Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • KPK Sita Rumah Mewah di Medan Terkait Kasus Pengadaan Tanah Cilincing oleh Perumda Sarana Jaya

    KPK Sita Rumah Mewah di Medan Terkait Kasus Pengadaan Tanah Cilincing oleh Perumda Sarana Jaya

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu aset berupa rumah yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (14/11/2024). Penyitaan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengadaan tanah di Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada 2019-2020.

    “Pada 14 November 2024, penyidik KPK telah melakukan penyitaan sebuah rumah mewah yang berlokasi di Kota Medan atas nama SS,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

    Dari dokumentasi yang diterima, terlihat rumah berlantai dua tersebut didominasi warna putih dan abu-abu. KPK menyebut rumah yang disita seluas 90 meter per segi.

    KPK menduga rumah tersebut memiliki keterkaitan dengan kasus pengadaan tanah di Rorotan yang tengah diusut. Lembaga antikorupsi itu turut menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang membantu penyitaan tersebut.

    “KPK menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak dan juga masyarakat yang membantu kelancaran kegiatan penyitaan pada perkara ini,” ungkap Tessa.

    Sebelumnya, KPK mengumumkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Jakarta Utara oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada 2019-2020.

    Ada lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Cornelis Pinontoan (YCP) dan Senior Manager Divisi Usaha atau Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys (ISA).

    Kemudian, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada (TEP) Donald Sihombing (DNS), Komisaris PT TEP Saut Irianto Rajagukguk (SIR), dan serta Direktur Keuangan PT TEP Eko Wardoyo (EKW).

    KPK mengendus dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini sekitar Rp 223 miliar. Kerugian timbul akibat dugaan penyimpangan dalam proses investasi serta pengadaan tanah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada 2019-2021.

  • Kunjungan Presiden Prabowo ke Luar Negeri Bangkitkan Kebanggaan Rakyat

    Kunjungan Presiden Prabowo ke Luar Negeri Bangkitkan Kebanggaan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah mengunjungi China dan Amerika, serta bertemu dengan pemimpin kedua negara tersebut, Presiden Prabowo kini berada di Peru untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC. Rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ini disebut-sebut sangat membanggakan.

    Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, rangkaian kunjungan tersebut meningkatkan rasa bangga di kalangan rakyat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat terhadap aktivitas Prabowo selama lawatan tersebut.

    “Jika kita amati, kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini membangkitkan rasa bangga dari rakyat Indonesia. Prabowo menunjukkan pengalaman dan hubungan baiknya dengan berbagai negara dan tokoh dunia,” kata Ujang dilansir Antara, Kamis (14/11/2024).

    Di Tiongkok, masyarakat Indonesia menyambut kehadiran Prabowo dengan penuh semangat, bahkan rela menunggu selama berjam-jam. Sambutan serupa juga terlihat saat Prabowo tiba di Amerika Serikat dalam rangkaian kunjungan kerja berikutnya.

    “Prabowo memiliki kecerdasan, pengetahuan luas, dan sikap yang rendah hati. Kesaksian warga Indonesia di Amerika menguatkan hal ini. Saya melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo mampu membangkitkan rasa bangga bagi rakyat Indonesia,” jelas Ujang.

    Ujang berharap bahwa di masa depan, kepemimpinan Prabowo yang terbuka, komunikatif, aspiratif, dan inspiratif ini akan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

    Lebih lanjut Ujang menilai ndonesia bisa menjadi pemain global lewat sikap politik bebas aktif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, presiden memiliki kapasitas dan segudang pengalaman untuk berdiplomasi dengan negara-negara lain, sehingga bisa menjadi pemengaruh di antara pemimpin dunia di negara maju.

    “Saya melihat Prabowo bisa meletakkan sikap bebas aktif di mata internasional untuk kepentingan Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.

  • Istana Sebut Layanan Lapor Mas Wapres Bagian Penting Sistem Aduan Masyarakat

    Istana Sebut Layanan Lapor Mas Wapres Bagian Penting Sistem Aduan Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura menjelaskan layanan “Lapor Mas Wapres” menjadi bagian penting dari sistem aduan masyarakat yang didukung pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik.

    “Lapor Mas Wapres ini bukan sekadar inisiatif dari wakil presiden, tetapi bagian dari program pemerintah, melibatkan peran Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” jelas Prita dalam konferensi pers di gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2024) dilansir Antara.

    Program yang diluncurkan sejak Senin (11/11/2024) ini terintegrasi dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), yang sudah bekerja sama dengan 96 lembaga serta 453 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

    “Ini adalah program wajib bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sebagai satu kanal aduan untuk masyarakat,” tambahnya.

    Prita menyebut layanan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lebih lanjut, Prita menguraikan bahwa Lapor Mas Wapres melalui lima tahapan, yakni penerimaan laporan, penyaluran ke instansi, tindak lanjut, dan tanggapan masyarakat. 

    Prita menegaskan proses tersebut bertujuan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang responsif dan berkualitas dalam setiap tahap penyelesaian masalah mereka.

  • Densus 88 Tangkap 181 Tersangka Terorisme

    Densus 88 Tangkap 181 Tersangka Terorisme

    Jakarta, Beritasatu.com – Densus 88 Antiteror berkolaborasi dengan Brimob Polri menangkap 181 tersangka kasus terorisme selama 2023 sampai 13 November 2024. Penangkapan ini bagian dari upaya pencegahan terhadap serangan teroris.

    Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri syukuran HUT ke-79 Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024).

    Listyo menyampaikan, presiden memerintahkan tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun dalam penanganan terorisme. “Atau biasa yang kita kenal zero attack (tanpa serangan terbuka),” katanya seperti dikutip dari Antara.

  • Polisi Usut Pencucian Uang Mafia Tanah di Dago Elos Rp 3,6 Triliun, Asetnya Akan Disita Negara

    Polisi Usut Pencucian Uang Mafia Tanah di Dago Elos Rp 3,6 Triliun, Asetnya Akan Disita Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, polisi mengusut tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus mafia tanah di Dago Elos, Kota Bandung, Jawa Barat yang nilainya mencapai Rp 3,6 triliun.

    Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/11/2024), Nusron mengatakan pekan lalu Polda Jawa Barat dan tim Satgas Mafia Tanah sudah menggelar perkara kasus mafia tanah di Dago Elos.

    “Sudah melakukan gelar perkara atas kasus penyerobotan tanah di Dago Elos yang nilai ekonominya mencapai Rp3,6 triliun di mana tindak pidana murninya sudah terbukti serta (pelaku) sudah divonis 3,5 tahun penjara, dan mulai ditindaklanjuti dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU,” kata Nusron seperti dikutip dari Antara.

    “Ini merupakan yang pertama di mana mafia tanah sudah berhasil dilakukan tindak pidana pencucian uang dan sudah terbukti,” tambah mantan ketua umum GP Ansor ini.

    Dengan dijeratnya pelaku dengan Undang-Undang TPPU, maka aparat hukum nantinya akan melacak (tracing) aset-aset dan kekayaan para pelaku mafia tanah tersebut, kemudian akan disita oleh negara.

    “Selanjutnya nanti kalau itu memang merupakan milik masyarakat akan dikembalikan ke masyarakat, untuk mengganti rugi ke masyarakat, dan bukti-buktinya sudah jelas dari pihak kepolisian, kejaksaan kepada kami sebagai (Kementerian) ATR/BPN,” kata Nusron.

  • Budi Gunawan Angkat Bicara Soal Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Kasus Judi Online di Kemenkomdigi

    Budi Gunawan Angkat Bicara Soal Dugaan Keterlibatan Budi Arie dalam Kasus Judi Online di Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) menanggapi perihal dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online.

    Nama Budi Arie menjadi sorotan setelah penangkapan mantan anak buahnya, yakni sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital (Kemenkomdigi) oleh kepolisian. BG meminta semua pihak menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polri.

    “Ya kan belum arah ke sana secara terbuka yang disampaikan Polri. Kita tunggu saja seperti apa,” ujar Budi Gunawan saat dijumpai di kantor pusat Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).

    Ia menyebut dalam mengungkap kasus judi online, polisi menyasar sejumlah target mulai dari aktor yang berperan di dalamnya hingga bagaimana sistem manajemen di balik judi online.

    “Judi online ini memang ada beberapa target yang disasar. Ada aktor, aktivitas maupun infrastruktur termasuk sistem pembayaran,” ungkap Budi Gunawan.

    Mantan kepala BIN itu menegaskan pemerintah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberantas judi online tanpa pandang bulu. “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses,” pungkasnya.

    Sebelumnya, mantan Menkominfo)Budi Arie Setiadi mengaku telah menaruh kecurigaan terhadap sejumlah pegawainya yang terlibat pada kasus judi online.

    Menkominfo Budie Arie Setiadi mengaku buka suara terhadap dua mantan pegawainya, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony dan Denden Imadudin dalam kasus judi online. Kecurigaan itu membuat dirinya membentuk tim pemblokiran website judi online di luar Zulkarnaen dan Denden.

    “Dari awal saya sudah curiga, makanya saya buka tim baru, ternyata beberapa teman kasih masukan ke saya buat ngebantu, gitu loh,” kata Budi Arie Setiadi saat dihubungi awak media, Senin (11/11/2024).

  • Dukung Prabowo-Gibran Cegah Stunting, PKN Minta Libatkan Banyak Pihak

    Dukung Prabowo-Gibran Cegah Stunting, PKN Minta Libatkan Banyak Pihak

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mendukung penuh langkah pemerintah Prabowo-Gibran melakukan upaya-upaya pencegahan stunting. PKN berharap pemerintah Prabowo-Gibran melibatkan berbagai stakeholder dalam menangani masalah stunting.

    “Stunting adalah masalah multidimensi yang mencakup aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya. Upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting tidak bisa dilakukan hanya oleh satu sektor saja. PKN menilai persoalan pencegahan stunting secara substansial tidak hanya menyangkut soal pelayanan kesehatan yang harus diberikan kepada masyarakat,” ujar Ketua Bidang Kesehatan PKN Anjar Setya Widarti dalam diskusi soal Stunting di kantor Pimnas PKN, Menteng, Jakarta.

    Menurut Anjar, persoalan pencegahan stunting juga meliputi persoalan filosofis, ideologis dan mengandung dimensi-dimensi sosial-politik yang melibatkan pemangku kepentingan dan seluruh sektor yang ada. Menurutnya, pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, serta lembaga internasional harus bekerja sama untuk intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan.

    “Perubahan perilaku bukanlah hal yang mudah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan anak perlu terus ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan,” tandasnya.

    Selain itu, kata dia, pola makan dan kebiasaan pemberian makanan kepada anak seringkali dipengaruhi oleh budaya lokal. Dia mencontohkan ada budaya yang melarang konsumsi makanan tertentu yang sebenarnya mengandung protein hewani dan zat gizi mikro yang bermanfaat bagi ibu hamil dan balita. 

    “Melalui pendekatan budaya yang tepat, kita dapat memperkenalkan perubahan pola makan yang tetap menghormati budaya lokal namun tetap mendukung kesehatan ibu dan anak. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam suksesnya program ini,” tutur dr. Anjar.

    Pada kesempatan itu, pemerhati kesehatan ibu dan anak untuk Generasi Emas 2045, Lucy Widasari mengatakan pihaknya berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memprioritaskan pencegahan stunting. 

    “Pencegahan stunting akan menjadi agenda penting untuk diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata dr. Lucy.

    Dia menyebutkan siklus pencegahan stunting harus dimulai sejak usia remaja, sejak menjadi calon pengantin, dan sejak sebelum terjadi pembuahan (pra-konsepsi), yang kemudian dilanjutkan pada masa kehamilan dan menyusui hingga anak berusia dua tahun.

    Menurut dia, percepatan penurunan stunting dapat terjadi jika jumlah stunting baru tahun berjalan lebih kecil dari jumlah anak stunting pada usia 48-59 bulan. Untuk itu, deteksi dini perlambatan pertumbuhan (growth faltering) adalah kunci sukses mencegah lahirnya stunting baru dan wasting.

    “Fokus sasaran ditujukan pada kelompok 1000 HPK yaitu periode paling kritis dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak,” tandas Lucy. 

  • Akademisi IAIN: Penegak Hukum Harus Konsisten Berantas Organisasi Terlarang

    Akademisi IAIN: Penegak Hukum Harus Konsisten Berantas Organisasi Terlarang

    Jakarta, Beritasatu.om – Guru besar sejarah peradaban Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Didin Nurul Rosidin mengatakan, aparat penegak hukum di Indonesia harus konsisten dalam memberantas pergerakan organisasi terlarang, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).

    Lebih jauh Didin Rosidin menyebut, penegak hukum harus tegas melaksanakan keputusan pemerintah yang telah menyatakan dua organisasi itu dilarang. Oleh sebab itu, tidak boleh ada bendera, logo, atau hal lainnya yang mengatasnamakan organisasi tersebut karena sudah tidak diakui secara hukum.

    “Apa pun yang sifatnya memang secara aturan dilarang maka konsistensi dan komitmen dari aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan itu menjadi tantangan tersendiri. Hal ini sekaligus juga menjadi tuntutan,” kata Didin, Rabu (13/11/2024).

    Pernyataan tersebut disampaikan Didin karena, menurut dia, penyebaran radikalisme di kalangan remaja masih dimotori oleh pihak yang sama, yakni HTI dan FPI.

    “Pemerintah sekitar 2017 dan 2019 sudah menyatakan dan membuat keputusan untuk melarang keberadaan dari kedua organisasi ini. Artinya, sudah dianggap ilegal. Tentu ketika organisasi ini dianggap ilegal, maka segala hal terkait dengan kegiatan mereka menjadi dilarang,” ucapnya.

    Didin mengatakan, masyarakat dan pemerintah perlu menyadari bahwa kejahatan yang bersifat ideologis, termasuk radikalisme dan terorisme, lebih sulit untuk ditindak.

    Hal ini karena kejahatan tersebut sukar dikenali dibanding jenis kejahatan lainnya yang tampak, seperti kriminalitas.

    Menurut Didin, pemerintah dan penegak hukum harus melakukan kontra narasi radikalisme dan terorisme melalui edukasi.

    Didin Rosidin menyarankan, ketika dekonstruksi ideologi radikal telah dilakukan maka dilanjutkan dengan rekonstruksi pemikiran agar kembali moderat.

    “Misalnya tentang ideologi Pancasila, apa kebaikan dari ideologi Pancasila? Mengapa Indonesia menjadikan ideologi Pancasila sebagai dasar? Mengapa Indonesia menjadikan undang undang dasar sebagai konstitusi? Ini yang saya rasa penting disampaikan pada masyarakat luas,” kata Didin.

  • Jaksa Agung Akui Kantornya Dikepung Oknum Brimob Saat Usut Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Jaksa Agung Akui Kantornya Dikepung Oknum Brimob Saat Usut Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Jakarta, Beritasatu.com – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengaku bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) dikepung oleh oknum Brimob Polri saat pihaknya mengusut kasus dugaan korupsi timah. Kasus ini terjadi pada Mei 2024 saat sejumlah anggota Brimob Polri menggelar konvoi di sekitar Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

    “Terkait pengepungan Kejaksaan Agung dilakukan oleh oknum Brimob,” ujar Burhanuddin dalam rapat kerja dengan komisi III DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Kejagung, kata Burhanuddin sudah menangkap oknum Brimob tersebut dan menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada pihak Polri.

    “Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami, kami serahkan ke Mabes Polri dan kami tidak monitor lagi soal itu,” tandas Burhanuddin.

    Burhanuddin menyampaikan hal tersebut merespons dan menjawab pernyataan Anggota Komisi III DPR Benny K Harman soal kelanjutan kasus dugaan pengepungan Kejagung dan penguntitan Jampidsus Kejagung, Febrie Ardiansyah, yang sedang mengusut kasus dugaan korupsi timah.

    “Ada dua fenomena yang muncul ketika Jaksa Agung menangani kasus timah dan kami mohon penjelasan. Pertama kami dijelaskan apa ceritanya kantor Kejagung dikepung pasukan cokelat atau Brimob? Sampai saat ini belum ada penjelasan hanya muncul berita di publik, bersalaman lalu selesai,” tanya Benny dalam raker dengan Jaksa Agung tersebut.

    Karena itu, Benny meminta penjelasan dari Burhanuddin mengenai masalah tersebut. Pasalnya, Benny menilai tidak ada penjelasan lengkap baik dari Kejaksaan maupun Polri selama ini.

    “Publik ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Saya yakin Pak Jaksa Agung tidak punya keengganan untuk menjelaskan ini,” tutur Benny.
     

  • Siap Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen, Kemendagri Segera Beri Arahan ke Pemda

    Siap Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen, Kemendagri Segera Beri Arahan ke Pemda

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal segera memberi arahan kepada seluruh pemerintah daerah terkait teknis pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50% pada akhir 2024 ini.

    Bima Arya mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pemangkasan anggaran ini. Langkah ini dilakukan demi mengefisienkan anggaran untuk membiayai program prioritas pemerintah.

    “Kami sudah menerima surat dari Kementerian Keuangan yang meminta untuk melakukan penghematan sekitar 50% dari pagu biaya perjalanan dinas sampai akhir tahun,” katanya, saat ditemui di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Bima Arya menuturkan, Kemendagri tentu mendukung langkah ini. Pihaknya akan segera menyampaikan kepada seluruh pemda untuk mengimplementasikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas tersebut.

    “Saya kira ini satu langkah awal, setelah itu pasti kami akan turunkan juga dan kami akan sampaikan kepada teman-teman pemerintah daerah teknis penghematan seperti apa saja,” terangnya.

    Bima Arya menambahkan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah daerah akan mendapatkan reward dan punishment sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang telah diberikan.

    “Sebetulnya selama ini sudah ada reward and punishment, ada dana insentif daerah, ada hitung-hitungan dana alokasi daerah (DAK) dan lain-lain,” ucapnya.

    Namun, tentunya arahan dari Bapak Presiden Prabowo, maka hal ini akan dijadikan pedoman untuk menyusun dengan lebih sistematis.

    “Nantinya, berbagai insentif akan diberikan untuk para kepala daerah yang menggunakan anggaran mereka sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan,” ucapnya.

    Pemangkasan anggaran perjalanan dinas mencapai 50% ini tentunya untuk melaksanakan program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG).