Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • ZTE Sebut Ekosistem 1,4 GHz untuk TDD Belum Terbentuk, Baru Akan Tersedia di RI

    ZTE Sebut Ekosistem 1,4 GHz untuk TDD Belum Terbentuk, Baru Akan Tersedia di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan teknologi telekomunikasi, ZTE Indonesia, menyampaikan  ekosistem layanan internet Time Division Duplex (TDD) di pita 1,4 GHz belum matang. 

    Indonesia menjadi salah satu negara, dari sedikit negara, yang menggunakan pita 1,4 GHz TDD untuk internet.

    Prinsipal Telecom Architect and Business Consultant of ZTE Indonesia, Iman Hirawadi, mengatakan ekosistem TDD di Indonesia masih belum terbentuk.

    “TDD ini ekosistemnya masih belum terbentuk, baru akan dimulai di Indonesia,” kata Iman dalam sesi diskusi Digital Transformation Summit 2025 di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    TDD merupakan salah satu mode duplex dalam sistem komunikasi, selain Frequency Division Duplex (FDD). 

    Jika FDD bekerja dengan memisahkan jalur uplink (data dari pengguna ke jaringan) dan downlink (data dari jaringan ke pengguna) menggunakan dua frekuensi berbeda. TDD sebaliknya. 

    TDD menggunakan frekuensi yang sama untuk uplink dan downlink, tetapi dipisahkan berdasarkan waktu. 

    Data uplink dan downlink dikirim secara bergantian dalam interval yang sangat singkat, sehingga perbedaannya tidak terasa bagi pengguna. 

    Tantangan TDD adalah sensitivitas terhadap keterlambatan (delay), sehingga jangkauan satu stasiun tidak bisa terlalu luas.

    Dari sisi pasar, berdasarkan informasi yang beredar, FDD jauh lebih dominan. Lebih dari 200 operator di dunia menggunakan FDD, sedangkan operator yang mengadopsi TDD jumlahnya kurang dari 20. 

    Pasar biasanya menunjukkan teknologi mana yang lebih unggul. Umumnya, FDD dianggap lebih baik karena perangkat berbasis FDD lebih murah dibandingkan perangkat TDD dengan spesifikasi yang sama.

    Iman menjelaskan ekosistem untuk supplementary downlink sudah banyak digunakan di Eropa dan mulai diimplementasikan di Asia Tenggara. Sementara itu, frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang di Indonesia nantinya akan mengadopsi model TDD. 

    Iman menegaskan ekosistem TDD di Indonesia memang baru akan dibangun, dan dari sisi vendor, pihaknya siap menyediakan jika ada permintaan dari operator. Dia juga melihat dari sisi teknologi tidak ada kendala berarti.

    “Jadi secara teknologi sih no issue ya, kami akan support selama customer kami require produk 1,4 GHz berbasis TDD,” katanya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi, Ismail, mengatakan Pemerintah akan mengoptimalkan spektrum 1,4 GHz untuk mendukung layanan Broadband Wireless Access (BWA) yang akan digunakan kali ini sepenuhnya dirancang untuk layanan tetap (fixed), bukan untuk penggunaan bergerak (mobile) seperti yang sempat dicoba pada penerapan sebelumnya. 

    Menurutnya, sistem ini sejak awal memang dibatasi secara teknis agar hanya bisa digunakan di lokasi tetap, tanpa dukungan nomor pelanggan maupun kemampuan handover seperti pada jaringan seluler. 

    Dia juga menekankan program ini tidak ditujukan untuk area blank spot yang benar-benar tanpa akses, melainkan wilayah padat penduduk yang sulit dijangkau jaringan fiber karena kendala geografis atau teknis.

  • Internet Murah 100 Mbps Bukan Hal Mustahil, Telkomsel: Selama Didukung Ekosistem

    Internet Murah 100 Mbps Bukan Hal Mustahil, Telkomsel: Selama Didukung Ekosistem

    Bisnis.com, JAKARTA —  PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menilai wacana internet murah seharga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps di pita 1,4 GHz bukanlah hal yang mustahil jika didukung dengan ekosistem yang kuat.

    Perusahaan menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk ikut serta dalam seleksi pita frekuensi tersebut.

    VP Corporate Strategy, Innovation, Sustainability & Marketing Telkomsel, Jockie Heruseon, mengatakan Telkomsel terbuka dengan peluang penggelaran internet murah 100 Mbps yang terdapat di pita 1,4 GHz.

    Menurutnya internet cepat 100 Mbps seharga Rp100.000 dapat terjadi selama infrastruktur pendukung dan ekosistem yang ada telah tersedia.

    “Jadi selama ekosistemnya dan infrastrukturnya memang memungkinkan, ya kenapa tidak,” kata Jockie dalam sesi diskusi Digital Transformation Summit 2025 di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Menurut Jockie, kehadiran layanan dengan kecepatan 100 Mbps sebagai baseline di seluruh Indonesia justru akan menjadi capaian positif bagi industri telekomunikasi nasional. 

    Dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas agar Indonesia tidak tertinggal dibandingkan negara lain dalam hal kecepatan internet.

    “Kita [Indonesia] pengen tetap lebih unggul, termasuk masalah beban harga per giganya gitu ya,” katanya.

    Kendati demikian, Jockie menekankan Telkomsel masih melakukan kajian komprehensif terkait peluang internet murah 100 Mbps. Kajian tersebut mencakup aspek infrastruktur, ekosistem, hingga perhitungan bisnis.

    “Jadi buat kami ini masih dalam kajian sebenarnya, selama infrastruktur, ekosistemnya, semuanya mendukung, itung-itungannya mendukung, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kita akan selalu ikut regulasi,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai layanan internet murah seharga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps dimungkinkan. 

    Terlebih, Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, harga maupun kualitas layanan internet sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.

    Arif menambahkan, APJII maupun Komdigi tidak menetapkan batas atas maupun bawah harga internet. Namun, di tengah wacana internet murah, dia menekankan masih ada pekerjaan rumah penting agar industri tetap berkelanjutan.

    Salah satunya, APJII mendorong adanya moratorium izin bagi penyedia jasa internet (ISP) untuk merapikan tata kelola industri.

    Petugas memperbaiki alat pemancar internet

    Dari sisi penyedia infrastruktur, Principal Telecom Architect and Business Consultant ZTE Indonesia, Iman Hirawadi, menyoroti aspek teknis rencana lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Dia menjelaskan Indonesia akan mengimplementasikan Time Division Duplex (TDD) pada pita tersebut, meskipun ekosistem teknologinya masih dalam tahap awal.

    “Nah jadi yang akan dilelang itu modelnya TDD, intinya ekosistemnya baru akan dibangun di Indonesia. Kalau dari sisi vendor sih, kalau ada yang beli kita buat gitu kan,” kata Iman.

    Menurutnya, secara teknologi tidak ada kendala berarti dalam penerapan frekuensi tersebut. “Jadi secara teknologi sih no issue ya, kita akan support selama customer kita require produk 1,4 GHz berbasis TDD,” katanya. 

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz melalui pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman tersebut, pemerintah menetapkan akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan seleksi. Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Adapun pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan menentukan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di seluruh regional sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz. Selain itu, seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi bagi layanan akses nirkabel pitalebar.

    Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pitalebar tetap (fixed broadband), menyediakan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta memperluas penggelaran jaringan fiber optik.

  • Keberhasilan Internet 100 Mbps seharga Rp100.000 Tergantung Kesiapan Pasar

    Keberhasilan Internet 100 Mbps seharga Rp100.000 Tergantung Kesiapan Pasar

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai layanan internet murah seharga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps dimungkinkan. Keberhasilan dari program tersebut akan ditentukan oleh pasar. 

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif menegaskan, harga maupun kualitas layanan internet sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar.

    Wacana internet cepat 100 Mbps seharga Rp100.000 muncul seiring dengan hadirnya pita frekuensi 1,4 GHz yang saat ini memasukan tahap lelang. 

    Rencananya, salah satu tujuan digelar lelang tersebut adalah menghadirkan layanan internet tetap nirkabel dengan harapan dapat menyentuh kecepatan 100 mbps dengan harga Rp100.000.

    “Di industri kita ini kan kita dapat menetapkan batas harga atas, bawah, maupun juga menetapkan speed juga dari kecepatannya. Jadi kalau itu back to market juga,” kata Arif dalam sesi diskusi Digital Transformation Summit 2025 di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Arif menambahkan, APJII maupun Komdigi tidak menetapkan batas atas maupun bawah harga internet. Namun, di tengah wacana internet murah, dia menekankan masih ada pekerjaan rumah penting agar industri tetap berkelanjutan.

    Salah satunya, APJII mendorong adanya moratorium izin bagi penyedia jasa internet (ISP) untuk merapikan tata kelola industri.

    “Karena bagaimanapun juga kalau izin ini terus dibuka, sedangkan lain sisi kita harus memperbaiki tata kelola industri, ini agak sulit ya,” kata Arif. 

    Lelang 1,4 GHz

    Dari sisi penyedia infrastruktur, Principal Telecom Architect and Business Consultant ZTE Indonesia, Iman Hirawadi, menyoroti aspek teknis rencana lelang pita frekuensi 1,4 GHz.

    Dia menjelaskan Indonesia akan mengimplementasikan Time Division Duplex (TDD) pada pita tersebut, meskipun ekosistem teknologinya masih dalam tahap awal.

    “Nah jadi yang akan dilelang itu modelnya TDD, intinya ekosistemnya baru akan dibangun di Indonesia. Kalau dari sisi vendor sih, kalau ada yang beli kita buat gitu kan,” kata Iman.

    Menurutnya, secara teknologi tidak ada kendala berarti dalam penerapan frekuensi tersebut. “Jadi secara teknologi sih no issue ya, kita akan support selama customer kita require produk 1,4 GHz berbasis TDD,” katanya. 

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz melalui pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Ilustrasi konektivitas internet

    Dalam pengumuman tersebut, pemerintah menetapkan akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan seleksi. Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Adapun pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan menentukan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di seluruh regional sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz. Selain itu, seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi bagi layanan akses nirkabel pitalebar.

    Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pitalebar tetap (fixed broadband), menyediakan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta memperluas penggelaran jaringan fiber optik.

  • Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

    Ekonom Prihatin Soal Isu PHK Ratusan Karyawan Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menyayangkan sekaligus prihatin atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa ratusan karyawan Tokopedia.

    Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai kasus ini menambah panjang daftar PHK di Indonesia, khususnya di sektor ekonomi digital. Sebelumnya, efisiensi serupa juga terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TikTok pada 2024.

    “Setelah merger, isu PHK masih akan tetap terjadi karena mereka akan menggabungkan unit bisnis yang sama yang ada di Tokopedia dan TikTok,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

    Huda menjelaskan, sebelum merger TikTok juga telah memiliki TikTok Shop dengan beberapa divisi yang memiliki fungsi serupa dengan Tokopedia. Salah satu motif umum perusahaan melakukan merger atau akuisisi, menurutnya, memang untuk efisiensi.

    Selain efisiensi, Huda menyebut PHK juga dapat dipicu kebutuhan ruang pendanaan guna mendukung strategi promosi. Persaingan e-commerce yang semakin ketat dengan dua pemain besar, yakni Shopee dan gabungan Tokopedia–TikTok Shop, membuat perang promo kian gencar.

    “Keduanya saling bakar uang, terutama untuk meningkatkan GMV [Gross Merchandise Value]. GMV Shopee tahun 2024 mampu meningkat tajam sehingga menggendong pendapatan perusahaan induk [SEA Limited],” katanya.

    Dia menambahkan, perang promo itu pula yang mendorong kedua platform mengenakan processing fee kepada penjual. Tujuannya untuk memperbesar ruang pendanaan promosi.

    “Jika terus demikian [gencar promo], maka kebutuhan ruang pendanaan akan semakin tinggi. Maka, PHK bisa menjadi semakin masif dan itu tidak baik bagi keberlangsungan bisnis serta ekonomi secara umum,” kata Huda.

    Sebelumnya, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) juga mengomentari kabar PHK di Tokopedia. Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan keputusan efisiensi biasanya didasari pertimbangan bisnis yang kompleks, termasuk penyesuaian strategi akibat dinamika industri dan perubahan model operasi.

    “Namun mengenai informasi jumlah karyawan yang terdampak di Tokopedia, asosiasi tidak dalam posisi untuk mengonfirmasi angka pasti karena hal tersebut merupakan kewenangan internal perusahaan,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Budi menegaskan, tren efisiensi atau PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Menurutnya, industri digital dan e-commerce bersifat sangat dinamis sehingga perusahaan perlu menyesuaikan struktur, fokus investasi, dan pengelolaan sumber daya agar tetap kompetitif.

    Dia menambahkan, faktor yang sering menjadi pertimbangan efisiensi antara lain konsolidasi bisnis, integrasi teknologi dan otomasi, serta kebutuhan menjaga profitabilitas.

    “Dampaknya dalam jangka pendek tentu dirasakan pada ketenagakerjaan, namun di sisi lain langkah ini juga sering dipandang positif oleh investor sebagai upaya perusahaan menjaga kesehatan finansial,” ujarnya.

    Meski demikian, Budi menilai potensi pasar Indonesia masih sangat besar sehingga e-commerce tetap menjadi sektor yang menarik bagi investor. Sebelumnya, Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap sekitar 420 karyawan dalam dua bulan terakhir sejak Juli 2025. Menanggapi kabar tersebut, juru bicara TikTok Shop enggan menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak. 

    Namun, pihaknya menegaskan secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi perusahaan serta meningkatkan layanan kepada pengguna.

    “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia, sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” kata juru bicara TikTok saat dikonfirmasi Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Kabar PHK pada ratusan karyawan Tokopedia-TikTok di Indonesia sudah mencuat sejak Mei silam.  

    Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah mengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu. Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial China itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan. 

    Seorang sumber menyebut  PHK direncanakan pada Juli 2025. Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia.

    Menurut laporan Bloomberg, setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia selesai awal tahun lalu, bisnis e-commerce ByteDance di Indonesia memiliki sekitar 5.000 karyawan. Jumlah yang ada saat ini berarti setengah dari jumlah karyawan tahun lalu. 

    Tahun lalu, perusahaan juga melakukan perampingan. Sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Tokopedia tercatat melakukan satu kali gelombang PHK besar-besaran, yaitu pada Juni 2024. Kala itu, TikTok—Tokopedia melakukan perampingan terhadap 450 karyawannya, setelah ByteDance mengakuisisi 75% saham Tokopedia.

    ByteDance banyak bergantung dari TikTok. Pada 2024, pendapatan ByteDance tumbuh 29% secara tahunan atau menyentuh US$155 miliar. Lebih dari seperempat pendapatan disumbangkan dari bisnis penjualan internasional TikTok Shop. 

    Adapun Indonesia menjadi negara pengguna TikTok terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Pada Juli 2024, Statista melaporkan Indonesia memiliki sekitar 157,6 juta pengguna, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 120,5 juta pengguna.

  • Menkomdigi Minta Platform Terapkan Sistem Pengamanan Anak, Sanksi Tutup Aplikasi

    Menkomdigi Minta Platform Terapkan Sistem Pengamanan Anak, Sanksi Tutup Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta kepada platform gim untuk menerapkan sistem pengamanan anak. Bagi perusahaan yang melanggar, Komdigi bakal berikan sanksi tegas mulai dari teguran hingga penutupan aplikasi.

    Menkomdigi ingin ruang digital Indonesia ramah bagi anak-anak. 

    Meutya mengatakan peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Tunas Bangsa di Ranah Digital (PP Tunas) yang lahir tahun ini menjadi landasan penting untuk memastikan platform digital ramah bagi anak.

     Komdigi memberi waktu kepada seluruh platform, termasuk platform gim, untuk menerapkan sistem pengamanan yang dapat menjamin pengguna anak yang bermain gim tersebut dapat dilindungi dari berbagai ancaman. 

    “Saat ini sifatnya masih konsultatif: kita panggil, kita tegur, lalu diperbaiki. Namun ke depan, setelah waktu yang cukup diberikan, sanksi tegas akan diterapkan,” kata Meutya, Senin (25/8/2025). 

     Meutya menyebut sanksi yang disiapkan tidak hanya berupa teguran administratif, tetapi juga bisa berupa penutupan aplikasi yang terbukti berbahaya bagi anak-anak.

    Dengan langkah tersebut, Menkomdigi berharap tercipta ekosistem digital yang lebih aman, baik dalam melindungi data pribadi masyarakat maupun menjaga anak-anak dari dampak negatif teknologi.

    “Kalau memang tidak ada perbaikan, kami tidak akan ragu memberikan sanksi keras, termasuk kemungkinan penutupan aplikasi,” tegasnya.

    Dia mengatakan perlunya langkah ekstra hati-hati dalam menghadapi ancaman kebocoran data dan penyalahgunaan data digital di Indonesia 

    Dia menekankan, pihaknya terus bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat sistem keamanan. Namun, Meutya mengingatkan bahwa keamanan data tidak hanya ditentukan oleh teknologi pemerintah, tetapi juga perilaku masyarakat.

    “Kami juga selalu memperbaiki sistem-sistem keamanan data, termasuk Pusat Data Nasional (PDN) yang baru akan dijalankan setelah benar-benar dinyatakan lolos uji keamanan oleh PSSN,” jelasnya.

  • Pertimbangan Indosat Bersaing dengan WIFI Milik Hashim di Lelang 1,4 Ghz

    Pertimbangan Indosat Bersaing dengan WIFI Milik Hashim di Lelang 1,4 Ghz

    Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menyatakan masih berminat mengikuti seleksi frekuensi 1,4 GHz. Perseroan menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk ikut serta dalam seleksi pita frekuensi tersebut.

    Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan, perusahaan terus berupaya dalam menghadirkan layanan digital yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. 

    “Saat ini, kami masih mengkaji secara internal terkait aspek teknis, rencana bisnis, serta pertimbangan terhadap kebutuhan pelanggan ke depan,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Selasa (26/8/2025). 

    Buldansyah menambahkan Indosat percaya proses lelang ini akan berkontribusi pada keberlangsungan industri telekomunikasi yang sehat.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz melalui pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman tersebut, pemerintah menetapkan akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan time division duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan seleksi.

    Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk.,PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik, serta PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) yang terafiliasi Hashim Djojohadikusumo.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Adapun, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan menentukan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di seluruh regional sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz. Selain itu, seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi bagi layanan akses nirkabel pitalebar.

    Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pitalebar tetap (fixed broadband), menyediakan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta memperluas penggelaran jaringan fiber optik.

  • Elon Musk Gugat Apple dan OpenAI, Tuding Hambat Persaingan Chatbot AI

    Elon Musk Gugat Apple dan OpenAI, Tuding Hambat Persaingan Chatbot AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Elon Musk menggugat Apple Inc. dan OpenAI dengan tuduhan memberikan perlakuan tidak adil kepada perusahaan kecerdasan buatan (AI) tersebut di perangkat iPhone serta menghambat persaingan bagi pengembang chatbot lainnya.

    Perusahaan milik Musk, X dan xAI, menuntut ganti rugi miliaran dolar dalam gugatan yang diajukan pada Senin (25/8/2025) waktu setempat di pengadilan federal Fort Worth, Texas. 

    Melansir Bloomberg pada Selasa (26/8/2025), gugatan itu menuding keputusan Apple mengintegrasikan OpenAI ke dalam sistem operasi iPhone menghambat persaingan dan inovasi industri AI serta merugikan konsumen karena terbatasnya pilihan.

    Dalam gugatannya, tim hukum Musk menyatakan bahwa kesepakatan eksklusif Apple dan OpenAI menjadikan ChatGPT satu-satunya chatbot AI generatif yang terintegrasi di iPhone serta mengunci pasar untuk mempertahankan monopoli dan mencegah inovator seperti X dan xAI bersaing.

    “Perilaku Apple menghambat pertumbuhan AI dan super apps dengan cara membiarkan OpenAI mempertahankan monopoli serta menekan inovasi dan investasi di chatbot AI generatif yang berpotensi berkembang menjadi super apps pengganti fungsi iPhone,” demikian isi gugatan Musk.

    Selain ganti rugi finansial, gugatan Musk juga meminta pengadilan memerintahkan Apple dan OpenAI menghentikan apa yang disebut sebagai kesepakatan ilegal.

    Musk, pendiri xAI Holdings yang menaungi tim Grok AI dan platform media sosial X, menuduh Apple membuat aplikasi selain ChatGPT mustahil menembus peringkat teratas App Store, yang selama ini menjadi sorotan global bagi pengembang aplikasi.

    Kasus ini diperkirakan akan menjadi pertarungan hukum besar antara orang terkaya di dunia dan salah satu perusahaan dengan valuasi tertinggi di pasar global.

    Apple dan OpenAI — yang aplikasi ChatGPT-nya menjadi aplikasi iPhone gratis paling banyak diunduh di AS — diketahui menjalin kemitraan AI dalam seri iPhone terbaru. Musk memiliki perseteruan panjang dengan CEO OpenAI Sam Altman sejak keduanya berpisah setelah mendirikan OpenAI bersama sekitar satu dekade lalu.

    “Pengajuan gugatan terbaru ini sejalan dengan pola pelecehan yang terus dilakukan Musk,” kata juru bicara OpenAI dalam pernyataan resminya. 

    Adapun, hingga saat ini Apple belum memberikan komentar terkait gugatan Musk tersebut.

    Apple sebelumnya juga kerap berhadapan dengan regulator di berbagai negara terkait tuduhan bahwa App Store mematikan persaingan aplikasi di ponsel pintar. Produsen iPhone itu juga terlibat sengketa hukum selama lima tahun dengan Epic Games, pembuat gim Fortnite, terkait dominasi App Store.

    Beberapa tuduhan Musk meniru argumen gugatan Departemen Kehakiman AS terhadap Apple. Pada Maret 2023, pemerintah AS menggugat Apple di pengadilan federal New Jersey dengan tuduhan memonopoli pasar ponsel pintar dengan cara memblokir akses pesaing terhadap perangkat keras dan fitur perangkat lunaknya.

    Menurut gugatan pemerintah, Apple menggunakan kontrol distribusi aplikasi untuk menghambat inovasi yang bisa mempermudah konsumen berpindah ponsel, termasuk dengan memblokir “super apps.” Musk juga menuding Apple melakukan praktik serupa yang menghambat pertumbuhan aplikasi serba ada seperti X.

    Apple sendiri pada tahun lalu mengumumkan kerja sama dengan OpenAI untuk mengintegrasikan ChatGPT ke dalam Apple Intelligence di iPhone. Dalam kesaksiannya pada Mei lalu, Eddy Cue, Wakil Presiden Senior Apple untuk Layanan, menyebut kesepakatan itu tidak eksklusif dan Apple bisa mengintegrasikan aplikasi AI lain bila menginginkannya.

    Gugatan Musk ini muncul setelah pada 11 Agustus dia melontarkan kritik di media sosial, mempertanyakan apakah Apple bermain politik dengan tidak menyoroti produk-produknya. 

    Apple menegaskan App Store dirancang adil dan bebas bias. Altman merespons unggahan Musk dengan menyindir cara Musk mengelola X, yang dinilainya digunakan untuk kepentingan pribadi.

  • Malaysia Berhasil Bikin Chip AI Sendiri: MARS1000 Buatan SkyeChip

    Malaysia Berhasil Bikin Chip AI Sendiri: MARS1000 Buatan SkyeChip

    Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia meluncurkan prosesor AI buatan perancang lokal, SkyeChip pada Senin (25/8/2025). Negeri Jiran pun bergabung dalam kontestasi global dalam membangun komponen elektronik paling dicari dalam pengembangan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).

    Dilansir dari Bloomberg, SkyeChip memperkenalkan MARS1000 di sebuah acara asosiasi industri yang dihadiri pejabat tinggi Malaysia. Asosiasi Industri Semikonduktor Malaysia melalui keterangan resminya menjelaskan MARS1000 menjadi prosesor AI edge pertama dari Negeri Jiran, yang menjadi komponen untuk menggerakkan perangkat mobil hingga robot.

    Malaysia berupana untuk memanikan peran yang lebih besar dalam rantai pasok chip global dan memanfaatkaan tren booming AI.

    SkyeChip sendiri sudah menjadi pemain global utama dalam pengemasan semikonduktor, juga berperan sebagai pusat manufaktur bagi pemasok peralatan, termasuk Lam Research Corp, juga berbagai pusat data AI yang sedang berkembang.

    Perkembangan banyak pusat data AI tidak lepas dari investasi besar-besaran korporasi raksasa seperti Oracle dan Microsoft.

    Chip AI edge dinilai jauh lebih sederhana dan bertenaga dibandingkan chip Nvidia yang mendukung pusat data dan melatih algoritma dalam skala besar, meskipun tetap merupakan langkah kunci dalam membangun kapabilitas teknologi mutakhir.

    Belum jelas di mana SkyeChip akan memproduksi desainnya.

    Para pejabat di Kuala Lumpur sedang menjalankan misi beberapa tahun untuk meningkatkan kecakapan Malaysia dalam desain chip, fabrikasi wafer, dan pusat data AI. Pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk menghabiskan setidaknya 25 miliar ringgit (US$6 miliar) untuk meningkatkan rantai nilai global.

    Upaya tersebut diperumit oleh usulan pemerintahan Trump untuk membatasi aliran chip AI ke Malaysia dan Thailand di tengah kecurigaan bahwa para penyelundup menggunakan negara-negara ini sebagai tempat persinggahan transshipment untuk menyalurkan semikonduktor ke pasar-pasar terbatas seperti China.

    Malaysia baru-baru ini telah memperketat ekspor chip AI dengan teknologi AS dan menyatakan tidak menoleransi penyalahgunaan negara tersebut untuk kegiatan perdagangan ilegal.

  • idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

    idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi langkah China yang mengusulkan aturan mengenai penetapan harga biaya aplikasi dalam platform e-commerce. 

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menilai isu biaya aplikasi atau komisi di e-commerce memang menjadi sorotan di banyak negara, termasuk Indonesia. 

    Prinsipnya, lanjut dia, transparansi dan keadilan dalam penetapan biaya itu penting supaya seller nyaman berusaha dan konsumen juga merasa dilindungi. 

    Menurutnya, langkah yang ditempuh negara lain bisa menjadi bahan pertimbangan, tetapi Indonesia tetap memiliki dinamika sendiri yang harus diperhatikan.

    “Langkah yang diambil China bisa jadi referensi, tapi Indonesia tentu punya dinamika sendiri,” kata Budi saat dihubungi Bisnis pada Senin (25/8/2025). 

    Budi mengatakan terpenting adalah ada ruang dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan platform, supaya biaya yang dikenakan tetap proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak.

    Selain itu, dia berharap  platform e-commerce tetap menjaga kualitas dan pengalaman berbelanja bagi konsumen. 

    Budi menambahkan asosiasi juga tidak mendorong adanya aturan baru yang justru bisa menambah beban.

    “Buat asosiasi, kuncinya bukan menambah aturan yang memberatkan, tapi mendorong komunikasi dan kesepahaman bersama. Dengan begitu, seller bisa tetap berkembang, konsumen tenang, dan platform juga bisa terus berinovasi,” ungkap Budi.

    Sebelumnya, China mengusulkan aturan mengenai penetapan harga untuk biaya aplikasi dalam platform e-commerce pada Sabtu (23/8/2025). Mereka meminta masukan publik setelah banyaknya keluhan dari pedagang dan konsumen terkait penetapan harga yang tidak adil atau semena-mena oleh platform besar. 

    Melansir dari Reuters, Minggu (24/8/2024), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dalam sebuah pernyataan menyampaikan bahwa draf aturan untuk platform yang menjual barang atau jasa bertujuan untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam penetapan harga.  

    “Operator platform dan pedagang harus menyetujui dan mengubah harga melalui cara-cara standar seperti kontrak dan pesanan,” kata komisi tersebut. 

    Aturan tersebut mewajibkan operator platform dan pedagang untuk mematuhi peraturan harga yang jelas, meningkatkan transparansi aturan harga, dan segera mengumumkan perubahan biaya untuk menerima pengawasan publik dengan lebih baik. 

    Sebelumnya, pedagang menuduh platform besar memanipulasi harga secara tidak adil untuk meningkatkan penjualan, sementara konsumen mengeluhkan harga yang semena-mena. 

    Pada 2021, Alibaba didenda rekor US$2,75 miliar karena pelanggaran anti-monopoli, keputusan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sementara pemimpin e-commerce tahun ini mengabaikan risiko regulasi saat mereka bersaing dalam perang harga di “retail instan,” di mana pengiriman dapat dilakukan dalam waktu setengah jam.

    Aturan tersebut akan dibuka untuk masukan publik selama satu bulan ke depan. 

    Sementara di Indonesia sendiri, platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sejumlah Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

    Langkah serupa telah dilakukan Shopee.  Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia. 

  • Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee

    Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA— Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran dari langkah China yang mengusulkan aturan mengenai penetapan harga biaya aplikasi dalam platform e-commerce. 

    Aturan tersebut bertujuan mendorong transparansi dan keadilan setelah banyak keluhan dari pedagang maupun konsumen terhadap praktik penetapan harga oleh platform besar.

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kasus di China bisa menjadi acuan bagi Indonesia untuk meredam praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk dugaan predatory pricing yang merugikan seller maupun konsumen.

    “Kasus di China bisa menjadi contoh dari solusi predatory pricing yang merugikan seller dan konsumen e-commerce. Selama ini banyaknya pungutan yang dibebankan ke penjual daring seringkali tidak transparan,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis pada Senin (25/8/2025). 

    Dia mendorong agar Kementerian  Komunikasi Digital (Komdigi) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencari solusi guna mengatasi potensi beban biaya yang kian memberatkan.

    “Khawatir pungutan yang makin memberatkan membuat persaingan usaha tidak sehat, dan merugikan pelaku usaha UMKM,” tambah Bhima.

    Sebelumnya, China mengusulkan aturan mengenai penetapan harga untuk biaya aplikasi dalam platform e-commerce pada Sabtu (23/8/2025).

    Melansir dari Reuters, Minggu (24/8/2024), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dalam sebuah pernyataan menyampaikan draf aturan untuk platform yang menjual barang atau jasa bertujuan untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam penetapan harga.  

    “Operator platform dan pedagang harus menyetujui dan mengubah harga melalui cara-cara standar seperti kontrak dan pesanan,” kata komisi tersebut. 

    Aturan tersebut mewajibkan operator platform dan pedagang untuk mematuhi peraturan harga yang jelas, meningkatkan transparansi aturan harga, dan segera mengumumkan perubahan biaya untuk menerima pengawasan publik dengan lebih baik. 

    Sebelumnya, pedagang menuduh platform besar memanipulasi harga secara tidak adil untuk meningkatkan penjualan, sementara konsumen mengeluhkan harga yang semena-mena. 

    Pada 2021, Alibaba didenda rekor US$2,75 miliar karena pelanggaran anti-monopoli, keputusan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sementara pemimpin e-commerce tahun ini mengabaikan risiko regulasi saat mereka bersaing dalam perang harga di “retail instan,” di mana pengiriman dapat dilakukan dalam waktu setengah jam.

    Aturan tersebut akan dibuka untuk masukan publik selama satu bulan ke depan. Sementara di Indonesia sendiri, platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sejumlah Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

    Langkah serupa telah dilakukan Shopee. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia.