (asumsi kurs Rp16.323 per dolar AS).

    Dalam 2 bulan terakhir, jumlah data center jumbo di Indonesia bertambah cukup banyak. Damac menyusul PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dan Kongsi Equinix-Astra yang sebelumnya juga telah merilis data center baru di Indonesia.

    Proyek milik perusahaan yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab itu menjadi salah satu pengembangan khusus AI terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas tambahan di masa mendatang sebesar 144 Megawatt (MW).

    Untuk diketahui, EDGNEX beroperasi di 11 negara, yakni Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, Thailand, Malaysia, Yunani, Spanyol, Finlandia, Italia, termasuk Indonesia.

    Pendiri DAMAC Group Hussain Sajwani mengatakan setelah proses akuisisi lahan yang diselesaikan pada Maret lalu oleh DAMAC, lokasi ini telah memasuki tahap awal konstruksi dengan fase pertama yang diperkirakan siap beroperasi pada Desember 2026.

    Nantinya, pusat data ini akan mengadopsi rak AI berdensitas tinggi, sehingga menetapkan standar baru untuk infrastruktur generasi berikutnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata Sajwani dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Sajwani mengatakan dengan pesatnya adopsi AI di berbagai sektor, proyek ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur yang skalabel dan hemat energi.

    Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa proyek pusat data yang mengadopsi AI ini dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya.

    “Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” ungkapnya.

    Adapun, pusat data ini menargetkan power usage effectiveness (PUE) sebesar 1,32, yang secara signifikan akan meningkatkan efisiensi energi dan selaras dengan standar keberlanjutan global EDGNEX.

    Titik lokasi data center EDGNEX di Jakarta

    Untuk diketahui, pada 2024, EDGNEX mengumumkan pusat data perdananya di Indonesia dengan kapasitas terencana sebesar 19,2 MW yang akan dibangun di kawasan MT Haryono, Jakarta. Dia menjelaskan fasilitas ini dirancang untuk menjawab permintaan yang terus meningkat dari penyedia layanan cloud, node edge, dan potensi penerapan kecerdasan buatan. Fase pertama dijadwalkan rampung pada kuartal III/2026.

    Adapun secara regional, Sajwani menyatakan EDGNEX menargetkan kapasitas operasional lebih dari 300 MW di Asia Tenggara pada tahun mendatang.

    Penantang DCII dan Equinix

    Belum lama ini, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) juga meluncurkan data center berstandar global JK6 milik , pada Selasa (3/6/2025) di DCI H1 Campus, Cibitung, Bekasi. 

    Dengan kapasitas 36 megawatt, fasilitas ini diklaim sebagai salah satu pusat data terbesar di Asia Tenggara dan akan menjadi infrastruktur penting bagi penguatan ekonomi digital Indonesia. 

    Mengutip laporan GSMA 2024, digitalisasi di sektor energi, pertanian, perikanan, dan kehutanan diproyeksikan menyumbang nilai tambah hingga Rp1.271 triliun pada 2029. Dalam konteks tersebut, pusat data memiliki peran penting sebagai simpul penghubung yang menjamin efisiensi dan keamanan proses digitalisasi lintas sektor.

    Pada Mei 2025, Equinix, Inc. bekerja sama dengan PT Astra International Tbk. (ASII)  meresmikan pusat data (data center) International Business Exchange™ (IBX®) pertamanya di Jakarta, JK1. 

    Pusat data berkinerja tinggi JK1 menawarkan akses langsung ke ekosistem digital, yang mencakup lebih dari 50 penyedia layanan cloud, jaringan, dan internet exchange terkemuka, termasuk Alibaba Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, dan Google Cloud. 

    Sementara itu Presiden Direktur Utama Equinix Indonesia Haris Izmee mengungkap potensi besar ekonomi digital Indonesia, terutama sektor e-commerce yang diproyeksikan mencapai US$120 miliar pada tahun 2025. 

    Pertumbuhan ini makin didorong oleh adopsi cloud yang pesat, yang meningkatkan permintaan akan konektivitas kuat dan infrastruktur digital berkinerja tinggi yang dapat diskalakan. 

    “Seiring Indonesia mempersiapkan diri untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, menjadi pusat digital utama di Asia akan sangat penting bagi transformasi ekonomi jangka panjang,” ujar Haris Izmee.

    Masih Tertinggal dari Malaysia …

  • Internet Iran Nyaris Lumpuh Total di Tengah Konflik dengan Israel, Trafik Turun 97%

    Internet Iran Nyaris Lumpuh Total di Tengah Konflik dengan Israel, Trafik Turun 97%

    Bisnis.com, JAKARTA — Akses internet di Iran hampir sepenuhnya hilang, menyusul eskalasi konflik militer dengan Israel yang memasuki hari keenam. Pemerintah Iran dikabarkan sengaja melakukan pemutusan untuk mencegah serangan siber hingga 

    Beberapa lembaga pemantau internet global seperti NetBlocks dan Cloudflare melaporkan bahwa lalu lintas internet di negara tersebut turun drastis hingga sekitar 97% dibandingkan pekan sebelumnya, menandai pemadaman internet nasional yang hampir total.

    NetBlocks, organisasi yang memantau kebebasan internet dunia, menyatakan bahwa Iran saat ini berada dalam kondisi blackout internet nasional yang hampir menyeluruh, setelah sebelumnya mengalami gangguan parsial beberapa hari terakhir. Data real-time dari sistem IODA juga mengonfirmasi runtuhnya konektivitas internet secara tiba-tiba di seluruh negeri.

    Dilansir dari Techcrunch, Kamis (19/6/2025) penyebab pasti pemadaman  belum dapat dipastikan, namun banyak indikasi bahwa pemerintah Iran sengaja membatasi akses internet sebagai respons terhadap serangan siber yang dilaporkan berasal dari Israel.

    Sejak awal konflik, Iran mengalami serangkaian serangan siber, termasuk peretasan terhadap bank besar dan bursa kripto di negara tersebut. Media Iran menyebutkan bahwa Israel melancarkan “perang siber besar-besaran” terhadap Iran, dan pemerintah mulai membatasi akses internet untuk mencegah potensi serangan lebih lanjut menurut laporan The Times of India.

    Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengonfirmasi pembatasan akses internet tersebut sebagai upaya menanggapi serangan siber Israel. Di sisi lain, pemadaman juga dilakukan untuk mencegah kepanikan warga atas serangan rudal yang menggempur Iran.

    Pemerintah juga menginstruksikan pejabat untuk tidak menggunakan perangkat yang terhubung internet dan menyarankan warga menghapus aplikasi seperti WhatsApp yang selama ini memungkinkan melewati sensor.

    Pemadaman ini berdampak besar pada kehidupan warga Iran, menghambat komunikasi, akses informasi, dan aktivitas ekonomi. Penduduk terpaksa bergantung pada aplikasi domestik yang seringkali kurang aman, sementara kemampuan mereka untuk mendapatkan berita terkini dan berkomunikasi dengan keluarga menjadi sangat terbatas.

    Iran memiliki kontrol penuh atas infrastruktur internet nasional melalui Telecommunication Company of Iran (TCI) dan sistem Border Gateway Protocol (BGP) yang mengatur rute lalu lintas internet keluar-masuk negara.

    Dengan menarik pengumuman rute BGP, Iran dapat memutus koneksi internet global secara efektif, metode yang pernah diterapkan saat protes besar tahun 2019 dan serupa dengan tindakan negara lain seperti Mesir pada 2011.

    Pemadaman internet berskala nasional bukan hal baru di Iran, yang sebelumnya pernah melakukan pemutusan akses internet selama enam hari pada 2019 saat terjadi demonstrasi besar. Tindakan ini sering digunakan untuk membatasi arus informasi dan mengendalikan situasi dalam negeri.

    Meski pemerintah melakukan pemadaman, Elon Musk berkomitmen untuk tetap menyalurkan internet ke Iran. Hal itu Elon umumkan melalui platform X (sebelumnya Twitter).

    Langkah ini diambil setelah pemerintah Iran memutus akses internet warganya menyusul serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer negara tersebut pada Jumat pagi. Pemerintah Iran tidak memiliki kontrol atas akses internet ini.

    “The beams are on,” kata Elon Musk yang menandakan bahwa koneksi Starlink telah diaktifkan di wilayah Iran.