Category: Beritasatu.com Nasional

  • DPD Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran Berantas Judi Online

    DPD Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran Berantas Judi Online

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pihaknya mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memberantas judi online, khususnya di jajaran pemerintahan. Sultan akan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dalam melakukan pemberantasanjudi online termasuk bakal membentuk pansus judi online.

    “Meski begitu, kita harus tetap percaya aparat penegak hukum dapat bergerak cepat. Jangan sampai peristiwa ini hanya menjadi kasus hukum kecil tanpa menyentuh layar besar di baliknya,” ujar Sultan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (15/11/2024).

    Selain itu, kata Sultan, Pansus Judol bakal mengusut tuntas seluruh jaringan judi online hingga ke akarnya. Menurut dia, perlu tindakan yang lebih ekstra lagi dari pemerintah dalam pemberantasan judi online yang semakin marak dan merugikan masyarakat. 

    “Ini bukan sekadar masalah kecil. Judi online telah berkembang menjadi suatu jaringan bisnis besar yang melibatkan ribuan rekening, ratusan juta transaksi, dan perputaran dana hingga ribuan triliun rupiah. Judi online ini mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan merusak generasi bangsa. Kami di DPD mendukung penuh upaya pembersihan menyeluruh, tidak pandang bulu, untuk mengatasi fenomena yang merugikan ini,” jelas Sultan.

    Sultan menilai judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Menurutnya, judi online membuat banyak masyarakat yang terjerat dalam ilusi keberuntungan, tetapi akhirnya hanya menjadi korban dalam permainan yang merugikan. 

    “Masyarakat perlu dilindungi dari aktivitas ilegal ini yang memanfaatkan mereka demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Kita perlu mengembalikan fee base hasil dari bisnis ini ke negara untuk membiayai program-program pembangunan dengan masyarakat sebagai penerima manfaatnya,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa pemberantasan judi online harus mencakup seluruh elemen yang terlibat dalam jaringannya, mulai dari payment gateway, sistem perbankan, hingga penyedia pembayaran. Menurut Sultan, semua pihak yang turut andil dalam perputaran dana besar di kasus judi online harus diusut hingga tuntas agar tidak hanya pelaku di tingkat kecil saja, tetapi aktor-aktor utama yang lebih menikmati keuntungan di atas kerugian masyarakat.

  • Isu Politik Terkini: 59 Menteri Lapor LHKPN hingga Pramono Ungkap Pertemuan dengan Anies

    Isu Politik Terkini: 59 Menteri Lapor LHKPN hingga Pramono Ungkap Pertemuan dengan Anies

    Jakarta, Beritasatu.com – Beragam peristiwa politik terjadi sepanjang Jumat (15/11/2024). Berita politik tersebut di antaranya soal 59 menteri yang sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

    Ada pula mengenai persiapan Pilkada 2024, termasuk pertemuan calon gubernur Jakarta Pramono Anung dengan Anies Baswedan.

    Berikut rangkuman isu politik Beritasatu.com:

    1. 59 Menteri Kabinet Prabowo Sudah Lapor LHKPN, 50 Pejabat Lainnya Ditunggu KPK
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 59 menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Dari jumlah 109 menteri dan wakil menteri yang wajib melaporkan kekayaan, masih ada 50 orang yang belum menyerahkan LHKPN.

    Selain menteri dan wakil menteri, KPK juga mewajibkan jabatan lain seperti utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, dan staf khusus untuk menyampaikan LHKPN. Dari tujuh utusan khusus, dua orang telah melapor. Sementara itu, dari tujuh penasihat khusus, empat orang sudah menyampaikan LHKPN. Untuk staf khusus, hanya tersisa satu orang yang belum melaporkan kekayaannya.

    2. KPU Jakarta Tegaskan Sirekap Bisa Digunakan meski Tak Ada Koneksi Internet
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menegaskan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 masih bisa ​​​​​​digunakan meski tidak ada koneksi internet (offline). Kondisi tersebut terjadi jika terkendala cuaca, seperti hujan dan ganguan teknis atau jaringan.

    “Sirekap ini juga dapat dioperasikan pada kondisi tidak ada internet. Pada saat offline, misalnya, Sirekap​​​​​​ itu bisa dioperasikan juga. Sampai dikirimkan bluetooth itu enggak perlu internet,” ujar  Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta, Fahmi Zikrillah di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

  • Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Perubahan Kurikulum Merdeka

    Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Perubahan Kurikulum Merdeka

    Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengkritik rencana penerapan konsep deep learning yang diusung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Ia menilai perubahan kebijakan kurikulum yang terlalu cepat tidak sesuai dengan prinsip kesinambungan, terutama mengingat Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan.  

    “Kami jelas menolak. Kurikulum Merdeka baru berusia satu tahun, dan bahkan secara resmi baru diresmikan pada Juli 2024 untuk diterapkan secara nasional,” ujar Satriwan dalam wawancara virtual dengan Beritasatu.com, Jumat (15/11/2024).

    Satriwan menambahkan, perubahan kurikulum seharusnya tidak dilakukan secara terburu-buru. Ia menekankan pentingnya memperhatikan berbagai aspek mendasar, seperti kesiapan fasilitas, pelatihan guru, dan kemampuan siswa untuk beradaptasi.  

    “Kurikulum harus didasarkan pada kajian ilmiah yang matang. Selain itu, pelatihan guru dan kesiapan peserta didik juga harus dipertimbangkan,” jelas Satriwan.

    Meski demikian, Satriwan menegaskan, perubahan kurikulum bukan hal yang dilarang, asalkan didasarkan pada pertimbangan yang matang. Ia menyarankan agar perancangan kebijakan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan implementasinya lebih efektif.  

    “Kami tidak alergi terhadap perubahan kurikulum, tetapi semuanya harus dipertimbangkan dengan cermat,” tutupnya.

  • KPK Tunggu Risalah Putusan Praperadilan Sahbirin Noor untuk Tentukan Tindak Lanjut

    KPK Tunggu Risalah Putusan Praperadilan Sahbirin Noor untuk Tentukan Tindak Lanjut

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu risalah putusan praperadilan dengan pemohon mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor. Sosok yang akrab disapa Paman Birin itu diketahui gugur status tersangkanya seusai praperadilannya dikabulkan hakim.

    “Iya, jadi sampai dengan saat ini KPK belum menerima risalah putusan praperadilan. Tentunya kita menunggu itu terlebih dahulu,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Tessa mengaku telah berkomunikasi dengan tim biro hukum KPK. Diungkapkan olehnya, tim biro hukum masih belum menerima risalah putusan praperadilan Sahbirin Noor.

    Saat risalah putusan praperadilan nantinya diterima, internal KPK akan membahasnya terlebih dahulu. Nantinya, baru mereka menentukan langkah lebih lanjut seperti apa yang akan diambil.

    “Kalau sudah diterima, tentunya akan dibahas secara internal dengan pimpinan dan struktural baik itu penyidik, jaksa, maupun pihak-pihak terkait yang terlibat dalam perkara itu. Setelah itu baru ditentukan tindak lanjut apa yang akan diambil,” tutur Tessa.

    Sebelumnya, hakim menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan Sahbirin Noor. Dengan demikian, status tersangka sosok yang akrab disapa Paman Birin itu menjadi gugur.

    “Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari pemohon Sahbirin Noor sebagian,” kata hakim Afrizal Hady saat sidang putusan di PN Jaksel, Selasa (12/11/2024).

    Hakim menyatakan langkah KPK menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang. Hakim menyatakan penetapan tersangka yang bersangkutan tidak sah.

    “Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka Sahbirin Noor oleh termohon,” ungkapnya.

  • Sahbirin Noor Mundur dari Jabatan Gubernur Kalsel, KPK Klaim Tak Ganggu Penyidikan

    Sahbirin Noor Mundur dari Jabatan Gubernur Kalsel, KPK Klaim Tak Ganggu Penyidikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sahbirin Noor telah mengundurkan diri sebagai gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemprov Kalsel tak terganggu dengan pengunduran diri Sahbirin.

    Sosok yang akrab disapa Paman Birin itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut. Namun, hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan Sahbirin, sehingga status tersangkanya menjadi gugur.

    “Proses hukum tidak terganggu. Bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sama sekali tidak mengganggu,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Tessa menyebut, dugaan pidana yang dilakukan Sahbirin tidak berarti hilang dengan pengunduran dirinya. Hal itu mengingat dugaan suap yang sempat disangkakan kepada Sahbirin terjadi ketika semasa dirinya menjabat sebagai gubernur Kalsel.

    “Tindakan tersebut dilakukan pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai penyelenggara negara. Jadi bukan berarti kalau mengundurkan diri itu hilang perbuatannya karena sudah terjadi perbuatan tersebut,” ucap Tessa.

    Di lain sisi, putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan Sahbirin Noor hanya menguji aspek formil suatu kasus. Tessa menekankan, aspek materiel atas dugaan pidana tetap ada.

    “Aspek materialnya perbuatannya itu tetap ada. Bahwa sudah ada beberapa tersangka yang ditahan, diproses. Tentunya KPK akan melakukan tindakan-tindakan, salah satunya adalah pemanggilan yang bersangkutan sebagai saksi di perkara atau sprindik yang saat ini sedang berjalan. Itu kita tunggu saja,” tutur Tessa.

    Diketahui, Sahbirin Noor atau Paman Birin mengundurkan diri dari jabatan gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) setelah menang melawan KPK. Sahbirin berpamitan kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di gedung Idham Chalid di kantor gubernur Kalsel, Rabu (13/11/2024).

    Sahbirin yang dua periode menjadi gubernur Kalsel menyampaikan langsung pengunduran diri dengan didampingi istrinya Raudatul Jannah.

  • KPK Tetapkan Tersangka dari Unsur BPK Terkait Kasus Jalur Kereta

    KPK Tetapkan Tersangka dari Unsur BPK Terkait Kasus Jalur Kereta

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menangani kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub. KPK mengaku telah menetapkan tersangka dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Kami menyampaikan terkait jalur kereta sudah ada yang menjadi tersangka (unsur BPK),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    KPK belum merilis secara resmi identitas tersangka yang dimaksud. Namun, lembaga antikorupsi itu mengaku telah mengendus dugaan temuan audit proyek jalur kereta yang dikurangi.

    “Penyidik sedang mendalami adanya upaya untuk menghilangkan atau mengurangi temuan. Dari pihak BPK sudah dilakukan pemanggilan dan penyidikan masih beproses,” ujar Tessa.

    Juru bicara berlatar belakang penyidik ini menyebut tim penyidik KPK memerlukan waktu mendalami dugaan tersebut. Hal itu mengingat audit yang dilakukan ada di beberapa lokasi.

    “Agak lama karena banyaknya audit yang dilakukan yang bersangkutan di beberapa lokasi, sehingga perlu didalami satu per satu,” tutur Tessa.

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa lima orang dalam kapasitas selaku saksi terkait kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) wilayah Jawa bagian Barat yang menjadi BTP Kelas 1 Bandung, Kamis (14/11/2024).

    “Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee ke beberapa pihak di antarannya LPD POKJA, PPK, oknum BPK dan lain-lain,” ungkap Tessa.

  • Buntut Dugaan Hoaks Putusan PTUN, Politisi Golkar Lapor ke Polda Metro Jaya

    Buntut Dugaan Hoaks Putusan PTUN, Politisi Golkar Lapor ke Polda Metro Jaya

    Jakarta, Beritasatu.com – Politisi Partai Golkar Adrianus Agal melaporkan seorang pengacara atas dugaan hoaks ke Polda Metro Jaya pada Jumat (15/11/2024).

    Adrianus menyebut, pengacara tersebut telah menyebarkan berita hoaks terkait putusan PTUN yang menyebut hasil Munas Partai Golkar dibatalkan.

    “Fakta yang sebenarnya pengadilan itu tidak pernah memutus perkara yang mereka bicarakan di dalam media online,” ujarnya kepada wartawan Jumat (15/11/2024).

    Adrianus mengaku keberatan dengan hal tersebut. Dia merasa pengacara tersebut telah merugikan Partai Golkar.

    “Atas dasar itu, saya sebagai kader Partai Golkar merasa dirugikan, karena itu saya datang melapor di Polda Metro Jaya,” katanya.

    Adrianus menambahkan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah barang bukti terkait laporan tersebut. Termasuk tangkapan layar penyebaran dugaan hoaks hasil PTUN terkait kepengurusan Golkar.

    Laporan Adrianus teregistrasi dengan nomor LP/B/6955/X1/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 15 November 2024.

    “Kami laporkan di sini terkait ada dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE,” ungkapnya.

  • KPK Titip Harapan ke DPR Jelang Fit and Proper Test Capim

    KPK Titip Harapan ke DPR Jelang Fit and Proper Test Capim

    Jakarta, Beritasatu.com – DPR berencana menggelar fit and proper test calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK pekan depan. KPK mengharapkan melalui proses ini dapat menghasilkan sosok yang berintegritas.

    “Iya saya pikir yang dibutuhkan adalah pemimpin yang tentunya berintegritas dan memiliki determinasi untuk memimpin lembaga ini memberantas korupsi ke depannya,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Tessa menekankan, pimpinan KPK periode mendatang mesti dapat memperkuat kerja bidang pencegahan maupun penindakan korupsi. Tak lupa, dibutuhkan sosok dengan kemampuan manajerial yang baik.

    “Tidak hanya mencegah, termasuk menindak juga. Jadi intinya integritas dan fungsi manajerial yang mumpuni,” ujar Tessa.

    Diketahui, Komisi III DPR akan menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan capim dan cadewas KPK periode 2024-2029 pada pekan depan, Senin (18/11/2024) hingga Kamis (21/11/2024). Waktu tersebut berdasarkan hasil rapat konsultasi Komisi III DPR dengan pimpinan DPR pada hari ini.

    “Senin siang langsung fit and proper untuk capim dan kemudian berlanjut cadewas dan berakhir pada Kamis 21 November,” ujar Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di ruangan Komisi III gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Habiburokhman mengatakan pihaknya memberikan waktu masing-masing 90 menit kepada setiap capim dan cadewas KPK untuk memaparkan visi dan misinya sekaligus pendalaman dari anggota Komisi III DPR. Capim KPK dan cadewas KPK masing-masing terdiri dari 10 orang.

    Sebanyak 10 nama capim KPK itu adalah Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.

    Kemudian, 10 nama calon anggota Dewas KPK, antara lain Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwaiz, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

  • ID Food Jalin Kolaborasi Bersama Badan Gizi Nasional untuk Program Makan Sehat Bergizi

    ID Food Jalin Kolaborasi Bersama Badan Gizi Nasional untuk Program Makan Sehat Bergizi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas gizi masyarakat, salah satunya melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menggandeng peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut dilakukan melalui kerja sama strategis antara BGN dengan Holding BUMN Pangan ID Food dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional.

    Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan kerja sama antara ID Food dan BGN ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang Sinergitas dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Pemenuhan Gizi Nasional. Menurutnya, kerja sama ini menjadi awal bagi pelaksanaan sejumlah program strategis seperti, sinergi sarana logistik melalui pemanfaatan jasa transportasi dan pergudangan untuk keperluan distribusi bahan baku dan hasil produksi, serta pemanfaatan aset tanah dan bangunan menjadi unit pelayanan dapur untuk pemenuhan gizi masyarakat.
        
    “Selain itu, melalui MoU ini kedua pihak juga bersepakat untuk melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi terkait program Pemenuhan Gizi Nasional, sinergi ekosistem pangan, serta kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,” ujar Sis Apik seusai melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Kepala BGN Dadan Hindayana, Jumat (15/11/2024).

    Ia mengatakan selanjutnya ID Food dan BGN akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyusun program prioritas serta langkah-langkah percepatan pelaksanaannya. “Prinsipnya kerja sama ID Food dan BGN akan mengelaborasi kompetensi masing-masing pihak. Dalam hal ini, ID Food sebagai produsen pangan dengan komoditas yang beragam tentunya siap untuk menjadi agregator dalam penyediaan komoditas pangan, bahan baku, dan distribusi guna mendukung program pemenuhan gizi masyarakat termasuk program Makan Sehat Bergizi,” terangnya.

    Terkait kesiapan ID Food sebagai mitra strategis program Makan Sehat Bergizi, Sis Apik memastikan, pihaknya telah membentuk satuan tugas internal dan menyiapkan skema kerja sama untuk pengadaan komoditas. “Pengadaan komoditas akan dilakukan melalui offtake dari petani, peternak, nelayan, dengan pola kemitraan yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat inklusif,” jelasnya.

    Sis Apik mengatakan, saat ini ID Food merupakan BUMN yang mengelola komoditas pangan paling beragam. Untuk pemenuhan karbohidrat, ID Food memproduksi benih dan beras melalui anak usahanya PT Sang Hyang Seri. Untuk pemenuhan lemak dan protein ID Food memiliki anak usaha PT Berdikari yang bergerak di sektor peternakan dan siap memasok daging sapi, telur, daging ayam, serta susu. Selain itu, juga ada PT Perikanan Indonesia yang bergerak di sektor perikanan.

    “Kami juga memproduksi komoditas pangan pendukung, seperti gula, garam, dan minyak goreng, serta memiliki anak perusahaan yang menjalankan aktivitas distribusi dan logistik yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Rajawali Nusindo,” sebutnya.

    Khusus untuk sektor distribusi dan logistik, ID Food memiliki 1.085 gudang dengan total kapasitas 2,5 juta ton yang tersebar dari Aceh hingga Papua. “Adapun 1.085 gudang tersebut terdiri dari, 525 unit dry non-food warehouses dengan kapasitas 1,4 juta ton, 535 unit dry food warehouses dengan kapasitas 1 juta ton, dan 25 unit cold storage dengan kapasitas 19 ribu ton,” paparnya.

    Sis Apik mengatakan, sebaran sarana logistik yang luas milik ID Food ini diharapkan dapat mendukung tugas BGN dalam mengorkestrasi pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia. “Mengingat, faktor distribusi dan logistik turut memegang peranan penting dalam memastikan aktivitas distribusi pangan bergizi berjalan merata dan tepat sasaran,” ucapnya.

    Selain itu, ia menambahkan, ID Food juga melakukan pemanfaatan aset idle untuk dijadikan Satuan Layanan Makan Bergizi. “Saat ini, ID Food telah menyiapkan sejumlah titik aset yang dapat dioptimalkan untuk Satuan Layanan Makan Bergizi yang dapat berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi Makan Sehat Bergizi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, sebelumnya ID Food juga telah berhasil menjalankan sejumlah program pangan pemerintah seperti cadangan pangan pemerintah (CPP) dan penyaluran bantuan pangan penanganan stunting. “ID Food telah berperan dalam menjaga ketersediaan bahan pangan pokok penting melalui program CPP sesuai dengan Perpres 125 tahun 2022. Saat ini ID Food mengelola total 10 komoditas pangan,” ungkap Sis Apik.

    Untuk penyaluran bantuan pangan penanganan stunting, ID Food telah menyalurkan bantuan pangan dalam rangka penanganan stunting pada tahun 2023 dan 2024 kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS). “Pada tahun 2024, kami telah berhasil merealisasikan 100% penyaluran bantuan pangan stunting sebanyak 8,6 juta paket pangan berupa daging ayam dan telur ayam di 7 provinsi,” katanya.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kerja sama yang terjalin antara BGN dengan ID Food. Menurutnya, sinergi ini sejalan dengan percepatan tujuan BGN dalam meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok masyarakat.

    Menurutnya, program yang akan dikerjasamakan secara khusus memiliki tujuan untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat. Sehingga dapat memperkuat prestasi, partisipasi, kehadiran, serta pengurangan anak putus sekolah, hal ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.

    Ia menambahkan, program kerja sama ini juga tidak hanya memberikan manfaat pada perbaikan gizi, tetapi juga mencakup penciptaan lapangan kerja, meningkatkan keterserapan komoditas pangan lokal sehingga dapat membantu peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

  • Kobi Education Gelar Seminar Offline Study Abroad untuk Siswa SMA Bakti Mulya 400 Lebak Bulus

    Kobi Education Gelar Seminar Offline Study Abroad untuk Siswa SMA Bakti Mulya 400 Lebak Bulus

    Jakarta, Beritasatu.com – Kobi Education, sebagai lembaga yang memiliki misi menjadi support system nomor 1 untuk scholarship hunters tidak bosan-bosan untuk menyelenggarakan seminar bertemakan study abroad, baik secara online maupun offline. Dan baru-baru ini, Kobi juga telah menggelar seminar bertajuk “Kobi Goes to School – SMA Budi Mulya 400 Lebak Bulus” pada Rabu, (30/10/2024) lalu dengan penuh kemeriahan dan juga antusias dari para siswanya. 

    Sejalan dengan misi Kobi, acara ini digelar dengan tujuan memberikan informasi dan motivasi kepada peserta seminar yang bercita-cita melanjutkan studi ke luar negeri supaya lebih semangat belajar dan merencanakan masa depan. Untuk itu, pada kesempatan tersebut Kobi menggandeng salah satuu awardee MEXT Scholarship, beasiswa S1 dari pemerintah Jepang, untuk menjadi speaker seminar, yaitu Alvina.

    Kobi Goes to School – SMA Budi Mulya 400 Lebak Bulus. – (Kobi Education/Istimewa)

    Seminar ini dihadiri oleh siswa dari kelas 10, 11, dan 12. Selama sesi berlangsung, Alvina memberikan penjelasan konkret tentang beragam peluang beasiswa S1 di luar negeri, seperti beasiswa MEXT dari Jepang, sebagai pembuka jalan bagi siswa SMA untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Siswa juga mendapatkan insight langsung mengenai proses pendaftaran, tahapan seleksi, serta tips strategis untuk meningkatkan peluang diterima beasiswa.

    Selain itu, Alviana juga tak lupa untuk berbagi cerita mengenai pengalamannya selama study abroad di Jepang, strategi persiapan yang ia lakukan, hingga pengalamannya saat menempuh studi di Jepang,  

    “Kerenn, penjelasan kakaknya sangat jelas dan straight to the point dan juga memberi informasi-informasi yang sangat penting dan diperlukan untuk kuliah di luar negeri.” ujar salah satu siswa kelas 11 SMA Bakti Mulya 400 Lebak Bulus. 

    Tak mau melewatkan kesempatan, setelah pemaparan materi, peserta seminar juga tampak aktif dalam sesi QnA. Hal ini menunjukkan terjaganya semangat tinggi dari siswa untuk mengetahui lebih banyak kiat-kiat dalam melanjutkan studi ke luar negeri. Dan sebagai bentuk apresiasi, Kobi pun memberikan hadiah spesial berupa buku persiapan study abroad untuk S1 bagi peserta teraktif. 

    “Sangat bermanfaat dan beredukasi, siswa jadi lebih tau bagaimana strategi kalo mau daftar perguruan tinggi luar negeri.” ujar siswa SMA Bakti Mulya 400 Lebak Bulus lainnya.

    Kegiatan seminar bersama sekolah ini akan terus Kobi lakukan dengan harapan untuk memberikan informasi sekaligus membangun motivasi bagi generasi muda Indonesia untuk berani mengejar cita-citanya untuk bisa berkuliah di luar negeri.