Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Dian Siswarini Terpilih Sebagai Ketua Umum ATSI 2025-2029, Reski Damayanti Waketum

    Dian Siswarini Terpilih Sebagai Ketua Umum ATSI 2025-2029, Reski Damayanti Waketum

    Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh operator seluler Indonesia sepakat menunjuk Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) Dian Siswarini sebagai ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) 2025-2029. Dian menggantikan Ririek Adriansyah.

    Rapat Umum Anggota (RUA) ATSI juga mengangkat Chief Legal & Regulatory Officer PT Indosat Tbk. Reski Damayanti sebagai Wakil Ketua Umum.

    Kemudian Director & Chief Regulatory PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) Merza Fachys sebagai Sekretaris Jenderal. Adapun posisi bendahara diisi oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkomsel Daru Mulyawan.

    Dalam sambutannya, Dian mengatakan di bawah kepemimpinannya ATSI akan menjadi penggerak utama ekosistem digital Indonesia. ATSI juga berkomitmen untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia yang lebih maju dari sisi teknologi.

    “Serta mampu beradaptasi di era kemajuan digital secara global. ATSI juga akan terus berkolaborasi dengan pemerintah dan industri untuk mendorong peningkatan infrastruktur digital dan inovasi digital dalam upaya meningkatkan kesejahteraan digital,” kata Dian di Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Dian juga meyakini bahwa kemitraan yang kuat dengan regulator dan semua pemangku kepentingan lainnya akan mempercepat digitalisasi di Tanah Air.

    ATSI juga akan mempromosikan dan mendorong terciptanya iklim usaha yang adil dan penerapan teknologi terkini misalnya 5G, artificial intelligence, dan juga internet of things (IoT) untuk mendukung pemerintah Indonesia.

    Sebelumnya, ATSI menili kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff sebesar 32% yang diterapkan Amerika Serikat (AS) berpeluang menaikkan nilai tawar Indonesia dalam pengembangan 5G. Penetrasi teknologi baru tersebut bakal makin kencang. 

    Kebijakan tarif Trump hanya memberatkan ekspor komoditas Indonesia, tidak dengan sektor teknologi, termasuk 5G. 

    ATSI menilai kebijakan Trump justru berpeluang membuat penetrasi 5G makin berkembang. 

    Negara-negara yang awalnya mengirimkan perangkat 5G ke AS, akan menjadikan Indonesia sebagai pasar alternatif, yang kemudian berpotensi membuat nilai tawar Indonesia naik. 

    Indonesia berpeluang mendapatkan perangkat 5G dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

    Laporan terbaru Global System for Mobile Communications Association (GSMA) memperkirakan penetrasi 5G Indonesia masih berkisar 3% pada 2024. 

    Penetrasi tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi 32% pada 2030 dengan dukungan berbagai kebijakan, termasuk ekosistem yang makin matang. 

  • Komdigi Siapkan Regulasi Pemblokiran IMEI, Bersifat Opsional bagi Warga RI

    Komdigi Siapkan Regulasi Pemblokiran IMEI, Bersifat Opsional bagi Warga RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempertimbangkan penerapan regulasi pemblokiran IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk perangkat ponsel yang hilang atau dicuri. 

    Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Komdigi Adis Alifiawan mengatakan regulasi tersebut nantinya diharapkan dapat menciptakan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat pengguna ponsel.

    Menurut Adis, layanan pemblokiran IMEI ini akan memberikan perlindungan konsumen dengan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi risiko kehilangan atau pencurian ponsel.

    Dia menekankan, layanan ini sifatnya opsional. Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pemblokiran IMEI diperbolehkan untuk mendaftar. Sifatnya tidak wajib. 

    “Jadi kembali ke pengguna masing-masing,” kata Adis, dalam Diskusi Publik Akademik Perlindungan Konsumen Digital dikutip dari YouTube STEI ITB, Senin (29/9/2025). 

    Adis menuturkan bahwa blokir dan buka blokir IMEI dapat dilakukan secara mandiri, jadi tidak harus dilakukan di kantor polisi. Kemudian jika smartphonenya telah ketemu, nanti dapat dibuka kembali blokirnya. 

    Dia menjelaskan terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari regulasi ini. Pertama, memberikan perlindungan kepada pengguna smartphone.

    Kedua, mengurangi nilai ekonomis ponsel yang hilang atau dicuri, sehingga motivasi pelaku tindak pencurian menurun. Sebab, pelaku kejahatan akan kesulitan menjual ponsel curian ke pasar ilegal. IMEI yang tertanam di smartphone tidak dapat digunakan. 

    “Kalau sudah diblokir IMEI-nya, jadi akan turun sehingga dia hanya bisa menggunakan WIFI Only untuk menyala. Tingkat pencurian diharapkan juga turun karena antara effort dan risiko kalau ketangkap massa, membuat pencuri berpikir ulang,” kata Adis. 

    Adis menambahkan regulasi ini diharapkan juga dapat mencegah kecelakaan sebagai efek susulan dari peristiwa pencurian smartphone secara paksa. Tujuan terakhir, agar masyarakat lebih jeli dalam membeli smartphone sehingga mengurangi penyebaran ponsel ilegal. 

    “Ketika kita beli smartphone kita harus kritis antara serial number dan IMEI, kardusnya, yang akhirnya dengan lebih cerdas sebagai konsumen dapat mengurangi smartphone ilegal. Ini juga dapat membantu menjaga keamanan di ruang digital dengan mengurangi ponsel ilegal,” kata Adis. 

  • Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memantik polemik setelah secara terbuka menuntut Microsoft memecat Lisa Monaco.

    Trump menuding Monaco—mantan pejabat tinggi di pemerintahan Barack Obama dan Joe Biden—sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika dengan dalih dia kini memiliki akses ke data sensitif melalui posisinya di raksasa teknologi itu.

    Dalam unggahan di platform Truth Social, Minggu (28/9/2025) Trump secara eksplisit menyampaikan bahwa dengan latarbelakangnya sebagai Deputi Jaksa Agung para era pemerintahan Biden serta penasihat keamanan dalam negeri Presiden Obama, Monaco ancaman bagi negara.

    Trump bahkan mengungkit telah resmi mencabut seluruh izin keamanan Monaco awal tahun ini, bersamaan dengan pencabutan akses bagi figur-figur Demokrat lain seperti Joe Biden dan Hillary Clinton.

    “Menurut saya, Microsoft harus segera memberhentikan Lisa Monaco,” kata Trump.

    Microsoft menolak berkomentar, sementara Monaco sendiri belum memberikan tanggapan atas serangan Trump.

    Sejak bergabung pada Mei 2025, Monaco memimpin urusan kebijakan keamanan siber Microsoft dan hubungan dengan pemerintah dunia—sebuah posisi strategis yang beririsan dengan banyak kontrak jasa digital penting antara Microsoft dan pemerintah federal AS menurut laporan Axios.

    Trump juga didukung kelompok sayap kanan, seperti aktivis Laura Loomer, yang sejak awal menuding Microsoft keliru menunjuk Monaco.

    Konflik Trump dan industri teknologi sudah berlangsung lama, bahkan sejak periode kepresidenan sebelumnya. Trump pernah menuntut Intel agar melepas CEO Lip-Bu Tan dengan tuduhan konflik kepentingan.

    Namun, setelah Intel memberikan 10% saham ke pemerintah AS sebagai bagian dari perjanjian dana, Trump melunak dan menyebut Tan sebagai CEO yang “sangat dihormati”.

    Tak hanya itu, Trump berkali-kali mengkritik perusahaan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Google, menuding bias politik dan penyensoran terhadap dirinya dan pendukungnya.

    Selama masa pemerintahannya, beberapa eksekutif teknologi besar seperti Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), dan Sundar Pichai (Google) juga sempat mendapat tekanan politik ekstensif dari Gedung Putih.

    Aksi terbuka Trump terhadap Monaco dan Microsoft menguatkan kecemasan banyak pihak soal politisasi jabatan krusial di perusahaan teknologi besar, terutama yang berkaitan dengan keamanan digital nasional.

    Banyak pihak menilai langkah Trump tersebut adalah upaya menjadikan perusahaan teknologi sebagai alat politik, sejalan dengan strategi balas dendam terhadap musuh politik lama dan tekanan pada eksekutif yang berafiliasi dengan administrasi lawan.

  • 8.000 Data Anak Dicuri, Orang Tua Panik Dijual Bebas di Dark Web

    8.000 Data Anak Dicuri, Orang Tua Panik Dijual Bebas di Dark Web

    Bisnis.com, JAKARTA — Serangan siber brutal mengguncang jaringan sekolah prasekolah internasional Kido, yang beroperasi di 18 lokasi di atau sekitar London, serta puluhan cabang di Amerika Serikat, India, dan China.

    Para peretas, yang menamai diri mereka Radiant, berhasil mencuri data pribadi sekitar 8.000 anak—termasuk nama, alamat, foto, serta informasi keluarga—dari sistem Kido.

    Radiant juga mengklaim telah mendapat akses ke catatan sensitif perlindungan anak, serta informasi pribadi para orang tua dan pengasuh. Untuk membuktikan ancaman mereka, Radiant memposting sampel data—foto dan profil sepuluh anak—di situs gelap (dark web), sekaligus menuntut uang tebusan dari Kido dan bahkan telah menghubungi beberapa orang tua secara langsung melalui telepon.

    Dilansir dari BBC, Minggu (28/9/2025) Radiant mengambil langkah ekstrem dengan menelpon sejumlah orang tua, mendesak mereka agar menekan pihak sekolah membayar tebusan, sambil mengancam akan mempublikasikan lebih banyak data anak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

    Bryony Wilde, salah satu orang tua murid di London, mengutuk aksi ini. Bryony berharap masalah ini lekas selesai.

    “Mereka adalah korban tak berdosa. Data pribadi anak-anak seharusnya tidak boleh memiliki nilai apa pun,” tegas Bryony.

    Salah satu keluarga lain membenarkan mereka turut menjadi target namun memuji pihak nursery yang dianggap sudah menangani insiden dengan baik. Kido belum memberi tanggapan, tetapi sudah menghubungi para orang tua, mengonfirmasi insiden dan menenangkan mereka.

    Sementara itu, para pengamat siber memberi tanggapan atas kasus ini. Pakar dari Check Point Software, Graeme Stewart, menyebut tindakan ini sebagai “absolute new low”—level terendah dalam sejarah kejahatan siber.

    “Menargetkan anak-anak dan lembaga pendidikan benar-benar tak bisa dibenarkan,” kata Graeme menurut laporan NYtimes.

    Peneliti National Cyber Security Centre (NCSC) Inggris, Jonathon Ellison, menyebut insiden ini “sangat memprihatinkan”, sebab tren serangan siber ke dunia pendidikan makin meningkat.

    “Peretas kini menyerang siapa saja yang dianggap bisa menghasilkan uang. Menyasar penjaga dan pelaku pendidikan anak adalah kejahatan ekstrem yang keterlaluan,” kata Ellison.

    Radiant mengklaim aksi mereka sebagai “pentest”—penetration test atau uji keamanan yang biasanya dilakukan secara legal oleh perusahaan untuk mencari celah. Namun, para pakar menegaskan: uji siber tanpa izin adalah kejahatan berat. “Sekalipun menyebut diri ‘ethical hacker’, tindakan mencuri dan memeras tanpa izin jelas kriminal,” kata pakar keamanan Sophos.

    Otoritas Inggris, termasuk NCSC dan Information Commissioner’s Office (ICO), telah membuka investigasi atas insiden Kido dan meminta semua pihak tidak membayar tebusan. “Pembayaran hanya membuat kejahatan siber makin marak,” tegas pejabat polisi siber Metropolitan London. Pemerintah dan NCSC menyebarkan panduan dan perlindungan bagi sekolah maupun keluarga korban, serta menuntut seluruh institusi pendidikan melakukan audit keamanan data.

    Serangan ke Kido hanyalah puncak gunung es. Sepanjang 2025, lebih dari sepertiga sekolah di Inggris pernah mengalami serangan siber yang melumpuhkan sistem belajar mengajar.

    Data dari Sophos dan NCSC menunjukkan rata-rata permintaan tebusan ke sekolah kini mencapai £5,1 juta, dengan biaya pemulihan hampir £3 juta per insiden.

    Kasus terbesar tahun lalu dialami sepuluh sekolah di Lancashire yang dipaksa offline selama berminggu-minggu oleh ransomware Rhysida—mengcaukan sistem belajar dan administrasi.

    Para ahli menegaskan, banyak sekolah dan lembaga pendidikan di Inggris memiliki pertahanan digital lemah, sistem yang ketinggalan zaman dan anggaran keamanan siber yang ketat—menjadikan mereka sasaran empuk bagi kejahatan digital.

  • 2.233 Desa Tak Tersentuh 4G, Pengusaha Usul Komdigi Petakan Wilayah Prioritas

    2.233 Desa Tak Tersentuh 4G, Pengusaha Usul Komdigi Petakan Wilayah Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai masih adanya ribuan desa di Indonesia yang belum terkoneksi layanan internet 4G perlu ditangani dengan strategi yang tepat dan prioritas, mengingat kondisi geografis dan skala ekonomis setiap wilayah berbeda-beda.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan untuk mengatasi masalah blankspot di lebih dari 2.000 desa, pemerintah pertama-tama perlu melakukan pemetaan wilayah dengan cermat. 

    “Apakah dia sudah ada coverage, namun tidak optimum. Berarti dioptimalisasi. Kedua apakah dia tidak ada coverage sama sekali. Berarti kan harus dilakukan penambahan site. Biasanya kan juga harus ada perjanjian siapa operator yang akan ditunjuk di area situ,” kata Marwan ditemui usai upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025), 

    Menurut Marwan, tidak mungkin semua operator masuk sekaligus ke wilayah yang sama karena harus mempertimbangkan skala keekonomian. Dia menambahkan, wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) biasanya dapat dilayani oleh dua operator. 

    Adapun untuk mengatasi masalah konektivitas di 3T juga tidak mudah. Sebab, kebutuhan infrastruktur penunjang hingga akses transportasi masih sangat terbatas.

    “Infrastruktur harus dipikirkan. Infrastruktur apa? Skala penunjang, listrik, jalan, pengangkutan. Karena banyak barang material dan logistik yang dibawa itu ternyata sampai ke area itu tidak mudah. Tantangannya itu begitu banyak. Jadi itu juga jadi PR kita,” kata Marwan.

    Komitmen

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif mendorong kolaborasi dalam mewujudkan percepatan pemerataan internet di Indonesia. Terlebih Indonesia memiliki wilayah sangat luas dengan karakteristik topografi dan masyarakat yang beragam.

    Untuk mendukung percepatan digitalisasi, pihaknya siap menggerakkan lebih dari 1.300 anggotanya menjadi jembatan bagi ribuan desa yang belum terkoneksi untuk mendapatkan layanan jaringan internet.

    “Tidak hanya dari Komdigi sendiri tapi dari komunitas yang ada. Lebih dari 10 komunitas asosiasi, infrastruktur dan lainnya tadi melalukan deklarasi. Jadi saya pikir kolaborasi ini memang penting untuk mendukung visi Indonesia Digital 2045,” kata Arif.

    Senada, Direktur ICT Strategy & Bussines Huawei Indonesia Mohamad Rosidi mengatakan kolaborasi semua pihak menjadi momentum penting dalam percepatan digitalisasi sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia.

    “Huawei bersama ekosistem industri, mendukung penuh percepatan pemerataan broadband konektivitas, transformasi digital , dan pengembangan talenta digital di Indonesia,” kata Rosidi.

    Selain Huawei dan APJII, para pemangku kepentingan di sektor digital juga melakukan deklarasi untuk mendukung digitalisasi Indonesia.

    Deklarasi bersama industri ICT dan digital dibacakan oleh Co-Founder Indotelko Heru Sutadi. Selanjutnya dilakukan penandatangan dukungan oleh perwakilan industri dan asosiasi, meliputi PT Telkom Indonesia, PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT. XL Smart Tbk, Huawei Indonesia, Ericsson Indonesia, Aspimtel, APJII, Apjatel, Askalsi, ATSI, Asiot, Indotelko, Pos Indonesia, Bakti Komdigi, serta Pandi. 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut masih terdapat 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

    Menurut Menkomdigi, saat ini tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi, termasuk penetrasi fixed broadband rumah tangga yang saat ini baru mencapai 27,4%.

  • Menkomdigi Meutya Hafid Kenang Sejarah Hari Bhakti Postel

    Menkomdigi Meutya Hafid Kenang Sejarah Hari Bhakti Postel

    Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengenang kembali sejarah perjuangan Angkatan Muda Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) dalam momentum peringatan Hari Bhakti Postel yang jatuh setiap 27 September.

    “Kita tahu 80 tahun yang lalu bagaimana disampaikan sebelumnya pada 27 September 1945 hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan para pemuda angkatan muda pos, telegraf, dan telepon atau PTT di Bandung telah berhasil merebut kantor pos, telegraf, dan telepon dari tangan penjajah,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke 80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025). 

    Menurut Meutya, dari tempat tersebut telegram pertama tentang kemerdekaan Indonesia disebarkan ke dunia pada 27 September 1945. Dia menambahkan momentum bersejarah tersebut telah menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan kemerdekaannya kepada dunia.

    “Hanya beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian menjadi tanggal sakti hingga hari ini. Ia menjadi kesaksian bagi dunia internasional bahwa Indonesia telah merdeka dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat,” katanya.

    Saat ini, lanjut Meutya, peristiwa tersebut menjadi pengingat kedaulatan komunikasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan bangsa. Prinsip ini tidak pernah berubah, bahkan semakin mendesak untuk ditegakkan di era digitalisasi dengan tantangan yang kian kompleks.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Meutya menegaskan pemerintah terus memperkuat ekosistem pos nasional melalui kebijakan baru yakni Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersil.

    Menurut dia, aturan tersebut sebagai tambahan regulasi demi menguatkan ekosistem pos di tanah air, serta mendorong pos yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

    Dengan adanya kolaborasi antara pelaku usaha di sektor pos diharapkan mampu menjangkau lebih dari 50% wilayah provinsi di Indonesia, bukan hanya terfokus di Jawa dan wilayah barat.

    “Karena sekali lagi Indonesia bukan hanya di Jawa, bukan hanya di barat Indonesia, tapi jauh sampai timur di Indonesia dan layanan-layanan ini demi keadilan dapat terasa ke berbagai wilayah di Indonesia dan bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Meutya.

    Dia menambahkan, setiap paket pos bukan sekadar barang yang bergerak, melainkan juga membawa data, pesan, hingga harapan masyarakat. Oleh sebab itu, industri pos harus dikelola dengan standar keamanan tinggi serta berpihak pada kepentingan nasional.

    “Jika sektor ini tidak berdaulat, data tersebut bisa menjadi celah strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak luar,” ujarnya.

    Indonesia turut menentukan arah industri pos global..

  • Komdigi Pastikan Implementasi UU PDP Sejalan dengan Standar Internasional

    Komdigi Pastikan Implementasi UU PDP Sejalan dengan Standar Internasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak hanya berfokus pada relevansi di tingkat nasional, tetapi juga kompatibel dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa.

    Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan strategi Komdigi mencakup dua kepentingan utama yang dijalankan secara seimbang.

    “Pertama, melindungi kepentingan nasional melalui penguatan infrastruktur lokal, interoperabilitas kebijakan, dan diplomasi regulasi,” ujar Alexander kepada Bisnis, Jumat (26/9/2025).

    Kedua, lanjut Alexander, menjaga kepercayaan publik dengan memastikan UU PDP dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berbasis hak subjek data pribadi. Menurut Alexander, Komdigi juga membuka ruang dialog inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan UU PDP mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus tantangan global yang terus berkembang.

    “Dengan pendekatan ini, UU PDP diharapkan menjadi instrumen strategis untuk menjaga kepercayaan publik, memperkuat daya saing digital, dan melindungi kedaulatan data Indonesia di era global,” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi mengungkap pembentukan lembaga pengawas UU PDP ditargetkan rampung tahun ini. Hampir tiga tahun sejak UU PDP disahkan, aturan turunan dan lembaga pengawas yang diamanatkan undang-undang tersebut belum kunjung terbentuk.

    Alexander menegaskan, pembentukan lembaga pengawas PDP tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor administratif, melainkan mencerminkan kompleksitas kelembagaan dan regulasi yang harus diselaraskan lintas sektor.

    “Proses ini mencakup penentuan bentuk hukum lembaga, perumusan kewenangan, serta harmonisasi dengan arsitektur kebijakan digital nasional yang membutuhkan langkah hati-hati dan inklusif,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kesiapan anggaran, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta penataan struktur kelembagaan menjadi aspek teknis penting yang perlu dipersiapkan secara matang.

    “Pemerintah pun berkomitmen memastikan lembaga ini tidak hanya terbentuk secara formal, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan independen. Dengan memperhatikan dinamika tersebut, target realistis pembentukan lembaga pengawas diarahkan pada akhir 2025,” kata Alexander.

    Namun, lanjutnya, target tersebut masih dengan catatan penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum operasional dapat segera dituntaskan melalui dukungan lintas kementerian dan partisipasi publik yang aktif.

    Alexander menekankan meskipun lembaga pengawas belum terbentuk, pelaksanaan UU PDP tetap berjalan dengan arah yang jelas.

    “Dalam masa transisi ini, Komdigi sebagai pemrakarsa UU dan RPP PDP berperan strategis sebagai pengarah kebijakan sekaligus fasilitator koordinasi lintas sektor,” katanya.

    Dia menuturkan, Komdigi terus mendorong harmonisasi kebijakan PDP antara kementerian, lembaga, sektor swasta, serta memastikan prinsip-prinsip UU PDP terinternalisasi dalam setiap program transformasi digital nasional.

    “Komdigi tidak berjalan sendiri, melainkan bersinergi dengan Kemenko Polhukam, BSSN, K/L terkait, APH, lembaga sektoral, hingga pelaku industri,” ujar Alexander.

    Sambil menunggu lembaga pengawas PDP berfungsi penuh, Komdigi juga mengusulkan pendekatan koordinatif sebagai strategi utama. Langkah tersebut mencakup harmonisasi regulasi sektoral, penyusunan mekanisme audit, serta asesmen risiko yang dapat diterapkan lintas sektor.

    “Dengan pendekatan tersebut, kepatuhan terhadap UU PDP dapat terjaga secara substansial,” ungkap Alexander.

  • Tanggapan ATSI Soal 2.017 Desa di Indonesia Belum Terkoneksi 4G

    Tanggapan ATSI Soal 2.017 Desa di Indonesia Belum Terkoneksi 4G

    Bisnis.com, BANDUNG — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai masih adanya ribuan desa di Indonesia yang belum terkoneksi layanan 4G perlu ditangani dengan strategi yang tepat, mengingat kondisi geografis dan skala ekonomis setiap wilayah berbeda-beda.

    Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan pemetaan wilayah harus dilakukan dengan cermat. 

    “Mereka memang harus dipilah-pilah nih. Biasanya yang dipilah tuh, apakah dia sudah ada coverage, namun tidak optimum. Berarti dioptimalisasi. Kedua apakah dia tidak ada coverage sama sekali. Berarti kan harus dilakukan penambahan site. Biasanya kan juga harus ada janjian siapa operator yang akan ditunjuk di area situ,” kata Marwan ditemui usai upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025), 

    Menurut Marwan, tidak mungkin semua operator masuk sekaligus ke wilayah yang sama karena harus mempertimbangkan keekonomian. Dia menambahkan, wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) biasanya dapat dilayani oleh dua operator. 

    Namun, tantangan di daerah ini sangat besar, mulai dari kebutuhan infrastruktur penunjang hingga akses transportasi.

    “Tapi juga tidak mudah ya area-area ini. Satu, infrastruktur harus dipikirkan. Infrastruktur apa? Skala penunjang, listrik, jalan, pengangkutan. Karena banyak barang material dan logistik yang dibawa itu ternyata sampai ke area itu tidak mudah. Tantangannya itu begitu banyak. Jadi itu juga jadi PR kita,” ungkapnya.

    Marwan juga menyinggung bahwa dinamika desa turut menjadi faktor. Pemekaran desa baru memunculkan kebutuhan tambahan infrastruktur telekomunikasi. 

    “Memang desa-desa ini dinamis. Contoh di Papua. Di Papua itu, masyarakatnya nggak berada di satu desa. Dia pindah desa antar desa,” imbuhnya 

    ATSI, kata Marwan, akan terus mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui kelompok kerja khusus. 

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut masih terdapat 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke-80 di Museum Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (27/9/2025).

    Menurut Menkomdigi, saat ini tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi, termasuk penetrasi fixed broadband rumah tangga yang saat ini baru mencapai 27,4%.

  • Meutya Hafid Ungkap Tolok Ukur Startup Bukan Lagi Unicorn, tapi Keberlanjutan

    Meutya Hafid Ungkap Tolok Ukur Startup Bukan Lagi Unicorn, tapi Keberlanjutan

    Bisnis.com, BANDUNG – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan ukuran keberhasilan startup Indonesia tidak lagi hanya ditentukan dari status sebagai unicorn atau decacorn.

    Dia menyebut aspek keberlanjutan, daya tahan, dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan justru menjadi indikator utama.

    “Mungkin sekarang tidak lagi diukur atau indikasinya tidak lagi menjadi unicorn, decacorn, tapi justru sustainability, berapa lama bertahan, dan justru berapa dampak yang terlahir dari sebuah startup,” kata Meutya dalam peluncuran Garuda Spark Innovation Hub, di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025).

    Sebagai catatan, unicorn merupakan sebutan bagi startup dengan valuasi di atas US$1 miliar, sedangkan decacorn adalah startup dengan valuasi di atas US$10 miliar. Sejumlah perusahaan rintisan Indonesia, khususnya di sektor e-commerce dan transportasi daring, pernah meraih status tersebut.

    Meutya menekankan sejak awal perkembangan ekosistem digital, Indonesia telah melahirkan banyak inovasi membanggakan. 

    “Sejarah Indonesia dari awal startup itu punya banyak cerita membanggakan, mulai dari e-commerce, kemudian untuk travel, kemudian sekarang QRIS juga cukup mendunia, dan sebagainya,” katanya.

    Dia menambahkan, dalam forum Menteri Digital ASEAN, startup asal Indonesia berhasil meraih hampir separuh penghargaan yang diperebutkan. 

    “Kemarin waktu kami menjadi perwakilan dari pemerintah, di forum Menteri Digital ASEAN kita juga merebut hampir, bukan hampir, 50% dari seluruh kategori award yang ada untuk karya-karya startup se-Asean,” katanya.

    Menurut Meutya, hal tersebut menunjukkan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Namun, keberhasilan tidak boleh membuat ekosistem startup berhenti berinovasi. Dia mengingatkan, sejak digagasnya Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, Indonesia telah melahirkan ribuan perusahaan rintisan.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyinggung kondisi terkini industri startup yang tengah menghadapi penurunan, termasuk akibat fenomena startup winter. Meski begitu, dia optimistis Indonesia mampu bangkit dengan kreativitas yang dimiliki masyarakat.

    “Startup memang saat ini mengalami sedikit penurunan dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tapi kita amat meyakini dengan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia ini startup bisa kita dorong naik lagi,” katanya.

    Saat ini, Pemerintah pun membentuk Garuda Spark Innovation Hub. Wadah ini bukan hanya sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga ruang eksperimen. 

    “Kayaknya tidak cukup literasi itu dilakukan hanya dari penyampaian-penyampaian, seminar-seminar, tapi justru kita perlu siapkan sebuah wadah, sebuah ruang, di mana teman-teman kreatif di bidang digital bisa melakukan sharing dengan sendirinya, belajar dengan kawan-kawan lain di industri itu,“ katanya. 

    Melalui Innovation Hub, pemerintah berperan sebagai orkestrator untuk memperkuat ekosistem startup, termasuk mempertemukan pelaku industri yang sudah lebih mapan dengan yang baru memulai. Sistem mentoring, lanjut Meutya, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

    “Jadi ada perusahaan Indonesia yang sudah memiliki kantor di mancanegara, mementor mereka yang baru mulai sehingga mudah-mudahan dengan itu investasi atau funding-nya bisa lebih masuk. Tidak hanya dari dalam Indonesia tapi mancanegara,” kata Meutya.

  • Menkomdigi Soroti 2.333 Desa Belum Memiliki Koneksi Internet

    Menkomdigi Soroti 2.333 Desa Belum Memiliki Koneksi Internet

    Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan sebanyak 2.333 desa di Tanah Air belum memiliki koneksi internet. 

    Dari jumlah tersebut, 2.017 desa belum mendapat layanan 4G, sementara 316 desa lainnya mayoritas berupa ladang atau nonpemukiman yang juga perlu dibangun konektivitasnya.

    “Ada 2.333 desa di Indonesia yang belum memiliki koneksi internet. Ada 2.017 desa tanpa layanan atau belum mendapat layanan 4G. Ada 316 desa yang mayoritas berupa ladang, non-pemukiman yang juga perlu kita bangun konektivitasnya,” kata Meutya dalam upacara perayaan Hari Bhakti Postel ke 80 di Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (27/9/2025). 

    Saat ini, menurut Menkomdigi, tingkat konektivitas nasional berada di angka 80%. Pemerintah menargetkan peningkatan yang lebih tinggi dengan semangat melanjutkan perjuangan para pendahulu di bidang pos dan telekomunikasi.

    Selain konektivitas seluler, Menkomdigi juga menyoroti rendahnya penetrasi fixed broadband rumah tangga yang baru mencapai 27,4%. Peningkatan akses fixed broadband dinilai penting untuk memperkuat fondasi digital masyarakat. “Pembangunan telekomunikasi adalah bagian dari strategi besar bangsa Indonesia,” katanya. 

    Meutya menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan target pertumbuhan ekonomi nasional perlu didorong ke angka 8%. Menurut dia, hal tersebut hanya dapat dicapai jika semua pihaknya berkontribusi, khususnya di bidang digitalisasi yang menjadi motor penggerak utama. 

    “Setiap menara yang terbangun, setiap kabel serat optik yang dibentangkan, dan setiap desa yang berhasil terhubung ke internet adalah fondasi nyata menuju target 8% tersebut,” katanya.

    Meutya juga menegaskan pembangunan infrastruktur telekomunikasi bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga menyangkut pertahanan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

    “Karena itu bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa infrastruktur telekomunikasi yang berdaulat adalah bagian dari pertahanan nasional. Dan karena itu perlu dan wajib kita jaga bersama,” tuturnya.