Category: Bisnis.com Tekno

  • Pengamat Ungkap Bisnis Data Center di Indonesia Masih Prospektif 3-5 Tahun ke Depan

    Pengamat Ungkap Bisnis Data Center di Indonesia Masih Prospektif 3-5 Tahun ke Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri pusat data (data center) di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam tiga hingga lima tahun ke depan. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan prospek industri pusat data dalam beberapa tahun ke depan sangat menjanjikan. Menurutnya, pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan pemrosesan data besar di sektor e-commerce, layanan publik, hingga fintech.

    “Industri data center di Indonesia diprediksi tumbuh pesat dalam 3–5 tahun ke depan, didorong oleh adopsi AI dan kebutuhan pemrosesan data besar. Transformasi digital di sektor e-commerce, fintech, dan layanan publik meningkatkan permintaan infrastruktur digital,” ujarnya saat dihubungi Bisnis pada (2/7/2025). 

    Heru menyoroti laporan pasar data center Indonesia yang diperkirakan mencapai US$3,98 miliar atau setara Rp64,87 triliun pada 2028 dengan CAGR 14%. Kapasitas data center AI-ready diproyeksikan melonjak dari 200 MW saat ini menjadi 971,9 MW pada 2025 dan 2.110 MW pada 2030. 

    Menurutnya lonjakan tersebut turut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peta jalan Making Indonesia 4.0, serta penetrasi teknologi Internet of Things (IoT). Namun demikian, tantangan tetap membayangi, terutama dalam aspek keekonomian energi dan regulasi.

    “Tantangan terbesar keberlanjutan data center di Indonesia adalah keekonomian energi dan regulasi,” katanya. 

    Heru menyebut data center membutuhkan pasokan listrik besar, tetapi biaya energi tinggi dan ketergantungan pada gas impor menghambat daya saing. 

    “Regulasi seperti UU PDP dan KBLI 63112 menuntut kepatuhan ketat, termasuk residensi data dan izin lingkungan, yang sering kompleks,” ungkapnya.

    Heru juga menekankan pentingnya revisi regulasi yang relevan agar pertumbuhan industri ini tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan mendukung keberlanjutan sektor digital. Termasuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai keberadaan pusat data agar kembali pada semangat awal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yaitu mewajibkan pusat data untuk layanan di Indonesia beserta pusat pemulihan data (data recovery center)-nya ditempatkan di wilayah Indonesia untuk semua jenis layanan.

    Optimisme terhadap potensi pasar data center Indonesia juga terlihat dari langkah perusahaan infrastruktur digital global, EDGNEX Data Centers by DAMAC. Menurut masuknya investasi asing mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Namun, dia juga mengingatkan akan potensi ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan.

    “Namun, tanpa permintaan yang sepadan, ada risiko overcapacity. Kapasitas saat ini hanya 200 MW, jauh dari kebutuhan 2.000 MW. Proyeksi backlog 20–30% pada 2030 menunjukkan potensi ketimpangan jika ekspansi tidak diimbangi strategi pasar yang matang,” ucapnya. 

    Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara investor asing dengan pelaku lokal serta dukungan regulasi yang adaptif agar momentum pertumbuhan ini tidak hanya bersifat sementara, tapi juga berkelanjutan. Dalam pandangannya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat data regional, terutama dengan adanya hambatan pengembangan data center di negara-negara tetangga yang sebelumnya dominan di kawasan.

    EDGNEX Data Centers by DAMAC sebelumnya mengumumkan pembangunan pusat data generasi berikutnya dengan teknologi AI-ready di Jakarta, yang menjadi fasilitas kedua mereka di Indonesia. Investasi tersebut mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun, menjadikannya salah satu pengembangan pusat data AI terbesar di Asia Tenggara.

    Lokasi proyek telah memasuki tahap awal konstruksi setelah proses akuisisi lahan diselesaikan pada Maret lalu. Fase pertama ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026, dengan penggunaan rak AI berdensitas tinggi dan target Power Usage Effectiveness (PUE) sebesar 1,32—jauh di bawah standar global rata-rata, yang menandakan efisiensi energi tinggi.

    Hussain Sajwani, Pendiri DAMAC Group, menyatakan komitmen perusahaannya dalam menjembatani kesenjangan digital di pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia.

    “Kami bangga membangun salah satu pusat data paling canggih dan berkelanjutan di kawasan ini, yang dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

  • Data Center Google Konsumsi 30,8 Juta Megawatt Sepanjang 2024, Naik 4 Kali Lipat

    Data Center Google Konsumsi 30,8 Juta Megawatt Sepanjang 2024, Naik 4 Kali Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA — Google mengungkap bahwa data center mereka telah mengkonsumsi daya hingga 30,8 juta megawatt-jam listrik sepanjang 2024. 

    Melansir laman TechCrunch pada Rabu (2/7/2025) angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat apabila dibandingkan pada 2020 yang mencatat 14,4 juta megawatt jam.

    Sebelumnya, Google telah berkomitmen untuk menggunakan sumber energi bebas karbon dalam seluruh operasionalnya.  Namun demikian, pertumbuhan pesat data center mereka membuat komitmen ini semakin menantang untuk diwujudkan. 

    Hampir seluruh kebutuhan listrik Google berasal dari pusat data pada 2024, sekitar 95,8% dari total konsumsi listrik perusahaan digunakan untuk mengoperasikan fasilitas tersebut.

    Rasio konsumsi listrik antara data center dan kebutuhan operasional lainnya juga konsisten selama empat tahun terakhir. 

    Meski Google baru menyediakan data mulai 2020, jika rasio tersebut digunakan untuk menghitung ke belakang, maka diperkirakan pada 2014 pusat data Google hanya mengonsumsi sedikit lebih dari 4 juta megawatt-jam. 

    Dengan perhitungan tersebut, dalam satu dekade, konsumsi energi data center Google naik hampir tujuh kali lipat.

    Google sebenarnya telah mengoptimalkan efisiensi energi data center secara maksimal dan kerap dipuji sebagai perusahaan teknologi terdepan dalam hal ini. 

    Namun, ketika rasio power usage effectiveness (PUE) atau efektivitas penggunaan daya perusahaan mendekati angka ideal 1,0, peningkatan efisiensi menjadi lebih lambat. 

    Pada 2024, PUE Google tercatat sebesar 1,09 hanya membaik 0,01 poin dari tahun sebelumnya dan 0,02 dari satu dekade lalu.

    Menyadari kebutuhan energi yang terus meningkat, Google mulai berinvestasi besar-besaran dalam berbagai sumber energi bebas karbon, termasuk panas bumi (geothermal), dua jenis energi nuklir (fisi dan fusi), serta energi terbarukan lainnya.

    Energi panas bumi dinilai menjanjikan karena dapat menghasilkan listrik stabil tanpa tergantung cuaca. 

    Beberapa startup seperti Fervo Energy—yang didukung Google—berhasil mengembangkan teknologi pengeboran untuk memanfaatkan potensi ini secara lebih luas.

    Di sisi energi nuklir, Google baru saja mengumumkan investasi pada Commonwealth Fusion Systems dan akan membeli 200 megawatt listrik dari pembangkit Arc mereka yang ditargetkan mulai beroperasi awal 2030-an. 

    Sementara itu, untuk energi fisi, Google telah berkomitmen membeli 500 megawatt listrik dari Kairos Power, perusahaan pengembang reaktor modular kecil.

    Meski demikian, kedua proyek nuklir tersebut belum akan menghasilkan listrik dalam waktu dekat, paling tidak dalam lima tahun ke depan. Google juga gencar membeli kapasitas dari sumber terbarukan. 

    Pada Mei 2025, Google membeli kapasitas 600 megawatt dari pembangkit surya di South Carolina, dan pada Januari mengumumkan kerja sama untuk 700 megawatt pembangkit surya di Oklahoma. 

    Bersama Intersect Power dan TPG Rise Climate, Google tengah membangun beberapa gigawatt kapasitas pembangkit bebas karbon, dengan total nilai investasi mencapai US$20 miliar atau setara dengan sekitar Rp 324 triliun dengan kurs 16.202 per dolar AS. 

    Secara total, Google telah mengontrak energi terbarukan dalam jumlah yang setara dengan total konsumsi energinya. Namun, tantangannya adalah sumber-sumber tersebut tidak selalu tersedia pada waktu dan lokasi yang dibutuhkan.

    “Kami sejak awal menyatakan bahwa pencapaian 100% pemadanan energi secara tahunan bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir kami adalah mencapai penggunaan energi bebas karbon 24/7 di seluruh lokasi operasi kami, sepanjang waktu,” kata Michael Terrell, Kepala Divisi Energi Terbarukan Google

    Secara global, baru sekitar 66% konsumsi data center Google yang dipadankan secara real-time dengan listrik bebas karbon. Angka ini juga bervariasi antarwilayah di Amerika Latin, angkanya sudah mencapai 92%, namun di kawasan Timur Tengah dan Afrika, baru menyentuh 5%.

    Menurut Terrell, hambatan-hambatan inilah yang mendorong Google untuk berinvestasi pada sumber energi stabil seperti fisi dan fusi. 

    “Untuk bisa mencapai target kami, teknologi-teknologi ini sangat dibutuhkan,” katanya.

  • Sektor Data Center Indonesia Makin Menarik Usai DAMAC Masuk

    Sektor Data Center Indonesia Makin Menarik Usai DAMAC Masuk

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai investasi raksasa properti asal Dubai, Damac, beberapa waktu lalu menandakan Indonesia masih menarik bagi investor global. 

    Diketahui Damac sebelumnya mengumumkan pembangunan data center siap AI di Indonesia. Total nilai yang disiapkan mencapai Rp37 triliun. 

    Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan kehadiran pemain asing seperti DAMAC, menunjukkan bahwa iklim investasi di sektor infrastruktur digital Indonesia mulai dilirik dunia internasional.

    Menurutnya kompetisi pasar akan sedikit banyak berdampak pada segmentasi yang sama, namun karena pasar masih luas maka industri ini masih berkembang untuk jadi enabler dalam transformasi digital Indonesia.

    Dia juga menilai bahwa langkah perusahaan global untuk menanamkan investasi di sektor ini memberi sinyal positif bagi perkembangan industri ke depan.

    “Kehadiran DAMAC dan sejumlah pemain asing lainnya menandakan iklim investasi infrastruktur digital Indonesia sudah mulai kompetitif dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Rabu (2/7/2025).

    Namun demikian, dia mengingatkan bahwa data center tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan infrastruktur dasar yang kuat dan ekosistem pendukung.

    “Sinyal progress-nya ada, namun data center tidak dapat berdiri sendiri. Supply listrik selalu harus bagus sehingga tetap memerlukan pemikiran menggunakan energi terbarukan. Kedua, harus didukung oleh ekosistemnya, ketiga, regulasi yang berkaitan harus mendukung industri,” paparnya.

    Zulfadly juga menjelaskan mengenai tiga komponen penting di sektor data center yaitu mengatakan  ketiga komponen tersebut antara lain lahan, supply listrik, dan permintaan (demand). 

    “Selama ketiga komponen itu masih available di Indonesia maka demand terhadap data center masih progress,” kata Zulfadly saat dihubungi Bisnis pada Rabu (2/7/2025). 

    Berdasarkan laporan terbaru dari Structure Research dan Cushman & Wakefield, jumlah data center di Indonesia pada 2024 tercatat sebanyak 430 fasilitas. 

    Angka ini masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia (532) dan Singapura (717), meskipun Indonesia memiliki potensi pasar dan jumlah populasi yang jauh lebih besar.

    Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (IDPRO), Hendra Kusuma sebelumnya mengatakan lambatnya pertumbuhan data center di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor struktural, mulai dari regulasi, pasokan listrik, hingga kesiapan ekosistem.

    Menurutnya, proses perizinan yang kompleks menjadi salah satu hambatan utama investasi. 

    “Proses perizinan ini di beberapa wilayah kita ini masih tergolong kompleks dan memakan waktu. Jadi terutama untuk data center yang hyperscale ya, yang skalanya besar,” ungkap Hendra.

    Tantangan lainnya adalah terkait kebutuhan energi. “Data center itu power hungry, jadi dia membutuhkan energi, pasokan listrik yang luar biasa besar,” kata Hendra.

    Dia mencontohkan Malaysia yang mampu memberikan insentif listrik hingga 8 sen dolar per kWh, menjadikan negara tersebut lebih atraktif bagi investor. Selain itu, Malaysia juga memiliki proses perizinan yang lebih ramah serta lahan yang luas untuk pembangunan fasilitas skala besar.

    Malaysia bahkan diprediksi akan menjadi pasar data center terbesar kedua di dunia dalam lima tahun ke depan, menggeser posisi Singapura. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang masih dalam tahap membangun permintaan, baik domestik maupun internasional.

    “Kalau kita terapkan digital sovereignty atau kedaulatan digital, harusnya makin banyak data center ini akan pindah ke Indonesia,” jelas Hendra.

    Dia menyebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang maksimal, Indonesia memerlukan sekitar 3 gigawatt daya listrik hanya untuk kebutuhan data center. Artinya, dibutuhkan pembangunan sekitar 100 data center baru dalam seratus tahun ke depan.

  • Aplikasi Doppl dari Google Labs Mencoba Fashion Secara Virtual

    Aplikasi Doppl dari Google Labs Mencoba Fashion Secara Virtual

    Bisnis.com, JAKARTA – Google kembali memunculkan inovasi baru yang cocok untuk menciptakan tren terbaru. Melalui Google Labs, Doppl menjadi aplikasi terbaru yang dapat memenuhi gaya kebutuhan fashion seluruh masyarakat dunia.

    Doppl merupakan aplikasi buatan Google Labs yang dikemas khusus dengan konsep eksperimental AI. Konsep ini akan membawa Anda memahami penggunaan dan manfaat teknologi AI, dalam perkembangan dunia fashion.

    Aplikasi Doppl memudahkan Anda untuk bergaya dan menentukan konsep berpakaian sesuai dengan kebutuhan pribadi secara virtual. Tak hanya itu, aplikasi ini juga membuat Anda lebih mudah dalam menemukan referensi fashion.

    Dilansir dari Google Labs, Doppl dibuat dengan tujuan membuat penjelajahan gaya yang lebih mudah, menyenangkan, dan dapat diakses secara instan. Selain itu, sistem video AI yang terdapat di dalam aplikasi tersebut membantu pengguna untuk bergerak, mencoba pakaian, dan mengevaluasi detail kecocokan model pakaian yang dipilih. 

    Cara menggunakan aplikasi Doppl:

    1. Pastikan Anda berusia di atas 18 tahun, berdomisili di AS, dan masuk ke akun Google.

    2. Setelahnya, unggah foto seluruh tubuh untuk mencoba penampilan baru. Anda dapat melihat rekomendasi yang disediakan untuk memilih foto yang luar biasa.

    3. Jika Anda tidak memiliki foto yang siap pakai, cobalah salah satu Model AI yang telah dibuat sebelumnya untuk memulai.

    4. Selanjutnya, pilih pakaian awal yang ingin dicoba. Setelah muncul tampilan pertama, Anda dapat mengunggah foto dan tangkapan layar pakaian yang ingin dicoba. 

    5. Setelah Anda mendapatkan tampilan yang Anda sukai, silahkan ketuk tombol animasi untuk melihat tampilan bergerak dengan video pendek.

    6. Unduh atau bagikan penampilan Anda menggunakan tombol bagikan.

    Saat ini, Doppl tersedia bagi pengguna ios dan android. Berdasarkan informasi yang tertera, aplikasi ini hanya baru bisa digunakan oleh masyarakat di Amerika Serikat. Hal ini sungguh disayangkan, karena masyarakat di negara lain belum bisa menikmati konsep AI secara langsung yang tersedia pada Doppl. 

    Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Doppl, yaitu berupa:

    1. Kategori

    Saat ini, Doppl hanya menyediakan kategori pakaian yang dapat dicoba berupa atasan, bawahan, dan gaun. Saat ini, Doppl terus berupaya untuk memperluas ke kategori lainnya.

    2. Tidak didukung

    Jenis fashion yang tidak didukung oleh Doppl adalah sepatu, pakaian dalam, baju renang, dan aksesoris. Selain itu, kostum tradisional, keagamaan, dan budaya juga belum tersedia di Doppl. AI Generatif tidak mendukung jenis pakaian yang tipis dan melanggar kebijakan yang telah ditentukan.  

    3. Barang yang Disarankan

    Doppl dapat membantu Anda dalam memberikan saran pada bagian-bagian pakaian, yang sekiranya membutuhkan elemen tambahan. Jika Anda hanya memberikan satu jenis pakaian, maka aplikasi ini akan membantu mencari dan menyediakan elemen tambahan yang diperlukan, sehingga referensi fashion yang diinginkan dapat ditemukan secara tepat. 

    4. Pakaian default

    Pakaian default dimaknai sebagai barang atau referensi outfit yang dicari tidak dapat ditemukan. Hal ini karena jenis pakaian tersebut tidak didukung oleh Doppl, sehingga hanya menampilkan tampilan pakaian berbentuk kaos dan celana hitam dasar. 

    Hadirnya aplikasi ini, menjadi salah bentuk kemajuan teknologi AI yang dibuat selaras dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Fashion akan terus berkembang dan melahirkan gaya-gaya berpakaian terbaru, sehingga membutuhkan fitur aplikasi yang mendukung.

    Anda dapat memanfaatkan Doppl sebagai aplikasi yang tepat dalam mengeksplor gaya berpakaian, untuk meningkatkan rasa kepercayaan dan menemukan jati diri seutuhnya. (Maharani Dwi Puspita Sari)

  • Bisnis Data Center di Indonesia Diprediksi Prospektif 3-5 Tahun ke Depan, Ini Alasannya

    Bisnis Data Center di Indonesia Diprediksi Prospektif 3-5 Tahun ke Depan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi mengungkap industri pusat data (data center) di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan signifikan dalam tiga hingga lima tahun ke depan. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan prospek industri pusat data dalam beberapa tahun ke depan sangat menjanjikan. Menurutnya, pertumbuhan ini tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan pemrosesan data besar di sektor e-commerce, layanan publik, hingga fintech.

    “Industri data center di Indonesia diprediksi tumbuh pesat dalam 3–5 tahun ke depan, didorong oleh adopsi kecerdasan buatan [AI] dan kebutuhan pemrosesan data besar. Transformasi digital di sektor e-commerce, fintech, dan layanan publik meningkatkan permintaan infrastruktur digital,” katanya kepada Bisnis pada (2/7/2025). 

    Heru menyoroti laporan pasar data center Indonesia yang diperkirakan mencapai US$3,98 miliar atau setara Rp64,87 triliun pada 2028 dengan CAGR 14%. Kapasitas data center AI-ready diproyeksikan melonjak dari 200 MW saat ini menjadi 971,9 MW pada 2025 dan 2.110 MW pada 2030. 

    Menurutnya lonjakan tersebut turut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peta jalan Making Indonesia 4.0, serta penetrasi teknologi Internet of Things (IoT). Namun demikian, tantangan tetap membayangi, terutama dalam aspek keekonomian energi dan regulasi.

    “Tantangan terbesar keberlanjutan data center di Indonesia adalah keekonomian energi dan regulasi,” katanya. 

    Heru menyebut data center membutuhkan pasokan listrik besar, tetapi biaya energi tinggi dan ketergantungan pada gas impor menghambat daya saing. 

    “Regulasi seperti UU PDP dan KBLI 63112 menuntut kepatuhan ketat, termasuk residensi data dan izin lingkungan, yang sering kompleks,” ungkapnya.

    Heru juga menekankan pentingnya revisi regulasi yang relevan agar pertumbuhan industri ini tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan mendukung keberlanjutan sektor digital. Termasuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai keberadaan pusat data agar kembali pada semangat awal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yaitu mewajibkan pusat data untuk layanan di Indonesia beserta pusat pemulihan data (data recovery center)-nya ditempatkan di wilayah Indonesia untuk semua jenis layanan.

    Optimisme terhadap potensi pasar data center Indonesia juga terlihat dari langkah perusahaan infrastruktur digital global, EDGNEX Data Centers by DAMAC. Menurut masuknya investasi asing mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Namun, dia juga mengingatkan akan potensi ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan.

    “Namun, tanpa permintaan yang sepadan, ada risiko overcapacity. Kapasitas saat ini hanya 200 MW, jauh dari kebutuhan 2.000 MW. Proyeksi backlog 20–30% pada 2030 menunjukkan potensi ketimpangan jika ekspansi tidak diimbangi strategi pasar yang matang,” katanya.

    Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara investor asing dengan pelaku lokal serta dukungan regulasi yang adaptif agar momentum pertumbuhan ini tidak hanya bersifat sementara, tapi juga berkelanjutan. Dalam pandangannya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat data regional, terutama dengan adanya hambatan pengembangan data center di negara-negara tetangga yang sebelumnya dominan di kawasan.

    EDGNEX Data Centers by DAMAC sebelumnya mengumumkan pembangunan pusat data generasi berikutnya dengan teknologi AI-ready di Jakarta, yang menjadi fasilitas kedua mereka di Indonesia. Investasi tersebut mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37 triliun, menjadikannya salah satu pengembangan pusat data AI terbesar di Asia Tenggara.

    Lokasi proyek telah memasuki tahap awal konstruksi setelah proses akuisisi lahan diselesaikan pada Maret lalu. Fase pertama ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026, dengan penggunaan rak AI berdensitas tinggi dan target Power Usage Effectiveness (PUE) sebesar 1,32—jauh di bawah standar global rata-rata, yang menandakan efisiensi energi tinggi.

    Hussain Sajwani, pendiri DAMAC Group, menyatakan komitmen perusahaannya dalam menjembatani kesenjangan digital di pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia.

    “Kami bangga membangun salah satu pusat data paling canggih dan berkelanjutan di kawasan ini, yang dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

  • Grab Pastikan Biaya Komisi Platfrom Tak Lebih dari 20%

    Grab Pastikan Biaya Komisi Platfrom Tak Lebih dari 20%

    Bisnis.com, JAKARTA — Grab Indonesia memastikan pihaknya tidak pernah mengenakan komisi lebih dari 20% pada platformnya kepada mitra pengemudi atau ojek online (ojol). 

    Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

    Dia bilang Grab membutuhkan struktur komisi seperti saat ini untuk mempertahankan kualitas layanan, keamanan, dan dukungan yang menjadi ‘jiwa’ platform sejak awal. 

    “Komisi ini bukan angka semata, tetapi cerminan dari investasi berkelanjutan kami dalam teknologi, perlindungan mitra, pelatihan, dan layanan pelanggan yang andal,” kata Tirza saa dihubungi Bisnis pada Selasa (2/7/2025).

    Tirza menambahkan pihaknya menyayangkan adanya kesalahpahaman dalam perhitungan biaya komisi yang terjadi saat ini. Dia pun memastikan bahwa terkait pembagian 20% biaya komisi hanya berlaku atas tarif dasar, bukan total keseluruhan biaya yang dibayarkan konsumen yang mana mencakup biaya jasa aplikasi (platform fee) dan biaya tambahan lainnya seperti biaya emisi karbon.

    Adapun, biaya komisi dimanfaatkan untuk berbagai inisiatif yang mendukung mitra pengemudi dalam menjalankan pekerjaannya. Beberapa inisiatif di antaranya pengembangan dan pemeliharaan platform. Hal tersebut mencakup biaya operasional aplikasi, termasuk server, fitur keamanan, serta inovasi teknologi agar mitra dapat bekerja dengan lebih efisien dan nyaman. 

    Kemudian dukungan operasional, termasuk layanan pengaduan GrabSupport 24/7, tim cepat tanggap kecelakaan 24/7, pusat edukasi GrabAcademy, Grab Driver Center, Grab Excellence Center, biaya transaksi non-tunai. 

    Tirza menambahkan inisiatif lainya adalah program strategis untuk pengembangan kapasitas mitra pengemudi. Program tersebut seperti GrabBenefits, program beasiswa GrabScholar, apresiasi dana abadi, insentif & bonus, program kelas terus udaha dan lain-lain,” kata Tirza. 

    Tirza mengungkapka asuransi kecelakaan juga diberikan untuk melindungi mitra pengemudi. 

    “Jika struktur komisi ini dipaksa turun secara signifikan, maka Grab tidak lagi dapat menjadi aplikasi yang dikenal dan disayangi masyarakat baik oleh penumpang yang mengandalkan layanan yang aman dan nyaman, maupun oleh mitra pengemudi yang selama ini menerima dukungan, insentif, dan perlindungan menyeluruh,” kata Tirza. 

    Dia menyebut dampaknya bukan hanya pada kualitas layanan, tetapi juga pada keberlangsungan ekosistem yang melibatkan jutaan orang di dalamnya.

    Lebih lanjut, Tirza mengatakan Grab percaya menjaga keseimbangan antara pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan bagi konsumen, dan keberlanjutan operasional platform adalah kunci untuk mendukung keberlangsungan ekosistem industri transportasi daring di tanah air. 

    “Kami senantiasa terbuka untuk terus berdialog dan meninjau kebijakan dengan instansi pemerintah terkait agar tercipta keberlanjutan ekosistem transportasi daring yang tetap relevan dan bermanfaat bagi Mitra dan masyarakat Indonesia,” tutupnya. 

    Di tengah rencana kenaikan tarif ojol, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia memilih menolak. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, mengatakan rencana tersebut belum melalui proses kajian yang melibatkan pengemudi secara langsung.

    “Garda tidak setuju adanya kenaikan tarif 8%–15% karena hingga saat ini tidak ada komunikasi dan kajian komprehensif mengenai kenaikan tarif,” kata Igun saat dihubungi Bisnis, Selasa (1/7/2025).

    Pihaknya justru menyoroti permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan adalah besarnya potongan biaya aplikasi yang dinilai tidak adil dan merugikan mitra pengemudi. Dia menyebut aplikator telah melampaui batas maksimal potongan yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Sudah saatnya perusahaan aplikasi harus menerima biaya potongan aplikasi cukup 10% saja. Hal ini harus menjadi atensi khusus dari pemerintah dan negara, mohon agar pemerintah pro rakyat, jangan pro kepada pengusaha atas nama kestabilan dan keadilan,” katanya.

    Garda mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, termasuk pembentukan UU atau Perppu Transportasi Online, pembatasan potongan aplikasi maksimal 10%, diskresi tarif layanan barang dan makanan, audit investigatif atas pelanggaran potongan, serta penghapusan skema kerja yang dianggap eksploitatif. Jika tidak direspons, Garda mengancam akan melakukan aksi serentak mematikan aplikasi oleh 500.000 pengemudi pada 21 Juli 2025.

    Senada, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan memberikan dampak signifikan jika potongan platform masih tinggi. Ketua SPAI, Lily Pujiati, menegaskan bahwa potongan saat ini bahkan melebihi batas maksimal 20% yang telah diatur pemerintah.

    “Potongan platform saat ini tidak mengikuti aturan maksimal 20% yang telah ditentukan pemerintah untuk layanan angkutan penumpang roda dua,” ujar Lily dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

    Dia menyoroti ketimpangan dalam layanan pengantaran makanan dan barang, di mana pengemudi hanya menerima Rp5.200 dari biaya Rp18.000 yang dibayarkan pelanggan, belum termasuk beban operasional lainnya.

    SPAI juga mendesak penghapusan potongan platform atau setidaknya penurunan hingga 10%, serta pemberlakuan sistem upah berbasis UMP. Selain itu, mereka mendorong agar istilah “kemitraan” diubah menjadi “pekerja platform”, sebagaimana hasil forum International Labour Conference (ILC) ke-113 di Jenewa.

  • Update Harga Samsung Juli 2025, Galaxy Z Flip 6 hingga S25 Kompak Turun!

    Update Harga Samsung Juli 2025, Galaxy Z Flip 6 hingga S25 Kompak Turun!

    Bisnis.com, JAKARTA — Samsung, produsen smartphone asal Korea Selatan, kembali menurunkan harga untuk sebagian besar produk smartphone-nya pada Juli 2025. Mulai dari seri Galaxy Z hingga Galaxy A, sebagian besarnya turun harga, bahkan ada yang sampai turun sebesar Rp2 juta.

    Salah satunya yang turun harga Rp2 juta adalah varian Galaxy S25 Edge. Handphone flagship ini awalnya dibanderol Rp19,5 juta, kini menjadi Rp17,5 juta.

    Di bawah ini adalah rincian harga handphone Samsung per Juli 2025, dilansir laman resmi Samsung Indonesia:

    1.Seri Galaxy Z:

    -Galaxy Z Flip6 dari Rp 19.499.000 jadi Rp18.499.000
    -Galaxy Z Fold6 dari Rp28.499.000 jadi Rp26.499.000

    2.Seri Galaxy S:

    -Galaxy S25:
    256 GB dari Rp14.999.000 jadi 14.499.000
    512 GB dari Rp16.999.000 jadi Rp16.499.000

    -Galaxy S25 Edge:
    256 GB dari Rp19.499.000 jadi 17.499.000
    512 GB dari Rp21.499.000 jadi Rp19.499.000

    -Galaxy S25 Ultra:
    256 GB dari Rp22.999.000 jadi 21.499.000
    512 GB dari Rp24.999.000 jadi Rp23.499.000
    1 TB dari Rp28.999.000 jadi 27.499.000

    3.Galaxy S24:

    256 GB dari Rp10.999.000 jadi 9.999.000

    -Galaxy S24+:
    512 GB dari Rp17.999.000

    -Galaxy S24 Ultra:
    256 GB dari Rp16.999.000 jadi 17.999.000

    -Galaxy S24 FE:
    128 GB dari Rp8.999.000 jadi Rp7.999.000
    256 GB dari Rp9.999.000 jadi 8.999.000
    512 GB dari Rp10.999.000 jadi Rp9.999.000

    4.Seri Galaxy A:

    -Galaxy A26 5G:
    RAM 8 GB Rp4.399.000 jadi Rp3.999.000

    -Galaxy A36 5G:
    RAM 8 GB dari Rp5.699.000 jadi Rp5.199.000
    RAM 12GB dari Rp6.199.000 jadi Rp5.699.000

    -Galaxy A56 5G:
    RAM 8 GB dari Rp6.699.000 jadi Rp6.199.000
    RAM 12GB dari Rp7.199.000 jadi Rp6.699.000

    -Galaxy A06 5G Rp2.399.000

    -Galaxy A16 5G:
    RAM 8 GB dari Rp3.199.000 jadi Rp2.999.000

    -Galaxy A16:
    RAM 8 GB Rp3.199.000

    -Galaxy A06 Rp1.899.000
    (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • 6 Juta Akun Pelanggan Maskapai Qantas Australia Diretas, Pihak Ketiga Lalai

    6 Juta Akun Pelanggan Maskapai Qantas Australia Diretas, Pihak Ketiga Lalai

    Bisnis.com, JAKARTA— Maskapai penerbangan nasional Australia, Qantas, mengungkapkan sekitar 6 juta akun pelanggan telah diretas. 

    Melansir laman Reuters pada Rabu (2/7/2025) Qantas menyebut pelaku peretasan menargetkan pusat layanan pelanggan dan berhasil membobol platform pihak ketiga yang digunakan untuk layanan pelanggan. 

    “Data yang berhasil diakses meliputi nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan nomor anggota frequent flyer milik para pelanggan,” tulis Qantas dalam pernyataan resmi. 

    Meski tidak mengungkap secara rinci lokasi pusat layanan atau asal pelanggan yang terdampak, Qantas mengatakan insiden ini terdeteksi setelah adanya aktivitas mencurigakan di sistem mereka. 

    Perusahaan mengklaim telah mengambil langkah-langkah untuk membatasi dampak insiden tersebut dan sedang melakukan investigasi lebih lanjut.

    “Kami masih menyelidiki seberapa besar data yang benar-benar dicuri, namun kami memperkirakan jumlahnya akan signifikan,” ungkap Qantas. 

    Qantas juga memastikan insiden tersebut tidak memengaruhi operasional maupun keselamatan penerbangan. Insiden ini terjadi di tengah peringatan dari Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) terkait serangan siber yang menargetkan sejumlah maskapai. 

    Sebelumnya, Hawaiian Airlines dan WestJet dari Kanada juga melaporkan pelanggaran data serupa. Meski Qantas tidak menyebut kelompok pelaku, perusahaan keamanan siber Arctic Wolf menyebut tren serangan ini dilakukan secara terkoordinasi dan berskala besar. 

    Direktur Keamanan Siber Arctic Wolf untuk Australia, Mark Thomas mengatakan pelaku kemungkinan menggunakan metode yang mirip dengan peretasan sebelumnya, termasuk dengan menargetkan kredensial staf teknis perusahaan.

    Insiden ini memengaruhi kepercayaan investor, di mana saham Qantas turun 3,3% pada pertengahan sesi perdagangan hari ini, sementara indeks pasar secara umum cenderung datar.

    Kebocoran data tersebut menambah deretan masalah yang membayangi Qantas, di tengah upaya perusahaan untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat merosot akibat berbagai skandal dalam beberapa tahun terakhir.

    Sebelumnya, maskapai ini menuai kecaman setelah terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara ilegal terhadap ribuan pekerja darat selama masa penutupan perbatasan akibat pandemi Covid-19, meskipun saat itu Qantas masih menerima dana stimulus dari pemerintah.

    Selain itu, Qantas juga mengakui telah menjual tiket untuk penerbangan yang sebetulnya sudah dibatalkan, yang semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap maskapai tersebut.

  • Shopee Kenakan Biaya Rp1.250 per Transaksi kepada Pedagang, Berlaku Mulai 20 Juli

    Shopee Kenakan Biaya Rp1.250 per Transaksi kepada Pedagang, Berlaku Mulai 20 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform e-commerce Shopee bakal memberlakukan biaya tambahan bagi penjual berupa Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan pada bulan ini. Peraturan tersebut berlaku mulai 20 Juli 2025. 

    Shopee menyebut biaya ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis penjual dengan menghadirkan promosi yang lebih menarik.

    “Untuk terus menghadirkan beragam promosi yang lebih menarik guna mendukung pertumbuhan bisnis Penjual, Shopee akan memberlakukan Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan mulai 20 Juli 2025,” demikian pernyataan resmi Shopee dalam pengumuman kepada para penjual dikutip pada Rabu (2/7/2025). 

    Shopee memberikan keringanan untuk penjual baru, di mana biaya proses pesanan tidak akan dikenakan untuk 50 pesanan pertama sejak bergabung di Shopee sebagai Penjual Non-Star. Namun setelah melewati 50 transaksi, biaya ini akan diberlakukan untuk setiap pesanan yang selesai, tanpa memandang jumlah produk di dalam satu pesanan.

    Shopee juga menjelaskan cara penghitungan biaya ini. Meskipun dikenakan per pesanan, tapi estimasi biaya per produk bisa lebih rendah bila dalam satu transaksi terdapat banyak produk. Berikut rumus yang digunakan: 

    Biaya Proses Pesanan per produk = Biaya Proses Pesanan / Jumlah Kuantitas Produk pada Pesanan

    Misalnya, jika pembeli melakukan checkout dengan total 5 produk dalam satu transaksi:

    • Produk A (1 pc)

    • Produk B (2 pcs)

    • Produk C (2 pcs)

    Jumlah total = 5 produk.

    Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

    Biaya Proses Pesanan per produk = Rp1.250 / 5 = Rp250

    Dalam pengumumannya, Shopee juga menekankan bahwa biaya ini belum termasuk komponen biaya lainnya. 

    “Total Biaya Proses Pesanan yang dikenakan ke Penjual belum termasuk Biaya Administrasi, Biaya Pembayaran, Biaya Layanan, dan biaya lainnya yang diikuti Penjual [jika ada],” tulis Shopee 

    Biaya ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan hanya berlaku untuk produk yang tidak dikembalikan. “

    Menutup pengumumannya, Shopee menyatakan kebijakan ini masih bisa berubah sewaktu-waktu. 

    “Shopee berhak sewaktu-waktu mengubah, menambah, atau memodifikasi Syarat & Ketentuan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” tutup Shopee.

  • Trump vs Elon Musk Memanas, Subsidi untuk Tesla hingga SpaceX Terancam Dicabut

    Trump vs Elon Musk Memanas, Subsidi untuk Tesla hingga SpaceX Terancam Dicabut

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut subsidi senilai miliaran dolar AS yang diterima perusahaan-perusahaan milik Elon Musk seperti Tesla hingga SpaceX dari pemerintah federal. 

    Lewat platform Truth Social, Trump menyindir bahwa Musk mungkin telah menerima lebih banyak subsidi daripada siapa pun dalam sejarah. Tanpa peluncuran roket, satelit, atau produksi mobil listrik, AS bisa menghemat sangat banyak.

    Ancaman tersebut kembali ditekankan Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

    “Dia kesal karena kehilangan mandat kendaraan listriknya. Dia marah soal banyak hal, tapi dia bisa kehilangan jauh lebih banyak dari itu,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih dikutip dari Reuters, Rabu (2/7/2025).

    Menanggapi ancaman tersebut, Musk menulis di platform media sosial X bahwa dia siap menerima pemotongan subsidi akibat pengesahan RUU tersebut. Dia juga menambahkan dirinya bisa saja membalas lebih keras terhadap Trump, tetapi untuk sementara memilih menahan diri.

    “Saya secara harfiah mengatakan, potong semuanya. Sekarang,”  kata Musk.

    Langkah ini menandai eskalasi terbaru dalam perseteruan antara Trump dan orang terkaya di dunia tersebut, yang dulunya merupakan sekutu politik. Ketegangan memuncak pada Senin (30/6/2025) waktu setempat, ketika Musk kembali melontarkan kritik terhadap RUU pemangkasan pajak dan pengeluaran versi Trump. 

    RUU tersebut berpotensi menghapus subsidi untuk pembelian kendaraan listrik yang selama ini menjadi insentif utama bagi Tesla, produsen kendaraan listrik terbesar di AS. RUU itu disahkan oleh Senat dengan selisih suara tipis pada Selasa siang waktu setempat.

    Meski Musk kerap menyuarakan bahwa subsidi pemerintah seharusnya dihapus, Tesla selama ini telah menikmati miliaran dolar dalam bentuk kredit pajak dan keuntungan kebijakan lainnya terkait bisnis energi bersih dan transportasi ramah lingkungan. 

    Pemerintahan Trump memiliki kewenangan atas sejumlah program tersebut, termasuk insentif pajak sebesar US$7.500 bagi konsumen yang membeli atau menyewa kendaraan listrik.

    Musk bahkan mengancam akan membentuk partai politik baru dan mendanai kampanye untuk menggulingkan anggota parlemen yang mendukung RUU tersebut. Hal ini dianggap kontradiktif dengan kampanyenya sendiri yang menekankan pembatasan pengeluaran pemerintah. 

    Sejumlah anggota Partai Republik mengkhawatirkan bahwa konflik terbuka antara Musk dan Trump dapat mengganggu peluang partai untuk mempertahankan mayoritas dalam pemilu sela 2026.

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menanggapi kritik Musk dengan mengatakan bahwa dirinya akan mengelola anggaran negara dengan baik. 

    “Urusan keuangan negara biar saya yang tangani,” ujarnya.

    Musk sebelumnya memimpin pembentukan Department of Government Efficiency (DOGE), sebuah inisiatif untuk memotong belanja pemerintah. Namun, dia mundur dari peran aktifnya sejak akhir Mei lalu. 

    “DOGE adalah monster yang mungkin harus kembali dan memangsa Elon,” ujar Trump.