Category: Bisnis.com Tekno

  • Pertimbangan Indosat Bersaing dengan WIFI Milik Hashim di Lelang 1,4 Ghz

    Pertimbangan Indosat Bersaing dengan WIFI Milik Hashim di Lelang 1,4 Ghz

    Bisnis.com, JAKARTA— Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menyatakan masih berminat mengikuti seleksi frekuensi 1,4 GHz. Perseroan menjadi salah satu dari tujuh perusahaan telekomunikasi yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction), yang merupakan syarat awal untuk ikut serta dalam seleksi pita frekuensi tersebut.

    Director and Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mengatakan, perusahaan terus berupaya dalam menghadirkan layanan digital yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. 

    “Saat ini, kami masih mengkaji secara internal terkait aspek teknis, rencana bisnis, serta pertimbangan terhadap kebutuhan pelanggan ke depan,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Selasa (26/8/2025). 

    Buldansyah menambahkan Indosat percaya proses lelang ini akan berkontribusi pada keberlangsungan industri telekomunikasi yang sehat.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz melalui pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman tersebut, pemerintah menetapkan akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan time division duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun e-auction sebagai syarat kepesertaan seleksi.

    Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk.,PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik, serta PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) yang terafiliasi Hashim Djojohadikusumo.

    Pengambilan akun e-auction dilakukan pada 11–13 Agustus 2025 di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Adapun, pengambilan dokumen seleksi dilakukan secara daring mulai 11 Agustus 2025 pukul 09.00 WIB hingga 20 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

    Komdigi menegaskan seleksi ini bertujuan menentukan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di seluruh regional sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz. Selain itu, seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi bagi layanan akses nirkabel pitalebar.

    Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pitalebar tetap (fixed broadband), menyediakan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta memperluas penggelaran jaringan fiber optik.

  • Elon Musk Gugat Apple dan OpenAI, Tuding Hambat Persaingan Chatbot AI

    Elon Musk Gugat Apple dan OpenAI, Tuding Hambat Persaingan Chatbot AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Elon Musk menggugat Apple Inc. dan OpenAI dengan tuduhan memberikan perlakuan tidak adil kepada perusahaan kecerdasan buatan (AI) tersebut di perangkat iPhone serta menghambat persaingan bagi pengembang chatbot lainnya.

    Perusahaan milik Musk, X dan xAI, menuntut ganti rugi miliaran dolar dalam gugatan yang diajukan pada Senin (25/8/2025) waktu setempat di pengadilan federal Fort Worth, Texas. 

    Melansir Bloomberg pada Selasa (26/8/2025), gugatan itu menuding keputusan Apple mengintegrasikan OpenAI ke dalam sistem operasi iPhone menghambat persaingan dan inovasi industri AI serta merugikan konsumen karena terbatasnya pilihan.

    Dalam gugatannya, tim hukum Musk menyatakan bahwa kesepakatan eksklusif Apple dan OpenAI menjadikan ChatGPT satu-satunya chatbot AI generatif yang terintegrasi di iPhone serta mengunci pasar untuk mempertahankan monopoli dan mencegah inovator seperti X dan xAI bersaing.

    “Perilaku Apple menghambat pertumbuhan AI dan super apps dengan cara membiarkan OpenAI mempertahankan monopoli serta menekan inovasi dan investasi di chatbot AI generatif yang berpotensi berkembang menjadi super apps pengganti fungsi iPhone,” demikian isi gugatan Musk.

    Selain ganti rugi finansial, gugatan Musk juga meminta pengadilan memerintahkan Apple dan OpenAI menghentikan apa yang disebut sebagai kesepakatan ilegal.

    Musk, pendiri xAI Holdings yang menaungi tim Grok AI dan platform media sosial X, menuduh Apple membuat aplikasi selain ChatGPT mustahil menembus peringkat teratas App Store, yang selama ini menjadi sorotan global bagi pengembang aplikasi.

    Kasus ini diperkirakan akan menjadi pertarungan hukum besar antara orang terkaya di dunia dan salah satu perusahaan dengan valuasi tertinggi di pasar global.

    Apple dan OpenAI — yang aplikasi ChatGPT-nya menjadi aplikasi iPhone gratis paling banyak diunduh di AS — diketahui menjalin kemitraan AI dalam seri iPhone terbaru. Musk memiliki perseteruan panjang dengan CEO OpenAI Sam Altman sejak keduanya berpisah setelah mendirikan OpenAI bersama sekitar satu dekade lalu.

    “Pengajuan gugatan terbaru ini sejalan dengan pola pelecehan yang terus dilakukan Musk,” kata juru bicara OpenAI dalam pernyataan resminya. 

    Adapun, hingga saat ini Apple belum memberikan komentar terkait gugatan Musk tersebut.

    Apple sebelumnya juga kerap berhadapan dengan regulator di berbagai negara terkait tuduhan bahwa App Store mematikan persaingan aplikasi di ponsel pintar. Produsen iPhone itu juga terlibat sengketa hukum selama lima tahun dengan Epic Games, pembuat gim Fortnite, terkait dominasi App Store.

    Beberapa tuduhan Musk meniru argumen gugatan Departemen Kehakiman AS terhadap Apple. Pada Maret 2023, pemerintah AS menggugat Apple di pengadilan federal New Jersey dengan tuduhan memonopoli pasar ponsel pintar dengan cara memblokir akses pesaing terhadap perangkat keras dan fitur perangkat lunaknya.

    Menurut gugatan pemerintah, Apple menggunakan kontrol distribusi aplikasi untuk menghambat inovasi yang bisa mempermudah konsumen berpindah ponsel, termasuk dengan memblokir “super apps.” Musk juga menuding Apple melakukan praktik serupa yang menghambat pertumbuhan aplikasi serba ada seperti X.

    Apple sendiri pada tahun lalu mengumumkan kerja sama dengan OpenAI untuk mengintegrasikan ChatGPT ke dalam Apple Intelligence di iPhone. Dalam kesaksiannya pada Mei lalu, Eddy Cue, Wakil Presiden Senior Apple untuk Layanan, menyebut kesepakatan itu tidak eksklusif dan Apple bisa mengintegrasikan aplikasi AI lain bila menginginkannya.

    Gugatan Musk ini muncul setelah pada 11 Agustus dia melontarkan kritik di media sosial, mempertanyakan apakah Apple bermain politik dengan tidak menyoroti produk-produknya. 

    Apple menegaskan App Store dirancang adil dan bebas bias. Altman merespons unggahan Musk dengan menyindir cara Musk mengelola X, yang dinilainya digunakan untuk kepentingan pribadi.

  • Malaysia Berhasil Bikin Chip AI Sendiri: MARS1000 Buatan SkyeChip

    Malaysia Berhasil Bikin Chip AI Sendiri: MARS1000 Buatan SkyeChip

    Bisnis.com, JAKARTA — Malaysia meluncurkan prosesor AI buatan perancang lokal, SkyeChip pada Senin (25/8/2025). Negeri Jiran pun bergabung dalam kontestasi global dalam membangun komponen elektronik paling dicari dalam pengembangan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI).

    Dilansir dari Bloomberg, SkyeChip memperkenalkan MARS1000 di sebuah acara asosiasi industri yang dihadiri pejabat tinggi Malaysia. Asosiasi Industri Semikonduktor Malaysia melalui keterangan resminya menjelaskan MARS1000 menjadi prosesor AI edge pertama dari Negeri Jiran, yang menjadi komponen untuk menggerakkan perangkat mobil hingga robot.

    Malaysia berupana untuk memanikan peran yang lebih besar dalam rantai pasok chip global dan memanfaatkaan tren booming AI.

    SkyeChip sendiri sudah menjadi pemain global utama dalam pengemasan semikonduktor, juga berperan sebagai pusat manufaktur bagi pemasok peralatan, termasuk Lam Research Corp, juga berbagai pusat data AI yang sedang berkembang.

    Perkembangan banyak pusat data AI tidak lepas dari investasi besar-besaran korporasi raksasa seperti Oracle dan Microsoft.

    Chip AI edge dinilai jauh lebih sederhana dan bertenaga dibandingkan chip Nvidia yang mendukung pusat data dan melatih algoritma dalam skala besar, meskipun tetap merupakan langkah kunci dalam membangun kapabilitas teknologi mutakhir.

    Belum jelas di mana SkyeChip akan memproduksi desainnya.

    Para pejabat di Kuala Lumpur sedang menjalankan misi beberapa tahun untuk meningkatkan kecakapan Malaysia dalam desain chip, fabrikasi wafer, dan pusat data AI. Pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk menghabiskan setidaknya 25 miliar ringgit (US$6 miliar) untuk meningkatkan rantai nilai global.

    Upaya tersebut diperumit oleh usulan pemerintahan Trump untuk membatasi aliran chip AI ke Malaysia dan Thailand di tengah kecurigaan bahwa para penyelundup menggunakan negara-negara ini sebagai tempat persinggahan transshipment untuk menyalurkan semikonduktor ke pasar-pasar terbatas seperti China.

    Malaysia baru-baru ini telah memperketat ekspor chip AI dengan teknologi AS dan menyatakan tidak menoleransi penyalahgunaan negara tersebut untuk kegiatan perdagangan ilegal.

  • idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

    idEA Tegaskan Dinamika Pasar E-Commerce Indonesia Berbeda dengan China

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi langkah China yang mengusulkan aturan mengenai penetapan harga biaya aplikasi dalam platform e-commerce. 

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, menilai isu biaya aplikasi atau komisi di e-commerce memang menjadi sorotan di banyak negara, termasuk Indonesia. 

    Prinsipnya, lanjut dia, transparansi dan keadilan dalam penetapan biaya itu penting supaya seller nyaman berusaha dan konsumen juga merasa dilindungi. 

    Menurutnya, langkah yang ditempuh negara lain bisa menjadi bahan pertimbangan, tetapi Indonesia tetap memiliki dinamika sendiri yang harus diperhatikan.

    “Langkah yang diambil China bisa jadi referensi, tapi Indonesia tentu punya dinamika sendiri,” kata Budi saat dihubungi Bisnis pada Senin (25/8/2025). 

    Budi mengatakan terpenting adalah ada ruang dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan platform, supaya biaya yang dikenakan tetap proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak.

    Selain itu, dia berharap  platform e-commerce tetap menjaga kualitas dan pengalaman berbelanja bagi konsumen. 

    Budi menambahkan asosiasi juga tidak mendorong adanya aturan baru yang justru bisa menambah beban.

    “Buat asosiasi, kuncinya bukan menambah aturan yang memberatkan, tapi mendorong komunikasi dan kesepahaman bersama. Dengan begitu, seller bisa tetap berkembang, konsumen tenang, dan platform juga bisa terus berinovasi,” ungkap Budi.

    Sebelumnya, China mengusulkan aturan mengenai penetapan harga untuk biaya aplikasi dalam platform e-commerce pada Sabtu (23/8/2025). Mereka meminta masukan publik setelah banyaknya keluhan dari pedagang dan konsumen terkait penetapan harga yang tidak adil atau semena-mena oleh platform besar. 

    Melansir dari Reuters, Minggu (24/8/2024), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dalam sebuah pernyataan menyampaikan bahwa draf aturan untuk platform yang menjual barang atau jasa bertujuan untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam penetapan harga.  

    “Operator platform dan pedagang harus menyetujui dan mengubah harga melalui cara-cara standar seperti kontrak dan pesanan,” kata komisi tersebut. 

    Aturan tersebut mewajibkan operator platform dan pedagang untuk mematuhi peraturan harga yang jelas, meningkatkan transparansi aturan harga, dan segera mengumumkan perubahan biaya untuk menerima pengawasan publik dengan lebih baik. 

    Sebelumnya, pedagang menuduh platform besar memanipulasi harga secara tidak adil untuk meningkatkan penjualan, sementara konsumen mengeluhkan harga yang semena-mena. 

    Pada 2021, Alibaba didenda rekor US$2,75 miliar karena pelanggaran anti-monopoli, keputusan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sementara pemimpin e-commerce tahun ini mengabaikan risiko regulasi saat mereka bersaing dalam perang harga di “retail instan,” di mana pengiriman dapat dilakukan dalam waktu setengah jam.

    Aturan tersebut akan dibuka untuk masukan publik selama satu bulan ke depan. 

    Sementara di Indonesia sendiri, platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sejumlah Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

    Langkah serupa telah dilakukan Shopee.  Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia. 

  • Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee

    Celios Minta Prabowo Belajar dari China Atur Biaya Aplikasi Shopee

    Bisnis.com, JAKARTA— Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran dari langkah China yang mengusulkan aturan mengenai penetapan harga biaya aplikasi dalam platform e-commerce. 

    Aturan tersebut bertujuan mendorong transparansi dan keadilan setelah banyak keluhan dari pedagang maupun konsumen terhadap praktik penetapan harga oleh platform besar.

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kasus di China bisa menjadi acuan bagi Indonesia untuk meredam praktik persaingan usaha tidak sehat, termasuk dugaan predatory pricing yang merugikan seller maupun konsumen.

    “Kasus di China bisa menjadi contoh dari solusi predatory pricing yang merugikan seller dan konsumen e-commerce. Selama ini banyaknya pungutan yang dibebankan ke penjual daring seringkali tidak transparan,” kata Bhima saat dihubungi Bisnis pada Senin (25/8/2025). 

    Dia mendorong agar Kementerian  Komunikasi Digital (Komdigi) serta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencari solusi guna mengatasi potensi beban biaya yang kian memberatkan.

    “Khawatir pungutan yang makin memberatkan membuat persaingan usaha tidak sehat, dan merugikan pelaku usaha UMKM,” tambah Bhima.

    Sebelumnya, China mengusulkan aturan mengenai penetapan harga untuk biaya aplikasi dalam platform e-commerce pada Sabtu (23/8/2025).

    Melansir dari Reuters, Minggu (24/8/2024), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional dalam sebuah pernyataan menyampaikan draf aturan untuk platform yang menjual barang atau jasa bertujuan untuk mendorong transparansi dan keadilan dalam penetapan harga.  

    “Operator platform dan pedagang harus menyetujui dan mengubah harga melalui cara-cara standar seperti kontrak dan pesanan,” kata komisi tersebut. 

    Aturan tersebut mewajibkan operator platform dan pedagang untuk mematuhi peraturan harga yang jelas, meningkatkan transparansi aturan harga, dan segera mengumumkan perubahan biaya untuk menerima pengawasan publik dengan lebih baik. 

    Sebelumnya, pedagang menuduh platform besar memanipulasi harga secara tidak adil untuk meningkatkan penjualan, sementara konsumen mengeluhkan harga yang semena-mena. 

    Pada 2021, Alibaba didenda rekor US$2,75 miliar karena pelanggaran anti-monopoli, keputusan yang diterima oleh perusahaan tersebut, sementara pemimpin e-commerce tahun ini mengabaikan risiko regulasi saat mereka bersaing dalam perang harga di “retail instan,” di mana pengiriman dapat dilakukan dalam waktu setengah jam.

    Aturan tersebut akan dibuka untuk masukan publik selama satu bulan ke depan. Sementara di Indonesia sendiri, platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok Shop akan mulai menerapkan biaya pemrosesan order sejumlah Rp1.250 per pesanan, berlaku mulai 11 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB. 

    Langkah serupa telah dilakukan Shopee. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh seller Tokopedia yang telah terintegrasi, serta semua seller di TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia. Tokopedia dan TikTok Shop menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mendukung perluasan program subsidi ongkir serta peningkatan layanan logistik di seluruh Indonesia. 

  • TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

    TikTok PHK Ratusan Karyawan Moderasi Konten, Bakal Digantikan AI

    Bisnis.com, JAKARTA— TikTok dilaporkan kembali memangkas ratusan karyawan di tim moderasi konten seiring dengan pergeseran perusahaan ke teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

    Melansir laman PC Mag pada Senin (25/8/205) langkah tersebut mengikuti tren sejumlah raksasa media sosial lain, seperti Meta yang mengurangi jumlah karyawan moderasi konten dan menggantinya dengan sistem moderasi berbasis komunitas.

    Tak hanya itu, X milik Elon Musk juga kini hanya memiliki tim moderasi konten jauh lebih kecil dibandingkan era Twitter. Menurut laporan The Wall Street Journal, kebijakan TikTok kali ini terutama berdampak pada anggota tim moderasi konten berjumlah 2.500 orang yang berbasis di Inggris. 

    Namun, sejumlah karyawan moderasi konten dari Asia Selatan dan Asia Tenggara juga diperkirakan ikut terkena dampak, meskipun jumlah pastinya belum diungkapkan. TikTok mengklaim lebih dari 85% konten yang dihapus karena melanggar pedoman komunitas sudah diidentifikasi dan diturunkan oleh AI. 

    Ini bukan kali pertama ByteDance, induk usaha TikTok, memangkas tim moderasinya demi otomatisasi. Pada akhir 2024, perusahaan mem-PHK sekitar 500 karyawan di Malaysia. Sementara pada Juli lalu, serikat pekerja ver.di menyebut sekitar 150 pegawai di kantor TikTok Berlin, Jerman juga akan digantikan AI.

    Belum jelas alasan TikTok memilih saat ini untuk mengurangi tim moderasi konten di Inggris. Namun, keputusan itu muncul tepat setelah Online Safety Act mulai berlaku bulan lalu. 

    Regulasi tersebut mengatur platform daring yang beroperasi di Inggris dapat dikenakan denda hingga 10% dari omzet global, atau sebesar £18 juta (sekitar Rp294,3 miliar). 

    Di sisi lain, Financial Times (FT) mencatat PHK dilakukan hanya sepekan sebelum para pegawai di London menggelar pemungutan suara terkait rencana pembentukan serikat pekerja, yang menurut sumber internal perusahaan kerap mendapat penolakan dari manajemen.

    Juru bicara resmi TikTok kepada FT, mengatakan pihaknya melanjutkan reorganisasi yang telah dimulai sejak tahun lalu untuk memperkuat model operasional global Trust and Safety. 

    “Termasuk dengan memusatkan operasi di lebih sedikit lokasi agar lebih efektif dan cepat, sambil memanfaatkan kemajuan teknologi,” katanya. 

    Namun, John Chadfield, pengurus nasional di Communication Workers Union, menilai langkah TikTok menunjukkan perusahaan sebenarnya ingin menghapus peran moderator manusia.

    “Mereka ingin semuanya ditangani AI. AI membuat mereka terlihat pintar dan mutakhir, tapi kenyataannya mereka hanya ingin mengalihkan pekerjaan itu ke luar negeri,” katanya.

  • idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

    idEA Sebut PHK TikTok-Tokopedia Imbas Penyesuaian dan Perubahan Model Operasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan Tokopedia-TikTok Shop.

    Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, mengatakan setiap keputusan efisiensi biasanya melalui pertimbangan bisnis yang kompleks, termasuk penyesuaian strategi setelah adanya dinamika industri dan perubahan model operasi.

    “Namun mengenai informasi jumlah karyawan yang terdampak di Tokopedia, asosiasi tidak dalam posisi untuk mengonfirmasi angka pasti karena hal tersebut merupakan kewenangan internal perusahaan,” kata Budi kepada Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Lebih jauh, Budi menekankan tren efisiensi atau PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di tingkat global. Menurutnya, industri digital dan e-commerce sangat dinamis sehingga perusahaan harus terus menyesuaikan struktur, fokus investasi, dan pengelolaan sumber daya agar tetap kompetitif.

    Dia menambahkan, faktor yang kerap memengaruhi keputusan efisiensi antara lain penyesuaian strategi bisnis pasca konsolidasi, integrasi teknologi dan otomasi, serta kebutuhan menjaga profitabilitas.

    “Dampaknya dalam jangka pendek tentu dirasakan pada ketenagakerjaan, namun di sisi lain langkah ini juga sering dipandang positif oleh investor sebagai upaya perusahaan menjaga kesehatan finansial,” katanya.

    Meski demikian, Budi menilai selama potensi pasar Indonesia masih besar, sektor e-commerce tetap menjadi daya tarik utama bagi investor.

    Sebelumnya, Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap sekitar 420 karyawan dalam dua bulan terakhir sejak Juli 2025. Menanggapi kabar tersebut, juru bicara TikTok Shop enggan menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak. Namun, pihaknya menegaskan secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi perusahaan serta meningkatkan layanan kepada pengguna.

    “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia, sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” kata juru bicara TikTok saat dikonfirmasi Bisnis pada Senin (25/8/2025).

    Kabar PHK pada ratusan karyawan  Tokopedia-TikTok di Indonesia sudah mencuat sejak Mei silam.  Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah mengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu. 

    Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial China itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan. 

    Seorang sumber menyebut  PHK direncanakan pada Juli 2025. Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia.  

    Menurut laporan Bloomberg, setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia selesai awal tahun lalu, bisnis e-commerce ByteDance di Indonesia memiliki sekitar 5.000 karyawan. Jumlah yang ada saat ini berarti setengah dari jumlah karyawan tahun lalu. 

    Tahun lalu, perusahaan juga melakukan perampingan. Sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Tokopedia tercatat melakukan satu kali gelombang PHK besar-besaran, yaitu pada Juni 2024.

    Kala itu, TikTok—Tokopedia melakukan perampingan terhadap 450 karyawannya, setelah ByteDance mengakuisisi 75% saham Tokopedia.  

    ByteDance banyak bergantung dari TikTok. Pada 2024, pendapatan ByteDance tumbuh 29% secara tahunan atau menyentuh US$155 miliar. Lebih dari seperempat pendapatan disumbangkan dari bisnis penjualan internasional TikTok Shop. 

    Ironinya, di tengah pertumbuhan pendapatan, ByteDance justru melakukan perampingan.  Adapun Indonesia menjadi negara pengguna TikTok terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat. Pada Juli 2024, Statista melaporkan Indonesia memiliki sekitar 157,6 juta pengguna, melampaui Amerika Serikat yang memiliki 120,5 juta pengguna.

  • Potensi Transaksi Pelanggan AI di Asia Pasifik Tembus Rp520 Triliun

    Potensi Transaksi Pelanggan AI di Asia Pasifik Tembus Rp520 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Transaksi pelanggan agen AI melalui ponsel di Asia-Pasifik akan mencapai lebih dari US$32 miliar atau sekitar Rp520 triliun pada 2028.

    Perusahaan pun berlomba memanfaatkan momentum ini, dengan total investasi diproyeksikan melampaui US$30 miliar (sekitar Rp487,53 triliun) pada 2027 untuk infrastruktur dan platform AI demi menghadirkan layanan personal dan 24 jam yang kini menjadi standar ekspektasi pelanggan.

    Tren pertumbuhan AI tersebut ada dalam eBook “The AI Advantage: How Leading Brands Thrive in a 24 x 7 Customer World” atau Keunggulan AI: Bagaimana Brand Besar Bertahan dan Berkembang di Era Pelanggan 24/7. Laporan diluncurkan oleh Infobip, platform komunikasi berbasis cloud.

    Nikhil Batra, Senior Research Director IDC Asia-Pasifik, menyampaikan diskusi tentang penggunaan AI untuk hubungan dengan pelanggan di Asia Pasifik kini telah bergeser dari ‘kalau’ menjadi ‘seberapa?’ – ‘seberapa dalam dan seberapa cepat’ penerapannya.

    Pelanggan yang selalu aktif kini menuntut kepuasan instan, sesuatu yang tak lagi dapat dipenuhi model bisnis tradisional. Karena itu, persaingan bisnis kini bukan sekedar sudah menerapkan AI saja, tetapi juga mengelola kombinasi AI yang lebih canggih seperti generative AI dan agentic AI.

    “Hal itu bertujuan untuk menghadirkan pengalaman yang proaktif dan membangun hubungan yang awet dengan pelanggan” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/8/2025).

    Meskipun pelanggan terus aktif di platform digital, tetapi banyak bisnis yang justru masih kesulitan mengikuti perkembangan tersebut. Menurut laporan Infobip yang didukung riset IDC, 43% bisnis di Asia Pasifik menyatakan meningkatkan customer experience (pengalaman pelanggan) adalah tantangan operasional terbesar.

    Sebab, datanya terpisah-pisah, setiap channel punya strategi yang berbeda dan tidak saling terhubung, serta tingginya biaya untuk menyediakan layanan 24 jam di berbagai negara, bahasa, dan regulasi yang berbeda.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, pada laporan ini menekankan peran teknologi AI yang terus berkembang, seperti generative AI, agentic AI, hingga conversational AI dalam membantu brand menyederhanakan operasional sekaligus menghadirkan pengalaman terhubung secara real-time pada setiap titik interaksi pelanggan.

    IDC memprediksi, pada 2028, transaksi pelanggan di Asia-Pasifik akan mencapai lebih dari US$32 miliar melalui agen AI di ponsel mereka, yang secara otomatis bisa mencari, memilih, dan memutuskan pembelian barang maupun jasa.

    Perusahaan pun berlomba memanfaatkan momentum ini, dengan total investasi diproyeksikan melampaui US$30 miliar pada 2027 untuk infrastruktur dan platform AI demi menghadirkan layanan personal dan always on yang kini menjadi standar ekspektasi pelanggan.

    Menurut IDC, investasi AI untuk layanan pelanggan dan pemasaran di Asia-Pasifik tumbuh dengan laju tahunan gabungan (CAGR) 35% hingga 2029, mencerminkan skala dan urgensi transformasi. Pada 2028, sebanyak 40% brand B2C kelas menengah di kawasan ini diperkirakan akan memanfaatkan agen AI untuk menawarkan layanan ‘white glove’ atau ‘eksklusif, yang sebelumnya hanya tersedia bagi pelanggan kelas premium.

    Velid Begovic, VP Revenue APAC Infobip, mengatakan Asia Pasifik bukan sekadar negara pengguna mobile, bahkan sekarang sudah mobile-saturated, yaitu layanan mobile sudah mendominasi kehidupan masyarakat.

    Sehari-hari, masyarakat di kawasan ini aktif menggunakan 5 hingga 6 aplikasi messaging berbeda, dan bisa berpindah-pindah antar aplikasi dengan mudahnya. Mereka pun berharap brand bisa mengikuti aktivitas mereka.

    Pola pikir zero-wait juga berkembang di kalangan pelanggan, di mana mereka tidak mau mengantri, dialihkan, atau diminta mengulang informasi. Sayangnya, banyak bisnis belum siap memenuhi ekspektasi ini karena masih menggunakan sistem lama.

    Bahkan penggunaan AI generasi awal, seperti chatbot sederhana yang tidak punya riwayat pelanggan, belum mampu memberikan layanan hiper-personalisasi seperti yang diinginkan pelanggan masa kini. AI sudah bukan lagi percobaan, melainkan penggerak utama customer experience.

    “Yang kita lihat sekarang adalah lompatan besar. AI bukan lagi sekadar alat untuk menjawab FAQ, tetapi sudah menjadi agen yang mampu mengkoordinasikan pertukaran produk di berbagai messaging platform tanpa intervensi manual. Generative AI kini dapat menyusun pesan yang terasa dibuat khusus untuk satu orang, sesuai bahasa yang digunakan, dengan nuansa budaya yang tepat,” jelasnya.

    Di kawasan Asia Pasifik, konektivitas mobile sudah sangat tersaturasi, dengan tingkat penetrasi mobile melebihi 100% di hampir semua pasar. Hong Kong mencatat 264%, Singapura 150%, Taiwan 145%, Jepang dan Korea Selatan masing-masing 140%, Malaysia 130%, serta Cina 110%.

    Bahkan di negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan India, angkanya mencapai atau melampaui 110%. Hyper-konektivitas tersebut menumbuhkan perilaku baru di kalangan masyarakat.

    Kini, mereka terbiasa mengakses beragam aplikasi dalam satu waktu seperti WhatsApp, LINE, WeChat, KakaoTalk, Zalo, dan Viber, bahkan bisa berpindah-pindah di tengah percakapan. Mereka berharap brand bisa mengikuti aktivitas tersebut, dengan respon yang cepat, sesuai konteks, dan relevan dengan tren.

    Kukuh Prayogi, Business Lead Infobip Indonesia, menyampaikan dalam berbelanja online, masyarakat Indonesia punya perilaku yang cukup unik, yaitu menaruh barang yang ia inginkan di keranjang, tetapi tidak langsung check out. Hal ini menunjukkan adanya minat yang tinggi yang mungkin terkendala dengan berbagai faktor pertimbangan.

    Perilaku ini disebut dengan cart abandonment. Di AS contohnya, brand bisa kehilangan keuntungan mencapai US$18 miliar per tahun. E-commerce yang menerapkan AI dalam chatbot, justru memanfaatkan kondisi cart abandonment ini, dengan merekam perilaku konsumen dan membantu konsumen membuat keputusan untuk membeli atau tidak.

    “Masyarakat Indonesia pun termasuk cepat beradaptasi dengan teknologi baru, termasuk AI, sehingga kini tantangannya bukan lagi apakah pelanggan siap menerima teknologi ini, melainkan seberapa cepat bisnis bisa mengintegrasikannya untuk mendorong pertumbuhan,” imbuhnya.

  • TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia

    TikTok Buka Suara soal Kabar PHK Ratusan Pegawai Tokopedia

    Bisnis.com, JAKARTA  — TikTok buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja ratusan pegawai Tokopedia. Dalam keterangannya, TikTok menyampaikan bahwa hal itu dilakukan setelah melakukan evaluasi yang mengukur jumlah tim dan kebutuhan bisnis. 

    “Kami secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan berbagai penyesuaian untuk memperkuat organisasi kami serta memberikan layanan yang lebih baik kepada para pengguna,” kata juru bicara TikTok kepada Bisnis, Senin (25/8/2025). 

    TikTok menekankan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia sebagai bagian untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi yang berkelanjutan. 

    Sebelumnya, TikTok-Tokopedia dikabarkan melakukan PHK terhadap 420 pegawai. PHK dilakukan 2 tahap. Pertama pada Juli 2025 dengan jumlah pegawai terdampak 180 karyawan. Sebulan kemudian, PHK kembali dilakukan terhadap 240 karyawan. 

    Diketahui berdasarkan riset Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) TikTok-Tokopedia tertinggal dari Shopee dalam hal penguasaan pangsa pasar.

    Shopee meraih pangsa akses pengguna sebesar 53,22% pada 2025, naik signifikan dibandingkan capaian pada 2024 yang sebesar 41,65%. Di peringkat kedua, TikTok Shop mencatat kenaikan penggunaan menjadi 27,37% dari 12,20% pada tahun lalu.

    Sementara Tokopedia berada di posisi ketiga dengan pangsa 9,57%. Shopee juga menjadi favorit utama lintas demografi.

    Jika dilihat berdasarkan generasi, platform berlogo oranye ini mendominasi di semua kelompok umur, mulai dari Gen Z (52,97%), Milenial (52,85%), Gen X (54,24%), hingga Baby Boomers (55,25%). Bahkan, responden dari generasi Pre Boomers tercatat 100% memilih Shopee sebagai toko online yang diakses.

    Secara gender, Shopee juga konsisten memimpin, dengan 54,03% laki-laki dan 52,39% perempuan menggunakannya.

    Survei ini juga memotret kebiasaan belanja masyarakat Indonesia secara daring. Sekitar 30,34% responden bertransaksi beberapa kali dalam sebulan, dan 2,41% bahkan belanja hampir setiap hari.

    Meski begitu, masih ada 27,69% yang menyatakan belum pernah melakukan transaksi online. Soal pengeluaran, mayoritas pembeli online Indonesia menghabiskan dana berkisar Rp100.001 hingga Rp500.000 per bulan (63,35%).

    Sementara itu, 17,85% responden hanya belanja kurang dari Rp100.000, dan 12,95% membelanjakan antara Rp500.001 hingga Rp1 juta. Sisanya mengeluarkan lebih dari Rp1 juta setiap bulan untuk belanja daring.

    Jenis produk yang paling sering dibeli secara online adalah pakaian dan aksesoris (43,74%), produk kecantikan dan perawatan diri (14,57%), peralatan rumah tangga (11,50%), makanan dan minuman (10,64%), elektronik dan gadget (8,31%), produk otomotif (6,92%), produk kesehatan (1,45%), serta produk anak atau bayi (2,03%).

    Kenaikan penetrasi belanja daring ini dipicu kemudahan transaksi, pilihan produk yang semakin beragam, dan promosi agresif dari e-commerce. 

    Namun, survei juga mencatat beberapa alasan masyarakat belum tertarik berbelanja online, terutama karena lebih suka membeli langsung (53,97%) dan tidak yakin dengan kualitas barang (38,72%).

  • Perbaikan SKKL Papua (SMPCS 2) Telkom Diperkirakan Memakan Waktu 2-4 Minggu

    Perbaikan SKKL Papua (SMPCS 2) Telkom Diperkirakan Memakan Waktu 2-4 Minggu

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) memperkirakan butuh waktu 2-4 minggu untuk memperbaiki kabel laut PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yang putus di sekitar laut Papua. Terdapat beberapa faktor yang membuat proses perbaikan berjalan cukup lama.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (Askalsi) Resi Y. Bramani mengatakan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan restorasi/ perbaikan SKKL sangat bergantung pada kesiapan dan spesifikasi kapal yang ada.

    Selain itu faktor perizinan, cuaca, lokasi kabel yang putus juga menjadi parameter untuk mengukur cepat-lambatnya perbaikan kabel.

    Jika perizinannya mudah, cuaca dalam kondisi baik dan tidak membahayakan nyawa, serta lokasi kabel mudah dijangkau, maka proses perbaikan tidak akan lama.

    “Menurut saya paling cepat restorasi bisa 3-4 minggu,” kata Resi kepada Bisnis, Senin (25/8/2025).

    Sementara itu dalam akun Instagramnya, Telkom menyampaikan proses perbaikan kabel laut dilakukan dalam dua tahap di titik kordinat terdampak. Tahap tersebut meliputi analisis kondisi kabel, pemuatan kabel baru, penarikan kabel lama, pengetesan, dan penyambungan kembali. 

    Tahap pertama diperkirakan rampung awal September 2025 dengan target memastikan layanan telekomunikasi kembali normal. Tahap kedua, permanent recovery, bertujuan untuk memastikan layanan lebih andal dan terjaga kualitasnya.

    Resi menambahkan setiap ada jaringan telekomunikasi yang mengalami gangguan, pasti banyak pihak yang akan mengalami dampak kerugian. Tidak hanya masyarakat Papua, juga penyelenggara jaringan itu sendiri yang mengalami kerugian dengan harus mengeluarkan biaya untuk perbaikan.

    Sementara itu di sisi masyarakat, sejumlah layanan berbasis internet akan terganggu sebab kapasitas satelit sebagai alternatif sementara jaringan tulang punggung di Papua, tidak sebanding dengan kapasitas yang diantarkan oleh serat optik.

    Dia menambahkan sebenarnya jaringan telekomunikasi SMPCS 2 dapat dibantu oleh jaringan milik pemerintah (BAKTI) yaitu Palapa Ring Timur. Namun kondisinya jaringan terestrial/ inland Palapa Ring Timur segmen Nabire-Kigamani yang menghubungkan konektivitas ke Timika-Merauke saat itu mengalami fiber cut.

    “Di mana lokasi fiber cut berada di wilayah zona merah (redzone) sehingga aparat keamanan setempat tidak mengizinkan Tim Operation Maintenance Palapa Ring Timur ke lokasi tanpa adanya pengawalan. Sehingga sebenarnya amat disayangkan sekali terjadi anarkisme yaitu perusakan kantor Telkom,” kata Resi..

    Dia menekankan peristiwa ini menggarisbawahi bahwasanya jaringan SKKL yang menuju wilayah timur Indonesia itu sangat penting oleh karenanya perlu ditingkatkan penetrasinya.

    “Kita apresiasi terhadap pihak keamanan dan pekerja telekomunikasi di Papua selaku pelaksana Palapa Ring  Timur yang telah dengan sigap merestorasi jaringan telekomunikasi di sana sehingga membuat keadaan lebih kondusif saat ini,” kata Resi.

    Sebelumnya, SKKL Sulawesi–Maluku–Papua Cable System 2 (SMPCS 2) putus pada 16 Agustus 2025. Akibatnya, layanan internet di sebagian wilayah Papua sempat berkurang secara kualitas karena dialihkan ke satelit, infrastruktur internet yang memiliki keterbatasan jaringan.