Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Komdigi Minta Lenovo, Nike, hingga Philip untuk Segera Daftar PSE

    Komdigi Minta Lenovo, Nike, hingga Philip untuk Segera Daftar PSE

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat upaya pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, dengan memberikan peringatan kepada 7 PSE seperti Nike, Philips, Microsoft, hingga Lenovo. Mereka diminta untuk segera mendaftar PSE.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa hingga 17 Juni 2025 terdapat tujuh PSE yang belum memberikan respons memadai maupun menunjukkan langkah konkret dalam memenuhi kewajiban pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Sebagai langkah konkret tindak lanjut, Kementerian Komdigi telah menyampaikan surat peringatan kepada tujuh PSE yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020,” tutur Alexander.

    Menurut Alexander, peringatan yang disampaikan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola sistem elektronik yang tertib serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan digital.

    Berikut daftar PSE Lingkup Privat yang telah menerima surat peringatan:

    philips.com (PT Philips Indonesia Commercial)
    bathandbodyworks.co.id (PT. DUNIA LUXINDO)
    ebay.com dan aplikasi eBay (ebay, Inc.)
    nike.com dan aplikasi Nike (Nike, Inc.)
    xbox.com dan aplikasi Xbox (Microsoft Corporation)
    klm.com dan aplikasi KLM (KLM Royal Dutch Airlines)
    lenovo.com dan aplikasi Lenovo (PT. Lenovo Indonesia)
    “Komdigi mengimbau seluruh PSE Lingkup Privat untuk segera merespons surat peringatan yang telah disampaikan,” tuturnya.

    Alexander juga menegaskan bahwa apabila hingga batas waktu yang ditentukan para PSE tersebut masih belum menunjukkan komitmen dalam memenuhi kewajiban pendaftaran, Kementerian Komdigi akan mengambil langkah tegas termasuk pemutusan akses atau pemblokiran layanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020.

    Alexander juga menyampaikan bahwa Kementerian Komdigi membuka ruang klarifikasi bagi PSE yang menghadapi kendala teknis atau hambatan lainnya dalam proses pendaftaran.

    “Seluruh PSE wajib mematuhi ketentuan yang berlaku demi terciptanya tata kelola sistem elektronik yang tertib dan bertanggung jawab di Indonesia,” tandasnya.

  • Diklaim sebagai Metahuman AI Pertama Indonesia, Nirmala Sasar Perbankan

    Diklaim sebagai Metahuman AI Pertama Indonesia, Nirmala Sasar Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ruang Waktu, creative tech yang berfokus pada kecerdasan buatan (AI), menyiapkan solusi metahuman AI bernama Nirmala yang dapat membantu perusahaan memberikan pengalaman baru kepada pelanggan korporasi saat berinteraksi. 

    Dua dari empat perbankan milik negara (Himbara) dikabarkan tengah melakukan pembicaraan untuk adopsi Nirmala, guna membantu layanan pelanggan atau customer service (CS).

    Ruang Waktu mengeklaim bahwa Nirmala sebagai metahuman pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, yang dapat berinteraksi secara real time dengan manusia. Nirmala sepenuhnya digerakan secara otonom tanpa kendali manusia di balik layar. 

    Nirmala sebelumnya telah melakukan lebih dari lima sesi live di TikTok dan YouTube, yang mana telah teruji dapat membaca dan merespons komentar secara langsung dari publik, tanpa naskah, dan tanpa operator.

    Bisnis sempat melihat langsung bagaimana Nirmala berinteraksi dengan pengguna. Nirmala dapat memberi jawaban secara lugas. Untuk beberapa hal yang tidak diketahui, Nirmala akan memberi tanggapan dengan mengucapkan permintaan maaf terlebih dahulu.

    Sementara itu untuk jawaban yang mereka pahami, Nirmala dapat memberi menjelaskan layaknya manusia, lengkap dengan mimik dan ekspresi seperti tertawa, menganggukan kepala, geleng-geleng, dan lain sebagainya.

    Ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dari Nirmala. Waktu jawab atau latensi atas pertanyaan yang diberikan masih ada sedikit jeda waktu. Nirmala juga harus ‘disuapin’ lebih banyak data lagi agar makin sempurna dalam memberikan jawaban. 

    Mengenai jeda waktu dan latensi, Co-Founder Ruang Waktu Seto Hendrianto mengatakan perusahaan terus berusaha untuk menekan angka latensi sehingga jawaban yang diberikan lebih cepat. Seto juga meyakini kondisi dan situasi di sebuah ruangan turun mempengaruhi latensi.

    Co-Founder Ruang Waktu Seto Hendrianto

    Soal jawaban yang lebih bervariasi dan lugas, Ruang Waktu dapat kembangkan sesuai kebutuhan pelanggan korporasi. Seto menekankan Nirmala dapat menjadi apa pun.  

    Seto juga mengatakan Nirmala siap untuk mendukung kebutuhan berbagai industri. Belum lama, Ruang Waktu telah mendemokan Nirmala di 2 perbankan besar milik negara. Seto masih merahasiakan dua perbankan tersebut. Selain perbankan, Nirmala juga berpotensi dimanfaatkan oleh sektor lain, salah satunya ritel. 

    “Kami sempat demo-kan di 2 perbankan negara. Potensi besar juga ada di retail, terutama untuk UMKM dan toko-toko lokal,” kata Seto kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025)

    Dia mengatakan bahwa Metahuman Nirmala berbeda dengan chatbot. Nirmala dapat menjawab berbagai jawaban yang ditanyakan. Ini merupakan kelebihan sekaligus tantangan. Ruang Waktu terus mematangkan agar ke depan jawaban yang diberikan Nirmala sesuai konteks pertanyaannya. 

    Ruang Waktu memegang prinsip bahwa teknologi harus bisa diakses semua orang. Mereka ingin Nirmala ke depan dapat diakses lewat smartphone, dengan personalisasi yang membuat pengguna lebih terhubung secara emosional dengan AI.

    Seto menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna pasif AI, tapi tetap mengasah critical thinking dan problem solving. 

    “AI seharusnya menjadi alat bantu, bukan membuat manusia jadi bergantung dan kehilangan daya pikir,” ujarnya.

    Roadmap Pengembangan Nirmala

    Untuk Nirmala, Ruang Waktu melakukan pengembangan pada berbagai infrastruktur krusial. Visual real-time Nirmala dibangun menggunakan Unreal Engine, yang memungkinkan tampilan metahuman yang realistis.

    Sementara itu, percakapan yang alami dan dinamis dihasilkan melalui integrasi dengan Large Language Model (LLM). Kombinasi teknologi ini memungkinkan Nirmala tampil sebagai pribadi AI yang responsif dan hidup.

    Untuk mengoptimalkan performa jaringan, Ruang Waktu mengembangkan AI routing pipeline serta latency optimizer, yang memungkinkan Nirmala merespons secara cepat dan instan. Guna menjaga konsistensi karakter dan gaya komunikasi Nirmala dalam jangka panjang, tim Ruang Waktu menerapkan sistem persona memory yang memastikan sifat, nada bicara, dan kepribadiannya tetap terjaga di setiap interaksi dan segala kondisi.

    Sepanjang 2025, Ruang Waktu akan mengembangkan Project Nirmala agar dapat segera hadir di multi-platform. Selain itu, berfokus pada pengembangan sisi otonominya, sehingga nantinya Nirmala dapat mengambil keputusan secara mandiri.

    Pada tahun 2026, Ruang Waktu akan fokus mengembangkan kekayaan intelektual (IP) sekaligus berkontribusi pada masyarakat dengan memberikan multi access yang memungkinkan teknologi ini dapat diakses oleh masyarakat umum. 

    “Project Nirmala hanyalah permulaan dari revolusi ini. Dalam 2-3 tahun ke depan, kami berambisi untuk terus mengembangkan teknologi yang sepenuhnya otonom dan robotik. Harapannya, dapat membawa manfaat lebih bagi industri dan masyarakat secara luas,” tambahnya.

    Salah satu contoh implementasi nyata dari Project Nirmala adalah kolaborasi yang akan dilakukan bersama Cosmic Clothes Bandung pada 18 Juni ini.

    Kolaborasi ini sekaligus ajang tes live selling pertama kali yang akan dilakukan oleh Nirmala, yang mana akan beraksi layaknya seorang host dalam sebuah live streaming untuk berjualan dan berinteraksi dengan para pengunjung online. 

  • Pengusaha Kabel Laut Hadapi Kendala Teknis, Pelaporan KKPRL Terhambat

    Pengusaha Kabel Laut Hadapi Kendala Teknis, Pelaporan KKPRL Terhambat

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI) merespons teguran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengancam akan mencabut izin berusaha pengelola ruang laut jika tidak segera menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

    Sekretaris Jenderal ASKALSI, Resi Y. Bramani, menyatakan pihaknya mengapresiasi peringatan yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini KKP, dan mengaku telah melakukan koordinasi internal dengan seluruh anggota asosiasi terkait hal tersebut.

    “KKP dan ASKALSI merupakan mitra strategis untuk bisa saling mendukung peran masing-masing, yang ujungnya bertujuan mewujudkan infrastruktur telekomunikasi nasional yang andal,” kata Resi saat dihubungi Bisnis, pada Kamis (19/6/2025).

    Resi menegaskan, pada prinsipnya ASKALSI senantiasa berkomitmen untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan laporan yang diterima dari para anggota, sebenarnya sudah ada anggota yang melaporkan kewajiban tersebut, meski dengan berbagai metode.

    “Ada yang secara manual/kirim langsung [ada tanda terimanya], juga ada via kirim email. Namun sekarang kan pengiriman melalui sistem informasi berupa E-SEA. Yang kami lihat di situ ada miskomunikasi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Resi mengungkapkan sejumlah kendala lain yang dihadapi anggota ASKALSI dalam pelaporan, antara lain terkait kesiapan data dan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, masih ada anggota yang belum familiar dengan pelaporan PKKPRL, khususnya terkait penyajian data yang relevan.

    Meski begitu, pihaknya terus mendorong agar setiap anggota menaati ketentuan yang berlaku. 

    Dia juga menekankan sinergi antara KKP dan kementerian/lembaga lain selama ini sudah berjalan baik dalam penataan kabel laut nasional.

    Pihaknya juga melihat KKP terbuka untuk setiap usulan mengenai kebijakan di laut seperti kebijakan mengenai rute/pemanfaatan ruang di laut. Selain itu, menurutnya KKP selalu mendukung untuk proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, semisal mendukung proyek Palapa Ring Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    “Tidak hanya dengan Komdigi, ada dengan ESDM proyek pipa/sumur migas, Kemenhub untuk proyek pelabuhan,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, KKP memperingatkan akan mencabut izin berusaha bagi pemegang KKPRL yang tidak menyampaikan laporan tahunan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan dari 50 KKPRL untuk kegiatan penggelaran sistem kabel telekomunikasi bawah laut (SKKL) yang diterbitkan, sebanyak 27 di antaranya belum atau terlambat menyerahkan laporan.

    “SP 1, SP 2, SP 3. Kalau ketiga dia tetap nggak lakukan, bisa dicabut lagi tuh. Ngurus lagi dari awal lagi dia. Repot dia. Jadi kalau dicabut, mereka akan ngurus dari awal lagi,” tegas Pung saat ditemui di Kantor KKP, Rabu (18/6/2025).

    Meski demikian, Pung optimistis bahwa para pemegang KKPRL akan segera memenuhi kewajiban pelaporan tersebut.

    “Saya rasa dengan peringatan kedua mereka sudah agak gerah-gerah dikit lah. Ketiga pasti mereka akan segera melakukan itu,” ujarnya.

  • Peringatan KKP soal Sistem Kabel Laut, Ini Respons Moratelindo

    Peringatan KKP soal Sistem Kabel Laut, Ini Respons Moratelindo

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) kini tengah fokus menyusun laporan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). 

    Langkah ini diambil setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada sejumlah pemegang izin lokasi perairan yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan terkait sistem komunikasi kabel laut (SKKL).

    CEO Moratelindo, Jimmy Kadir, menegaskan bahwa penyusunan laporan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) merupakan kewajiban yang tak bisa diabaikan oleh pemegang izin lokasi perairan. 

    “Kami sedang dalam penyusunan laporan PKKPRL, ini menjadi kewajiban bagi pemegang izin lokasi perairan yang tidak bisa diabaikan,” kata Jimmy kepada Bisnis, Rabu (19/6/2025).

    Jimmy menambahkan, Moratelindo mendapat waktu 30 hari untuk menyelesaikan laporan PKKPRL tersebut. Secara fundamental, ia mengklaim kinerja perusahaan sangat baik sepanjang 2024. 

    Hal ini didukung oleh pengembangan infrastruktur jaringan kabel serat optik (FO) yang strategis dan andal, termasuk SKKL yang berperan penting dalam konektivitas nasional dan internasional.

    Saat ini, Moratelindo tengah mengembangkan proyek SKKL rute Bali–Lombok (Mandalika) untuk meningkatkan konektivitas di kawasan timur Indonesia. Selain itu, ada juga proyek SKKL Batam–Singapura (Rising 8) yang akan menghadirkan kapasitas bandwidth internasional hingga 20 terabit per detik (Tbps).

    Chief Strategic Business Officer Moratelindo, Resi Y. Bramani, menargetkan proyek Rising 8 siap beroperasi pada 2025. 

    “Target kami pada 2025 ini proyek SKKL Rising 8 sudah bisa RFS [Ready For Service], serta pembangunan Data Center [sekaligus CLS] kami di Batam untuk penambahan ataupun upgrade perangkat backbone guna meningkatkan kapasitas bandwidth,” ujar Resi.

    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengungkapkan KKP telah mengirimkan SP pertama kepada 27 perusahaan yang belum atau terlambat menyerahkan laporan tahunan KKPRL. 

    Peringatan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang mewajibkan pelaporan tahunan tidak melewati tanggal terbit dokumen KKPRL.

    “Surat sudah dikirim. Batas SP1 terhitung 30 hari sejak diterima,” jelas Doni.

    Doni juga menambahkan bahwa beberapa perusahaan telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan KKP setelah daftar perusahaan yang terlambat diumumkan ke publik, namun ia belum dapat merinci nama-nama perusahaan tersebut.

    Sesuai Permen KP No. 31/2021, pemegang dokumen KKPRL yang terlambat atau tidak menyerahkan laporan tahunan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5 juta per hari. 

    Adapun dari 50 KKPRL yang diterbitkan untuk kegiatan penggelaran SKKL, 27 di antaranya tercatat belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan. Selain Moratelindo, daftar ini juga mencakup PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT XL Axiata Tbk.

  • Indonesia Negara Paling Antusias Terhadap AI

    Indonesia Negara Paling Antusias Terhadap AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Laporan terbaru Ipsos mengungkapkan masyarakat merasa antusias sekaligus khawatir terhadap penggunaan rutin kecerdasan buatan (AI). 

    Studi Ipsos ini melibatkan lebih dari 23.000 responden dewasa di 30 negara, termasuk Indonesia. Laporan ini secara menarik mengungkap dinamika antara antusiasme dan kekhawatiran masyarakat global terhadap penggunaan AI dalam kehidupan sehari hari.

    Adapun, temuan tersebut mengungkapkan beberapa poin, antara lain:

    Pemahaman terhadap AI Unggul di Asia Pasifik 

    Terkait hal pemahaman yang baik tentang AI, Indonesia menempati posisi teratas dengan 91% responden merasa memahami AI, diikuti oleh Thailand (79%), Singapura (74%), Malaysia (70%), dan Jepang (41%). Angka ini dipandang menunjukkan optimisme dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap AI.

    Antusiasme AI Memuncak di Asia 

    Indonesia memimpin daftar negara dengan tingkat antusiasme tertinggi terhadap produk dan layanan berbasis AI yakni 80%, disusul Thailand (79%), dan Malaysia (77%). Angka ini melampaui Singapura (67%) dan Jepang (46%), menunjukkan penerimaan yang kuat di wilayah ini.

    Kepercayaan Tinggi pada Perusahaan dalam Menjaga Keamanan Data 

    Optimisme terhadap perusahaan yang menggunakan AI semakin kuat. Bahkan, sebanyak 72% masyarakat Indonesia percaya jika perusahaan akan menjaga keamanan data mereka, diikuti oleh Thailand (70%), Singapura (64%), Malaysia (62%), dan Jepang (31%).

    Tingkat Kepercayaan Tinggi pada Regulasi Pemerintah 

    Mayoritas masyarakat di Singapura (81%), Indonesia (76%), Malaysia (73%), dan Thailand (70%) sangat percaya bahwa pemerintah akan mengatur penggunaan AI secara bertanggung jawab.

    Angka ini secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata global yang hanya 54%, mengindikasikan harapan besar terhadap peran pemerintah dalam menjaga ekosistem AI. Sementara itu, hanya 32% masyarakat Jepang yang memiliki kepercayaan.

    Penggunaan AI dalam Periklanan Mendapat Kepercayaan Tinggi 

    Banyak masyarakat mulai mempercayai brand dan perusahaan yang menggunakan AI dalam membuat gambar atau video untuk keperluan iklan.

    Masyarakat Indonesia menjadi yang tertinggi dalam mempercayai penggunaan AI untuk periklanan, diikuti oleh Thailand (72%), Malaysia (50%), Singapura (39%), dan Jepang (21%). Ini membuktikan kemampuan AI dalam bidang periklanan.

    AI sebagai Pengubah Masa Depan 

    Sebanyak 84% responden Indonesia meyakini AI akan secara signifikan mengubah kehidupan sehari-hari dalam 3–5 tahun ke depan.

    Keyakinan serupa juga terlihat di Thailand (82%) dan Malaysia (80%), menandakan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi yang masif.

    Dinamika AI dalam Dunia Kerja: Kolaborasi, Bukan Penggantian Total 

    Meskipun terdapat 19% warga Indonesia sangat percaya jika AI akan menggantikan pekerjaan mereka dalam 5 tahun ke depan, tetapi studi ini juga mencatat 58% masyarakat global yakin AI tidak akan mengambil alih pekerjaan mereka dalam kurun waktu yang sama.

    Hal ini menyoroti harapan akan kolaborasi harmonis antara manusia dan teknologi, bukan penggantian total. Walaupun ada kekhawatiran, beberapa masyarakat tetap optimis peningkatan penggunaan AI akan membawa dampak positif pada pekerjaan mereka dalam 3-5 tahun mendatang.

    Dari hasil survei, 62% masyarakat Indonesia percaya AI membawa efek positif, disusul Thailand 60%, Malaysia 54%, Singapura 49%, dan Jepang  20%.

  • StormWall & IDCloudHost Rilis Pusat Perlindungan Siber di Jakarta

    StormWall & IDCloudHost Rilis Pusat Perlindungan Siber di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA – StormWall menggandeng IDCloudHost memperluas jaringan filtering global melalui peluncuran scrubbing center terbaru di Jakarta.

    Melalui entitas lokal, StormWall ID menawarkan perlindungan menyeluruh terhadap serangan Denial-of-Service (DDoS) dan berbagai bentuk serangan siber kompleks lainnya.

    CEO dan Co-founder StormWall, Ramil Khantimirov, mengatakan dengan tambahan scrubbing center ini, sudah ada sembilan titik filtering global, yang berfungsi menyaring dan menstabilkan lalu lintas data sebelum mencapai infrastruktur milik pengguna.

    “Scrubbing center Jakarta ini mulai beroperasi pada Februari 2025, berlokasi di Cyber Buildings Jakarta pusat interkoneksi jaringan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara,” kata Ramil dalam siaran pers, Kamis (19/6/2025).

    Dia menjelaskan Jakarta dipilih karena perannya yang sangat krusial dalam mendukung efisiensi pertukaran data dan kebutuhan infrastruktur digital yang terus berkembang di kawasan ini.

    Langkah ini juga menandai kehadiran resmi StormWall ID sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk menghadirkan solusi perlindungan DDoS bagi bisnis di Indonesia.

    Dia menambahkan StormWall dan IDCloudHost telah menjalin kolaborasi sejak beberapa tahun terakhir, termasuk peluncuran scrubbing center sebelumnya di Singapura pada 2023. Keduanya berperan penting dalam memperkuat ketahanan siber di seluruh kawasan APAC, yang saat ini mengalami lonjakan serangan digital.

    Berdasarkan laporan tim analis StormWall, sepanjang 2024 serangan DDoS di Asia mengalami peningkatan drastis sebesar 92%. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang paling sering menjadi target serangan siber, dengan satu dari sepuluh serangan di kawasan APAC menyasar perusahaan-perusahaan yang berbasis di Tanah Air.

    “Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Bagi bisnis di Indonesia dan negara-negara sekitarnya, infrastruktur yang stabil menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan,” ujarnya.

    Sementara itu, CEO IDCloudHost, Alfian Pamungkas Sakawiguna, menuturkan scrubbing center di Jakarta ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan layanan cloud dan keamanan siber di Asia Tenggara.

    “Dengan menggabungkan solusi anti-DDoS canggih dari StormWall dan layanan cloud yang andal dari IDCloudHost, kami yakin dapat menjamin kontinuitas layanan serta keamanan jangka panjang bagi para pelanggan kami dari berbagai ancaman siber,” katanya.

  • Kontroversi Kabar Meta Rekrut Peneliti OpenAI dengan Gaji Selangit

    Kontroversi Kabar Meta Rekrut Peneliti OpenAI dengan Gaji Selangit

    Bisnis.com, JAKARTA— Meta dikabarkan gencar merekrut peneliti kecerdasan buatan (AI) dari OpenAI dan Google DeepMind dengan tawaran fantastis hingga Rp1,6 triliun.

    Hal itu diungkapkan CEO OpenAI, Sam Altman, dalam sebuah podcast bersama saudaranya, Jack Altman, pada Selasa (17/6/2025). Namun, menurut Altman, strategi agresif tersebut belum membuahkan hasil.

    Dia menyebut Meta aktif mencoba merekrut talenta OpenAI untuk bergabung dengan tim superintelligence baru yang dipimpin mantan CEO Scale AI, Alexandr Wang.

    Bahkan, posisi kerja tersebut dilaporkan berada satu ruangan dengan CEO Meta, Mark Zuckerberg.

    “[Meta] mulai memberikan tawaran sangat besar kepada banyak anggota tim kami, US$100 juta sebagai bonus penandatanganan, dan lebih dari itu dalam total kompensasi tahunan. Tapi sejauh ini, saya senang tak satu pun dari orang terbaik kami menerimanya,” kata Altman, dikutip dari TechCrunch, Kamis (19/6/2025).

    Altman menilai para pegawai OpenAI memutuskan bertahan karena percaya pada visi dan potensi OpenAI untuk menjadi perusahaan yang lebih unggul dalam mengembangkan Artificial General Intelligence (AGI).

    Dia juga menyinggung budaya perusahaan, dengan menyindir bahwa Meta terlalu berfokus pada iming-iming gaji tinggi ketimbang misi jangka panjang, yang menurutnya bisa berdampak pada budaya kerja yang kurang sehat.

    Meta sempat dikabarkan mencoba merekrut peneliti utama OpenAI, Noam Brown, serta arsitek AI dari Google DeepMind, Koray Kavukcuoglu. Namun, upaya tersebut gagal.

    Lebih lanjut, Altman menyebut budaya inovasi yang kuat menjadi salah satu kunci kesuksesan OpenAI. Dia menilai upaya Meta di bidang AI sejauh ini belum memberikan hasil signifikan. 

    “Saya menghormati banyak hal dari Meta, tapi saya tidak menganggap mereka perusahaan yang unggul dalam hal inovasi,” ujarnya.

    Meta sendiri telah mengakuisisi sejumlah nama besar di industri AI, seperti Jack Rae dari Google DeepMind dan Johan Schalkwyk dari Sesame AI. Selain itu, perusahaan juga mengumumkan investasi besar di Scale AI, perusahaan yang sebelumnya dipimpin oleh Alexandr Wang. 

    Namun, tantangan besar masih menanti Meta untuk membangun tim AI unggulan yang dapat bersaing dengan OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind yang saat ini tengah melaju kencang. 

    Di tengah persaingan itu, OpenAI dikabarkan tengah mengembangkan model AI open-source baru yang berpotensi membuat Meta semakin tertinggal.

    Menariknya, Altman juga membocorkan bahwa OpenAI tengah mengeksplorasi kemungkinan menciptakan aplikasi media sosial berbasis AI yang menyajikan konten sesuai preferensi pengguna yang berbeda dari feed algoritmik tradisional seperti di Instagram atau Facebook. 

    Hal ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap dominasi Meta di sektor media sosial. 

    Di sisi lain, Meta tengah menguji aplikasi sosial berbasis AI melalui platform Meta AI, namun peluncurannya sempat memicu kebingungan setelah sejumlah percakapan pribadi dengan chatbot AI tersebar ke publik.

  • Pemerintah Sambut Positif Investasi Jumbo EDGNEX di Indonesia

    Pemerintah Sambut Positif Investasi Jumbo EDGNEX di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut rencana investasi perusahaan global EDGNEX Data Centers by DAMAC senilai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun untuk pembangunan pusat data berskala besar di Cikarang, Jawa Barat. 

    Proyek tersebut disebut sebagai salah satu pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan investasi ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat fondasi transformasi digital nasional. 

    “Data center adalah bagian dari tulang punggung transformasi digital Indonesia. Kehadiran EDGNEX kami pandang sebagai sinyal positif terhadap meningkatnya kepercayaan investor global terhadap ekosistem digital di tanah air,” kata Meutya dalam pernyataan resmi, Kamis (19/6/2025). 

    Pusat data yang akan dibangun EDGNEX di lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang diproyeksikan mulai beroperasi pada Desember 2026, dengan perluasan bertahap hingga 2028. 

    Proyek ini akan mengadopsi rak-rak AI berdensitas tinggi dan menargetkan Power Usage Effectiveness (PUE) sebesar 1,32, yang disebut sejalan dengan standar keberlanjutan global.

    Meutya menyebut investasi ini juga sejalan dengan peningkatan kapasitas pusat data nasional yang saat ini telah mencapai 290 megawatt (MW), naik dari 180 MW di awal masa pemerintahan. Adapun sebagai perbandingan, kapasitas pusat data Malaysia sekitar 400 MW. 

    “Indonesia bergerak cepat, berdasarkan data lahan siap bangun yang telah terpantau, kapasitas nasional diproyeksikan melonjak menjadi 900 MW pada akhir 2025,” tutur Meutya. 

    Dengan tren peningkatan tersebut, pemerintah menargetkan kapasitas nasional dapat menembus 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan, menjadikan Indonesia sebagai pusat data digital (digital data hub) utama di Asia Tenggara.

    “Peningkatan kapasitas yang cepat menandakan bahwa Indonesia tengah mengejar posisi strategis di kawasan. Ini harus terus dipercepat,” kata Meutya.

    Di sisi lain, pihaknya juga mendorong agar investasi seperti EDGNEX tidak hanya besar dalam skala, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Termasuk mendukung digitalisasi UMKM dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di sektor pangan, perikanan, dan kesehatan.

    Sebelumnya, Meutya juga telah meresmikan pusat data canggih berbasis AI milik DCI Indonesia di Cibitung. 

    “Komdigi membuka diri untuk dialog dan kerja sama yang memperkuat kepentingan nasional dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

    EDGNEX merupakan bagian dari DAMAC Group, konglomerat asal Dubai yang telah menggelontorkan lebih dari US$3 miliar atau sebanyak Rp48,26 triliun untuk pengembangan infrastruktur digital di Asia Tenggara. 

    Fasilitas di Cikarang ini akan menjadi pusat data kedua EDGNEX di Indonesia setelah sebelumnya mereka mengumumkan pembangunan pusat data 19,2 MW di kawasan MT Haryono, Jakarta, pada 2024 lalu.

    “Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata pendiri DAMAC Group, Hussain Sajwani.

    Hussain mengatakan pihaknya bangga membangun salah satu pusat data paling canggih dan berkelanjutan di kawasan ini, yang dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya. 

    Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, lanjut dia, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh.

    “Dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$ 3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” katanya.  

    Secara regional, EDGNEX menargetkan kapasitas operasional lebih dari 300 MW di Asia Tenggara tahun depan, mencakup pasar-pasar utama seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. 

    Di Jakarta sendiri, fasilitas MT Haryono dijadwalkan rampung pada kuartal ketiga 2026 dan akan menyasar klien dari kalangan penyedia cloud, node edge, hingga aplikasi AI.

  • Komdigi Diminta Siapkan Aturan AI yang Lebih Komprehensif, Bukan Sekadar Etika

    Komdigi Diminta Siapkan Aturan AI yang Lebih Komprehensif, Bukan Sekadar Etika

    Bisnis.com, JAKARTA—Pengamat menilai etika saja tak memadai untuk menyusun regulasi Artificial Intelligence (AI).

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penyusunan peta jalan (roadmap) AI rampung pada Juni 2025. Salah satu fokus utama dalam tahap awal regulasi ini adalah etika penggunaan AI. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menekankan pentingnya pendekatan yang lebih luas dalam merumuskan peta jalan AI.

    “Kami mendukung kita memiliki Peta Jalan Pengembangan AI di Indonesia. Namun kalau kami melihat, ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan AI tersebut,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (19/6/2025). 

    Heru mengatakan etika memang merupakan salah satu aspek penting, namun masih banyak aspek lain yang perlu diperhatikan. Karena itu, ia berharap peta jalan ini disusun secara komprehensif dan dapat menjadi dasar untuk penyusunan RUU Kecerdasan Buatan.

    Lebih lanjut, Heru menyebut sejumlah aspek lain yang krusial, seperti transparansi dan akuntabilitas algoritma AI, perlindungan data dan privasi, serta potensi penyalahgunaan teknologi seperti deepfake dan chatbot penipuan. Dia juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dan nondiskriminasi dalam algoritma AI serta perlunya mekanisme audit yang melibatkan beragam pemangku kepentingan secara adil.

    “Terkait algoritma juga, ini harus dijaga keadilan dan nondiskriminasi, jadi ada rekomendasi mengembangkan pedoman untuk pengujian dan audit algoritma yang melibatkan representasi stakeholder secara adil,” tambahnya.

    Heru mendorong adanya regulasi yang tegas namun adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dia mencontohkan sejumlah negara yang telah lebih dahulu menyusun regulasi khusus AI seperti European Union AI Act (Uni Eropa), AI and Data Act (Kanada), serta undang-undang AI yang baru saja diadopsi Jepang. Di Amerika Serikat, pendekatan dilakukan lewat Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy AI.

    “Kita perlu mendorong regulasi yang jelas dan adaptif, termasuk menyusun UU khusus tentang AI,” kata Heru.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya mengungkapkan bahwa aturan pertama dalam peta jalan AI kemungkinan akan mengatur soal etika penggunaan AI.

    “Jadi kemungkinan besar, ini sedikit bocoran, bahwa aturan pertama terkait artificial intelligence akan menyangkut dengan etika AI itu sendiri,” ujar Meutya saat ditemui di Makassar pada 16 Juni 2025. 

    Dia menjelaskan bahwa pendekatan regulasi di Indonesia tidak akan berbentuk satu aturan besar, melainkan akan dibagi per sektor atau pilar. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan ruang bagi inovasi.

    Meutya juga menyoroti pentingnya penerapan labeling pada konten berbasis AI, menyusul maraknya perdebatan publik terkait hasil AI yang menyerupai kenyataan, seperti dalam kasus gambar tambang buatan AI yang diklaim berasal dari Raja Ampat.

    “Itu yang tadi namanya etika, jadi di beberapa negara yang kami lihat memang harus ada labeling AI. Kalau orang memang lihatnya [AI] untuk menyebarkan hoaks maka dia tidak akan menaruh etika,” ujar Meutya.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa penyusunan roadmap AI melibatkan forum-forum diskusi dan kerja sama lintas sektor, termasuk masukan dari perusahaan dan lembaga riset.

    “Diskusi sudah berlangsung di beberapa forum, termasuk juga kerja sama kita dengan beberapa organisasi dan beberapa company yang ikut mendukung,” ungkap Nezar.

    Dia juga mengapresiasi kontribusi lembaga seperti Mandala Consulting yang telah melakukan pemetaan posisi Indonesia dalam lanskap global tata kelola AI.

  • Cara Chat WhatsApp Seseorang Tanpa Harus Simpan Nomornya

    Cara Chat WhatsApp Seseorang Tanpa Harus Simpan Nomornya

    Bisnis.com, JAKARTA – WhatsApp menjadi aplikasi perpesanan yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia saat ini.

    Aplikasi tersebut diandalkan untuk berkomunikasi dengan cara saling kirim pesan text. Selain pesan text, WhatsApp juga bisa mengirimkan pesan suara, gambar, hingga video.

    Nomor WhatsApp pun banyak digunakan oleh kantor pemerintahan hingga berbagai layanan lain yang disediakan oleh swasta.

    Yang tak banyak orang tahu, ternyata pengguna bisa saling kirim pesan WhatsApp tanpa harus menyimpan nomornya terlebih dahulu.

    Mengirimkan pesan tersebut dapat dilakukan dengan link khusus wa.me, sehingga seseorang tak perlu menyimpan nomor saat hendak mengirim pesan.

    Cara Kirim Pesan WhatsApp Tanpa Save Nomor

    Masuk ke browser atau peramban yang ada di ponsel Anda
    Masukkan format link Whatsapp https://wa.me/(nomor). Contohnya https://wa.me/6285865555555
    Setelah itu anda akan diarahkan untuk masuk ke WhatsApp
    Klik “Lanjut ke Chat”
    Anda pun bisa bebas mengirim pesan ke seseorang tanpa harus menyimpan nomornya.