Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Jumlah Pengguna Aplikasi Ferizy 3,23 Juta Agustus 2025, Naik Dua Digit

    Jumlah Pengguna Aplikasi Ferizy 3,23 Juta Agustus 2025, Naik Dua Digit

    Bisnis.com, MERAK – Perusahaan pelayaran pelat merah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatatkan pertumbuhan pengguna aplikasi Ferizy pada Agustus 2025.  Hal tersebut seiring dengan target ASDP untuk mendigitalisasi sepenuhnya pembelian tiket pada Oktober 2025 mendatang.

    ASDP mengungkap per 31 Agustus 2025, aplikasi Ferizy telah mencatat 3,23 juta pengguna. Torehan tersebut lebih tinggi 24,7% dibandingkan 2,59 juta pengguna pada Oktober 2024.

    Dengan begitu, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, Ferizy mencatatkan pertumbuhan pengguna hingga 640.000 akun baru.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menerangkan, sejak diluncurkan pada Mei 2020, aplikasi Ferizy telah melayani pembelian tiket secara daring di sebanyak 49 pelabuhan yang dikelola oleh ASDP. Di lintasan utama, seperti Merak–Bakauheni, penggunaan aplikasi ini telah diterapkan secara penuh.

    “Kehadiran platform ini meningkatkan kenyamanan pengguna jasa, dengan proses reservasi yang lebih cepat, transparan, dan aman. Sekaligus mendukung pengelolaan kuota perjalanan yang lebih tertib dan efisien,” katanya, Senin (29/9/2025).

    Kehadiran aplikasi Ferizy juga dinilai membantu ASDP dalam mengatasi membeludaknya penumpang pada momentum peak season. Melalui aplikasi ini, ASDP dapat mengintegrasikan layanan tiket online berbasis kuota untuk mengurangi penumpukan kendaraan.

    Salah satu petugas ASDP di Pelabuhan Merak menjelaskan aplikasi Ferizy hanya bisa diakses dengan jarak tertentu dari pelabuhan. Artinya, para pengguna tidak bisa menggunakan aplikasi Ferizy untuk memesan tiket tepat di pelabuhan.

    Hal ini dinilai menjadi salah satu upaya ASDP untuk mengurangi penumpukan penumpang di pelabuhan hingga mengurangi aktivitas calo di pelabuhan karena mewajibkan pengguna untuk membeli aplikasi dari jarak yang jauh.

    Dengan begitu, kondisi calo di Pelabuhan Merak sudah jauh berbeda dibandingkan sebelum ASDP mewajibkan penggunaan aplikasi Ferizy di pelabuhan.

    Saat ini, para pengguna aplikasi hanya diminta untuk melakukan check-in pada jadwal yang telah tertera di dalam tiket dengan melakukan scan terhadap kode barcodedan tidak ada transaksi apapun melalui loket pelabuhan.

    Hal itu membuat tidak lagi ada banyak kendaraan yang menumpuk di loket masuk pelabuhan lantaran melakukan transaksi pembelian tiket di sana. Selepas melakukan check-in, para pengguna jasa dapat langsung mengantre untuk menunggu kapal penyeberangan tiba.

    Bertahap

    Adapun dalam mengubah mendorong masyaraka menggunakan aplikasi Ferizy bukanlah hal yang mudah. Beberapa calo masih ditemui di sekitar pelabuhan secara sembunyi-sembunyi. 

    Mereka mencari penumpang yang belum mendaftar atau kesulitan menggunakan aplikasi. Amir (55) misalnya, memilih menggunakan jasa calo untuk membeli tiket lantaran tidak ingin repot mengunduh aplikasi.

    Amir saat itu berangkat ke Sumatra bersama lima orang lainnya yang sepantaran dengannya. Alhasil, metode tercepat untuk membeli tiket dipilih oleh Amir guna mengurangi kebingungan dalam pembelian tiket online secara resmi.

    Namun, dia sedikit menyesal karena harus merogoh kocek lebih mahal untuk membeli tiket.

    “Memang lebih mahal,” katanya saat ditemui Bisnis, Minggu (28/9/2025).

    Sementara itu, Tomy (35) memilih untuk membeli tiket melalui aplikasi perjalanan lain yang lebih familiar. Pasalnya, ini adalah kali pertama Tomy menggunakan transportasi laut.

    Meskipun begitu, Tomy tidak menutup kemungkinan untuk mengakses aplikasi Ferizy, jika perjalanan lautnya lebih intens ke depan.

    “Mungkin karena kami habitnya sudah biasa pakai aplikasi ini. Jadi lebih simple,” katanya.

  • Amerika Serikat Sah Punya UU Keamanan AI, Indonesia Masih Mentok di Peta Jalan

    Amerika Serikat Sah Punya UU Keamanan AI, Indonesia Masih Mentok di Peta Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA— Gubernur California Gavin Newsom resmi menandatangani Senate Bill (SB) 53, sebuah undang-undang baru yang disebut sebagai terobosan pertama di Amerika Serikat (AS) terkait transparansi dan keamanan kecerdasan buatan (AI).

    Sementara itu perkembangan regulasi AI di Indonesia masih berkutat pada pengembangan peta jalan. 

    Melansir laman TechCrunch pada Selasa (30/9/2025) aturan tersebut mewajibkan perusahaan pengembang AI skala besa seperti OpenAI, Anthropic, Meta, dan Google DeepMind untuk terbuka mengenai protokol keselamatan yang mereka terapkan. 

    SB 53 juga memberikan perlindungan khusus bagi karyawan perusahaan AI yang berperan sebagai pelapor (whistleblower). Selain itu, regulasi ini menciptakan mekanisme bagi perusahaan maupun publik untuk melaporkan potensi insiden berbahaya terkait AI kepada California Office of Emergency Services. 

    Laporan wajib mencakup kejadian kriminal yang dilakukan tanpa campur tangan manusia, seperti serangan siber, hingga perilaku menipu dari model AI yang belum secara eksplisit diatur dalam regulasi Uni Eropa.

    Meski dinilai sebagai langkah bersejarah, RUU ini mendapat tanggapan beragam dari industri teknologi. Sejumlah perusahaan teknologi menilai aturan di level negara bagian berisiko menciptakan regulasi tambal-sulam yang bisa menghambat inovasi. 

    Meta dan OpenAI bahkan melobi agar RUU ini tidak disahkan, termasuk dengan mengirim surat terbuka kepada Gubernur Newsom. Sebaliknya, Anthropic justru menyatakan dukungan.

    Lahirnya aturan ini juga bertepatan dengan meningkatnya upaya sebagian elit Silicon Valley yang menggelontorkan dana ratusan juta dolar untuk mendukung kandidat politik pro-AI melalui super political action committees (super PACs). 

    Mereka mendorong kebijakan dengan regulasi ringan terhadap perkembangan AI. Meski demikian, langkah California berpotensi menjadi acuan bagi negara bagian lain di AS. New York, misalnya, baru saja meloloskan rancangan undang-undang serupa yang kini menunggu keputusan Gubernur Kathy Hochul untuk disahkan atau diveto.

    Selain SB 53, Newsom juga tengah mempertimbangkan Senate Bill 243 yang baru saja lolos dengan dukungan bipartisan. 

    Aturan tersebut akan mengatur chatbot AI pendamping (AI companion), mewajibkan adanya protokol keselamatan, serta memberikan dasar hukum untuk menindak jika operator chatbot gagal memenuhinya.

    SB 53 sendiri merupakan upaya kedua Senator Scott Wiener setelah rancangan sebelumnya, SB 1047, diveto oleh Newsom tahun lalu akibat penolakan besar dari perusahaan AI. Dalam penyusunan SB 53, Wiener aktif berdialog dengan perusahaan AI besar untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan agar lebih dapat diterima.

    Indonesia 

    Di Indonesia, roadmap Kecerdasan Buatan (Artificial intelligence/AI) Nasional 2025–2045 yang semula ditargetkan meluncur pada pertengahan Juli 2025, mundur dari jadwal dan kini diharapkan dapat terbit bulan ini. 

    Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial Indonesia (Korika), Hammam Riza, mengatakan penyusunan peta jalan AI membutuhkan waktu lebih lama karena harus menampung berbagai masukan publik. 

    Dia menegaskan, proses tersebut bukan hambatan, melainkan bagian penting untuk memperkuat substansi kebijakan.

    “Jadi kan banyak concern terkait dengan peta jalan ini. Masukan-masukan yang diberikan selama konsultasi publik itu masih harus dicerna, harus diadopsi lagi ya,” kata Hammam ditemui usai acara peluncuran KChat di Jakarta pada Selasa (16/9/2025).

  • Menkomdigi Minta Warga Kampung Internet Sumut Tak Pakai Jaringan untuk Judol

    Menkomdigi Minta Warga Kampung Internet Sumut Tak Pakai Jaringan untuk Judol

    Bisnis.com, DELI SERDANG, Sumut — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewanti-wanti masyarakat penerima bantuan internet gratis Program Kampung Internet 2025 agar memanfaatkan layanan internet untuk hal positif.

    Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan program ini merupakan bantuan pemerintah untuk pemerataan akses internet ke pelosok desa yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi desa.

    “Saya titip, [jaringan internet] ini sudah kami bawa ke sini, jangan digunakan untuk hal yang buruk, apalagi untuk judi online, pornografi, ataupun penipuan secara digital,” kata Meutya saat peluncuran Program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Senin (29/9/2025).

    Dikatakan Meutya, Sumut menjadi satu dari lima provinsi yang mendapat bantuan pembangunan infrastruktur jaringan internet berkecepatan tinggi dari pemerintah tahun ini. Pelaku UMKM disebutnya menjadi penerima manfaat utama yang disasar program internet gratis dari pemerintah.

    Meutya pun menyinggung Sumut yang masih berupaya menekan angka judi online yang tinggi di wilayah ini.

    Dia meminta kehadiran infrastruktur jaringan internet  disertai dengan upaya dari Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten dan Desa penerima manfaat untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan di dunia mayata seperti judi online, pornografi, penipuan, maupun perundungan secara online.

    Adapun Program Kampung Internet memberi akses internet gratis selama 12 bulan bagi pelaku UMKM maupun ruang-ruang publik di sejumlah daerah demi mendorong pemerataan akses digital ke pelosok daerah. Program ini merupakan pemantik agar penyedia jasa layanan internet tak ragu masuk dan memberi layanan ke desa-desa terpilih ini.

    Sumatra Utara sendiri menjadi penerima manfaat terbanyak dibanding empat provinsi lain yang mendapat bantuan serupa seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Banten, maupun Lampung.

    Akses internet gratis tersebar di 307 titik di dua kabupaten di Sumut yakni Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

    Meutya berharap Program Kampung Internet dapat mendorong ekonomi desa bergerak dan menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, nanti kami ambil lagi bantuannya,” katanya berkelakar.

    Selain meluncurkan Program Kampung Internet di Desa Kramat Gajah, Menteri Komdigi Meutya Hafid juga meninjau laboratorium fiber optik di SMK N 1 Lubuk Pakam.

    Laboratorium ini akan menjadi pusat penyiapan sumber daya manusia bagi perusahaan operator yang akan berkembang di wilayah ini seiring pembangunan infrastruktur internet.

    “Di Laboratorium ini nanti akan siswa-siswi SMK akan dilatih untuk menjadi tenaga yang siap diserap oleh perusahaan operator yang akan masuk ke sini,” tandasnya.

  • Konteks Lebih Panjang, Biaya API 50% Lebih Hemat

    Konteks Lebih Panjang, Biaya API 50% Lebih Hemat

    Bisnis.com, JAKARTA– DeepSeek memperkenalkan model eksperimental baru bernama V3.2-exp yang dirancang untuk menekan biaya inferensi yang jauh lebih rendah saat digunakan dalam operasi konteks panjang.

    Pengumuman tersebut disampaikan melalui unggahan di Hugging Face, lengkap dengan tautan menuju makalah akademis di GitHub.

    Melansir laman TechCrunch Selasa (30/9/2025) fitur utama dalam model baru ini disebut DeepSeek Sparse Attention.  

    Mekanismenya cukup unik sistem menggunakan modul bernama lightning indexer untuk memprioritaskan bagian-bagian tertentu dari jendela konteks. 

    Setelah itu, ada sistem lain bernama fine-grained token selection yang memilih token paling relevan dari potongan tersebut untuk dimasukkan ke jendela perhatian model yang terbatas. 

    Dengan cara ini, model tetap bisa menangani konteks panjang tanpa membebani server terlalu besar. Berdasarkan uji awal, biaya panggilan API untuk operasi dengan konteks panjang bisa ditekan hingga 50%. 

    Meski begitu, pengujian lanjutan masih diperlukan untuk memastikan klaim tersebut. Karena model ini bersifat open weight dan tersedia gratis di Hugging Face, uji coba independen dari pihak ketiga diperkirakan segera menyusul.

    Riset terbaru DeepSeek ini menambah deretan inovasi yang berfokus pada pengurangan biaya inference yaitu biaya menjalankan model AI yang sudah dilatih, berbeda dengan biaya melatihnya. 

    Upaya ini berangkat dari kebutuhan agar arsitektur transformer bisa bekerja lebih efisien. DeepSeek, perusahaan berbasis di Tiongkok, dikenal sebagai pemain unik di tengah persaingan riset AI global. 

    Pada awal 2025, mereka sempat mencuri perhatian lewat model R1 yang dilatih terutama dengan reinforcement learning dengan biaya lebih rendah dibanding pesaing dari Amerika Serikat. Namun, gaungnya meredup setelah R1 tidak memicu perubahan besar seperti yang sempat diprediksi.

    Meski mungkin tidak menimbulkan kehebohan sebesar R1, pendekatan baru berbasis “sparse attention” ini diyakini tetap dapat memberikan pelajaran penting bagi penyedia AI di AS dalam menjaga biaya operasi tetap rendah.

  • Komdigi Perluas Akses Internet ke 1.194 Titik, Tambah Serat Optik 196 Kilometer

    Komdigi Perluas Akses Internet ke 1.194 Titik, Tambah Serat Optik 196 Kilometer

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan Program Kampung Internet 2025 untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa. Sebanyak 1.194 titik penerima manfaat akan dibangun di lima provinsi, dimulai dengan 307 titik di Sumatera Utara.

    Peresmian perdana berlangsung di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Program ini akan menambah jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer dan menjadi langkah awal pemerataan layanan broadband nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan akses internet menjadi hal yang penting bagi masyarakat desa. Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat.

    “Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” ujar Meutya, dikutip Selasa (30/9/2025).

    Selain Sumatera Utara, provinsi lain yang akan mendapatkan titik Kampung Internet pada 2025 adalah NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.

    Program ini sekaligus mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penetrasi broadband rumah tangga mencapai 50 persen, jaringan fiber optik hingga 90 persen kecamatan, dan kecepatan layanan 100 Mbps pada 2029.

    “Saat ini baru 21 persen rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tambah Meutya.

    Dalam acara peresmian, Kemkomdigi juga menyerahkan bantuan alat laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam. Fasilitas ini akan dipakai untuk pelatihan guru dan siswa agar siap menjadi tenaga terampil di bidang jaringan.

    Program Kampung Internet terlaksana berkat kolaborasi Kemkomdigi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.

    Turut hadir dalam peresmian ini Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, perwakilan industri telekomunikasi, serta masyarakat Desa Kramat Gajah.

  • ASDP Segera Adopsi AI untuk Efisiensi Operasional

    ASDP Segera Adopsi AI untuk Efisiensi Operasional

    Bisnis.com, MERAK – Perusahaan pelayaran pelat merah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tengah mendorong transformasi digital di seluruh lini operasionalnya. Setelah menerapkan sistem tiket daring sejak 2020, ASDP kini berupaya mengimplementasikan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk mendorong efektivitas operasional.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, menerangkan upaya implementasi AI dan big data akan dilakukan ASDP seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat ke depannya.

    “Ke depan, kami menargetkan implementasi teknologi berbasis big data dan AI untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus memperkuat pengamanan perjalanan pengguna jasa,” katanya, Senin (29/9/2025).

    Walaupun tidak diterangkan secara spesifik mengenai rencana tersebut, tetapi ASDP memang tengah berupaya untuk mengembangkan ekosistem digital perusahaan. Salah satu langkah yang telah dilakukan ASDP adalah pembelian tiket yang terdigitalisasi. 

    Tepatnya pada Mei 2020, sistem pembelian tiket daring ASDP, Ferizy memungkinkan pengguna jasa untuk melakukan pembelian tiket secara online melalui Web & Apps Ferizy atau melalui saluran penjualan Ferizy, dengan lebih dari 120 metode pembayaran tersedia.

    ASDP mencatat, setiap tahunnya, angka pengguna aplikasi ini konstan meningkat. Pada Agustus 2025, Ferizy telah digunakan oleh 3,23 juta pengguna, naik dari 2,59 juta pengguna pada 2024.

    Shelvy menegaskan, upaya digitalisasi yang belakangan telah dilakukan perusahaan telah terbukti meningkatkan efektivitas operasional ASDP, dengan transaksi yang transparan, dan memberikan kenyamanan terhadap pengguna jasa.

    “Sistem ini [digital] juga mendukung manajemen arus kendaraan dengan kuota per jadwal, sehingga kemacetan dapat diminimalisasi,” tambah dia.

    Selain itu, upaya digitalisasi juga dilakukan ASDP melalui integrasi smart port system dan penyempurnaan Port Operation Control Center (POCC). Upaya-upaya tersebut dilakukan ASDP dalam rangka mempersiapkan diri menyambut peak season di depan.

    Selain itu, upaya digitalisasi juga gencar dilakukan lantaran peran lintasan Merak–Bakauheni, yang menjadi jalur utama penghubung Pulau Jawa dan Sumatra. Sepanjang tahun 2025, lintasan ini mencatat total pergerakan mencapai sekitar 19,2 juta penumpang dan lebih dari 4,1 juta unit kendaraan dari berbagai golongan, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia.

    “ASDP menyiapkan pengembangan infrastruktur pelabuhan, digitalisasi layanan, dan modernisasi armada. Fokus kami adalah menghadirkan layanan yang lebih andal, nyaman, dan berkelanjutan, baik untuk penumpang maupun logistik,” tambahnya.

  • Pengadilan India Tolak Gugatan X soal Penghapusan Konten, Elon Musk Siap Banding

    Pengadilan India Tolak Gugatan X soal Penghapusan Konten, Elon Musk Siap Banding

    Bisnis.com, JAKARTA – Platform media sosial X menyatakan keprihatinan mendalam atas putusan pengadilan India yang membatalkan gugatan mereka terhadap mekanisme penghapusan konten pemerintah New Delhi.

    Mengutip Reuters, pihak X membuat pernyataan tersebut pada Senin (29/9/2025). Platform milik Elon Musk itu akan mengajukan banding dalam rangka membela kebebasan berekspresi di negara tersebut.

    “X menghormati dan mematuhi hukum India. Namun, kami dengan hormat tidak sependapat dengan pandangan bahwa kami tidak berhak menyampaikan keprihatinan ini hanya karena perusahaan kami didirikan di luar negeri,” tulis X dikutip dari Reuters, Senin (29/9/2025).

    Sebagai informasi, X telah berselisih dengan otoritas India selama berbulan-bulan terkait dengan sistem baru penghapusan konten, yang mereka samakan dengan sensor.

    Di sisi lain, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berargumen sistem baru itu menangani maraknya konten ilegal dan memastikan akuntabilitas di ranah daring.

    Sejak 2023, pemerintahan Modi meningkatkan upaya untuk mengawasi internet dengan memperbolehkan lebih banyak pejabat mengajukan perintah penghapusan dan menyampaikannya langsung kepada perusahaan teknologi melalui sebuah situs web yang diluncurkan pada Oktober.

    Adapun, pihak X memandang mekanisme baru tersebut tidak memiliki dasar hukum, melanggar putusan pengadilan tertinggi negara itu, serta merampas hak dasar masyarakat India atas kebebasan berbicara dan berekspresi.

    Sekadar informasi, Musk telah beberapa kali bentrok dengan otoritas di berbagai negara terkait kepatuhan dan permintaan penghapusan konten.

    Namun, gugatan perusahaan di India secara khusus menargetkan dasar dari regulasi internet yang diperketat di negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut.

    Jumlah Pengguna Turun

    Dalam perkembangan lain, aplikasi X milik Elon Musk mengalami penurunan jumlah penginstalan pada perangkat Android. Hal tersebut turut memukul pendapatan perusahaan.

    Menurut data dari penyedia intelijen aplikasi, Appfigures, pada Juli 2025, jumlah penginstalan X di Google Play turun 44% year-on-year di seluruh dunia, berbanding terbalik dengan unduhan di iOS yang justru meningkat 15%.

    Penurunan tajam dalam jumlah penginstalan itu menurunkan rata-rata keseluruhan aplikasi X, yang menyebabkan penurunan total unduhan seluler sebesar 26% dari tahun ke tahun hingga Juli.

    Angka tersebut masih sedikit lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, ketika total unduhan turun 35%, berkat penurunan tajam lainnya dalam unduhan Android, yang kemudian turun hampir setengahnya (49%) dari tahun ke tahun.

    Perusahaan tidak berspekulasi terkait penyebab penurunan pada perangkat Android selain menyatakan bahwa aplikasi X di Android memang dikenal sebagai sumber masalah bagi mereka.

    Kepala produk X yang baru direkrut, Nikita Bier telah mengisyaratkan X sedang berupaya mengatasi masalah pada aplikasinya di Android, yang terkenal bermasalah dan sering macet.

  • Blockchain Diklaim Dapat Tangkal Pencurian Data Pribadi di Tengah Tren FYP

    Blockchain Diklaim Dapat Tangkal Pencurian Data Pribadi di Tengah Tren FYP

    Bisnis.com, DENPASAR — Blockchain dinilai dapat menjadi solusi untuk pelindungan data pribadi yang rentan diretas akibat terekspos di tengah fenomena for you page (FYP) di TiKTok. 

    Sekretaris Jenderal Indonesia Blockchain Society, I Gede Rahman Desyanta menjelaskan blockchain bukan sekadar teknologi finansial, melainkan fondasi penting untuk membangun masa depan digital yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

    Menurutnya di tengah pesatnya arus digitalisasi, blockchain hadir membawa harapan dimana data yang lebih aman, proses yang lebih efisien, serta sistem yang lebih transparan. 

    Kebiasaan pengguna media sosia yang melakukan pencarian di media sosial, secara tidak sadar membangun identitas pengguna di media sosial. 

    “Adanya FYP, membuat identitas pribadi di media sosial dieksploitasi, nah blockchain punya potensi untuk mengembalikan hak data pribadi,” jelas Gede Rahman kepada media, Senin (29/9/2025).

    Diketahui, blockchain menyimpan data di banyak titik (node) terdistribusi, bukan pada satu server terpusat. 

    Selain itu, karena data didistribusi dan pengguna hanya membagikan data yang diperlukan, algoritma FYP menjadi lebih sulit mengeksploitasi identitas digital secara masif seperti dalam sistem media sosial tradisional.

    Selain itu, Gede menyebut Blockchain berpotensi membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sampah dan sejumlah permasalahan lainnya dengan menerapkan teknologi blockchain dalam ekosistem pemerintahan. 

    Pada 30 – 31 Oktober mendatang, Denpasar akan menjadi tuan rumah Bali Blockchain Summit (BBS) 2025, sebuah forum internasional yang mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, komunitas teknologi, hingga media dalam satu panggung besar. 

    Dengan mengusung tema “Blockchain for Protection and Sustainability: Building Digital Trust for @ Sustainable Future”, acara ini ingin mengajak Indonesia melihat blockchain bukan sekadar teknologi finansial, melainkan fondasi penting untuk membangun masa depan digital yang lebih aman, transparan, dan berkelanjutan. 

  • Bank Indonesia Bakal Pakai AI untuk Prediksi Inflasi Mulai November 2025

    Bank Indonesia Bakal Pakai AI untuk Prediksi Inflasi Mulai November 2025

    Bisnis.com, SAMARINDA — Bank Indonesia Kalimantan Timur mengembangkan sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang diprediksi beroperasi pada Oktober atau November 2025. 

    Inovasi teknologi ini dirancang untuk memprediksi fluktuasi inflasi mingguan melalui analisis mendalam terhadap pergerakan harga komoditas strategis di pasar.

    Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan sistem ini merupakan terobosan  dalam manajemen stabilitas harga regional. 

    “Dengan (teknologi) AI, kami dapat membaca pola inflasi, jadi cepat, kita minggu pertama, minggu kedua nih, saya sudah bisa kira-kira inflasi tersebut berapa di minggu ketiga. Nah makanya, dari minggu ke minggu ini kita ceritakan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/9/2025).

    Sistem AI tersebut mampu mengidentifikasi pergerakan harga komoditas secara real-time. 

    Sebagai ilustrasi, algoritma dapat mendeteksi bahwa harga beras, cabai, dan bawang mengalami tren deflasi, sementara harga ikan laut menunjukkan potensi tekanan inflasi. 

    “Dengan prediksi ini, pemerintah daerah dapat mengambil tindakan antisipatif secara lebih cepat dan tepat,” kata Budi. 

    Lebih jauh, pengembangan sistem ini menjadi krusial mengingat Kalimantan Timur akan menghadapi transformasi ekonomi besar-besaran seiring pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

    Proyek megastruktur tersebut diperkirakan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja pada fase konstruksi intensif.

    Menurut Budi, lonjakan jumlah pekerja tersebut tidak hanya menciptakan peluang lapangan kerja, tapi juga berpotensi memicu tekanan permintaan terhadap kebutuhan primer, khususnya pangan dan akomodasi. 

    Fenomena ini dapat menjadi bumerang jika tidak diantisipasi dengan strategi supply chain yang matang.

    Merespons tantangan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan tiga strategi komprehensif. 

    Pertama, penguatan logistik dan pasokan pangan lokal dengan fokus pada wilayah penyangga IKN, terutama Penajam Paser Utara (PPU) dan Balikpapan. 

    Upaya ini mencakup intensifikasi sektor pertanian lokal seperti hortikultura, peternakan ayam, serta peningkatan produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang diproyeksikan meningkat tajam.

    Kedua, kolaborasi antar-daerah (Kerja Sama Antar-Daerah/KAD) dengan provinsi lain, khususnya Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, akan diperkuat untuk menjamin kelancaran rantai pasokan komoditas strategis. 

    Kerja sama ini akan dioperasionalisasikan melalui skema business-to-business (B2B) untuk memasok berbagai komoditas kritis seperti telur, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.

    Ketiga, integrasi antara sistem AI dengan mekanisme respons kebijakan akan menciptakan ekosistem pengendalian inflasi yang adaptif. 

    Adapun, dia menuturkan ketika sistem mendeteksi anomali harga, otoritas terkait dapat segera mengaktifkan mekanisme operasi pasar, penyesuaian stok strategis, atau koordinasi dengan pemasok.

  • Ketum ATSI Dian Siswarini Fokus Dorong Penciptaan Iklim Usaha yang Adil dan 5G

    Ketum ATSI Dian Siswarini Fokus Dorong Penciptaan Iklim Usaha yang Adil dan 5G

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengungkap sejumlah fokus yang akan diperjuangkan industri 5 tahun ke depan, salah satunya mendorong penciptaan iklim usaha yang adil. 

    Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) itu mengatakan melalui kemitraan yang kuat dengan regulator dan semua pemangku kepentingan, Atsi berharap ke depan dapat tercipta iklim persaingan usaha yang adil. 

    “ATSI akan mempromosikan penciptaan iklim usaha yang adil dan penerapan teknologi terkini misalnya 5G,” kata Dian, Senin (29/9/2025). 

    Sebagai gambaran, ketimpangan dalam penerapan beban antara perusahaan telekomunikasi dalam negeri dengan perusahaan teknologi global yang beroperasi dan mengeruk cuan di Indonesia sempat menjadi sorotan. 

    Rasio antara beban regulasi yang harus dibayarkan dengan pendapatan yang dibukukan perusahaan telekomunikasi telah mencapai 12,2%. 

    Lebih tinggi dibandingkan dengan rerata di Asia Pasifik dan global yang mencapai 7% dan 8,7%. Sementara itu perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia dan menjual layanan serupa dengan perusahaan telekomunikasi tidak dikenakan ongkos regulasi. 

    Dian juga mengatakan Atsi akan mendorong pemanfaatan teknologi internet of things (IoT) dan kecerdasan  buatan (AI) yang merata, yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

    ATSI juga berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah untuk menghubungkan masyarakat dengan teknologi digital dan meningkatkan kesejahteraan. 

    Dian juga mengatakan bahwa kondisi global saat ini cukup menantang. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk melewati hal ini adalah dengan berkolaborasi antara pemerintah dan pengusaha. 

    “Kolaborasi, lintas asosiasi, kolaborasi, bukan cuma tadi diantara kami ini, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang lain, terutama yang paling penting adalah bagaimana bekerjasama dengan pemerintah tentunya,” kata Dian.