Xcloud.id

Category: Bisnis.com Tekno

  • Strategi Komdigi Kejar Target Rerata Kecepatan Internet 100 Mbps pada 2029

    Strategi Komdigi Kejar Target Rerata Kecepatan Internet 100 Mbps pada 2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan target ambisius untuk meningkatkan kecepatan internet rata-rata nasional menjadi 100 Mbps pada 2029.

    Target tersebut melonjak signifikan dari angka saat ini yang masih berkisar di 47,2 Mbps. 

    Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan Indonesia tengah berupaya keras mengejar ketertinggalan infrastruktur digitalnya demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas teknologi. 

    “Kita mau secepatnya 2029 sudah mencapai rata-rata nasional itu di 100 Mbps,” ujarnya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta dikutip Rabu (10/12/2025).

    Dia juga menuturkan, berdasarkan data terbaru, kecepatan mobile broadband Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN, dan berada di posisi ke-79 dari 104 negara di dunia. 

    Kondisi serupa terjadi pada sektor fixed broadband yang memiliki kecepatan unduh rata-rata 42,79 Mbps; menempatkan Indonesia kembali di peringkat ke-9 ASEAN dan peringkat 115 dari 156 negara menurut data Ookla.

    Strategi utama untuk mencapai angka tersebut ialah dengan memperluas jangkauan infrastruktur fisik.

    Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan cakupan serat optik (fiber optic) di tingkat kecamatan. Pemerintah menargetkan cakupan ini mencapai 90% pada tahun 2029, meningkat dari posisi 70,88% pada tahun 2024.

    Namun, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri yang membuat cakupan 100% serat optik tidak mungkin dicapai secara efisien. 

    Untuk mengatasi hal ini, Ismail mengatakan 10% sisa wilayah yang sulit dijangkau kabel fisik akan dihubungkan melalui backbone alternatif, termasuk teknologi terestrial mobile dan satelit. 

    Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan inklusivitas konektivitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Selain kecepatan internet, pemerintah juga fokus pada pengembangan ekosistem digital yang produktif. Salah satu inisiatif utamanya adalah pengembangan 38 “Giga City” selama periode perencanaan hingga tahun 2029. 

    Program ini bertujuan memastikan bahwa infrastruktur konektivitas yang dibangun tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

    Sejalan dengan itu, kapasitas pusat data (data center) juga menjadi sorotan. Saat ini, kapasitas pusat data per kapita Indonesia masih sangat rendah di angka 0,74. Pemerintah menargetkan lonjakan kapasitas ini menjadi 6,87. 

    “(Angka) ini pun masih di bawah standar negara-negara maju. Tapi setidaknya kita harus melompat di sini untuk kebutuhan per kapita pusat data,” tambah Ismail dalam acara yang sama. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Ketua ATSI Blak-blakan Cakupan Internet Mandek karena Ongkos Gelar Mahal

    Ketua ATSI Blak-blakan Cakupan Internet Mandek karena Ongkos Gelar Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memaparkan cakupan jaringan internet di Indonesia mandek bertahun-tahun karena biaya penggelaran yang begitu tinggi.

    Ketua ATSI Dian Siswarini, menjelaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia hanya mampu mencapai sekitar 90% cakupan jaringan, dan angka tersebut sulit bergerak lebih tinggi.

    “Cakupan jaringan 90% memang susah menjadi 100%. Selama 30 tahun seluler hadir, kita masih berada di angka 90%. Yang 10% itu long tail biayanya sangat mahal,” ujarnya dalam acara Deklarasi Arah Digital oleh Komdigi pada Rabu (10/12/2025) di Jakarta.

    Selain jaringan seluler secara umum, Dian juga menyoroti cakupan layanan 5G di Indonesia yang dinilai masih sangat terbatas baru mencapai sekitar 26% dan hanya tersedia di kota-kota besar. Bahkan, teknologi tersebut belum berjalan dengan spektrum ideal yang seharusnya.

    “Cakupan 5G masih 26%, belum menyeluruh, dan hanya ada di kota-kota besar. Itu pun belum menggunakan spektrum 5G yang sebetulnya,” jelasnya.

    Mandeknya perluasan jaringan juga dipicu oleh tantangan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Banyak area dinilai sulit dijangkau secara ekonomis, ketidakseimbangan antara kapasitas dan utilisasi. Selain itu, kebutuhan spektrum, kesiapan perangkat, serta ekosistem digital yang belum optimal turut memperparah kesenjangan digital.

    Dian menyampaikan persoalan konektivitas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Peningkatan literasi digital juga menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara optimal.

    Untuk memperkuat konektivitas nasional, ATSI memberikan sejumlah rekomendasi arah strategis industri ke depan. Fokus di masa mendatang menurutnya tidak hanya pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada kualitas dan pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE).

    Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi penguatan infrastruktur dan backbone, Modernisasi jaringan seluler dan broadband, peningkatan pengalaman pengguna (QoE), perluasan jangkauan dan inklusi digital dan pengembangan ekosistem digital dan layanan

    Dalam paparannya, ATSI juga menunjukkan bahwa penetrasi internet nasional saat ini berada di angka 80,66%. 

    Sementara itu, tingkat adopsi digital mencapai 92% untuk tempat kerja yang sudah menggunakan alat berbasis AI, dan 80% masyarakat mengaku berinteraksi dengan teknologi AI setiap hari. (Nur Amalina)

  • Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

    Komdigi Targetkan 100% Desa Terkoneksi Internet pada 2026, Tersisa 2.500 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan seluruh desa di Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet pada tahun depan.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan tahun ini masih terdapat sekitar 2.500 desa yang belum memiliki akses internet.

    “Target kita di 2026 ini semua sudah terhubung. Mudah-mudahan bisa kita lakukan percepatan sehingga di 2026, 100.% desa di Indonesia sudah dapat terhubung,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya mengakui ketimpangan akses dan kapasitas digital menunjukkan kesiapan yang belum merata, terutama di daerah. Karena itu, pembangunan di kawasan yang tertinggal akan menjadi prioritas pada 2026. 

    Dia menekankan transformasi digital perlu dilihat sebagai agenda nasional yang berjalan serempak. 

    Meutya menyebut skor transformasi digital nasional yang merupakan hasil kolaborasi Komdigi dan LPM UI bergerak dari 52,95 pada 2023 menjadi 54,29 pada 2024.

    Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan Indonesia telah berkembang cukup baik dalam membangun fondasi digital dan terus bergerak maju, meskipun masih perlu meningkatkan keselarasan dan kebersamaan dalam pelaksanaannya. 

    Dia mengatakan pilar jaringan dan infrastruktur menjadi aspek yang tumbuh paling baik, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. “Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

    Lompatan Signifikan Konektivitas di Wilayah Timur

    Meutya juga mengungkapkan sejumlah provinsi di wilayah timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan menunjukkan lompatan signifikan dalam dua tahun terakhir. 

    Dia menjelaskan capaian tersebut terjadi karena pembangunan dalam dua tahun terakhir difokuskan pada wilayah timur. Upaya tersebut diharapkan memperkuat afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia.

    Lebih jauh, Meutya menyebut berbagai kajian menunjukkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif tinggi. Dalam bahasa sederhana, lanjutnya, hal itu berarti Indonesia memerlukan investasi besar untuk memperoleh tambahan satu satuan pertumbuhan ekonomi.

    “Dan artinya tantangan kita ke depan bukan hanya menambah besaran belanja saja, tapi bagaimana meningkatkan kualitas dan produktivitas investasi kita dengan dukungan digitalisasi,” ungkapnya.

  • Pemulihan Internet di Aceh Capai 50%, Terkendala Pasokan Listrik

    Pemulihan Internet di Aceh Capai 50%, Terkendala Pasokan Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan pemulihan konektivitas di wilayah bencana Sumatra Utara dan Sumatra Barat hampir mencapai 100%. Sementara itu untuk Aceh masih berkisar 50%.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan konektivitas di Sumatra Barat saat ini sudah stabil di angka 98%, sementara di Sumatra Utara berada di kisaran 96%.

    “Dan untuk Aceh, kita sekarang tengah fokus untuk terus meningkatkan, tadi saya disampaikan Telko sudah 50%, beberapa hari lalu kita masih 40%,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya menilai pemulihan konektivitas memang sangat dinantikan masyarakat karena menjadi bagian penting dalam pemulihan pascabencana. Dia menambahkan, atas nama Komdigi, pihaknya turut mendoakan para korban dan keluarga korban, serta berharap pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin. 

    Di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya, berbagai langkah pemulihan telah dijalankan secara terukur dan responsif, dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pelaku industri.

    Dia juga menyampaikan Kepala Negara selalu menekankan pentingnya kerja bersama. Karena itu, masyarakat dan industri diharapkan turut mendukung proses pemulihan yang tengah berlangsung.

    Meutya memastikan Komdigi bersama para operator terus melakukan percepatan pemulihan jaringan setiap hari.  “Banyak pegawai-pegawai operator kita yang di daerah terdampak juga menjadi korban, namun di bagian tetap melakukan percepatan,” lanjutnya.

    Tantangan Pemulihan Konektivitas di Wilayah Bencana

    Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengungkapkan pemulihan konektivitas di Aceh masih fluktuatif.

    “Jadi kita pernah 54% lalu pernah juga 62% gitu ya. Dan target kita sebenernya 75% untuk bisa segera di masa tanggap darurat ini,” kata Nezar usai konferensi pers

    Nezar mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN karena banyak BTS yang harus dinyalakan menggunakan genset akibat ketiadaan suplai listrik. BBM untuk genset juga menjadi faktor pendukung utama. “Nah karena itu kita koordinasi dengan Pertamina. Dan Alhamdulillah suplai kalau untuk BBM ini sudah makin membaik bisa diatasi. Tapi yang listrik, listrik kita masih up and down,” ungkapnya.

    Nezar menjelaskan target pemulihan konektivitas mencapai 75% terlebih dahulu, setidaknya agar wilayah yang masih kritis dapat terlayani dan kebutuhan telekomunikasi untuk mendukung distribusi bantuan logistik dapat terpenuhi.

    Dia menambahkan tim pemulihan jaringan bekerja selama 24 jam, melibatkan Balai Monitoring serta Satgas yang dibentuk bersama operator seluler untuk mempercepat pemulihan di lapangan. Pihaknya juga memantau kondisi bersama BNPB, pemerintah daerah, serta posko TNI dan Polri untuk menentukan area yang paling membutuhkan layanan sinyal.

    Dia berharap pemulihan jaringan listrik dapat segera mencapai 100%. “Tapi kendalanya itu tadi. Karena suplai listrik itu belum normal gitu ya. Dan kita berharap bisa segera normal kembali,” ujarnya.

  • Layanan Internet Terjangkau hingga AI

    Layanan Internet Terjangkau hingga AI

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan arah pembangunan Indonesia digital ke depan, diantaranya menghadirkan layanan internet yang terjangkau dan mendorong kecerdasan buatan (AI).

    Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan rencana strategis 2025–2029, yang berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai panduan kebijakan untuk mempercepat pembangunan digital nasional.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan tema yang disepakati adalah terhubung, tumbuh, terjaga. Terhubung, menurut Meutya, berarti mewujudkan konektivitas yang semakin berkualitas dan terjangkau.

    “Jadi terjangkau juga menjadi salah satu target kita,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Meutya menjelaskan upaya mewujudkan konektivitas terjangkau telah dimulai melalui lelang frekuensi 1,4 GHz. Dia menegaskan lelang tersebut didorong untuk menghadirkan internet murah. Dia berharap melalui lelang tersebut, internet rakyat dapat mulai dirasakan pada tahun depan.

    “Sehingga inklusifitas juga bisa dirasakan dari sisi keterjangkauannya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengakses internet,” katanya.

    Lebih lanjut, terkait fokus tumbuh, Meutya berharap ekosistem digital dapat memberdayakan pemerintahan digital yang terpadu dan andal, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas. 

    Dia juga menekankan pentingnya peningkatan perdagangan digital, pertumbuhan talenta digital, serta kolaborasi sehat antara pelaku nasional dan global.

    Meutya menekankan transformasi digital harus memberikan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan kerangka etika AI dan peta jalan AI. Dia mengatakan pemerintah telah menyelesaikan 90% peta jalan AI dan etika AI. 

    “Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean, dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya.

    Meutya menyampaikan ada dua Perpres terkait AI yang diterbitkan. Komdigi, katanya, tidak akan mengatur perkembangan AI secara sektoral, melainkan hanya menyiapkan payung besarnya.

    “Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

    Dia menegaskan Kementerian/Lembaga paling memahami kebutuhan aturan AI di sektor masing-masing. Lebih lanjut, Meutya menjelaskan Komdigi pada tahun ini telah meluncurkan beberapa innovation hub, yakni Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta, Bandung, dan Medan, dan berharap jumlahnya terus bertambah di berbagai daerah.

    “Inisiatif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak talenta digital dan inovasi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia,” katanya. 

    Adapun terkait fokus ketiga, terjaga, Meutya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memberantas kejahatan digital, termasuk penipuan daring, kejahatan terhadap anak, serta peretasan dan kebocoran data.

    Dia mengingatkan pertumbuhan digital tanpa keamanan hanya akan membawa mudarat. Karena itu, perlindungan data pribadi, keamanan infrastruktur kritikal seperti pusat data nasional, serta data strategis negara harus menjadi prioritas.

    Meutya juga menyinggung pentingnya perlindungan anak di ranah digital, sejalan dengan tren global. Dia menyebut Australia yang telah menetapkan pembatasan bagi anak-anak di bawah 16 tahun.

    “Indonesia sudah memiliki sejak Maret aturannya sekarang [PP Tunas] dalam masa transisi. Kalau teman-teman merasa belum terasa ya memang karena PP-nya baru ditandatangani bulan Maret tahun 2025,” katanya.

    Menurutnya saat ini Indonesia memasuki masa transisi bersama platform besar agar implementasi dapat dimulai pada Maret 2026. Dia menyebut Malaysia dan sejumlah negara Eropa juga sedang bergerak menyusun aturan serupa.

    “Kita untuk konsultasi publiknya sudah lewat, aturannya sudah jadi. Ini menunggu implementasi mudah-mudahan di tahun depan bulan Maret sudah mulai bisa kita laksanakan, melindungi anak-anak kita dengan melakukan penundaan akses akun kepada anak-anak di angka 13 tahun dan di angka 16 tahun tergantung dengan risiko dari profil masing-masing platform,” katanya.

    Meutya menekankan pentingnya keselarasan satu agenda nasional dari pusat hingga daerah, terutama dalam layanan pemerintahan berbasis digital. Menurutnya, digitalisasi tidak bisa berjalan terpisah-pisah.

    “Komdigi sebagai orkestrator, enabler, akselerator menyediakan fondasi infrastruktur kebijakan tata kelola digital dan ruang kolaborasi. Tapi kami tidak bisa dan pun bisa tidak ingin berjalan sendiri,” katanya.

    Dia mengatakan seluruh pihak perlu memberikan kontribusi spesifik sesuai perannya masing-masing. Nantinya, masukan teknis akan dikumpulkan dari level eselon 1 dan eselon 2.

    “Melalui deklarasi ini kita menegaskan tiga hal, sekali lagi kami ulangi, terhubung tumbuh terjaga. Menjadi kompas Indonesia digital, memastikan seluruh masyarakat tersambung dengan akses yang merata, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi menjaga ruang digital yang aman, kemudian komitmen untuk mengakhiri fragmentasi,” ungkapnya.

    Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen bersama.

    “Komitmen seluruh ekosistem, pemerintahan pusat dan daerah, industri, akademisi, masyarakat untuk bergerak bersama demi Indonesia, kita semua yang bisa lebih terhubung, lebih tumbuh dan lebih terjaga,” tandasnya.

  • Wamenkomdigi Sebut Pungli Layanan Starlink Dilakukan Pengguna Pribadi

    Wamenkomdigi Sebut Pungli Layanan Starlink Dilakukan Pengguna Pribadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menanggapi kabar adanya pungutan liar (pungli) terhadap penggunaan layanan internet satelit Starlink di wilayah bencana Aceh dan Sumatra.

    Sebelumnya, beredar di media sosial klaim bahwa korban bencana membayar hingga Rp20 triliun untuk mendapatkan akses internet Starlink selama satu jam.

    Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menegaskan seluruh layanan Starlink yang dikirim pemerintah ke wilayah bencana diberikan secara gratis. Namun, dia tidak menampik kemungkinan adanya perangkat milik pribadi yang memungut biaya, karena hal tersebut berada di luar kewenangan Komdigi.

    “Starlink ini bukan cuma pemerintah saja. Ada juga pribadi-pribadi yang punya Starlink. Nah kalau dia mengut biaya ya itu di luar,” kata Nezar ditemui usai acara Desklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

    Dia menyebut layanan Starlink pada dasarnya diberikan gratis untuk wilayah bencana, sesuai kebijakan perusahaan SpaceX yang memang menyediakan bantuan serupa di berbagai daerah terdampak di seluruh dunia, tidak hanya di Aceh atau Sumatra.

    Nezar menambahkan layanan tersebut digratiskan selama satu bulan. Komdigi pun menyampaikan apresiasi atas kebijakan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

    Dia menambahkan, Komdigi telah mengirimkan beberapa perangkat Starlink untuk mendukung konektivitas di wilayah Aceh dan Sumatra. Koneksi tersebut membantu para korban bencana, meski sesekali mengalami latensi akibat faktor cuaca.

    “Karena semalam hujan deras di daerah timur Aceh gitu. Tapi overall dia bekerja dengan baik untuk memberikan pesan-pesan dan juga komunikasi antar warga,” ujarnya.

    Untuk Aceh, Nezar mengungkapkan perangkat yang dikirim pemerintah ditempatkan di sejumlah wilayah, termasuk Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon. Sebelumnya, Komdigi menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Sumatra Barat. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikasi. Kepala Balai Monitor Kelas II Padang Kementerian Komdigi, M. Helmi, menjelaskan jumlah perangkat yang dikirimkan telah disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana. 

    “Komdigi tidak memungut biaya untuk penggunaan Starlink ini oleh masyarakat terdampak bencana. Setelah masa tanggap darurat berakhir, kebijakan penggunaan akan disesuaikan, termasuk kemungkinan pemanfaatan komersial,” kata Helmi dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12/2025).

  • ATSI Dorong Penerapan Fair Share bagi Platform OTT

    ATSI Dorong Penerapan Fair Share bagi Platform OTT

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha telekomunikasi meminta kepada pemerintah untuk membebankan kewajiban yang sama kepada penyelanggara layanan over the top (OTT) seperti yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada operator telekomunikasi. 

    Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan saat ini operator telekomunikasi dibebankan biaya regulasi yang cukup besar. 

    Biaya tersebut meliputi berbagai komponen, salah satunya adalah biaya sewa spektrum frekuensi dan USO. Dengan beban yang terus meningkat dan di sisi lain kondisi industri telekomunikasi makin menantan, membuat rasio beban regulasi terhadap pendapatan telah mencapai 12%. 

    ATSI meminta pemerintah untuk bersikap lebih adil dengan menerapkan skema fair share, dimana beban regulasi tidak hanya dipikul oleh perusahaan telekomunikasi tetapi juga perusahaan OTT seperti YouTube, Google, TikTok, dan lain sebagainya. 

    Fair share merujuk pada prinsip bahwa semua pihak yang memanfaatkan jaringan dan infrastruktur digital ikut menanggung biaya secara proporsional dengan beban trafik atau nilai ekonomi yang mereka ciptakan.

    Operator berargumen bahwa pemain digital besar perlu membayar “fair share” atas penggunaan masif terhadap jaringan mereka, bukan hanya membiarkan seluruh biaya ditanggung oleh operator dan pelanggan.

    Dian berpendapat saat ini mungkin para OTT tidak memikul beban yang sama. ATSI ingin ada sikap yang lebih adil. 

    “Menurut saya [fair share] bagus bukan cuma untuk industri, tapi juga untuk ini apa pendapatan pemerintah,” kata Dian kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025). 

    Dian menambahkan selain fair share, ATSI juga menyarankan adanya insentif kepada perusahaan telekomunikasi yang membangun infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, ongkos penggelaran di wilayah tersebut cukup mahal.  

    “Di Pulau Terpencil sebenarnya kalau di Kalimantan, Sulawesi, Papua juga banyak daerah yang sulit dijangkau. Itu memerlukan investasi yang jauh lebih besar,” kata Dian.

    ATSI juga  merekomendasikan lima arah strategis bagi industri telekomunikasi nasional untuk ke depan guna memastikan konektivitas yang “bermakna”, tidak hanya dari sisi jangkauan tetapi juga kualitas pengalaman pengguna yang stabil. 

    Fokus pertama adalah penguatan infrastruktur dan backbone melalui perluasan fiber backbone nasional serta peningkatan interkoneksi data center dan infrastruktur cloud-ready.  

    Kedua, modernisasi seluler dan broadband dengan mengakselerasi implementasi 5G Standalone, network slicing, edge computing, serta densifikasi BTS dan peningkatan core network. 

    Ketiga, ATSI menekankan pentingnya fokus pada pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE) dengan memprioritaskan kualitas layanan (QoS) berupa latency rendah, throughput stabil, dan cakupan yang konsisten.  

    Keempat, perluasan jangkauan dan inklusi digital lewat pengembangan fixed dan mobile broadband hingga wilayah 3T, layanan broadband rumah dan B2B, serta paket layanan yang terjangkau. 

    “Kelima, penguatan ekosistem digital dan layanan melalui integrasi jaringan seluler dengan layanan cloud, enterprise, smart city, Internet of Things (IoT), dan berbagai layanan publik digital,” kata Dian.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.