Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Menkomdigi Siap Tindak Tegas Pegawai Terlibat Judi Online

    Menkomdigi Siap Tindak Tegas Pegawai Terlibat Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online, yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. 

    Pernyataan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid merespons penangkapan seorang pegawai Kementerian Komdigi terkait kasus judi online. 

    “Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” tegas Meutya Hafid dalam siaran pers, Kamis (31/10/2024)

    Dikatakan Meutya, seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi telah menandatangani pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online.

    “Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online. Ini demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital. Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut,” ujarnya.

    Menkomdigi mengapresiasi kepolisian atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kemenkomdigi telah dan akan berkordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    “Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Kemenkomdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum, apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Kaji Opsi Revisi UU Bidang Politik lewat Omnibus Law

    Pemerintah Kaji Opsi Revisi UU Bidang Politik lewat Omnibus Law

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya harus melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal opsi merevisi sejumlah undang-undang bidang politik melalui metode omnibus law. Tito mengaku laporan ke Presiden Prabowo dilakukan setelah dirinya bertemu dengan kementerian koordinator, kementerian/lembaga terkait serta elemen masyarakat lainnya.

    “Kemendagri menghargai ide dari teman-teman DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik. Saya selaku mendagri tentu memiliki mekanisme sendiri, saya harus melapor kepada bapak presiden,” ujar Tito di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Tito mengatakan pihaknya nanti akan bertemu dengan kementerian koordinator yang saat ini sudah terbagi menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dan Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, Tito akan menemui mensesneg untuk mengkaji opsi revisi undang-undang bidang politik melalui omnibus law.

    “Kita rapat dahulu. Kita bahas dan biasanya kita undang juga nanti ahli tata negara, pemerhati khusus politik, setelah itu opsinya iya atau tidak, seperti apa kita minta rapat terbatas,” tandas Tito.

    Menurut Tito, hasil kajian tersebut akan memastikan apakah memilih opsi revisi undang-undang politik dengan metode omnibus law atau tidak. Tito menilai pemerintah masih membuka opsi-opsi lain, seperti revisi terbatas terkait undang-undang politik.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik dengan metode omnibus law. Hal tersebut bertujuan menyempurnakan sistem politik Indonesia termasuk penyelenggaraan pemilu. 

    Dalam revisi melalui metode omnibus law tersebut akan ada delapan UU yang akan disatukan, yakni, pertama UU Pemilu dan UU UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kedua, UU Partai Politik. Ketiga, UU MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3) yang hendak dipisahkan per lembaga, tidak termasuk DPRD.

    Kelima, UU Pemda. Keenam, UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD atau UU Pemilu Legislatif (Pileg). Ketujuh, UU Pemerintahan Desa. Kedelapan, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Kasus Judi Online, Mabes Polri Periksa Pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital

    Kasus Judi Online, Mabes Polri Periksa Pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri mengonfirmasi ada pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diperiksa terkait kasus judi online (judol). Pernyataan ini disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

    Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di era Presiden Prabowo Subianto.

    “Terkait salah satu pegawai di Kementerian Komdigi, pemeriksaan masih dilakukan untuk pendalaman penyidikan,” kata Trunoyudo saat dihubungi awak media, Kamis (31/10/2024).

    Trunoyudo tidak mengungkapkan identitas pejabat Kementerian Komdigi yang dimaksud, tetapi menegaskan saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung.

    “Penyidik Polri masih bekerja hingga saat ini, jadi mohon tunggu hasil dari penyidik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Trunoyudo menekankan komitmen pihaknya untuk mengusut tuntas kasus judi online ini. Ia merujuk pada instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang siap memberantas praktik judi online.

    “Kapolri telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah,” jelasnya.

  • Prabowo Akan Terima Kunjungan PM Singapura pada 6 November 2024

    Prabowo Akan Terima Kunjungan PM Singapura pada 6 November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong ke Jakarta pada 6 November 2024. Juru Bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan PM Wong akan membahas berbagai isu penting, terutama yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama seperti isu ASEAN.

    “Pertemuan bilateral ini akan diawali dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada 5 November 2024,” ungkap Rolliansyah dalam jumpa pers di kantor Kemenlu, Kamis (31/10/2024).

    Ia mengatakan pembahasan dalam pertemuan tersebut sedang dimatangkan melalui koordinasi intensif antara kementerian dan lembaga terkait dari kedua negara.

    “Diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi kepentingan kedua negara,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Kemenlu menyebutkan Presiden Prabowo juga memiliki beberapa agenda kunjungan luar negeri, termasuk menghadiri KTT APEC di Peru pada 10-16 November 2024 dan KTT G-20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada 18-19 November 2024.

  • Pramono Dukung Langkah Presiden Prabowo Berantas Judi Online

    Pramono Dukung Langkah Presiden Prabowo Berantas Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas judi online (judol) di Indonesia. Pramono mendorong ke depan pemerintah pusat mempunyai ketegasan dalam memberantas judi online.

    “Saya termasuk yang mendorong untuk persoalan judi online ini ada ketegasan bagi siapa pun pengambil keputusan untuk masalah ini,” ujar Pramono kepada wartawan seusai deklarasi relawan Jakarta Muda Menyala di Restoran Kembang Goela, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

    “Sangat mendukung (langkah Pak Prabowo). Apa yang disampaikan Pak Prabowo kan tadi saya sebutkan, saya mendukung banget,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan sejumlah masalah yang tengah dihadapi Indonesia seperti judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi bisa segera diberantas.

    Prabowo langsung memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Herindra untuk mengatasi hal tersebut.

    “Fokus ancaman yang berat bagi kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan korupsi, kebocorannya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat. Bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” jelas Prabowo saat pengarahan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024).

  • Yassona Laoly Sarankan Menteri HAM Pigai Lanjutkan Program Kabupaten Peduli HAM

    Yassona Laoly Sarankan Menteri HAM Pigai Lanjutkan Program Kabupaten Peduli HAM

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDIP yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyarankan kepada Menteri HAM Natalius Pigai untuk dapat melanjutkan program kabupaten peduli HAM yang dijalankannya saat menjadi menteri. Menurut Yassona program tersebut lebih realistis dibandingkan program Rp 100 juta per desa yang diusulkan Menteri Pigai.

    “Jangan dahululah soal Rp 100 juta per desa. Kita ada dahulu program kabupaten peduli HAM. Itu saja ditingkatkan, indikatornya diperjelas,” ucap Yasonna Laoly di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Yasonna mengatakan bagi desa yang menjalankan peduli HAM dapat diberikan penghargaan oleh Kementerian Keuangan. Menurutnya, hal ini akan mendorong daerah dapat peduli penegakan HAM.

    “Misalnya, di daerah itu tidak ada kekerasan-kekerasan atau tidak ada anak-anak di bawah umur bekerja dan lain-lain,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Yassona juga menyarankan Kementerian HAM dapat bekerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memasukkan kurikulum pemahaman tentang HAM. Kurikulum ini dapat diterapkan sejak sekolah dasar.

    “Saya lebih mendorong ini ketimbang mendirikan universitas. Kerja sama saja dengan Kementerian Pendidikan. Kita terapkan kurikulum yang memberikan pemahaman tentang perlunya menghargai HAM mulai dari pendidikan SD, SMP, dan sebagainya,” sarannya.

  • Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun untuk Biayai 200 Program dan 2.500 Pegawai

    Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 Triliun untuk Biayai 200 Program dan 2.500 Pegawai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan dirinya meminta anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk membiayai 200 lebih program dan 2.500 pegawai di kementeriannya. Ke-200 program tersebut dalam rangka membumikan HAM ke tengah-tengah masyarakat.

    “Untuk mencapai Rp 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program,” ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Salah satu program yang penting, kata Natalius adalah desa peduli HAM. Menurut dia, program tersebut akan dikerjakan oleh 83.000 kelompok dari 1.007 tim di lapangan yang tersebar di seluruh desa di Indonesia. 

    “Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengelola pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah karena kita akan bentuk kantor wilayah,” jelas Natalius.

    Natalius mengatakan pihaknya mengalokasikan Rp 100 juta per desa untuk menjalankan program tersebut. Dengan demikian total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 8,3 triliun.

    “Satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka 8,3 triliun. Tentu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah, Rp 8,3 triliun,” kata Natalius.

    Selain itu, kata Natalius, pihaknya akan memanfaatkan anggaran Rp 20 triliun untuk belanja pegawai. Menurut dia, pihaknya membutuhkan Rp 1,2 triliun untuk membiayai 2.500 pegawai. Pegawai yang ada saat ini sebanyak 188 orang dengan lokasi anggaran Rp 14 miliar.

    “Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Yang 188 ini untuk belanja pegawai Rp 14 miliar. Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun, konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun,” pungkas dia.

  • Langkah Gercep Prabowo Sikat Koruptor Diapresiasi Masyarakat

    Langkah Gercep Prabowo Sikat Koruptor Diapresiasi Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gebrakan di bidang hukum langsung dihadirkan Presiden Prabowo Subianto dalam 10 hari pertama masa jabatannya. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan beberapa pihak berhasil dibongkar.

    Di antaranya menetapkan seorang tersangka baru dari PT Asset Pacific yang diduga terlibat dalam korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya untuk periode 2021-2022, dengan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun. Selain itu, terdapat dua tersangka dari kasus korupsi Dana Desa di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, senilai Rp 780 juta.

    Tidak ketinggalan mentapkan lima tersangka dalam kasus Ronald Tannur.

    Selanjutnya, kasus korupsi proyek Tol Padang-Pekanbaru yang merugikan negara sebesar Rp 27 miliar yang menyeret 12 tersangka. Sementara enam tersangka lainnya terlibat dalam produksi emas ilegal PT Antam Tbk. Tersangka lainnya mencakup anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano, yang diduga terlibat korupsi dana hibah NPCI sebesar Rp 122 miliar.

    Total 28 tersangka telah ditangkap dan kerugian negara yang berhasil diungkap mencapai sekitar Rp 3,1 triliun.

    Sejak awal masa jabatannya, Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia berjanji untuk menerapkan sistem pengawasan ketat dan menegakkan hukum dengan tegas.

    Sebelumnya, Prabowo mengingatkan kepada semua calon menteri kabinetnya agar tidak mencari uang dari anggaran negara, APBN dan APBD. Peringatan ini disampaikan Prabowo terutama calon menteri dari partai politik yang tergabung dan akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Peringatan ini ditegaskan Prabowo dalam acara “Forum Legislator PKB” di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

    “Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau gabung dalam koalisi saya, saya terang-terangan saya katakan semua ketua uUmum semua perwakilan, saya katakan saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD,” kata Prabowo.

    Langkah cepat pemerintahan Prabowo ini disambut dengan berbagai komentar positif di media sosial, seperti di Instagram dan TikTok.

    “Pak bersih-bersih negara ini ya pak,” tulis akun Instagram @peggycalosa.

    Apresiasi serupa juga diungkapkan akun @devipromesta di TikTok

    “Bayangin untuk makan gratis butuh 1,2 T per tahun, ini dalam 10 hari Bapak udah kumpulin hampir untuk 3 tahun ke depan. Masih ada yang nanya dana dari mana?” tulisnya. 

  • Tanggul Raksasa Pantai Utara Jawa Siap Direalisasi, Butuh Waktu 20 Tahun

    Tanggul Raksasa Pantai Utara Jawa Siap Direalisasi, Butuh Waktu 20 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, memastikan proyek tanggul raksasa akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya pada pembangunan di sepanjang pesisir utara Jawa.

    Hashim menjelaskan, proyek ini akan dimulai dengan perencanaan yang baru, melibatkan pemerintah dan para tenaga ahli, dan diharapkan dapat segera dilaksanakan setelah mandek sejak dirancang pada 1994.

    Hashim memperkirakan proyek tanggul raksasa ini akan memakan waktu hingga 20 tahun. Meskipun kemungkinan selesai setelah masa jabatan Presiden Prabowo, Hashim menegaskan pentingnya proyek ini untuk segera dimulai.

    “Sampai sekarang belum jalan. Rencananya kan sudah ada, konsultan-konsultan sudah menyusun, tetapi mungkin harus diperbaiki. Ini salah satunya untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa,” ujar Hashim seusai berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (31/10/2024).

    Hashim menyampaikan, pembangunan tanggul raksasa ini diprioritaskan untuk memperbaiki kondisi pesisir utara Jawa, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertanian dan sumber pangan nasional.

    “Di kawasan itu terdapat lumbung beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera ya. Ini tanggul laut untuk menjaga pantai utara,” kata Hashim.

    Hashim juga menyoroti kondisi Teluk Jakarta yang terdampak abrasi, serta tanah di wilayah utara Jakarta yang terus mengalami penurunan permukaan dan rentan terhadap banjir rob.

  • Jadikan Maung Kendaraan Dinas Menteri, MUI: Kebijakan Prabowo Sejalan dengan Ijtima Ulama

    Jadikan Maung Kendaraan Dinas Menteri, MUI: Kebijakan Prabowo Sejalan dengan Ijtima Ulama

    Jakarta, Beritasatu.com  – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kebijakan mendukung produk asli Indonesia yang diusung Presiden Prabowo Subianto selaras dengan rekomendasi ijtima ulama.

    “MUI berharap kebijakan yang memprioritaskan produk buatan Indonesia seperti yang dicontohkan oleh Presiden Prabowo ini bisa diikuti oleh seluruh pejabat dari pusat hingga daerah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Dr Arif Fakhruddin dikutip dari Antara, Kamis (31/10/2024).

    Arif menyebut langkah Presiden Prabowo yang menginstruksikan para menteri dan pejabat tinggi negara menggunakan kendaraan Maung produksi PT Pindad sebagai kendaraan dinas adalah tindakan yang tepat karena mendukung penggunaan produk lokal.

    Kebijakan ini sejalan dengan hasil ijtima ulama yang diselenggarakan di Bangka Belitung, di mana MUI mengimbau umat Muslim di Indonesia untuk mengutamakan produk dalam negeri sebagai upaya memperkuat kemandirian bangsa dalam sektor ekonomi.

    Menurut Arif, langkah ini juga menunjukkan industri kendaraan bermotor dalam negeri telah mencapai kemajuan yang membanggakan.

    Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mengimbau ulama di seluruh Indonesia untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo ini, sehingga keberpihakan pada produk lokal dapat berkembang di berbagai sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

    “Semoga kebijakan yang mendukung produk asli Indonesia ini dapat meluas ke sektor lain, seperti industri pangan, sandang, dan teknologi informasi,” ujar Arif.

    Sebelumnya, pada Senin (28/10/2024), Presiden Prabowo Subianto menyatakan harapannya agar kendaraan taktis Maung menjadi kendaraan resmi kenegaraan. Ia juga mengusulkan agar para pejabat dari menteri, wakil menteri, hingga gubernur dan wali kota menggunakan kendaraan ini. 

    Menurutnya, penggunaan Maung adalah bentuk penghormatan dan kebanggaan atas produk buatan dalam negeri.

    “Kemungkinan besar semua menteri, wakil menteri, direktur jenderal, hingga gubernur, bupati, dan wali kota lebih baik menggunakan kendaraan buatan bangsa kita sendiri,” kata Presiden.