Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Umrah Saat Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Partai

    Umrah Saat Bencana, Bupati Aceh Selatan Dicopot dari Jabatan Partai

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra setempat. Keputusan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    “Kami memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” ujarnya.

    Sugiono menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah DPP menerima laporan terkait sikap dan kepemimpinan Mirwan. Namun, Sugiono tidak memerinci sejak kapan pemberhentian itu berlaku.

    Pencopotan ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap Mirwan yang sebelumnya menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Di tengah situasi darurat tersebut, Mirwan justru berangkat umrah bersama istrinya pada 2 Desember 2025. Keputusan itu memicu kritik karena wilayahnya masih terdampak bencana.

    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, pada 5 Desember 2025 menegaskan ia tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama masa tanggap darurat berlangsung.

  • Singgung Pilpres 2029, Prabowo: Siapa pun Menang Harus Kompak!

    Singgung Pilpres 2029, Prabowo: Siapa pun Menang Harus Kompak!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyinggung dinamika Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2029 saat menghadiri puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. Ia menegaskan pesta demokrasi lima tahunan itu pasti menghadirkan persaingan, tetapi siapa pun pemenangnya harus diajak bekerja sama demi kepentingan bangsa.

    “Kita maju ke rakyat, silakan rakyat memilih. Pada 2029 nanti ada persaingan lagi, monggo. Siapa pun pemenang, kita harus loyal dan bekerja sama. Itu keyakinan saya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengapresiasi komitmen Partai Golkar yang terus mendukung pemerintahannya. Ia berharap kolaborasi antarpartai politik tetap solid untuk menghadapi berbagai tantangan nasional.

    Selain membahas pilpres, Prabowo turut menyinggung wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia mengusulkan agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dilakukan melalui DPRD. Menurutnya, metode ini lebih efisien karena dapat menekan biaya politik yang dinilai semakin tinggi.

    Prabowo menyebut sejumlah negara telah menerapkan sistem serupa, seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia. “Saya condong mengajak kekuatan politik memberi solusi kepada rakyat. Demokratis, tetapi jangan buang-buang uang,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jika DPRD kabupaten dan provinsi sudah dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak ada salahnya kepala daerah juga dipilih melalui lembaga tersebut. “Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten dan provinsi, kenapa tidak sekalian pilih gubernur dan bupati lewat DPRD? Selesai,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo: Sawit Bisa Jadi BBM di Tengah Krisis Dunia

    Prabowo: Sawit Bisa Jadi BBM di Tengah Krisis Dunia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki anugerah besar berupa kelapa sawit yang berlimpah. Menurutnya, sawit dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi potensi krisis energi global karena bisa diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM).

    Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.

    Prabowo mengatakan kondisi dunia saat ini sedang tidak stabil. Ia mencontohkan konflik di Eropa yang dikhawatirkan berdampak pada rantai pasok energi internasional.

    “Perang kalau lanjut di Eropa, bisa-bisa kita tidak bisa impor BBM dari mana pun. Selat di Laut Merah terhenti, depan Yaman terhenti, nanti Selat Hormuz bisa terhenti,” jelasnya.

    Menurut Prabowo, ketergantungan Indonesia pada impor BBM sangat berisiko. Jika pasokan terganggu, harga energi bisa melonjak drastis. Terkait hal itu, ia menilai Indonesia harus memanfaatkan potensi sawit sebagai energi alternatif.

    “Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit, sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin. Teknologinya kita punya,” tegasnya.

    Prabowo juga menyinggung kebijakan pengembangan biodiesel. Ia mendukung percepatan penggunaan B50 hingga B60 sebagai langkah nyata mengurangi impor BBM. Namun, ia mengingatkan pentingnya kesiapan industri pengolahan.

    “Kalau kita tidak hati-hati, tidak punya teknologi, atau pabrik pengolahan tidak siap, nanti kita baru merasakan dampaknya,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan program Biodiesel B50, solar dengan campuran 50% bahan nabati, akan mulai diterapkan pada semester II 2026.

    “B50 sedang diuji coba. Insyaallah semester kedua akan kita implementasikan. Kalau sudah berjalan, impor solar tidak lagi kita lakukan,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil menjelaskan Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 4,9-5 juta ton solar per tahun. Dengan penerapan B50, kebutuhan energi dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri melalui campuran solar dan bioetanol.

  • Tommy Kurniawan Soroti Pentingnya Kaderisasi dan Literasi Digital

    Tommy Kurniawan Soroti Pentingnya Kaderisasi dan Literasi Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus anggota DPR, Tommy Kurniawan, mendukung program pelatihan dan pendidikan bagi anak muda yang digagas Dewan Koordinasi Wilayah (DKW) Garda Bangsa. Ia menilai pelatihan terkait organisasi seperti ini sangat penting bagi generasi muda saat ini.

    “Sangat penting kader Garda Bangsa untuk terus melatih dan juga membentuk jati diri anak muda karena pendidikan ini adalah jalan tercepat menuju organisasi yang kuat dan solid. Proses ini yang akan menguatkan kita dalam membangun organisasi dalam menghadapi segala persoalan saat ini dan kedepannya,” ungkap Tommy di akun Instagram pribadinya, dikutip Jumat (21/11/2025).

    Tommy menekankan,  kaderisasi anak muda agar melek teknologi digital sangat diperlukan di era serba modern ini. 

    “Melalui pendidikan instruktur ini, kita harus bisa membentuk kader algoritma yang nanti akan terlatih dan menguasai cara berpikir algoritma. Supaya kemudian mampu merancang dan mengimplementasikan solusi serta adaptif dalam menghadapi berbagai masalah,” tegasnya.

    Tommy juga berharap para kader yang dibina dapat menjaga kearifan lokal masing-masing daerah dan menjadi kader solutif bagi anak muda lainnya.

    “Kader-kader muda harus menjadi kader yang solutif yang mampu menyelesaikan masalah atau mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Berpikir kreatif untuk menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan. Terutama permasalahan dalam organisasi dan juga anak-anak remaja atau anak muda saat ini,” tutup Tommy. 

  • Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait disebut akan menjadi dasar penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Tema tersebut menjadi salah satu isu politik-hukum terkini Beritasatu.com, Jumat (21/11/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi kepastian tersebut. Ia juga menyatakan, saat ini pembahasan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    Isu lainnya, seputar penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Penyelidikan itu diungkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Selain itu, soal munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. 

    Isu Poltik-Hukum

    1. Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit
    Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    2. Polda Metro Ungkap Modus Jalur Tikus Penyelundupan Balpres Rp 4,2 M
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap perkembangan penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Ia menyebut jalur ilegal tersebut masih menjadi modus utama jaringan pelaku untuk memasukkan barang ke dalam negeri.

    “Banyak barang-barang seperti ini yang masuk melalui jalur tikus, dan itu memang menjadi salah satu modus operandi. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Bea Cukai dan kepolisian daerah yang wilayahnya diduga menjadi jalur masuk,” ujarnya di depan lobby gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (21/11/2025).

    Budi menjelaskan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk menelusuri jalur masuk pakaian bekas tersebut. Salah satu terduga pelaku mengarahkan ke seseorang berinisial A di Surabaya, tetapi polisi masih mengembangkan temuan tersebut.

    3. Menag Janji Tertib Tangani Kasus Perundungan di Madrasah
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah, dalam memperbaiki penanganan kasus perundungan alias bullying di lingkungan madrasah. Ia mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) terus membenahi mekanisme respons dan pencegahan, agar insiden serupa dapat ditangani secara lebih cepat dan terpadu.

    “Insyaallah kami akan semakin rapi dalam penanganan. Kami akan terus berupaya menuntaskan setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tua maupun masyarakat,” kata Nasaruddin di Sumedang, Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, Kemenag ingin menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya dalam membangun suasana pendidikan yang aman serta menumbuhkan budaya saling menghormati. Maka dari itu, madrasah harus menjadi ruang yang mencerminkan nilai-nilai kesantunan sosial dan lingkungan belajar yang sehat.

    “Kami ingin menjadi teladan dalam menciptakan tata kehidupan publik yang lebih santun,” tutupnya singkat.

    4. Rekrutmen Kelompok Teror via Gim Daring Bikin Ketar-ketir Kapolri
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Ia meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak.

    Menurutnya, metode penyusupan ini begitu berbahaya karena dilakukan secara halus dan memanfaatkan minat anak-anak terhadap permainan digital.

    “Tentunya, keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama juga dari awal dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan ataupun seluruh stakeholder yang ada tentunya menjadi sangat penting sehingga anak-anak kita harus terus kita jaga,” ujar Listyo Sigit pada awak media di markas Polda DIY, Jumat (21/11/2025).

    5. Kejagung Endus Keterkaitan Riza Chalid dalam Kasus Petral
    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus dugaan keterkaitan pengusaha Mohammad Riza Chalid dengan kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Namun, belum diketahui sejauh mana keterkaitannya tersebut.

    “Sepertinya ya, sepertinya. Nanti kita lihat,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Anang menyampaikan, kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah yang juga menjerat Riza Chalid. Sudah ada sejumlah terdakwa dalam kasus itu yang digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi pada pengembangan kasus Petral.

  • Ini Alasan Kemendagri Desak Percepatan Penetapan Batas Desa

    Ini Alasan Kemendagri Desak Percepatan Penetapan Batas Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi konflik antardesa. 

    Penetapan batas yang jelas dinilai penting karena berdampak langsung pada berbagai aspek pemerintahan, mulai dari penyaluran dana desa hingga stabilitas sosial di masyarakat.

    Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menjelaskan masih banyak desa yang belum memiliki batas yang ditetapkan secara resmi. Kondisi ini kerap memicu perselisihan bahkan perkelahian antardesa.

    “Batas desa ini sangat berpengaruh. Beberapa kali terjadi keributan sampai kekerasan fisik akibat persoalan batas desa,” ujarnya dalam sosialisasi dan rakor teknis ILASPP penegasan batas desa bersama pemda di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Tomsi mengungkapkan hingga saat ini capaian penegasan batas desa baru mencapai sekitar 14,4%. Terkait hal itu, ia menilai dukungan penuh pemerintah daerah (pemda) sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaiannya.

    Ia menekankan pentingnya komitmen pemda untuk tidak sekadar memenuhi target, tetapi juga melampauinya sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. “Berupayalah menyelesaikan lebih dari target. Kalau itu belum menjadi kebiasaan, mari kita biasakan,” tegasnya.

    Tomsi memaparkan jika peningkatan capaian dilakukan dengan pola perhitungan saat ini, maka dalam lima tahun ke depan progresnya hanya sekitar enam hingga 7%. Dengan hitungan tersebut, capaian nasional baru menyentuh sekitar 21 persen pada lima tahun mendatang. “Jadi, kapan mau 100%?” kata Tomsi.

    Untuk mempercepat proses, Tomsi meminta pemda memprioritaskan desa-desa yang tidak memiliki sengketa batas sehingga administrasinya dapat segera diselesaikan. Sementara itu, desa yang masih bersengketa akan ditangani secara bertahap dengan pendekatan khusus sesuai kebutuhan.

    “Yang sudah jelas batasnya dan disepakati para pihak, percepatan administrasinya sangat diharapkan, sedangkan yang bersengketa tentu perlu penanganan khusus,” tambahnya.

    Tomsi berharap kegiatan sosialisasi dan rakor ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam menyelesaikan penegasan batas desa secara nasional. “Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa betul-betul terwujud dan terlaksana dengan baik,” ujar Tomsi.

  • Saat Sains, Tradisi, dan Negara Bersua di Tengah Cuaca Ekstrem

    Saat Sains, Tradisi, dan Negara Bersua di Tengah Cuaca Ekstrem

    Jakarta, Beritasatu.com – Hujan turun lebih awal di banyak wilayah Indonesia tahun ini. Dari Sumatera hingga Papua, awan menggulung seolah menyampaikan satu pesan yang sama tentang kewaspadaan.

    Di tengah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, wacana mitigasi kini tak lagi berbicara soal alat deteksi semata. Ia merembet ke ranah yang lebih luas yakni narasi masyarakat, cerita turun-temurun, bahasa lokal, dan kebijaksanaan yang lama hidup di antara desa-desa rawan bencana.

    Integrasi Sains dan Kearifan Lokal dalam Mitigasi Bencana

    Di Jakarta, akhir Oktober 2025 lalu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar sebuah webinar yang membicarakan isu ini secara terang-terangan. Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN, Herry Jogaswara, membuka diskusi dengan pernyataan yang terasa seperti menandai babak baru dalam riset kebencanaan Indonesia. “Dikotomi tradisi dan sains sudah seharusnya berakhir,” katanya dilansir laman BRIN yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, bencana di Indonesia tak mungkin dibaca hanya dari sudut satelit atau peta geologi. Narasi masyarakat yang hidup bertahun-tahun di kawasan rawan harus ikut duduk di meja pembahasan. Tradisi, katanya, bukan lawan dari sains, tetapi pintu masuk.

    Ia menunjuk contoh klasik tetapi tetap relevan yakni smong di Aceh. Cerita lisan tentang air besar yang tiba-tiba datang setelah gempa bukan sekadar mitos penyintas. Tradisi itu terbukti menjadi alarm sosial yang menyelamatkan ribuan orang saat tsunami 2004.

    Para peneliti geoteknologi yang bekerja bersama timnya memadukan narasi tersebut dengan pembacaan geologi. Hasilnya bukan hanya penjelasan ilmiah, tetapi pemahaman utuh tentang hubungan masyarakat dengan alam.

    “Kita tidak bisa mengandalkan laboratorium tanpa memahami pengalaman warga yang hidup berdampingan dengan risiko,” ucap Herry.

    Peran BRIN dalam Riset Kebencanaan Terpadu

    Pernyataan itu mengalir ke rencana aksi yang lebih konkret. BRIN bersiap membuka call for collaboration pada 2026 dengan tema ekologi dan lingkungan. Intinya riset kebencanaan ke depan harus lintas disiplin. Bahasa, geologi, antropologi, klimatologi, sampai tradisi lisan harus saling bekerja dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

    Fondasi Budaya Lokal dalam Pemahaman Risiko

    Kepala Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan BRIN Sastri Sunarti melanjutkan gagasan tersebut. Indonesia, katanya, negara yang fondasi kebencanaan dan budaya lokalnya sama-sama kuat. Pada satu sisi, ada ancaman patahan megathrust Mentawai yang terus dikaji para seismolog. Pada sisi lain, masyarakat di pesisir Sumatera punya memori kolektif yang terekam dalam pantun, cerita pelaut, atau simbol alam seperti surutnya air secara tiba-tiba.

    “Edukasi yang menggabungkan keduanya justru membuat masyarakat tenang dan sigap,” ucapnya.

    Pendekatan BMKG: Teknologi dan Bahasa Lokal

    Sementara itu, BMKG punya gagasan serupa yang sudah lama hidup dalam praktik. Ketua Tim Kerja Mitigasi Tsunami Hindia Pasifik BMKG Suci Dewi Anugrah menegaskan, alat prediksi tanpa kepekaan budaya sering mandek di lapangan. Ia mengenang beberapa kasus ketika peringatan dini tak ditanggapi karena masyarakat tak merasa dekat dengan bahasa teknis yang digunakan.

    “Kalimat sederhana dalam bahasa daerah sering lebih ampuh,” katanya dilansir dari laman BRIN.

    Suci menambahkan, tokoh adat dan pemuka komunitas memainkan peran besar sebagai jembatan ilmu dan tindakan. Tanpa itu, sirine bisa berbunyi, tetapi warga bisa saja tidak bergerak.

    Arsitektur Tradisional dan Adaptasi Lingkungan

    Peneliti BRIN Asep Supriadi menekankan pentingnya menjadikan kearifan lokal lebih dari sekadar ornamen riset. Arsitektur tradisional yang terbukti tahan gempa, misalnya, harus kembali dipertimbangkan dalam perencanaan permukiman. Rumah-rumah panggung di banyak daerah bukan hasil estetika belaka, melainkan respon adaptif terhadap tanah labil, banjir, atau gempa.

    “Pemerintah dan masyarakat perlu menjaga keberlanjutan kearifan seperti ini,” ujarnya. Ia mengingatkan tradisi tak boleh diperlakukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai strategi bertahan hidup.

    Cuaca Ekstrem dan Respons Pemerintah

    Sementara BRIN dan BMKG menguatkan dimensi pengetahuan dan budaya, ancaman nyata datang dari lapangan. Pada pertengahan November, tanah di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap, bergerak dan meruntuhkan permukiman. Longsor itu menelan korban, memaksa operasi pencarian berlangsung hari demi hari.

    Kesiapsiagaan Pemerintah dan Instruksi Mitigasi

    Di lokasi itulah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin apel kesiapsiagaan. Lumpur masih basah, garis polisi membentang, dan suara mesin ekskavator terus bekerja. Tito berkata operasi SAR akan diperpanjang jika korban belum semua ditemukan. “Ini hari ketujuh. Kalau belum, kita tambah tiga hari,” ujarnya dilansir dari Antara, Rabu (19/11/2025).

    Tito membawa pesan yang lebih luas dari sekadar kondisi Cilacap. Ia menyebut laporan BMKG yang menunjukkan potensi hujan lebat di hampir seluruh wilayah Indonesia, yakni Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku Selatan, hingga Papua Selatan.

    “Ini harus jadi perhatian semua daerah,” katanya.

    Pulau Jawa, yang penduduknya padat dan topografinya beragam, disebut paling rentan. Setiap tahun, daerah-daerah seperti Banjarnegara, Purworejo, hingga Cilacap menghadapi siklus yang nyaris sama yakni lereng menjadi licin ketika hujan deras datang berturut-turut.

    Ia meminta pemerintah daerah segera memetakan titik rawan dan mempertimbangkan relokasi bagi permukiman di zona merah. Pernyataan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah memanfaatkan data BMKG mengenai wilayah rawan banjir dan longsor dalam penyusunan kebijakan mitigasi.

    “Daerah harus siap logistik, siap apel siaga, dan siap bergerak cepat,” ujar Tito.

    Sebaran kejadian bencana alam periode 1 Januari – 15 Oktober 2025. – (Humas BNPB/Pusdatin BNPB)Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam Penanganan Darurat

    Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan operasi yang sedang dijalankan lembaganya yakni Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi ini berlangsung 16-22 November 2025 dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, bekerja sama dengan BNPB dan menggunakan dua pesawat.

    Tujuannya bukan menghentikan hujan, tetapi meredistribusi curah hujan agar intensitasnya di wilayah rawan berkurang.

    “Kami menargetkan pengurangan intensitas 30 sampai 50%,” kata Faisal.

    OMC dimaksudkan untuk mengurangi hambatan proses pencarian korban dan mencegah longsor susulan, terutama karena prakiraan menunjukkan hujan sedang hingga lebat masih mungkin terjadi di Cilacap pada 19-22 November 2025. Di tengah medan yang rentan, sedikit pengurangan curah hujan bisa berarti waktu tambahan bagi tim penyelamat.

    Selain itu, BMKG tetap memperbarui data atmosfer harian sebagai dasar keputusan instansi terkait. Data ini menjadi pegangan pemerintah daerah untuk menentukan apakah warga harus diungsikan, alat berat dipindahkan, atau jalur evakuasi ditutup sementara.

  • Alasan BGN Tak Hentikan 41 Dapur MBG Putri Waka DPRD Sulsel

    Alasan BGN Tak Hentikan 41 Dapur MBG Putri Waka DPRD Sulsel

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan menghentikan operasional 41 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) milik Yasika Aulia Ramdhani (20), putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud yang viral di media sosial karena diduga ada praktik monopoli proyek makan bergizi gratis (MBG).

    Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati mengatakan keberadaan SPPG itu tetap memberikan manfaat langsung bagi penerima makan bergizi gratis.

    “Kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti gimana anak-anak yang terima manfaat,” ujar Nanik saat menjawab pertanyaan wartawan terkait 41 SPPG milik anak wakil ketua DPRD Sulsel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Nanik menjelaskan secara sistem, seharusnya satu entitas hanya dapat mengelola maksimal 10 dapur MBG. Oleh karena itu, ia menduga Yasika menggunakan beberapa nama berbeda untuk mendaftarkan 41 SPPG tersebut. 

    Menurut Nanik, hal itu terjadi karena belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur pembatasan atau mekanisme verifikasi yang lebih ketat bagi pendaftar dapur MBG.

    Nanik menegaskan jika dapur-dapur tersebut masih menjalankan tugas dengan baik, maka pemerintah tidak bisa menghentikannya karena tetap mengacu pada aturan sebelumnya sambil menyiapkan pembaruan regulasi.

    Pengetatan aturan tersebut nantinya akan dimasukkan dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program MBG, khususnya dalam pendirian dan kepemilikan SPPG.

    “Kita evaluasi ya. Kalau, kalau misalnya dapurnya jalan baik-baik kan itu peraturan yang lalu, ke depan nanti kita tegakkan lagi,” tutur Nanik.

    Terkait dugaan banyaknya dapur MBG yang disangkutpautkan dengan pejabat daerah, Nanik menyebut saat proses pendaftaran awal, pemerintah tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik yayasan yang mengajukan diri.

    Ia mencontohkan nama sebuah yayasan tidak selalu mencerminkan identitas pemilik maupun keluarganya, sehingga potensi hubungan politik baru muncul setelah ada laporan atau informasi dari masyarakat.

    Nanik menambahkan sejak awal Presiden Prabowo Subianto menginginkan keterlibatan banyak yayasan pendidikan dan sosial dalam pembangunan dapur MBG. Namun, meningkatnya permintaan dari masyarakat agar wilayah mereka segera mendapatkan layanan MBG membuat pemerintah mempercepat proses pembentukan SPPG.

    Atas dasar itu, BGN membuka peluang bagi pihak-pihak lain yang mampu membangun fasilitas dapur MBG agar program dapat segera menjangkau lebih banyak anak.

    “Akhirnya kan, oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu ya, kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun, ya membangun dapur itu, begitu ya,” imbuh Nanik.

    BGN memastikan akan memperbaiki aturan ke depan agar kepemilikan dan tata kelola dapur MBG dapat lebih ketat, sambil tetap memastikan pelayanan makan bergizi untuk anak-anak maupun ibu hamil tetap berjalan.

  • Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit

    Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Tito menuturkan UMP sangat berkaitan dengan kondisi daerah, sehingga Kemendagri turut dilibatkan untuk memberikan pandangan soal kemampuan fiskal daerah, kondisi sosial, serta disparitas ekonomi di masing-masing wilayah. 

    Tito menilai pendekatan berbasis data dari daerah penting agar keputusan tidak memberatkan pengusaha, tetapi tetap melindungi pekerja.

    Menurutnya, pembahasan UMP akan melibatkan juga kalangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan serikat pekerja.

    Tito menegaskan hingga kini pemerintah masih dalam tahap penggodokan dan belum ada keputusan final. Ia memastikan keputusan akhir tetap berada di Kementerian Ketenagakerjaan setelah mendapatkan masukan dari seluruh pihak.

    “UMP itu nanti diumumkannya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kami akan memberikan masukan-masukan,” tutupnya.

  • Korupsi PUPR OKU, KPK Tahan Wakil Ketua DPRD dan 3 Tersangka Baru

    Korupsi PUPR OKU, KPK Tahan Wakil Ketua DPRD dan 3 Tersangka Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Ketua DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) 2024-2029, Purwanto, bersama tiga tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengaturan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) OKU tahun anggaran 2024-2025. Ketiga tersangka lainnya adalah Robi Vitergo (Anggota DPRD OKU 2024-2029), serta dua pihak swasta, Ahmat Thoha dan Mendra SB.

    “Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 20 November sampai 9 Desember 2025 di Rutan KPK Gedung Merah Putih,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Penahanan empat tersangka ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Maret 2025. Dalam OTT itu, KPK terlebih dahulu menetapkan enam tersangka yang kini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Palembang. Mereka terdiri dari Ferlan Julianysah (anggota DPRD OKU), Muhammad Fakhrudin (ketua Komisi III DPRD OKU), Nopriansyah (kadis PU OKU), Umi Hariati (ketua Komisi III DPRD OKU), serta dua pihak swasta, Muhammad Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso.

    Asep menjelaskan, kasus korupsi ini bermula dari perencanaan APBD 2025 Pemkab OKU, yang disinyalir disetir untuk mengakomodasi jatah pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD menjadi proyek fisik di Dinas PUPR. Total jatah pokir disepakati mencapai Rp 45 miliar, sebelum akhirnya diturunkan menjadi Rp 35 miliar akibat keterbatasan anggaran.

    Dalam pembahasan anggaran, anggota DPRD juga meminta fee sebesar 20% dari total nilai proyek atau sekitar Rp 7 miliar. Kejanggalan semakin terlihat ketika anggaran Dinas PUPR melonjak dari Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar saat APBD disahkan.

    “Sudah menjadi praktik umum di Pemkab OKU, jual-beli proyek dengan pemberian fee kepada pejabat Pemkab OKU dan DPRD,” tegas Asep.

    KPK menemukan setidaknya sembilan paket proyek yang dikondisikan sebagai jatah DPRD dan diproses melalui e-katalog oleh Kadis PUPR Nopriansyah. Paket tersebut meliputi, rehabilitasi rumah dinas bupati Rp 8,39 miliar dan rehabilitasi rumah dinas wakil bupati Rp 2,46 miliar.

    Selain itu, pembangunan kantor Dinas PUPR Rp 9,88 miliar dan sejumlah proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan bernilai Rp 983 juta-Rp 4,92 miliar.

    Kesembilan proyek itu ditawarkan kepada ketua Komisi III DPRD OKU dengan komitmen fee 22%, terdiri dari 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk anggota DPRD.

    Untuk Purwanto dan Robi Vitergo (penerima suap) disangkakan Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara itu,  Ahmat Thoha dan Mendra SB (pemberi suap) disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik jual-beli proyek di lingkungan Pemkab OKU.