Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Kemenkes Ingatkan Bahaya Konsultasi via ChatGPT, AI Tak Mampu Gantikan Dokter

    Kemenkes Ingatkan Bahaya Konsultasi via ChatGPT, AI Tak Mampu Gantikan Dokter

    Bisnis.com, JAKARTA— Maraknya penggunaan ChatGPT untuk konsultasi kesehatan menuai perhatian serius dari Kementerian Kesehatan. 

    Meski teknologi tersebut dapat membantu dalam memberikan informasi awal, para ahli mengingatkan ChatGPT tak bisa menggantikan peran dokter, terutama dalam hal diagnosis dan penanganan medis yang tepat. 

    Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan sekaligus Ketua Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan (TTDK) Kementerian Kesehatan RI, Setiaji, mengatakan salah satu sorotan utamanya adalah lokasi dan sumber data yang digunakan oleh AI seperti ChatGPT.

    “Pertama, ChatGPT ini datanya tidak ada di Indonesia, jadi kita harus aware. Kami sangat concern bagaimana menyiapkan konsultasi berbasis seperti ChatGPT, tapi dengan data yang ada di Indonesia,” kata Setiaji dalam acara Building Trust in Healthcare AI yang digelar oleh Philips di Jakarta pada Rabu (23/7/2025). 

    Dia menambahkan, sudah ada inisiatif lokal seperti Sahabat AI yang dibangun bersama beberapa mitra teknologi di Indonesia dan memanfaatkan basis data lokal serta bahasa Indonesia. 

    Solusi ini dinilai lebih relevan dibanding pencarian informasi bebas di internet yang belum tentu akurat dan terverifikasi.

    Namun demikian, Setiaji mengakui saat ini belum ada alternatif yang cukup kuat untuk menandingi AI global seperti ChatGPT. Oleh sebab itu, langkah yang paling memungkinkan adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

    “Kita belum bisa mencegah masyarakat untuk menggunakan [ChatGPT], karena belum ada alternatifnya. Tapi yang paling penting adalah edukasi bahwa tetap harus konsultasi ke dokter. Kita belum tahu sejauh apa knowledge yang dimiliki AI, dan dokter selalu mengikuti perkembangan diagnostik,” kata Setiaji.

    Dia juga mengingatkan gejala penyakit sering kali bersifat kompleks dan tidak bisa disimpulkan hanya dari satu keluhan. Misalnya, keluhan pusing belum tentu berasal dari kepala bisa jadi berkaitan dengan organ lain. 

    Hal semacam ini membutuhkan pemeriksaan mendalam yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis profesional. Dalam hal penerapan teknologi, Setiaji menekankan pentingnya dua indikator utama: sensitivitas dan akurasi. 

    Sensitivitas berkaitan dengan kemampuan AI mendeteksi berbagai jenis penyakit, sedangkan akurasi mengukur seberapa tepat diagnosis yang dihasilkan. Faktor lain seperti kualitas gambar juga sangat memengaruhi hasil diagnosis berbasis AI.

    “Kalau image-nya blur, hasil diagnosis tentu akan menurun. Jadi dua alat ukur itu, sensitivitas dan akurasi sangat penting dalam menilai efektivitas teknologi kesehatan,” ungkapnya.

    Tak kalah penting, Setiaji menyoroti aspek keamanan data pasien. Menurutnya, sistem berbasis digital harus menerapkan prinsip shared responsibility atau tanggung jawab bersama antara rumah sakit dan pasien. Jika kebocoran data berasal dari individu, misalnya karena password yang mudah ditebak, maka individu itu yang bertanggung jawab. 

    Namun jika kebocoran terjadi di sisi institusi, maka rumah sakit harus menanggung akibatnya.

    “Yang penting adalah ada backup, sistem enkripsi, dan penerapan standar keamanan seperti ISO. Kalau datanya diambil tapi sudah dienkripsi, tetap tidak bisa dibuka,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, Iwan Dakota, menekankan bahwa AI hanyalah alat bantu, bukan pengganti dokter.

    “AI adalah mitra kami untuk membantu menegakkan diagnosis dan menuntun ke arah terapi. Tapi tidak bisa dipercaya 100% dan tidak menggantikan dokter,” katanya.

    Menurut Iwan, risiko paling besar dari penggunaan AI seperti ChatGPT untuk konsultasi kesehatan adalah misdiagnosis dan misinterpretasi. Kondisi ini bisa berujung fatal karena pasien bisa saja merasa dirinya sehat berdasarkan jawaban AI, padahal sebenarnya tengah mengidap penyakit serius yang harus segera ditangani.

    Karena itu, menurut Iwan, penting bagi tenaga medis dan teknologi untuk saling melengkapi. 

    “Human and machine [manusia dan mesin] kombinasi dua hal itu yang terbaik. Kalau salah satu hilang, kita tidak bisa dapat hasil yang optimal,” pungkasnya.

  • Indonesia Disarankan Tiru Korsel dan China dalam Mengatur Whatsapp

    Indonesia Disarankan Tiru Korsel dan China dalam Mengatur Whatsapp

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia disarankan meniru Korea Selatan dan China dalam mengatur platform over the top (OTT) seperti Whatsapp, Netflix, TikTok dan lain sebagainya.

    Ketegasan kedua negara dalam menghadapi OTT, membuat layanan berbasis aplikasi dari luar negeri tersebut akhirnya membayar denda kepada pemain lokal. 

    Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy mengatakan Korea Selatan cukup tegas dalam mengatur OTT, dengan mewajibkan OTT untuk menjaga kualitas layanan ke masyarakat.

    OTT juga wajib memberikan kontribusi kepada penyelenggara jaringan agar kapasitas jaringan operator dapat menampung seluruh trafik OTT, hal ini tertuang dalam Amandemen UU bisnis telekomunikasi Korea  Selatan sejak 2020. 

    “Kita bisa mencontoh kasus operator telekomunikasi di Korsel melawan Netflix. Keberpihakan pemerintah terhadap industri nasionalnya besar sampai akhirnya operator Korsel menang di proses peradilan dan Netflix membayar kontribusi,” kata Jerry, dikutip Rabu (23/7/2025). 

    Jerry menjelaskan bahwa penyelenggara jaringan selama ini telah melakukan investasi besar dan berkelanjutan dalam membangun infrastruktur digital nasional. Namun, lalu lintas data yang masif dari layanan OTT belum diimbangi dengan kontribusi yang sepadan terhadap beban infrastruktur yang digunakan.

    Asosiasi lantas mendorong agar pemerintah menegakan regulasi yang berlaku perihal kontrol terhadap trafik OTT. 

    Logo Netflix

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), khususnya Pasal 15 ayat (6), disebutkan bahwa penyelenggara jaringan dapat melakukan pengelolaan trafik demi kualitas layanan dan kepentingan nasional.

    Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021. Dengan kebijakan tersebut diharapkan beban trafik dapat dipikul bersama antara OTT dengan pengusaha internet dalam negeri. 

    “Jangan sampai penyelenggara jaringan terus menanggung beban dan akhirnya tidak bisa memberikan layanan seperti sekarang ini, karena pelaku OTT terus tumbuh tanpa kewajiban yang proporsional sehingga pembangunan jaringan tidak bisa keep up,” kata Jerry. 

    Apjatel menggarisbawahi bahwa trafik OTT kini mendominasi kapasitas jaringan, namun tanpa mekanisme berbagi tanggung jawab yang adil (fair share), hal ini berisiko melemahkan ketahanan dan ketersediaan jaringan pada masa depan. 

    Jika pemerintah hanya membiarkan OTT mengeksploitasi trafik di Indonesia tanpa ada kontribusi maka operator telekomunikasi tidak dapat mengimbangi penyediaan kapasitas trafik di Indonesia yang berdampak pada menurunnya kualitas layanan OTT itu sendiri.

    Menurutnya saat ini operator berdarah darah membangun jaringan untuk menyediakan kapasitas besar untuk melayani trafik OTT keluar negeri, tetapi karena kebutuhan masyarakat tinggi dan kapasitas pemain lokal juga terbatas maka perlu ongkos lebih besar.

    “Di sisi ini OTT kontribusi ke operator, jadi tidak ada yang dibebani ke masyarakat, justru dengan begini [kerja sama OTT dan pemain lokal] masyarakat tetap bisa menikmati layanan tanpa ada perubahan,” kata Jerry. 

    Tiru China

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam  berpendapat nilai tawar Indonesia terhadap OTT asing masih rendah. Indonesia, lanjutnya, dapat meniru China yang mampu melakukan aksi nyata untuk filterisasi dan memaksa OTT asing tunduk pada aturan yang diberlakukan pemerintahnya.

    Ilustrasi bendera China dan AS

    Selain itu, China juga mempersiapkan substitusi layanan OTT asing. Sementara itu Indonesia, menurutnya, belum menaruh perhatian besar dalam penciptaan aplikasi pengganti Whatsapp, Telegram, dan lain sebagainya. 

    “Kita mampu, hanya saja perhatian pemerintah untuk menciptakan iklim riset dan inovasi untuk OTT sangat minim, bahkan tidak ada,” ungkap Zulfadly.

    Agar OTT asing dan pelaku usaha telekomunikasi nasional memiliki kesetaraan, Zulfadly meminta agar pemerintah dapat menata ulang regulasi telekomunikasi di Indonesia.

    Pemerintah memiliki kewajiban untuk membenahi infrastruktur internet di Indonesia. Jika pemerintah tak membenahinya, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat Indonesia secara luas.

    “Jangan ada lagi jargon ‘seleksi alam’, yang mampu akan berkembang dan yang tidak mampu akan tutup dengan sendirinya. Kondisi yang kondusif ini harus diciptakan oleh pemerintah. Karena telekomunikasi merupakan sektor strategis yang harus dijaga pemerintah guna kepentingan nasional,” ujar Zulfadly.

  • Menteri UMKM Bakal Batasi Produk F&B China yang Menjamur di Shopee

    Menteri UMKM Bakal Batasi Produk F&B China yang Menjamur di Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk membatasi ekspansi produk makanan dan minuman atau food and beverage (F&B) internasional.

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengakui ekspansi produk F&B internasional salah satunya yang berasal dari China memang tumbuh secara signifikan dalam beberapa waktu belakangan. 

    Dia menyebut, produk-produk itu masuk melalui situs perdagangan elektronik atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya.

    “Dalam banyak hal kita juga sudah berupaya untuk membatasi. dalam banyak hal melalui regulasi dan kebijakan,” jelas Maman saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Sebagai langkah lanjutan, Maman juga menyebut pihaknya bakal menyiapkan pemberian insentif khusus pada produk UMKM lokal. Dengan demikian, upaya itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing.

    Saat dikonfirmasi seperti apa bentuk insentif tersebut, Maman mengaku masih bakal melakukan pendalaman. Hanya saja, dia memperkirakan bentuknya dapat berupa pemotongan biaya penjualan dan pembelian di e-commerce.

    “Sedang dibicarakan bentuk insentifnya seperti apa, ini lagi dikaji. Yang pasti salah satunya ya, salah satunya adalah misalnya dari angka, persentase, fee, dan lain sebagainya, ini lagi kita kaji,” tambahnya.

    Selain produk F&B, Maman mengungkap komoditas lain seperti tekstil menjadi produk yang paling rentan tergerus daya saingnya akibat gempuran produk impor. Untuk itu, dia memastikan bakal terus mengawasi aktivitas impor produk nasional.

    “Kami akan pastikan kita akan coba jaga arus masuk dari semua barang-barang impor ini. Demi untuk mengamankan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah kita,” tandasnya.

    Sebelumnya, Maman memang sempat mengatakan pihaknya bakal meningkatkan pengawasan guna mencegah banjir barang impor China ke Indonesia di tengah adanya tarif tarif timbal balik atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. 

    Langkah ini dilakukan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk China. Maman juga menyeut pihaknya telah mengantisipasi banjir impor barang China, salah satunya melalui pemantauan ketat (monitoring) pada setiap perusahaan e-commerce. 

    “Salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, Kementerian UMKM juga bakal membangun beberapa ekosistem usaha untuk meningkatkan para pelaku UMKM hingga menekan biaya produksi UMKM.

  • Moratelindo (MORA) Singgung Kepastian Regulasi jika Data Pribadi RI Dikelola AS

    Moratelindo (MORA) Singgung Kepastian Regulasi jika Data Pribadi RI Dikelola AS

    Bisnis.com, JAKARTA —  PT Mora Telematika Indonesia atau Moratelindo (MORA) menilai dibutuhkan dasar hukum yang jelas, yang memperbolehkan Amerika Serikat (AS) mengelola data pribadi masyarakat Indonesia. 

    Chief Strategic Business Officer Moratelindo Resi Y Bramani mengatakan perusahaan menghormati setiap kebijakan dan kerja sama internasional yang diambil oleh pemerintah, serta memahami bahwa keputusan tersebut memiliki pertimbangan strategis tersendiri.

    Namun, lanjutnya, Moratelindo berharap ada dasar hukum yang jelas, yang memperbolehkan AS mengelola data pribadi Indonesia.

    Menurutnya dasar hukum yang jelas bertujuan agar agar tidak timbul konflik antara UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta UU lain yang mengatur informasi Data Pribadi dan perjanjian antar negara.

    “Kejelasan dasar  ini penting untuk memastikan bahwa industri data center lokal tetap memiliki ruang yang sehat untuk tumbuh dan bersaing secara adil, dan yang pastinya tetap menjunjung tinggi kedaulatan/ kepentingan Indonesia,” kata Resi kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

    Mengenai dampak regulasi dengan potensi kehilangan pelanggan dan pendapatan, kata Resi, risiko tersebut bisa saja terjadi mengingat pergeseran komposisi pelanggan dan arah industri adalah hal yang wajar. 

    Sebagian pelanggan mungkin akan migrasi ke perusahaan data center global. Namun, perusahaan data center dapat melihat peluang pertumbuhan di sektor-sektor yang memerlukan kepatuhan hukum nasional dan kendali data, seperti keuangan, pemerintahan, dan kesehatan. 

    “Kami berharap kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah, tetap bisa memberikan ruang tumbuh yang adil, tetap dapat berdaya saing, perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha dalam negeri dan tetap menjaga kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional,” kata Resi.

    Sebelumnya, kebebasan pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam mengelola data pribadi masyarakat Indonesia – sesuai kesepakatan yang terjalin – dinilai akan berdampak pada industri pusat data atau data center dalam negeri.

    Pemerintah diminta memperjelas makna pengelolaan data pribadi oleh AS. 

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan kebijakan pengelolaan data di AS tidak hanya berdampak pada pelindungan data pribadi, juga dapat merugikan industri data center dalam negeri, terutama dari sisi kepercayaan dan keberlanjutan bisnis.

    Jika pengelolaan dan pemindahan data ke luar negeri dibiarkan tanpa pembatasan, bahkan dengan jaminan keamanan tertentu, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan pengguna lokal maupun asing pada layanan data center Indonesia. 

    Pengguna internasional yang saat ini menggunakan data center di Indonesia sebagai mirror atau backup juga bisa ikut memindahkan layanannya ke negara lain, sehingga mengancam kelangsungan bisnis data center nasional.

    “Hal pengalihan data secara bebas perlu perhatian lebih jauh. Industri data center di Indonesia dapat bermasalah,” kata Ian.

    Ian menuturkan pemahaman tentang definisi “bebas dipindahkan” sangat penting untuk menakar dampak dan risiko, sebab praktik disaster recovery dan keberlanjutan bisnis banyak mengandalkan data center lokal yang secara fisik dipisahkan serta diakses khusus oleh penyewa.

  • Kemenkes Segera Uji Coba Layanan Kesehatan Berbasis AI dan Regulatory Sandbox

    Kemenkes Segera Uji Coba Layanan Kesehatan Berbasis AI dan Regulatory Sandbox

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan terobosan baru berupa layanan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk tindakan preventif terhadap penyakit, dan juga Regulatory Sandbox untuk pengujian layanan.

    Layanan AI tersebut salah satunya mencakup skrining digital diabetes mellitus dan hipertensi yang memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan skrining awal yang terjangkau dan fleksibel secara waktu dan tempat. 

    Inisiatif tersebut dilaksanakan mengingat diabetes mellitus dan hipertensi merupakan 2 dari 10 penyebab utama kematian di Indonesia. Keduanya seringkali tidak disadari oleh orang yang berisiko mengidapnya, dan alat tesnya pun relatif mahal.

    Selain inovasi preventif itu, ada juga Toolkit Prediksi dan Perencanaan Malaria (MPPT), sebagai upaya pengendalian dan pencegahan Malaria. 

    MPPT memanfaatkan data dari berbagai sumber, termasuk pola cuaca, faktor lingkungan, dan data historis kejadian malaria yang dipadukan dengan model AI, toolkit ini akan memberikan wawasan kepada pejabat kesehatan dan peneliti terkait potensi wabah di masa depan.

    “Untuk Sandbox kami, nantinya akan berfungsi untuk menguji regulasi, memperluas pemanfaatan produk, dan mengembangkan inovasi sebelum nantinya produk kesehatan diluncurkan,” jelas Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes, Setiaji tentang Regulatory Sandbox, di Jakarta (23/07/25).

    Dia juga mengatakan, sejak 2024, Sandbox milik Kemenkes tersebut sudah mengakomodir enam klaster kesehatan yaitu medical education, medical diagnosis, patient solutions, online marketplace, tele kesehatan, dan wellness wearable/devices.

    Untuk masa mendatang, Kemenkes juga akan melakukan sejumlah uji coba layanan AI preventif lainnya dalam rangka revolusi diagnostik dan jalur pengobatan. Layanan ini akan berfokus pada imaging, atau analisis hasil pemeriksaan seperti X-Ray, Ultrasonografi (USG), dan Magnetic Resonance Imaging (MRI).

    “Contohnya dapat dilihat pada layanan CT Scan Otak untuk kondisi sistem saraf di RSPON Mahar Mardjono. Selain itu, kami juga sedang engembangkan fitur chat AI Large Language Model (LLM) khusus di bidang kesehatan,” kata Setiaji.

    Untuk strategi khusus terkait validasi AI di bidang kesehatan, Kemenkes akan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) khusus AI, yang berisikan para tenaga medis, pakar di universitas, dan bisnis startup kesehatan, yang berfokus pada pembentukan regulasi.

    Sebelumnya, layanan SatuSehat sudah terlebih dahulu diluncurkan oleh Kemenkes. Aplikasi yang sebelumnya bernama PeduliLindungi tersebut menjadi platform pendukung layanan kesehatan yang terintegrasi, serta memiliki aksesibilitas yang mudah.

    SatuSehat memungkinkan penggunanya mengakses data kesehatan baik publik, maupun yang pribadi tanpa khawatir akan keamanannya, bahkan juga mampu difungsikan untuk melihat rekam medis.

    Pemerintah berharap dengan semua inovasi yang akan diterapkan, nantinya akan muncul AI healthcare specialist di masa mendatang, dan juga mampu mewadahi inovator dengan AI yang tersentralisasi. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Amerika Serikat Kelola Data RI Tanpa UU PDP, Kebocoran Informasi Tak Dapat Ditindak

    Amerika Serikat Kelola Data RI Tanpa UU PDP, Kebocoran Informasi Tak Dapat Ditindak

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha komputasi awan atau cloud computing mengaku khawatir dengan kesepakatan yang memperbolehkan Amerika Serikat bebas mengelola data pribadi masyarakat Indonesia. Pasalnya, AS saat ini belum memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sehingga pelanggaran kebocoran data tidak dapat diberi sanksi. 

    Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto mengatakan Amerika Serikat berbeda dengan Eropa yang telah memiliki aturan pelindungan data pribadi atau General Data Protection Regulation, seperti di Indonesia.

    Amerika Serikat belum memiliki regulasi pasti yang mengatur hal tersebut, sehingga perusahaan yang memperjualbelikan atau bocor datanya, tidak dapat diberi sanksi.

    “AS belum punya undang-undang federal untuk perlindungan data pribadi. Jadi, harusnya data kita tidak boleh masuk ke sana,” kata Alex kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

    Dia mengatakan AS hingga saat ini belum punya UU PDP versi mereka. AS hanya meminta data pribadi Indonesia untuk dikelola di sana tanpa ada jaminan perlindungan hukum.

    Artinya, jika terjadi pelanggaran di AS, Indonesia tidak punya instrumen hukum untuk menuntut atau menghukum.

    “Di Indonesia ada UU-nya, di Eropa ada GDPR. Tapi di AS? Tidak ada. Makanya ini jadi masalah,” kata Alex.

    Dia juga mengatakan sebelum kesepakatan ini diambil, pelaku usaha komputasi awan tidak dilibatkan dalam diskusi. Pemerintah hanya melibatkan lingkaran terdekat dalam memutuskan hal krusial tersebut.

    “Saya yakin yang diajak ngomong cuma orang-orang di lingkaran pemerintah saja. Teman-teman asosiasi lain juga bilang enggak diajak diskusi. Jadi ini murni keputusan para pejabat, tanpa melibatkan stakeholder. Makanya banyak yang kecewa, marah, dan merasa dijual ke AS,” kata Alex.

    Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengingatkan bahwa perlindungan data adalah inti dari keamanan dan ketahanan siber nasional.

    Pada era digital, data pribadi sudah menjadi tulang punggung di hampir seluruh sektor – mulai dari perbankan, kesehatan, hingga energi. Kemudahan transfer data lintas negara yang tak diatur dengan jelas pada akhirnya mengabaikan eksistensi UU PDP dan menurunkan kedaulatan digital Indonesia.

    Tidak hanya itu, Ardi secara khusus menyoroti ketidaksiapan Amerika Serikat dalam hal perlindungan data secara nasional.

    Sama seperti Alex, Dia menegaskan  AS tidak memiliki undang-undang federal terkait perlindungan data pribadi. Hal ini sangat berisiko untuk data warga negara Indonesia yang berpindah ke luar negeri, khususnya AS.

    “Siapa yang bisa menjamin kalau data warga Indonesia bocor di Amerika? Cara menuntutnya bagaimana?” tegas Ardi.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pengambilan data pribadi masyarakat oleh AS harus mendapat persetujuan pemilik data pribadi.

    “Persetujuan juga dibutuhkan jika data akan dibagi kepada pihak lain. Jika masyarakat sebagai pemilik data pribadi setuju, maka ada aturan berikut.  Sharing data haruslah bersifat resiprokal,” kata Heru.

    Sebelumnya,  Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang bersejarah antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor digital terkait proses pengolahan data pribadi. 

    Di sektor tersebut, Donald Trump lewat keterangan resmi Gedung Putih menyebut AS dan RI menghapus hambatan perdagangan digital dengan berencana merampungkan komitmen mengenai perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen diambil oleh Indonesia. Salah satunya, memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke AS melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.

  • Batu Meteor dari Planet Mars Laku Terjual Rp70 Miliar!

    Batu Meteor dari Planet Mars Laku Terjual Rp70 Miliar!

    Bisnis.com, JAKARTA – Sebuah potongan batu meteor dari Mars yang “luar biasa langka” yang terbesar yang pernah ditemukan di Bumi terjual di sebuah lelang di New York dengan harga US$4,3 juta atau sekitar Rp70 miliar.

    Meteorit yang dikenal sebagai NWA 16788 ini memiliki berat 54 pon (24,5 kg) dan panjang hampir 15 inci (38,1 cm), menurut Sotheby’s, seperti dilansir dari AOL.

    Batu ini ditemukan di wilayah terpencil Niger pada November 2023 dan berukuran 70% lebih besar daripada potongan Mars terbesar berikutnya yang pernah ditemukan, kata balai lelang tersebut.

    Meteorit adalah sisa-sisa batuan yang tertinggal setelah asteroid atau komet melewati atmosfer Bumi.

    Pajak dan biaya tambahan membuat total harga batu tersebut mencapai sekitar $5,3 juta, kata Sotheby’s.

    Balai lelang Sotheby’s menggambarkan meteorit tersebut, sebuah batuan berwarna cokelat kemerahan, sebagai “luar biasa langka”. Hanya sekitar 400 meteorit Mars yang pernah ditemukan di Bumi.

    “Ini adalah potongan Mars terbesar di planet Bumi. Kemungkinannya untuk sampai ke sini dari sana sangatlah kecil,” ujar Cassandra Hatton, wakil ketua bidang sains dan sejarah alam di Sotheby’s, dalam sebuah video yang diunggah daring.

    Dilansir dari Guardian, identitas pembeli tidak diungkapkan. Penawaran akhir adalah US$4,3 juta. Setelah menambahkan berbagai biaya dan ongkos, harga penawaran resmi sekitar US$5,3 juta.

    Dua penawaran awal sebesar US$1,9 juta dan $2 juta diajukan. Penawaran langsung berjalan lebih lambat dibandingkan dengan banyak objek lain yang terjual, dengan juru lelang berusaha menarik lebih banyak penawaran dan mengurangi interval penawaran dari US$200.000 hingga US$300.000 menjadi US$100.000 setelah proposal mencapai US$4 juta.

    Meteorit berwarna merah, cokelat, dan abu-abu ini sekitar 70% lebih besar daripada bongkahan Mars terbesar kedua yang ditemukan di Bumi dan mewakili hampir 7% dari seluruh material Mars yang saat ini ada di planet ini, kata Sotheby’s. Ukurannya hampir 15 inci x 11 inci x 6 inci (375 mm x 279 mm x 152 mm).

    Ini juga merupakan penemuan langka. Hanya ada 400 meteorit Mars dari lebih dari 77.000 meteorit yang diakui secara resmi yang ditemukan di Bumi, kata balai lelang tersebut.

    Tidak jelas kapan tepatnya meteorit itu terlempar dari permukaan Mars, tetapi pengujian menunjukkan kemungkinan terjadi dalam beberapa tahun terakhir, kata Sotheby’s.

    Hatton mengatakan sebuah laboratorium khusus memeriksa sepotong kecil sisa planet merah dan memastikannya berasal dari Mars. Potongan kecil itu kemudian dibandingkan dengan komposisi kimia unik meteorit Mars yang ditemukan oleh wahana antariksa Viking yang mendarat di Mars pada tahun 1976, ujarnya.

    Pemeriksaan tersebut menemukan bahwa itu adalah “shergottit olivin-mikrogabroik”, sejenis batuan Mars yang terbentuk dari pendinginan magma Mars yang lambat. Batuan ini memiliki tekstur berbutir kasar dan mengandung mineral piroksen dan olivin, kata Sotheby’s.

    Permukaannya juga seperti kaca, kemungkinan karena panas tinggi yang membakarnya saat jatuh melalui atmosfer Bumi, kata Hatton. “Jadi, itulah petunjuk pertama mereka bahwa ini bukan sekadar batu besar di tanah,” ujarnya.

    Meteorit tersebut sebelumnya dipamerkan di Badan Antariksa Italia di Roma. Sotheby’s tidak mengungkapkan siapa pemiliknya.

  • Migrasi e-SIM, Indosat Jamin Keamanan dan Kenyamanan Pelanggan

    Migrasi e-SIM, Indosat Jamin Keamanan dan Kenyamanan Pelanggan

    Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah pemerintah dalam mendorong percepatan migrasi masyarakat dari kartu SIM fisik ke teknologi e-SIM.

    Chief Marketing Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vivek Mehendiratta menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung transformasi digital ini dengan mengedepankan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

    “Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mendukung penuh inisiatif pemerintah dalam mendorong migrasi masyarakat dari kartu SIM fisik ke eSIM,” kata Vivek kepada Bisnis, Minggu (20/7/2025).

    Untuk menjamin keamanan dalam proses migrasi, Indosat telah menerapkan standar keamanan tinggi, termasuk otentikasi biometrik. Langkah tersebut, menurutnya, sejalan dengan upaya perusahaan dalam mematuhi regulasi perlindungan data pribadi.

    “Dan melaksanakan audit keamanan berkala guna melindungi data pelanggan,” tambahnya.

    Selain itu, Indosat juga terus mendorong penetrasi penggunaan e-SIM seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat dan ketersediaan perangkat yang mendukung teknologi ini.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa perusahaan menempatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai prioritas utama dalam menjaga kepercayaan.

    “Indosat menempatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan sebagai prioritas utama dalam menjaga kepercayaan,” katanya.

    Adapun, untuk proses aktivasi e-SIM, pelanggan IM3 dapat mengunjungi Gerai IM3, mengakses website im3.id/shop, WhatsApp resmi IM3 di 0855-1000-185, atau melalui kanal e-commerce.

    Sementara itu, pelanggan Tri dapat mengunjungi 3Store untuk mendapatkan pendampingan aktivasi e-SIM, atau mengakses perdana.tri.co.id dan aplikasi bima+ untuk melakukan aktivasi secara mandiri.

    Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti masih rendahnya tingkat migrasi pengguna ke teknologi e-SIM. Padahal, perangkat yang kompatibel dengan e-SIM sudah banyak beredar di pasar.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam Rapat Kerja bersama Komisi I pada Senin (7/7/2025) mengungkapkan dari sekitar 25 juta perangkat yang telah mendukung teknologi e-SIM, baru satu juta yang melakukan migrasi.

    “Kami tahu bahwa belum semua menggunakan e-sim, namun demikian kami melihat celah dari 25 juta ponsel yang sudah berteknologi e-sim, baru satu juta yang migrasi,” kata Meutya.

    Dia menekankan percepatan migrasi e-SIM penting bukan hanya dari sisi efisiensi, melainkan juga keamanan data dan pengembangan layanan digital seperti Internet of Things (IoT). Menurut Meutya, migrasi ke e-SIM tidak sekadar mengganti kartu fisik, tetapi juga mencakup pembaruan data pengguna dan proses verifikasi biometrik yang menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas layanan digital nasional.

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa regulasi saat ini belum bersifat wajib melainkan hanya mendorong secara bertahap.

    “Bahasa permennya tidak demikian, bahasa permennya adalah mendorong untuk kemudian migrasi ke e-sim,” ujarnya.

    Meutya juga mengingatkan saat ini terdapat aturan pembatasan registrasi kartu berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yakni maksimal tiga nomor. Pemerintah kini tengah mempertimbangkan sanksi bagi operator yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise, mungkin kami akan keluarkan permen baru yang mengatur sanksi bagi operator seluler yang tidak mematuhi itu,” katanya.

    Lebih jauh, Meutya menyoroti pentingnya pembaruan data pelanggan. Dari sekitar 350 juta nomor yang terdaftar, validasi data menjadi hal krusial demi menjaga integritas sistem komunikasi nasional.

    “Jadi monggo jika memang juga DPR melakukan pengawasan khusus terhadap bagaimana operator seluler juga melakukan pemutakhiran data sesuai instruksi dari Komdigi,” tutur Meutya.

  • Sebagian Dunia akan Gelap Gulita Selama 6 Menit pada 2 Agustus 2027, Efek Gerhana 100 tahun

    Sebagian Dunia akan Gelap Gulita Selama 6 Menit pada 2 Agustus 2027, Efek Gerhana 100 tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada 2 Agustus 2027, gerhana matahari total yang luar biasa akan menghiasi sebagian Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Peristiwa langit ini akan membuat sebagian dunia gelap selama 6 menit 23 detik.

    Dilansir dari timesofindia, peristiwa ini telah disebut sebagai salah satu peristiwa langit paling signifikan abad ini. Yang membedakan gerhana ini bukan hanya visibilitasnya di berbagai wilayah, tetapi juga durasinya.

    Pada puncaknya, fase total ketika Bulan menutupi Matahari sepenuhnya diperkirakan berlangsung selama 6 menit 23 detik. Durasi ini luar biasa panjang. Kebanyakan gerhana total berakhir dalam waktu kurang dari tiga menit. Bahkan, ini akan menjadi gerhana matahari total terlama yang dapat dilihat dari daratan antara tahun 1991 dan 2114.

    Ini bukan hanya panjang tetapi juga langka dalam segala hal. Baik Anda seorang astronom atau hanya seseorang yang penasaran dengan langit, 2 Agustus 2027 adalah tanggal yang layak untuk ditonton. Baik Anda berada di Spanyol selatan, gurun Mesir, atau menyaksikan dari jauh, gerhana matahari total 2 Agustus 2027 menjanjikan pemandangan yang benar-benar tak terlupakan.

    Apa yang menyebabkan kegelapan yang berkepanjangan? Jadi, apa yang membuat gerhana ini begitu lama? Beberapa hal langka sedang terjadi sekaligus. Menurut laporan Zee News, Bumi akan berada di aphelion saat Bumi berada paling jauh dari Matahari. Hal ini membuat Matahari terlihat sedikit lebih kecil dari biasanya. Selain itu, Bulan akan berada di perigee, titik terdekatnya dengan kita. Bulan yang tampak lebih besar + Matahari yang tampak lebih kecil = totalitas yang lebih panjang. 

    Pergerakan yang lebih lambat itu berarti lebih banyak waktu di bawah bayangan Bulan—secara harfiah. Di mana Anda dapat menyaksikannya terjadi? Gerhana akan dimulai di suatu tempat di atas Samudra Atlantik dan bergerak ke timur. Menurut Space(dot)com, bayangan tersebut, dengan lebar sekitar 258 km, akan melewati: 

    Jalur totalitas akan dimulai di atas Samudra Atlantik, melintasi Spanyol bagian selatan dan Gibraltar, dan berlanjut melalui Afrika Utara, termasuk Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mesir. Kemudian akan melintasi Laut Merah menuju Arab Saudi, Yaman, dan sebagian Somalia. Di Mesir, Luxor diperkirakan akan mengalami gerhana total terlama, dengan kegelapan total selama lebih dari enam menit.

    Langit cerah kemungkinan besar akan terjadi, yang merupakan bonus. Tempat-tempat seperti Libya dan Mesir dikenal dengan cuaca Agustus yang kering dan cerah. Hal itu memberikan peluang tinggi untuk mendapatkan pemandangan yang cerah, terutama jika Anda berencana untuk bepergian atau mengamati. Apa yang membuatnya istimewa? Bagi orang-orang yang tinggal di dalam atau di dekat jalur tersebut, ini bisa menjadi peristiwa sekali seumur hidup.

     

  • Intip Aturan Soal Pemanfaatan AI yang Disusun Pemerintah

    Intip Aturan Soal Pemanfaatan AI yang Disusun Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah merancang regulasi dan peta jalan nasional guna mengatur pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI). 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan regulasi tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat tata kelola lintas sektor di tingkat nasional.

    “Akan ada dua produk, yaitu peta jalan dan regulasi AI. Lalu. Peraturan Presiden yang dapat berlaku di seluruh lembaga. Jadi, dengan melakukan itu, kami memperkuat regulasi kami tentang AI,” ujarnya dikutip dari laman resmi Komdigi pada Sabtu (19/7/2025).

    Dia menjelaskan, Indonesia sejatinya sudah memiliki sejumlah kerangka hukum yang relevan dalam mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi AI. Di antaranya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta beberapa peraturan kementerian dan surat edaran mengenai etika AI.

    Dengan seperangkat peraturan ini, pihaknya dapat memiliki referensi bagi semua pemangku kepentingan yang ingin mengembangkan teknologi AI. 

    “Bagi masyarakat yang ingin menggunakan teknologi ini, kami juga dapat menavigasi dan mitigasi risikonya,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Nezar mengatakan Komdigi juga tengah menyusun peta jalan nasional AI yang dirancang sebagai panduan prinsipil bagi kementerian dan lembaga untuk mengadopsi teknologi AI di berbagai sektor strategis seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga layanan keuangan.

    Pihaknya hanya memberikan prinsip-prinsip bagaimana mengadopsinya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa yang perlu diwaspadai terkait risikonya. 

    Nezar menyebutkan, proses penyusunan peta jalan ini melibatkan pendekatan quad helix yang mengikutsertakan pelaku usaha dan industri, akademisi, kelompok masyarakat sipil, serta pemerintah. 

    Penyusunan draf tersebut juga didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan konsultan dari Boston Consulting Group (BCG).

    “Proses ini telah berjalan secara marathon selama hampir dua bulan ini,” katanya.

    Nezar melanjutkan pemerintah juga mengapresiasi komitmen semua pihak untuk mewujudkan peta jalan ini. 

    Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah dengan dukungan JICA juga melakukan kajian pendukung perumusan peta jalan dengan melibatkan Boston Consulting Group (BCG).

    “Drafnya masih dibahas oleh banyak pemangku kepentingan. Semoga kami dapat menyelesaikan drafnya pada akhir bulan ini,” katanya.

    Pemerintah berharap, regulasi dalam bentuk Perpres dan peta jalan AI ini akan menjadi pondasi bagi pengembangan ekosistem AI nasional yang etis, aman, tangguh, dan berdaya saing tinggi. 

    “Kedua dokumen ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik, serta menjadi rujukan dalam membangun ekosistem AI nasional yang aman, tangguh, dan berdaya saing tinggi,” jelasnya.