Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Trump Minta Data Pribadi RI Ditaruh di AS, Bagaimana Nasib Bisnis Data Center?

    Trump Minta Data Pribadi RI Ditaruh di AS, Bagaimana Nasib Bisnis Data Center?

    Bisnis.com, JAKARTA – Data pribadi penduduk Indonesia terancam ‘digadaikan’ dalam kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) yakni terkait tarif impor resiprokal.

    Sebaimana diketahui, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang bersejarah antara AS dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor digital terkait proses pengolahan data pribadi. 

    Di sektor tersebut, Donald Trump lewat keterangan resmi Gedung Putih menyebut AS dan RI menghapus hambatan perdagangan digital dengan berencana merampungkan komitmen mengenai perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen diambil oleh Indonesia, salah satunya memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke AS melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.

    Namun, perlindungan data yang dijanjikan AS diragukan banyak pihak, termasuk Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI). Ketua Umum ACCI, Alex Budiyanto mengatakan AS berbeda dengan Eropa yang telah memiliki aturan pelindungan data pribadi atau General Data Protection Regulation, seperti di Indonesia.

    Negeri Paman Sam belum memiliki regulasi pasti yang mengatur hal tersebut, sehingga perusahaan yang memperjualbelikan atau bocor datanya, tidak dapat diberi sanksi.

    Ilustrasi data center / JIBI

    “AS belum punya undang-undang federal untuk perlindungan data pribadi. Jadi, harusnya data kita tidak boleh masuk ke sana,” kata Alex kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

    Dia mengatakan AS hingga saat ini belum punya UU PDP versi mereka. AS hanya meminta data pribadi Indonesia untuk dikelola di sana tanpa ada jaminan perlindungan hukum.

    Artinya, jika terjadi pelanggaran di AS, Indonesia tidak punya instrumen hukum untuk menuntut atau menghukum.

    “Di Indonesia ada UU-nya, di Eropa ada GDPR. Tapi di AS? Tidak ada. Makanya ini jadi masalah,” kata Alex.

    Sementara itu, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengingatkan bahwa perlindungan data adalah inti dari keamanan dan ketahanan siber nasional.

    Pada era digital, data pribadi sudah menjadi tulang punggung di hampir seluruh sektor – mulai dari perbankan, kesehatan, hingga energi. Kemudahan transfer data lintas negara yang tak diatur dengan jelas pada akhirnya mengabaikan eksistensi UU PDP dan menurunkan kedaulatan digital Indonesia.

    “Siapa yang bisa menjamin kalau data warga Indonesia bocor di Amerika? Cara menuntutnya bagaimana?” tegas Ardi.

    Lebih lanjut, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan pengambilan data pribadi masyarakat oleh AS harus mendapat persetujuan pemilik data pribadi.

    “Persetujuan juga dibutuhkan jika data akan dibagi kepada pihak lain. Jika masyarakat sebagai pemilik data pribadi setuju, maka ada aturan berikut.  Sharing data haruslah bersifat resiprokal,” kata Heru.

    Respons Pemerintah

    Kekhawatiran banyak pihak akan keamanan data pribadi yang bebas dipindahkan oleh AS sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara menekankan negosiasi dengan AS masih terus berjalan termasuk mengenai kesepakatan yang tengah ramai dibahas oleh masyarakat saat ini.

    “Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus,” kata Prabowo di JICC usai menghadiri Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (23/7/2025) malam.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa persoalan transfer data pribadi yang tercantum dalam kesepakatan bersama telah dijalankan dengan prinsip tanggung jawab negara. Menurutnya, Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data yang diminta.

    “Itu sudah, transfer data pribadi yang bertanggung jawab dengan negara yang bertanggung jawab,” katanya.

    Pemerintah Amerika Serikat dan Republik Indonesia menyepakati Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, atau Kerangka Perjanjian Perdagangan Timbal Balik, yang akan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan membuka akses pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi eksportir kedua negara.

    Dalam kesempata berbeda, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan bahwa ketentuan transfer data antarnegara tetap tunduk pada regulasi nasional, termasuk Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan aturan teknis yang berlaku.

    “Keleluasaan transfer data yang diberikan kepada Amerika maupun negara mitra lainnya hanya untuk data-data komersial, bukan untuk data personal/individu dan data yang bersifat strategis,” ujar Haryo kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

    Respons kekhawatiran sejumlah pihak terhadap potensi kebocoran atau akses bebas atas data domestik oleh pihak asing, dia mengklaim bahwa pengelolaan data pribadi maupun data strategis tetap berada di bawah pengawasan ketat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurut Haryo, aspek teknis terkait kebijakan data lintas negara berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo Digital) yang menjadi leading sector untuk pengaturan lebih rinci.

  • Daftar Startup Terjerat Kasus Fraud, eFishery hingga Investree

    Daftar Startup Terjerat Kasus Fraud, eFishery hingga Investree

    Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah startup di Indonesia belakangan tersandung kasus dugaan fraud atau penyimpangan yang merugikan investor maupun masyarakat. 

    Dari sektor agritech hingga fintech, persoalan akuntabilitas dan tata kelola menjadi sorotan tajam seiring meningkatnya nilai kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan. Berikut ini rangkuman kasus yang menimpa beberapa startup yang sedang dalam sorotan regulator.

    1. eFishery

    Startup aquatech eFishery diterpa dugaan manipulasi laporan keuangan dengan nilai fantastis. Dalam laporan internal setebal 52 halaman yang dikaji Bloomberg News, disebutkan bahwa eFishery diduga menggelembungkan pendapatan hingga US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun selama periode Januari—September 2024. 

    Namun faktanya, pendapatan riil hanya sekitar US$157 juta, jauh dari angka yang diumumkan yakni US$752 juta. Lebih dari 75% data dalam laporan disebut palsu. Dugaan fraud ini memicu pertanyaan serius soal tata kelola perusahaan rintisan yang telah meraih pendanaan besar dari investor lokal maupun global.

    2. Investree

    Startup fintech P2P lending Investree mengalami gagal bayar hingga berujung pencabutan izin usaha oleh OJK pada Oktober 2024. 

    Dugaan fraud dan pelanggaran ekuitas minimum memicu kerugian para lender. Salah satu korban, Christopher Girsang, mengaku dana Rp154,6 juta miliknya belum kembali setelah lebih dari dua tahun. Sebanyak 22 lender lain turut menggugat Investree secara perdata dengan total nilai kerugian lebih dari Rp2,58 miliar.

    Co-Founder sekaligus CEO Adrian Asharyanto Gunadi telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dia diduga berada di luar negeri dan OJK kini berkoordinasi dengan Interpol untuk membawanya pulang. Proses penyidikan tengah berlangsung bersama aparat penegak hukum. 

    Tempat penampung ikan eFishery

    3. KoinP2P

    Anak usaha KoinWorks, KoinP2P, juga tengah dalam sorotan akibat dugaan fraud operasional yang mengakibatkan kerugian hingga Rp365 miliar. Seorang borrower berinisial MT disebut menjadi dalang dari kasus ini, dengan tuduhan pemalsuan, penipuan, dan penggelapan dana. 

    OJK telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap KoinP2P dan mengintensifkan pengawasan terhadap komitmen manajemen dalam menyelesaikan klaim lender. Saat ini, proses diskusi dan negosiasi dengan lender masih berlangsung secara business-to-business (B2B) di bawah pengawasan regulator

    4. TaniFund 

    Startup agritech TaniFund menghadapi tuntutan dari 128 lender yang mengklaim gagal menerima pengembalian dana sejak November 2021, dengan total kerugian mencapai Rp14 miliar. 

    Izin usaha TaniFund telah dicabut oleh OJK pada Mei 2024 karena tak lagi menjalankan fungsinya dan memiliki aset hanya sebesar Rp3 miliar.Regulator telah memerintahkan penyelenggaraan RUPS untuk membubarkan perusahaan dan membentuk tim likuidasi.

    5. iGrow

    Platform fintech P2P lending iGrow yang telah diakuisisi LinkAja pada 2021 juga tersangkut kasus gagal bayar. Sebanyak 40 lender menggugat iGrow dan pihak regulator atas dugaan perbuatan melawan hukum. 

    LinkAja menyatakan telah menghentikan pembiayaan retail dan mengubah iGrow menjadi Modalin dengan model pembiayaan produktif berbasis closed-loop yang dianggap lebih aman.

    OJK tetap menuntut iGrow untuk menyelesaikan persoalan pendanaan macet dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala. Proses hukum atas gugatan lender masih bergulir.

    6. Modal Rakyat

    Modal Rakyat juga ikut terseret dalam daftar startup yang bermasalah. OJK memanggil pihak Modal Rakyat atas pengaduan dari lender dan meminta penyelesaian dilakukan secara mediasi. 

    Regulator juga sempat meminta agar Modal Rakyat memperbaiki publikasi terkait penerapan asuransi demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik.

    Masalah ini sampai ke meja hijau, yang berujung pada kemenangan Modal Rakyat dalam gugatan hukum yang diajukan oleh salah satu pendana atau lender, Haryani, yang diwakili oleh kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

  • Kasus eFishery Bikin Pendanaan Startup Seret, Modal Ventura Perkuat Tata Kelola

    Kasus eFishery Bikin Pendanaan Startup Seret, Modal Ventura Perkuat Tata Kelola

    Bisnis.com, JAKARTA— Kasus dugaan manipulasi laporan keuangan oleh eFishery turut berdampak pada kepercayaan investor dalam menggelontorkan dana ke startup. Perusahaan modal ventura berbenah dengan memperbaiki tata kelola agar kasus serupa tak terulang.

    Co-Founder & General Partner Alpha JWC Ventures Jefrey Joe menilai krisis ini menjadi momentum untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam tata kelola perusahaan rintisan.

    “Pasti berdampak [pendanaan ke Startup], tapi menurut kami ini momentum untuk melakukan sesuatu. Kadang kita bisa pakai krisis ini untuk merubah begitu kan,” kata Jefrey ditemui usai acara Alpha JWC Whistleblowing Event Launch di Jakarta pada Rabu (23/7/2025). 

    Dalam laporan internal yang ditelaah Bloomberg News, eFishery diduga menggelembungkan pendapatan hingga US$600 juta atau sekitar Rp9,7 triliun selama Januari hingga September 2024, padahal pendapatan riil perusahaan hanya sekitar US$157 juta. Lebih dari 75% data dalam laporan disebut-sebut palsu.

    Jefrey menilai kegagalan tata kelola seperti ini seringkali dipicu oleh tekanan untuk menunjukkan pertumbuhan instan. 

    Dia menambahkan tekanan untuk menunjukkan pertumbuhan cepat seringkali membuat sejumlah startup memilih strategi “fake it till you make it”. 

    Namun, pendekatan ini dinilai tidak berkelanjutan, apalagi di tengah perubahan lanskap pendanaan saat ini yang lebih menekankan profitabilitas daripada sekadar pertumbuhan.

    “Engga mudah untuk menggelembungkan pendapatan, tapi masih bisa profit. Kita enggak bisa memalsukan profit nih. Jadi sekarang marketnya juga sudah berubah, kita merasa sekarang jauh lebih sehat,” ungkapnya. 

    Sebagai respons terhadap krisis tata kelola ini, Alpha JWC Ventures turut meluncurkan inisiatif SpeakUp, sebuah platform whistleblowing yang dirancang untuk memperkuat sistem pelaporan dan transparansi di perusahaan portofolio mereka.

    Platform SpeakUp memungkinkan karyawan, founder, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan dugaan pelanggaran seperti kecurangan keuangan, pelecehan, hingga pelanggaran etika secara anonim dan terenkripsi. Laporan yang masuk akan langsung ditangani oleh tim independen, dengan sistem pengamanan dan pencegahan laporan palsu.

    Menurut laporan ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), sebanyak 43% kasus fraud terungkap melalui laporan internal. Namun, banyak startup belum memiliki sistem pelaporan yang memadai karena keterbatasan sumber daya maupun kurangnya kesadaran.

    “Integritas dalam kepemimpinan dan operasional kerja menjadi amat sangat penting agar dapat menciptakan perusahaan yang bisa berdampak secara jangka panjang,” kata Jefrey.

    Dalam dua minggu sejak peluncuran awal, lebih dari 20 perusahaan portofolio Alpha JWC telah bergabung dalam inisiatif SpeakUp. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah dan menjangkau lebih dari 30.000 karyawan di lebih dari 80 perusahaan rintisan di Asia Tenggara.

    Jefrey juga menyatakan optimismenya terhadap pemulihan ekosistem startup ke depan, terutama dengan makin sehatnya standar tata kelola dan penekanan pada keberlanjutan. Menurutnya, keberhasilan masa depan startup bukan lagi soal valuasi tinggi, melainkan soal berapa banyak pihak yang benar-benar mendapat manfaat dari keberhasilan tersebut.

    “Matrixnya bukan berapa valuasinya. Valuasi tinggi. Tapi kalau abis IPO turun, orang rugi loh. Founder make money, investor make money, investor public juga kalau misalnya IPO juga make money. Itu yang kita fokuskan sekarang,” tegas Jefrey.

  • Moratelindo (MORA) Tetap Kebut Homepass Oxygen di Tengah Penurunan Daya Beli

    Moratelindo (MORA) Tetap Kebut Homepass Oxygen di Tengah Penurunan Daya Beli

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Mora Telematika Indonesia Tbk  atau Moratelindo (MORA) mencatat bisnis internet rumah tetap tumbuh meskipun daya beli masyarakat melemah dan kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil.

    Chief Strategic Business Officer Moratelindo, Resi Y. Bramani, mengatakan jumlah homepass Oxygen ID, merek internet rumah Moratelindo, telah mencapai hampir 718.000 sambungan. Terdapat pertumbuhan pembangunan baru sebesar 18% hingga pertengahan tahun ini.

    “Kami optimistis dapat menambah lagi sekitar 15% hingga akhir tahun,” kata Resi saat dihubungi Bisnispada Rabu (23/7/2025).

    Sementara itu, layanan internet rumah Moratelindo, Oxygen.id, telah melayani sekitar 240.000 pelanggan hingga Juni 2025. Angka ini tumbuh 32% dibandingkan Juni 2024.

    Menurut Resi, pertumbuhan tersebut didorong oleh penetrasi tim penjualan yang aktif, beragam paket layanan serta promo menarik yang bukan sekadar gimmick, dan  kualitas layanan serta after sales yang prima.

    Moratelindo menargetkan dapat melayani hingga 300.000 pelanggan Oxygen.id hingga akhir 2025. Dalam mencapai target tersebut, Resi mengatakan  pihaknya akan tetap fokus menjaga kualitas layanan serta dukungan after sales. 

    “Dari sisi harga, kami terus menghadirkan promo-promo menarik agar tetap terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat,” kata Resi.

    Dia menambahkan, kebutuhan internet masyarakat yang beragam mendorong perusahaan untuk merancang paket layanan dengan berbagai pilihan, agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan.

    Terkait munculnya penyedia internet murah dengan tarif Rp100.000 per bulan, Resi menegaskan bahwa kehadiran pemain-pemain tersebut tidak berdampak signifikan terhadap jumlah pelanggan Moratelindo.

    “Di industri internet, ada harga ada rupa. Kami yakin harga bukan satu-satunya faktor utama dalam memilih layanan. Masyarakat membutuhkan internet yang aman, stabil, cepat, dan didukung layanan after sales yang baik,” ujarnya.

  • Elon Musk Kembali Terima Pelanggan Baru Starlink di RI Setelah ‘Puasa’ 10 Hari

    Elon Musk Kembali Terima Pelanggan Baru Starlink di RI Setelah ‘Puasa’ 10 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — SpaceX, perusahaan dirgantara milik Elon Musk, mengumumkan lewat e-mail terkait kembali tersedianya lagi layanan Starlink untuk pelanggan baru di Indonesia per Rabu (23/07/25).

    SpaceX sempat menyatakan berhenti melayani pelanggan baru pada 13 Juli 2025, hingga akhirnya 10 kemudian atau hari ini, layanan bagi pelanggan baru di sektor ritel, korporasi, dan backhaul, kembali tersedia. 

    Tersedianya kembali layanan Starlink juga dapat dilihat pada web resminya. Di menu Peta Ketersediaan. Tiga indikator berwarna biru menunjukkan kesediaan layanan Starlink, dengan biru muda berarti “Tersedia”, biru agak tua berarti “Daftar Tunggu”, dan biru tua berarti “Segera Hadir”. 

    Indonesia menjadi wilayah dengan warna biru muda, yang berarti layanan Starlink dapat dipesan di sini. Adapun negara dengan warna abu-abu artinya layanan internet satelit tersebut tidak menjangkau negara tersebut, seperti misalnya China dan Rusia.

    Seperti negara lainnya, terdapat dua jenis paket personal Starlink yang ditawarkan di Indonesia yaitu Residensial dan Jelajah.

    Paket Residensial merupakan paket internet untuk rumah, yang dibagi lagi menjadi Residensial Lite untuk penggunaan minimal dan rumah tangga kecil seharga Rp479.000 per bulan, dan Residensial untuk rumah tangga seharga Rp750.000 per bulan.

    Sementara itu, paket Jelajah ditargetkan untuk pengguna yang sering bepergian, atau bekerja secara berpindah-pindah. Harga yang dipatok untuk paket itu adalah Rp1.639.000 per bulan.

    Selain paket personal, ada juga dua paket bisnis yang tersedia seperti, Lokal Prioritas untuk bisnis tetap dan mobile di darat seharga Rp647.000 per bulan, dan global Prioritas untuk konektivitas maritim dan global seharga Rp4.477.000 per bulan.

    Dalam web resminya, Starlink juga menyebutkan pemasangan internet hanya butuh dua langkah, yaitu menyambungkan perangkat ke sumber listrik, dan mengarahkannya ke langit.

    Dua petunjuk tersebut juga dapat dijalankan dari urutan mana saja, yang terpenting adalah posisi Starlink harus bebas dari halangan apapun yang mencegahnya terarah ke langit. Pengguna dapat mengunduh aplikasi Starlink untuk menentukan lokasi pemasangan terbaik.

    Layanan internet satelit tersebut juga menyediakan uji coba 30 hari, yang berarti, jika pengguna merasa kurang puas dengan internet yang disediakan, mereka dapat mengembalikan Starlink untuk mendapatkan pengembalian dana secara penuh.

    Sebelumnya pada Minggu (13/07/25), anak perusahaan SpaceX tersebut mengumumkan tutupnya layanan internet mereka di Indonesia akibat kehabisan kapasitas.

    Hal tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia yang ingin berlangganan perlu melakukan pre-order sambil menunggu layananan tersedia kembali.

    Belakangan ini, penjualan Starlink memang mengalami peningkatan, khususnya pada penjualan layanan satelit orbit rendah untuk segmen korporasi, yang pada akhirnya menyebabkan habisnya kapasitas internet.

    Namun, itu tidak menghentikan usaha Perusahaan besutan Elon Musk tersebut untuk menyediakan akses internet ke seluruh dunia lewat ribuan satelit kecil di orbit Bumi Rendah. Di Indonesia sendiri, Starlink telah hadir sejak 2022, dan bekerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat). (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Kemenkes Ingatkan Bahaya Konsultasi via ChatGPT, AI Tak Mampu Gantikan Dokter

    Kemenkes Ingatkan Bahaya Konsultasi via ChatGPT, AI Tak Mampu Gantikan Dokter

    Bisnis.com, JAKARTA— Maraknya penggunaan ChatGPT untuk konsultasi kesehatan menuai perhatian serius dari Kementerian Kesehatan. 

    Meski teknologi tersebut dapat membantu dalam memberikan informasi awal, para ahli mengingatkan ChatGPT tak bisa menggantikan peran dokter, terutama dalam hal diagnosis dan penanganan medis yang tepat. 

    Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan sekaligus Ketua Tim Transformasi Teknologi dan Digitalisasi Kesehatan (TTDK) Kementerian Kesehatan RI, Setiaji, mengatakan salah satu sorotan utamanya adalah lokasi dan sumber data yang digunakan oleh AI seperti ChatGPT.

    “Pertama, ChatGPT ini datanya tidak ada di Indonesia, jadi kita harus aware. Kami sangat concern bagaimana menyiapkan konsultasi berbasis seperti ChatGPT, tapi dengan data yang ada di Indonesia,” kata Setiaji dalam acara Building Trust in Healthcare AI yang digelar oleh Philips di Jakarta pada Rabu (23/7/2025). 

    Dia menambahkan, sudah ada inisiatif lokal seperti Sahabat AI yang dibangun bersama beberapa mitra teknologi di Indonesia dan memanfaatkan basis data lokal serta bahasa Indonesia. 

    Solusi ini dinilai lebih relevan dibanding pencarian informasi bebas di internet yang belum tentu akurat dan terverifikasi.

    Namun demikian, Setiaji mengakui saat ini belum ada alternatif yang cukup kuat untuk menandingi AI global seperti ChatGPT. Oleh sebab itu, langkah yang paling memungkinkan adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

    “Kita belum bisa mencegah masyarakat untuk menggunakan [ChatGPT], karena belum ada alternatifnya. Tapi yang paling penting adalah edukasi bahwa tetap harus konsultasi ke dokter. Kita belum tahu sejauh apa knowledge yang dimiliki AI, dan dokter selalu mengikuti perkembangan diagnostik,” kata Setiaji.

    Dia juga mengingatkan gejala penyakit sering kali bersifat kompleks dan tidak bisa disimpulkan hanya dari satu keluhan. Misalnya, keluhan pusing belum tentu berasal dari kepala bisa jadi berkaitan dengan organ lain. 

    Hal semacam ini membutuhkan pemeriksaan mendalam yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis profesional. Dalam hal penerapan teknologi, Setiaji menekankan pentingnya dua indikator utama: sensitivitas dan akurasi. 

    Sensitivitas berkaitan dengan kemampuan AI mendeteksi berbagai jenis penyakit, sedangkan akurasi mengukur seberapa tepat diagnosis yang dihasilkan. Faktor lain seperti kualitas gambar juga sangat memengaruhi hasil diagnosis berbasis AI.

    “Kalau image-nya blur, hasil diagnosis tentu akan menurun. Jadi dua alat ukur itu, sensitivitas dan akurasi sangat penting dalam menilai efektivitas teknologi kesehatan,” ungkapnya.

    Tak kalah penting, Setiaji menyoroti aspek keamanan data pasien. Menurutnya, sistem berbasis digital harus menerapkan prinsip shared responsibility atau tanggung jawab bersama antara rumah sakit dan pasien. Jika kebocoran data berasal dari individu, misalnya karena password yang mudah ditebak, maka individu itu yang bertanggung jawab. 

    Namun jika kebocoran terjadi di sisi institusi, maka rumah sakit harus menanggung akibatnya.

    “Yang penting adalah ada backup, sistem enkripsi, dan penerapan standar keamanan seperti ISO. Kalau datanya diambil tapi sudah dienkripsi, tetap tidak bisa dibuka,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, Iwan Dakota, menekankan bahwa AI hanyalah alat bantu, bukan pengganti dokter.

    “AI adalah mitra kami untuk membantu menegakkan diagnosis dan menuntun ke arah terapi. Tapi tidak bisa dipercaya 100% dan tidak menggantikan dokter,” katanya.

    Menurut Iwan, risiko paling besar dari penggunaan AI seperti ChatGPT untuk konsultasi kesehatan adalah misdiagnosis dan misinterpretasi. Kondisi ini bisa berujung fatal karena pasien bisa saja merasa dirinya sehat berdasarkan jawaban AI, padahal sebenarnya tengah mengidap penyakit serius yang harus segera ditangani.

    Karena itu, menurut Iwan, penting bagi tenaga medis dan teknologi untuk saling melengkapi. 

    “Human and machine [manusia dan mesin] kombinasi dua hal itu yang terbaik. Kalau salah satu hilang, kita tidak bisa dapat hasil yang optimal,” pungkasnya.

  • Indonesia Disarankan Tiru Korsel dan China dalam Mengatur Whatsapp

    Indonesia Disarankan Tiru Korsel dan China dalam Mengatur Whatsapp

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia disarankan meniru Korea Selatan dan China dalam mengatur platform over the top (OTT) seperti Whatsapp, Netflix, TikTok dan lain sebagainya.

    Ketegasan kedua negara dalam menghadapi OTT, membuat layanan berbasis aplikasi dari luar negeri tersebut akhirnya membayar denda kepada pemain lokal. 

    Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) Jerry Mangasas Swandy mengatakan Korea Selatan cukup tegas dalam mengatur OTT, dengan mewajibkan OTT untuk menjaga kualitas layanan ke masyarakat.

    OTT juga wajib memberikan kontribusi kepada penyelenggara jaringan agar kapasitas jaringan operator dapat menampung seluruh trafik OTT, hal ini tertuang dalam Amandemen UU bisnis telekomunikasi Korea  Selatan sejak 2020. 

    “Kita bisa mencontoh kasus operator telekomunikasi di Korsel melawan Netflix. Keberpihakan pemerintah terhadap industri nasionalnya besar sampai akhirnya operator Korsel menang di proses peradilan dan Netflix membayar kontribusi,” kata Jerry, dikutip Rabu (23/7/2025). 

    Jerry menjelaskan bahwa penyelenggara jaringan selama ini telah melakukan investasi besar dan berkelanjutan dalam membangun infrastruktur digital nasional. Namun, lalu lintas data yang masif dari layanan OTT belum diimbangi dengan kontribusi yang sepadan terhadap beban infrastruktur yang digunakan.

    Asosiasi lantas mendorong agar pemerintah menegakan regulasi yang berlaku perihal kontrol terhadap trafik OTT. 

    Logo Netflix

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), khususnya Pasal 15 ayat (6), disebutkan bahwa penyelenggara jaringan dapat melakukan pengelolaan trafik demi kualitas layanan dan kepentingan nasional.

    Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021. Dengan kebijakan tersebut diharapkan beban trafik dapat dipikul bersama antara OTT dengan pengusaha internet dalam negeri. 

    “Jangan sampai penyelenggara jaringan terus menanggung beban dan akhirnya tidak bisa memberikan layanan seperti sekarang ini, karena pelaku OTT terus tumbuh tanpa kewajiban yang proporsional sehingga pembangunan jaringan tidak bisa keep up,” kata Jerry. 

    Apjatel menggarisbawahi bahwa trafik OTT kini mendominasi kapasitas jaringan, namun tanpa mekanisme berbagi tanggung jawab yang adil (fair share), hal ini berisiko melemahkan ketahanan dan ketersediaan jaringan pada masa depan. 

    Jika pemerintah hanya membiarkan OTT mengeksploitasi trafik di Indonesia tanpa ada kontribusi maka operator telekomunikasi tidak dapat mengimbangi penyediaan kapasitas trafik di Indonesia yang berdampak pada menurunnya kualitas layanan OTT itu sendiri.

    Menurutnya saat ini operator berdarah darah membangun jaringan untuk menyediakan kapasitas besar untuk melayani trafik OTT keluar negeri, tetapi karena kebutuhan masyarakat tinggi dan kapasitas pemain lokal juga terbatas maka perlu ongkos lebih besar.

    “Di sisi ini OTT kontribusi ke operator, jadi tidak ada yang dibebani ke masyarakat, justru dengan begini [kerja sama OTT dan pemain lokal] masyarakat tetap bisa menikmati layanan tanpa ada perubahan,” kata Jerry. 

    Tiru China

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam  berpendapat nilai tawar Indonesia terhadap OTT asing masih rendah. Indonesia, lanjutnya, dapat meniru China yang mampu melakukan aksi nyata untuk filterisasi dan memaksa OTT asing tunduk pada aturan yang diberlakukan pemerintahnya.

    Ilustrasi bendera China dan AS

    Selain itu, China juga mempersiapkan substitusi layanan OTT asing. Sementara itu Indonesia, menurutnya, belum menaruh perhatian besar dalam penciptaan aplikasi pengganti Whatsapp, Telegram, dan lain sebagainya. 

    “Kita mampu, hanya saja perhatian pemerintah untuk menciptakan iklim riset dan inovasi untuk OTT sangat minim, bahkan tidak ada,” ungkap Zulfadly.

    Agar OTT asing dan pelaku usaha telekomunikasi nasional memiliki kesetaraan, Zulfadly meminta agar pemerintah dapat menata ulang regulasi telekomunikasi di Indonesia.

    Pemerintah memiliki kewajiban untuk membenahi infrastruktur internet di Indonesia. Jika pemerintah tak membenahinya, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat Indonesia secara luas.

    “Jangan ada lagi jargon ‘seleksi alam’, yang mampu akan berkembang dan yang tidak mampu akan tutup dengan sendirinya. Kondisi yang kondusif ini harus diciptakan oleh pemerintah. Karena telekomunikasi merupakan sektor strategis yang harus dijaga pemerintah guna kepentingan nasional,” ujar Zulfadly.

  • Menteri UMKM Bakal Batasi Produk F&B China yang Menjamur di Shopee

    Menteri UMKM Bakal Batasi Produk F&B China yang Menjamur di Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk membatasi ekspansi produk makanan dan minuman atau food and beverage (F&B) internasional.

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengakui ekspansi produk F&B internasional salah satunya yang berasal dari China memang tumbuh secara signifikan dalam beberapa waktu belakangan. 

    Dia menyebut, produk-produk itu masuk melalui situs perdagangan elektronik atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya.

    “Dalam banyak hal kita juga sudah berupaya untuk membatasi. dalam banyak hal melalui regulasi dan kebijakan,” jelas Maman saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

    Sebagai langkah lanjutan, Maman juga menyebut pihaknya bakal menyiapkan pemberian insentif khusus pada produk UMKM lokal. Dengan demikian, upaya itu diharapkan dapat meningkatkan daya saing.

    Saat dikonfirmasi seperti apa bentuk insentif tersebut, Maman mengaku masih bakal melakukan pendalaman. Hanya saja, dia memperkirakan bentuknya dapat berupa pemotongan biaya penjualan dan pembelian di e-commerce.

    “Sedang dibicarakan bentuk insentifnya seperti apa, ini lagi dikaji. Yang pasti salah satunya ya, salah satunya adalah misalnya dari angka, persentase, fee, dan lain sebagainya, ini lagi kita kaji,” tambahnya.

    Selain produk F&B, Maman mengungkap komoditas lain seperti tekstil menjadi produk yang paling rentan tergerus daya saingnya akibat gempuran produk impor. Untuk itu, dia memastikan bakal terus mengawasi aktivitas impor produk nasional.

    “Kami akan pastikan kita akan coba jaga arus masuk dari semua barang-barang impor ini. Demi untuk mengamankan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah kita,” tandasnya.

    Sebelumnya, Maman memang sempat mengatakan pihaknya bakal meningkatkan pengawasan guna mencegah banjir barang impor China ke Indonesia di tengah adanya tarif tarif timbal balik atau tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. 

    Langkah ini dilakukan agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk China. Maman juga menyeut pihaknya telah mengantisipasi banjir impor barang China, salah satunya melalui pemantauan ketat (monitoring) pada setiap perusahaan e-commerce. 

    “Salah satunya adalah melakukan monitoring e-commerce kita agar lebih mengedepankan marketing penjualan produk-produk lokal,” kata Maman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Selain itu, Kementerian UMKM juga bakal membangun beberapa ekosistem usaha untuk meningkatkan para pelaku UMKM hingga menekan biaya produksi UMKM.

  • Moratelindo (MORA) Singgung Kepastian Regulasi jika Data Pribadi RI Dikelola AS

    Moratelindo (MORA) Singgung Kepastian Regulasi jika Data Pribadi RI Dikelola AS

    Bisnis.com, JAKARTA —  PT Mora Telematika Indonesia atau Moratelindo (MORA) menilai dibutuhkan dasar hukum yang jelas, yang memperbolehkan Amerika Serikat (AS) mengelola data pribadi masyarakat Indonesia. 

    Chief Strategic Business Officer Moratelindo Resi Y Bramani mengatakan perusahaan menghormati setiap kebijakan dan kerja sama internasional yang diambil oleh pemerintah, serta memahami bahwa keputusan tersebut memiliki pertimbangan strategis tersendiri.

    Namun, lanjutnya, Moratelindo berharap ada dasar hukum yang jelas, yang memperbolehkan AS mengelola data pribadi Indonesia.

    Menurutnya dasar hukum yang jelas bertujuan agar agar tidak timbul konflik antara UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), serta UU lain yang mengatur informasi Data Pribadi dan perjanjian antar negara.

    “Kejelasan dasar  ini penting untuk memastikan bahwa industri data center lokal tetap memiliki ruang yang sehat untuk tumbuh dan bersaing secara adil, dan yang pastinya tetap menjunjung tinggi kedaulatan/ kepentingan Indonesia,” kata Resi kepada Bisnis, Rabu (23/7/2025).

    Mengenai dampak regulasi dengan potensi kehilangan pelanggan dan pendapatan, kata Resi, risiko tersebut bisa saja terjadi mengingat pergeseran komposisi pelanggan dan arah industri adalah hal yang wajar. 

    Sebagian pelanggan mungkin akan migrasi ke perusahaan data center global. Namun, perusahaan data center dapat melihat peluang pertumbuhan di sektor-sektor yang memerlukan kepatuhan hukum nasional dan kendali data, seperti keuangan, pemerintahan, dan kesehatan. 

    “Kami berharap kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah, tetap bisa memberikan ruang tumbuh yang adil, tetap dapat berdaya saing, perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha dalam negeri dan tetap menjaga kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional,” kata Resi.

    Sebelumnya, kebebasan pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam mengelola data pribadi masyarakat Indonesia – sesuai kesepakatan yang terjalin – dinilai akan berdampak pada industri pusat data atau data center dalam negeri.

    Pemerintah diminta memperjelas makna pengelolaan data pribadi oleh AS. 

    Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Ian Yosef M. Edward mengatakan kebijakan pengelolaan data di AS tidak hanya berdampak pada pelindungan data pribadi, juga dapat merugikan industri data center dalam negeri, terutama dari sisi kepercayaan dan keberlanjutan bisnis.

    Jika pengelolaan dan pemindahan data ke luar negeri dibiarkan tanpa pembatasan, bahkan dengan jaminan keamanan tertentu, hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan pengguna lokal maupun asing pada layanan data center Indonesia. 

    Pengguna internasional yang saat ini menggunakan data center di Indonesia sebagai mirror atau backup juga bisa ikut memindahkan layanannya ke negara lain, sehingga mengancam kelangsungan bisnis data center nasional.

    “Hal pengalihan data secara bebas perlu perhatian lebih jauh. Industri data center di Indonesia dapat bermasalah,” kata Ian.

    Ian menuturkan pemahaman tentang definisi “bebas dipindahkan” sangat penting untuk menakar dampak dan risiko, sebab praktik disaster recovery dan keberlanjutan bisnis banyak mengandalkan data center lokal yang secara fisik dipisahkan serta diakses khusus oleh penyewa.

  • Kemenkes Segera Uji Coba Layanan Kesehatan Berbasis AI dan Regulatory Sandbox

    Kemenkes Segera Uji Coba Layanan Kesehatan Berbasis AI dan Regulatory Sandbox

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyiapkan terobosan baru berupa layanan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk tindakan preventif terhadap penyakit, dan juga Regulatory Sandbox untuk pengujian layanan.

    Layanan AI tersebut salah satunya mencakup skrining digital diabetes mellitus dan hipertensi yang memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan skrining awal yang terjangkau dan fleksibel secara waktu dan tempat. 

    Inisiatif tersebut dilaksanakan mengingat diabetes mellitus dan hipertensi merupakan 2 dari 10 penyebab utama kematian di Indonesia. Keduanya seringkali tidak disadari oleh orang yang berisiko mengidapnya, dan alat tesnya pun relatif mahal.

    Selain inovasi preventif itu, ada juga Toolkit Prediksi dan Perencanaan Malaria (MPPT), sebagai upaya pengendalian dan pencegahan Malaria. 

    MPPT memanfaatkan data dari berbagai sumber, termasuk pola cuaca, faktor lingkungan, dan data historis kejadian malaria yang dipadukan dengan model AI, toolkit ini akan memberikan wawasan kepada pejabat kesehatan dan peneliti terkait potensi wabah di masa depan.

    “Untuk Sandbox kami, nantinya akan berfungsi untuk menguji regulasi, memperluas pemanfaatan produk, dan mengembangkan inovasi sebelum nantinya produk kesehatan diluncurkan,” jelas Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes, Setiaji tentang Regulatory Sandbox, di Jakarta (23/07/25).

    Dia juga mengatakan, sejak 2024, Sandbox milik Kemenkes tersebut sudah mengakomodir enam klaster kesehatan yaitu medical education, medical diagnosis, patient solutions, online marketplace, tele kesehatan, dan wellness wearable/devices.

    Untuk masa mendatang, Kemenkes juga akan melakukan sejumlah uji coba layanan AI preventif lainnya dalam rangka revolusi diagnostik dan jalur pengobatan. Layanan ini akan berfokus pada imaging, atau analisis hasil pemeriksaan seperti X-Ray, Ultrasonografi (USG), dan Magnetic Resonance Imaging (MRI).

    “Contohnya dapat dilihat pada layanan CT Scan Otak untuk kondisi sistem saraf di RSPON Mahar Mardjono. Selain itu, kami juga sedang engembangkan fitur chat AI Large Language Model (LLM) khusus di bidang kesehatan,” kata Setiaji.

    Untuk strategi khusus terkait validasi AI di bidang kesehatan, Kemenkes akan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) khusus AI, yang berisikan para tenaga medis, pakar di universitas, dan bisnis startup kesehatan, yang berfokus pada pembentukan regulasi.

    Sebelumnya, layanan SatuSehat sudah terlebih dahulu diluncurkan oleh Kemenkes. Aplikasi yang sebelumnya bernama PeduliLindungi tersebut menjadi platform pendukung layanan kesehatan yang terintegrasi, serta memiliki aksesibilitas yang mudah.

    SatuSehat memungkinkan penggunanya mengakses data kesehatan baik publik, maupun yang pribadi tanpa khawatir akan keamanannya, bahkan juga mampu difungsikan untuk melihat rekam medis.

    Pemerintah berharap dengan semua inovasi yang akan diterapkan, nantinya akan muncul AI healthcare specialist di masa mendatang, dan juga mampu mewadahi inovator dengan AI yang tersentralisasi. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)