Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Kelanjutan Pembangunan IKN Disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah

    Kelanjutan Pembangunan IKN Disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya IKN, pemerintah juga memiliki fokus pembangunan di wilayah lain.

    “Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kita akan lanjutkan (pembangunan) IKN dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian, karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain seluruh Indonesia,” kata AHY di kantor Kementerian PPN/Bappenas, pada Kamis (31/10/2024). 

    AHY sempat menyinggung soal terbatasnya anggaran sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab pemerintah harus melakukan penyesuaian termasuk untuk pembangunan IKN.

    “Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Tentu tidak pernah ada kata tak terbatas berbicara tentang anggaran. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian,”  lanjut AHY.

    AHY menyebut Presiden Prabowo menginginkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penuntasan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, terutama fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrastruktur dan fasilitasnya, maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan di negeri ini sudah bisa dijalankan di sana,” pungkas AHY. 

  • Kurikulum, Sarana dan Prasarana, hingga Anggaran Jadi PR Pendidikan Nasional

    Kurikulum, Sarana dan Prasarana, hingga Anggaran Jadi PR Pendidikan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan pendidikan sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengungkap standardisasi pemenuhan pendidikan secara nasional menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Prabowo Subianto.

    Salah satunya adalah standar kurikulum. Menurut Cecep, pergantian atau pembaruan kurikulum dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan pendidikan Tanah Air sesuai perkembangan zaman.

    “Standar kurikulum. Memang ada guyon ganti menteri, ganti kurikulum. Sebetulnya kurikulum diganti bukan karena ganti menterinya. Kurikulum diganti itu karena kebutuhan seharusnya,” ujar Cecep, kepada Beritasatu.com, Kamis (31/10/2024).

    Dikatakan Cecep, proses pergantian kurikulum harus melalu riset dan uji coba dari kurikulum sebelumnya. Kekuatan yang terdapat pada kurikulum terdahulu akan dikembangkan, sementara kelemahannya akan digantikan dengan hasil riset dan uji coba terbaru.

    “Kebijakan pergantian kurikulum itu harus didasarkan pada hasil riset. Misalnya kurikulum diuji coba, sudah terlampau lama nih, sampai sekarang. Nah diriset dahulu, apa sih kekuatan, kelebihannya? Kalau itu terjadi penguatan maka harus dipertahankan. Kemudian apa kekurangannya? Itu yang diganti,” imbuhnya

    Lebih lanjut Cecep menyebut PR kedua adalah standar nasional pendidikan terkait sarana dan prasarana, terkhusus bagi sekolah yang berlokasi di pelosok perdesaan agar dapat terpenuhi fasilitas pendidikannya.

    “Kemudian soal sarana dan prasarananya itu bukan hanya fisik, tetapi juga digital. Itu harus fokus ke situ. Kita tidak boleh lagi mendengar ada sekolah yang runtuh, rusak, kemudian anak-anaknya belajar di lapangan terbuka,” kata Cecep

    Kemudian yang ketiga standar penganggaran. Cecep menegaskan gratisnya pendidikan sekolah dasar berbuntut pada minimalnya dana yang diberikan. 

    “Bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi unggulan. Itu perlu itu standar anggaran. Makanya nanti dikolaborasikan juga dengan misalnya makan bergizi gratis,” tandasnya.

  • Menteri ATR: Mafia Tanah Muncul Akibat Tumpang Tindih Kepemilikan

    Menteri ATR: Mafia Tanah Muncul Akibat Tumpang Tindih Kepemilikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkap salah satu penyebab masih banyaknya mafia tanah akibat banyaknya tumpang tindih kepemilikan tanah yang berujung pada sengketa.

    “Di Indonesia ini, potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa.Setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektare. Kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, enggak ada petanya. Nah ini memang potensi tumpang tindih,” kata Nusron di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (31/10/2024). 

    Nusron mengakui persoalan mafia tanah masih akan terus bermunculan di Indonesia. 

    “Selama masih bisa menghirup udara itu, selama itu pula masih ada mafia tanah. Tinggal bagaimana kita mitigasi dan penataan sistem,” kata Nusron.

    Untuk menanggulanginya, Nusron menginginkan agar hukuman bagi mafia tanah semakin diperberat. 

    “Kalau soal mafia tanah kan saya kemarin sudah ngomong. Saya minta kepada aparat penegak hukum supaya dikenakan pasal berlapis. Tidak hanya tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi,” tegas Nusron. 

    Selain itu, lanjut Nusron, pemerintahan Prabowo Subianto juga semakin menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. 

    “Sebentar lagi juga akan ada rakor rapat koordinasi tentang pemberantasan mafia tanah pada November. Kita bekerja sama untuk memberantas mafia tanah bersama Bareskrim dan kapolda se-Indonesia,” kata Nusron.

  • Badan Gizi Nasional Siapkan Makan Bergizi Gratis Kemasan Vakum untuk Daerah Terpencil

    Badan Gizi Nasional Siapkan Makan Bergizi Gratis Kemasan Vakum untuk Daerah Terpencil

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membeberkan tiga skema penyaluran program makan bergizi gratis kepada para penerima. Salah satunya menggunakan teknologi kemasan vakum sehingga makanan dapat bertahan lebih lama.

    Dia menegaskan kemasan vakum ini penting terutama untuk pengiriman makanan ke daerah terpencil yang membutuhkan waktu tempuh hingga satu hari. Makanan tersebut tetap aman dan bisa dikonsumsi.

    “Kemasan vakum digunakan terutama daerah-daerah terpencil. Kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Bahkan ada daerah-daerah barangkali nanti yang harus dijangkau dalam satu hari,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

    Selain itu, skema lain dalam penyaluran program makan bergizi gratis adalah membangun central kitchen di sekolah atau di pesantren.

    Pada kesempatan itu, Dadan juga memaparkan 320 program Badan Gizi Nasional yang disarikan menjadi 17 program prioritas. Dia menilai, program makan bergizi gratis merupakan prioritas utama Badan Gizi Nasional untuk dilaksanakan.

    “Kenapa? Karena ini adalah investasi pemerintah dalam investasi jangka panjang untuk perbaikan SDM Indonesia. Itu esensinya,” pungkas Dadan.

  • Kejaksaan Agung Blokir Rekening Zarof Ricar dan Istri Terkait Temuan Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas

    Kejaksaan Agung Blokir Rekening Zarof Ricar dan Istri Terkait Temuan Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memblokir rekening milik Zarof Ricar dan istrinya yang merupakan pensiunan Mahkamah Agung (MA). Pemblokiran ini dilakukan dalam rangka mengusut tuntas kasus gratifikasi Ronald Tannur yang melibatkan temuan uang sebesar Rp 920 miliar dan 51 kilogram (kg) emas di kediaman Zarof.

    “Kami telah mengambil langkah-langkah terkait pemblokiran aset-aset yang bersangkutan. Tim kami sedang melacak semuanya,” ungkap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

    Febrie menjelaskan, pemblokiran tidak hanya dilakukan pada rekening pribadi Zarof, tetapi mencakup aset-aset lainnya, baik berupa barang maupun uang.

    “Kami telah melakukan pemblokiran di semua aset mereka,” tambahnya.

    Selain itu, Kejagung juga memeriksa istri Zarof Ricar dalam proses penyelidikan.

    “Iya, istri Zarof juga diperiksa. Saya tidak bisa menjelaskan semua detail, tetapi memang sudah dilakukan,” ujarnya.

    Hingga saat ini, pihak Kejagung telah memeriksa 15 orang terkait kasus Zarof Ricar. Febrie menegaskan, Kejaksaan Agung akan menjerat siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.

    “Kami akan mengumumkan hasilnya pada waktunya. Sabar, ya. Nanti semua akan kami sampaikan ke publik,” tandasnya.

  • Menkomdigi Siap Tindak Tegas Pegawai Terlibat Judi Online

    Menkomdigi Siap Tindak Tegas Pegawai Terlibat Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online, yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa. 

    Pernyataan ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid merespons penangkapan seorang pegawai Kementerian Komdigi terkait kasus judi online. 

    “Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” tegas Meutya Hafid dalam siaran pers, Kamis (31/10/2024)

    Dikatakan Meutya, seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi telah menandatangani pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online.

    “Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online. Ini demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital. Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut,” ujarnya.

    Menkomdigi mengapresiasi kepolisian atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kemenkomdigi telah dan akan berkordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    “Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Kemenkomdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum, apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Kaji Opsi Revisi UU Bidang Politik lewat Omnibus Law

    Pemerintah Kaji Opsi Revisi UU Bidang Politik lewat Omnibus Law

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya harus melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal opsi merevisi sejumlah undang-undang bidang politik melalui metode omnibus law. Tito mengaku laporan ke Presiden Prabowo dilakukan setelah dirinya bertemu dengan kementerian koordinator, kementerian/lembaga terkait serta elemen masyarakat lainnya.

    “Kemendagri menghargai ide dari teman-teman DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sistem politik. Saya selaku mendagri tentu memiliki mekanisme sendiri, saya harus melapor kepada bapak presiden,” ujar Tito di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Tito mengatakan pihaknya nanti akan bertemu dengan kementerian koordinator yang saat ini sudah terbagi menjadi dua, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) dan Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Selain itu, Tito akan menemui mensesneg untuk mengkaji opsi revisi undang-undang bidang politik melalui omnibus law.

    “Kita rapat dahulu. Kita bahas dan biasanya kita undang juga nanti ahli tata negara, pemerhati khusus politik, setelah itu opsinya iya atau tidak, seperti apa kita minta rapat terbatas,” tandas Tito.

    Menurut Tito, hasil kajian tersebut akan memastikan apakah memilih opsi revisi undang-undang politik dengan metode omnibus law atau tidak. Tito menilai pemerintah masih membuka opsi-opsi lain, seperti revisi terbatas terkait undang-undang politik.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia mengusulkan revisi sejumlah undang-undang (UU) politik dengan metode omnibus law. Hal tersebut bertujuan menyempurnakan sistem politik Indonesia termasuk penyelenggaraan pemilu. 

    Dalam revisi melalui metode omnibus law tersebut akan ada delapan UU yang akan disatukan, yakni, pertama UU Pemilu dan UU UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kedua, UU Partai Politik. Ketiga, UU MPR/DPR/DPRD/DPD (MD3) yang hendak dipisahkan per lembaga, tidak termasuk DPRD.

    Kelima, UU Pemda. Keenam, UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD atau UU Pemilu Legislatif (Pileg). Ketujuh, UU Pemerintahan Desa. Kedelapan, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Kasus Judi Online, Mabes Polri Periksa Pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital

    Kasus Judi Online, Mabes Polri Periksa Pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri mengonfirmasi ada pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diperiksa terkait kasus judi online (judol). Pernyataan ini disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

    Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di era Presiden Prabowo Subianto.

    “Terkait salah satu pegawai di Kementerian Komdigi, pemeriksaan masih dilakukan untuk pendalaman penyidikan,” kata Trunoyudo saat dihubungi awak media, Kamis (31/10/2024).

    Trunoyudo tidak mengungkapkan identitas pejabat Kementerian Komdigi yang dimaksud, tetapi menegaskan saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung.

    “Penyidik Polri masih bekerja hingga saat ini, jadi mohon tunggu hasil dari penyidik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Trunoyudo menekankan komitmen pihaknya untuk mengusut tuntas kasus judi online ini. Ia merujuk pada instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang siap memberantas praktik judi online.

    “Kapolri telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah,” jelasnya.

  • Prabowo Akan Terima Kunjungan PM Singapura pada 6 November 2024

    Prabowo Akan Terima Kunjungan PM Singapura pada 6 November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong ke Jakarta pada 6 November 2024. Juru Bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan PM Wong akan membahas berbagai isu penting, terutama yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama seperti isu ASEAN.

    “Pertemuan bilateral ini akan diawali dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada 5 November 2024,” ungkap Rolliansyah dalam jumpa pers di kantor Kemenlu, Kamis (31/10/2024).

    Ia mengatakan pembahasan dalam pertemuan tersebut sedang dimatangkan melalui koordinasi intensif antara kementerian dan lembaga terkait dari kedua negara.

    “Diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang bermanfaat bagi kepentingan kedua negara,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Kemenlu menyebutkan Presiden Prabowo juga memiliki beberapa agenda kunjungan luar negeri, termasuk menghadiri KTT APEC di Peru pada 10-16 November 2024 dan KTT G-20 di Rio de Janeiro, Brasil, pada 18-19 November 2024.

  • Pramono Dukung Langkah Presiden Prabowo Berantas Judi Online

    Pramono Dukung Langkah Presiden Prabowo Berantas Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas judi online (judol) di Indonesia. Pramono mendorong ke depan pemerintah pusat mempunyai ketegasan dalam memberantas judi online.

    “Saya termasuk yang mendorong untuk persoalan judi online ini ada ketegasan bagi siapa pun pengambil keputusan untuk masalah ini,” ujar Pramono kepada wartawan seusai deklarasi relawan Jakarta Muda Menyala di Restoran Kembang Goela, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

    “Sangat mendukung (langkah Pak Prabowo). Apa yang disampaikan Pak Prabowo kan tadi saya sebutkan, saya mendukung banget,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan sejumlah masalah yang tengah dihadapi Indonesia seperti judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi bisa segera diberantas.

    Prabowo langsung memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Herindra untuk mengatasi hal tersebut.

    “Fokus ancaman yang berat bagi kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan korupsi, kebocorannya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat. Bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” jelas Prabowo saat pengarahan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024).