Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • XLSMART Sebut Sekolah Rakyat Butuh Ekosistem Digital, Tak Cukup Internet Cepat

    XLSMART Sebut Sekolah Rakyat Butuh Ekosistem Digital, Tak Cukup Internet Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA – PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) menyebut program internet cepat 100 Mbps yang digagas pemerintah untuk Sekolah Rakyat (SR) memerlukan kelengkapan ekosistem digital. Perusahaan berkodesaham EXCL itu siap mendukung.

    Direktur & Chief Enterprise Strategic Relationship Officer XLSMART Andrijanto Muljono menjelaskan kelengkapan ekosistem digital yang dimaksud mulai dari platform e-learning dan konten edukasi digital, hingga sistem dan infrastruktur yang terintegrasi.

    “Kami melihat Sekolah Rakyat membutuhkan lebih dari sekadar internet. Mereka membutuhkan ekosistem digital lengkap,” kata Andrijanto kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025).

    Perusahaan, sambungnya, siap mendukung program Internet 100 Mbps untuk 100 Sekolah Rakyat. Sebab, kata dia, program ini sejalan dengan tujuan perseroan, yaitu menghubungkan setiap anggota masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang lebih baik.

    Tidak hanya menyediakan konektivitas, tetapi juga mendorong inklusivitas khususnya untuk kemajuan pendidikan dan literasi digital.

    “XLSMART sangat antusias untuk menjadi bagian integral dari perjalanan digitalisasi pendidikan di Indonesia ini, mengubah tantangan menjadi peluang nyata untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Perusahaan sebelumnya menyoroti pentingnya dukungan regulasi yang berkelanjutan guna mensukseskan program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat.

     Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penyediaan layanan internet cepat bagi Sekolah Rakyat (SR) akan sepenuhnya didanai oleh Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menjelaskan pembiayaan program internet di SR telah ditetapkan oleh Kemensos. Komdigi sendiri akan menyiapkan infrastruktur digital dan berfokus memastikan jaringan sampai ke titik sekolah serta menjaga kualitas layanan.

    “Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayanya oleh Kemensos. Kami, Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke Sekolah Rakyat dan menjaga quality of service-nya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan ditemui usai Private Screening Film “Cyberbullying” di Jakarta pada Jumat (4/7/2025). 

    Dia menegaskan internet yang disiapkan di SR akan menggunakan jaringan tetap berbasis fiber optik atau fixed broadband, bukan jaringan seluler. Menurutnya, kebutuhan sekolah harus didukung oleh koneksi stabil dan berkecepatan tinggi.

    Wayan juga menyebut kecepatan internet 100 Mbps yang disiapkan tidak hanya ditujukan untuk sekolah, tetapi juga dapat melayani berbagai sektor publik dan rumah tangga.

    “Bisa ke rumah tangga, bisa ke sekolah, bisa ke pesantren, bisa ke layanan-layanan publik seperti puskesmas, kelurahan dan lain sebagainya nanti menjadi pelanggan mereka. Itu semua sasarannya sudah diputuskan,” kata Wayan.

    Komdigi sebelumnya memastikan seluruh Sekolah Rakyat akan terhubung dengan jaringan internet berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Penugasan tersebut merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari agenda transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan saat dihubungi Bisnis pada Minggu (29/6/2025). 

  • Kecerdasan Buatan (AI) Berpontensi Dongkrak Ekonomi RI 10x Lipat

    Kecerdasan Buatan (AI) Berpontensi Dongkrak Ekonomi RI 10x Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA— Teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai berpotensi menjadi katalis utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 10 kali lipat menuju visi Indonesia Emas 2045. 

    Untuk mencapainya, Indonesia perlu memperkuat ekosistem AI secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, tata kelola data, etika, hingga pengembangan talenta digital. 

    Presiden Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Hammam Riza, menegaskan target Indonesia menjadi lima besar ekonomi dunia pada 2045 tidak akan tercapai dengan pendekatan konvensional. 

    “Kita perlu menjadikan AI sebagai akselerator. AI dapat merevolusi semua sektor strategis dan membawa kita dari ekonomi berbasis efisiensi menuju ekonomi berbasis inovasi,” kata Hammam dalam World AI Show Indonesia 2025 di Jakarta pada Selasa (8/7/2025).

    Dia  mengungkapkan berdasarkan proyeksi, kontribusi AI terhadap ekonomi Indonesia bisa mencapai US$366 miliar atau setara dengan Rp5.965,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolas AS) pada 2030. 

    Namun, untuk menjadi bangsa yang tidak hanya menjadi pasar AI melainkan juga pengembang AI, diperlukan kedaulatan digital yang kuat. 

    Hammam menyebutkan empat tantangan utama yang perlu dijawab dalam perjalanan AI Indonesia menuju 2045. 

    Beberapa di antaranya yakni kesenjangan talenta, infrastruktur dan akses, keamanan dan privasi data, serta regulasi dan etika. 

    “Saat ini kita butuh 9 juta talenta digital pada 2030, tapi jumlahnya baru sekitar 200 ribu. Ini menunjukkan urgensi pengembangan talenta secara inklusif,” katanya.

    Senada dengan Hammam, Ayu Purwarianti, anggota Satuan Tugas Nasional Pengembangan Talenta AI Indonesia, menekankan pentingnya literasi AI bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, AI harus dibagi dalam tiga pendekatan: AI untuk semua, AI untuk banyak orang, dan AI untuk sedikit orang.

    “AI untuk semua berarti setiap orang Indonesia, bahkan yang tidak menggunakan atau mengembangkan AI sekalipun, tetap perlu memiliki literasi tentang AI. Mereka perlu tahu bahwa ada risiko di balik teknologi ini, seperti deepfake atau penipuan digital,” kata Ayu. 

    Sementara itu, CEO DANA Indonesia Vincent Henry Iswara melihat AI sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan. 

    “Inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai lebih dari 80%, tapi pertumbuhan literasi keuangan masih lambat. Banyak orang punya akses, tapi belum tahu apa yang bisa dilakukan dengan layanan keuangan yang tersedia,” kata Vincent.

    Menurutnya, AI dapat membantu masyarakat memahami produk keuangan seperti tabungan, investasi, asuransi mikro, hingga kredit. 

    “Bayangkan jika setiap orang punya semacam penasihat keuangan cerdas berbasis AI yang bisa memberi saran sesuai kemampuan mereka. Ini bukan hal yang terlalu jauh, bahkan bisa terwujud dalam dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.

    Dia juga menyoroti peran AI dalam mendorong kemajuan sektor UMKM, yang menyerap lebih dari 80% tenaga kerja Indonesia. Menurutnya AI bisa membantu UMKM dalam perencanaan keuangan, manajemen modal kerja, hingga meningkatkan pendapatan. 

    “Ini penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih sehat dan inklusif,” kata Vincent.

  • Telkomsel Dorong UKM Lokal Adopsi AI di DCE Summit 2025

    Telkomsel Dorong UKM Lokal Adopsi AI di DCE Summit 2025

    Bisnis.com, BANDUNG – Telkomsel resmi menutup rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) Digital Creative Entrepreneurs (DCE) ke-4 melalui gelaran DCE Summit 2025.

    Mengusung tema “AI for #AdvancingLocals”, konferensi sekaligus ruang kolaborasi ini mempercepat adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di sektor usaha kecil-menengah (UKM) dengan menghadirkan sesi berbagi wawasan, demonstrasi teknologi, dan jejaring bisnis. Pada puncak acara, Telkomsel menobatkan UKM Seed Paper Indonesia sebagai Best of the Best di DCE ke-4.

    VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono, menyatakan, “Telkomsel terus mendorong digitalisasi UKM melalui DCE, dan tahun ini fokus kami adalah pemanfaatan AI untuk meningkatkan daya saing mereka. Kami berharap dukungan adopsi teknologi terkini bisa semakin mempercepat pertumbuhan UKM Indonesia dan mendukung target ekonomi nasional, sejalan dengan misi Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia dan visi Indonesia Emas 2045.”

    Riska Fadilla Sari, Co-Founder Seed Paper Indonesia dan pimpinan UKM terbaik DCE, menyampaikan, “Program DCE tahun ini benar-benar membuka mata kami terhadap potensi AI, bukan hanya sebagai tren, tetapi alat nyata untuk efisiensi operasional dan memahami pelanggan. Dengan bekal ilmu dan jejaring dari Telkomsel, kami akan terus tumbuh dan terus menjajaki potensi pasar digital yang tak terbatas.”

    Perjalanan Program DCE ke-4

    Rangkaian program DCE ke-4 dimulai dengan seremoni Kick-off di Bandung pada 19 Desember 2024, dilanjutkan Roadshow ke Malang, Medan, dan Makassar sepanjang Januari hingga Februari 2025.

    Dari 2.600 lebih UKM yang mendaftar, 400 pelaku usaha terpilih mengikuti tahap Onboarding untuk belajar dan berkreasi di ekosistem digital. Proses seleksi berikutnya mengerucutkan jumlah peserta menjadi 32 UKM, yang telah mempresentasikan rencana ekspansi digitalnya pada sesi Pitching Tracks di empat kategori: Food & Beverage (F&B), Fashion, Craft, dan Personal Care.

    Tahap Bootcamp Academy berlangsung secara tatap muka di Bandung pada 30 Juni–2 Juli 2025. Selama tiga hari, 12 UKM finalis mendapatkan pendampingan langsung dari mentor industri, seperti Ghea Annisa (Tiasa Plant-Based), Iqbal Muslimin (Evermos), Pujo Laksono (Kazee), dan Fitria Vidyawati (MKS Shoes). Sepuluh produk dari masing-masing finalis dipromosikan melalui simulasi Live Shopping dan akun TikTok Key Opinion Leader (KOL) yang berkolaborasi dalam program ini.

    12 UKM finalis DCE ke-4 yang mengikuti Bootcamp Academy adalah:

    Track F&B – Romadu, Chocoletters, SarjanaChips
    Track Fashion – Rumah Sandal Geulis, KEYTABEE, BayiKu.id
    Track Craft – Seed Paper Indonesia, EcoPlastID, Blue by Astrid
    Track Personal Care – kūn anta!, Poppetite.co, Flos AURUM

    Pada akhir Bootcamp Academy, Telkomsel menyeleksi empat UKM terbaik – Romadu (F&B), BayiKu.id (Fashion), Seed Paper Indonesia (Craft), dan Flos AURUM (Personal Care) – untuk mempresentasikan rencana ekspansi bisnis berbasis AI mereka pada sesi Final Pitching di DCE Summit 2025. Berdasarkan penilaian juri, Seed Paper Indonesia meraih predikat Best of the Best di DCE ke-4.

    “Selamat kepada Seed Paper Indonesia; semoga capaian ini bisa mendorong rekan-rekan UKM semua untuk terus berinovasi dan semakin jitu memenuhi kebutuhan pelanggan,” kata Saki.

    Informasi selengkapnya tentang DCE Summit 2025 dapat diakses di summit.dce.co.id.

    Dampak Berkelanjutan Berbasis ESG

    Sejak diluncurkan pada 2021, program DCE Telkomsel telah menjangkau lebih dari 9.900 pelaku UKM di seluruh Indonesia, mencatatkan 682 alumni aktif, dan mencetak 18 UKM unggulan yang kini menembus pasar nasional maupun internasional.

    Capaian ini memperkuat komitmen Telkomsel dalam menciptakan dampak nyata yang berkelanjutan bagi pemberdayaan UKM, khususnya melalui implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam berbagai lini operasional bisnisnya.

  • Komdigi Usul Anggaran 2026 Ditambah Rp12,6 Triliun untuk PDN

    Komdigi Usul Anggaran 2026 Ditambah Rp12,6 Triliun untuk PDN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI.

    Tambahan ini diajukan untuk mempercepat pembangunan akses internet di wilayah Papua, menjamin keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN), dan mengakselerasi pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

    Usulan tersebut merupakan penambahan dari pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran Kemkomdigi mencapai Rp20,36 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan ketiga prioritas tersebut merupakan bagian integral dari upaya pemerintah membangun Indonesia yang inklusif secara digital dan tidak tertinggal dalam kompetisi global.

    “Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Anggaran tersebut akan dialokasikan dalam program pengembangan dan penguatan infrastruktur, ekosistem, dan ruang digital, termasuk pengamanan ruang digital, komunikasi publik dan media, serta program dukungan manajemen.

    Program-program ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, sesuai dengan visi Kementerian Komdigi yaitu “Transformasi digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita”.

    Meutya mengatakan Kementerian Komdigi telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2024.

    Meutya menambahkan Komdigi akan terus berkomitmen mempertahankan predikat WTP dengan melaksanakan seluruh rekomendasi BPK dalam rangka peningkatan pengendalian intern atas pelaksanaan belanja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    “Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk Kementerian Komdigi di bawah pimpinan kami dan juga Pak Wamen untuk terus maju,” ujarnya.

    Selain itu, Kementerian Komdigi juga menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga terbesar pada kuartal I 2025 yaitu sebesar Rp8,66 triliun per 4 Juli 2025.

    Rapat kerja ini turut dihadiri Wamenkomdigi Nezar Patria, Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, dan para pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Komdigi.

  • Emma Raducanu Dkk Kecam Penerapan Wasit AI di Ajang Tenis Wimbledon

    Emma Raducanu Dkk Kecam Penerapan Wasit AI di Ajang Tenis Wimbledon

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemain tenis mengkritik hakim garis kecerdasan buatan (AI) yang diterapkan pada kejuaraan tenis Wimbledon baru-baru ini.

    Kritik terhadap teknologi Electronic Line Calling system (ELC) dipicu karena kesalahan keputusan yang dibuatnya, yang menyebabkan sejumlah pemain kehilangan poin.

    Salah satu petenis yang mengkritik sistem ini adalah Emma Raducanu. Menurutnya, ELC salah membaca situasi ketika lawannya memukul bola yang seharusnya out, malah dinyatakan in. Padahal dalam tayangan ulang televisi, bola memang terlihat keluar.

    “Turnamen ini agak mengecewakan, karena keputusan bisa sangat salah, walaupun sebagian besar tidak. Hanya saja, saya juga mengalami beberapa keputusan yang sangat salah dalam pertandingan saya yang lain” Kata Raducanu mengkritisi keputusan sistem ELC yang merugikannya, dikutip dari The Guardian.

    Di pertandingan yang lain, petenis Ben Shelton harus mempercepat pertandingannya setelah diberi tahu bahwa sistem AI tersebut akan berhenti bekerja karena sinar matahari yang redup.

    Puncaknya adalah pada Minggu (06/07/25) di pertandingan antara petenis Inggris, Sonay Kartal melawan petenis Rusia Anastasia Pavlyuchenkova. 

    Ketika Anastasia tengah mempertahankan game pointnya, pukulan backhand dari Kartal jelas melambung tetapi tidak dinyatakan out. Terungkap bahwa beberapa kamera ELC di sisi lapangan Anastasia tidak berfungsi selama beberapa saat.

    Wasit sampai harus turun tangan menghentikan reli, kemudian memberi tahu para pemain untuk mengulang poin tersebut karena ELC gagal melacak poin tersebut.

    Wimbledon meminta maaf, dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan manusia, dan bahwa ELC tidak sengaja dimatikan selama pertandingan.

    Ketua All England Club, organisasi penyelenggara kejuaraan Wimbledon, Debbie Jevans menanggapi sejumlah kritik terhadap teknologi tersebut

    “Ketika kami memiliki hakim garis, kami terus-menerus ditanya mengapa kami tidak menggunakan panggilan garis elektronik karena panggilan garis elektronik lebih akurat daripada panggilan garis elektronik lainnya.” Kata Debbie, dilansir Techcrunch.

    Sebetulnya teknologi ELC sudah lama digunakan dalam turnamen tenis profesional, itu berawal dari Next Gen ATP pada 2018 dan hingga saat ini terus digunakan termasuk pada seri lapangan tanah liat. HAnya French Open yang menjadi satu-satunya turnamen yang masih melibatkan hakim garis manusia.

    Reaksi sebagian besar petenis pun sebetulnya positif, sebab menurut mereka, apabila ELC diterapkan di seri lapangan keras, akurasinya lebih tinggi. Lain hal ketika diterapkan di lapangan tanah liat, ketika sejumlah petenis frustrasi dengan perbedaan antara tanda bola dengan penilaian ELC.

    Hal tersebut mengungkapkan adanya gesekan dalam mengganti manusia sepenuhnya dengan AI, yang menjadi dasar mengapa keseimbangan manusia dan AI sangat diperlukan, mengingat di masa kini, banyak organisasi berbondong-bongong mengadopsi teknologi kecerdasan buatan. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Dua dari Tiga PSE Diblokir Sudah Hubungi Komdigi

    Dua dari Tiga PSE Diblokir Sudah Hubungi Komdigi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dua dari tiga Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat yang sebelumnya diblokir, telah berkomunikasi dengan pihak kementerian untuk memperbaiki dan melanjutkan proses pendaftaran. 

    Sementara, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar mengatakan satu platform lainnya masih belum memberikan respons.

    “Duanya sudah merespons. Satunya lagi sedang kami tunggu,” kata Alexander ditemui Rapat Kerja (Raker) Komdigi bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Meski tidak merinci nama platform secara lengkap, Alexander menyebut salah satu dari dua platform yang telah merespons kemungkinan merupakan platform lokal yang menggunakan domain Indonesia (.id).

    “Saya kurang tahu lagi yang mana. Kayaknya salah satunya ID, satunya apa. Tapi sudah menghubungi kita dan mereka mau mendaftar, perbaiki,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komdigi memutus akses tiga PSE lingkup privat karena belum memenuhi kewajiban pendaftaran sistem elektronik di Indonesia. Tiga entitas yang dikenai sanksi tersebut adalah PT Dunia Luxindo yang merupakan pemilik merek Bath and Body Works, eBay Inc. (eBay), dan KLM Royal Dutch Airlines (KLM).

    Alexander sebelumnya mengatakan pemutusan akses ini dilakukan sebagai bentuk sanksi administratif karena ketiganya tidak menunjukkan komitmen untuk mendaftar sebagai PSE, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Pemutusan akses terhadap sistem elektronik atau access blocking ini merupakan bentuk sanksi administratif yang dikenakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital kepada PSE Lingkup Privat yang belum melakukan upaya pendaftaran,” kata Alexander dalam keterangan resminya pada Sabtu (28/6/2025).

    Langkah tersebut merujuk pada Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.  Dalam aturan tersebut, pemutusan akses menjadi salah satu bentuk sanksi bagi entitas digital yang beroperasi tanpa mendaftar secara resmi. 

    Sebelum akses terhadap platform-platform itu diputus, Alexander menegaskan Komdigi telah menempuh sejumlah langkah administratif.  Mulai dari mengirimkan surat notifikasi, surat peringatan, hingga mengeluarkan siaran pers untuk mengingatkan kewajiban pendaftaran.

    “Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan setelah pengiriman surat peringatan, tiga PSE tersebut tetap tidak menunjukkan upaya untuk memenuhi kewajiban pendaftaran,” kata Alexander.

    Komdigi menyebut pemutusan akses ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital nasional yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Selain untuk penegakan hukum, langkah ini juga dimaksudkan untuk menjamin kesetaraan antara pelaku usaha digital.

    “Ini juga upaya melindungi masyarakat sebagai pengguna layanan digital dari potensi risiko akibat layanan yang tidak terdaftar secara resmi,” lanjutnya.

    Melalui kesempatan tersebut, Alexander mendorong seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk segera mendaftarkan layanannya melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebelum digunakan di Indonesia. Dia juga mengingatkan agar para PSE aktif memperbarui data apabila ada perubahan dalam informasi pendaftaran.

    “Dan secara aktif memperbarui informasi pendaftaran apabila terdapat perubahan,” ungkapnya.

  • Dosen Informatika UMM Bagikan Kiat Mencegah Ancaman Siber

    Dosen Informatika UMM Bagikan Kiat Mencegah Ancaman Siber

    Bisnis.com, MALANG — Serangan siber bukanlah isapan jempol belaka, melainkan realita berbahaya di era digital yang harus dipahami. Perlu kebijakan dan kehati-hatian dari masyarakat menyikapi kejahatan siber.

    Dosen Informatika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Aminuddin, mengatakan sebuah file undangan pernikahan berformat .apk yang masuk ke ponsel bisa jadi awal dari malapetaka finansial lewat kejahatan siber. 

    “Tanpa disadari, satu klik pada file yang tampak sepele itu mampu memberikan akses penuh kepada peretas untuk menguras isi rekening bank Anda,” kata Aminuddin yang juga Kepala Bagian Sistem Informasi dan Pendidikan Digital UMM, Senin (7/7/2025).

    Peretasan data itu merupakan pencurian data melalui malware yang menjadi salah satu ancaman paling serius bagi pengguna internet saat ini.

    Kemudahan yang ditawarkan dunia maya berjalan beriringan dengan risiko yang mengintai dan yang paling mengkhawatirkan adalah pencurian data pribadi dan finansial.

    Aminuddin menjelaskan, modus kejahatan siber seringkali dimulai dengan pengiriman file atau tautan yang dirancang untuk menipu korban.

    Pelaku menyematkan malware atau perangkat lunak jahat di dalam file seperti undangan digital, dokumen PDF, bahkan gambar.

    “Ketika kita nge-klik, malware itu langsung mengekstrak dirinya ke perangkat kita. Ketika sudah terjadi, seluruh data yang ada di perangkat kita bisa diketahui dengan mudah,” ucap dia. 

    Terkait maraknya kasus file berformat .apk, kata dia, ekstensi itu pada dasarnya adalah installer aplikasi untuk sistem operasi Android.

    Ketika korban mengeklik karena penasaran, mereka tanpa sadar menginstal program jahat yang bisa merekam semua aktivitas di ponsel, termasuk saat membuka aplikasi perbankan.

    Malware tersebut bisa mencatat username, password, bahkan kode OTP, yang kemudian digunakan peretas untuk mengambil alih dan menguras saldo rekening korban.

    “Bahaya serupa juga mengintai dari penggunaan jaringan WiFi publik yang tidak aman, yang dapat menjadi celah bagi peretas untuk memantau lalu lintas data pengguna,” katanya.

    Cara orang awam membentengi diri menghadapi serangan itu adalah menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kehati-hatian.

    Langkah pertama adalah dengan tidak membuka file atau mengeklik tautan dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. 

    Dia menyarankan pula untuk waspada terhadap pesan dari nomor asing, terutama yang mengatasnamakan institusi besar seperti bank namun tidak memiliki lencana verifikasi resmi (centang hijau atau biru) di aplikasi perpesanan. 

    Selain itu, perhatikan jenis file yang diterima. Jika ada file dengan ekstensi yang aneh atau tidak umum selain .jpg, .pdf, atau .docx, sebaiknya jangan dibuka.

    Namun, bagaimana jika perangkat sudah terlanjur terinfeksi? Dia menyebut langkah paling efektif, meskipun terdengar ekstrem, adalah melakukan reset ulang ke setelan pabrik atau factory reset. 

    Menurutnya, malware sejenis ini seringkali sudah masuk hingga ke sistem terdalam (root) perangkat, sehingga menghapusnya secara biasa tidak akan cukup.

    Dia berharap kesadaran atau literasi digital di tengah masyarakat dapat terus meningkat. 

    Menurutnya, ini bukan hanya tanggung jawab individu untuk mencari tahu secara mandiri, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah untuk menggalakkan sosialisasi mengenai keamanan digital. 

    Dengan pemahaman yang baik, dia menegaskan, masyarakat dapat memanfaatkan sisi positif internet yang luar biasa sambil tetap waspada dan terlindungi dari berbagai ancaman yang menyertainya. 

  • Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Aturan 1 NIK 3 Sim Card Diperketat, Operator Melanggar Bakal Kena Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memperketat aturan kepemilikan kartu SIM dengan menetapkan sanksi bagi operator seluler yang melanggar ketentuan maksimal tiga nomor prabayar untuk satu nomor induk kependudukan (NIK). 

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebutkan, sejatinya sudah ada Peraturan Menteri Permen) yang mengatur satu NIK hanya boleh dipakai untuk resgistrasi tiga nomor. Meski aturan tersebut sudah ada, Meutya mengungkapkan sanksi bagi operator yang tidak mematuhi belum diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

    “Permen itu belum mengatur sanksi ya, ini yang sedang kami exercise, mungkin kami akan keluarkan Permen baru yang mengatur sanksi bagi operator selular yang tidak mematuhi itu,” kata Meutya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Adapun, aturan yang dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang pada Pasal 11 ayat (1) menyebutkan setiap pelanggan dapat melakukan registrasi paling banyak tiga nomor untuk setiap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi pada setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan melalui sistem identifikasi berbasis NIK dan nomor KK. 

    Meutya juga menekankan pentingnya pemutakhiran data pelanggan oleh operator seluler, terutama dalam rangka mendukung transformasi digital nasional dan keamanan siber.

    “Pada prinsipnya, kami menyampaikan kepada operator selular untuk melakukan pemutakhiran data yang sudah kami sampaikan juga secara publik,” katanya. 

    Meutya menambahkan pihaknya akan sangat senang apabila DPR turut melakukan pengawasan khusus terhadap operator selular dalam melakukan pemutakhiran data, mengingat hal ini menyangkut kepentingan publik dengan jumlah nomor yang mencapai 350 juta.

    Dia juga menyoroti pola penggunaan SIM di Indonesia yang unik dibandingkan negara lain, dengan dominasi pelanggan prabayar yang sangat tinggi.

    “Terkait SIM card, mungkin kami sampaikan data di sini bahwa di Indonesia itu kita memiliki kekhasan pelanggan di mana perundingan prabayar itu menempati 96,3%, pascabayar hanya 30,7%. Model ini yang saya rasa di negara lain tidak seperti ini, justru lebih banyak pascabayar,” katanya.

    Dia menambahkan pengaturan baru juga mempertimbangkan dinamika bisnis di industri telekomunikasi, sekaligus mendorong migrasi secara bertahap ke e-SIM yang lebih aman dan efisien.

    Menurut data yang dikantongi Komdigi, dari sekitar 25 juta ponsel yang sudah mendukung teknologi e-SIM, baru sekitar 1 juta yang bermigrasi. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pengguna untuk beralih.

    Upaya ini, kata Meutya, bukan semata-mata untuk migrasi teknologi, melainkan demi keamanan data dan peningkatan layanan bagi masyarakat. Terlebih saat migrasi  ke e-SIM dilakukan pendataan ulang, biometrik, dan akan didorong layanan-layanan IoT lainnya.

    “Dan karena itu sebetulnya kami mendorong untuk juga manfaat keamanan, maupun manfaat layanan-layanan yang lebih baik bagi masyarakat luas,” ungkapnya. 

  • Mengenal Fenomena Bediding, Suhu Dingin di Musim Kemarau

    Mengenal Fenomena Bediding, Suhu Dingin di Musim Kemarau

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada bulan Juli, seharusnya Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun nyatanya sampai saat ini hujan masih terus mengguyur, bahkan memicu banjir.

    Umumnya musim kemarau berkisar pada Juni hingga September di mana puncak kemarau terjadi pada akhir Juli hingga Agustus.

    Selain hujan, suhu dingin juga terasa selama musim kemarau saat ini.

    Pada periode ini kita akan merasakan udara pada pagi hari yang terasa lebih dingin. Fenomena udara dingin ini di daerah Jawa dikenal sebagai Bediding.

    Fenomena bediding dalam konteks klimatologi merupakan hal normal karena memang proses fisisnya berkaitan dengan kondisi atmosfer saat musim kemarau.

    Pada musim kemarau umumnya jarang terjadi hujan di mana tutupan awan berkurang, sehingga panas permukaan bumi akibat radiasi Matahari lebih cepat dan lebih banyak yang dilepaskan kembali ke atmosfer berupa radiasi balik gelombang panjang.

    Dengan curah hujan yang kurang maka kelembapan udara juga rendah yang berarti uap air di dekat permukaan bumi juga sedikit.

    Bersamaan dengan kondisi langit yang cenderung bersih dari awan maka panas radiasi balik gelombang panjang ini langsung dilepaskan ke atmosfer luar, sehingga kemudian membuat udara dekat permukaan terasa lebih dingin, terutama pada malam hingga pagi hari.

    Kondisi ini umum terjadi pada wilayah Indonesia dekat khatulistiwa hingga bagian utara. Pada wilayah ini, meski pagi hari cenderung lebih dingin namun pada siang hari udara akan terasa lebih panas.

    Hal ini karena ketiadaan awan dan juga kurangnya uap air saat musim kemarau menyebabkan radiasi langsung matahari akan lebih banyak pula yang mencapai permukaan bumi.

    Pada wilayah selatan Indonesia seperti Sumatera Selatan, Jawa Bagian Selatan hingga Bali, NTT dan NTB pada siang hari suhu udara juga akan lebih rendah dari suhu udara periode bulan lainnya.

    Fenomena ini cukup terasa pada bulan Juli di mana saat ini angin timuran atau monsun Australia yang kering mengalir melewati wilayah-wilayah tersebut. Pada bulan Juli juga merupakan puncak musim dingin Australia sehingga udara dinginnya mengintrusi masuk wilayah Jawa Bagian Selatan hingga Bali, NTT dan NTB.

    Dampaknya, meskipun kemarau di mana siang hari matahari bersinar terang tanpa hambatan awan, namun udara dingin dari aliran monsun Australia lebih dominan memengaruhi penurunan suhu udara pada siang hari tersebut.

    Adapun posisi Matahari saat ini berada pada titik jarak terjauh dari Bumi (Aphelion) dalam siklus gerak revolusi bumi mengitari Matahari, hal itu tidak berpengaruh secara signifikan pada fenomena atmosfer dekat permukaan bumi.

  • Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Komdigi Minta Swasta Terlibat Lebih Intens Bangun BTS di Daerah Tertinggal

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap pembangunan infrastruktur telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) baru di daerah terpencil saat ini sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. 

    Hal tersebut terjadi lantaran jumlah desa yang belum memiliki akses sudah semakin berkurang.

    Meskipun begitu, Menteri Komdigi Meutya Hafid tetap mendorong keterlibatan swasta dalam menghadirkan internet di wilayah terpencil, mengingat kebutuhan terhadap internet cepat makin tinggi, sementara kapasitas yang diberikan lewat satelit terbatas. 

    “Mencari titik tengah antara keterlibatan swasta dan keberpihakan pemerintah inilah yang menjadi tantangan, di mana kita dorong swasta masuk [bangun di daerah tertinggal],” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta pada Senin (7/7/2025). 

    Meutya mengatakan untuk mendorong keterlibatan swasta, perlu ada insentif atau inisiatif dari pemerintah. Salah satu bentuk insentif yang bisa dipertimbangkan adalah penurunan biaya frekuensi.

    Menurutnya, praktik semacam ini sebenarnya telah diterapkan di banyak negara. Namun, di Indonesia belum dilakukan.

    “Kalau kita ingin melakukannya, tentu harus melalui diskusi mendalam dengan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan,” katanya. 

    Meutya mengatakan tujuannya agar kebijakan ini benar-benar dipahami sebagai bagian dari upaya memperluas konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. 

    Dia menambahkan program -program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang saat ini belum selesai sebenarnya sudah diumumkan sejak pemerintahan sebelumnya. Sebagian besar programnya pun sudah rampung, dan kini yang tersisa tinggal pembangunan di wilayah Papua.

    Dalam pelaksanaannya di Papua, pihaknya juga didampingi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) supaya prosesnya bisa berjalan lebih baik dan lebih akuntabel demi kepentingan masyarakat.

    Namun demikian, Meutya menyebut pembangunan pada tahun ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

    “Dengan harapan bahwa kami bisa melibatkan swasta turun lebih banyak,” katanya.

    Meutya  menyebutkan pihaknya juga tengah mengeksplorasi penggunaan beberapa spektrum frekuensi tambahan, seperti 700 MHz, 1,4 GHz, dan 2,6 GHz, untuk memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak wilayah di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan minat swasta untuk berinvestasi di sektor ini.

    Pihaknya berkomitmen siapapun yang nantinya terlibat dalam pembangunan—baik itu pemerintah maupun swasta—akan diarahkan untuk membangun di wilayah-wilayah yang saat ini belum memiliki sinyal.

    “Itu rencana kami depan yang akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian,” tandasnya.