Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah

    Satu Kamera dengan Dynamic Island, Harga Lebih Murah

    Bisnis.com, JAKARTA – Apple mempersiapkan peluncuran jajaran iPhone 17, di mana ponsel flagship murah iPhone 17e akan dihadirkan.

    iPhone 17e akan menjadi ponsel flagship budget rendah yang bisa dijadikan pilihan masyarakat yang ingin berhemat.

    Melansir 9to5Mac, rumor terbaru dari Apple mengatakan bahwa pihaknya akan mengganti jajaran SE menjadi seri “e” di tiap tahunnya.

    Itu artinya, iPhone 17e akan tiba pada awal 2026 dengan spesifikasi yang ditingkatkan dari iPhone 16e.

    iPhone 17e akan memiliki model yang tak jauh berbeda, yakni hadir hanya dengan satu kamera belakang.

    Namun ponsel terbaru ini akan diberikan Dynamic Island dan peningkatan lainnya yakni chip A19.

    Spesifikasi lain yang dicatat oleh Digital Chat Station kurang lebih mirip dengan yang sudah ada di iPhone 16e. Spesifikasi ini meliputi layar OLED 6,1 inci, kamera depan 12MP, kamera belakang tunggal 48MP, dan dukungan Face ID.

    Berdasarkan kinerja penjualan iPhone 16e sebelumnya, iPhone 17e dapat diharapkan untuk terus menjadi pilihan iPhone Apple yang paling terjangkau namun paling menarik.

    Sejauh ini, iPhone 16e telah membuktikan dirinya sebagai ponsel yang memiliki penjualan baik dari jajaran ponsel pintar iPhone.

    Menurut laporan riset dari Consumer Intelligence Research Partners ( CIRP ) untuk kuartal pertama 2025, iPhone 16e berhasil meraih popularitas lebih tinggi daripada pendahulunya yang dikenal dengan nama iPhone SE.

    iPhone 16e tidak hanya menarik permintaan dari pelanggan SE yang sudah ada, tetapi juga mengalihkan penjualan dari model lama seperti iPhone 15 dan 14.

    Hingga Q2 2025, iPhone 16e menyumbang 11 persen dari total penjualan iPhone di AS, lebih dari dua kali lipat pangsa SE yang hanya 5 persen pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.

    Sementara itu, penjualan model lama turun tajam dari 28 persen pada Juni 2024 menjadi hanya 15 persen pada kuartal ini, menunjukkan bagaimana iPhone 16e telah mengubah komposisi penjualan Apple di segmen bawah.

  • Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%

    Mastel Sebut Pertumbuhan Ekonomi Sentuh 8% Jika Digitalisasi Tumbuh 16%

    Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai digitalisasi harus ditempatkan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. 

    Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5–8% hanya akan tercapai jika pertumbuhan digitalisasi dapat bergerak lebih cepat.

    “Mastel meyakini syarat pertumbuhan GDP 5–8% tercapai bila digitalisasi tumbuh 10–16%,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Rabu (20/8/2025). 

    Pernyataan Mastel ini sekaligus menjadi respons atas tidak masuknya sektor digitalisasi dalam delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan pemerintah. Menurut Sarwoto, digitalisasi bukan sekadar sektor tambahan, melainkan pengampu (enabler) bagi seluruh sektor lain, baik ekonomi maupun layanan publik.

    Dia menekankan bahwa visi digital Indonesia menuju tahun emas 2045 masih relevan dan tetap valid.

    Sarwoto menambahkan, pembangunan konektivitas dan aplikasi digital baik untuk bisnis personal, antar-bisnis (business to business), maupun sektor pemerintaha akan menjadi faktor penting dalam mendukung suksesnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Konektivitas dan aplikasi untuk bisnis personal, bisnis ke bisnis dan sektor pemerintahan tetap penting untuk suksesnya pemerintahan Prabowo–Gibran,” katanya.

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai sektor digital tetap perlu menjadi prioritas, meskipun tidak tercantum dalam delapan agenda prioritas RAPBN 2026.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan, ke depan di era digital, seluruh aspek kehidupan akan terkoneksi dengan inovasi digital. Karena itu, APJII akan terus memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Komisi I DPR yang membidangi industri komunikasi dan informatika. 

    “Saya rasa bukan hanya anggaran, tapi sebenarnya untuk mendukung digitalisasi ini perlu kebijakan-kebijakan baru oleh Komdigi di mana memang APJII sendiri fokus pada keberlangsungan dari industri internet di Indonesia, khususnya pemerataan dan juga peningkatan kualitas dari jaringan yang ada,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (19/8/2025). 

    Arif menambahkan, pihaknya juga mendorong Komdigi untuk membenahi sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia telekomunikasi. 

    Salah satunya adalah usulan moratorium penyelenggara ISP di Indonesia, karena jumlahnya saat ini dinilai terlalu banyak. “Bukan selamanya tentu, tapi dalam artian untuk merapikan dulu regulasi-regulasi yang ada,” imbuhnya.

    Menurut Arif, langkah tersebut diharapkan dapat menata industri telekomunikasi, khususnya bisnis ISP, sehingga para penyelenggara mampu meningkatkan kualitas layanan.

    “Dan juga kualitas dari servisnya kepada konsumen dalam hal ini masyarakat,” pungkasnya.

    Ilustrasi konektivitas

    Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Presiden Prabowo Subianto mengatakan RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas. Hal tersebut diungkapkan dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (15/8/2025). 

    Delapan agenda prioritas tersebut antara lain, pertama ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. 

    Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

    Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program MBG yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita. 

    Keempat, pendidikan bermutu untuk SDM berdaya saing global. Dengan alokasi anggaran Rp757,8 triliun, RAPBN 2026 mencatat rekor tertinggi dalam sejarah belanja pendidikan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas guru, pendidikan vokasi, dan kesesuaian kurikulum dengan dunia kerja. 

    Kelima, kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Anggaran kesehatan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

    Keenam, penguatan ekonomi rakyat melalui  KDMP. Ketujuh, pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memodernisasi alutsista, memperkuat komponen cadangan, serta mendukung industri strategis nasional dan kesejahteraan prajurit. 

    Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global. Melalui peran Danantara, pemerintah memperkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia.

  • Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

    Komdigi Siapkan Tim Khusus Jaga Keamanan Data di Satu Data Indonesia (SDI)

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan tim internal khusus yang akan bertugas mengawal penyelenggaraan program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat nasional.

    Tim internal ini terdiri atas Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintahan Digital, Direktur Infrastruktur Pemerintahan Digital, Direktur Aplikasi Pemerintahan Digital.

    Kemudian, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, serta Direktur Pengendalian Ruang Digital dalam kelompok kerja keamanan data.

    Menteri Komunikasi dan Digital (menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan tim ini akan membantu meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keamanan terhadap data yang dikelola oleh SDI.

    “Kami telah menyiapkan tim dari Kemkomdigi untuk memperkuat kinerja Satu Data Indonesia. Data SDI harus terjamin kemudahan berbagi pakainya, serta harus menjunjung norma pelindungan data pribadi,” kata Meutya dalam siaran pers, dikutip Bisnis pada Rabu (20/8/2025). 

    Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan daerah. 

    SDI juga mendorong penggunaan data dalam pengambilan kebijakan.Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39/2019. 

    Sementara itu, untuk memastikan SDI memiliki kualitas yang baik dan aktual, dia mengajak instansi pusat dan pemerintah daerah yang memiliki data di SDI agar selalu melakukan pengkinian data.

    Peran aktif setiap instansi pusat maupun daerah dalam memperbarui data dinilai menjadi sangat krusial. 

    Ke depan, kata Meutya, Kemkomdigi terus mendukung SDI agar dapat menjadi rujukan nasional yang kredibel, sekaligus menjadi fondasi bagi transformasi digital pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

  • Potensi Kerugian Penipuan Digital Rp4,6 Triliun, Pemerintah Bikin Pusat Pengaduan

    Potensi Kerugian Penipuan Digital Rp4,6 Triliun, Pemerintah Bikin Pusat Pengaduan

    Bisnis, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sebagai pusat pengaduan, koordinasi, dan edukasi nasional untuk memberantas penipuan digital dan aktivitas keuangan ilegal. Pemerintah mencatat potensi kerugian akibat penipuan di digital mencapai Rp4,6 triliun.

    Sejak beroperasi, IASC telah menerima 225.000 laporan masyarakat, memblokir 71.000 rekening terkait aktivitas ilegal, menyelamatkan dana publik sebesar Rp349,3 miliar, dan mencegah potensi kerugian hingga Rp4,6 triliun.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan melakukan pemutusan akses terhadap situs atau konten yang terindikasi melakukan aktivitas scam. Dia juga meminta partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan tindak kejahatan penipuan atau scam kepada IASC.

    “Kalau ada yang terkena scam, tolong segera melapor. Sesuai arahan Presiden, kami akan berkolaborasi dan menangani dengan cepat,” kata Meutya dalam keterangan pers yang dikutip Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    IASC membuka layanan pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan atau scam di sektor keuangan melalui situs https://iasc.ojk.go.id.

    Meutya menambahkan IASC merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah, industri teknologi finansial (financial technology/fintech), lembaga keuangan, dan media. 

    Sebagai informasi, IASC dibentuk sebagai pusat penanganan penipuan transaksi di sektor keuangan. Bedanya dengan Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) adalah IASC tempat pengaduan untuk perusahaan yang legal dan Satgas Pasti untuk aktivitas keuangan ilegal. 

    Adapun, sejak November — 17 Agustus 2025 IASC telah menerima 225.281 laporan. Sementara itu, jumlah rekening yang dilaporkan sebanyak 359.733 dan 72.145 rekening telah diblokir. Adapun, total dana yang telah diblokir sebesar Rp349,3 miliar.

  • Mayoritas Warga RI Habiskan Rp50.000-Rp100.000 untuk Paket Internet

    Mayoritas Warga RI Habiskan Rp50.000-Rp100.000 untuk Paket Internet

    Bisnis.com, JAKARTA— Mayoritas masyarakat Indonesia mengalokasikan dana Rp50.000–Rp100.000 setiap bulan untuk membeli paket internet operator seluler.Temuan tersebut berdasarkan Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

    Menurut survei, proporsi masyarakat yang mengeluarkan Rp50.000–Rp100.000 untuk internet mencapai 52,27% pada 2025, meningkat dibandingkan 45,01% pada 2024.Sementara itu, sebanyak 34,52% masyarakat hanya mengeluarkan kurang dari Rp50.000, turun dari 36,52% pada 2024.

    Adapun masyarakat yang menghabiskan Rp101.000–Rp250.000 tercatat 12,20%, menurun dari 16,43% pada tahun sebelumnya.

    Kelompok dengan pengeluaran lebih dari Rp250.000 merupakan yang paling kecil, yakni hanya 1,02%, turun dari 1,61% pada 2024. Selain itu, survei juga menemukan persepsi masyarakat terhadap biaya internet. Sebanyak 48,39% menilai biaya internet tahun ini masih sama dengan tahun lalu, 43,49% merasa semakin mahal, sementara hanya 8,12% yang menilai lebih murah.

    APJII mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2025 mencapai 229,43 juta jiwa, naik dari 221,56 juta pada 2024. Dari sisi penetrasi, tingkatnya mencapai 80,66% pada 2025, meningkat dibandingkan 79,50% (2024), 78,19% (2023), dan 77,01% (2022).

    Berdasarkan wilayah, Pulau Jawa masih mendominasi dengan 58% dari total pengguna, disusul Sumatra (20,5%), Sulawesi (6,46%), Kalimantan (6,05%), Bali dan Nusa Tenggara (5,13%), serta Maluku dan Papua (3,71%).

    Dari sisi gender, pengguna laki-laki mencapai 51% dengan penetrasi 82%, sementara perempuan 49% dengan penetrasi 78%. Wilayah 3T hanya menyumbang 1,91% dari total pengguna, sedangkan daerah non-3T mendominasi dengan 98,9%.

    Pengguna internet didominasi oleh Generasi Z (25,54%) dan milenial (25,17%), diikuti Gen Alpha (23%) dan Gen X (18,15%). Aktivitas internet terutama digunakan untuk media sosial, komunikasi daring, dan layanan publik.

    Mayoritas masyarakat mengakses internet lewat ponsel, disusul laptop, tablet, dan smart TV yang belakangan semakin banyak digunakan. Dari sisi koneksi, mobile data masih menjadi pilihan utama (68%), kemudian WiFi (28%) baik dari rumah, kantor, maupun fasilitas publik.

  • APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai harga dasar lelang frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau Broadband Wireless Access (BWA) pada 2025 masih terlalu tinggi.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan harga dasar yang ditetapkan pemerintah belum sejalan dengan misi menghadirkan internet murah bagi masyarakat.

    Harga dasar lelang frekuensi masih terlalu mahal untuk menghadirkan internet cepat 100 Mbps seharga Rp100.000. 

    Logikanya, dengan harga frekuensi yang tinggi maka harga layanan yang diberikan ke masyarakat relatif cukup tinggi terlebih jika ekosistem belum mendukung.

    “APJII menilai harga dasar lelang frekuensi 1.4 GHz sebesar Rp233 miliar di Region 1 terlalu tinggi untuk tujuan pemerataan akses,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (20/8/2025).

    Adapun untuk Region 1, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10. Zona 4 meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten Bekasi. Zona 5 mencakup Provinsi Jawa Barat (kecuali wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi). 

    Zona 6 meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona 7 adalah Provinsi Jawa Timur. Zona 9 meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sementara Zona 10 mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Arif menekankan pita frekuensi 1,4 GHz dirancang untuk mendukung penyediaan internet murah hingga ke pelosok negeri, sehingga harga dasar lelang seharusnya mempertimbangkan fungsi strategis tersebut. 

    Pihaknya pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meninjau kembali agar harga dasar lelang sesuai dengan misi internet terjangkau bagi semua.

    Lebih lanjut, dia berharap para peserta lelang tidak semata-mata bersaing untuk memberikan harga setinggi-tingginya. Dia ingin penyelenggara fokus pada tujuan akhirnya. 

    “Yaitu percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan internet di Indonesia,” ungkapnya.

    Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz mencapai Rp400 miliar per regional untuk 80 MHz. Dengan perkiraan harga per MHz sebesar Rp5 miliar. Informasi lain menyebut nilai dasar lelang 1,4 GHz sebesar Rp230 miliar per regional, yang berarti lebih murah. 

    Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

    Jika menggunakan skema Rp400 miliar per regional, maka pada tahun pertama nilai yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih mendekati nilai yang dibayarkan pemenang lelang pada lelang terakhir pita 2,1 GHz. 

    Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman itu disebutkan, pemerintah akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) sebagai syarat mengikuti seleksi pita frekuensi tersebut.

    Ketujuh perusahaan itu adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

  • Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Surge (WIFI) Tak Cemaskan Harga Dasar Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge menyatakan masih melakukan kajian komprehensif terkait partisipasinya dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz. Mereka menegaskan tidak mempermasalahkan harga dasar lelang. 

    Mengenai nilai dasar lelang 1,4 GHz, Presiden Direktur Surge Yune Marketatmo mengatakan perusahaan menyerahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). 

    Perusahaan optimistis kehadiran frekuensi ini sejalan dengan misi menghadirkan internet cepat dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Surge menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk mengikuti seleksi frekuensi tersebut. Surge berpartisipasi melalui anak usahanya, PT Telemedia Komunikasi Pratama. 

    “Sementara mengenai penetapan nilai dasar lelang itu merupakan kewenangan penuh regulator,” kata Yune saat dihubungi Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Yune, hal terpenting bagi perusahaan adalah bagaimana hasil lelang dapat mendorong pemerataan akses internet sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

    Diketahui Surge mencatat pendapatan Rp513,4 miliar, tumbuh 66,17% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp309 miliar pada semester I/2025,.

    Pendapatan itu terdiri atas iklan Rp232,8 miliar, bandwidth Rp241,2 miliar, sewa core Rp31,4 miliar, colocation Rp1,15 miliar, serta managed telco service Rp7,5 miliar. Sementara itu, laba bersih perusahaan sebesar Rp227 miliar.

    Pekerja memperbaiki sinyal internet

    Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz mencapai Rp400 miliar per regional untuk 80 MHz. Dengan perkiraan harga per MHz sebesar Rp5 miliar. 

    Informasi lain menyebut nilai dasar lelang 1,4 GHz sebesar Rp230 miliar per regional, yang berarti lebih murah. 

    Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

    Jika menggunakan skema Rp400 miliar per regional, maka pada tahun pertama nilai yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih mendekati nilai yang dibayarkan pemenang lelang pada lelang terakhir pita 2,1 GHz. 

    Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

    Sebelumnya, Komdigi secara resmi membuka seleksi pengguna pita frekuensi 1,4 GHz melalui Pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 pada 28 Juli 2025. Frekuensi yang dilelang berada pada rentang 1.432–1.512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan, yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Sementara itu, dokumen seleksi dapat diunduh secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan untuk menentukan pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz. Seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar.

    Melalui lelang ini, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

  • XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menyatakan masih berminat mengikuti seleksi frekuensi 1,4 GHz. Perseroan menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk ikut serta dalam seleksi pita frekuensi tersebut

    Head of External Communications XLSMART Henry Wijayanto mengatakan, perusahaan bahkan telah mengunduh dokumen kepesertaan tender.

    “Dan saat ini kami masih melakukan assessment terkait hal tersebut. Selebihnya kami belum bisa sampaikan,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (20/8/2025).

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz melalui pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman tersebut, pemerintah menetapkan akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan time division duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan seleksi. Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Adapun, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio 1,4 GHz di seluruh regional sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita frekuensi radio 1,4 GHz. Selain itu, seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi bagi layanan akses nirkabel pitalebar.

    Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap (fixed broadband), menyediakan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta memperluas penggelaran jaringan fiber optik.

  • Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

    Meta Kembali Rombak Struktur Divisi AI, Kejar Ketertinggalan dari OpenAI & Google

    Bisnis.com, JAKARTA— Meta Platforms Inc. milik Mark Zuckerberg resmi merombak struktur divisi kecerdasan buatannya atau artificial intelligence/AI). 

    Melansir laman TechCrunch pada Rabu (20/8/2025), perusahaan membentuk empat kelompok baru di bawah payung organisasi bernama Meta Superintelligence Labs (MSL). Perubahan tersebut disampaikan melalui memo internal perusahaan. 

    Pengumuman dilakukan langsung oleh Alexandr Wang, pendiri Scale AI yang pada Juni lalu bergabung dengan Meta sebagai Chief AI Officer.

    Struktur baru tersebut menempatkan TBD Labs sebagai pusat utama pengembangan. Unit ini akan dipimpin oleh Wang dan difokuskan pada pengembangan foundation models, seperti seri Llama, yang versi terbarunya dirilis pada April lalu.

    Selain itu, tiga kelompok lain akan berfokus pada riset murni, integrasi produk, dan pengembangan infrastruktur. 

    Langkah perombakan ini dilakukan seiring kekhawatiran bahwa Meta mulai tertinggal dari para pesaing utamanya, seperti OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind. Bahkan, Zuckerberg disebut turun langsung dalam proses perekrutan talenta AI kelas dunia untuk memperkuat tim barunya tersebut.

    Sebelumnya, Meta juga dikabarkan berhasil membajak sejumlah peneliti dari OpenAI. Menurut laporan The Information yang dikutip Reuters, empat peneliti yang sudah resmi bergabung adalah Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi, dan Hongyu Ren. 

    Kesepakatan perekrutan mereka terjadi hanya beberapa hari setelah laporan The Wall Street Journal menyebut Meta juga sukses merekrut tiga peneliti AI dari kantor OpenAI di Zurich, yakni Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, dan Xiaohua Zhai.

  • Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

    Menkeu Sri Mulyani Jadi Korban, Apa Itu Deepfake dan Bahayanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah narasi yang beredar di media sosial terkait video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seolah menyebut guru sebagai beban negara.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan Sri Mulyani tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut.

    “Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks,” kata Deni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).

    Menurut Deni, video itu merupakan hasil deepfake sekaligus potongan tidak utuh dari pidato Menkeu dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB pada 7 Agustus lalu. Lantas apa itu deepfake?

    Apa Itu Deepfake?

    Deepfake adalah jenis media sintetis yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau yang biasa disebut artificial intelligence (AI).

    Deepfake dibuat menggunakan teknik deep learning dan generative adversarial networks (GANs). Teknologi ini bekerja dengan menganalisis dan mempelajari data dalam jumlah besar.

    Hasil dari teknologi tersebut menciptakan rekayasa visual atau audio yang menyerupai peristiwa nyata, namun sebenarnya artifisial. Ternyata Deepfake bukanlah sebuah teknologi yang benar-benar baru dibuat.

    Perkiraan kerugian global akibat deepfake akan mencapai $19 juta USD pada tahun 2033, dengan $12,3 juta USD di antaranya telah terjadi hanya dalam tahun 2023 akibat teknologi GenAI. Bahkan, pada tahun 2027, angka ini diproyeksikan melonjak hingga $40 juta USD per tahun.

    Meski belakangan marak dibicarakan, teknologi ini bukanlah hal baru. Konsep awal deepfake sudah mulai digunakan sejak dekade 1990-an, terutama di industri perfilman.

    VP of Strategy Verihubs, Jason Hartono menuturkan generative AI pada masa itu membantu memangkas biaya dan waktu produksi film hingga 90% dibandingkan metode tradisional.

    “Deepfake merupakan teknologi yang sudah berevolusi dari beberapa dekade lalu, bisa dilihat konsep awal teknologi deepfake sudah ada dari tahun 90an dimana teknologi ini digunakan untuk dunia perfilman,” kata Jason.

    Bahaya Deepfake

    Di sisi lain, kemajuan teknologi AI juga membuat deepfake semakin mudah diakses dan rawan disalahgunakan. Salah satu dampak serius adalah meningkatnya potensi kejahatan siber, khususnya dalam sektor keuangan.

    Rick Firnando dan Jason Hartono dari Verihubs mengungkapkan deepfake dapat menembus sistem keamanan berlapis perbankan melalui tiga metode utama.

    Pertama, penggunaan aplikasi kloning yang memungkinkan pelaku menggandakan aplikasi perbankan di ponsel untuk mengakses banyak akun sekaligus, sehingga menyulitkan deteksi penipuan secara real-time. Kedua, pemanfaatan virtual camera, yakni manipulasi umpan kamera langsung dengan video atau gambar yang telah disiapkan sebelumnya. Ketiga, teknik face swap berbasis AI yang memungkinkan pelaku mengganti wajah asli dengan wajah orang lain, sehingga bisa menipu sistem verifikasi digital dengan mudah.

    Metode terakhir ini juga diperlihatkan dalam acara Faces of Fiction, yang menunjukkan betapa mudahnya teknologi deepfake dimanfaatkan untuk tindak penipuan.

    “Banyak orang mengira liveness detection sudah cukup untuk menghadapi deepfake, padahal kenyataannya tidak demikian,” tambah Jason.

    Ancaman deepfake diperkirakan akan terus meningkat. Berdasarkan proyeksi global, kerugian akibat penyalahgunaan teknologi ini dapat mencapai US$19 juta pada 2033. Sementara pada 2023 saja, tercatat kerugian mencapai US$12,3 juta, dan angka ini diperkirakan melonjak hingga US$40 juta pada 2027.

    Dengan skala ancaman yang semakin besar, pemanfaatan teknologi canggih disebut menjadi salah satu langkah paling efektif untuk melawan penyalahgunaan deepfake. Tanpa upaya deteksi yang lebih adaptif, risiko kejahatan digital berbasis AI ini dikhawatirkan akan semakin sulit dikendalikan.