Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • 4.000 Karyawan NASA Mengundurkan Diri Imbas Kebijakan Efisiensi Donald Trump

    4.000 Karyawan NASA Mengundurkan Diri Imbas Kebijakan Efisiensi Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Hampir sejumlah 4.000 karyawan NASA memutuskan untuk meninggalkan badan antariksa tersebut pada Sabtu (26/07/25) lalu.

    Kejadian tersebut merupakan imbas dari program pengunduran diri yang ditangguhkan dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Menurut Juru Bicara NASA, Cheryl Warner, pemangkasan tersebut diperkirakan mencapai 20% dari total tenaga kerja NASA, dan nantinya akan mengurangi jumlah karyawannya dari 18.000 menjadi 14.000 orang.

    “Jumlah itu sudah termasuk 500 pekerja NASA lainnya yang diberhentikan akibat pengurangan karyawan di Badan Pensiun Dini Sukarela” jelas Warner, dilansir NPR (28/07/25).

    Selama putaran kedua pemangkasan jumlah karyawan, yang ditutup pada tengah malam Jumat (25/07/25), sebanyak 3.000 pekerja mengajukan permohonan untuk meninggalkan agensi kedirgantaraan tersebut, menyusul 870 karyawan lainnya yang sudah terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri pada putaran pertama.

    “Keselamatan tetap menjadi prioritas utama NASA, seiring kami menyeimbangkan kebutuhan untuk menjadi organisasi yang lebih ramping dan efisien,” Jelas Juru Bicara NASA tersebut, menjelaskan tujuan pemangkasan jumlah karyawan, dikutip dari Euro News.

    Dia juga menjelaskan, selain terkait hal efisiensi, upaya ini juga dilakukan untuk memastikan perusahaan bidang luar angkasa tersebut mampu mengakselerasi era keemasan eksplorasi dan inovasi, termasuk ke Bulan dan Mars.

    Imbas dari hal tersebut, surat yang berjudul Voyager Declaration beredar di internet, dengan pernyataan yang mengecam pemotongan anggaran, pembatalan hibah, dan apa yang disebut “budaya diam organisasi”, yang dapat membahayakan keselamatan para astronaut.

    Bila ditarik lebih jauh, pengunduran diri karyawan NASA merupakan efek dari rencana pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal dan menerapkan pemotongan yang direkomendasikan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Pemerintah juga telah mengusulkan pengurangan anggaran NASA di tahun fiskal 2026, yang nantinya akan mengurangi pendanaan untuk badan antariksa tersebut sekitar 24%, dari US$25 miliar atau Rp407,1 triliun menjadi hampir US$19 miliar atau sekitar Rp310,5 triliun (Kurs: Rp16.000).

    Namun, DPR dan Senat tengah membahas rekomendasi yang akan mempertahankan pendanaan untuk NASA di sekitar anggarannya saat ini. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Inggris Perketat Anak Akses Internet, 6.000 Platform Wajibkan Swafoto

    Inggris Perketat Anak Akses Internet, 6.000 Platform Wajibkan Swafoto

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris mewajibkan situs pornografi atau dewasa melakukan verifikasi usia kepada pengguna mulai Jumat (25/7/2025). Langkah tersebut diambil guna melindungi anak dari konten berbahaya di dunia maya.

    Sekitar 6.000 situs porno telah menyatakan akan menerapkan pemeriksaan usia demi mematuhi ketentuan Online Safety Act.

    Dilansir dari BBC, Minggu (27/7/2025) kebijakan ini tidak hanya menyasar platform khusus dewasa, sejumlah media sosial dan layanan online seperti Reddit, Bluesky, X (sebelumnya Twitter), hingga aplikasi kencan Grindr juga mulai meminta pengguna di Inggris untuk memverifikasi usia mereka menggunakan swafoto (selfie) atau identitas resmi pemerintah.

    Techcrunch melaporkan bahwa langkah ini bertujuan mencegah akses anak-anak terhadap konten dewasa atau berbahaya.

    Online Safety Act merupakan bagian dari gelombang baru regulasi yang menargetkan perlindungan anak dan remaja di dunia maya. Wired mencatat bahwa kebijakan seperti ini berpotensi menjadi tren global terkait normalisasi pemeriksaan usia secara digital di berbagai platform daring. 

    Namun, pendekatan ini menuai kritik keras dari kelompok pemerhati privasi digital seperti Electronic Frontier Foundation (EFF). Mereka menilai, keharusan mengunggah selfie atau dokumen identitas untuk mengakses situs tertentu merupakan ancaman serius bagi privasi dan anonimitas pengguna di internet.

    Kekhawatiran ini semakin nyata karena insiden kebocoran data, seperti yang baru-baru ini menimpa aplikasi kencan Tea. Dalam kasus tersebut, ribuan gambar, termasuk swafoto dan identitas digital yang diunggah untuk keperluan verifikasi akun, berhasil diretas dan diedarkan secara ilegal.

    Sementara itu Engadget menyebut bahwa regulator media Inggris Ofcom juga memberikan beberapa metode verifikasi usia, termasuk pemeriksaan kartu kredit, pencocokan foto identitas, hingga estimasi usia melalui selfie. Sejumlah situs dewasa populer telah sepakat mematuhi regulasi baru ini.

    Namun, segelintir pengguna internet cerdas telah berinovasi dalam mengakali pemeriksaan usia tersebut.

    Cara yang digunakan beragam, mulai dari menggunakan VPN agar tampak seolah-olah berada di luar Inggris, mengunggah foto identitas buatan ChatGPT, hingga ber-selfie dengan karakter video game resolusi tinggi.

    Aturan baru Inggris juga melarang situs untuk mempromosikan layanan VPN yang bisa digunakan untuk menghindari verifikasi usia.

    Ofcom menegaskan siap memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tertangkap melanggar, dengan denda maksimum hingga £18 juta (Rp395,6 miliar) atau 10% dari total pendapatan global situs terkait.

    Penerapan regulasi ini menandai babak baru dalam pengelolaan konten dewasa di ranah digital Inggris, sekaligus memicu perdebatan soal privasi data pribadi di internet dan hak warga untuk mengakses informal daring tanpa pengawasan ketat.

  • 72.000 Gambar Pengguna Aplikasi Kencan Tea Diekspos Hacker di Internet

    72.000 Gambar Pengguna Aplikasi Kencan Tea Diekspos Hacker di Internet

    Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi kencan yang tengah naik daun, Tea, mengakui telah mengalami kebocoran data besar-besaran yang mengakibatkan 72.000 gambar pengguna jatuh ke tangan peretas.

    Tea, yang dikenal sebagai aplikasi tempat perempuan membagikan komentar anonim tentang pria yang pernah mereka temui, mengumumkan insiden ini pada Jumat (26/7), menyusul laporan aktivitas tak wajar pada sistem mereka.

    Menurut keterangan resmi dari perusahaan, sebanyak 13.000 dari gambar yang bocor merupakan swafoto (selfie) dan foto identitas resmi (photo ID) yang disetor pengguna sebagai syarat verifikasi akun. Sementara itu, 59.000 gambar merupakan unggahan dari postingan, komentar, serta pesan langsung di aplikasi tersebut.

    Tea menegaskan  data sensitif lain seperti email dan nomor telepon pengguna tidak ikut terekspos dalam insiden ini.

    “Pengguna yang terkena dampak hanyalah mereka yang mendaftar sebelum Februari 2024,” ujar juru bicara Tea dilansir dari Techcrunch, Minggu (27/7/2025).

    Sebagai respons cepat, Tea mengontrak pakar keamanan siber independen dan menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan. Perusahaan bekerja non-stop untuk memastikan sistem kembali aman, dan masalah teknis telah diperbaiki.

    Meski demikian, laporan 404 Media menyebutkan bahwa sejumlah pengguna forum daring 4chan mengklaim telah membagikan data pribadi dan selfie yang berhasil mereka akses setelah menemukan basis data Tea yang terbuka.

    Ironisnya, kasus kebocoran ini terjadi ketika Tea tengah meraih popularitas viral di kalangan pengguna aplikasi iOS. Pada Sabtu pagi (27/7), Tea menduduki peringkat teratas aplikasi gratis di Apple App Store.

    Insiden ini pun menyoroti kembali pentingnya perlindungan data pribadi di platform-platform yang mengusung konsep keterbukaan dan anonimitas, terutama aplikasi kencan yang kerap meminta dokumen identitas pengguna sebagai syarat keamanan.

    Pengguna disarankan untuk waspada dan segera memperbarui informasi keamanan akun, terutama jika pernah mendaftar atau mengunggah data pribadi di aplikasi sebelum Februari 2024.

    Tea sendiri berjanji akan terus memantau perkembangan dan memberikan pembaruan jika ditemukan risiko lanjutan.

  • Transfer Data Pribadi ke AS Merugikan bagi Indonesia, Elsam Ungkap Alasannya

    Transfer Data Pribadi ke AS Merugikan bagi Indonesia, Elsam Ungkap Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat sejumlah masalah dalam kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), khususnya terkait transfer data pribadi. 

    Pertama, perjanjian antara AS dan Indonesia terjadi secara timpang. Secara teori, kata dia, perjanjian yang bertujuan membangun konvergensi legislasi atau regulasi seharusnya dapat diterima jika mengadopsi standar tertinggi yang berlaku saat ini oleh salah satu mitra.

    “Sekaligus memungkinkan masing-masing pihak untuk terus menetapkan standar yang lebih tinggi setelah perjanjian dibuat,” ujar Parasurama, dikutip Minggu (27/7/2025).

    Menurut dia, dalam konteks perjanjian perdagangan antara Indonesia dan AS hal ini hampir mustahil karena kedua sistem legislasi dan regulasinya tidak hanya sangat berbeda, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang berlainan.

    Dengan kondisi ini, negosiasi apa pun mengenai konvergensi atau pengakuan bersama atas pelindungan privasi dinilai akan terasa utopis. Apalagi, sambungnya, ketika perjanjian perdagangan bebas yang dinegosiasikan dipengaruhi oleh kepentingan bisnis yang kuat.

    Kedua, ancaman pemantauan massal oleh Amerika Serikat terhadap warga Indonesia. Parasurama menjelaskan Pasal 702 dari Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA) memberikan kewenangan kepada pemerintah AS untuk mengakses komunikasi pihak asing yang berada di luar yurisdiksi teritorial AS.

    Praktik ini memunculkan kekhawatiran yang signifikan dari berbagai kalangan mengenai potensi pengawasan terhadap warga negara AS secara tidak langsung, yang dapat berimplikasi pada pelanggaran hak atas privasi dan kebebasan sipil.

    Ketiga, masalah level kesetaraan dengan AS dan ancaman terhadap integritas data warga. Risiko tinggi yang dipertaruhkan dalam negosiasi perdagangan bebas antara Indonesia dan AS yakni mengenai aliran data, yang berarti aliran informasi pribadi pengguna.

    Hal ini dinilai menunjukkan hubungan kompleks antara cross border data flows dengan perjanjian perdagangan, hak asasi manusia, dan keamanan nasional. “Titik kritisnya justru berada pada level kesetaraan antara Indonesia dan Amerika Serikat,” jelas dia.

    Terkait dengan hal itu, Elsam mendesak pemerintah mengambil sejumlah langkah.

    Pertama, segera mengevaluasi kesepakatan Amerika Serikat dan Indonesia karena menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan terutama karena terdapat potensi merugikan hak atas privasi warga negara.

    Kedua, segera membentuk Lembaga PDP dan mengupayakan level independensi yang memadai untuk dapat mengatasi kekosongan pengawasan terhadap cross border data flow yang berisiko membahayakan hak privasi warga.

    Ketiga, segera menyelesaikan peraturan turunan UU PDP dan melakukan penilaian level kesetaraan pelindungan data pribadi antara Amerika Serikat dan Indonesia. Khususnya, terkait cross border data flow.

    Keempat, DPR segera memanggil pemerintah untuk mengevaluasi dan meminta klarifikasi pemerintah serta memastikan pertanggungjawaban atas potensi ancaman terhadap privasi warga negara.

    Kelima, pemerintah segera memastikan mekanisme akuntabilitas yang memadai untuk mengontrol transfer data pribadi ke luar negeri dan melakukan harmonisasi regulasi sektoral yang memungkinkan transfer data.

    “Terakhir, pengendali data baik privat maupun publik yang mentransfer data ke luar Indonesia harus melakukan penilaian risiko dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan pelindungan data berdasarkan UU PDP,” kata Parasurama.

  • Indosat Bawa Paket 1 TB Seharga Rp1 Juta ke Layanan Prabayar, Masa Berlaku Setahun

    Indosat Bawa Paket 1 TB Seharga Rp1 Juta ke Layanan Prabayar, Masa Berlaku Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menghadirkan paket prabayar sebesar 1.024 GB (atau 1 TB) dengan masa pemakaian 1 tahun. Paket prabayar dengan kuota 1 TB ini merupakan pertama di Indonesia dan dibandrol dengan harga Rp1 juta.

    Selain itu, paket dengan nama Freedom Internet Satu ini juga memberikan gratis menelpon 5.000 menit kepada pengguna Indosat dan Tri, serta 100 menit kepada pengguna XLSMART dan Telkomsel.

    Sekilas, paket ini mirip dengan paket IM3 Platinum. Sama-sama memiliki kuota 1TB dengan masa pemakaian setahun, pembedanya hanyalah IM3 Platinum merupakan kartu pascabayar. Belum diketahui, apakah paket Freedom satu juga menawarkan jalur jaringan khusus kepada pengguna.

    IM3 Platinum mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan sentuhan interaksi manusia yang personal, ke dalam rangkaian Platinum Experience. Target dari produk ini anak muda, keluarga, profesional dan pengusaha. 

    SVP Head of National Brand IM3 Indosat Essy Prita Cinta mengatakan strategi pengembangan pasar layanan pascabayar yang diterapkan IM3 Platinum mulai membuahkan hasil. 

    Paket Indosat Freedom Satu

    Sejak diluncurkan pada November 2024, Essy menuturkan IM3 Platinum telah mencatatkan pertumbuhan pengguna yang signifikan hingga 40%. Sayangnya, Essy tidak menyebutkan jumlah pasti pelanggan pascabayar IM3 Platinum. 

    Jumlah pelanggan pascabayar Indosat pada kuartal IV/2024 dibandingkan dengan kuartal III/2024 tumbuh 6,9% menjadi 1,5 juta pelanggan. 

    Pertumbuhan terjadi setelah Indosat memperkenalkan IM3 Platinum pada November 2024. 

    “Sekarang fastest players buat market Postpaid Itu adalah M3 Platinum dengan 40% pertumbuhan dari sejak launching,” ungkap Essy kepada Bisnis.

    Lebih lanjut, Essy memaparkan bahwa pertumbuhan pengguna layanan pascabayar IM3 Platinum saat ini masih terkonsentrasi di delapan kota besar, meliputi Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Bandung, dan Makassar. 

    Adapun hingga kuarta I/2025 jumlah pelanggan Indosat tercatat sebesar 95,4 juta pelanggan yang terdiri dari 93,8 juta pelanggan prabayar dan 1,6 juta pelanggan pascabayar. 

  • Transfer Data Pribadi ke AS Dikhawatirkan Pengaruhi Investasi Data Center di RI

    Transfer Data Pribadi ke AS Dikhawatirkan Pengaruhi Investasi Data Center di RI

    Bisnis,com, JAKARTA  — Kesepakatan dagang yang memperbolehkan pengelolaan data pribadi warga Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) menuai kekhawatiran atas nasib investasi data center di Tanah Air. 

    Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Hendra Suryakusuma mengatakan langkah ini berpotensi menimbulkan konflik dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah disahkan, sekaligus menciptakan ketidakpastian iklim investasi, khususnya untuk pembangunan data center di Tanah Air.

    Hendra memberi contoh rencana investasi Damac Group yang sebelumnya akan membangun data center berkapasitas 230MW senilai Rp37 triliun di Indonesia. 

    Menurutnya, dengan adanya potensi data Indonesia diproses di luar negeri, investor bisa saja mengurungkan niatnya membangun pusat data di Indonesia.

    “[Investor data center] melihat kabar tersebut stop ah bangun di sini [Indonesia] ngapain juga? Toh data Indonesia akan dibawa ke sana [AS],” tutur Hendra kepada Bisnis, dikutip Minggu (27/7/2025)..

    Selain itu, dia juga menyorot potensi tekanan berat terhadap pemain data center lokal, seperti Biznet, DCI Indonesia, Telkom TDE, dan lainnya. 

    Dengan kemudahan transfer data ke luar negeri, beban komputasi yang semula diharapkan dibangun di Indonesia bisa beralih ke Amerika Serikat. 

    Hal ini bukan hanya melemahkan pasar domestik, tetapi juga menimbulkan risiko teknis seperti naiknya latensi karena server berada di luar negeri, sehingga kualitas akses dan pelayanan digital untuk masyarakat merosot.

    Hendra juga menegaskan perlunya kajian ilmiah mendalam sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, dengan melibatkan kementerian terkait dan institusi pendidikan yang kompeten di bidangnya. 

    “Keuntungan ekonomi mungkin terasa di awal, tapi dalam jangka panjang, kedaulatan digital dan ketergantungan pada infrastruktur asing akan membayangi,” ujar Hendra.

    Risiko lain yang menjadi perhatian Hendra adalah dampak geopolitik dan keamanan data bagi Indonesia.

    Saat terjadi masalah bilateral, layanan digital vital bisa diputus tiba-tiba. Dia mencontohkan kasus di Rusia waktu perang Ukraina. Saat itu layanan finansial internasional seperti Visa dan Mastercard dihentikan. 

    “Indonesia juga bisa mengalami hal serupa jika terlalu bergantung pada server asing,” kata Hendra.

    Isu keamanan data juga masih menjadi perhatian besar, mengingat kasus kebocoran data di Indonesia yang kerap terjadi. 

    Hendra menekankan, data strategis seperti keuangan, kesehatan, layanan publik, dan pendidikan sebaiknya tetap diproses di dalam negeri demi melindungi industri data center nasional dan keamanan informasi masyarakat.

    Jika kebijakan ini dilanjutkan tanpa mitigasi, Hendra memperkirakan banyak perusahaan besar membatalkan atau memindahkan investasi mereka ke luar negeri. Bahkan pemain lokal yang sudah menempatkan data di Indonesia bisa saja memindahkan seluruh layanannya ke server luar negeri.

    Presiden AS Donald Trump

    Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang bersejarah antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor digital terkait proses pengolahan data pribadi. 

    Di sektor tersebut, Donald Trump lewat keterangan resmi Gedung Putih menyebut AS dan RI menghapus hambatan perdagangan digital dengan berencana merampungkan komitmen mengenai perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen diambil oleh Indonesia. Pertama, memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke AS melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.

  • Bos Bulog Geram, Karung Beras SPHP Dijual Bebas di Shopee dan TikTok-Tokopedia

    Bos Bulog Geram, Karung Beras SPHP Dijual Bebas di Shopee dan TikTok-Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengaku geram dengan adanya  karung beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) bekas yang dijual secara bebas di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penjualan karung beras SPHP merupakan tindakan ilegal, 

    “Bahaya itu. Nah ini makanya saya perintahkan Direktur Pengadaan hari ini untuk bertindak, jangan sampai ada jual-jual karung yang ilegal,” kata Rizal saat ditemui di Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Rizal menyatakan Bulog akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang menyediakan karung SPHP bekas dan melakukan repacking beras SPHP.

    Berdasarkan pantauan Bisnis, terdapat beberapa penjual di Tokopedia yang menjual karung plastik beras SPHP laminasi ukuran 5 kilogram. Selain karung beras SPHP, penjual juga menjual karung plastik beras merek lain.

    Bisnis juga menemukan praktik penjualan karung SPHP di platform e-commerce Shopee, dengan harga satuan lebih murah. 

    Adapun Shopee dan TikTok-Tokopedia merupakan dua e-commerce terbesar di Indonesia saat ini dengan pangsa pasar di atas 20%. 

    Karung SPHP di Tokopedia

    Karung SPHP di Shopee

    Lebih lanjut, Rizal menuturkan, nantinya Bulog akan menambahkan hologram hingga identitas khusus yang menandakan bahwa beras tersebut merupakan beras SPHP asli. Dengan begitu, diharapkan masyarakat percaya dengan beras SPHP yang dipasarkan Bulog.

    “Nanti dari Direktur Pengadaan akan menambahkan hologram kah, atau id-id khusus kah, atau semacam kalau dulu ada semacam kertas yang ditempel di dalam itu. Sehingga nanti para pembeli beras SPHP itu yakin, oh ini beras betul-betul asli, berasnya Bulog. Kalau nggak ada tanda gini, berarti bukan beras Bulog nih, nah gitu,” tuturnya.

    Dia menyampaikan rencana penambahan hologram dan identitas khusus ini seiring dengan temuan beras oplosan yang dikemas ulang (repack) ke dalam kantong beras SPHP bekas di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau.

    Adapun, oknum ini telah diringkus Direktorat Pinwil Khusus Polda Riau pada 24 Juli 2025. Rizal mengungkap modus operasi yang dilakukan oknum ini adalah dengan membeli kantong beras SPHP bekas dengan mengisinya dengan beras seharga Rp8.000 per kilogram.

    “Kemudian dengan beras yang Rp8.000 [per kilogram] itu ditambah lagi beras reject yang pecahan-pecahan itu, dimasukkan ke dalam beras SPHP, dimasukkan ke dalam kantong beras packing SPHP,” tuturnya.

    Setelahnya, sambung Rizal, oknum bakal menjahit kemasan SPHP bekas dan menjualnya di pasar seharga Rp13.000 per kilogram.

    “Nah hasil pemeriksaan dan hasil penelitian bahwa yang bersangkutan mengaku itu [melakukan repacking]. Jadi bukan beras Bulog yang dijadikan oplosan, tapi kantongnya yang dipakai untuk jualan SPHP itu,” terangnya.

    Adapun, Rizal menyatakan Perum Bulog telah menerjunkan tim ke seluruh wilayah untuk mengontrol beras SPHP di pasaran, termasuk melibatkan Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

    “Dan kemudian juga kami libatkan teman-teman Koperasi Merah Putih juga untuk bantu-bantu ngawasin. Kalau ada yang nakal kasih tahu, laporin ke Satgas Pangan biar ada tindakan,” pungkasnya.

  • APJII Sebut Amerika Serikat Lebih Mumpuni Lindungi Data Pengguna Ketimbang RI

    APJII Sebut Amerika Serikat Lebih Mumpuni Lindungi Data Pengguna Ketimbang RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut Amerika Serikat lebih baik dalam hal pelindungan data pribadi pengguna Internet dibandingkan dengan Indonesia.

    Langkah pemerintah menyerahkan data warga RI ke AS sebagai bagian dari kesepakatan dagang untuk menurunkan beban tarif merupakan hal yang benar. 

    Sekjen APJII Zulfadly Syam mengatakan pada hakekatnya dari waktu ke waktu data masyarakat Indonesia sudah berada di AS sejak lama. Data personal, kebiasaan, agenda meeting dan lain-lain sudah ditempatkan di AS seiring dengan tingginya penggunaan aplikasi-aplikasi asal AS oleh warga Indonesia. 

    Adapun mengenai perlindungan data dengan maraknya data Indonesia di sana, menurutnya, AS sejauh ini lebih baik dari Indonesia. 

    “Menempatkan data di AS jauh lebih baik dari sisi perlindungan. Namun perlindungan yang ada menganut hukum-hukum di AS bukan hukum Indonesia,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Minggu (27/7/2025). 

    Zulfadly mengatakan saat ini tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keamanan siber masih rendah. Istilah ‘data adalah sumber minyak baru’ hanyalah jargon yang kerap disemburkan pemerintah.

    Faktanya kesadaran terhadap menjaga data dari serangan siber masih lemah. Sedangkan AS jauh lebih sadar terhadap urgensi menguasai dan menjaga data. 

    Sementara itu data di Indonesia sudah bocor. Indonesia termasuk salah satu negara dengan kebocoran data signifikan di dark web, dengan jutaan catatan pribadi terekspos.

    Data Global Surfshark 2004−2024 menyebut kebocoran data di Indonesia mencapai 157.053.913 kasus, lebih besar jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asean. 

    “Itulah mengapa kami sebut data di AS lebih “terlihat” secure. Walaupun data-data tersebut tetapi diolah untuk kepentingan mereka,” kata Zulfadly. 

    Zulfadly juga menyampaikan bahwa AS bukan tidak memiliki regulasi Pelindungan Data Pribadi, tetapi mereka memiliki aturan berdasarkan negara bagian bukan secara nasional. Berbeda dengan Europe yang memiliki General Data Protection Regulation (GDPR)

    “Tapi so far mereka concern bagaimana melindungi dengan cybersecurity protection yang baik,” kata Zulfadly. 

    Berbeda, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menyebut AS bukan negara yang aman bagi data-data di Indonesia. Perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintahan di AS tidak kebal atas serangan siber dengan marakya pemberitaan kebocoran data di Negeri Paman Sam. 

    Pada Juli 2024, sebanyak 1,4 GB data vital Badan Keamanan Nasional (NSA) AS dikabarkan bocor. Data tersebut mencakup data pribadi karyawan dan proyek-proyek besar. 

    Kemudian, 3 hari lalu data peretas memanfaatkan celah di server perangkat lunak Microsoft yang menyebabkan data 400 perusahaan berhasil dicuri.

    “Tiap hari ada data bocor di AS,” kata Ardi. 

    Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang bersejarah antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk di sektor digital terkait proses pengolahan data pribadi. 

    Di sektor tersebut, Donald Trump lewat keterangan resmi Gedung Putih menyebut AS dan RI menghapus hambatan perdagangan digital dengan berencana merampungkan komitmen mengenai perdagangan digital, jasa, dan investasi.

    Sejumlah komitmen diambil oleh Indonesia. Pertama, memberikan kepastian atas kemampuan memindahkan data pribadi keluar dari wilayah Indonesia ke AS melalui pengakuan bahwa AS memberikan perlindungan data yang memadai menurut hukum Indonesia.

    Kedua, menghapus tarif HTS (harmonized tariff schedule) atas produk tidak berwujud dan menangguhkan persyaratan deklarasi impor terkait.

  • Komdigi Undang Tiongkok Kembangkan AI untuk Perikanan dan Pertanian

    Komdigi Undang Tiongkok Kembangkan AI untuk Perikanan dan Pertanian

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak Tiongkok untuk pengembangan infrastruktur kecerdasan artifisial (AI) khususnya pada sektor perikanan dan pertanian. 

    Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan Indonesia mengundang Tiongkok untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi AI di Indonesia pada sektor prioritas, seperti perikanan dan pertanian.

    “Salah satu pengembangan AI yang sedang kita fokuskan adalah perikanan dan juga pertanian. Kami berharap dukungan dari Tiongkok,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/7/2025).

    Meutya mengungkapkan beberapa lahan pertanian di Indonesia telah menerapkan teknologi AI. Dukungan dari Tiongkok, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perangkat-perangkat AI yang digunakan di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi.

    Kedua negara juga akan memperkuat kerja sama di bidang peningkatan infrastruktur digital hingga perluasan kerja sama antarperguruan tinggi sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional.

    Meutya menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan Tiongkok dapat menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah daerah di Indonesia.

    “Dalam transformasi digital kita selalu siap bekerja sama dengan semua negara selama menghormati hukum Indonesia,” tambahnya. 

    Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail mengatakan pihaknya mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi di Indonesia dan Universitas Tsinghua di Beijing untuk pengembangan talenta digital di bidang AI.

    “Banyak talenta digital muda kita yang sekarang menuntut ilmu di Universitas Tsinghua di Beijing. Kami mengusulkan Universitas Tsinghua untuk membuka cabang di Indonesia, khususnya di bidang AI,”  ujarnya.

    Ismail juga menambahkan bahwa Kementerian Komdigi siap memfasilitasi kolaborasi antara Universitas Tsinghua dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

  • Tugas Dasco ke Komisi I DPR Setelah Pemerintah Setujui Transfer Data Pribadi dengan AS

    Tugas Dasco ke Komisi I DPR Setelah Pemerintah Setujui Transfer Data Pribadi dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pimpinan DPR telah menugaskan Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelejen, serta komunikasi dan informatika untuk meminta keterangan dari pemerintah terkait kejelasan transfer data pribadi yang jadi kesepakatan dagang RI-Amerika Serikat (AS).

    “Kami sudah minta kepada komisi I untuk secepatnya kalau perlu dalam masa reses ini untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/7/2025).

    Dasco menyatakan untuk mendapatkan kejelasan Komisi I DPR dapat mendatangi pemerintah atau sebaliknya mengundang menteri terkait ke DPR. Dia berharap komunikasi ini membuahkan kejelasan mengenai transfer data.

    Sementara itu di sisi pemerintah, dijelaskan bahwa transfer data pribadi jadi kesepakatan dagang RI-Amerika Serikat akan ditopang oleh protokol keamanan yang berlandaskan hukum. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tengah memfinalisasi protokol perlindungan data pribadi antarnegara sebagai kelanjutan dari komitmen bilateral kedua negara untuk menghapus hambatan non-tarif di sektor ekonomi digital, termasuk soal kebebasan transfer data. 

    “Kesepakatan Indonesia dan Amerika adalah membuat protokol untuk perlindungan data pribadi lintas negara, sehingga finalisasinya akan memberikan kepastian hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antar negara,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (24/7/2025).

    Dia mengakui bahwa isu transfer data telah menjadi perhatian lama perusahaan-perusahaan teknologi AS yang berinvestasi di Indonesia. 

    Kini, pemerintah Indonesia bersiap memberikan pengakuan terhadap AS sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data memadai sesuai hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).