Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Tom Lembong Akan Ditahan di Rutan Salemba setelah Jadi Tersangka Kasus Impor Gula pada 2015

    Tom Lembong Akan Ditahan di Rutan Salemba setelah Jadi Tersangka Kasus Impor Gula pada 2015

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus impor gula pada 2015. Tom Lembong akan ditahan di rumah tahanan (Rutan) Salemba selama 20 hari ke depan.

    Direktur Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar mengatakan, TTL akan ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan.

    “Tersangka TTL akan ditahan di Rutan Salemba berdasarkan surat perintah penahanan nomor 50,” ucapnya pada Selasa (29/10/2024).

    Selain Tom Lembong, satu orang yang ditetapkan menjadi tersangka, yakni DS, sebagai direktur pengembangan bisnis  PT PPI. DS juga ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba.

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan dua orang tersangka, yakni TTL dan DS dalam kasus impor gula pada 2015.

    “Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, yakni saudara TTL sebagai mantan menteri perdagangan dan DS selaku direktur pengembangan bisnis pada PT PPI,” ucapnya.

    Qohar menyebut, kasus itu terjadi pada 2015 ketika Tom Lembong memberikan izin impor gula, meskipun Indonesia saat itu surplus gula.

    “Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton,” ucap Qohar.

    Saat itu Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor ke pihak swasta. Seharusnya, impor gula kristal harus dilakukan oleh BUMN.

    “Tetapi berdasarkan persetujuan dari tersangka TTL, impor diberikan ke perusahaan lain dan tidak melalui rapat koordinasi antar instansi terkait,” pungkasnya.

  • Jadi Tersangka Kasus Impor Gula, Peran Tom Lembong Berikan Izin

    Jadi Tersangka Kasus Impor Gula, Peran Tom Lembong Berikan Izin

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan eks Menteri Perdagamgan, Thomas Trikasih Lembong (TTL) sebagai tersangka kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Dalam kasus tersebut, Tom Lembong berperan sebagai pemberi izin impor gula.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan, selain Thomas Lembong, pihaknya turut menjerat tersangka lain, yakni CS selaku Direktur Pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016.

    “Menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti yang bersangkutan melakukan korupsi, TTL selaku mendag periode 2015-2016,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (29/10/2024).

    Qohar menyebut, Thomas Lembong berperan memberi izin impor gula kristal mentah ke gula kristal putih saat harga melambung tinggi.

    “Padahal, seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri adalah BUMN yang ditunjuk menteri perdagangan. Itu pun gula kristal putih bukan gula kristal mentah,” ungkapnya.

    Qohar menambahkan, saat ini Thomas Lembong dan CS bakal ditahan selama 20 hari ke depan dalam kasus tersebut.

    “TTL ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan untuk CS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” ucapnya.

  • Breaking! Tom Lembong Tersangka Kasus Impor Gula

    Breaking! Tom Lembong Tersangka Kasus Impor Gula

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri perdagangan (mendag) pada 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi tersangka kasus impor gula pada 2015.

    Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, penetapan tersangka Tom Lembong berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor: Tap.Np 60/F/FDX/2024 pada 29 Oktober 2024.

    “Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti, yakni saudara TTL sebagai mantan menteri perdagangan dan DS selaku direktur pengembangan bisnis pada PT PPI,” ucap Qohar, Selasa (29/10/2024).

    Ia melanjutkan, kedua tersangka ditahan di rutan Salemba selama 20 hari ke depan dengan surat perintah penahanan Nomor 50 dan DS ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penahan Nomor 51.

    Kasus itu terjadi pada 2015 ketika Tom Lembong memberikan izin impor gula, meskipun Indonesia saat itu surplus gula.

    “Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton,” ucap Qahar.

    Lebih lanjut Qahar memaparkan, saat itu Tom Lembong memberikan izin persetujuan impor ke pihak swasta, yakni PT AP. Seharusnya, impor gula kristal harus dilakukan oleh BUMN.

    “Tetapi berdasarkan persetujuan dari tersangka TTL, impor diberikan ke perusahaan lain dan tidak melalui rapat koordinasi antar instansi terkait,” pungkasnya.

  • Maruarar Sirait Sebut Anggaran Kementerian PKP Minim untuk Cetak 3 Juta Rumah

    Maruarar Sirait Sebut Anggaran Kementerian PKP Minim untuk Cetak 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku anggaran kementeriannya termasuk minim untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengaku kementeriannya hanya mendapatkan anggaran Rp 5,07 triliun pada 2025.

    “Anggaran kami dari Rp 14 triliun jadi Rp 5 triliun (2025), mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apakah betul anggaran ini? Karena mungkin sebagian bapak-ibu yang bikin anggaran ini bersama kementerian sebelum saya. Apakah anggaran ini layak membangun tiga juta rumah? Kan kita mau terbuka ya dari awal kita terbuka sejela-jelasnya,” ujarnya saat rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ara mengatakan, dengan anggaran perumahan Rp 14,681 triliun pada 2024, hanya mampu membangun sekitar 200.000 unit. Sementara itu, anggaran perumahan pada 2025 hanya sebesar Rp 5 triliun, tetapi targetnya membangun 3 juta rumah.

    Menurutnya, kondisi tersebut memaksakan kementeriannya harus bekerja 25 kali lipat lebih besar dari tahun sebelumnya. “Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja, bayangkan, 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta rumah,” ucap Ara.

    Dengan kondisi tersebut, Ara menegaskan dirinya tidak akan mundur untuk merealisasikan target 3 juta rumah tahun depan. Salah satu caranya, kata dia, akan melibatkan berbagai stakeholder baik dari swasta maupun pemerintah serta aparat penegak hukum untuk bergotong royong membangun 3 juta rumah tersebut.

    Ara mencontohkan, pihaknya bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memanfaatkan lahan-lahan sitaan hasil kasus korupsi untuk dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan rakyat.

    “Saya punya konsep tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu Jaksa Agung. Di Banten saja ada 1.000 hektare dan Jaksa Agung siap menyerahkan,” tandas Ara.

    Selain itu, Ara mengatakan, pihaknya akan melibatkan sektor swasta untuk membangun 3 juta rumah tersebut. Pihaknya juga berusaha mendatangkan bahan baku pembuatan rumah langsung dari pabriknya dengan jumlah yang banyak sehingga harganya lebih murah.

    Ara menilai cara tersebut tidak hanya mengamankan uang negara dari potensi korupsi dan lain sebagainya, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, terutama untuk pembangunan perumahan.

    “Jangan hanya tidak korupsi, tetapi lebih dari itu harus efisien. Baru produktivitasnya ditingkatkan,” pungkas Ara.

  • Buntut Kasus Zarof Ricar, KPK Dorong DPR Bahas RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

    Buntut Kasus Zarof Ricar, KPK Dorong DPR Bahas RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal agar segera disahkan. Hal itu tak lepas dari kasus dugaan suap pengurusan perkara penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tannur di Mahkamah Agung (MA) yang menyeret eks pejabatnya, Zarof Ricar (ZR).

    Terkait kasus itu, penyidik Kejagung sempat menggeledah rumah Zarof di Senayan, Jakarta Selatan. Saat penggeledahan, penyidik menemukan uang tunai yang nilainya hampir Rp 1 triliun. Uang tersebut diduga merupakan hasil dari perannya selaku makelar kasus di MA sejak 2012. Temuan uang tunai yang fantastis tersebut menjadi perhatian KPK.

    “Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa selain RUU Perampasan Aset, kita juga mendorong terkait Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal di DPR,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    “Informasi terakhir bahwa RUU tersebut belum menjadi prioritas oleh para wakil rakyat di Senayan,” tambahnya.

    KPK mendorong agar DPR memahami urgensi dari kedua RUU tersebut untuk segera dibahas. Dua rancangan regulasi tersebut diyakini dapat menutup celah korupsi.

    “Bertujuan untuk bisa memitigasi risiko seperti yang sudah disampaikan tadi, ditemukannya suap dalam bentuk uang tunai baik itu rupiah maupun valuta asing,” ucapnya.

    Tessa menerangkan, menelusuri uang tunai bukan perkara mudah bagi aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, dia mendorong agar kedua RUU tersebut segera dibahas DPR.

    “Tentunya hal ini cukup menyulitkan aparat penegak hukum, tidak hanya KPK tetapi juga Kejaksaan Agung maupun kepolisian. Kembali lagi, KPK menekankan pentingnya pembahasan RUU Perampasan Aset dan Uang Kartal ini untuk dapat dibahas oleh para wakil rakyat di DPR,” tuturnya.

  • Wakil Mentan Bicara Kemungkinan Makan Bergizi Gratis Tanpa Susu

    Wakil Mentan Bicara Kemungkinan Makan Bergizi Gratis Tanpa Susu

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan produksi susu dalam negeri belum mencukupi kebutuhan program makan bergizi gratis. Kementerian Pertanian (Kementan) merekomendasikan untuk mengganti kebutuhan susu ke sumber protein lainnya.

    “Terkait makan bergizi gratis kan sudah mulai, ya akan segera mulai. Tentu saja jika susu memang masih impor, maksudnya susu itu memang produknya belum cukup. Kita menyarankan dan kita minta ke Badan Gizi Nasional untuk tidak terlalu memaksa harus beli susu,” katanya, di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Sudaryono menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar implementasi makan bergizi gratis harus sering dengan ketahanan produksi pangan di Tanah Air. Dia berujar, Indonesia harus menekan impor.

    “Jadi bisa susunya disubstitusi ke dalam sumber-sumber protein yang lain, seperti ayam atau telur, karena kan ayam dan telur itu sudah cukup. Atau mungkin juga bisa protein nabati dan seterusnya.” 

    “Jadi kita tidak ingin memaksakan harus susu. Makan bergizi itu kan bukan berarti minum susu,” paparnya.

    Menurut Sudaryono, poin penting dari program makan bergizi gratis adalah membagikan asupan protein yang cukup untuk ibu hamil dan anak-anak sekolah.

    Meski demikian, pemerintah akan tetap mengupayakan jumlah sapi perah penghasil susu dan produktivitas susu sapi di Tanah Air agar dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri.

    “Nanti pelan-pelan seiring dengan produktivitas susu, kita akan tingkatkan. Tentu saja kita ingin ngasih susu. Di beberapa daerah sentra susu, seperti di Banyumas dan Boyolali, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya. Susunya diambil dari peternak yang memang ada di sekitar sekolah itu,” ujarnya.

    Sudaryono menambahkan, terkait rencana impor sapi perah, pemerintah menyebut enggan menambah beban negara.

    “Kita ingin betul-betul makan bergizi gratis ini secara ekonomi bermanfaat juga bagi rakyat kita, petani kita, peternak kita. Petani padi, sayur, hortikultura, buah, termasuk juga peternak daging, telur, susu, ayam, dan sebagainya,” pungkasnya.

  • Buntut Kasus Zarof Ricar, KPK Dorong DPR Bahas RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

    Ada Tangkap Tangan di Kalsel, Bukti KPK Tak Tinggalkan Metode OTT

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak akan meninggalkan metode operasi tangkap tangan (OTT) dalam kerja pada bagian penindakan. Buktinya, baru-baru ini KPK menggelar OTT di Kalimantan Selatan (Kalsel).

    Mulanya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan pihaknya kini tengah fokus memakai cara case building dalam mengusut dugaan korupsi. Sikap ini ditempuh sebagai upaya pengembalian aset negara.

    “Untuk case building itu sendiri, memang saat ini kembali menjadi fokus kekuatan atau fokus penyidikan di KPK dalam rangka pengembalian aset negara,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Meski begitu, Tessa menekankan pengembalian aset negara tetap bisa dilakukan KPK melalui kegiatan OTT. Dia menekankan, pihaknya tidak menyampingkan giat penindakan tersebut.

    “Apakah dari kegiatan tangkap tangan itu tidak bisa? Bisa. Apakah tidak akan dilakukan? Masih dilakukan. Terbukti baru-baru ini ada kegiatan tangkap tangan di Provinsi Kalsel. Jadi tidak meninggalkan sama sekali dan tidak merendahkan bahwa tangkap tangan itu lebih rendah dibanding case building, tidak,” ujar Tessa.

    Namun, Tessa mengakui cara OTT memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Hal itu mengingat ada sejumlah langkah yang mesti dilakukan agar giat berjalan sebagaimana mestinya seperti membuntuti terduga pelaku di lapangan hingga mendalami informasi intelijen.

    Hanya saja, Tessa meyakini KPK dapat mengungkap dugaan korupsi yang lebih besar melalui OTT. Giat OTT dinilai dapat menjadi pintu untuk mendalami dugaan korupsi lainnya yang punya keterkaitan.

    “Bisa melalui tangkap tangan ini membuka perkara-perkara yang lebih besar, itu bisa. Namun, memang dari beberapa perkara yang seringnya tangkap tangan, kurang pengembangan ke arah situ, ke arah case building-nya. Masih belum bisa dilakukan karena sasarannya atau alat buktinya sudah lengkap pada saat itu,” ucap Tessa.

  • Kumpulkan Bos-bos BUMN Pangan, Mentan Bahas Arahan Prabowo Soal Swasembada

    Kumpulkan Bos-bos BUMN Pangan, Mentan Bahas Arahan Prabowo Soal Swasembada

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar rapat koordinasi bersama BUMN bidang pangan. Pertemuan ini membahas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan, yang disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Negara.

    “Baru saja kita berdiskusi dengan BUMN pangan. Kita ingin kolaborasi sinergi positif saling menguntungkan,” ungkapnya di kantor Kementan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Sejumlah BUMN pangan yang diundang, antara lain PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD), PT Pupuk Indonesia (PIHC), Badan Urusan Logistik (Bulog), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), hingga PT Sang Hyang Seri.

    Amran mengungkapkan, sejumlah perusahaan pangan tersebut diminta untuk mengoptimalkan potensinya dalam mendukung percepatan swasembada pangan.

    Dia lalu mencontohkan, PT Sang Hyang Seri yang memiliki lahan dan potensi benih untuk mencukupi kebutuhan nasional hingga 100.000 ton atau senilai Rp 3 triliun yang akan diformulasikan secara maksimal.

    “Yang kedua adalah Bulog. Cadangan harus kita perkuat. Kemudian untuk padi, jagung, dan seterusnya. Ini betul-betul harus dijaga dengan baik karena itu sangat menguntungkan petani kita. Kalau mau swasembada, kita harus jaga petani kita berada pada posisi untung,” ujarnya.

    Selanjutnya, Amran juga menyoroti terkait potensi PTPN untuk meningkatkan produksi sawit hingga gula. “Kami minta kepada direksi nanti agar membuat klaster tebu terbaik, khususnya tebu produksi tertinggi, produksi terbaik sehingga kita mendapatkan nilai tertinggi. Ini akan menjadi giant lab atau laboratorium raksasa,” katanya.

    Terakhir, Amran menuturkan pembicaraan terkait peran BUMN Pangan ini sebelumnya telah ia diskusikan bersama Menteri BUMN Erick Thohir. Ke depan, Amran juga telah merencanakan pertemuan selanjutnya dengan BUMN Pangan untuk memperkuat sinergi.

  • KPK Sebut Perkiraan Awal Kerugian Negara Kasus PT INTI Sekitar Rp 120 Miliar

    KPK Sebut Perkiraan Awal Kerugian Negara Kasus PT INTI Sekitar Rp 120 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek kerja sama pengadaan komputer dan laptop pada 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti) Persero. 

    Lembaga antikorupsi itu mengantongi data perkiraan awal kerugian keuangan negara yang timbul dalam pengadaan tersebut sekitar Rp 120 miliar.

    “Perkiraan awal potensi kerugian negaranya berada di angka sekitar Rp 120 miliar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Tessa menyampaikan, penyidikan kasus ini masih berada tahap awal. Untuk itu, data awal terkait dugaan kerugian negara tersebut masih dapat berubah.

    “Prosesnya masih awal, maka angka tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan perhitungan kerugian negara yang nanti akan dilakukan oleh auditor,” ungkapnya.

    Tessa menambahkan, belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Hal itu mengingat saat ini masih dilakukan penyidikan umum.

    “Ini masih sprindik umum, belum ada tersangkanya. Masih dilakukan penyidikan,” ucap Tessa.

  • Maruarar Sirait Sebut Anggaran Kementerian PKP Minim untuk Cetak 3 Juta Rumah

    Menteri Ara Bakal Optimalkan Tanah Sitaan Kasus Korupsi untuk Rumah Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara bakal mengoptimalkan tanah sitaan hasil korupsi untuk perumahan rakyat. Ara mengaku rencana tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    “Saya punya konsep tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu jaksa agung. Di Banten saja ada 1.000 hektare (tanah sitaan) dan jaksa agung siap menyerahkan,” ujar Ara saat rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ara mengatakan dirinya akan bertemu dengan sejumlah pihak terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani soal rencana pemanfaatan tanah sitaan hasil korupsi tersebut. Langkah ini untuk mendukung menyukseskan program tersebut.

    “Dengan menteri keuangan kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil,” tandas Ara.

    Bahkan, Ara mengusulkan agar Komisi V DPR memfasilitasi rapat bersama menteri keuangan, termasuk pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN agar permasalahan tanah bisa selesai.

    “Ini sudah keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini boleh enggak kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan,” tandas Ara.

    Lebih lanjut, Ara mengatakan program perumahan rakyat termasuk dari tanah sitaan dapat memberikan harapan bagi masyarakat yang sulit memiliki rumah. Terlebih bagi masyarakat pekerja hingga aparatur sipil negara (ASN).