Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Tokocrypto Ungkap Penipuan Berbasis Deepfake Sasar Industri Kripto, Melesat 40%

    Tokocrypto Ungkap Penipuan Berbasis Deepfake Sasar Industri Kripto, Melesat 40%

    Bisnis.com, JAKARTA — Platform jual beli aset kripto, Tokocrypto, mengungkap peningkatan serangan siber berbasis deepfake hingga 40% secara tahunan, yang menyasar industri kripto. 

    Head of Operations Tokocrypto, Roberto H. Thamrin mengungkapkan fakta penipuan kripto yang berhubungan dengan deepfake di Asia Tenggara telah meningkat 40% dari tahun ke tahun.

    “Deepfake jadi tantangan terbesar, apalagi dengan kehadiran platform seperti Google Veo 3 yang bisa membuat video realistis hanya dengan AI. Itu jadi kekhawatiran, sebab wajah dan suara kita dapat dipalsukan,” kata Roberto di Jakarta (24/07/25).

    Dia menambahkan banjir serangan juga dirasakan oleh perusahaan. Teknologi AI membuat jumlah serangan meningkat signifikan. 

    Roberto mengatakan perusahaan mencatat terdapat 27.000 usaha serangan siber teridentifikasi dan berhasil diblokir Tokocrypto dan Vida selama 5 bulan pertama 2025.

    Hasil itu berdampak pada pengurangan signifikan kasus penipuan digital dan penyalahgunaan identitas.

    Untuk masa mendatang, pihak Tokocrypto sudah menyusun strategi untuk lebih meningkatkan keamanan sistem, memperjelas regulasi, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap industri itu.

    Langkah-langkah seperti edukasi via media sosial dan roadshow yang dilakukan ke sejumlah universitas dan komunitas kripto juga dilakukan untuk membuka wawasan terkait dunia kripto lebih jauh.

    “Dengan sinergi antara pelaku transaksi, pengatur regulasi, dan juga komunitas akan membawa industri kripto pada masa depannya yang lebih aman, transparan, dan berorientasi pada pertumbuhan,” Kata Roberto

    Berdasarkan data internal Tokocrypto, dalam lima tahun terakhir, jumlah pelaku dalam industri kripto di Indonesia mengalami peningkatan, dengan transaksi yang juga meningkat sebesar 56%.

    Jumlah aktivitas kripto ilegal yang menurun sejumlah 24% juga menandakan industri yang lebih terkontrol, dan regulasi yang lebih matang, seperti contohnya sistem “Know Your Customers” dan “Anti Money Laundering”. 

    Tokocrypto baru saja menjalin kerja sama dengan Vida dalam melawan ancaman digital berbasis deepfake.

    Bersama perusahaan layanan identitas digital tersebut, Tokocrypto meningkatkan keamanannya dengan memperkenalkan fitur pengenal wajah berbasis kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dan juga liveness detection yang keduanya berfungsi beriringan dalam mendeteksi apakah yang mereka layani benar-benar pelanggan, atau penjahat siber yang menyamar dengan deepfake.

    Selain dua fitur tersebut, ada juga Anti-spoofing dan Document Authentication untuk mencegah pemalsuan data. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • YouTube Raih Pendapatan Iklan Rp159,6 Triliun, 143 Juta Pengguna RI jadi Target

    YouTube Raih Pendapatan Iklan Rp159,6 Triliun, 143 Juta Pengguna RI jadi Target

    Bisnis.com, JAKARTA — YouTube meraih pendapatan iklan sebesar US$9,8 miliar atau sekitar Rp159,6 triliun (Kurs: Rp16.000) pada kuartal II/2025.

    Iklan disebarluaskan kepada para penggunanya, termasuk ke 143 juta pengguna di Indonesia pada awal 2025 menurut data Global Data Insight. 

    Jumlah yang dilaporkan perusahaan induk Google, Alphabet pada Rabu (23/07/25) tersebut merupakan peningkatan dari periode yang sama tahun lalu sejumlah US$8,7 miliar atau Rp141,7 triliun (Kurs: Rp16.000).

    “Kami memiliki kuartal yang luar biasa dengan pertumbuhan yang kuat di seluruh perusahaan,” ucap CEO Alphabet dan Google, Sundar Pichai, terkait pendapatan YouTube, dilansir Variety (24/07/25).

    Pichai juga mengatakan, dia akan terus memantau kinerja kuat di YouTube serta meningkatkan penawaran langganan. 

    Selama bertahun-tahun, YouTube telah berusaha keras untuk meraih pangsa pasar iklan televisi yang lebih besar, terutama dengan popularitasnya di dunia pertelevisian yang meningkat dan menyumbang porsi signifikan dari total penontonnya.

    Dikutip Techcrunch, laporan terbaru Nielsen menunjukkan platform streaming video tersebut telah memegang pangsa pasar terbesar dalam hal penonton TV selama tiga bulan berturut-turut, mewakili 12,4% dari total waktu yang dihabiskan penonton untuk menonton Televisi.

    Pada April lalu, YouTube telah menampilkan lebih dari 20 miliar video, dan Televisi pintar telah melampaui perangkat seluler dalam hal perangkat utama yang digunakan pengguna untuk menonton.

    Untuk kelanjutan investasinya dengan AI, Alphabet akan meningkatkan belanja modalnya menjadi sekitar US$85 miliar atau sekitar Rp1,38 triliun (Kurs: Rp16.000). Jumlah tersebut naik US$10 miliar dari tahun sebelumnya.

    Secara keseluruhan, Alphabet melaporkan hasil yang kuat, dengan total pendapatan sebesar US$96,4 miliar atau Rp1,57 triliun (Kurs: Rp16.000) pada kuartal kedua, yang menunjukkan peningkatan 13% dari tahun ke tahun

    Melihat kesuksesan YouTube, layanan streaming pesaing seperti HBO Max dan Amazon Prime Video tengah meningkatkan strategi periklanan mereka.

    Dua pesaing YouTube itu berencana meningkatkan penempatan iklan demi mendorong pertumbuhan mereka.

    Di sisi lain, Netflix juga mengumumkan niatnya untuk menggandakan pendapatan iklan dalam setahun terakhir lewat laporan keuangan perusahaan pekan lalu. Namun, Netflix belum mengungkapkan angka pasti pendapatan iklannya kepada khalayak.

    Diperkirakan, pendapatan iklan Netflix ada di sekitar US$3 miliar, atau Rp48,86 triliun (kurs: Rp16.000). (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • XLSMART Perkenalkan ESTA pada Bravo 500 Summit, Pacu Segmen B2B

    XLSMART Perkenalkan ESTA pada Bravo 500 Summit, Pacu Segmen B2B

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui lini usaha XLSMART for Business bakal memperkuat kolaborasi guna memacu pertumbuhan bisnis di sektor business to business (B2B). Perusahaan juga meluncurkan platform ESTA.

    Perusahaan baru saja menyelenggarakan BRAVO 500 SUMMIT, sebuah forum berskala internasional yang mempertemukan pelaku industri, regulator, dan mitra teknologi global untuk mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia. 

    Fokus utama forum adalah pengembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Cybersecurity dalam menunjang efisiensi dan daya saing industri, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, manufaktur, logistik, keuangan, hingga layanan publik.

    Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART, Andrijanto Muljono, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam proses digitalisasi industri. 

    Dia mengatakan transformasi digital yang pesat melalui teknologi seperti AI, IoT, cloud, dan cybersecurity merupakan hal yang tak terhindarkan di berbagai industri di dunia termasuk di Indonesia karena telah mengubah cara bisnis yang dijalankan. 

    “BRAVO 500 SUMMIT merupakan langkah nyata XLSMART untuk memperkuat peran sebagai mitra teknologi bagi dunia usaha dengan memperluas kolaborasi lintas sektor,” kata Andrijanto dalam acara BRAVO 500 SUMMIT  di Jakarta pada Kamis (24/7/2025.)

    Dalam forum tersebut, XLSMART juga meluncurkan Enterprise Smart Technology & Automation (ESTA), platform digital terbaru yang dirancang untuk menjawab kebutuhan otomasi dan efisiensi operasional industri.

    ESTA merupakan solusi digital terpadu yang mendukung kebutuhan industri dari berbagai sektor seperti keuangan, ritel, sumber daya alam, logistik, manufaktur, hingga layanan publik dan kesehatan. 

    Platform ini dirancang modular dan adaptif, memungkinkan integrasi data yang tersebar ke dalam satu sistem yang konsisten dan dapat dikustomisasi per kebutuhan bisnis.

    Keunggulan utama ESTA terletak pada kemampuannya mendukung operasi secara terpusat maupun berbasis edge computing, serta layanan cloud-native dan GPU skala enterprise yang mendukung proses real-time.

    Salah satu fitur kunci ESTA adalah Advanced Managed Services (AMS), layanan multi-tenant yang dapat memantau infrastruktur real-time, hingga pengaturan standar keamanan. 

    ESTA juga dilengkapi dengan teknologi keamanan berlapis, AI generatif, serta konektivitas cloud dan on-prem yang mendukung proses bisnis secara menyeluruh. 

    Dengan pendekatan multi-tenant native, setiap pelanggan memiliki ruang sistem tersendiri yang menjaga isolasi data, struktur workflow, dan SLA.

    Andrijanto menambahkan digitalisasi tidak cukup hanya mengandalkan inovasi teknologi, tetapi juga membutuhkan budaya yang inklusif dan kolaboratif. 

    Pihaknya percaya transformasi digital tidak bisa hanya mengandalkan teknologi semata. 

    Menurutnya diperlukan kolaborasi lintas sektor, budaya yang memberdayakan (empowering culture), serta semangat kebersamaan untuk menjawab tantangan ekonomi digital yang semakin kompleks. 

    “Di forum ini, kita akan saling Connect, Educate, Elevate, dengan semangat Solusi untuk Korporasi, Solusi untuk Negeri,” katanya. 

    Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan BRAVO 500 SUMMIT merupakan forum strategis yang mendorong pemanfaatan AI secara bertanggung jawab. 

    “Forum ini tidak hanya menghadirkan diskursus strategis lintas sektor, tetapi juga menjadi bagian penting dari penyusunan kerangka kolaborasi menuju AI Alignment yang relevan bagi Indonesia,” katanya. 

    Dia juga menekankan pemerintah tengah menyusun Peta Jalan Nasional AI yang menempatkan prinsip inklusivitas, kedaulatan data, dan kebermanfaatan teknologi sebagai pilar utama.

    “Melalui kolaborasi seperti ini, kita dapat memastikan bahwa AI bukan hanya milik mereka yang memiliki sumber daya paling besar, melainkan menjadi sarana untuk membuka peluang baru yang adil dan merata bagi seluruh rakyat,” ujar Meutya.

  • AS Minta Transfer Data Pribadi Warga RI, DPR Ingatkan UU PDP

    AS Minta Transfer Data Pribadi Warga RI, DPR Ingatkan UU PDP

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi soal kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai transfer data pribadi yang termuat dalam pernyataan resmi Gedung Putih.

    Dia berpandangan setiap kesepakatan apapun yang dibuat Indonesia dengan negara manapun haruslah sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia.

    “Harus diingat bahwa kita juga memiliki undang-undang akan perlindungan data pribadi. Jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Menurut dia, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) harus dijalankan dan diterapkan. Meskipun di satu sisi, dia juga masih menunggu penegasan dari pemerintah soal teknis pastinya.

    “Jadi kita masih menunggu detail teknisnya seperti apa. Akan tetapi kita memiliki undang-undang PDP yang sudah disahkan dan itu yang menjadi pegangan untuk kita menentukan langkah-langkah selanjutnya,” tegas legislator Golkar tersebut.

    Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan transfer data pribadi itu bersifat terbatas pada urusan komersial, bukan untuk pengelolaan data masyarakat oleh negara lain.

    Dia menyebut UU PDP yang ada di Indonesia menjadi dasar Indonesia menjalin kerja sama digital lintas negara. 

    “Kita sudah ada perlindungan data pribadi, dan perlindungan data pribadi ini dipegang oleh pemerintahan kita. Soal pengelolaan data, kita lakukan masing-masing,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (23/7/2025).

    Di lain sisi, Pengusaha komputasi awan atau cloud computing mengaku khawatir dengan kesepakatan tersebut. Pasalnya, AS saat ini belum memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sehingga pelanggaran kebocoran data tidak dapat diberi sanksi. 

    Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) Alex Budiyanto mengatakan Amerika Serikat belum memiliki regulasi pasti yang mengatur hal tersebut, sehingga perusahaan yang memperjualbelikan atau bocor datanya, tidak dapat diberi sanksi.

    “AS belum punya undang-undang federal untuk perlindungan data pribadi. Jadi, harusnya data kita tidak boleh masuk ke sana,” kata Alex kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

  • Komdigi Tegaskan Kesepakatan Transfer Data Pribadi ke AS Aman dan Sah

    Komdigi Tegaskan Kesepakatan Transfer Data Pribadi ke AS Aman dan Sah

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah Indonesia menegaskan finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang diumumkan Gedung Putih pada 22 Juli 2025 bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas. 

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa kesepakatan tersebut justru menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pengaliran data ke luar negeri harus berada dalam kerangka hukum yang jelas dan melindungi hak-hak warga negara.

    “Finalisasi kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 22 Juli 2025 oleh Gedung Putih bukanlah bentuk penyerahan data pribadi secara bebas, melainkan menjadi pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur dalam tata kelola lalu lintas data pribadi lintas negara,” kata Meutya dalam keterangannya pada Kamis (24/7/2024).

    Meutya mengatakan, kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce.

    Dia juga menegaskan prinsip utama yang dijunjung dalam kesepakatan ini adalah tata kelola data yang baik, perlindungan hak individu, dan kedaulatan hukum nasional.

    “Mengutip pernyataan Gedung Putih bahwa hal ini dilakukan dengan kondisi ‘…adequate data protection under Indonesia’s law,’” ujar Meutya.

    Pengaliran data pribadi lintas negara, kata Meutya, diperbolehkan untuk kepentingan yang sah, terbatas, dan dapat dibenarkan secara hukum. Aktivitas seperti penggunaan mesin pencari (Google, Bing), penyimpanan cloud computing, komunikasi digital melalui WhatsApp atau Instagram hingga pemrosesan transaksi e-commerce adalah beberapa contoh yang masuk dalam kategori sah.

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan, seluruh proses pengiriman data antarnegara akan tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan tetap mengacu pada hukum nasional yang berlaku, seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

    “Pengaliran data antarnegara tetap dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas Indonesia, dengan prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan hukum nasional,” katanya.

    Dia menegaskan, pemerintah memastikan bahwa transfer data ke Amerika Serikat tidak dilakukan sembarangan. Sebaliknya, seluruh proses dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. 

    Meutya menambahkan, Indonesia ingin tetap relevan dalam dinamika ekonomi digital global. Namun, tanpa mengorbankan kedaulatan atas data warganya.

    “Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika ekonomi digital global. Namun, tetap menjaga kedaulatan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum atas data pribadi warganya,” tutur Meutya.

    Meutya juga menekankan praktik pengaliran data lintas negara adalah hal yang lazim secara global. Negara-negara G7 seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, dan Britania Raya telah menerapkannya secara aman dan andal.

    “Transfer data pribadi lintas negara pada prinsipnya kedepan adalah keniscayaan. Indonesia mengambil posisi sejajar dalam praktik tersebut, dengan tetap menempatkan pelindungan hukum nasional sebagai fondasi utama,” pungkas Meutya.

    Sebelumnya, Gedung Putih dalam pernyataan resminya menyebut bahwa kesepakatan bilateral Indonesia-AS mencakup sejumlah komitmen penghapusan hambatan non-tarif, termasuk kebebasan transfer data lintas batas. 

    “Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi ke luar wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan terhadap Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang memberikan perlindungan data yang memadai sesuai dengan hukum Indonesia,” jelas penggalan pernyataan bersama itu.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan bahwa negosiasi masih terus berlangsung. Hal ini ditegaskan dalam dokumen Removing Barriers for Digital Trade yang dirilis oleh Gedung Putih, di mana disebutkan bahwa kesepakatan perdagangan digital masih dalam tahap finalisasi.

  • Trump Minta Data Pribadi RI Ditaruh di AS, Bagaimana Nasib Bisnis Data Center?

    Trump Minta Data Pribadi RI Ditaruh di AS, Bagaimana Nasib Bisnis Data Center?

    Bisnis.com, JAKARTA – Data pribadi penduduk Indonesia terancam ‘digadaikan’ dalam kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) yakni terkait tarif impor resiprokal.

    Sebaimana diketahui, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang bersejarah antara AS dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor digital terkait proses pengolahan data pribadi. 

    Di sektor tersebut, Donald Trump lewat keterangan resmi Gedung Putih menyebut AS dan RI menghapus hambatan perdagangan digital dengan berencana merampungkan komitmen mengenai perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen diambil oleh Indonesia, salah satunya memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke AS melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.

    Namun, perlindungan data yang dijanjikan AS diragukan banyak pihak, termasuk Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI). Ketua Umum ACCI, Alex Budiyanto mengatakan AS berbeda dengan Eropa yang telah memiliki aturan pelindungan data pribadi atau General Data Protection Regulation, seperti di Indonesia.

    Negeri Paman Sam belum memiliki regulasi pasti yang mengatur hal tersebut, sehingga perusahaan yang memperjualbelikan atau bocor datanya, tidak dapat diberi sanksi.

    Ilustrasi data center / JIBI

    “AS belum punya undang-undang federal untuk perlindungan data pribadi. Jadi, harusnya data kita tidak boleh masuk ke sana,” kata Alex kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

    Dia mengatakan AS hingga saat ini belum punya UU PDP versi mereka. AS hanya meminta data pribadi Indonesia untuk dikelola di sana tanpa ada jaminan perlindungan hukum.

    Artinya, jika terjadi pelanggaran di AS, Indonesia tidak punya instrumen hukum untuk menuntut atau menghukum.

    “Di Indonesia ada UU-nya, di Eropa ada GDPR. Tapi di AS? Tidak ada. Makanya ini jadi masalah,” kata Alex.

    Sementara itu, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengingatkan bahwa perlindungan data adalah inti dari keamanan dan ketahanan siber nasional.

    Pada era digital, data pribadi sudah menjadi tulang punggung di hampir seluruh sektor – mulai dari perbankan, kesehatan, hingga energi. Kemudahan transfer data lintas negara yang tak diatur dengan jelas pada akhirnya mengabaikan eksistensi UU PDP dan menurunkan kedaulatan digital Indonesia.

    “Siapa yang bisa menjamin kalau data warga Indonesia bocor di Amerika? Cara menuntutnya bagaimana?” tegas Ardi.

    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pengambilan data pribadi masyarakat oleh AS harus mendapat persetujuan pemilik data pribadi.

    “Persetujuan juga dibutuhkan jika data akan dibagi kepada pihak lain. Jika masyarakat sebagai pemilik data pribadi setuju, maka ada aturan berikut.  Sharing data haruslah bersifat resiprokal,” kata Heru.

    Respons Pemerintah

    Kekhawatiran banyak pihak akan keamanan data pribadi yang bebas dipindahkan oleh AS sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara menekankan negosiasi dengan AS masih terus berjalan termasuk mengenai kesepakatan yang tengah ramai dibahas oleh masyarakat saat ini.

    “Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus,” kata Prabowo di JICC usai menghadiri Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (23/7/2025) malam.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa persoalan transfer data pribadi yang tercantum dalam kesepakatan bersama telah dijalankan dengan prinsip tanggung jawab negara. Menurutnya, Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data yang diminta.

    “Itu sudah, transfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab,” katanya.

    Pemerintah Amerika Serikat dan Republik Indonesia menyepakati Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, atau Kerangka Perjanjian Perdagangan Timbal Balik, yang akan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan membuka akses pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi eksportir kedua negara.

    Dalam kesempata berbeda, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa ketentuan transfer data antarnegara tetap tunduk pada regulasi nasional, termasuk Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan aturan teknis yang berlaku.

    “Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra lainnya hanya untuk data-data komersial, bukan untuk data personal/individu dan data yang bersifat strategis,” ujar Haryo kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

    Respons kekhawatiran sejumlah pihak terhadap potensi kebocoran atau akses bebas atas data domestik oleh pihak asing, dia mengklaim bahwa pengelolaan data pribadi maupun data strategis tetap berada di bawah pengawasan ketat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurut Haryo, aspek teknis terkait kebijakan data lintas negara berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo Digital) yang menjadi leading sector untuk pengaturan lebih rinci.

  • Daftar Startup Terjerat Kasus Fraud, eFishery hingga Investree

    Daftar Startup Terjerat Kasus Fraud, eFishery hingga Investree

    Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah startup di Indonesia belakangan tersandung kasus dugaan fraud atau penyimpangan yang merugikan investor maupun masyarakat. 

    Dari sektor agritech hingga fintech, persoalan akuntabilitas dan tata kelola menjadi sorotan tajam seiring meningkatnya nilai kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan. Berikut ini rangkuman kasus yang menimpa beberapa startup yang sedang dalam sorotan regulator.

    1. eFishery

    Startup aquatech eFishery diterpa dugaan manipulasi laporan keuangan dengan nilai fantastis. Dalam laporan internal setebal 52 halaman yang dikaji Bloomberg News, disebutkan bahwa eFishery diduga menggelembungkan pendapatan hingga US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun selama periode Januari—September 2024. 

    Namun faktanya, pendapatan riil hanya sekitar US$157 juta, jauh dari angka yang diumumkan yakni US$752 juta. Lebih dari 75% data dalam laporan disebut palsu. Dugaan fraud ini memicu pertanyaan serius soal tata kelola perusahaan rintisan yang telah meraih pendanaan besar dari investor lokal maupun global.

    2. Investree

    Startup fintech P2P lending Investree mengalami gagal bayar hingga berujung pencabutan izin usaha oleh OJK pada Oktober 2024. 

    Dugaan fraud dan pelanggaran ekuitas minimum memicu kerugian para lender. Salah satu korban, Christopher Girsang, mengaku dana Rp154,6 juta miliknya belum kembali setelah lebih dari dua tahun. Sebanyak 22 lender lain turut menggugat Investree secara perdata dengan total nilai kerugian lebih dari Rp2,58 miliar.

    Co-Founder sekaligus CEO Adrian Asharyanto Gunadi telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dia diduga berada di luar negeri dan OJK kini berkoordinasi dengan Interpol untuk membawanya pulang. Proses penyidikan tengah berlangsung bersama aparat penegak hukum. 

    Tempat penampung ikan eFishery

    3. KoinP2P

    Anak usaha KoinWorks, KoinP2P, juga tengah dalam sorotan akibat dugaan fraud operasional yang mengakibatkan kerugian hingga Rp365 miliar. Seorang borrower berinisial MT disebut menjadi dalang dari kasus ini, dengan tuduhan pemalsuan, penipuan, dan penggelapan dana. 

    OJK telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap KoinP2P dan mengintensifkan pengawasan terhadap komitmen manajemen dalam menyelesaikan klaim lender. Saat ini, proses diskusi dan negosiasi dengan lender masih berlangsung secara business-to-business (B2B) di bawah pengawasan regulator

    4. TaniFund 

    Startup agritech TaniFund menghadapi tuntutan dari 128 lender yang mengklaim gagal menerima pengembalian dana sejak November 2021, dengan total kerugian mencapai Rp14 miliar. 

    Izin usaha TaniFund telah dicabut oleh OJK pada Mei 2024 karena tak lagi menjalankan fungsinya dan memiliki aset hanya sebesar Rp3 miliar.Regulator telah memerintahkan penyelenggaraan RUPS untuk membubarkan perusahaan dan membentuk tim likuidasi.

    5. iGrow

    Platform fintech P2P lending iGrow yang telah diakuisisi LinkAja pada 2021 juga tersangkut kasus gagal bayar. Sebanyak 40 lender menggugat iGrow dan pihak regulator atas dugaan perbuatan melawan hukum. 

    LinkAja menyatakan telah menghentikan pembiayaan retail dan mengubah iGrow menjadi Modalin dengan model pembiayaan produktif berbasis closed-loop yang dianggap lebih aman.

    OJK tetap menuntut iGrow untuk menyelesaikan persoalan pendanaan macet dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala. Proses hukum atas gugatan lender masih bergulir.

    6. Modal Rakyat

    Modal Rakyat juga ikut terseret dalam daftar startup yang bermasalah. OJK memanggil pihak Modal Rakyat atas pengaduan dari lender dan meminta penyelesaian dilakukan secara mediasi. 

    Regulator juga sempat meminta agar Modal Rakyat memperbaiki publikasi terkait penerapan asuransi demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

    Masalah ini sampai ke meja hijau, yang berujung pada kemenangan Modal Rakyat dalam gugatan hukum yang diajukan oleh salah satu pendana atau lender, Haryani, yang diwakili oleh kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

  • Kasus eFishery Bikin Pendanaan Startup Seret, Modal Ventura Perkuat Tata Kelola

    Kasus eFishery Bikin Pendanaan Startup Seret, Modal Ventura Perkuat Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA— Kasus dugaan manipulasi laporan keuangan oleh eFishery turut berdampak pada kepercayaan investor dalam menggelontorkan dana ke startup. Perusahaan modal ventura berbenah dengan memperbaiki tata kelola agar kasus serupa tak terulang.

    Co-Founder & General Partner Alpha JWC Ventures Jefrey Joe menilai krisis ini menjadi momentum untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam tata kelola perusahaan rintisan.

    “Pasti berdampak [pendanaan ke Startup], tapi menurut kami ini momentum untuk melakukan sesuatu. Kadang kita bisa pakai krisis ini untuk merubah begitu kan,” kata Jefrey ditemui usai acara Alpha JWC Whistleblowing Event Launch di Jakarta pada Rabu (23/7/2025). 

    Dalam laporan internal yang ditelaah Bloomberg News, eFishery diduga menggelembungkan pendapatan hingga US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun selama Januari hingga September 2024, padahal pendapatan riil perusahaan hanya sekitar US$157 juta. Lebih dari 75% data dalam laporan disebut-sebut palsu.

    Jefrey menilai kegagalan tata kelola seperti ini seringkali dipicu oleh tekanan untuk menunjukkan pertumbuhan instan. 

    Dia menambahkan tekanan untuk menunjukkan pertumbuhan cepat seringkali membuat sejumlah startup memilih strategi “fake it till you make it”. 

    Namun, pendekatan ini dinilai tidak berkelanjutan, apalagi di tengah perubahan lanskap pendanaan saat ini yang lebih menekankan profitabilitas daripada sekadar pertumbuhan.

    “Engga mudah untuk menggelembungkan pendapatan, tapi masih bisa profit. Kita enggak bisa memalsukan profit nih. Jadi sekarang marketnya juga sudah berubah, kita merasa sekarang jauh lebih sehat,” ungkapnya. 

    Sebagai respons terhadap krisis tata kelola ini, Alpha JWC Ventures turut meluncurkan inisiatif SpeakUp, sebuah platform whistleblowing yang dirancang untuk memperkuat sistem pelaporan dan transparansi di perusahaan portofolio mereka.

    Platform SpeakUp memungkinkan karyawan, founder, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran seperti kecurangan keuangan, pelecehan, hingga pelanggaran etika secara anonim dan terenkripsi. Laporan yang masuk akan langsung ditangani oleh tim independen, dengan sistem pengamanan dan pencegahan laporan palsu.

    Menurut laporan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), sebanyak 43% kasus fraud terungkap melalui laporan internal. Namun, banyak startup belum memiliki sistem pelaporan yang memadai karena keterbatasan sumber daya maupun kurangnya kesadaran.

    “Integritas dalam kepemimpinan dan operasional kerja menjadi amat sangat penting agar dapat menciptakan perusahaan yang bisa berdampak secara jangka panjang,” kata Jefrey.

    Dalam dua minggu sejak peluncuran awal, lebih dari 20 perusahaan portofolio Alpha JWC telah bergabung dalam inisiatif SpeakUp. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah dan menjangkau lebih dari 30.000 karyawan di lebih dari 80 perusahaan rintisan di Asia Tenggara.

    Jefrey juga menyatakan optimismenya terhadap pemulihan ekosistem startup ke depan, terutama dengan makin sehatnya standar tata kelola dan penekanan pada keberlanjutan. Menurutnya, keberhasilan masa depan startup bukan lagi soal valuasi tinggi, melainkan soal berapa banyak pihak yang benar-benar mendapat manfaat dari keberhasilan tersebut.

    “Matrixnya bukan berapa valuasinya. Valuasi tinggi. Tapi kalau abis IPO turun, orang rugi loh. Founder make money, investor make money, investor public juga kalau misalnya IPO juga make money. Itu yang kita fokuskan sekarang,” tegas Jefrey.

  • Moratelindo (MORA) Tetap Kebut Homepass Oxygen di Tengah Penurunan Daya Beli

    Moratelindo (MORA) Tetap Kebut Homepass Oxygen di Tengah Penurunan Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Mora Telematika Indonesia Tbk  atau Moratelindo (MORA) mencatat bisnis internet rumah tetap tumbuh meskipun daya beli masyarakat melemah dan kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil.

    Chief Strategic Business Officer Moratelindo, Resi Y. Bramani, mengatakan jumlah homepass Oxygen ID, merek internet rumah Moratelindo, telah mencapai hampir 718.000 sambungan. Terdapat pertumbuhan pembangunan baru sebesar 18% hingga pertengahan tahun ini.

    “Kami optimistis dapat menambah lagi sekitar 15% hingga akhir tahun,” kata Resi saat dihubungi Bisnispada Rabu (23/7/2025).

    Sementara itu, layanan internet rumah Moratelindo, Oxygen.id, telah melayani sekitar 240.000 pelanggan hingga Juni 2025. Angka ini tumbuh 32% dibandingkan Juni 2024.

    Menurut Resi, pertumbuhan tersebut didorong oleh penetrasi tim penjualan yang aktif, beragam paket layanan serta promo menarik yang bukan sekadar gimmick, dan  kualitas layanan serta after sales yang prima.

    Moratelindo menargetkan dapat melayani hingga 300.000 pelanggan Oxygen.id hingga akhir 2025. Dalam mencapai target tersebut, Resi mengatakan  pihaknya akan tetap fokus menjaga kualitas layanan serta dukungan after sales. 

    “Dari sisi harga, kami terus menghadirkan promo-promo menarik agar tetap terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat,” kata Resi.

    Dia menambahkan, kebutuhan internet masyarakat yang beragam mendorong perusahaan untuk merancang paket layanan dengan berbagai pilihan, agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan.

    Terkait munculnya penyedia internet murah dengan tarif Rp100.000 per bulan, Resi menegaskan bahwa kehadiran pemain-pemain tersebut tidak berdampak signifikan terhadap jumlah pelanggan Moratelindo.

    “Di industri internet, ada harga ada rupa. Kami yakin harga bukan satu-satunya faktor utama dalam memilih layanan. Masyarakat membutuhkan internet yang aman, stabil, cepat, dan didukung layanan after sales yang baik,” ujarnya.

  • Elon Musk Kembali Terima Pelanggan Baru Starlink di RI Setelah ‘Puasa’ 10 Hari

    Elon Musk Kembali Terima Pelanggan Baru Starlink di RI Setelah ‘Puasa’ 10 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — SpaceX, perusahaan dirgantara milik Elon Musk, mengumumkan lewat e-mail terkait kembali tersedianya lagi layanan Starlink untuk pelanggan baru di Indonesia per Rabu (23/07/25).

    SpaceX sempat menyatakan berhenti melayani pelanggan baru pada 13 Juli 2025, hingga akhirnya 10 kemudian atau hari ini, layanan bagi pelanggan baru di sektor ritel, korporasi, dan backhaul, kembali tersedia. 

    Tersedianya kembali layanan Starlink juga dapat dilihat pada web resminya. Di menu Peta Ketersediaan. Tiga indikator berwarna biru menunjukkan kesediaan layanan Starlink, dengan biru muda berarti “Tersedia”, biru agak tua berarti “Daftar Tunggu”, dan biru tua berarti “Segera Hadir”. 

    Indonesia menjadi wilayah dengan warna biru muda, yang berarti layanan Starlink dapat dipesan di sini. Adapun negara dengan warna abu-abu artinya layanan internet satelit tersebut tidak menjangkau negara tersebut, seperti misalnya China dan Rusia.

    Seperti negara lainnya, terdapat dua jenis paket personal Starlink yang ditawarkan di Indonesia yaitu Residensial dan Jelajah.

    Paket Residensial merupakan paket internet untuk rumah, yang dibagi lagi menjadi Residensial Lite untuk penggunaan minimal dan rumah tangga kecil seharga Rp479.000 per bulan, dan Residensial untuk rumah tangga seharga Rp750.000 per bulan.

    Sementara itu, paket Jelajah ditargetkan untuk pengguna yang sering bepergian, atau bekerja secara berpindah-pindah. Harga yang dipatok untuk paket itu adalah Rp1.639.000 per bulan.

    Selain paket personal, ada juga dua paket bisnis yang tersedia seperti, Lokal Prioritas untuk bisnis tetap dan mobile di darat seharga Rp647.000 per bulan, dan global Prioritas untuk konektivitas maritim dan global seharga Rp4.477.000 per bulan.

    Dalam web resminya, Starlink juga menyebutkan pemasangan internet hanya butuh dua langkah, yaitu menyambungkan perangkat ke sumber listrik, dan mengarahkannya ke langit.

    Dua petunjuk tersebut juga dapat dijalankan dari urutan mana saja, yang terpenting adalah posisi Starlink harus bebas dari halangan apapun yang mencegahnya terarah ke langit. Pengguna dapat mengunduh aplikasi Starlink untuk menentukan lokasi pemasangan terbaik.

    Layanan internet satelit tersebut juga menyediakan uji coba 30 hari, yang berarti, jika pengguna merasa kurang puas dengan internet yang disediakan, mereka dapat mengembalikan Starlink untuk mendapatkan pengembalian dana secara penuh.

    Sebelumnya pada Minggu (13/07/25), anak perusahaan SpaceX tersebut mengumumkan tutupnya layanan internet mereka di Indonesia akibat kehabisan kapasitas.

    Hal tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia yang ingin berlangganan perlu melakukan pre-order sambil menunggu layananan tersedia kembali.

    Belakangan ini, penjualan Starlink memang mengalami peningkatan, khususnya pada penjualan layanan satelit orbit rendah untuk segmen korporasi, yang pada akhirnya menyebabkan habisnya kapasitas internet.

    Namun, itu tidak menghentikan usaha Perusahaan besutan Elon Musk tersebut untuk menyediakan akses internet ke seluruh dunia lewat ribuan satelit kecil di orbit Bumi Rendah. Di Indonesia sendiri, Starlink telah hadir sejak 2022, dan bekerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat). (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)