Category: Bisnis.com Tekno

  • Komdigi Targetkan Penetrasi Serat Optik Meningkat jadi 52% pada 2029

    Komdigi Targetkan Penetrasi Serat Optik Meningkat jadi 52% pada 2029

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah mendorong pembangunan jaringan serat optik (fiber optik) dari 49% menjadi 52% pada 2029 guna mendukung pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.

    Langkah tersebut dijalankan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. 

    Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Aju Widya Sari mengatakan posisi Indonesia dalam pengembangan AI ditempatkan sebagai salah satu penggerak utama transformasi digital nasional.

    Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah telah menyiapkan empat strategi utama. Pertama, mengembangkan jaringan fiber hingga ke tingkat sub-distrik, dengan target peningkatan cakupan dari 70% pada 2023 menjadi 90% pada 2029.

    “Kedua, mempercepat transformasi digital nasional dengan meningkatkan penetrasi jaringan fiber dari 49% menjadi 52% pada 2029,” kata Aju dalam Solution Day 2025 yang digelar Telkomsel pada Kamis (21/8/2025).

    Ketiga, lanjut Aju, memperluas kapasitas jaringan internet core distribution (ICD) dari 5,9% pada 2023 menjadi 6,3% pada 2029. Keempat, meningkatkan konsumsi listrik per kapita dari 1.337 kWh menjadi 1.777 kWh pada 2029.

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan jaringan berperforma tinggi yang terdiri dari cloud, GPU, hingga konektivitas berlatensi rendah untuk mendukung pelatihan dan pengoperasian AI secara nasional. Menurut Aju, ketersediaan energi berkelanjutan juga menjadi faktor kunci.

    “Kita juga perlu memasukkan energi yang berkelanjutan karena data center AI, dan juga jaringan digital memerlukan penyediaan listrik yang stabil,” ujarnya.

    Strategi ini diperkuat dengan langkah pemerintah untuk mengoptimalkan backbone, middle-mile, dan last-mile infrastruktur digital.  Aju menambahkan bahwa seluruh strategi ini merupakan bagian dari program AI nasional 2025–2029, sebelum berlanjut ke tahapan berikutnya dalam RPJPN hingga 2045.

    “Menurut saya, ini adalah strategi yang harus kita capai dalam lima tahun dari 2025 hingga 2029 dalam program AI nasional kita,” pungkasnya.

  • Dyna.AI Ekspansi ke Indonesia, Dorong Agentic AI untuk Sektor Perbankan

    Dyna.AI Ekspansi ke Indonesia, Dorong Agentic AI untuk Sektor Perbankan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) asal Singapura, Dyna.Ai, memperluas layanan dan menyasar pasar Indonesia dengan menghadirkan Agentic AI. Perusahaan menyasar sektor keuangan, termasuk perbankan. 

    Managing Director sekaligus Head of Southeast Asia Dyna.Ai, Lawrence Lu, menyatakan perusahaannya memilih Indonesia karena dipandang memiliki banyak potensi dan ingin memastikan Indonesia memiliki strategi yang jelas terkait pengembangan AI.

    Dia juga menyebutkan, target pasar yang perusahaannya sasar adalah pelaku atau industri perbankan, asuransi, dan fintech. Itu dilakukan dalam rangka membantu Indonesia memimpin Asia dalam transformasi AI.

    “Kami pastikan solusi-solusi yang kami tawarkan bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan, akan ada inovasi AI selanjutnya di masa mendatang, tetapi kami belum bisa beritahu,” kata Lawrence, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Dyna.AI membawa produk-produk seperti Agent Studio, Agent Store, TextGPT, VoiceGPT, serta AvatarGPT yang dirancang untuk mampu berintegrasi lintas platform secara mulus. 

    Solusi-solusi AI tersebut menawarkan kemampuan omnichannel serta dukungan multi bahasa bagi para pelanggan jasanya. 

    Salah satu penerapan dari Agentic AI yang dilakukan Dyna.Ai adalah Discriminative Ai yang digunakan untuk memverifikasi identitas dan keaslian pengguna sebelum melakukan peminjaman uang dengan dua langkah. 

    Pertama, pengguna akan diminta untuk memotret Kartu Tanda Penduduk dengan smartphone-nya, lalu dilanjutkan dengan liveness detection yang mendeteksi pergerakan pengguna lewat video, untuk memastikan yang ditangkap kamera benar-benar pengguna yang bersangkutan. 

    Apabila liveness detection tidak mendeteksi adanya pergerakan sesuai yang diperintahkan, maka verifikasi identitas diri akan otomatis dianulir.

    Head of Digital Asosiasi FinTech Indonesia, Saat Prihartono, Discriminative AI itu sangat membantu manusia untuk mempercepat waktu operasional, sebab verifikasi data diri yang dulunya memerlukan waktu lama, kini dapat dilakukan dengan cepat dan tepat hanya dengan dua langkah sederhana bermodalkan smartphone.

    Selain itu, diperagakan pula pemanfaatan call center AI berbasis AI, yang dalam demo-nya ini, pihak Dyna.Ai menggambarkan seseorang yang sudah menumpuk tagihan utangnya, lalu diperingatkan lewat telepon. Suara AI yang berbicara nantinya mencoba merespon dengan baik dan relevan.

    Kantor Dyna.Ai sudah dibuka di Jakarta pada Juli lalu. Kini, mereka siap untuk berkolaborasi dengan klien lokal demi pengembangan solusi AI yang bertanggung jawab, kontekstual, dan sesuai dengan lanskap ekonomi, bahasa, serta budaya Indonesia (Muhamad Rafi Firmansyah Harun).

  • Pengusaha Antariksa Proyeksikan 2027 Indonesia Punya Satelit LEO

    Pengusaha Antariksa Proyeksikan 2027 Indonesia Punya Satelit LEO

    Bisnis.com, JAKARTA —  Asosiasi Antariksa Indonesia (Ariksa) berharap pada 2027 atau 2 tahun lagi Indonesia dapat meluncurkan satelit orbit rendah atau low earth orbit (LEO) pertamanya. Sejumlah langkah disiapkan termasuk pengembangan space port atau tempat peluncuran roket untuk satelit LEO. 

    Satelit LEO adalah satelit yang mengorbit di ketinggian 500 kilometer – 2.000 kilometer di atas permukaan bumi. Karena ketinggiannya yang relatif dekat bumi, ongkos roket yang dipakai relatif lebih murah dibandingkan satelit GEO yang mengorbit di ketinggian 36.000 kilometer. 

    Namun harus diingat, satelit GEO cukup diluncurkan satu kali untuk memberi layanan di seluruh antero bumi. Sementara LEO harus beberapa kali konstelasi satelit karena untuk memberikan cakupan layanan di seluruh bumi, dibutuhkan ratusan satelit LEO.

    “Tahun 2027 kita paling lambat meluncurkan LEO atau roket dari Indonesia,” kata Ketua Umum Asosiasi Antariksa Indonesia (Ariksa) Adi Rahman Adiwoso di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Dia mengatakan untuk mensukseskan langkah besar ini dibutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan ekosistem. 

    Adi Rahman mengatakan industri antariksa memiliki peranan penting dalam mendukung berbagai sektor di Indonesia mulai dari ekonomi hingga pertahanan. Saat ini fokus dalam pengembangan antariksa masih terpecah belah. Oleh sebab itu Ariksa dibentuk agar seluruh pemangku kepentingan memiliki misi bersama dalam membangun antariksa yang memberikan manfaat bagi Indonesia.

    Ada tiga hal yang harus menjadi fokus dalam pengembangan antariksa dalam negeri. Pertama, kebijakan yang berpihak dan ramah investasi. Kedua, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sejalan dengan pertumbuhan industri.

    Terakhir, model bisnis.  “Bisnisnya supaya itu berputar semuanya,” kata Adi.

    Adi mengatakan industri antariksa telah berevolusi sebagai industri IT berubah. Pada era 90-an revolusi IT atau internet itu menuju kepada public service atau sharing of information. Perusahaan over the top seperti Facebook, Google hingga Microsoft yang menjadi perusahaan umum pada ’90-an dikenal sebagai startup. Saat ini mereka telah mengubah pandangan orang dan nilainya sudah triliunan dolar. 

    Kondisi yang sama akan terjadi di industri antariksa dunia. Salah satu indikasinya adalah anggaran besar yang dihabiskan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China dalam pengembangan industri luar angkasa. 

    Adi mengatakan dalam 5-6 tahun ini Amerika Serikat telah menghabiskan dalam sekitar US$200 miliar dengan perincian NASA sebesar US$20 miliar, Space Force sebesar US$80 miliar dan pemerintah AS sebesar US$100 miliar. 

    Kemudian Eropa menghabiskan sekitar US$50 miliar – US$56 miliar per tahun untuk pengembangan industri luar angkasa. 

    “Cina, ditambah dengan India dan lainnya, kami mengestimasi sekitar lebih dari US$200 miliar. Sehingga banyak perusahaan rintisan semuanya mencari jalan mendapatkan proyek-proyek dari US$200 miliar per tahun itu. Dan ini sudah konstan terjadi lebih daripada 5 tahun,” kata Adi. 

    Adi juga mengatakan investor dan perusahaan raksasa juga bermain di sektor antariksa. Mereka mengembangkan layanan antariksa dan berinvestasi di perusahaan startup. Rocket Lab, kata Adi, dahulu hanya memiliki valuasi US$2 miliar. Saat ini telah berkembang menjadi US$15 miliar. 

    “SpaceX dengan Starlink dan segala macamnya sekarang private valuation-nya itu mendekati US$400 miliar. Akan menjadi 1 triliun dolar,” kata Adi.

    Dia mengatakan perusahaan-perusahaan yang awalnya berukuran kecil itu kini telah menjadi perusahaan besar dan memberi dampak signifikan. Indonesia dapat meniru hal itu. 

    Melalui Ariksa, Adi berharap fokus pengembangan antariksa Indonesia yang saat ini masih tercecer di berbagai perusahaan swasta, lembaga hingga kementerian, ke depan dapat menyatu dan memiliki visi sama. 

  • Mastel Dorong WhatsApp Cs Ikut Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

    Mastel Dorong WhatsApp Cs Ikut Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendorong adanya regulasi yang adil antara penyelenggara layanan telekomunikasi dengan penyedia layanan over-the-top (OTT) seperti WhatsApp.

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, layanan OTT pada hakikatnya memang turut meningkatkan trafik data pada infrastruktur telekomunikasi.

    Namun, di sisi lain, lonjakan trafik data yang masif justru membebani operator telekomunikasi dari sisi investasi untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang digunakan menampung trafik OTT tersebut. Selain itu, operator juga wajib menanggung berbagai beban regulasi.

    “Sementara itu, OTT sangat diuntungkan oleh banyaknya customer terkoneksi dan kapasitas infrastruktur telekomunikasi tersedia tanpa perlu investasi, serta sama sekali bebas dari beban-beban regulasi. Inilah bentuk ketidakadilan yang terjadi dan perlu disolusi,” kata Sarwoto saat dihubungi Bisnis pada Kamis (21/8/2025).

    Untuk itu, lanjut Sarwoto, Mastel mengusulkan agar operator telekomunikasi dan penyelenggara OTT seperti WhatsApp melakukan perundingan business to business (B2B) di bawah pengawasan pemerintah.

    Secara umum, Sarwoto menyebut, OTT sudah diatur dalam PP No. 46 Tahun 2021, yang menekankan prinsip kerja sama, adil, wajar, non-diskriminasi, dan jaminan kualitas. Namun, menurutnya, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Sebagian prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021, tapi implementasinya belum dilaksanakan atau ditegakkan dengan benar. Diperlukan keberanian pemerintah untuk menegakkan peraturan-peraturan tersebut agar efektif,” ungkapnya.

    Di sisi lain, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) juga menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban melalui regulasi equal playing field antara operator telekomunikasi dengan penyedia layanan OTT.

    Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Saki H. Bramono mengatakan, pihaknya melihat layanan OTT seperti WhatsApp Business sebagai bagian dari perkembangan ekosistem digital yang memberi masyarakat lebih banyak pilihan komunikasi. Kehadiran fitur panggilan suara dan video di platform OTT, menurutnya, mencerminkan tren global menuju konvergensi layanan berbasis data.

    “Namun, kami menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban melalui regulasi equal playing field antara penyelenggara layanan telekomunikasi dengan penyedia layanan OTT,” kata Saki kepada Bisnis pada Kamis (21/8/2025).

    Sebagai operator telekomunikasi, lanjutnya, Telkomsel memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh dalam membangun serta mengoperasikan infrastruktur jaringan, memenuhi berbagai kewajiban regulasi termasuk pelayanan universal (USO), serta menjamin kualitas layanan sesuai standar.

    Sementara itu, penyedia layanan OTT menawarkan fungsi serupa dengan menumpang pada jaringan operator tanpa kewajiban sepadan terhadap ekosistem telekomunikasi nasional, serta belum memberi kontribusi yang adil kepada operator atas penggunaan jaringan.

    “Oleh karena itu, Telkomsel mendorong terciptanya kerangka regulasi yang berkeadilan di mana seluruh pemain industri, baik operator maupun penyedia OTT, dapat berkontribusi secara proporsional,” ujarnya.

    Hal serupa juga disampaikan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART). Perusahaan meminta pemerintah bersikap adil dalam mengatur hubungan antara operator telekomunikasi nasional dan penyedia layanan OTT global, seperti WhatsApp, yang gencar memperluas bisnis di Indonesia tetapi dinilai belum memberikan kontribusi optimal bagi industri dan perekonomian nasional.

    Head of External Communications XLSMART Henry Wijayanto mengatakan, dominasi OTT global saat ini sangat besar, termasuk di Indonesia, dan hal itu wajar dalam persaingan terbuka.

    “OTT global harus diakui saat ini sangat dominan, termasuk yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kompetisi yang terbuka seperti saat ini wajar saja,” kata Henry saat dihubungi Bisnis pada Rabu (13/8/2025).

    Meski begitu, dia menekankan pentingnya agar layanan OTT juga memberi manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia, termasuk pelaku industri telekomunikasi. XLSMART pun berharap pemerintah memberi perlakuan adil bagi operator yang telah membangun jaringan internet.

    “Misalnya, dengan membuat regulasi yang bisa memberikan keadilan secara bisnis kepada operator pemilik jaringan internet, dengan tetap mengedepankan kepentingan pelanggan,” kata Henry.

  • Telkomsel Dorong Regulasi yang Setara Antara Layanan Telekomunikasi dan OTT

    Telkomsel Dorong Regulasi yang Setara Antara Layanan Telekomunikasi dan OTT

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mendorong pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban melalui regulasi (equal playing field) antara penyelenggara layanan telekomunikasi dengan penyedia layanan over-the-top (OTT). 

    Vice President Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono mengatakan pihaknya melihat layanan OTT seperti WhatsApp Business sebagai bagian dari perkembangan ekosistem digital yang memberikan pilihan komunikasi bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran fitur panggilan suara dan video di platform OTT mencerminkan tren global menuju konvergensi layanan berbasis data.

    “Namun kami menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban melalui regulasi [equal playing field] antara penyelenggara layanan telekomunikasi dengan penyedia layanan OTT,” kata Saki kepada Bisnis pada Kamis (21/8/2025). 

    Sebagai operator telekomunikasi, Saki mengatakan pihaknya memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh dalam membangun dan mengoperasikan infrastruktur jaringan, memenuhi berbagai kewajiban regulasi termasuk pelayanan universal (USO), serta menjamin kualitas layanan sesuai standar yang ditetapkan. 

    Sementara itu, lanjut dia, penyedia layanan OTT menawarkan fungsi yang serupa dengan menumpang pada jaringan operator tanpa memiliki kewajiban yang sepadan terhadap ekosistem telekomunikasi nasional, serta tidak memberikan kontribusi yang fair kepada operator atas penggunaan jaringan. 

    “Oleh karena itu, Telkomsel mendorong terciptanya kerangka regulasi yang berkeadilan di mana seluruh pemain industri, baik operator maupun penyedia OTT, dapat berkontribusi secara proporsional,” katanya. 

    Adapun kontribusi tersebut antara lain pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur digital nasional, pemenuhan kewajiban regulasi termasuk perlindungan data pengguna dan keamanan siber, hingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

    “Kami yakin bahwa dengan prinsip kesetaraan ini, industri telekomunikasi dapat tumbuh secara berkelanjutan sekaligus terus mendorong inovasi yang memberikan nilai tambah optimal bagi seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya. 

    Lebih lanjut, Saki mengatakan Telkomsel menyadari perilaku pelanggan terus berkembang dan berubah, termasuk disebabkan oleh hadirnya ragam layanan OTT untuk memenuhi kebutuhan komunikasi panggilan suara dan video. 

    “Alih-alih melihatnya semata-mata sebagai tantangan, kami memandang dinamika ini sebagai peluang untuk mengakselerasi inovasi dan memperkuat relevansi layanan Telkomsel di era digital,” ungkapnya. 

    Saki mengatakan strategi perusahaan adalah mencakup penguatan kapabilitas dan kapasitas jaringan untuk memastikan kualitas pengalaman digital pelanggan tetap optimal, pengembangan portofolio layanan digital yang adaptif terhadap kebutuhan pasar, serta menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra ekosistem—baik lokal maupun global, serta tentunya tetap patuh terhadap regulasi yang dibuat. 

    “Dengan pendekatan ini, Telkomsel memastikan pelanggan tetap mendapatkan kemudahan, jangkauan luas, dan pengalaman komunikasi yang andal, baik melalui layanan suara konvensional maupun beragam platform digital yang terus berkembang,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, WhatsApp memperkenalkan serangkaian pembaruan fitur untuk memperkuat posisi mereka di pasar Indonesia. Dalam ajang WhatsApp Business Summit  ketiga di Jakarta pada Selasa (12/8/2025), Country Director Indonesia Meta, Pieter Lydian, mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar terdepan secara global dalam komunikasi bisnis melalui pesan.

    Menurutnya, sebanyak 88% masyarakat Indonesia mengirimkan pesan kepada bisnis setiap minggunya. WhatsApp kini menghadirkan peningkatan fitur panggilan suara dan video untuk WhatsApp Business Platform, integrasi pengelolaan iklan lintas platform melalui Advantage+ berbasis AI, serta pembaruan pada tab Pembaruan yang kini digunakan 1,5 miliar orang per hari.

    Sejumlah brand seperti Paragon, Hyundai, dan Danone telah memanfaatkan Iklan di Status, sementara kreator seperti Tiara Andini dan Jerome Polin telah menggunakan fitur Langganan Saluran. WhatsApp juga memungkinkan penggunaan aplikasi WhatsApp Business gratis dan WhatsApp Business Platform secara bersamaan tanpa mengganti nomor, seperti yang dilakukan jaringan klinik kecantikan Lavalen.

    Sementara itu, Lion Parcel memanfaatkan fitur notifikasi proaktif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 15%. Meta juga tengah menguji fitur Business AI untuk membantu bisnis menangani percakapan skala besar dan memberikan rekomendasi produk.

    Sebelumnya, muncul wacana pembatasan layanan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call, yang ramai diperbincangkan usai forum diskusi publik pada 16 Juli 2025.  Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana membatasi layanan tersebut.

    “Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” kata Meutya.

    Dia menjelaskan Kementerian Komunikasi dan Digital memang menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), mengenai penataan ekosistem digital.

    Salah satu poin yang disorot adalah hubungan antara penyedia layanan OTT dan operator jaringan. Namun, Meutya menekankan masukan tersebut belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan, serta tidak menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.

    “Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” tuturnya. 

    Dia juga menyampaikan permohonan maaf jika isu ini sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meutya memastikan saat ini Komdigi fokus pada agenda prioritas nasional seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat keamanan dan perlindungan data pribadi di ruang digital.

  • Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise

    Gandeng OpenAI, Telkomsel Berencana Hadirkan ChatGPT Enterprise

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan OpenAI, pengembang ChatGPT.

    Melalui kerja sama ini, Telkomsel akan mengeksplorasi penerapan solusi lintas industri yang memberikan dampak nyata, mulai dari optimalisasi layanan pelanggan hingga pengembangan inovasi berbasis data dengan dukungan teknologi OpenAI.

    Selain itu, Telkomsel berencana menghadirkan ChatGPT Enterprise untuk mendukung karyawan dalam meningkatkan literasi dan produktivitas berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kolaborasi ini juga ditujukan untuk memperluas akses teknologi AI bagi jutaan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan jaringan Telkomsel yang menjangkau hingga ke pelosok negeri.

    “Kami memiliki satu objektif untuk berpartner [dengan OpenAI], yakni membuat AI yang inklusif. Artinya, kami ingin agar di tangan seluruh masyarakat Indonesia, ChatGPT dan AI dapat membantu mereka meningkatkan apa saja yang dilakukan, baik dalam kehidupan sehari-hari, bekerja, maupun belajar. Segala hal yang bisa mereka lakukan,” kata Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam, dalam acara Solution Day 2025 di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Selain berkolaborasi dengan OpenAI, Telkomsel Enterprise juga memperkuat kerja sama lintas sektor melalui sejumlah penandatanganan perjanjian.

    Pertama, bersama SCSK, Telkomsel menghadirkan solusi jaringan yang memadukan perangkat andal dengan layanan konektivitas dan managed services, guna menyediakan infrastruktur yang efisien, andal, dan scalable bagi berbagai sektor di Indonesia.

    Kedua, dengan PERTAABI, Telkomsel memberdayakan asosiasi tersebut dalam mendorong transformasi digital ekosistem melalui solusi konektivitas dan layanan Telkomsel sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional bagi seluruh anggotanya di Indonesia.

    Telkomsel turut memperkuat portofolio segmen business to business (B2B) dengan meluncurkan empat solusi digital baru yang mengadopsi 5G dan AI. 

    Empat solusi tersebut adalah Telkomsel QRIS Soundbox, SiteSense, Telkomsel LinkCar, dan Sovia. Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan, solusi digital ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi ekosistem.

    Telkomsel QRIS Soundbox menawarkan pembayaran yang diklaim aman dengan konfirmasi suara secara real-time, konektivitas stabil Telkomsel, serta QR dinamis yang mendukung adopsi luas dan perkembangan pembayaran digital di Indonesia.

    Sementara itu, SiteSense merupakan platform location intelligence berbasis data besar mobilitas dan demografi Telkomsel yang diperkuat dengan analitik spasial. Platform ini memungkinkan evaluasi lokasi bisnis secara real-time untuk mendukung studi kelayakan, ekspansi distribusi, hingga pengembangan properti.

    Adapun, Telkomsel LinkCar adalah platform real-time untuk kendaraan berbasis jaringan Telkomsel. Solusi ini memungkinkan pemantauan, pelacakan, efisiensi operasional, hingga akses hiburan untuk mendukung ekosistem kendaraan yang lebih terintegrasi dan cerdas.

    Terakhir, Sovia merupakan solusi percakapan cerdas dari Telkomsel yang membantu bisnis menjangkau pelanggan secara aman dan efisien. Sovia memiliki kemampuan skalabilitas tinggi untuk menangani interaksi pelanggan dalam volume besar, sekaligus mendorong produktivitas dan hasil yang terukur di berbagai industri.

  • Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple

    Prediksi Harga iPhone 17 Series yang Segera Diperkenalkan Apple

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple tengah menyiapkan perilisan jajaran iPhone 17 yang akan memiliki 4 seri. Salah satu seri yang akan dihadirkan kembali adalah iPhone 17e, di mana ponsel ini menyasar kepada pembeli yang ingin berhemat.

    iPhone 17e diprediksi memiliki harga paling rendah, yang juga diluncurkan sebagai penerus iPhone 16e dan pengganti seri SE.

    Seri lain yang akan diluncurkan dalam jajaran iPhone 17 yakni iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, dan iPhone 17 Pro Max.

    Prediksi Jadwal Perilisan iPhone 17

    Berdasarkan laporan Forbes, Apple akan menggelar acara pengumuman (keynote) pada 9 September 2025. Sepertinya Apple akan memperkenalkan jajaran iPhone 17, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, hingga kemungkinan AirPods Pro generasi terbaru.

    Meski demikian, pengumuman tersebut bukanlah tanggal rilis resmi.

    Apabila menilik pola tahun-tahun sebelumnya, prapemesanan diperkirakan dibuka beberapa hari setelah keynote, dengan penjualan resmi dimulai sepekan kemudian.

    Mengacu pada tren perilisan iPhone 15 (22 September 2023) dan iPhone 16 (20 September 2024), maka iPhone 17 Series kemungkinan besar akan diperkenalkan secara resmi pada September 2025.

    Penjualan pertama akan dilakukan di Amerika Serikat (AS), kemudian menyusul ke negara-negara Eropa. Kemudian iPhone 17 series diprediksi baru dapat dibeli oleh masyarakat Asia pada akhir 2025 atau awal 2026. 

    Prediksi Harga iPhone 17

    Kemudian untuk harganya, iPhone 17 series diprediksi akan mengalami kenaikan harga namun tidak jauh berbeda dari harga awal iPhone 16.

    Berdasarkan laporan analis teknologi dan Bloomberg, iPhone 17 Pro diperkirakan dijual mulai dari Rp16,78 juta (sekitar US$999).

    Namun menurut 9to5Mac, harga perangkat tersebut bisa mencapai US$1.049 atau sekitar Rp17,2 juta. Untuk varian tertinggi, iPhone 17 Pro Max, harganya diperkirakan lebih mahal lagi mengingat ukuran layar yang lebih besar serta fitur unggulan tambahan.

    Sementara itu, Apple disebut akan menghadirkan model baru yakni iPhone 17 Air. Di mana perangkat ini dirancang lebih tipis dan elegan, sekaligus menggantikan varian Plus yang sudah tidak lagi diproduksi. Harga iPhone 17 Air diprediksi berkisar Rp15,1 juta (sekitar US$899).

    Prediksi daftar harga iPhone 17 Series:

    iPhone 17: US$799 (Rp13,1 juta)
    iPhone 17 Air: US$899 (Rp15,1 juta)
    iPhone 17 Pro: US$1.049 (Rp17,2 juta)
    iPhone 17 Pro Max: US$1.249 (Rp20,5 juta)

  • Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah

    Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple mempersiapkan peluncuran jajaran iPhone 17, di mana ponsel flagship murah iPhone 17e akan dihadirkan.

    iPhone 17e akan menjadi ponsel flagship budget rendah yang bisa dijadikan pilihan masyarakat yang ingin berhemat.

    Melansir 9to5Mac, rumor terbaru dari Apple mengatakan bahwa pihaknya akan mengganti jajaran SE menjadi seri “e” di tiap tahunnya.

    Itu artinya, iPhone 17e akan tiba pada awal 2026 dengan spesifikasi yang ditingkatkan dari iPhone 16e.

    iPhone 17e akan memiliki model yang tak jauh berbeda, yakni hadir hanya dengan satu kamera belakang.

    Namun ponsel terbaru ini akan diberikan Dynamic Island dan peningkatan lainnya yakni chip A19.

    Spesifikasi lain yang dicatat oleh Digital Chat Station kurang lebih mirip dengan yang sudah ada di iPhone 16e. Spesifikasi ini meliputi layar OLED 6,1 inci, kamera depan 12MP, kamera belakang tunggal 48MP, dan dukungan Face ID.

    Berdasarkan kinerja penjualan iPhone 16e sebelumnya, iPhone 17e dapat diharapkan untuk terus menjadi pilihan iPhone Apple yang paling terjangkau namun paling menarik.

    Sejauh ini, iPhone 16e telah membuktikan dirinya sebagai ponsel yang memiliki penjualan baik dari jajaran ponsel pintar iPhone.

    Menurut laporan riset dari Consumer Intelligence Research Partners ( CIRP ) untuk kuartal pertama 2025, iPhone 16e berhasil meraih popularitas lebih tinggi daripada pendahulunya yang dikenal dengan nama iPhone SE.

    iPhone 16e tidak hanya menarik permintaan dari pelanggan SE yang sudah ada, tetapi juga mengalihkan penjualan dari model lama seperti iPhone 15 dan 14.

    Hingga Q2 2025, iPhone 16e menyumbang 11 persen dari total penjualan iPhone di AS, lebih dari dua kali lipat pangsa SE yang hanya 5 persen pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.

    Sementara itu, penjualan model lama turun tajam dari 28 persen pada Juni 2024 menjadi hanya 15 persen pada kuartal ini, menunjukkan bagaimana iPhone 16e telah mengubah komposisi penjualan Apple di segmen bawah.

  • Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%

    Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai digitalisasi harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5–8% hanya akan tercapai jika pertumbuhan digitalisasi dapat bergerak lebih cepat.

    “Mastel meyakini syarat pertumbuhan GDP 5–8% tercapai bila digitalisasi tumbuh 10–16%,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Rabu (20/8/2025). 

    Pernyataan Mastel ini sekaligus menjadi respons atas tidak masuknya sektor digitalisasi dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan pemerintah. Menurut Sarwoto, digitalisasi bukan sekadar sektor tambahan, melainkan pengampu (enabler) bagi seluruh sektor lain, baik ekonomi maupun layanan publik.

    Dia menekankan bahwa visi digital Indonesia menuju tahun emas 2045 masih relevan dan tetap valid.

    Sarwoto menambahkan, pembangunan konektivitas dan aplikasi digital baik untuk bisnis personal, antar-bisnis (business to business), maupun sektor pemerintaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung suksesnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Konektivitas dan aplikasi untuk bisnis personal, bisnis ke bisnis dan sektor pemerintahan tetap penting untuk suksesnya pemerintahan Prabowo–Gibran,” katanya.

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai sektor digital tetap perlu menjadi prioritas, meskipun tidak tercantum dalam delapan agenda prioritas RAPBN 2026.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, ke depan di era digital, seluruh aspek kehidupan akan terkoneksi dengan inovasi digital. Karena itu, APJII akan terus memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi I DPR yang membidangi industri komunikasi dan informatika. 

    “Saya rasa bukan hanya anggaran, tapi sebenarnya untuk mendukung digitalisasi ini perlu kebijakan-kebijakan baru oleh Komdigi di mana memang APJII sendiri fokus pada keberlangsungan dari industri internet di Indonesia, khususnya pemerataan dan juga peningkatan kualitas dari jaringan yang ada,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (19/8/2025). 

    Arif menambahkan, pihaknya juga mendorong Komdigi untuk membenahi sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia telekomunikasi. 

    Salah satunya adalah usulan moratorium penyelenggara ISP di Indonesia, karena jumlahnya saat ini dinilai terlalu banyak. “Bukan selamanya tentu, tapi dalam artian untuk merapikan dulu regulasi-regulasi yang ada,” imbuhnya.

    Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat menata industri telekomunikasi, khususnya bisnis ISP, sehingga para penyelenggara mampu meningkatkan kualitas layanan.

    “Dan juga kualitas dari servisnya kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” pungkasnya.

    Ilustrasi konektivitas

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

    Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan tim internal khusus yang akan bertugas mengawal penyelenggaraan program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat nasional.

    Tim internal ini terdiri atas Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital.

    Kemudian, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital dalam kelompok kerja keamanan data.

    Menteri Komunikasi dan Digital (menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan tim ini akan membantu meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan terhadap data yang dikelola oleh SDI.

    “Kami telah menyiapkan tim dari Kemkomdigi untuk memperkuat kinerja Satu Data Indonesia. Data SDI harus terjamin kemudahan berbagi pakainya, serta harus menjunjung norma pelindungan data pribadi,” kata Meutya dalam siaran pers, dikutip Bisnis pada Rabu (20/8/2025). 

    Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah. 

    SDI juga mendorong penggunaan data dalam pengambilan kebijakan.Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39/2019. 

    Sementara itu, untuk memastikan SDI memiliki kualitas yang baik dan aktual, dia mengajak instansi pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data di SDI agar selalu melakukan pengkinian data.

    Peran aktif setiap instansi pusat maupun daerah dalam memperbarui data dinilai menjadi sangat krusial. 

    Ke depan, kata Meutya, Kemkomdigi terus mendukung SDI agar dapat menjadi rujukan nasional yang kredibel, sekaligus menjadi fondasi bagi transformasi digital pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.