Yogyakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang dengan memperluas lahan panen hingga empat juta hektare. Namun, menurut Guru Besar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Subejo, target ini tidak mudah dicapai.
“Target itu tentu tidak mudah dengan segala tantangan yang ada sekarang ini,” ujar Subejo pada Selasa (29/10/2024).
Subejo menyebutkan bahwa salah satu kendala utama adalah konversi lahan pertanian yang masif menjadi lahan nonpertanian. Hal ini menjadi tantangan besar di tengah isu perubahan iklim yang semakin meningkat. Kebutuhan cetak lahan sawah diperkirakan akan terus naik, terutama seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan permintaan pangan pokok.
Untuk mencapai swasembada, Subejo menegaskan perlunya kebijakan yang terintegrasi, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, hingga diversifikasi yang melibatkan lembaga dan kementerian pusat serta daerah.
“Ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru bisa dilakukan dengan skala terbatas supaya manageable,” ungkapnya, menekankan pentingnya pemilihan lokasi dengan kesesuaian tinggi untuk pengembangan pertanian.
Tantangan lainnya adalah meningkatkan intensifikasi di daerah produksi pangan utama. Menurutnya, saat ini intensifikasi lahan basah masih kurang dari 200 persen atau baru ditanami kurang dari dua kali per tahun. Dengan dukungan sistem irigasi yang memadai, Subejo yakin intensitas tanam bisa ditingkatkan hingga dua bahkan tiga kali di daerah tertentu.
Subejo juga menyoroti masalah klasik pascapanen, yaitu harga hasil pertanian yang anjlok saat panen raya akibat distribusi logistik yang belum merata. Ia menyarankan pengembangan sistem informasi yang melibatkan multi-stakeholders untuk mencatat produksi dan distribusi pangan secara rinci.
“Dengan sistem informasi, peluang distribusi produk lebih merata sehingga stabilitas harga dapat terjamin,” ujarnya.
Selain distribusi, Subejo menilai pengolahan hasil panen menjadi langkah penting. Dengan adanya industri pengolahan, produk mentah dapat diawetkan dan tetap bernilai ekonomi tinggi saat pasokan melimpah.
Di sisi lain, rendahnya literasi finansial dan pemahaman teknologi di kalangan petani juga menghambat produksi. Kendati pemerintah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemanfaatannya masih rendah di kalangan petani.
“Sebetulnya pemerintah memberikan edukasi literasi pembiayaan pada para petani melalui kelompok tani atau tokoh-tokoh petani,” jelas Subejo. Dia juga mengusulkan integrasi pembiayaan dari berbagai sumber dengan insentif bunga rendah.
Kendala lain terkait efisiensi produksi, biaya produksi beras di Indonesia hampir dua kali lipat dari Vietnam. Subejo menekankan perlunya langkah strategis, seperti peningkatan skala usaha, konsolidasi lahan, mekanisasi pertanian, serta edukasi efisiensi sumber daya.
“Bisa juga dilakukan dengan mengintroduksi inovasi yang lebih efisien misalnya hemat air dan hemat pupuk,” tambahnya.
Terakhir, Subejo menyoroti krisis manajemen petani yang kerap menggunakan hasil panen untuk kebutuhan sehari-hari tanpa perencanaan musim tanam berikutnya. Penguatan kelembagaan petani dianggap penting untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, termasuk diversifikasi produk pertanian.
“Akan lebih baik lagi jika dikombinasi dengan jasa seperti agrowisata sebagai produk tersier,” tandasnya.
Meski pemerintah rutin mengimpor beras untuk kebutuhan dalam negeri, Subejo menilai kebijakan tersebut hanya solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan krisis pangan.
