Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Kejagung Ungkap Peran Ibu Ronald Tannur sehingga Jadi Tersangka Suap ke 3 Hakim

    Kejagung Ungkap Peran Ibu Ronald Tannur sehingga Jadi Tersangka Suap ke 3 Hakim

    Jakarta, Beritasatu.com – Meirizka Widjaja, ibu Gregorius Ronald Tannur, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan, bahwa Meirizka meminta kuasa hukum anaknya, Lisa Rahma untuk menyuap hakim yang bakal memutus perkara anaknya.

    “Tersangka MW ibu Ronald Tannur awalnya menghubungi LR untuk minta yang bersangkutan bersedia menjadi penasihat hukum Ronnal Tannur,” ungkapnya dalam konferensi pers Senin (4/11/2024).

    Qohar menjelaskan, Meirizka meminta Lisa mengurus kasus tersebut lantaran keduanya sudah saling kenal. Meirizka dan Lisa kemudian bertemu awal Oktober 2023 lalu. 

    Dalam pertemuan tersebut Meirizka meminta Lisa mengurus perkara anaknya, termasuk biaya suap ke hakim PN Surabaya. “Dalam pertemuan tersebut LR menyampaikan MW ada biaya dan langkah-langkah yang akan ditempuh,” ucap Qohar.

    Meirizka kemudian menyanggupi permintaan tersebut. Namun, dia juga meminta Lisa menalangi biaya pengurusan perkara sampai ada putusan.

    “Selama berproses MW telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR sejumlah Rp 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap,” kata dia.

    “LR juga menalangi sebagian pengurusan perkara sampai putusan PN Surabaya sejumlah Rp 2 miliar sehingga totalnya Rp 3,5 miliar,” imbuhnya.

    Saat ini, kata Qohar, Meirizka resmi ditetapkan sebagai tersangka dan bakal ditahan selama 20 hari ke depan. “Penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur,” ungkapnya.

  • Presiden Prabowo Gelar Ratas Tindaklanjuti Putusan MK Soal UU Ciptaker

    Presiden Prabowo Gelar Ratas Tindaklanjuti Putusan MK Soal UU Ciptaker

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2024. Putusan itu mengabulkan sebagian tuntutan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

    Dalam putusan itu, MK meminta pemerintah mencabut sebanyak 21 pasal dari UU Ciptaker. 

    Dalam ratas, Menteri Ketengakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan kepada presiden terkait sejumlah langkah strategis menindaklanjuti putusan MK. 

    “Jadi, kami melaporkan langkah-langkah strategis yang sudah kami lakukan untuk menindaklanjuti hasil keputusan MK terkait tentang judicial review Undang-Undang Cipta Kerja,” ujar Yassierli ditemui usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Ia menyebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan dalam ratas. Saat ini pemerintah menetapkan tenggat waktu 7 November 2024 untuk segera merumuskan perihal aturan pengupahan yang ada dalam UU Ciptaker. 

    “Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai tanggal 7 November untuk keluar dengan sebuah apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum,” ungkap Yassierli. 

    Ia juga menekankan bahwa pemerintah menghormati putusan MK. Yassierli menegaskan sejumlah amar putusan MK bakal menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun aturan baru. 

    “Yang jelas, amar keputusan MK tentu kita harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kita akan tinjau bersama,” tegasnya. 

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, ratas menindaklanjuti putusan MK itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. 

  • Mampir ke Cikeas, Presiden Prabowo Adakan Pertemuan Tertutup 1 Jam dengan SBY

    Mampir ke Cikeas, Presiden Prabowo Adakan Pertemuan Tertutup 1 Jam dengan SBY

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto pada Senin (4/11/2024) malam datang ke Cikeas untuk berkunjung ke kediaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup. 

    Rombongan Presiden Prabowo tiba di kediaman SBY di Cikeas sekitar pukul 19.00 WIB. Ia mengadakan pertemuan tertutup selama satu jam. 

    Kemudian pada pukul 20.01 WIB, Prabowo meninggalkan Cikeas. Diperkirakan Presiden Prabowo bertolak ke Hambalang.

    Pantauan Beritasatu.com, iring-iringan kendaraan presiden dan rombongan tampak keluar dari Puri Cikeas. Wartawan yang mencoba mendapat informasi mengenai pertemuan dengan SBY itu belum mendapat kejelasan.

    Seorang pasukan dari Paspampres di Puri Cikeas menghampiri wartawan dan menyatakan kalau pertemuan berlangsung tertutup.

  • DPR Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Judi Online yang Libatkan Pegawai dan Staf Ahli Kemenkomdigi

    DPR Dukung Polri Usut Tuntas Kasus Judi Online yang Libatkan Pegawai dan Staf Ahli Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi I DPR Andina Theresia Narang mendukung langkah Polri mengusut tuntas kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Polri harus menindak tegas pegawai dan staf ahli Kemenkomdigi yang sudah menyalahgunakan institusi pemerintah.

    “Kami mendukung penuh langkah hukum yang diambil pihak berwenang. Saya juga mengapresiasi Polri yang langsung melakukan penegakan hukum,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

    Andina mengaku prihatin atas keterlibatan pegawai dan staf ahli Kemenkomdigi. Hal tersebut menunjukkan masih ada oknum yang menyalahgunakan wewenang dalam institusi pemerintah.

    Dia menilai fenomena berkembang pesatnya internet di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat. Menurut Andina, fenomena judi online memunculkan kekhawatiran adanya penurunan potensi kualitas generasi muda.

    “Fenomena judi online kini juga cukup meresahkan kita semua karena bisa menjalar kepada generasi muda kita yang seharusnya lebih produktif. Jika tidak segera diatasi hal ini tentu akan menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia,” tegas legislator Dapil Kalteng tersebut.

    Andina juga mendorong pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan terkait kasus tersebut. Menurut dia, fenomena ini bisa menjadi masukan dalam rapat untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan digitalisasi yang dijalankan  Kemenkomdigi.

    “Kami juga ikut memastikan dalam pengawasan dan pemantauan perkembangan kasus ini bisa dilakukan dengan seksama oleh semua pihak,” tutur dia.

    Andina mengaku sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan Kementerian Komunikasi dan Digital. Alasannya, semua perkembangan sudah mulai beralih pada digitalisasi.

    Untuk itu, ia berharap Kemenkomdigi bisa bergerak lebih cepat mencegah terulangnya kejadian serupa pada masa yang akan datang. Andina mendukung komitmen Kemenkomdigi memberantas judi online. Menurutnya, fenomena judol tersebut sangat meresahkan masyarakat.

    “Kami juga mengapresiasi dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 tentang Upaya mendukung Penegakan Pemberantasan Kegiatan Perjudian Online dan siap bersinergi dengan Kemenkomdigi untuk mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan terhadap segala bentuk digitalisasi yang berkembang,” pungkasnya.

  • Hadapi Praperadilan Gubernur Kalsel, KPK Yakin Hakim Bakal Objektif

    Hadapi Praperadilan Gubernur Kalsel, KPK Yakin Hakim Bakal Objektif

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini hakim yang menangani permohonan praperadilan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor (SHB) akan objektif dalam menentukan putusannya. Praperadilan ini ditempuh Sahbirin terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.

    Sahbirin dan enam orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek di Kalsel. Saat ini, tinggal Sahbirin saja yang belum ditahan KPK.

    “KPK meyakini, majelis hakim akan memutus sidang praperadilan ini secara independen dan objektif,” kata anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (4/11/2024).

    Disampaikan Budi, hari ini telah dilaksanakan sidang pembacaan gugatan Sahbirin selaku pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Selanjutnya, KPK akan menyiapkan respons atas praperadilan Sahbirin yang akan disampaikan besok, Selasa (5/11/2024).

    “KPK akan mempelajari poin-poin yang disampaikan tersebut. Selanjutnya pembacaan jawaban dari termohon (KPK) dijadwalkan pada Selasa besok,” ungkap Budi.

    KPK yakin praperadilan Sahbirin Noor akan ditolak hakim. Lembaga antikorupsi itu turut meminta publik untuk mengawal proses praperadilan yang tengah berlangsung.

    “Sehingga kami optimistis majelis hakim akan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka SHB dalam perkara dimaksud,” ujar Budi.

    “Kami juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti dan memantau persidangan ini, sebagai bentuk pelibatan publik dalam transparansi pemberantasan korupsi,” sambungnya.

    Sementara itu, dalam petitum permohonannya, Sahbirin meminta agar hakim praperadilan menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan hukum, dan dinyatakan batal.

    Sahbirin juga meminta hakim menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Dia turut meminta agar penyidikan terhadap dirinya dinyatakan tidak sah dan harus dihentikan.

    Selain itu, Sahbirin meminta agar hakim memulihkan segala hak hukumnya terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan KPK selaku termohon.

  • Kemenkomdigi Siapkan Daftar Situs Judi yang Diblokir untuk Diawasi Masyarakat

    Kemenkomdigi Siapkan Daftar Situs Judi yang Diblokir untuk Diawasi Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyiapkan daftar situs judi online yang telah diblokir sebagai bukti transparansi kepada publik dalam upaya pemberantasan judi daring di Indonesia. Daftar tersebut akan tersedia bagi masyarakat untuk dicek secara langsung, sehingga mereka dapat memastikan bahwa situs-situs judi online terkait telah benar-benar diputus aksesnya oleh Kemenkomdigi.

    “Akan ada laporan harian yang di-update setiap hari,” ungkap Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjen APTIKA) Kemenkomdigi Hokky Situngkir, di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Senin (4/11/2024).

    Hokky menjelaskan, selama ini Kemenkomdigi sudah memiliki situs khusus bernama Trust Positif, yang memungkinkan masyarakat melaporkan dan memeriksa penutupan akses ke situs bermuatan negatif. Namun, situs Trust Positif belum secara spesifik menunjukkan situs-situs judi online yang telah diblokir, melainkan hanya menampilkan daftar situs dengan berbagai jenis konten negatif, termasuk pornografi, judi, SARA, dan lainnya.

    Karena itu, Kemkomdigi berencana merilis daftar terpisah, khusus untuk situs judi online sebagai komitmen transparansi dalam pemberantasan judi daring. Daftar ini diharapkan akan mulai diumumkan kepada publik pada pekan ini.

    “Tadi sudah ada instruksi dari Bu Menteri untuk membuat daftar dalam bentuk rilis, sehingga teman-teman wartawan juga bisa mengaksesnya,” kata Hokky.

    Langkah Kemenkomdigi di bawah kepemimpinan Meutya Hafid dalam memerangi judi online mendapat apresiasi dari pakar keamanan siber. Salah satu pakar yang mendukung sistem transparansi ini adalah Alfons Tanujaya, Ketua Komtap Cyber Security Awareness Asosiasi Pengusaha TIK Nasional (Aptiknas). Alfons menyatakan  pendekatan ini memungkinkan masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawasi pemberantasan judi online.

    “Saya lebih percaya kepada sistem seperti ini untuk melakukan pengawasan, daripada membentuk tim audit atau hal-hal serupa. Jika masyarakat ikut mengawasi, akan lebih sulit untuk manipulasi data. Kami berterima kasih atas dukungan Bu Menteri terhadap transparansi ini,” ujar Alfons.

  • Komandoi Desk Pilkada, Mendagri Target Tingkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

    Komandoi Desk Pilkada, Mendagri Target Tingkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditugaskan memimpin desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

    Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, desk pilkada merupakan satu dari tujuh prioritas dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tugasnya, yakni untuk menjamin pilkada berjalan aman dan lancar.

    Apalagi, pilkada tahun ini digelar serentak. Berdasarkan jadwal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemungutan suara Pilkada 2024 digelar serentak di 545 daerah pada 27 November 2024.

    “Desk Pilkada juga sudah berjalan yang dikomandoi oleh Bapak Mendagri untuk memastikan pilkada ke depan ini dapat berjalan dengan aman dengan lancar kemudian jurdil (jujur dan adil),” ucap Budi setelah rapat koordinasi kementerian dan lembaga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Senin (4/11/2024).

    Selain untuk menjamin penyelenggaraan pilkada berjalan baik, Budi mengatakan pembentukan desk pilkada diharapkan dapat mendongkrak kualitas demokrasi Indonesia.

    “Pencapaian target indeks demokrasi Indonesia atau ID untuk 2025 pada angka 81,69% sampai dengan 85,23%,” ungkap Budi.

    Desk Pilkada merupakan satu dari tujuh desk yang dibentuk Menko Polkam. Selain desk pilkada, dibentuk pula desk pencegahan penyelundupan, pemberantasan narkoba, penanganan judi online, koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, serta keamanan siber dan perlindungan data.

    Sebanyak tujuh desk yang telah dibentuk dikomandoi kementerian atau lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Pembentukan desk tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Ketujuh desk tersebut akan bekerja dengan tugasnya masing-masing selama tiga bulan untuk mendorong percepatan program prioritas pemerintah. Namun, waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.

  • Alasan Polri Belum Ungkap Identitas Pelaku Judi Online di Kemenkomdigi

    Alasan Polri Belum Ungkap Identitas Pelaku Judi Online di Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasan pihaknya belum mengungkap identitas pelaku judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Hal tersebut dilakukan demi kepentingan penyidikan.

    “Saya belum bisa menyebutkan nama-namanya karena ini bagian dari strategi penyidikan,” katanya setelah rapat koordinasi kementerian dan lembaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Senin (4/11/2024).

    Meski demikian, Sigit memastikan Polri terus bekerja dengan menggandeng Kemenkomdigi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberantas judi online.

    Polri, kata Sigit, berkomitmen kuat memberantas judi online di eksternal maupun internal pemerintahan. Apalagi, pemberantasan judi online juga merupakan arahan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, Polri juga akan berusaha maksimal memburu bandar judi baik di dalam maupun luar negeri melalui kerja sama dengan jaringan internasional.

    “Yang jelas doakan agar kita bisa bekerja dengan maksimal,” tutur Sigit.

    Menyoal ancaman hukuman terhadap pelaku judi online di Kemenkomdigi, Sigit memastikan pihaknya akan menindak tegas para pelaku.

    “Ada pegawai negeri, ada pihak swasta. Tentunya pasal-pasalnya akan disesuaikan dengan unsur-unsur pidana yang ada,” ucap Sigit.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai serta staf ahli di Kemenkomdigi. Dari 16 tersangka, diduga terdapat 12 pegawai Kemenkomdigi dan empat sipil.

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra menyatakan kepolisian akan terus melakukan penyitaan aset hasil kejahatan dari para tersangka dan melakukan pengembangan penyelidikan kasus ini.

  • Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan resmi ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi XII DPR. Dengan penetapan ini Putri berkomitmen mengawal dan mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Putri seusai penetapannya dalam rapat Komisi XII yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII DPR, gedung Nusantara 1, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

    Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

    “Sebagai pimpinan Komisi XII, saya juga berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tandas Putri.

    Sementara, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pimpinan Komisi XII DPR sudah ditetapkan dan sudah bisa mulai bekerja melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya. Komposisi pimpinan Komisi XII DPR adalah Bambang Patijaya dari Fraksi Golkar sebagai ketua Komisi XII dan didampingi empat wakil ketua, yakni Dony Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Sugeng Suparwoto (Nasdem), dan Putri Zulkifli Hasan (PAN).

    “Ya kan jadi komposisinya kan tadi dari Fraksi Golkar Pak Bambang Patijaya, kemudian dari PDIP Pak Dony Oekon, dari Gerindra Bambang Hariyadi, dari Nasdem Pak Sugeng Suparwoto, dari PAN Ibu Putri. Itu komposisinya sudah, dan mereka sudah mengajukan nama semua,” kata Adies.

    Adies mengatakan nama-nama pimpinan Komisi XII tidak perlu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Sebagaimana pimpinan komisi-komisi lain di DPR, tutur dia, nama-nama tersebut cukup disepakati dan ditetapkan di komisi masing-masing.

    “Hari ini sudah mulai jalan, mungkin besok sudah panggil-panggil mitra kerja,” pungkas Adies.

  • https://www.beritasatu.com/nasional/2852704/sebelum-ditangkap-di-hotel-mantan-dirjen-ka-prasetyo-boeditjahjono-diburu-kejagung-selama-3-pekan

    https://www.beritasatu.com/nasional/2852704/sebelum-ditangkap-di-hotel-mantan-dirjen-ka-prasetyo-boeditjahjono-diburu-kejagung-selama-3-pekan