Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Potensi Kerugian Penipuan Digital Rp4,6 Triliun, Pemerintah Bikin Pusat Pengaduan

    Potensi Kerugian Penipuan Digital Rp4,6 Triliun, Pemerintah Bikin Pusat Pengaduan

    Bisnis, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai pusat pengaduan, koordinasi, dan edukasi nasional untuk memberantas penipuan digital dan aktivitas keuangan ilegal. Pemerintah mencatat potensi kerugian akibat penipuan di digital mencapai Rp4,6 triliun.

    Sejak beroperasi, IASC telah menerima 225.000 laporan masyarakat, memblokir 71.000 rekening terkait aktivitas ilegal, menyelamatkan dana publik sebesar Rp349,3 miliar, dan mencegah potensi kerugian hingga Rp4,6 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan melakukan pemutusan akses terhadap situs atau konten yang terindikasi melakukan aktivitas scam. Dia juga meminta partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan tindak kejahatan penipuan atau scam kepada IASC.

    “Kalau ada yang terkena scam, tolong segera melapor. Sesuai arahan Presiden, kami akan berkolaborasi dan menangani dengan cepat,” kata Meutya dalam keterangan pers yang dikutip Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    IASC membuka layanan pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan atau scam di sektor keuangan melalui situs https://iasc.ojk.go.id.

    Meutya menambahkan IASC merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah, industri teknologi finansial (financial technology/fintech), lembaga keuangan, dan media. 

    Sebagai informasi, IASC dibentuk sebagai pusat penanganan penipuan transaksi di sektor keuangan. Bedanya dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) adalah IASC tempat pengaduan untuk perusahaan yang legal dan Satgas Pasti untuk aktivitas keuangan ilegal. 

    Adapun, sejak November — 17 Agustus 2025 IASC telah menerima 225.281 laporan. Sementara itu, jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 359.733 dan 72.145 rekening telah diblokir. Adapun, total dana yang telah diblokir sebesar Rp349,3 miliar.

  • Mayoritas Warga RI Habiskan Rp50.000-Rp100.000 untuk Paket Internet

    Mayoritas Warga RI Habiskan Rp50.000-Rp100.000 untuk Paket Internet

    Bisnis.com, JAKARTA— Mayoritas masyarakat Indonesia mengalokasikan dana Rp50.000–Rp100.000 setiap bulan untuk membeli paket internet operator seluler.Temuan tersebut berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

    Menurut survei, proporsi masyarakat yang mengeluarkan Rp50.000–Rp100.000 untuk internet mencapai 52,27% pada 2025, meningkat dibandingkan 45,01% pada 2024.Sementara itu, sebanyak 34,52% masyarakat hanya mengeluarkan kurang dari Rp50.000, turun dari 36,52% pada 2024.

    Adapun masyarakat yang menghabiskan Rp101.000–Rp250.000 tercatat 12,20%, menurun dari 16,43% pada tahun sebelumnya.

    Kelompok dengan pengeluaran lebih dari Rp250.000 merupakan yang paling kecil, yakni hanya 1,02%, turun dari 1,61% pada 2024. Selain itu, survei juga menemukan persepsi masyarakat terhadap biaya internet. Sebanyak 48,39% menilai biaya internet tahun ini masih sama dengan tahun lalu, 43,49% merasa semakin mahal, sementara hanya 8,12% yang menilai lebih murah.

    APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2025 mencapai 229,43 juta jiwa, naik dari 221,56 juta pada 2024. Dari sisi penetrasi, tingkatnya mencapai 80,66% pada 2025, meningkat dibandingkan 79,50% (2024), 78,19% (2023), dan 77,01% (2022).

    Berdasarkan wilayah, Pulau Jawa masih mendominasi dengan 58% dari total pengguna, disusul Sumatra (20,5%), Sulawesi (6,46%), Kalimantan (6,05%), Bali dan Nusa Tenggara (5,13%), serta Maluku dan Papua (3,71%).

    Dari sisi gender, pengguna laki-laki mencapai 51% dengan penetrasi 82%, sementara perempuan 49% dengan penetrasi 78%. Wilayah 3T hanya menyumbang 1,91% dari total pengguna, sedangkan daerah non-3T mendominasi dengan 98,9%.

    Pengguna internet didominasi oleh Generasi Z (25,54%) dan milenial (25,17%), diikuti Gen Alpha (23%) dan Gen X (18,15%). Aktivitas internet terutama digunakan untuk media sosial, komunikasi daring, dan layanan publik.

    Mayoritas masyarakat mengakses internet lewat ponsel, disusul laptop, tablet, dan smart TV yang belakangan semakin banyak digunakan. Dari sisi koneksi, mobile data masih menjadi pilihan utama (68%), kemudian WiFi (28%) baik dari rumah, kantor, maupun fasilitas publik.

  • APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai harga dasar lelang frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau Broadband Wireless Access (BWA) pada 2025 masih terlalu tinggi.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan harga dasar yang ditetapkan pemerintah belum sejalan dengan misi menghadirkan internet murah bagi masyarakat.

    Harga dasar lelang frekuensi masih terlalu mahal untuk menghadirkan internet cepat 100 Mbps seharga Rp100.000. 

    Logikanya, dengan harga frekuensi yang tinggi maka harga layanan yang diberikan ke masyarakat relatif cukup tinggi terlebih jika ekosistem belum mendukung.

    “APJII menilai harga dasar lelang frekuensi 1.4 GHz sebesar Rp233 miliar di Region 1 terlalu tinggi untuk tujuan pemerataan akses,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (20/8/2025).

    Adapun untuk Region 1, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10. Zona 4 meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten Bekasi. Zona 5 mencakup Provinsi Jawa Barat (kecuali wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi). 

    Zona 6 meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona 7 adalah Provinsi Jawa Timur. Zona 9 meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sementara Zona 10 mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Arif menekankan pita frekuensi 1,4 GHz dirancang untuk mendukung penyediaan internet murah hingga ke pelosok negeri, sehingga harga dasar lelang seharusnya mempertimbangkan fungsi strategis tersebut. 

    Pihaknya pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meninjau kembali agar harga dasar lelang sesuai dengan misi internet terjangkau bagi semua.

    Lebih lanjut, dia berharap para peserta lelang tidak semata-mata bersaing untuk memberikan harga setinggi-tingginya. Dia ingin penyelenggara fokus pada tujuan akhirnya. 

    “Yaitu percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan internet di Indonesia,” ungkapnya.

    Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz mencapai Rp400 miliar per regional untuk 80 MHz. Dengan perkiraan harga per MHz sebesar Rp5 miliar. Informasi lain menyebut nilai dasar lelang 1,4 GHz sebesar Rp230 miliar per regional, yang berarti lebih murah. 

    Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

    Jika menggunakan skema Rp400 miliar per regional, maka pada tahun pertama nilai yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih mendekati nilai yang dibayarkan pemenang lelang pada lelang terakhir pita 2,1 GHz. 

    Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman itu disebutkan, pemerintah akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) sebagai syarat mengikuti seleksi pita frekuensi tersebut.

    Ketujuh perusahaan itu adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

  • Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menyatakan masih melakukan kajian komprehensif terkait partisipasinya dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Mereka menegaskan tidak mempermasalahkan harga dasar lelang. 

    Mengenai nilai dasar lelang 1,4 GHz, Presiden Direktur Surge Yune Marketatmo mengatakan perusahaan menyerahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Perusahaan optimistis kehadiran frekuensi ini sejalan dengan misi menghadirkan internet cepat dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Surge menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk mengikuti seleksi frekuensi tersebut. Surge berpartisipasi melalui anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama. 

    “Sementara mengenai penetapan nilai dasar lelang itu merupakan kewenangan penuh regulator,” kata Yune saat dihubungi Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Yune, hal terpenting bagi perusahaan adalah bagaimana hasil lelang dapat mendorong pemerataan akses internet sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

    Diketahui Surge mencatat pendapatan Rp513,4 miliar, tumbuh 66,17% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp309 miliar pada semester I/2025,.

    Pendapatan itu terdiri atas iklan Rp232,8 miliar, bandwidth Rp241,2 miliar, sewa core Rp31,4 miliar, colocation Rp1,15 miliar, serta managed telco service Rp7,5 miliar. Sementara itu, laba bersih perusahaan sebesar Rp227 miliar.

    Pekerja memperbaiki sinyal internet

    Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz mencapai Rp400 miliar per regional untuk 80 MHz. Dengan perkiraan harga per MHz sebesar Rp5 miliar. 

    Informasi lain menyebut nilai dasar lelang 1,4 GHz sebesar Rp230 miliar per regional, yang berarti lebih murah. 

    Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

    Jika menggunakan skema Rp400 miliar per regional, maka pada tahun pertama nilai yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih mendekati nilai yang dibayarkan pemenang lelang pada lelang terakhir pita 2,1 GHz. 

    Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

    Sebelumnya, Komdigi secara resmi membuka seleksi pengguna pita frekuensi 1,4 GHz melalui Pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 pada 28 Juli 2025. Frekuensi yang dilelang berada pada rentang 1.432–1.512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan, yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Sementara itu, dokumen seleksi dapat diunduh secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan untuk menentukan pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz. Seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar.

    Melalui lelang ini, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

  • XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menyatakan masih berminat mengikuti seleksi frekuensi 1,4 GHz. Perseroan menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk ikut serta dalam seleksi pita frekuensi tersebut

    Head of External Communications XLSMART Henry Wijayanto mengatakan, perusahaan bahkan telah mengunduh dokumen kepesertaan tender.

    “Dan saat ini kami masih melakukan assessment terkait hal tersebut. Selebihnya kami belum bisa sampaikan,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz melalui pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman tersebut, pemerintah menetapkan akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan time division duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan seleksi. Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Adapun, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz di seluruh regional sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita frekuensi radio 1,4 GHz. Selain itu, seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi bagi layanan akses nirkabel pitalebar.

    Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), menyediakan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta memperluas penggelaran jaringan fiber optik.

  • Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

    Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

    Bisnis.com, JAKARTA— Meta Platforms Inc. milik Mark Zuckerberg resmi merombak struktur divisi kecerdasan buatannya atau artificial intelligence/AI). 

    Melansir laman TechCrunch pada Rabu (20/8/2025), perusahaan membentuk empat kelompok baru di bawah payung organisasi bernama Meta Superintelligence Labs (MSL). Perubahan tersebut disampaikan melalui memo internal perusahaan. 

    Pengumuman dilakukan langsung oleh Alexandr Wang, pendiri Scale AI yang pada Juni lalu bergabung dengan Meta sebagai Chief AI Officer.

    Struktur baru tersebut menempatkan TBD Labs sebagai pusat utama pengembangan. Unit ini akan dipimpin oleh Wang dan difokuskan pada pengembangan foundation models, seperti seri Llama, yang versi terbarunya dirilis pada April lalu.

    Selain itu, tiga kelompok lain akan berfokus pada riset murni, integrasi produk, dan pengembangan infrastruktur. 

    Langkah perombakan ini dilakukan seiring kekhawatiran bahwa Meta mulai tertinggal dari para pesaing utamanya, seperti OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind. Bahkan, Zuckerberg disebut turun langsung dalam proses perekrutan talenta AI kelas dunia untuk memperkuat tim barunya tersebut.

    Sebelumnya, Meta juga dikabarkan berhasil membajak sejumlah peneliti dari OpenAI. Menurut laporan The Information yang dikutip Reuters, empat peneliti yang sudah resmi bergabung adalah Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren. 

    Kesepakatan perekrutan mereka terjadi hanya beberapa hari setelah laporan The Wall Street Journal menyebut Meta juga sukses merekrut tiga peneliti AI dari kantor OpenAI di Zurich, yakni Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

  • Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

    Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah menyebut guru sebagai beban negara.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan Sri Mulyani tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut.

    “Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks,” kata Deni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).

    Menurut Deni, video itu merupakan hasil deepfake sekaligus potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Lantas apa itu deepfake?

    Apa Itu Deepfake?

    Deepfake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI).

    Deepfake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

    Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, namun sebenarnya artifisial. Ternyata Deepfake bukanlah sebuah teknologi yang benar-benar baru dibuat.

    Perkiraan kerugian global akibat deepfake akan mencapai $19 juta USD pada tahun 2033, dengan $12,3 juta USD di antaranya telah terjadi hanya dalam tahun 2023 akibat teknologi GenAI. Bahkan, pada tahun 2027, angka ini diproyeksikan melonjak hingga $40 juta USD per tahun.

    Meski belakangan marak dibicarakan, teknologi ini bukanlah hal baru. Konsep awal deepfake sudah mulai digunakan sejak dekade 1990-an, terutama di industri perfilman.

    VP of Strategy Verihubs, Jason Hartono menuturkan generative AI pada masa itu membantu memangkas biaya dan waktu produksi film hingga 90% dibandingkan metode tradisional.

    “Deepfake merupakan teknologi yang sudah berevolusi dari beberapa dekade lalu, bisa dilihat konsep awal teknologi deepfake sudah ada dari tahun 90an dimana teknologi ini digunakan untuk dunia perfilman,” kata Jason.

    Bahaya Deepfake

    Di sisi lain, kemajuan teknologi AI juga membuat deepfake semakin mudah diakses dan rawan disalahgunakan. Salah satu dampak serius adalah meningkatnya potensi kejahatan siber, khususnya dalam sektor keuangan.

    Rick Firnando dan Jason Hartono dari Verihubs mengungkapkan deepfake dapat menembus sistem keamanan berlapis perbankan melalui tiga metode utama.

    Pertama, penggunaan aplikasi kloning yang memungkinkan pelaku menggandakan aplikasi perbankan di ponsel untuk mengakses banyak akun sekaligus, sehingga menyulitkan deteksi penipuan secara real-time. Kedua, pemanfaatan virtual camera, yakni manipulasi umpan kamera langsung dengan video atau gambar yang telah disiapkan sebelumnya. Ketiga, teknik face swap berbasis AI yang memungkinkan pelaku mengganti wajah asli dengan wajah orang lain, sehingga bisa menipu sistem verifikasi digital dengan mudah.

    Metode terakhir ini juga diperlihatkan dalam acara Faces of Fiction, yang menunjukkan betapa mudahnya teknologi deepfake dimanfaatkan untuk tindak penipuan.

    “Banyak orang mengira liveness detection sudah cukup untuk menghadapi deepfake, padahal kenyataannya tidak demikian,” tambah Jason.

    Ancaman deepfake diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan proyeksi global, kerugian akibat penyalahgunaan teknologi ini dapat mencapai US$19 juta pada 2033. Sementara pada 2023 saja, tercatat kerugian mencapai US$12,3 juta, dan angka ini diperkirakan melonjak hingga US$40 juta pada 2027.

    Dengan skala ancaman yang semakin besar, pemanfaatan teknologi canggih disebut menjadi salah satu langkah paling efektif untuk melawan penyalahgunaan deepfake. Tanpa upaya deteksi yang lebih adaptif, risiko kejahatan digital berbasis AI ini dikhawatirkan akan semakin sulit dikendalikan.

  • Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat

    Oxygen.id Buka Cabang Baru di Pamulang, Perluas Jangkauan Internet Cepat

    Bisnis.com, TANGERANG – PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo), melalui brand Oxygen.id, resmi membuka cabang baru di Jl. Parakan No. 91, RT 04/RW 01, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15419. Kehadiran cabang ini sekaligus memperluas jangkauan layanan internet Oxygen.id yang kini sudah tersedia di berbagai wilayah Pamulang, yaitu Pondok Aren, Pondok Pucung, Buaran, Bakti Jaya, Ciputat, Serpong, Benda Baru, Pondok Benda, Setu, Pamulang, dan Pamulang Barat.

    Pembukaan cabang Pamulang merupakan bagian dari strategi ekspansi Oxygen.id untuk menghadirkan layanan internet cepat, stabil, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Peresmian cabang ditandai dengan acara syukuran yang dihadiri oleh jajaran manajemen Moratelindo serta perwakilan masyarakat setempat, dengan rangkaian acara doa bersama, pemotongan pita, pemotongan tumpeng, serta ramah tamah.

    Menurut Hekal S. Yahya, VP HRGA PT Mora Telematika Indonesia Tbk, pembukaan cabang Pamulang menjadi langkah penting dalam mendekatkan Oxygen.id kepada masyarakat. “Kami percaya internet berperan besar dalam mendukung kehidupan sehari-hari, terutama untuk pendidikan, bisnis, dan pengembangan UMKM. Dengan adanya cabang di Pamulang, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan akses internet yang lebih mudah, stabil, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.

    Sementara itu, Yance Arliansyah, VP Retail Business PT Mora Telematika Indonesia Tbk, menambahkan bahwa masyarakat akan langsung merasakan manfaat nyata dengan hadirnya cabang ini. “Dengan adanya kantor cabang di Pamulang, masyarakat bisa mendapatkan akses layanan dan dukungan teknis yang lebih dekat. Tim kami siap memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi, mulai dari instalasi hingga layanan aftersales, dengan pelayanan yang cepat dan profesional,” jelasnya.

    Pembukaan cabang Pamulang melanjutkan ekspansi Oxygen.id setelah sebelumnya membuka cabang di Depok, dan akan segera disusul dengan pembukaan cabang baru di Cirebon. Langkah ini menunjukkan konsistensi Moratelindo dalam menghadirkan layanan internet berkualitas yang merata di berbagai kota di Indonesia. Dengan adanya cabang baru di Pamulang, Oxygen.id menegaskan posisinya sebagai penyedia layanan internet yang terpercaya dan terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan digital masyarakat Indonesia.

  • Langgar Privasi Anak di YouTube, Google Digugat Rp487,36 Miliar

    Langgar Privasi Anak di YouTube, Google Digugat Rp487,36 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Google membayar US$30 juta atau sekitar Rp487,36 miliar untuk menyelesaikan gugatan class action yang menuduh perusahaan itu melanggar privasi anak-anak di platform YouTube. 

    Dilansir dari laman TechCrunch, Rabu (20/8/2025), dalam gugatan tersebut, Google dituduh mengumpulkan data dari anak-anak yang menonton video di platform YouTube. 

    Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Privasi Anak di Dunia Maya atau Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), perusahaan dilarang mengumpulkan data pribadi dari anak berusia di bawah 13 tahun.

    Meskipun menyetujui penyelesaian perkara dengan membayar denda, Google tetap membantah tuduhan tersebut. 

    Gugatan ini berpotensi membuat hingga 45 juta orang di Amerika Serikat berhak mendapatkan kompensasi. 

    Kelompok yang masuk kriteria adalah siapa saja di Amerika Serikat (AS) yang menonton YouTube ketika masih berusia di bawah 13 tahun pada periode 1 Juli 2013 hingga 1 April 2020.   

    Pada 2019, Google dan YouTube juga didenda US$170 juta atau sekitar Rp2,76 triliun untuk menyelesaikan tuduhan pelanggaran hukum federal dengan mengumpulkan informasi pribadi anak-anak. 

    Komisi Perdagangan Federal (FTC) AS menyebut YouTube diduga melacak pengguna dari kanal anak-anak menggunakan cookies tanpa izin orang tua. 

    Perusahaan tersebut menggunakan cookies untuk menargetkan jutaan dolar iklan yang dipasang pada penggunanya.

    Hal ini menjadi pelanggaran terbesar sejak undang-undang yang melarang pengumpulan informasi anak-anak di bawah usia 13 tahun mulai berlaku pada 1998. 

    Undang-undang ini direvisi pada 2013 dengan penambahan persoalan cookies yang digunakan untuk melacak kebiasaan penggunaan internet seseorang.

    YouTube mengatakan, dalam 4 bulan perusahaan akan menganggap semua yang menonton konten anak-anak di YouTube berusia di bawah 13 tahun.

    “Ini berarti kami akan membatasi pengumpulan data dan penggunaannya pada video anak-anak hanya untuk mendukung pengoperasian layanan,” tulis YouTube dalam blognya, seperti dikutip Reuters, pada Rabu (4/9/2019). 

    Selain denda, penyelesaian diusulkan mengharuskan perusahaan untuk membuat sistem yang dapat mengidentifikasi konten yang ditujukan bagi anak-anak.

    Selain itu, sistem juga diharapkan mampu memberi tahu pemilik kanal tentang kewajiban mereka untuk mendapat persetujuan dari orang tua sebelum melakukan pengumpulan informasi tentang anak.

  • RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI

    RI Butuh Lebih Banyak Eksperimen untuk Tangkap Manfaat Revolusi AI

    Bisnis.com, JAKARTA — INSEAD, sekolah bisnis pascasarjana skala global, menekankan urgensi eksperimen secara terus menerus bagi Indonesia untuk menyambut revolusi kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor.

    Makin cepat dini teknologi ini digunakan, manfaat yang dirasakan makin besar.

    Dekan INSEAD Prof. Francisco Veloso mengatakan terdapat dua aspek untuk menyiapkan diri menyambut revolusi AI. Pertama, memikirkan langkah tujuan dan langkah strategis. Negara-negara, seperti dunia, harus memikirkan kemana mereka ingin pergi dengan teknologi ini. 

    Dia menekankan jika tidak ada perencanaan yang jelas, sering kali pengembangan AI terbentur pada masalah teknis, manajerial, hingga kepemimpinan. Oleh sebab itu, lanjutnya, penting untuk menciptakan lingkungan di mana orang dapat bereksperimen dengan alat-alat ini dan memahami bagaimana mereka dapat bereksperimen dengan cara yang aman dan mendukung. 

    “Karena banyak orang tidak melakukan sesuatu karena mereka takut, takut bahwa manajemen tidak akan menyukai itu, takut bahwa data akan bocor dan membahayakan apa yang mereka lakukan,” kata Veloso di Jakarta, Selasa (19/8/2025). 

    Veloso menambahkan para pengambilan keputusan dan pengadopsi juga perlu didukung dengan menciptakan kerangka kerja yang tepat untuk memberitahu mereka apa yang aman dan tidak aman untuk dilakukan. 

    Tanpa kehadiran aturan yang jelas, kata Veloso, orang-orang akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan apa-apa karena takut melakukan kesalahan.

    “Mereka harus memiliki niat yang strategis dan keterampilan yang tepat,” kata Veloso. 

    Dekan INSEAD Prof. Francisco Veloso

    Dia mengatakan di INSEAD, Veloso dan seluruh pemangku kepentingan melakukan eksperimen yang aman melalui program gelar dan program pendidikan eksekutif yang sangat aktif. INSEAD telah menciptakan serangkaian program tentang AI untuk bisnis, kepemimpinan dengan AI.

    Veloso berharap dapat bekerja sama dengan beberapa pemimpin di Indonesia untuk membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang tepat sehingga mereka dapat memiliki niat yang strategis dan keterampilan yang tepat.

    “Sangat penting bahwa pemerintah memikirkan siapa yang akan dilatih untuk dapat melatih lebih banyak orang tentang keterampilan ini. Apa instrumen yang sedang diterapkan untuk menantang bisnis agar memiliki niat yang strategis? Pada saat yang sama, sangat penting bahwa kami mempromosikan eksperimen karena kami tidak tahu seperti apa masa depan akan terlihat,” kata Veloso. 

    Sebelumnya, Presiden Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Hammam Riza, menegaskan target Indonesia menjadi lima besar ekonomi dunia pada 2045 tidak akan tercapai dengan pendekatan konvensional. 

    Dia  mengungkapkan berdasarkan proyeksi, kontribusi AI terhadap ekonomi Indonesia bisa mencapai US$366 miliar atau setara dengan Rp5.965,8 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS) pada 2030. 

    Namun, untuk menjadi bangsa yang tidak hanya menjadi pasar AI melainkan juga pengembang AI, diperlukan kedaulatan digital yang kuat. 

    Hammam menyebutkan empat tantangan utama yang perlu dijawab dalam perjalanan AI Indonesia menuju 2045. Beberapa di antaranya yakni kesenjangan talenta, infrastruktur dan akses, keamanan dan privasi data, serta regulasi dan etika. 

    “Saat ini kita butuh 9 juta talenta digital pada 2030, tapi jumlahnya baru sekitar 200 ribu. Ini menunjukkan urgensi pengembangan talenta secara inklusif,” katanya.

    Senada dengan Hammam, Ayu Purwarianti, anggota Satuan Tugas Nasional Pengembangan Talenta AI Indonesia, menekankan pentingnya literasi AI bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, AI harus dibagi dalam tiga pendekatan yaitu AI untuk semua, AI untuk banyak orang, dan AI untuk sedikit orang.

    “AI untuk semua berarti setiap orang Indonesia, bahkan yang tidak menggunakan atau mengembangkan AI sekalipun, tetap perlu memiliki literasi tentang AI. Mereka perlu tahu bahwa ada risiko di balik teknologi ini, seperti deepfake atau penipuan digital,” kata Ayu. 

    Ilustrasi kecerdasan buatan

    Sementara itu, CEO DANA Indonesia Vincent Henry Iswara melihat AI sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan antara inklusi keuangan dan literasi keuangan. 

    “Inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai lebih dari 80%, tapi pertumbuhan literasi keuangan masih lambat. Banyak orang punya akses, tapi belum tahu apa yang bisa dilakukan dengan layanan keuangan yang tersedia,” kata Vincent.

    Menurutnya, AI dapat membantu masyarakat memahami produk keuangan seperti tabungan, investasi, asuransi mikro, hingga kredit. 

    “Bayangkan jika setiap orang punya semacam penasihat keuangan cerdas berbasis AI yang bisa memberi saran sesuai kemampuan mereka. Ini bukan hal yang terlalu jauh, bahkan bisa terwujud dalam dua atau tiga tahun ke depan,” katanya.