Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Perusahaan Berusia 158 Tahun Tutup, 700 Orang Terkena PHK

    Perusahaan Berusia 158 Tahun Tutup, 700 Orang Terkena PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan transportasi asal Inggris yang sudah berusia 158 tahun, KNP, terkena serangan ransomware, yang mengakibatkan 700 orang kehilangan pekerjaan. Serangan ini berasal dari kata sandi (password) lemah di sistem perusahaan.

    Serangan yang terjadi pada 2023 tersebut diduga disebabkan hanya dengan satu kata sandi. Peretas berhasil masuk ke dalam sistem dengan menebak kata sandi seorang karyawan, lalu dengan itu, mereka mengenkripsi data perusahaan dan mengunci sistem internalnya.

    Peretas yang dikenal sebagai Akira, setelah berhasil mengunci sistem internal KNP, mereka menyebutkan, satu-satunya cara mendapatkan kembali akses data tersebut adalah dengan membayar.

    Tidak disebutkan jumlah pasti terkait harga penebusan, tetapi sebuah firm negosiasi ransomware spesialis memperkirakan jumlahnya bisa mencapai GB£5 juta atau sekitar Rp110,1 miliar (Kurs Rp22.000)

    Kerugian sebesar itu menyebabkan KNP kehilangan semua data penting, dan akhirnya bangkrut karena tidak memiliki uang sebanyak itu.

    Direktur KNP, Paul Abbott belum memberitahu karyawan soal hancurnya perusahaan akibat pembobolan kata sandi tersebut.

    Menanggapi peristiwa tersebut, Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC) mengatakan, para peretas sebetulnya tidak melakukan hal baru, melainkan hanya mencari titik lemah suatu sistem.

    “Mereka terus-menerus mencari organisasi yang sedang mengalami hari buruk, lalu kemudian memanfaatkannya,” jelas salah satu pemimpin tim NCSC, Sam (Bukan nama sebenarnya), dilansir BBC, (28/07/25).

    Dengan menemukan sumber intelijen, agen NCSC mencoba menemukan serangan dan mengeluarkan peretas dari sistem komputer sebelum dapat menyebarkan perangkat lunak tebusan.

    Namun, NCSC hanya mampu menyediakan satu lapis perlindungan, sementara ransomware adalah kejahatan siber yang terus berkembang.

    Menurut survei keamanan siber pemerintah Inggris, diperkirakan terdapat 19.000 serangan ransomware terhadap sejumlah bisnis di sana. Rata-rata tuntutan tebusannya adalah sekitar GB£4 juta atau Rp88,1 miliar (Kurs: Rp22.000), dan sepertiga perusahaan langsung membayarnya.

    Menurut Direktur Jenderal Badan Kejahatan Nasional (NCA), James Babbage, ransomware merupakan kejahatan dunia maya paling signifikan yang tengah dihadapi Inggris. Terbukti dengan sejumlah contoh kasus seperti yang telah terjadi pada KNP, atau toko-toko besar seperti, Marks & Spencer (M&S) dan Harrods. 

    Babbage, bersama dengan Komite Gabungan Parlemen tentang Strategi Keamanan Nasional terus memperingatkan risiko tinggi serangan ransomware, dan juga mengusulkan agar korban serangan tidak membayar tebusan.

    “Setiap korban perlu menentukan pilihannya sendiri, tetapi pembayaran tebusan bukanlah caranya, karena malah memperburuk kejahatan-kejahatan serupa,” kata Direktur Jenderal Ancaman NCA tersebut.

    Dengan usulan tersebut, pemerintah telah mengusulkan pelarangan badan publik membayar uang tebusan ke peretas. Untuk perusahaan swasta, mereka mungkin harus melaporkan serangan tebusan dan mendapatkan izin pemerintah untuk membayar. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Starlink Lewat! Internet Taara 100 Kali Lebih Cepat dari Satelit LEO Elon Musk

    Starlink Lewat! Internet Taara 100 Kali Lebih Cepat dari Satelit LEO Elon Musk

    Bisnis.com, JAKARTA— Internet memasuki babak baru dengan kehadiran Taara, solusi konektivitas berkecepatan tinggi yang mampu menyaingi layanan satelit seperti Starlink. 

    Melansir laman resmi Taara, Senin (28/7/2025) berbeda dengan Starlink yang mengandalkan jaringan satelit di orbit, 

    Taara memanfaatkan pancaran cahaya untuk mentransmisikan data dalam jumlah besar antara dua terminal ringkas. 

    Sistem dua cermin yang dipadukan dengan algoritma prediktif menjaga agar pancaran cahaya tetap sejajar dengan presisi tinggi.

    Taara Lightbridge diklaim mentransfer data secepat cahaya, menghadirkan komunikasi dua arah yang mulus untuk konektivitas berperforma tinggi dengan kecepatan 20 Gbps.Teknologi ini disebut mampu menjangkau jarak hingga 20 kilometer dengan aman, sambil menjaga koneksi tetap stabil dan andal.

    Dengan konsumsi daya setara lampu bohlam yakin 40 W, perangkat ini dapat dipasang hanya dalam hitungan jam tanpa perlu menggali tanah, mengurus lisensi spektrum, atau izin jalur. Taara disebut memberikan konektivitas dengan keandalan 99,99%. 

    Arsitektur hibrida dan pengaturan kecepatan adaptif memastikan koneksi tetap tangguh dalam berbagai kondisi cuaca baik hujan, cerah, maupun berkabut.

    Taara  dikembangkan di bawah pusat inovasi lab X Alphabet, Google. Proyek tersebut diluncurkan sekitar pertengahan Maret 2025. 

    Kala itu, CEO Taara, Mahesh Krishnaswamy, mengumumkan perusahaannya telah mendapatkan pendanaan dari Series X Capital untuk memperluas jangkauan dan pengembangan teknologi komunikasi optik nirkabel berbasis cahaya. Teknologi ini mampu menghadirkan konektivitas internet berkecepatan tinggi dan kapasitas besar melalui sinar cahaya bahkan hingga jarak 20 kilometer.

    “Taara lahir dari inspirasi proyek Loon, dan sejak awal, kami fokus untuk menguji langsung teknologi ini di lapangan bersama mitra global,” kata Krishnaswamy. 

    Krishnaswamy menekankan kebutuhan akan data semakin meningkat, namun pemasangan kabel fiber optik seringkali mahal, sulit, atau bahkan tidak mungkin dilakukan karena kondisi geografis. Di sinilah teknologi Taara hadir sebagai solusi. 

    Dengan sinar cahaya yang dipancarkan antar menara, sistem ini dapat menghadirkan kecepatan hingga 20 gigabit per detik tanpa perlu menggali tanah atau menarik kabel bawah laut. Unit perangkat mereka, yang dinamai Lightbridge, hanya membutuhkan beberapa jam untuk dipasang dan bisa menjangkau lokasi-lokasi yang sebelumnya sulit terhubung.

    Ilustrasi pemanfaatan Taara di berbagai infrastruktur telekomunikasi

    Meskipun teknologi Taara berbeda dari sistem satelit milik Starlink, Krishnaswamy percaya Taara bisa menjadi pesaing serius. 

    “Kami mampu memberikan bandwidth 10 hingga 100 kali lebih besar dibanding antena Starlink, dan biayanya jauh lebih murah,” katanya kepada Wired.

    Saat ini, Taara telah mengoperasikan ratusan unit di lebih dari 12 negara, bekerja sama dengan berbagai operator besar seperti Airtel, Liquid Intelligent Technologies, Liberty Networks, T-Mobile, dan Vodafone. Taara merupakan kelanjutan dari semangat inovatif Proyek Loon, yang dahulu menggunakan balon udara di stratosfer untuk menyebarkan internet ke daerah terpencil. 

    Meski Loon ditutup oleh Alphabet pada Januari 2021, teknologi lasernya kini menjadi inti dari sistem komunikasi optik milik Taara. Tak hanya Taara, warisan teknologi Loon juga diteruskan oleh Aalyria, perusahaan lain yang juga dipisahkan dari Alphabet pada 2022. 

    Aalyria berfokus pada pengelolaan jaringan mesh dari satelit dan wahana udara, untuk menciptakan sistem konektivitas yang mampu menjangkau daerah tanpa infrastruktur internet.

  • Data Pribadi 1,4 Juta Nasabah Allianz Life AS Diretas, Ada Celah di CRM

    Data Pribadi 1,4 Juta Nasabah Allianz Life AS Diretas, Ada Celah di CRM

    Bisnis.com, JAKARTA— Allianz Life Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi data pribadi mayoritas nasabah, tenaga keuangan, dan karyawannya telah dicuri dalam insiden peretasan yang terjadi pada pertengahan Juli 2025.

    Juru bicara Allianz Life AS, Brett Weinberg, menyampaikan insiden terjadi pada 16 Juli 2025, ketika pelaku peretasan berhasil mengakses sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM) berbasis cloud milik pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan.

    Allianz life tidak menyebutkan vendor yang memegang sistem CRM perusahaan. 

    “Pelaku ancaman berhasil memperoleh data pribadi yang dapat diidentifikasi [personally identifiable information/PII] milik mayoritas nasabah Allianz Life, para profesional keuangan, serta sejumlah karyawan perusahaan, dengan menggunakan teknik rekayasa sosial,” kata Weinberg dikutip dari laman resmi TechCrunch pada Senin (28/7/2025). 

    Meski tidak menyebutkan jumlah pasti pihak yang terdampak, dalam keterangannya kepada otoritas negara bagian Maine, Allianz Life AS menyatakan saat ini memiliki sekitar 1,4 juta nasabah. 

    Sementara itu, induk usahanya, Allianz, tercatat melayani lebih dari 125 juta nasabah di seluruh dunia. Allianz Life menyatakan telah melaporkan insiden ini kepada Biro Investigasi Federal (Federal Bureau of Investigation/FBI).

    Perusahaan menegaskan sejauh ini tidak ditemukan indikasi adanya sistem internal lain yang ikut terdampak. Namun, perusahaan tidak memberikan keterangan apakah telah menerima tuntutan tebusan dari pelaku atau mengaitkan peretasan ini dengan kelompok peretas tertentu.

    Dalam laporan ke otoritas negara bagian, Allianz Life AS menyebutkan mereka akan mulai mengirimkan pemberitahuan resmi kepada para pihak yang terdampak mulai 1 Agustus 2025.

    Peretasan terhadap Allianz Life AS ini menambah daftar panjang serangan siber yang menargetkan industri asuransi dalam beberapa bulan terakhir. 

    Sebelumnya, penyedia asuransi kesehatan tambahan Aflac juga mengalami kejadian serupa. Peneliti keamanan dari Google bahkan melaporkan pada Juni lalu mereka mengamati serangkaian intrusi di sektor asuransi yang diduga dilakukan oleh kelompok peretas Scattered Spider.

    Kelompok Scattered Spider dikenal menggunakan teknik rekayasa sosial untuk mengecoh pusat bantuan (helpdesk) agar memberikan akses ke sistem internal perusahaan. 

    Sebelum menyasar industri asuransi, kelompok ini tercatat pernah menyerang sektor ritel di Inggris, serta industri penerbangan dan transportasi, bahkan sejumlah perusahaan teknologi besar di Silicon Valley.

  • 200.000 Situs WordPress Disusupi Rentan Terhadap Serangan Akibat Cacat Plugin

    200.000 Situs WordPress Disusupi Rentan Terhadap Serangan Akibat Cacat Plugin

    Bisnis.com, JAKARTA — Lebih dari 200.000 situs web WordPress menggunakan versi rentan dari plugin Post Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) yang memungkinkan peretas mengendalikan akun administrator.

    Seorang peneliti keamanan melaporkan kerentanan tersebut kepada perusahaan keamanan WordPress, PatchStack.  Kerentanan tersebut kini diidentifikasi sebagai CVE-2025-24000 dan menerima skor keparahan sedang sebesar 8,8.

    Masalah keamanan mempengaruhi semua versi Post SMTP hingga 3.2.0, yang disebabkan oleh mekanisme kontrol akses yang rusak di titik akhir REST API plugin. Jadi, plugin tersebut hanya memverifikasi apakah pengguna telah masuk tanpa adanya pemeriksaan pada tingkat izin.

    Itu berarti, pengguna dengan hak istimewa rendah seperti pelanggan, dapat mengakses log email yang berisi konten email lengkap.

    Akan tetapi, di balik situs yang rentan tersebut, pelanggan tetap dapat memulai pengaturan ulang kata sandi untuk akun administrator, mencegat email pengaturan ulang melalui log, dan mendapatkan kendali atas akun tersebut.

    Pengembang plugin, Saad Iqbal, telah diberitahu perihal kelemahan tersebut dan menanggapi dengan perbaikan untuk ditinjau.

    “Solusinya adalah dengan menggabungkan pemeriksaan hak istimewa tambahan dalam fungsi ‘get_logs_permission’. Ini akan memvalidasi izin pengguna sebelum memberikan akses ke panggilan API yang sensitif,” kata Iqbal, menjelaskan pembaruan plugin Post SMTP, dilansir Bleepingcomputer, Senin (28/07/25).

    Perbaikan tersebut akan dimasukkan ke dalam Post SMTP versi 3.3.0, yang telah diterbitkan sejak 11 Juni lalu.

    Statistik unduhan di WordPress.org menunjukkan, 48,5% basis pengguna plugin telah memperbarui ke versi 3.3. Yang artinya, lebih dari 200.000 situs web rentan terhadap CVE-2025-24000.

    Sebanyak 24,2%, atau setara 96.800 situs masih menjalankan versi Post SMTP dari cabang 2.x, yang rentan terhadap kelemahan keamanan tambahan, sehingga rentan akan serangan.

    Post SMTP dipasarkan sebagai pengganti fungsi ‘wp_mail()’, dan merupakan plugin pengiriman email populer untuk WordPress yang telah diinstal lebih dari 400.000 kali.

    Itu merupakan terobosan generasi selanjutnya, yang dapat membantu pengguna mengkonfigurasi mailer SMTP apapun, termasuk Microsoft 365. 

    Plugin ini juga tersedia dalam versi Post SMTP Pro, yang dapat membuka fitur lainnya yang lebih canggih seperti log email terperinci, statistik dan pelaporan pengiriman email, serta beberapa opsi peringatan kegagalan email. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • 4.000 Karyawan NASA Mengundurkan Diri Imbas Kebijakan Efisiensi Donald Trump

    4.000 Karyawan NASA Mengundurkan Diri Imbas Kebijakan Efisiensi Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Hampir sejumlah 4.000 karyawan NASA memutuskan untuk meninggalkan badan antariksa tersebut pada Sabtu (26/07/25) lalu.

    Kejadian tersebut merupakan imbas dari program pengunduran diri yang ditangguhkan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Menurut Juru Bicara NASA, Cheryl Warner, pemangkasan tersebut diperkirakan mencapai 20% dari total tenaga kerja NASA, dan nantinya akan mengurangi jumlah karyawannya dari 18.000 menjadi 14.000 orang.

    “Jumlah itu sudah termasuk 500 pekerja NASA lainnya yang diberhentikan akibat pengurangan karyawan di Badan Pensiun Dini Sukarela” jelas Warner, dilansir NPR (28/07/25).

    Selama putaran kedua pemangkasan jumlah karyawan, yang ditutup pada tengah malam Jumat (25/07/25), sebanyak 3.000 pekerja mengajukan permohonan untuk meninggalkan agensi kedirgantaraan tersebut, menyusul 870 karyawan lainnya yang sudah terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri pada putaran pertama.

    “Keselamatan tetap menjadi prioritas utama NASA, seiring kami menyeimbangkan kebutuhan untuk menjadi organisasi yang lebih ramping dan efisien,” Jelas Juru Bicara NASA tersebut, menjelaskan tujuan pemangkasan jumlah karyawan, dikutip dari Euro News.

    Dia juga menjelaskan, selain terkait hal efisiensi, upaya ini juga dilakukan untuk memastikan perusahaan bidang luar angkasa tersebut mampu mengakselerasi era keemasan eksplorasi dan inovasi, termasuk ke Bulan dan Mars.

    Imbas dari hal tersebut, surat yang berjudul Voyager Declaration beredar di internet, dengan pernyataan yang mengecam pemotongan anggaran, pembatalan hibah, dan apa yang disebut “budaya diam organisasi”, yang dapat membahayakan keselamatan para astronaut.

    Bila ditarik lebih jauh, pengunduran diri karyawan NASA merupakan efek dari rencana pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal dan menerapkan pemotongan yang direkomendasikan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Pemerintah juga telah mengusulkan pengurangan anggaran NASA di tahun fiskal 2026, yang nantinya akan mengurangi pendanaan untuk badan antariksa tersebut sekitar 24%, dari US$25 miliar atau Rp407,1 triliun menjadi hampir US$19 miliar atau sekitar Rp310,5 triliun (Kurs: Rp16.000).

    Namun, DPR dan Senat tengah membahas rekomendasi yang akan mempertahankan pendanaan untuk NASA di sekitar anggarannya saat ini. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Inggris Perketat Anak Akses Internet, 6.000 Platform Wajibkan Swafoto

    Inggris Perketat Anak Akses Internet, 6.000 Platform Wajibkan Swafoto

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris mewajibkan situs pornografi atau dewasa melakukan verifikasi usia kepada pengguna mulai Jumat (25/7/2025). Langkah tersebut diambil guna melindungi anak dari konten berbahaya di dunia maya.

    Sekitar 6.000 situs porno telah menyatakan akan menerapkan pemeriksaan usia demi mematuhi ketentuan Online Safety Act.

    Dilansir dari BBC, Minggu (27/7/2025) kebijakan ini tidak hanya menyasar platform khusus dewasa, sejumlah media sosial dan layanan online seperti Reddit, Bluesky, X (sebelumnya Twitter), hingga aplikasi kencan Grindr juga mulai meminta pengguna di Inggris untuk memverifikasi usia mereka menggunakan swafoto (selfie) atau identitas resmi pemerintah.

    Techcrunch melaporkan bahwa langkah ini bertujuan mencegah akses anak-anak terhadap konten dewasa atau berbahaya.

    Online Safety Act merupakan bagian dari gelombang baru regulasi yang menargetkan perlindungan anak dan remaja di dunia maya. Wired mencatat bahwa kebijakan seperti ini berpotensi menjadi tren global terkait normalisasi pemeriksaan usia secara digital di berbagai platform daring. 

    Namun, pendekatan ini menuai kritik keras dari kelompok pemerhati privasi digital seperti Electronic Frontier Foundation (EFF). Mereka menilai, keharusan mengunggah selfie atau dokumen identitas untuk mengakses situs tertentu merupakan ancaman serius bagi privasi dan anonimitas pengguna di internet.

    Kekhawatiran ini semakin nyata karena insiden kebocoran data, seperti yang baru-baru ini menimpa aplikasi kencan Tea. Dalam kasus tersebut, ribuan gambar, termasuk swafoto dan identitas digital yang diunggah untuk keperluan verifikasi akun, berhasil diretas dan diedarkan secara ilegal.

    Sementara itu Engadget menyebut bahwa regulator media Inggris Ofcom juga memberikan beberapa metode verifikasi usia, termasuk pemeriksaan kartu kredit, pencocokan foto identitas, hingga estimasi usia melalui selfie. Sejumlah situs dewasa populer telah sepakat mematuhi regulasi baru ini.

    Namun, segelintir pengguna internet cerdas telah berinovasi dalam mengakali pemeriksaan usia tersebut.

    Cara yang digunakan beragam, mulai dari menggunakan VPN agar tampak seolah-olah berada di luar Inggris, mengunggah foto identitas buatan ChatGPT, hingga ber-selfie dengan karakter video game resolusi tinggi.

    Aturan baru Inggris juga melarang situs untuk mempromosikan layanan VPN yang bisa digunakan untuk menghindari verifikasi usia.

    Ofcom menegaskan siap memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tertangkap melanggar, dengan denda maksimum hingga £18 juta (Rp395,6 miliar) atau 10% dari total pendapatan global situs terkait.

    Penerapan regulasi ini menandai babak baru dalam pengelolaan konten dewasa di ranah digital Inggris, sekaligus memicu perdebatan soal privasi data pribadi di internet dan hak warga untuk mengakses informal daring tanpa pengawasan ketat.

  • 72.000 Gambar Pengguna Aplikasi Kencan Tea Diekspos Hacker di Internet

    72.000 Gambar Pengguna Aplikasi Kencan Tea Diekspos Hacker di Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi kencan yang tengah naik daun, Tea, mengakui telah mengalami kebocoran data besar-besaran yang mengakibatkan 72.000 gambar pengguna jatuh ke tangan peretas.

    Tea, yang dikenal sebagai aplikasi tempat perempuan membagikan komentar anonim tentang pria yang pernah mereka temui, mengumumkan insiden ini pada Jumat (26/7), menyusul laporan aktivitas tak wajar pada sistem mereka.

    Menurut keterangan resmi dari perusahaan, sebanyak 13.000 dari gambar yang bocor merupakan swafoto (selfie) dan foto identitas resmi (photo ID) yang disetor pengguna sebagai syarat verifikasi akun. Sementara itu, 59.000 gambar merupakan unggahan dari postingan, komentar, serta pesan langsung di aplikasi tersebut.

    Tea menegaskan  data sensitif lain seperti email dan nomor telepon pengguna tidak ikut terekspos dalam insiden ini.

    “Pengguna yang terkena dampak hanyalah mereka yang mendaftar sebelum Februari 2024,” ujar juru bicara Tea dilansir dari Techcrunch, Minggu (27/7/2025).

    Sebagai respons cepat, Tea mengontrak pakar keamanan siber independen dan menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan. Perusahaan bekerja non-stop untuk memastikan sistem kembali aman, dan masalah teknis telah diperbaiki.

    Meski demikian, laporan 404 Media menyebutkan bahwa sejumlah pengguna forum daring 4chan mengklaim telah membagikan data pribadi dan selfie yang berhasil mereka akses setelah menemukan basis data Tea yang terbuka.

    Ironisnya, kasus kebocoran ini terjadi ketika Tea tengah meraih popularitas viral di kalangan pengguna aplikasi iOS. Pada Sabtu pagi (27/7), Tea menduduki peringkat teratas aplikasi gratis di Apple App Store.

    Insiden ini pun menyoroti kembali pentingnya perlindungan data pribadi di platform-platform yang mengusung konsep keterbukaan dan anonimitas, terutama aplikasi kencan yang kerap meminta dokumen identitas pengguna sebagai syarat keamanan.

    Pengguna disarankan untuk waspada dan segera memperbarui informasi keamanan akun, terutama jika pernah mendaftar atau mengunggah data pribadi di aplikasi sebelum Februari 2024.

    Tea sendiri berjanji akan terus memantau perkembangan dan memberikan pembaruan jika ditemukan risiko lanjutan.

  • Transfer Data Pribadi ke AS Merugikan bagi Indonesia, Elsam Ungkap Alasannya

    Transfer Data Pribadi ke AS Merugikan bagi Indonesia, Elsam Ungkap Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat sejumlah masalah dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya terkait transfer data pribadi. 

    Pertama, perjanjian antara AS dan Indonesia terjadi secara timpang. Secara teori, kata dia, perjanjian yang bertujuan membangun konvergensi legislasi atau regulasi seharusnya dapat diterima jika mengadopsi standar tertinggi yang berlaku saat ini oleh salah satu mitra.

    “Sekaligus memungkinkan masing-masing pihak untuk terus menetapkan standar yang lebih tinggi setelah perjanjian dibuat,” ujar Parasurama, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Menurut dia, dalam konteks perjanjian perdagangan antara Indonesia dan AS hal ini hampir mustahil karena kedua sistem legislasi dan regulasinya tidak hanya sangat berbeda, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang berlainan.

    Dengan kondisi ini, negosiasi apa pun mengenai konvergensi atau pengakuan bersama atas pelindungan privasi dinilai akan terasa utopis. Apalagi, sambungnya, ketika perjanjian perdagangan bebas yang dinegosiasikan dipengaruhi oleh kepentingan bisnis yang kuat.

    Kedua, ancaman pemantauan massal oleh Amerika Serikat terhadap warga Indonesia. Parasurama menjelaskan Pasal 702 dari Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA) memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk mengakses komunikasi pihak asing yang berada di luar yurisdiksi teritorial AS.

    Praktik ini memunculkan kekhawatiran yang signifikan dari berbagai kalangan mengenai potensi pengawasan terhadap warga negara AS secara tidak langsung, yang dapat berimplikasi pada pelanggaran hak atas privasi dan kebebasan sipil.

    Ketiga, masalah level kesetaraan dengan AS dan ancaman terhadap integritas data warga. Risiko tinggi yang dipertaruhkan dalam negosiasi perdagangan bebas antara Indonesia dan AS yakni mengenai aliran data, yang berarti aliran informasi pribadi pengguna.

    Hal ini dinilai menunjukkan hubungan kompleks antara cross border data flows dengan perjanjian perdagangan, hak asasi manusia, dan keamanan nasional. “Titik kritisnya justru berada pada level kesetaraan antara Indonesia dan Amerika Serikat,” jelas dia.

    Terkait dengan hal itu, Elsam mendesak pemerintah mengambil sejumlah langkah.

    Pertama, segera mengevaluasi kesepakatan Amerika Serikat dan Indonesia karena menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan terutama karena terdapat potensi merugikan hak atas privasi warga negara.

    Kedua, segera membentuk Lembaga PDP dan mengupayakan level independensi yang memadai untuk dapat mengatasi kekosongan pengawasan terhadap cross border data flow yang berisiko membahayakan hak privasi warga.

    Ketiga, segera menyelesaikan peraturan turunan UU PDP dan melakukan penilaian level kesetaraan pelindungan data pribadi antara Amerika Serikat dan Indonesia. Khususnya, terkait cross border data flow.

    Keempat, DPR segera memanggil pemerintah untuk mengevaluasi dan meminta klarifikasi pemerintah serta memastikan pertanggungjawaban atas potensi ancaman terhadap privasi warga negara.

    Kelima, pemerintah segera memastikan mekanisme akuntabilitas yang memadai untuk mengontrol transfer data pribadi ke luar negeri dan melakukan harmonisasi regulasi sektoral yang memungkinkan transfer data.

    “Terakhir, pengendali data baik privat maupun publik yang mentransfer data ke luar Indonesia harus melakukan penilaian risiko dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan pelindungan data berdasarkan UU PDP,” kata Parasurama.

  • Indosat Bawa Paket 1 TB Seharga Rp1 Juta ke Layanan Prabayar, Masa Berlaku Setahun

    Indosat Bawa Paket 1 TB Seharga Rp1 Juta ke Layanan Prabayar, Masa Berlaku Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menghadirkan paket prabayar sebesar 1.024 GB (atau 1 TB) dengan masa pemakaian 1 tahun. Paket prabayar dengan kuota 1 TB ini merupakan pertama di Indonesia dan dibandrol dengan harga Rp1 juta.

    Selain itu, paket dengan nama Freedom Internet Satu ini juga memberikan gratis menelpon 5.000 menit kepada pengguna Indosat dan Tri, serta 100 menit kepada pengguna XLSMART dan Telkomsel.

    Sekilas, paket ini mirip dengan paket IM3 Platinum. Sama-sama memiliki kuota 1TB dengan masa pemakaian setahun, pembedanya hanyalah IM3 Platinum merupakan kartu pascabayar. Belum diketahui, apakah paket Freedom satu juga menawarkan jalur jaringan khusus kepada pengguna.

    IM3 Platinum mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan sentuhan interaksi manusia yang personal, ke dalam rangkaian Platinum Experience. Target dari produk ini anak muda, keluarga, profesional dan pengusaha. 

    SVP Head of National Brand IM3 Indosat Essy Prita Cinta mengatakan strategi pengembangan pasar layanan pascabayar yang diterapkan IM3 Platinum mulai membuahkan hasil. 

    Paket Indosat Freedom Satu

    Sejak diluncurkan pada November 2024, Essy menuturkan IM3 Platinum telah mencatatkan pertumbuhan pengguna yang signifikan hingga 40%. Sayangnya, Essy tidak menyebutkan jumlah pasti pelanggan pascabayar IM3 Platinum. 

    Jumlah pelanggan pascabayar Indosat pada kuartal IV/2024 dibandingkan dengan kuartal III/2024 tumbuh 6,9% menjadi 1,5 juta pelanggan. 

    Pertumbuhan terjadi setelah Indosat memperkenalkan IM3 Platinum pada November 2024. 

    “Sekarang fastest players buat market Postpaid Itu adalah M3 Platinum dengan 40% pertumbuhan dari sejak launching,” ungkap Essy kepada Bisnis.

    Lebih lanjut, Essy memaparkan bahwa pertumbuhan pengguna layanan pascabayar IM3 Platinum saat ini masih terkonsentrasi di delapan kota besar, meliputi Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Bandung, dan Makassar. 

    Adapun hingga kuarta I/2025 jumlah pelanggan Indosat tercatat sebesar 95,4 juta pelanggan yang terdiri dari 93,8 juta pelanggan prabayar dan 1,6 juta pelanggan pascabayar. 

  • Transfer Data Pribadi ke AS Dikhawatirkan Pengaruhi Investasi Data Center di RI

    Transfer Data Pribadi ke AS Dikhawatirkan Pengaruhi Investasi Data Center di RI

    Bisnis,com, JAKARTA  — Kesepakatan dagang yang memperbolehkan pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) menuai kekhawatiran atas nasib investasi data center di Tanah Air. 

    Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma mengatakan langkah ini berpotensi menimbulkan konflik dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah disahkan, sekaligus menciptakan ketidakpastian iklim investasi, khususnya untuk pembangunan data center di Tanah Air.

    Hendra memberi contoh rencana investasi Damac Group yang sebelumnya akan membangun data center berkapasitas 230MW senilai Rp37 triliun di Indonesia. 

    Menurutnya, dengan adanya potensi data Indonesia diproses di luar negeri, investor bisa saja mengurungkan niatnya membangun pusat data di Indonesia.

    “[Investor data center] melihat kabar tersebut stop ah bangun di sini [Indonesia] ngapain juga? Toh data Indonesia akan dibawa ke sana [AS],” tutur Hendra kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/7/2025)..

    Selain itu, dia juga menyorot potensi tekanan berat terhadap pemain data center lokal, seperti Biznet, DCI Indonesia, Telkom TDE, dan lainnya. 

    Dengan kemudahan transfer data ke luar negeri, beban komputasi yang semula diharapkan dibangun di Indonesia bisa beralih ke Amerika Serikat. 

    Hal ini bukan hanya melemahkan pasar domestik, tetapi juga menimbulkan risiko teknis seperti naiknya latensi karena server berada di luar negeri, sehingga kualitas akses dan pelayanan digital untuk masyarakat merosot.

    Hendra juga menegaskan perlunya kajian ilmiah mendalam sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, dengan melibatkan kementerian terkait dan institusi pendidikan yang kompeten di bidangnya. 

    “Keuntungan ekonomi mungkin terasa di awal, tapi dalam jangka panjang, kedaulatan digital dan ketergantungan pada infrastruktur asing akan membayangi,” ujar Hendra.

    Risiko lain yang menjadi perhatian Hendra adalah dampak geopolitik dan keamanan data bagi Indonesia.

    Saat terjadi masalah bilateral, layanan digital vital bisa diputus tiba-tiba. Dia mencontohkan kasus di Rusia waktu perang Ukraina. Saat itu layanan finansial internasional seperti Visa dan Mastercard dihentikan. 

    “Indonesia juga bisa mengalami hal serupa jika terlalu bergantung pada server asing,” kata Hendra.

    Isu keamanan data juga masih menjadi perhatian besar, mengingat kasus kebocoran data di Indonesia yang kerap terjadi. 

    Hendra menekankan, data strategis seperti keuangan, kesehatan, layanan publik, dan pendidikan sebaiknya tetap diproses di dalam negeri demi melindungi industri data center nasional dan keamanan informasi masyarakat.

    Jika kebijakan ini dilanjutkan tanpa mitigasi, Hendra memperkirakan banyak perusahaan besar membatalkan atau memindahkan investasi mereka ke luar negeri. Bahkan pemain lokal yang sudah menempatkan data di Indonesia bisa saja memindahkan seluruh layanannya ke server luar negeri.

    Presiden AS Donald Trump

    Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang bersejarah antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor digital terkait proses pengolahan data pribadi. 

    Di sektor tersebut, Donald Trump lewat keterangan resmi Gedung Putih menyebut AS dan RI menghapus hambatan perdagangan digital dengan berencana merampungkan komitmen mengenai perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen diambil oleh Indonesia. Pertama, memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke AS melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.