Category: Beritasatu.com Nasional

  • TNI-Polri Sergap 30 Markas KKB, 19 Tewas

    TNI-Polri Sergap 30 Markas KKB, 19 Tewas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri dan TNI telah menewaskan 19 anggota kelompok kriminal bersenjata (KBB) dalam Operasi Damai Cartenz 2024 di Papua. Aparat juga berhasil mengambil alih 30 markas KKB dan menyita delapan senjata api.

    Hal itu disampaikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat memaparkan kondisi kamtibmas di Papua dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    “Kami juga mempersiapkan operasi terpusat damai cartenz untuk menghadapi kelompok KKB tersebut, ada 19 KKB yang kita lumpuhkan, kita proses 98 perkara, kita amankan delapan senjata api, 633 butir amunisi, tujuh magazin,” kata Listyo.

    Selain itu, aparat juga menyita 79 alat komunikasi yang digunakan oleh KKB selama Operasi Damai Cartenz 2024.

    Kapolri menyatakan Papua termasuk daerah rawan khususnya di Pilkada 2024, karena masih ada gangguan KKB. 

    Menurutnya ada 24 jaringan KKB di Papua dengan total jumlah kekuatan sekitar 1.438 anggota. “Mereka memiliki 361 senjata api yang tersebar pada 14 kabupaten, khususnya di wilayah pegunungan,” ujar Listyo.

    Listyo memaparkan ada 217 aksi gangguan KKB selama 2024, terdiri dari 39 penembakan, 38 kontak tembak, dan lainnya. Korban ada 104 orang, 56 di antaranya meninggal.

    “Kemudian ada kelompok KKB yang bergerak secara politik, mereka melakukan 205 aksi,” ujar Listyo.

    Menurutnya ada empat kelompok KKB yang bergerak secara politik di antaranya KNPB, ULMWP, dan GRPWP.

    “Berbagai aksi yang mereka lakukan mulai dari mengangkat isu marjinalisasi dan diskriminasi, sejarah integrasi dan status politik, pelanggaran HAM, dan kegagalan pembangunan di Papua,” kata Listyo.

    “Ini sebagai upaya mereka untuk terus menyuarakan kemerdekaan di wilayah Papua, ini tentunya menjadi tantangan bagi kita terkait dengan program-program untuk kesejahteraan Papua.” 

    Listyo menegaskan Polri mendukung pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Polri sudah dapat persetujuan dari Kementerian PANRB untuk pembentukan dua polda baru yakni Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya. 

    “Saat ini kami sedang memenuhi kebutuhan personel untuk polda tersebut, termasuk juga kesiapan sarana dan prasarana,” kata kapolri.

  • Wakil Ketua MPR Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Wakil Ketua MPR Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua MPR Eddy Dwiyanto Soeparno menyatakan pihaknya mendukung program pemerintah untuk memberikan makan bergizi gratis.  Program ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

    Pernyataan tersebut disampaikan Eddy seusai berdiskusi dengan Indonesian Food Security Review (IFSR) di ruang papat pimpinan, Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Eddy juga memastikan MPR secara kelembagaan mendukung penuh program makan bergizi gratis. Selain berperan dalam meningkatkan kualitas SDM anak-anak Indonesia, program ini, kata Eddy, juga akan membantu menggerakkan ekonomi rakyat.

    “MPR tidak ragu untuk mendukung penuh program ini agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, terutama untuk anak-anak didik kita. Program ini tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga akan memperbaiki kualitas SDM kita di masa depan,” jelas Eddy.

    Program makan bergizi gratis, lanjut Eddy, merupakan amanat konstitusi sesuai dengan UUD 1945 yang mengharuskan negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menyediakan makanan bergizi yang berkualitas, guna meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

    Eddy juga mengungkapkan pemerintahan Prabowo-Gibran telah memulai beberapa pilot project untuk program ini. Oleh karena itu, MPR mengundang IFSR sebagai mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas secara lebih mendalam pelaksanaan program tersebut.

  • Nusron Sebut Banyak Aset TNI Diserobot Jadi Mal hingga Hotel, Kementerian ATR Siap Tertibkan

    Nusron Sebut Banyak Aset TNI Diserobot Jadi Mal hingga Hotel, Kementerian ATR Siap Tertibkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan banyak aset TNI diserobot pihak tertentu. Ia berjanji akan mengamankan aset-aset dikelola Kementerian Pertahanan dan TNI.

    “Kita akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan yang menyangkut beberapa hal. Pertama, mengamankan aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Kenapa? Karena banyak aset-aset TNI diserobot oleh pihak-pihak tertentu,” kata Nusron usai rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    “Ada yang berubah menjadi real estate, berubah menjadi mal, berubah menjadi hotel. Itu kita kerja sama penataan ulang, sertifikasinya bagus dan diamankan supaya aset-aset negara tidak hilang,” lanjut Nusron seperti dilansir dari Antara.

  • Libatkan Banyak Masyarakat, IFSR Pastikan Makan Bergizi Gratis Jadi Pesta Rakyat

    Libatkan Banyak Masyarakat, IFSR Pastikan Makan Bergizi Gratis Jadi Pesta Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Indonesian Food Security Review (IFSR) I Dewa Made Agung menegaskan program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan melibatkan sebanyak mungkin pihak untuk memastikan kesuksesan program tersebut. Menurut Dewa, Prabowo ingin program ini menjadi pesta rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.

    “Lalu mengundang sebanyak-banyaknya pihak ketiga yang ingin berkontribusi. Jadi kami diberi mandat untuk memastikan bahwa program ini benar-benar menjadi pesta rakyat,” ujar Dewa setelah bertemu dengan Wakil Ketua MPR, Eddy Dwiyanto Soeparno, di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (11/11/2024).

    Dewa memastikan bahwa produk-produk yang digunakan dalam program makan bergizi gratis ini akan berasal dari dalam negeri. Pembuatan dapur dan semua hal teknis lainnya juga akan memanfaatkan produk-produk lokal.

    “Program ini adalah program untuk rakyat dan oleh rakyat, oleh karena itu, tingkat produksi dalam negeri, baik itu bahan pokok hingga pembuatan dapur dan perlengkapan lainnya, harus menggunakan produk-produk dalam negeri,” tandas Dewa.

    Lebih lanjut, Dewa menyebutkan bahwa diskusi dengan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno membahas implementasi, evaluasi, dan pelajaran penting yang bisa diambil dari berbagai negara terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Selain itu, pihaknya juga meminta dukungan dari MPR dalam pelaksanaan program ini ke depannya.

    “Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eddy, bahwa dukungan yang diberikan MPR mencakup berbagai aspek, seperti sosialisasi, pengawalan, dan pengawasan. Kami terus berkomunikasi dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait untuk menyempurnakan program makan bergizi gratis ke depannya,” pungkas Dewa.

  • Hari Pertama Lapor Mas Wapres, 34 Aduan Masyarakat Masuk

    Hari Pertama Lapor Mas Wapres, 34 Aduan Masyarakat Masuk

    Jakarta, Beritasatu.com – Hari pertama layanan pengaduan masyarakat “Lapor Mas Wapres” dibuka, Senin (11/11/2024), sebanyak 34 aduan masyarakat masuk. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menginstruksikan agar setiap aduan yang diterima segera direspons oleh instansi terkait.

    “Sudah ada 34 warga yang mengajukan laporan,” ujar Asisten Deputi Tata Kelola Setwapres Pranggono Dwianto di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Ia menambahkan, hal ini merupakan arahan langsung dari Wapres Gibran agar masyarakat dapat mengajukan aduan dengan lebih mudah dan cepat.

    “Sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden (Gibran), saat ini kami membuka layanan pengaduan masyarakat melalui beberapa kanal, yang memungkinkan warga datang langsung ke kantor Setwapres untuk menyampaikan aduannya,” jelasnya.

    Layanan Lapor Mas Wapres adalah inovasi yang digagas oleh Wapres Gibran setelah dilantik, yang sebelumnya telah diterapkan saat ia menjabat sebagai wali kota Solo. Layanan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi serta aduan masyarakat agar dapat segera ditindaklanjuti.

    Bagi masyarakat yang ingin mengajukan aduan melalui Lapor Mas Wapres, mereka dapat langsung datang ke Gedung III Sekretariat Wakil Presiden yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Layanan ini buka pada hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

    Diberitakan sebelumnya, Lapor Mas Wapres memberlakukan pembatasan jumlah aduan melalui jalur tatap muka, sebanyak 50 aduan per hari, disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja dan fasilitas. Deputi Bidang Administrasi Setwapres, Sapto Harjono, menjelaskan bahwa pembatasan ini diterapkan sementara untuk mengoptimalkan pelayanan.

    Proses pengaduan masyarakat dimulai dengan pengecekan di pos pengamanan oleh petugas Paspampres, sesuai dengan standar pengamanan yang berlaku di Istana Wakil Presiden. Setelah itu, pengadu dapat mengambil nomor antrean melalui mesin kios, kemudian melanjutkan ke meja registrasi untuk menukar kartu identitas dengan ID tamu.

    Setelah melewati meja registrasi, pengadu akan diarahkan menuju ruang pengaduan masyarakat, yang dilengkapi dengan 10 meja pelayanan. Setiap meja diisi oleh dua hingga tiga petugas penerima aduan dari tim Setwapres yang mengenakan rompi biru muda.

    Proses pengaduan di meja pelaporan berlangsung sekitar 15-20 menit. Masyarakat dapat menyampaikan masalah atau aspirasi mereka. Setelah laporan diterima, petugas akan memberikan bukti laporan yang berisi nomor ID untuk memantau tindak lanjut aduan melalui WhatsApp di nomor 081117042207 atau situs resmi setwapreslapor.go.id.

  • Pegawai Rutan KPK yang Jadi Terdakwa Kasus Pungli Masih Dapat 50% Gaji

    Pegawai Rutan KPK yang Jadi Terdakwa Kasus Pungli Masih Dapat 50% Gaji

    Jakarta, Beritasatu.com – Pegawai rumah tahanan negara (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Ridwan mengungkapkan dirinya masih mendapatkan 50% dari gajinya. Padahal, dia saat ini menjadi salah satu terdakwa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rutan KPK. 

    Hal itu diungkapkan Ridwan saat menjadi saksi untuk para terdakwa lainnya dalam kasus pungli rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/11/2024). Dia berkedudukan sebagai pegawai tidak tetap.

    “Kemudian sekarang status kepegawaian saudara bagaimana?,” tanya jaksa saat persidangan.

    “Masih sebagai pegawai karena masih menerima gaji,” respons Ridwan.

    “Sampai saat ini masih terima gaji?” tanya jaksa.

    “Masih menerima gaji, tetapi sudah 50% sepertinya,” respons Ridwan.

    Jaksa sempat mendalami soal alasan pemotongan gaji dimaksud. Ridwan menyebut pemotongan itu mengingat dirinya menjadi terdakwa.

    Ridwan menerangkan, dia sempat diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK buntut dugaan pungli tersebut. Atas keterlibatannya dalam praktik pungli di rutan KPK, dia dijatuhi sanksi berat berupa permintaan maaf terbuka.

    “Kami terbukti bersalah dalam perihal pungutan liar di rutan KPK dan kami mendapat sanksi berat dari Dewas KPK,” ungkap Ridwan.

    “Apa sanksi beratnya itu?” tanya jaksa.

    “Permintaan maaf terbuka,” respons Ridwan.

    “Jadi saudara terbukti melanggar kode etik dan kode pelaku pegawai KPK?,” tanya jaksa.

    “Betul pak,” respons Ridwan.

    “Saudara terbukti meminta uang?” tanya jaksa.

    “Menerima uang dari tahanan,” respons Ridwan.

    Jaksa sempat menggali lebih jauh keterangan Ridwan seputar kedudukan uang yang diterima tersebut. Dia pun mengakui penerimaan uang tersebut tidak resmi.

    “Yang saudara terima uang dari tahanan itu resmi apa tidak itu?” tanya jaksa.

    “Tidak resmi,” respons Ridwan.

  • Tersangka MN, Penghubung Bandar Judi Online di Kemenkomdigi

    Tersangka MN, Penghubung Bandar Judi Online di Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Tersangka MN, yang ditangkap Polda Metro Jaya, diketahui memiliki peran sebagai penghubung antara para tersangka dengan bandar terkait kasus judi online (judol) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, dengan peran itu, MN dapat dengan mudah menentukan situs judol mana saja yang dapat beroperasi dan tidak.

    Dari bandar judi online tersebut, MN yang merupakan penghubung, kerap mencairkan dana segar untuk keperluan pemblokiran situs judol.

    “Peran MN menyetorkan uang dan atau menyerahkan list website untuk dijaga website-nya supaya tidak diblokir,” kata Wira dalam konferensi pers di Terminal 2F Internasional, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (10/11/2024).

    Selain MN, polisi juga menangkap DM. Kuat dugaan kedua tersangka tersebut ditangkap di luar negeri karena mereka dijemput penyidik di terminal kedatangan internasional.

    Mengenai negara mana keduanya ditangkap, baik Wira dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indrardi enggan berkomentar lebih jauh, termasuk identitas dari MN.

    Wira menjelaskan, DM ditangkap setelah penyidik melakukan pengembangan dari penangkapan sang penghubung bandar judol. “Selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapatkan satu orang tersangka lagi dengan inisial DM yang terlibat dengan perjudian online,” ungkapnya.

    Peran DM, menurut dia, sebagai penampung uang judol. Dari penangkapan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, seperti uang tunai Rp 300 juta dan uang yang tersimpan di dalam rekening tersangka Rp 2,8 miliar.

    Wira menegaskan, dari dua tersangka yang ditangkap, satu di antaranya merupakan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). “Atas kerja keras daripada rekan-rekan tim penyidik di lapangan, bahwa pada 9 November 2024, tim berhasil mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN,” ungkapnya.

    Polisi belum menjelaskan secara perinci identitas dan kronologi penangkapan tersangka judol yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi. Saat ini kedua tersangka menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya.

  • 2 Tersangka Baru Judi Online Kemenkomdigi Tiba di Polda Metro Jaya

    2 Tersangka Baru Judi Online Kemenkomdigi Tiba di Polda Metro Jaya

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya membawa dua tersangka baru kasus judi online, yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) pada Minggu (10/11/2024). Sosok berinisial MN dan DM tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sekitar pukul 20.55 WIB.

    Setibanya di depan gedung Ditreskrimum, keduanya langsung dibawa menuju ruang pemeriksaan. Salah satu di antara tersangka yang dibawa, yakni MN, sebelumnya berstatus sebagai buronan dalam kasus ini.

    Polisi menyebut upaya pendalaman pada sosok MN akhirnya berujung pada penangkapan tersangka lain, yakni DM. Keduanya disebut diamankan aparat pada 9 November 2024.

    “Pada 9 November 2024, tim berhasil mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN. Ketika MN dilakukan penangkapan selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapatkan satu orang tersangka lagi dengan inisial DM,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra saat menemui awak media di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

    Wira mengungkap peran MN sebagai penghubung antara bandar judi online dengan oknum pegawai Kemenkomdigi. Ia bertugas mendata situs judi online yang diminta untuk tidak diblokir sekaligus menyetorkan uang.

    Peran sosok DM sebagai fasilitator bagi aksi tersangka MN, termasuk menyiapkan atau menampung uang hasil transaksi kejahatan judi online.

    Dari keduanya aparat kepolisian menyita barang bukti berupa uang hasil kejahatan senilai Rp 3,1 miliar. Dari total uang tersebut, sebanyak Rp 300 juta disita dalam bentuk tunai, sedangkan sisanya Rp 2,8 miliar berupa saldo rekening.

  • Hari Pertama Lapor Mas Wapres, 34 Aduan Masyarakat Masuk

    Resmi Beroperasi Senin, Layanan Pengaduan Masyarakat dari Wapres Gibran via Istana dan WhatsApp

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membuka layanan pengaduan masyarakat dengan dua cara, yaitu datang langsung ke Istana Wapres dan melalui pesan WhatsApp (WA). Layanan pengaduan itu akan resmi beroperasi pada Senin (11/11/2024).

    Gibran mengumumkan layanan tersebut melalui akun Instagram @gibran_rakabuming, Minggu (10/11/2024). Layanan yang diberi nama “Lapor Mas Wapres”.

    “Mulai besok, saya akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum,” ujarnya dalam keterangan foto.

    Gibran mempersilakan masyarakat yang berkepentingan melapor untuk datang secara langsung ke Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih Nomor 14, Jakarta Pusat.

    Layanan laporan di Istana Wapres dibuka pada Senin hingga Jumat, pukul 08.00- 14.00 WIB.

    Selain itu, sebagai alternatif laporan pengaduan dari warga, Gibran juga memfasilitasi laporan via WhatsApp pada nomor 081117042207.

    “Saya juga membuka akses melalui WhatsApp yang nomornya ada di poster,” ucapnya.

  • Anies Baswedan Tidak Terlibat di Deklarasi, Presiden Partai Perubahan: Ini Rumah Beliau

    Anies Baswedan Tidak Terlibat di Deklarasi, Presiden Partai Perubahan: Ini Rumah Beliau

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Partai Perubahan Robi Nurhadi memberikan penjelasan mengenai sosok Anies Baswedan yang tidak terlibat dalam deklarasi partai tersebut di Jakarta pada Minggu, 10 November 2024. Robi Nurhadi mengatakan meski dirinya ditetapkan sebagai Presiden Partai Perubahan, Anies Baswedan tetap adalah pemimpin partai tersebut dan partainya adalah rumah buat politisi yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden itu.

    “Sebenarnya yang tetap jadi pemimpin Bapak Anies Rasyid Baswedan dan para pemimpin perubahan yang telah memimpin organsasi relawan atau perjuangan pergerakan perubahan. Kepada mereka kami beri rasa hormat,” ujar Robi Nurhadi dikutip dari Suara Perubahan, kanal YouTube milik Partai Perubahan, Minggu.

    Ia memahami saat ini banyak orang bertanya-tanya mengenai sosok Anies Baswedan yang tidak dilibatkan dalam deklarasi. Robi Nurhadi mengatakan seluruh masyarakat yang ada di Partai Perubahan selalu berkeyakinan Anies Baswedan adalah pemimpin mereka. Ia yakin Anies Baswedan akan terhubung hatinya dengan teman-teman perubahan yang ada di Partai Perubahan.

    “Kami yakin ini adalah rumah beliau. Satu hari beliau akan pulang,” harapnya.

    Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan, memberikan sambutan saat bersilaturahmi ke Kantor DPW PKB DKI Jakarta di Jakarta, Kamis 13 Juni 2024. DPW PKB DKI Jakarta secara resmi mengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta. – (Berita Satu Photo/Joanito De Saojoao)

    “Partai perubahan ini akan terus jadi kekuatan politik Pak Anies Baswedan dalam agenda perubahan Indonesia yang lebih baik,” sambungnya lagi.

    Ia mengatakan deklarasi yang mereka lakukan merupakan bentuk konkret dari 5 Pilar yang diusung Gerakan Perubahan. Menurutnya kelima pilar itu adalah pembentukan Partai Perubahan, Ormas Gerakan Perubahan, Koperasi Perubahan, Yayasan Perubahan, dan Cakada Perubahan.

    Khusus untuk Partai Perubahan, Robi Nurhadi mengatakan partai tersebut dibentuk karena keprihatinan banyak orang atas trik politik di mana banyak orang baik yang diinginkan masyarakat tidak bisa maju sebagai kepala daerah.

    Ia mencontohkan pengalaman Anies Baswedan beberapa waktu lalu saat nama akademisi terkenal itu diharapkan bisa maju pada Pigub Jakarta 2024.

    Sayangnya saat itu Anies Baswedan tidak bisa maju karena tidak ada partai yang mencalonkan. “Bagi kami ini adalah pelajaran besar bahwa memang orang-orang baik memerlukan kendaraan yatu partai politik agar memastikan mereka bisa diusung sesuai konstitusi,” jelas Robi Nurhadi.

    Sebelumnya, juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid justru mengklarifikasi penyebutan nama Anies Baswedan dalam deklarasi Partai Perubahan. Ia juga mengklarifikasi soal ramainya aksi permintaan iuran dan sumbangan mengatasnamakan Partai Perubahan dengan mencatut nama Anies.

    “Akhir-akhir ini kita banyak mendengar atau melihat permintaan iuran atau sumbangan untuk kegiatan yang mengatasnamakan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia,” kata Sahrin melalui video singkat yang dibagikan di media sosial.

    Menurutnya kegiatan penarikan sumbangan atas nama Partai Perubahan sering menempelkan foto atau citra Anies pada flyer maupun pamfletnya. Begitu juga dengan deklarasi Partai Perubahan. 

    “Terkait dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan bahwa pak Anies Baswedan tidak terlibat dengan Partai Perubahan atau Partai Perubahan Indonesia ataupun partai baru apa pun baik dari proses pendirian hingga pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, termasuk tidak terlibat juga dalam kegiatan iuran atau sumbangan dalam bentuk apa pun juga,” ujar Sahrin.

    “Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui seluruh khalayak umum,” tegasnya.