Category: Bisnis.com Tekno

  • Laba Samsung Diprediksi Turun 39% Akibat Masalah Pasokan Chip

    Laba Samsung Diprediksi Turun 39% Akibat Masalah Pasokan Chip

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi asal Korea Selatan, Samsung Electronics, diprediksi mengalami penurunan laba operasi sebesar 39% pada kuartal II/2025 akibat masalah pasokan chip.

    Mereka diproyeksikan melaporkan laba operasi April-Juni sebesar US$4,62 miliar atau sekitar Rp75,09 triliun (kurs: Rp16.000), yang menjadikannya sebagai pendapatan terendah dalam enam kuartal terakhir.

    Para analis juga melaporkan bahwa upaya Samsung mendapatkan sertifikasi Nvidia untuk chip HBM versi terbarunya berlangsung lambat.

    “Pendapatan HBM kemungkinan tetap datar pada kuartal kedua, karena pembatasan penjualan di China masih berlaku dan Samsung belum mulai memasok chip HBM3E ke Nvidia.” Kata analis senior di NH Investment di NH Investment & Securities dilansir Reuters.

    Di sisi lain, perusahaan pesaing Samsung seperti SK Hynix dan Micron, tengah mengalami perkembangan pesat setelah mendapatkan permintaan yang besar untuk chip memori yang dibutuhkan untuk AI.

    Keuntungan Samsung telah berkurang disebabkan juga oleh ketergantungan mereka pada pasar Tiongkok, dan Amerika Serikat (AS) membatasi penjualan chip canggih ke negara tersebut.

    Banyak bisnis utama Samsung, termasuk chip, smartphone, dan peralatan rumah tangga terus menghadapi ketidakpastian bisnis akibat kebijakan perdagangan AS termasuk usulan Presiden Donald Trump untuk tarif 25% pada smartphone buatan non-AS, serta batas waktu 9 Juli untuk tarif timbal balik terhadap banyak mitra dagangnya.

    AS pun juga mempertimbangkan untuk melakukan pencabutan otorisasi yang diberikan kepada produsen chip global termasuk Samsung.

    Pembatasan perdagangan oleh AS ini berpotensi pula menimbulkan risiko bagi perusahaan global lain yang tengah menghadapi tantangan serupa.

    Meski begitu, dikutip dari Finimize, Samsung tetap memasok chip, dengan mengalihkan target perusahaannya ke AMD, dan juga tetap bersaing kuat dalam aspek penjualan smartphone.

    Saham Samsung pun sebenarnya naik pada tahun ini sekitar 19%, tetapi masih tertinggal dari kenaikan indeks KOSPI sebesar 27,3%. 

    Potensi pencabutan izin teknologi oleh AS akan semakin mengganggu operasi Samsung di China, maka dari itu, industri teknologi perlu menavigasi ketegangan geopolitik ini dengan bijak demi mencapai pertumbuhan berkelanjutan di masa depan yang didukung AI. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • PDN Cikarang Masih dalam Pengujian BSSN hingga Juli 2025

    PDN Cikarang Masih dalam Pengujian BSSN hingga Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat, masih dalam penilaian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan proses serah terima proyek secara profesional telah selesai dilakukan. Namun, operasionalisasi layanan masih menunggu hasil pengujian keamanan dari BSSN. 

    “Pada prinsipnya secara profesional handover PDN sudah dilakukan, jadi sekarang sudah siap,” kata Meutya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut proses pelayanan publik melalui PDN Cikarang masih memerlukan tahap uji keamanan yang komprehensif untuk menjamin perlindungan data secara menyeluruh.

    “Namun demikian, untuk melakukan pelayanan tentu harus ada security test yang kami lakukan bersama dengan BSSN. Jadi kami masih dalam tahap penyiapan pembuatan security dan keamanannya. Keamanannya benar-benar sampai aman,” ujarnya.

    Meutya tidak menyebutkan secara pasti kapan PDN akan mulai beroperasi, meski sebelumnya Kementerian telah menyampaikan bahwa uji coba dijadwalkan berlangsung pada Juni 2025.

    Pada awal Juni, Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto mengatakan penundaan operasional PDN Cikarang terjadi karena adanya sejumlah temuan dalam proses assessment keamanan oleh BSSN yang masih perlu ditindaklanjuti. 

    “Intinya kami memastikan bahwa PDN Cikarang itu akan beroperasi dalam kondisi yang memang benar-benar sudah siap,” kata Arief dalam acara Ngopi Bareng bersama media di Kantor Komdigi, padw Kamis (5/6/2025).

    Dia menambahkan aspek keamanan menjadi perhatian utama Komdigi, mengingat fungsi PDN sebagai tulang punggung sistem digital nasional. Karena itu, proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh, dari mulai pengadaan, pengujian mesin, hingga pengecekan sistem secara fisik dan administratif.

    Arief memastikan peluncuran akan dilakukan dalam kondisi matang, baik dari sisi teknis maupun tata kelola. Saat ditanya mengenai kepastian jadwal baru, Arief menjawab, “Nanti kami pastikan kembali, kami tanyakan.”

    Komdigi juga memastikan bahwa mesin-mesin yang akan digunakan di PDN Cikarang telah sesuai spesifikasi teknis sebelum diimpor ke Indonesia.

    “Bagaimana SOP-SOP yang ditanggung ya, antara untuk menjalankan proses data center ya, itu kami sudah mengindikasi yang selalu dan sepertinya teman-teman di manajemen juga sudah mulai bangun pertama kita SOP,” pungkas Arief.

  • Fenomena Bulan Purnama Buck Moon akan Muncul pada 10 Juli

    Fenomena Bulan Purnama Buck Moon akan Muncul pada 10 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada Kamis, 10 Juli 2025 akan muncul fenomena bulan purnama pertama musim panas astronomis di Belahan Bumi Utara yang dikenal sebagai Buck Moon.

    Ini akan menjadi salah satu bulan purnama dengan posisi terendah tahun ini.

    Meskipun bulan secara resmi mencapai fase penuhnya pada pukul 4:38 p.m. EDT pada tanggal 10 Juni, momen itu terjadi saat bulan masih berada di bawah cakrawala bagi para pengamat di Amerika Utara.

    Waktu terbaik untuk melihat Buck Moon penuh adalah saat bulan terbit, saat senja, pada Kamis malam, saat bulan akan muncul di cakrawala timur sebagai bola oranye. 

    Buck Moon akan berada di Sagitarius, salah satu konstelasi musim panas paling terkenal di Belahan Bumi Utara. Namun, konstelasi zodiak ini tidak memiliki bintang terang, jadi jangan berharap untuk melihatnya di dekat bulan purnama.

    Bulan purnama bulan Juli adalah salah satu yang terendah dalam setahun, kedua setelah Bulan Stroberi pada tanggal 11 Juni, karena terjadi relatif awal bulan. Menurut definisi, bulan purnama berada di seberang matahari di langit, sehingga mencerminkan posisinya.

    Saat matahari berada di posisi tertinggi di langit seperti saat titik balik matahari musim panas pada tanggal 20 Juni bulan berada pada posisi terendah.

    Oleh karena itu, Bulan Buck akan mencerminkan lengkungan musim dingin matahari yang rendah, terbit saat senja di langit tenggara, bergerak melintasi langit selatan tanpa terlalu jauh di atas cakrawala selatan, dan kemudian terbenam di barat daya saat fajar. (Fenomena ini bekerja dua arah, dengan bulan purnama yang paling dekat dengan titik balik matahari Desember menjadi yang tertinggi dalam setahun.)

    Kedekatan Bulan Buck dengan cakrawala sepanjang malam akan meningkatkan ukuran dan warnanya yang tampak, membuatnya tampak lebih besar dari biasanya. “Ilusi bulan” adalah nama untuk trik yang dimainkan otak kita ini, menurut NASA.

    Buck Moon juga akan menjadi bulan purnama terjauh dari matahari karena orbit Bumi terhadap matahari sedikit elips. Pada tanggal 3 Juli, Bumi berada di aphelion, titik terjauhnya dari matahari pada lintasan orbitnya. Karena bulan purnama berikutnya berada di sisi Bumi yang membelakangi matahari, maka ini adalah bulan purnama terjauh tahun ini.

  • Komdigi Minta Anggaran 2026 Sebesar Rp20,3 Triliun, Mayoritas untuk Infrastruktur

    Komdigi Minta Anggaran 2026 Sebesar Rp20,3 Triliun, Mayoritas untuk Infrastruktur

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan anggaran tahun anggaran sebanyak Rp20,3 triliun pada 2026. Angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak Rp7,75 triliun dari pagu indikatif pada 2026. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI . 

    “Untuk kebutuhan 2026, kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja. Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp20,3 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar 12,615 triliun,” kata Ismail pada Senin (7/7/2025) di Jakarta. 

    Ismail mengatakan untuk kekurangan anggaran tersebut akan dimasukkan dalam empat program prioritas yang meliputi program pembangunan dan penguatan infrastruktur digital sebesar Rp7,75 triliun. Program pengembangan dan penguatan ekosistem dan ruang digital sebesar Rp 2,7 triliun dan  program komunikasi publik dan media sebesar Rp313 miliar. 

    “Kemudian program dukungan manajemen sebesar Rp1,7 triliun,” kata Ismail, 

    Ismail melanjutkan kebutuhan anggaran tahun 2026 yang sebesar Rp20,3 triliun tersebut  akan ditindaklanjuti dalam berbagai program prioritas yang meliputi antara lain untuk pengembangan BTS dan akses internet di program pengembangan penguatan infrastruktur. 

    “Artinya akan cukup banyak pengembangan untuk menjadikan infrastruktur meluncur ke arah terestrial,” katanya. 

    Ismail mengatakan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk operasi maintenance BTS 4G baik di Papua dan di non-Papua. Kemudian operasi maintenance untuk akses internet. 

    Operasi maintenance Satria 1, satelit yang sudah meluncur serta layanan publik sertifikasi infrastruktur digital serta pengembangan dan penguatan ekosistem digital. 

    “Program yang kedua untuk pengembangan dan pemuatan ekosistem. Kekurangannya adalah Rp3,19 triliun. Dan saat ini telah tersedia sebesar Rp412 miliar. Sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp2,77 triliun. Antara lain digunakan untuk operasi maintenance PDN dan PDNS,” katanya, 

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan untuk program komunikasi publik dan media. Kebutuhan anggaran sebesar Rp313,36 miliar yang belum tersedia di dalam pagu indikatif. 

    “Antara lain nanti akan digunakan untuk pengelolaan komunikasi publik. Mengikuti

    pembangunan desa, koperasi, UMKM, sektor pendidikan, akselerasi investasi dan perdana global, ketahanan pangan, pertahanan semesta, ketahanan energi, swasembada air, makan bergizi gratis dan kegiatan prioritas publik,” katanya. 

    Sebagai program yang terakhir,hubungan manajemen, lanjut Ismail kebutuhan mencapai sebesar RP3,57 triliun. 

    “Baru tersedia sebesar Rp1,8 triliun. Sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp1,77 triliun. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan gaji, tunjangan, dan berbagai hal lain yang bersifat manajerial untuk menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan sebagainya,” katanya.

  • Kasus ShopeeFood Bisa Terulang Akibat Algoritma Double Order

    Kasus ShopeeFood Bisa Terulang Akibat Algoritma Double Order

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menilai sistem double order yang diterapkan aplikator menjadi biang kerok atas kisruh ShopeeFood yang terjadi di Yogyakarta.  Hal yang sama juga berpeluang terjadi di platform lainnya seperti Grab dan Gojek. 

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan sistem algoritma yang dibuat oleh aplikator sangat merugikan pengemudi ojol. 

    Algoritma yang paling disorot adalah double order yang membuat waktu pengantaran menjadi lama, karena pengemudi harus melayani dua pemesanan sekaligus dalam waktu bersamaan. Tidak hanya ihwal waktu, algoritma double order juga disebut merugikan pengemudi dari sisi upah.

    Sistem ini, kata Lily, sudah sempat diminta untuk diubah. Namun, pihak aplikator tak kunjung memberi jawaban.

    “[Di pemesanan] Double order, ada 2 lokasi antar dari 2 resto yang berbeda. Bila kami antar 1 order itu dihargai Rp8.500, seharusnya dengan double order maka upahnya dikali 2 menjadi Rp17.000. Namun, yang didapat hanya Rp12.000-Rp14.000,” kata Lily kepada Bisnis, Selasa (7/7/2025).

    Pengemudi, jelas dia, otomatis mendapatkan upah yang lebih rendah ketika mendapatkan double order karena upah dari order kedua hanya dihitung 50% -75% dari upah yang seharusnya.

    Artinya, kata Lily, double order membuat waktu pengantaran menjadi lama serta merugikan pengemudi karena tidak mendapat kompensasi atau upah yang layak dari platform akibat waktu tambahan tersebut.

    Selain pengemudi, tambahnya, konsumen turut dirugikan karena harus menunggu lebih lama dan tidak mengetahui bahwa pengemudi harus mengantarkan order pertama.

    Seperti kasus di Sleman, Yogyakarta, konsumen yang tidak puas karena tidak ada informasi yang transparan dari platform sangat mungkin memberi penilaian atau rating yang rendah kepada pengemudi yang dianggap sebagai pihak yang melakukan kesalahan.

    “Akibatnya rating yang rendah ini akan merugikan pengemudi karena dinilai oleh algoritma platform tidak berkinerja baik,” tuturnya.

    Hal ini disebut berdampak terhadap jumlah pesanan yang kian sepi karena tidak diprioritaskan oleh platform. 

    Ujung-ujungnya, ujar Lily, hal ini memupuskan harapan pengemudi untuk mendapatkan insentif yang pada akhirnya mengurangi pendapatan pengemudi ojol, taksol dan kurir.

    Terkait dengan hal itu, SPAI menuntut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar memberikan perlindungan bagi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol dan kurir dalam hal jaminan pendapatan agar mendapatkan upah yang layak berupa upah minimum provinsi (UMP).  

    “Dan agar segera Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR untuk membahas pekerja platform ke dalam RUU Ketenagakerjaan,” sambungnya.

    Bisnis mencoba menghubungi pihak Shopee, Grab, dan Gojek mengenai sistem double order di aplikasi. Hingga berita ini diturunkan, ketiganya belum memberi jawaban. 

    Sebelumnya, sejumlah pengemudi ShopeeFood menggeruduk salah satu customer yang diduga melalukan prilaku kasar terhadap salah satu driver wanita. 

    Pengguna yang mengeluhkan makanan yang disampaikan lama tibanya, langusung memarahi driver ShopeeFood. Driver menyampaikan bahwa dirinya telah menjalankan perintah sesuai aplikasi. 

  • Serangan Siber ke Manufaktur Asia Tenggara Meningkat Imbas Kecerdasan Buatan (AI)

    Serangan Siber ke Manufaktur Asia Tenggara Meningkat Imbas Kecerdasan Buatan (AI)

    Bisnis.com, JAKARTA — Penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi menghadirkan ancaman siber yang lebih serius bagi industri konstruksi dan manufaktur di Asia Tenggara. 

    Data Kaspersky terbaru menunjukkan peningkatan persentase objek berbahaya yang diblokir di komputer ICS pada sektor konstruksi dan manufaktur pada kuartal I/2025 untuk wilayah Asia Tenggara.

    Dibandingkan dengan rata-rata global, persentase komputer ICS yang diblokir objek berbahaya pada kawasan Asia Tenggara lebih tinggi. 

    Ditemukan persentase di sektor konstruksi 1,5 kali lebih tinggi. Disusul manufaktur 1,3 kali lebih tinggi, dan otomatisasi bangunan, tenaga listrik, serta teknik dan integrator ICS dengan persentase 1,2 kali lebih tinggi.

    Keseluruhan, kawasan Asia Tenggara menempati peringkat kedua secara global berdasarkan persentase komputer ICS yang diblokir objek berbahayanya, yaitu sebesar 29,1%.

    Managing Director untuk Asia Pasifik di Kaspersky Adrian Hia mengatakan seiring dengan perusahaan konstruksi merangkul teknologi digital, ada keseimbangan antara risiko dan peluang.

    “Bisnis harus memitigasi ancaman secara komprehensif melalui peluang baru untuk memperkuat lapisan perlindungan dan ketahanan mereka,” kata Hia dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Senin (7/7/2025).

    Dia menambahkan, ke depan perangkat industri digital dapat menjadi target serangan siber karena langkah-langkah keamanan yang sudah ketinggalan zaman. Fasilitas jarak jauh yang mengandalkan peralatan jaringan yang murah sangat rentan terhadap eksploitasi.

    Untuk itu, merevisi langkah-langkah keamanan siber dari teknologi lama dan yang telah teruji waktu menjadi lebih penting dari sebelumnya.

    “Penting untuk melihat keamanan siber bukan sebagai biaya, tetapi sebagai investasi dalam kelangsungan bisnis, yang tidak hanya melindungi aset dan data, tetapi juga menjaga kepercayaan yang telah dibangun dengan kerja keras dengan para pelanggan dan mitra,” jelasnya.

    Lebih jauh, ahli Kaspersky merekomendasikan perusahaan melakukan beberapa langkah. Pertama, penilaian keamanan sistem OT secara berkala untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kemungkinan masalah keamanan siber.

    Kedua, menetapkan penilaian dan penyortiran kerentanan berkelanjutan sebagai landasan bagi proses manajemen kerentanan yang efektif.

  • Komdigi Targetkan PNBP Rp25,25 Triliun pada 2025, Naik 11,72%

    Komdigi Targetkan PNBP Rp25,25 Triliun pada 2025, Naik 11,72%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp8,66 triliun hingga 4 Juli 2025, atau setara 34,32% dari target tahun ini yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp25,25 triliun.

    Adapun pada 2024, realisasi PNBP Komdigi mencapai Rp22,6 triliun. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari seluruh kementerian/lembaga (K/L) pada kuartal I/2025.

    “Target realisasi PNBP dan postur pagu Kemkomdigi Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan oleh Kementerian Keuangan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI pada 8 Mei 2025 bahwa pada kuartal I/2025 Kemkomdigi menjadi penyumbang terbesar PNBP dari semua kementerian/lembaga (K/L) di tahun 2025,” kata Meutya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Dia menyebut, kinerja penerimaan akan meningkat signifikan pada paruh kedua tahun ini.  Meutya juga menyampaikan bahwa Kemkomdigi telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2024. 

    “Keuangan Kemkomdigi tahun anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI dengan opini wajar tanpa pengecualian. Kami dua tahun WDP (Wajar Dengan Pengecualian), kami tahun ini mendapat WTP atau tanpa pengecualian mudah-mudahan menjadi semangat kepemimpinan kami,” lanjut Meutya.

    Menurutnya, apresiasi dari BPK RI juga mencakup penyajian aset yang dilakukan secara wajar serta peningkatan koordinasi intensif antarunit organisasi dalam menindaklanjuti temuan-temuan audit.

    “Dalam rangka rekomendasi laporan hasil atas laporan keuangan TA 2024 Kemkomdigi juga terdapat beberapa catatan yang ditindaklanjuti dalam 60 hari, di antaranya adalah peningkatan kualitas layanan yang menjadi potensi pendapatan PNBP, optimalisasi pengendalian intern dalam pelaksanaan belanja negara, dan penataan usaha aset tetap pada Kemkomdigi ke depannya agar dapat lebih memadai,” kata Meutya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail memaparkan pagu anggaran Komdigi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp7,73 triliun berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-867. 

    Anggaran tersebut terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp2,17 triliun, PNBP Rp1,21 triliun, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp773,25 miliar, dan PNBP Badan Layanan Umum (BLU) Rp3,58 triliun.

    Namun demikian, Ismail menjelaskan terdapat dinamika terkait pembukaan blokir anggaran dan saldo kas. 

    “Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Kemkomdigi pada saat itu mendapat blokir anggaran sebanyak Rp3,84 triliun dan per hari ini kita sudah direlaksasi sebesar Rp1,88 triliun dan pembukaan saldo kas BLU Bakti sebesar Rp2,96 triliun. Sehingga posisi pagu anggaran Kemkomdigi per 7 Juli sudah mencapai Rp8,73 triliun, jadi sudah berada di atas pagu anggaran yang ditetapkan Rp7,73 triliun,” terang Ismail.

    Lebih lanjut, Ismail mengatakan  Komdigi juga telah mengajukan penyesuaian anggaran kepada Kementerian Keuangan. 

    “Berdasarkan kebutuhan yang sudah kami ajukan ke Kemenkeu tanggal 2 Juli, kami telah menerima jawaban yang menyetujui yang kami usulkan Rp12,75 triliun, akan dilakukan review lebih lanjut. Secara prinsip postur anggaran kita akan mencapai Rp12,75 triliun,” ungkapnya.

    Ismail mengatakan saldo kas bakti sudah diajukan untuk dibuka kembali oleh Kemekeu. Menurutnya pembukaan saldo kas BLU Bakti diajukan akan dilakukan secara bertahap. Dia menambahkan saldo kas Bakti yang sebelumnya mencapai Rp6,77 triliun akan dibuka kembali. Di mana dari jumlah tersebut, sebesar Rp2,95 triliun telah dibuka, sementara sisanya senilai Rp3,8 triliun akan dilanjutkan pembukaannya sebesar Rp2,2 triliun.

    Dia juga menyampaikan optimisme izin penggunaan PNBP akan meningkat signifikan. 

    “Penggunaan PNBP juga akan mengalami peningkatan yang tadinya Rp3,32 triliun diperkirakan akan mencapai Rp9,19 triliun sampai akhir [tahun],” tutup Ismail.

  • 571.410 Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judi Online

    571.410 Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan teradapat 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terindikasi sebagai penerima bantuan sosial (bansos), sekaligus pemain judi online (judol). 

    Data tersebut diperoleh dengan menyamakan laporan tahun 2024 dari total 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judol. 

    Ketua Tim Humas PPATK M. Natsir mengatakan pihaknya juga telah menerima laporan dari Kementerian Sosial dan ditemukan jutaan rekening bansos yang tidak tepat sasaran dan lebih dari ratusan ribu penerima bansos terkait judi online. 

    “Data tahun 2024, dari 9,7 juta NIK pemain judi online, terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judi online,” kata Natsir dalam keterangan resminya, dikutip Senin (7/7/2025). 

    Dia menegaskan bahwa temuan tersebut menunjukkan bahwa hal ini bukan lagi penyimpangan administratif, melainkan termasuk penyalahgunaan sistem bantuan negara untuk aktivitas ilegal.

    “Tercatat telah dilakukan lebih dari 7,5 juta kali transaksi judi dengan total deposit mencapai Rp957 miliar, dan itu baru dari satu bank saja. Jika terus ditelusuri, angkanya bisa lebih besar,” tuturnya.

    Sebagai respons, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa rekening penerima bansos yang terbukti digunakan untuk judi online akan dilakukan edukasi dan evaluasi dan tidak boleh lagi menerima dana bantuan tersebut. 

    “Saya setuju untuk melakukan evaluasi dan melakukan perombakan kebijakan yang baik agar ke depan penyaluran bansos lebih pruden, lebih hati-hati dan patuh terhadap aturan yang ada,” terangnya. 

    Pihaknya juga menyebutkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo agar bansos tepat sasaran. Untuk itu, Kemensos berkoordinasi dengan PPATK untuk melakukan pengecekan rekening terhadap penerima bansos yang lebih dari 10 bahkan 15 tahun.

    “Kami sebenarnya ingin mengetahui lebih jauh. Penerima-penerima bansos itu tentu melalui rekening, dan saat yang sama PPATK juga sedang mempelajari rekening-rekening penerima bansos. Maka itu kami meminta izin kepada Presiden untuk berkoordinasi,” ujar Gus Ipul. 

    Setelah mendapatkan izin dari Presiden, Kemensos kemudian menyerahkan nomor-nomor rekening tersebut kepada PPATK. Dia juga membuka partisipasi masyarakat untuk ikut mengoreksi penyalahgunaan bansos. 

    “Bisa melalui jalur formal dengan lapor mulai dari RT/RW sampai Bupati. Bisa lewat aplikasi atau call center kami,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Gus Ipul juga mengaku menerima laporan dari PPATK terkait rekening penerima bansos yang memiliki saldo di rekening lebih dari Rp1juta hingga Rp2 juta. 

    “Ini juga perlu ditelusuri lebih lanjut karena pada umumnya, yang namanya bansos langsung dipergunakan. Prinsipnya ini harus diedukasi dulu kalau memang pelanggarannya berat pasti bansosnya akan dievaluasi,” pungkasnya.

  • Trump Siap Negosiasi dengan Xi Jinping soal Nasib TikTok di AS

    Trump Siap Negosiasi dengan Xi Jinping soal Nasib TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump mengaku siap melakukan negosiasi dengan Presiden China Xi Jinping mengenai nasib aplikasi sosial media TikTok di Amerika Serikat (AS).

    Melansir laporan Reuters, Trump mengaku bakal bertemu dengan Xi Jinping atau perwakilan pemerintah China pada Senin (7/7/2025) atau Selasa (8/7/2025) waktu setempat.

    Meski tak merinci secara pasti, Trump memberikan sinyal bahwa pihaknya bersama pemerintah China telah selangkah menuju kesepakatan terkait operational TikTok di AS.

    “Saya pikir kita akan mulai hari Senin atau Selasa untuk berbicara dengan China, mungkin Presiden Xi atau salah satu perwakilannya, tetapi kita akan memiliki kesepakatan,” kata Trump dikutip dari Reuters, Senin (7/7/2025).

    Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat sempat melakukan pemblokiran aplikasi TikTok di AS pada Januari 2025. Namun demikian, hingga saat ini perusahaan induk TikTok yakni ByteDance diketahui masih terus melakukan negosiasi.

    Pemblokiran TikTok di AS tersebut buntut dari kehendak Trump yang menginginkan untuk memisahkan operasi TikTok menjadi perusahaan baru yang berbasis di AS. Di mana, dalam rencananya aplikasi baru itu sebagian besar sahamnya bakal digenggam oleh investor AS.

    Akan tetapi rencana tersebut ditunda setelah China mengindikasikan ketidaksetujuan usai Trump mengumumkan pengenaan tarif baru yang tinggi untuk barang-barang China.

    Dalam informasi terbarunya, Trump sempat memperpanjang tenggat waktu hingga 17 September 2025 bagi ByteDance untuk dapat melakukan divestasi aset-aset seluruh TikTok di AS.

    Sejalan dengan hal itu, Trump berpandangan bahwa AS memerlukan kesepakatan lanjutan mengenai nasib TikTok di AS dengan China. 

    “Saya tidak begitu yakin, tapi saya pikir begitu. Presiden Xi dan saya memiliki hubungan yang baik dan saya pikir ini bagus untuk mereka. Saya pikir kesepakatan it baik untuk Tiongkok dan baik untuk kita,” pungkasnya.

  • Cara Mengirim Pesan Tanpa Jaringan, Mudah dan Cepat

    Cara Mengirim Pesan Tanpa Jaringan, Mudah dan Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Berkomunikasi dengan cara berkirim pesan biasanya dilakukan lewat jaringan seluler. Namun, tahukah Anda tanpa ada menara telekomunikasi sekalipun, kita tetap dapat mengirim pesan kepada sesama pengguna smartphone.

    Saat kita berada di lokasi terpencil dan tidak ditemukan adanya sinyal seluler di sana, tidak peduli seberapa mahal ponselnya, apapun provider jaringan yang digunakan, sudah pasti kita akan kesulitan berkirim pesan.

    Layanan RCS dan pesan satelit bisa menjadi dua pilihan solusi untuk berkirim pesan, bahkan tanpa memerlukan sinyal seluler.

    Rich Communication Services (RCS)

    Dikutip dari techtarget.com, Senin (7/7/2025) RCS merupakan protokol pengiriman pesan yang menyempurnakan layanan SMS tradisional dengan memungkinkan penggunanya mengirim dan menerima media berkualitas tinggi, dan juga menyediakan fitur-fitur seperti tanda terima baca, obrolan grup, dan indikator pengetikan.

    Pada awalnya, RCS dikembangkan oleh lembaga GSMA (Global System for Mobile Association) dengan tujuan menggantikan SMS. Lalu kemudian Google mengadopsinya dan kini menyediakannya di seluruh perangkat Android. Kini, RCS tersedia di semua perangkat Android dan Apple.

    RCS bekerja melalui internet dengan menggunakan data seluler, bukan dengan jaringan operator. Ini memungkinkan RCS menawarkan fitur-fitur seperti berbagi media beresolusi tinggi dan end-to-end encryption.

    Kita bisa menggunakan RCS ketika berada di area tanpa jaringan, namun memiliki akses ke Wi-Fi. Namun, kita terlebih dahulu harus menyetel Google Messages sebagai aplikasi pesan default di ponsel dan juga mengaktifkan fitur RCS, berikut cara mengaktifkannya:

    1. Buka aplikasi Google Messages, ketuk ikon profil di sudut kanan atas, lalu pilih pengaturan pesan

    2. Pilih “Umum”, lalu Obrolan RCS

    3. Aktifkan Obrolan RCS dengan cara mengaktifkan tombol alih

    Pesan Satelit

    Sesuai namanya, komunikasi teks satu ini mengandalkan satelit untuk pengiriman pesannya. Teknologi ini memungkinkan penggunanya mengirim dan menerima pesan bahkan di area tanpa sinyal operator sekalipun. 

    Dilansir dari slashgear.com, per tanggal 22 Juni 2025, fitur pesan satelit baru tersedia hanya pada ponsel seri Google pixel 9 dan Samsung Galaxy S25. langkah-langkah berikut ini dapat dilakukan apabila ingin melakukan pengiriman pesan satelit melalui ponsel seri Google Pixel 9:

    1. Buka tombol panggilan dan hubungi nomor layanan darurat. di Indonesia, nomor darurat yang dapat dihubungi adalah 112

    2. pilih opsi SOS Satelit

    3. Pilih Gunakan SOS Satelit, lalu jalankan

    4. Setelah dijalankan, ikuti petunjuk di layar untuk menghubungi layanan darurat melalui pesan teks

    Adapun kekurangan yang ada pada layanan pesan satelit yaitu, belum tersedianya fitur ini di seluruh perangkat ponsel dan kecepatan pengiriman pesan yang lebih lambat dibanding komunikasi terestrial tradisional seperti SMS.

    Tersedia juga opsi perangkat khusus untuk konektivitas satelit, seperti misalnya Garmin inReach. Namun, itu berarti kita memerlukan biaya lebih untuk membelinya, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat dan paket layanan satelit dapat memiliki harga yang jauh lebih mahal bila dibandingkan ponsel. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)