Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Mulai 8 November 2024, Lagu Indonesia Raya Diputar di DPR Pukul 10.00 WIB Setiap Hari Kerja

    Mulai 8 November 2024, Lagu Indonesia Raya Diputar di DPR Pukul 10.00 WIB Setiap Hari Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – DPR akan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari di seluruh bagian gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, mulai hari ini, Jumat (8/10/2024). Pemutaran lagu Indonesia Raya akan dilakukan setiap hari kerja ke depannya, pukul 10.00 WIB.

    “Pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya di gedung DPR dilaksanakan setiap hari kerja pukul 10.00 WIB, dimulai perdana hari ini,” ujar Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

    Indra mengatakan pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk mempersiapkan pelaksanaan kebijakan pemutaran lagu Indonesia Raya tersebut. Sistem pengeras suara di dalam gedung dan halaman kompleks parlemen, sudah diperiksa keandalannya.

    Bahkan, sepanjang Kamis (7/11/2024) malam, tim teknis sudah melakukan beberapa kali percobaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya terdengar jelas di hampir setiap sudut. 

    “Sepanjang koridor gedung, juga area parkir bisa mendengar, termasuk tamu yang hadir di gedung DPR,” tutur Indra.

    DPR diketahui telah menetapkan kebijakan baru bahwa seluruh karyawan dan anggota DPR baik yang berada di ruang kerja, maupun di ruang rapat agar mengikuti pemutaran lagu tersebut dengan saksama serta mengambil sikap sempurna. Sosialisasi tentang kebijakan ini juga sudah dilaksanakan kepada anggota DPR dan pegawai di lingkungan kesetjenan. 

    “Ini sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesa di lingkungan DPR,” demikian penjelasan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam surat dengan nomor T/1375/0T/11/2024 kepada sekretaris jenderal DPR.

    Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan Indonesia.

  • Menag Gandeng KPK dan Kejagung dalam Pelaksanaan Haji

    Menag Gandeng KPK dan Kejagung dalam Pelaksanaan Haji

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk memastikan transparansi dan integritas.

    “Kami sudah berdiskusi dengan KPK terkait penyelenggaraan haji dan meminta pendampingan agar tidak terjadi penyimpangan, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Nasaruddin Umar dalam acara mudakarah perhajian di Bandung, Jumat (8/11/2024) dilansir Antara.

    Pemberantasan korupsi menjadi agenda utama Presiden Prabowo Subianto, seperti yang tercantum dalam Astacita poin ketujuh yang menekankan penguatan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi, serta fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo secara konsisten menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi. Hal ini disampaikan berulang kali baik sebelum dilantik maupun setelah resmi menjabat sebagai kepala negara.

    Selaras dengan agenda besar Presiden Prabowo, Menag Nasaruddin menekankan kementeriannya juga harus terbebas dari segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

    “Pak Presiden sangat berkomitmen untuk membersihkan instansi pemerintahan maupun swasta. Beliau bertekad untuk menertibkan segala hal yang merusak nilai luhur Bangsa Indonesia,” kata Menag.

    Menurutnya, penyelenggaraan haji yang dapat dianggap sukses adalah ketika para jemaah mendapat layanan terbaik dan tidak terjadi penyelewengan yang merugikan negara.

    “Saya mengingatkan seluruh aparat Kemenag bahwa kami bertekad untuk membersihkan Kementerian Agama secara menyeluruh. Moto kami adalah agar pelaksanaan haji tahun ini lebih baik, dengan pengelolaan yang dilakukan bersama-sama,” tambahnya.

  • Pemekaran Kementerian, DJKN Maksimalkan Aset Idle untuk Pengadaan Gedung Baru

    Pemekaran Kementerian, DJKN Maksimalkan Aset Idle untuk Pengadaan Gedung Baru

    Bandung, Beritasatu.com – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban menanggapi soal pengadaan gedung kementerian terkait penambahan jumlah pejabat dalam Kabinet Merah Putih yang memiliki 48 menteri dan 56 wakil menteri (wamen).

    Pemekaran kabinet ini mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian gedung dan kantor untuk kebutuhan operasional kementerian baru. DJKN bersama Kementerian Keuangan pun terus melakukan optimalisasi aset guna menanggulangi kebutuhan tersebut.

    “Untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya, istilahnya kita lebih kepada optimalisasi. Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring,” ujar Rionald kepada awak media saat rangkaian Press Tour Kementerian Keuangan di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (7/11/2024).

    Rionald menjelaskan pihaknya terus mengkaji data mengenai tingkat idle aset yang dimiliki oleh DJKN. Menurutnya, data ini menjadi kunci untuk memastikan aset-aset yang belum terpakai dapat dimanfaatkan oleh kementerian atau lembaga yang mengalami pemekaran.

    “Kita juga punya data mengenai tingkat idle daripada aset, kan kita punya ukuran,” ungkapnya.

    Terkait optimalisasi tersebut, DJKN juga menggunakan alat ukur Standard Barang Sesuai Kebutuhan (SBSK) untuk memastikan kebutuhan gedung atau kantor sesuai dengan fungsi dan jumlah personel yang ada. Melalui SBSK, DJKN dapat menentukan alokasi aset yang tepat dengan tetap berkonsultasi dengan kementerian terkait.

    “Ada yang dinamakan SBSK, Standard Barang Sesuai Kebutuhan. Nah, berdasarkan itu kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya. Jadi pada dasarnya kita mengutamakan optimalisasi di aset,” ujarnya.

    Rionald pun menjanjikan akan memberikan data terkait pemanfaatan aset, terutama bagi kementerian yang mengalami pemekaran. Hal ini diharapkan dapat membantu kementerian baru dan mengoptimalkan aset milik direktorat jenderal masing-masing.

    “Nanti aku bisa kasih data kepada kalian. Misalnya, kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah, mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya dari direktorat jenderalnya,” tuturnya.

  • Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

    Dana Desa 2015-2024 Capai Rp 610 Triliun, Mendes Yandri Perkuat Pengawasan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengungkapkan pemerintah sudah menggelontorkan dana desa Rp 610 triliun sejak 2015 hingga 2024. Dia menegaskan akan memperkuat pengawasan agar dana tersebut tepat sasaran.

    “Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua (Ketua Komisi V Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Yandri mengaku hal tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah yang bakal diperkuatnya. Bahkan, kata dia, pihaknya sudah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin inspektur jenderal (irjen).

    “Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Selain itu, Yandri mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memperkuat pengawasan dana desa dan mencegah terjadi korupsi dana tersebut. Yandri dan Jaksa Agung menyadari masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan.

    “Lalu mungkin dari sisi basic pembukuan enggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu,” jelas dia.

    Yandri mengatakan pihaknya akan memperkuat dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun langsung ke lapangan.

    “Saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa, mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan,” pungkas Yandri.

  • Menko Polkam Budi Gunawan: Makan Bergizi Gratis Tingkatkan IQ Anak hingga 15 Poin

    Menko Polkam Budi Gunawan: Makan Bergizi Gratis Tingkatkan IQ Anak hingga 15 Poin

    Bogor, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkapkan hasil riset mengenai pentingnya makan bergizi gratis yang dapat meningkatkan IQ anak hingga 15 poin. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan daerah yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

    Dalam pemaparannya, Budi Gunawan mengacu pada riset yang dilakukan James R Flynn di 72 negara sepanjang 1948-2022. Menurut penelitian tersebut, rata-rata IQ global mengalami peningkatan sebesar 2,2 poin berkat perbaikan asupan gizi.

    “Hasil yang sejalan juga dipublikasikan dalam majalah The Economist edisi Juli 2024, yang menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis bisa meningkatkan IQ anak hingga 15 poin,” ungkap Budi Gunawan.

    Untuk mendukung program ini, Budi Gunawan menekankan pentingnya Indonesia mencapai swasembada pangan dan energi secara merata. Ia mengingatkan, tanpa pemerataan, pertumbuhan ekonomi nasional bisa terhambat dan hanya mencapai 1,8 persen.

    Budi Gunawan memaparkan materi dengan tema “Pengarahan Bidang Politik dan Keamanan”. Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menjadi narasumber dalam panel I rakornas pemerintah pusat dan daerah 2024, yang mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Budi Gunawan juga mengulas pelajaran dari Piagam Madinah, yang mencerminkan pentingnya kerukunan dan stabilitas politik sebagai landasan pembangunan nasional.

    “Menjaga stabilitas membutuhkan kerja sama kita semua. Tidak mungkin satu institusi saja yang menangani stabilitas ini. Semua yang hadir di sini memiliki tanggung jawab yang sama,” tegasnya.

    Budi Gunawan menekankan bahwa stabilitas di setiap daerah merupakan tanggung jawab bersama, agar visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam Asta Cita, 17 program prioritas, dan delapan program hasil terbaik cepat (PHTC atau quick win) dapat berjalan optimal. Program-program tersebut, termasuk penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, serta pemberantasan korupsi.

    “Sebagai pimpinan di daerah, peran bapak dan ibu sangatlah penting dalam menyukseskan program-program prioritas ini,” tutupnya.

  • Penyempurnaan Aplikasi Sirekap KPU, Bisa Kirim File Lewat Bluetooth Jika Internet Bermasalah

    Penyempurnaan Aplikasi Sirekap KPU, Bisa Kirim File Lewat Bluetooth Jika Internet Bermasalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mobile. Aplikasi itu bakal digunakan dalam perhitungan dan perekapan Pilkada 2024. 

    Anggota KPU Betty Epsilon Idroos menjelaskan, aplikasi Sirekap nantinya masih bisa digunakan secara offline jika ada kendala jaringan internet. “Kami juga menyempurnakan Sirekap dalam bentuk offline, jadi offline itu sudah ada di hand phone, jika pada hari H tidak ada jaringan internet,” ungkap Betty dalam acara sosialisasi aplikasi Sirekap mobile di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Betty menambahkan, jika para petugas kelompok penyelenggara pungutan suara (KPPS) mengalami kendala internet di daerahnya, bisa melakukan pemindahan data melalui bluetooth. “Kami sudah guidance (panduan) dengan Sirekap offline, mereka bisa gunakan, atau mereka bisa kirim salinan PDF-nya lewat bluetooth,” tambahnya.

    Ia menjamin aplikasi Sirekap akan menampilkan hasil perhitungan akurat. Jika ada kesalahan data, akan langsung diperbaiki. 

    “Jadi beberapa rangkaian teknologi informasi insyaallah sudah optimal untuk Pilkada 2024. Jadi yang akan tampil sudah akurat, kalau tidak akurat, dia unpublish terlebih dahulu, untuk kemudian di crosscheck oleh tingkatan di atasnya,” pungkas dia. 

  • KPU Gandeng BSSN dan Polri Pastikan Server Sirekap Tidak Down Saat Pilkada 2024

    KPU Gandeng BSSN dan Polri Pastikan Server Sirekap Tidak Down Saat Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengupayakan agar Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) tidak mengalami kendala atau down pada proses rekapitulasi suara Pilkada 2024. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Polri.

    Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan, sejumlah perbaikan dan penyempurnaan sistem Sirekap mobile telah dilakukan, termasuk memastikan agar server tidak down saat diakses banyak orang dalam waktu bersamaan.

    “Waktu Pemilu 2024 alhamdulillah memang ada serangan begitu, tetapi tentu kita akan berupaya dan kita dibantu banyak orang, banyak pihak, banyak instansi terutama BSSN dan kepolisian,” ujarnya saat konferensi pers di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2024, Betty menjelaskan, peran BSSN sangat penting untuk melakukan pengecekan apabila terjadi kendala. Namun, proses unggah dan unduh di aplikasi Sirekap sebelumnya berjalan baik. “BSSN untuk ngecek beberapa kejadian, tetapi secara server sih kemarin upload-nya alhamdulillah sangat baik, upload dan download-nya,” ucap Betty.

    Diketahui, KPU melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi Sirekap mobile. Aplikasi itu bakal digunakan dalam perhitungan dan perekapan Pilkada 2024.
     

  • Kadin Indonesia Ungkap Ada Upaya Pecah Belah Kadin Jabar

    Kadin Indonesia Ungkap Ada Upaya Pecah Belah Kadin Jabar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan ada upaya memecah belah kepengurusan Kadin daerah, yakni Kadin Jawa Barat. Gelagat tersebut terlihat dengan digelarnya Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jawa Barat ilegal.

    Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K Harjono mengatakan Kadin Jabar baru saja menggelar muprov yang sah pada 15 Oktober 2024. Hasil dari Muprov itu, Almer Faiq Rusydi ditetapkan sebagai ketua Kadin Jabar periode 2024-2029.

    “Kadin Indonesia adalah rumah bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia dan kami memastikan bahwa setiap pemilihan dan pengangkatan kepengurusan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022,” ungkapnya dalam Konferensi Pers yang digelar di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

    Dhaniswara menegaskan, musyawarah provinsi yang digelar pihak lain dinyatakan tidak sah. Alasannya, seluruh pihak telah sepakat menetapkan hasil musyawarah provinsi pada 15 Oktober 2024.

    “Kita semua sepakat muprov sudah dilaksanakan yang luar biasa adalah kalau ada muprov yang dilaksanakan, dipaksakan, dan kita tahu itu tidak sah,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Almer juga meminta kepada oknum yang berupaya memecah belah Kadin Jabar dengan menggelar muprov tandingan untuk menahan diri agar menjaga kondusivitas di Jawa Barat

    “Kami menjaga kondusivitas di Jawa Barat. Kami juga berharap pada, mohon maaf, oknum-oknum yang mengatasnamakan Kadin Jawa Barat untuk melaksanakan muprov, untuk menahan diri dan sama-sama mempunyai rasa memiliki terhadap Kadin Jawa Barat khususnya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Almer Faiq Rusydi selaku ketua Umum Kadin Jawa Barat dan tim formatur telah melaksanakan konsolidasi dengan 20 ketua Kadin Kabupaten/Kota dan 21 anggota luar biasa (ALB). Para pihak bersepakat untuk tidak mengikuti dan/atau mewakili muprov ilegal yang dilaksanakan Kadin Jawa Barat oleh Agung Suryamal dan tim.

    Keputusan ini diambil atas dasar komitmen Kadin Jawa Barat untuk tegak konstitusi, taat pada hasil kesepakatan pakta integritas saat Muprov Jawa Barat pada 15 Oktober 2024, serta AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin Indonesia.

    Kadin Indonesia senantiasa berpedoman pada AD/ART, peraturan organisasi, serta landasan struktural hukum Kadin, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang AD/ART Kadin.

  • Kasus Judi Online Libatkan Oknum Kemenkomdigi, Polda Metro Sita Senjata Api dan Uang Rp 73 Miliar

    Kasus Judi Online Libatkan Oknum Kemenkomdigi, Polda Metro Sita Senjata Api dan Uang Rp 73 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya menyita dua unit senjata api (senpi) hingga uang tunai senilai Rp 73,723 miliar terkait kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    “Penyidik telah menyita berbagai jenis barang bukti, antara lain 34 unit hand phone, 23 laptop, 20 lukisan, 16 unit mobil, 16 unit monitor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Kamis (7/11/2024).

    Selain itu, 11 jam tangan mewah, empat unit tablet, empat unit bangunan, dua senjata api, satu motor, dan 215,5 gram logam mulia. “Kami juga menyita uang berbagai pecahan rupiah hingga dolar Singapura. Apabila ditotal, uang tersebut mencapai Rp 73,723 miliar,” kata dia.

    Dia mengatakan, penyidik akan secara intensif melalukan pemeriksaan untuk menangkap pelaku lainnya dan menyita barang bukti lainnya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan 15 tersangka terkait kasus judi online. Dari jumlah itu, 12 orang adalah pegawai hingga staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital dan tiga warga sipil.
     

  • Bantah Jokowi dan Gibran Masuk Golkar, Bahlil: Saya Baru Tahu Isu dari Teman-teman Media

    Bantah Jokowi dan Gibran Masuk Golkar, Bahlil: Saya Baru Tahu Isu dari Teman-teman Media

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menepis spekulasi yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bergabung sebagai kader atau pengurus Partai Golkar. Sebelumnya, beredar spekulasi bahwa Jokowi akan menjabat sebagai ketua dewan pembina Golkar periode 2024-2029.

    Namun, saat Bahlil mengumumkan jajaran kepengurusan Golkar pada Kamis (7/11/2024), nama Jokowi maupun Gibran tidak ada dalam daftar tersebut. Posisi ketua dewan pembina Golkar untuk periode 2024-2029 justru diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Saya baru mendengar isu ini dari teman-teman media. Kabar mengenai Presiden ke-7 Jokowi dan Wakil Presiden Gibran bergabung dengan Golkar sudah muncul sebelum Musyawarah Nasional (Munas) kemarin,” kata Bahlil di kantor DPP Partai Golkar, Kamis (7/11/2024).

    “Kami di Partai Golkar sangat menghargai semua tokoh bangsa, termasuk putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia. Namun, hingga hari ini, kami pastikan bahwa nama (mantan) Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Gibran tidak tercantum dalam struktur kepengurusan, baik sebagai dewan kehormatan, dewan pembina, atau posisi lainnya,” tegas Bahlil.

    Bahlil menambahkan Golkar terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, termasuk tokoh-tokoh nasional, asalkan memiliki komitmen untuk berkontribusi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Menurutnya, Golkar adalah partai yang inklusif dan siap menerima berbagai kalangan tanpa membedakan latar belakang.

    “Golkar selalu menghargai aspirasi masyarakat dan tokoh-tokoh bangsa, seperti Jokowi. Golkar juga terbuka apabila beliau atau siapa pun yang memenuhi syarat ingin bergabung. Kami adalah partai inklusif yang tidak membedakan suku, agama, atau asal daerah,” jelas Bahlil.

    Spekulasi mengenai kemungkinan Jokowi bergabung ke Golkar mencuat setelah Jokowi mengunggah video di akun Instagram @jokowi. Jokowi menunjukkan rencananya untuk ke Jakarta mengunjungi cucunya.

    Dalam video tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa ia akan berangkat bersama istrinya, Iriana, menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kunjungan Jokowi ke Jakarta dilakukan setelah dua pekan berada di kampung halamannya di Solo.