Category: Beritasatu.com Nasional

  • Menteri PU Dody Temui Menteri BUMN Erick Bahas Swasembada dan Hilirisasi Presiden Prabowo

    Menteri PU Dody Temui Menteri BUMN Erick Bahas Swasembada dan Hilirisasi Presiden Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menemui Menteri BUMN Erick Thohir membahas swasembada dan hilirisasi yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya dilakukan di kantor Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

    Erick menuturkan Kementerian BUMN dan Kementerian PU akan bersinergi mendukung dari segi infrastruktur untuk swasembada dan hilirisasi. “Memang dengan infrastruktur itu ya kita bisa menekan seluruh cost logistic, baik di pelabuhan, airport, jalan tol, maupun di pembangunan jalan-jalan yang ada di daerah,” ujar Erick dalam jumpa pers.

    Erick mengaku, dalam pertemuan tersebut juga membahas kawasan-kawasan produksi, seperti kawasan ekonomi dan lumbung. “Kita mau lihat lagi ini bisa benar-benar menjadi sebuah kerjaan yang maksimal di antara kami berdua,” katanya.

    Sementara itu, Dody menyebut Kementerian PU diibaratkan sebagai pengguna dan Kementerian BUMN sebagai pengelola. Apalagi, selama ini, Kementerian PU menjadi tulang punggung perusahaan-perusahaan BUMN.

    “Jadi dari Pak Menteri BUMN hanya menginformasikan secara lebih lengkap program restrukturisasi dalam tanda petik, bukan restrukturisasi dalam sepenuhnya. Agar kami paham dan bisa mengikuti sebenarnya apa pun yang dikerjakan Pak Menteri BUMN untuk sesuai dengan arahan Pak Presiden,” paparnya.

    Dody menyampaikan, kementeriannya akan berfokus dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan Kementerian BUMN akan berfokus pada infrastruktur dan interkoneksi.

    “Saya justru ingin berterima kasih, saya mohon maaf ke Pak Erick karena harus ter-schedule beberapa kali (pertemuan ini) karena kebetulan ada pekerjaan lain. Namun, alhamdulillah hari ini bisa ngobrol, bisa ketemu dan sangat cepat,” imbuhnya.

  • Kasus Judi Online di Kemenkomdigi, Bandar Setor Rp 24 Juta Per Bulan agar Lolos Blokir

    Kasus Judi Online di Kemenkomdigi, Bandar Setor Rp 24 Juta Per Bulan agar Lolos Blokir

    Jakarta, Beritasatu.com – Para pemilik situs judi online alias bandar menyetor uang hingga Rp 24 juta per bulan agar lolos blokir dari pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    Hal tersebut terungkap saat pihak kepolisian menangkap sosok yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berinisial HE.

    Dalam keterangannya, HE yang merupakan bandar hingga agen mengaku membayar setoran hingga Rp 24 juta ke Kemenkomdigi.

    “Biaya yang disetorkan antara lain itu Rp 23 juta sampai Rp 24 juta per web per bulan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Jumat (15/11/2024).

    Ade Ary menuturkan, pihaknya masih mendalami keterangan HE. Menurutnya, kasus tersebut masih berkembang.

    “Penyidik masih terus melaksanakan pemeriksaan secara mendalam dengan prinsip kehati-hatian. Ya, ini telah terus dilakukan pendalaman,” ungkap dia.

  • Cak Imin Ungkap Pesan Presiden Prabowo Terkait Judi Online

    Cak Imin Ungkap Pesan Presiden Prabowo Terkait Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengungkapkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai masalah judi online.

    Cak Imin menyebutkan, Presiden Prabowo sangat prihatin terhadap maraknya judi online di Indonesia yang menyebabkan uang dari masyarakat kecil mengalir ke luar negeri.

    “Pak Presiden Prabowo menegaskan, semua pihak harus sigap dan segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi judi online ini. Karena, setiap tahunnya, uang yang beredar mencapai Rp 900 triliun dan sebagian besar mengalir ke luar negeri. Uang yang berasal dari rakyat kecil ini tidak boleh dibiarkan begitu saja,” tutur Cak Imin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), pada Jumat (15/11/2024).

    Cak Imin menyadari, judi online adalah masalah yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi. Namun, ia menekankan pentingnya upaya bersama untuk menangani permasalahan ini dengan serius.

    Selain itu, Cak Imin juga menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami oleh para korban judi online yang sering kali mengalami kerusakan dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka.

    “Para pecandu judi online ini mengalami dampak yang sangat buruk. Kehidupan mereka hancur, perilaku mereka berubah, dan negara harus hadir dengan memberikan langkah-langkah pertolongan, termasuk rehabilitasi bagi mereka yang terdampak,” ungkapnya.

    Untuk menangani permasalahan judi online, Cak Imin menegaskan seluruh pihak harus terlibat, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

    Ia bahkan menyebut permasalahan ini sebagai “bencana sosial” yang memerlukan penanganan serius dan terpadu.

    “Presiden Prabowo telah meminta kepada seluruh kabinet untuk bekerja sama bahu-membahu dalam mengatasi masalah judi online. Ini adalah tugas bersama yang harus segera dituntaskan,” tandasnya.
     

  • Polda Metro Jaya Sebut DPO Kasus Judi Online di Kemenkomdigi Bertambah 6 Orang

    Polda Metro Jaya Sebut DPO Kasus Judi Online di Kemenkomdigi Bertambah 6 Orang

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya menyebut daftar pencarian orang (DPO) kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) terus bertambah.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan, kini ada enam orang yang berstatus DPO. Mereka, yakni A alias M, HF, J, BS, BK, dan B.

    “Sampai dengan saat ini, DPO yang telah ditetapkan oleh penyidik terus bertambah,” ujar dia kepada wartawan Jumat (15/11/2024).

    Ade Ary tak membeberkan secara detail sosok DPO tersebut. Dia hanya menyampaikan ada bandar yang belum ditangkap dan masih berstatus DPO.

    Selain itu, ada juga yang berstatus agen yang menyetor uang ke Kemenkomdigi agar web judi online yang mereka kelola lolos blokir.

    “Jadi beberapa DPO tadi yang kami sebutkan tadi itu mereka di antaranya juga bandar juga,” ungkap Ade Ary.

    “Dia punya web juga dan dia juga berperan sebagai agen yang menyambungkan dengan tersangka MN sebelumnya agar tidak diblokir,” kata dia.

  • Polda Metro Jaya Kembali Tangkap DPO Kasus Judi Online di Kemenkomdigi, Ini Sosoknya

    Polda Metro Jaya Kembali Tangkap DPO Kasus Judi Online di Kemenkomdigi, Ini Sosoknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menangkap sosok yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Sosok tersebut berinisial HE.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan, HE ditangkap di salah satu hotel di Kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (15/11/2024) dini hari.

    “Jumat, 15 November 2024 pukul 00.15 WIB, penyidik telah berhasil menangkap salah satu DPO, inisialnya HE,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (15/11/2024).

    Ade Ary mengatakan, HE berperan menjadi bandar judi online dan mengelola website keris123.

    Selain itu, dia juga berperan sebagai agen dalam kasus tersebut. Dia menawarkan pemilik website judi online agar lolos blokir di Kemenkomdigi.

    “Penyidik telah menetapkan HE sebagai DPO sebelumnya dan tengah dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap para DPO yang terlibat dalam grup HE,” kata dia.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan 18 tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai hingga staf ahli Kemenkomdigi.

  • DPR Gelar Fit and Proper Test Capim dan Dewas KPK pada 18-21 November

    DPR Gelar Fit and Proper Test Capim dan Dewas KPK pada 18-21 November

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada pekan depan, Senin (18/11/2024) hingga Kamis (21/11/2024). Waktu tersebut berdasarkan hasil rapat konsultasi Komisi III DPR dengan pimpinan DPR pada hari ini.

    “Senin siang langsung fit and proper untuk capim dan kemudian berlanjut cadewas dan berakhir pada Kamis tanggal 21 November,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di ruangan Komisi III gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Habiburokhman mengatakan pihaknya memberikan waktu masing-masing 90 menit kepada setiap capim dan cadewas KPK memaparkan visi dan misinya sekaligus pendalaman dari anggota Komisi III DPR. Capim KPK dan cadewas KPK masing-masing terdiri dari 10 orang.

    “Kali ini satu orang peserta diperiksa 90 menit. Kita akan berikan keleluasaan kepada teman-teman serius mendalami visi-misi capim dan cadewas ini,” kata.

    Sebanyak 10 nama capim KPK itu adalah Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.

    Kemudian, 10 nama calon anggota Dewas KPK, antara lain Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwaiz, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

    Sebelumnya, pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi persiapan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut berlangsung secara tertutup.

    Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Adies Kadir. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman turut mengikuti rapat konsultasi tersebut.

    “Baru saja kami melakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan komisi III terkait untuk persiapan fit and proper test capim KPK dan calon Dewas KPK periode 2024-2029,” ujar Puan seusai rapat.

    Puan mengatakan, rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari surat presiden (surpres) nomor R60/PRES/11/2024 tanggal 4 November 2024. Berdasarkan aturan, DPR bertugas melakukan fit and proper test terhadap calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang dikirimkan Pemerintah.

    Fit and proper test calon pimpinan KPK dan Dewas KPK akan diselenggarakan Komisi III sebagai mitra lembaga anti-rasuah itu. “DPR telah menerima surpres tentang nama-nama calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang telah dibacakan dalam rapat paripurna pada 12 November kemarin,” tegas Puan.

    “Rapat hari ini menindaklanjuti surpres tentang capim KPK dan calon Dewas KPK. Sesuai mekanisme, pimpinan DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan proses fit and proper test dari nama-nama yang sudah disaring oleh pansel KPK,” sambung Puan.

  • Pencandu Judi Online Dapat Rehabilitasi dan Bansos

    Pencandu Judi Online Dapat Rehabilitasi dan Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan, pemerintah akan memberikan dukungan bagi rehabilitasi pencandu judi online.

    Dukungan tersebut mencakup bantuan biaya perawatan rehabilitasi di rumah sakit melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, serta bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.

    “Pasti (memberikan dukungan), karena ini bagian dari korban sosial. Selain BPJS Kesehatan, kemudian kita juga ada berbagai bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos),” kata Cak Imin seusai mengunjungi pasien rehabilitasi kecanduan judi online di RSCM Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Tidak hanya bantuan finansial, Cak Imin mengatakan pihaknya akan memberikan pelatihan keterampilan kepada para korban judi online agar dapat kembali bekerja setelah mereka pulih.

    “Pasti (pelatihan korban), akar masalahnya adalah dua. Pertama, kemiskinan dan pengangguran. Kedua, psikologis, ya kecanduan dan berbagai aspek-aspek nonekonomi,” kata Cak Imin.

    Kepala Departemen Psikiatri FKUI RSCM Kristiana Siste Kurniasanti menambahkan, perawatan rehabilitasi bagi pecandu judi online dibiayai oleh BPJS Kesehatan, baik rawat inap maupun rawat jalan.

    Selama 2024, Siste mengatakan ada 46 pasien rawat inap yang menjalani rehabilitasi akibat kecanduan judi online, naik tiga kali lipat dibandingkan 2023. Untuk pasien rawat jalan pada 2024 sebanyak 126 orang, naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

  • Indonesia Krisis Literasi dan Numerasi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Dievaluasi

    Indonesia Krisis Literasi dan Numerasi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sistem pendidikan di Indonesia dinilai harus dievaluasi dan diperbaiki dengan berorientasi pada pembelajaran peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Anggota Komisi X DPR Gamal Albinsaid mengatakan pendidikan di Indonesia sekarang masuk dalam katagori kritis. Indikatornya terlihat dari rendahnya capaiannya dalam program penilaian siswa internasional atau program for international student assessment (PISA) 2022, Indonesia menduduki peringkat 69 dari 81 negara.

    Menurutnya, Indonesia mendapat skor terendah sepanjang sejarah mengikuti PISA yang diinisiasi oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Capaian nilai PISA kita tertinggal jauh dari rata-rata negara OECD dan ASEAN,” kata Gamal dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat (15/11/2024).

    Skor membaca Indonesia hanya 356 dan skor matematika 366. Ini jauh di bawah target RPJMN yakni 392.  Kemudian skor sains Indonesia di PISA 2022 juga hanya 383, masih di bawa target RPJMN 402.

    Indonesia juga dinilai mengalami krisis literasi. Minat baca masyarakat masih sangat rendah. Berdasarkan data UNESCO, kata Gamal, dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Penelitian world’s most literate nation rangking oleh oleh Central Conecticut State University (CCSU) menempatkan Indonesia peringkat 60 dari 61 negara untuk minat baca.

    Gamal juga menilai Indonesia krisis numerasi. Hasil tes tes IFLS menunjukkan rendahnya probabilitas siswa usia sekolah dalam penguasaan materi perhitungan dasar. 

    Kemudian, lanjut Gamal, kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Misalkan dalam tes IFLS, anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5 persen, dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7 persen. Jadi anak kelas 1 sampai 12 selama 12 tahun belajar kemampuan numerasinya meningkat hanya sekitar 12 persen.

    Gamal menilai perlu ada evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Selama ini Indonesia baru berhasil membuka akses pendidikan, tetapi selanjutnya perlu dilakukan meningkatan kualitas belajar mengajar. 

    Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah juga mendorong evaluasi menyeluruh sistem pendidikan nasional, karena kebijakan Menristekdikti Nadiem Makarim sebelumnya dinilai tidak lewat kajian komprehensif.

    Menurutnya untuk memperbaiki sistem Pendidikan nasional harus dilahir dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

  • Pilkada 2024 Berjalan Sukses Akan Jadi Prestasi Awal Presiden Prabowo Subianto

    Pilkada 2024 Berjalan Sukses Akan Jadi Prestasi Awal Presiden Prabowo Subianto

    Palu, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan mendulang prestasi pada awal pemerintahannya jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat berjalan sukses.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtera menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR  untuk memantau kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (14/11/2024).

    “Pilkada dikawal dengan baik karena menjadi prestasi pertama Prabowo-Gibran dalam melaksanakan pilkada serentak,” ucapnya seperti dilansir Antara.

    Apalagi, kata Bahtera pilkada yang digelar serentak pada tahun ini mendapat perhatian dunia internasional. Alasannnya, untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota secara serentak.

    Menurut dia, semua pihak berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. “Ini adalah contoh demokrasi paling baik,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

    Bahtera juga meminta perhatian para penyelenggara pemilu dan semua pengambil kebijakan untuk tidak menganggap enteng, setiap ada potensi kerawanan. Bahkan, hal itu seharusnya ditindaklanjuti lebih cepat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    Kunker Komisi II DPR dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng yang turut dihadiri Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula ketua dan anggota KPU Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng, perwakilan KPU kabupaten dan kota se Sulteng serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Maju mundurnya demokrasi (Pilkada 2024) ada di tangan Anda sekalian,” pungkas Bahtera.

  • Kementerian PPMI-Kemendikdasmen Sepakat Desain Kurikulum SMK agar Mudah Bekerja di Luar Negeri

    Kementerian PPMI-Kemendikdasmen Sepakat Desain Kurikulum SMK agar Mudah Bekerja di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sepakat mendesain kurikulum pendidikan untuk mempermudah pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) agar lebih mudah dapat bekerja di luar negeri.

    Kesepakatan tersebut terangkum dalam pembahasan dua menteri, yaitu Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    “Pertama, kita sepakat bekerja sama. Paling tidak dalam hal penyiapan tenaga kerja yang skill atau profesional untuk beberapa negara yang memang ada kaitannya,” kata Karding di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (14/11/2024).  

    Kedua, menurut Karding, terdapat banyak permintaan tenaga kerja dari berbagai negara, seperti di bidang hospitality dan tenaga kesehatan. Nantinya, berbagai permintaan tenaga kerja akan dicocokkan dengan sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria berdasarkan Kemendikdasmen.

    “Kejuruan-kejuruan yang dipilih untuk menyesuaikan job order yang ada sehingga langsung bisa diterima dengan baik di sana, tanpa harus berkali-kali pelatihan,” ujarnya.

    Ketiga, kata Karding, Kementerian PPMI juga meminta agar dilakukan pelatihan terhadap purna PMI yang telah kembali dari luar negeri.

    “Jadi, kami juga minta tolong, bukan hanya mau berangkat, kita minta pelatihan. Setelah pulang, purna PMI ini juga butuh pelatihan, butuh skill, supaya mereka tidak menganggur, supaya mereka ekonominya bisa tumbuh, keluarganya bisa terurus,” bebernya.

    Karding mengatakan kedua kementerian akan membentuk sebuat tim terkait kerja sama tersebut. “Kami sudah sepakat untuk membentuk tim dua kementerian untuk segera berjalan. Nanti kita cari pilot project mana dahulu, baru bisa disampaikan ke publik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyambut baik kerja sama tersebut. Dia mengatakan akan mengkaji berbagai kemungkinan untuk mempermudah kesiapan para lulusan SMK agar bisa bekerja di luar negeri.

    “Mungkin kita akan decide, misalnya SMK-SMK tertentu yang dia tidak 3 tahun, tetapi bisa 4 tahun,” ucapnya.

    Mu’ti mengungkapkan, sebelum Kemendikbudristek dipecah dua, ada program di Ditjen Vokasi. Dalam program tersebut, SMK ada yang 4 dan 5 tahun sehingga para siswa bisa siap untuk bekerja.

    “Sekarang karena sudah ada perubahan dalam struktur kementerian. Jadi ya kami harus mencoba untuk mengeksplorasi, mencari pilot project untuk SMK-SMK tertentu. Bisa kita kembangkan menjadi institusi khusus yang memang lulusan itu siap untuk bekerja di luar negeri,” pungkas Mu’ti.