Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Menkop: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Potensi untuk Penyerapan Produksi Susu Dalam Negeri

    Menkop: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Potensi untuk Penyerapan Produksi Susu Dalam Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah berpotensi menyerap produksi susu dalam negeri. 

    Menurut Budi, pemerintah berkomitmen untuk memastikan penyerapan produksi susu lokal terutama dari koperasi. Oleh karena itu para peternak sapi perah dan pengelola koperasi susu untuk memastikan kualitas susu yang dihasilkan terjamin dan harga bisa bersaing.

    “Jadi jangan khawatir kalau soal takut produk susu lokal tidak terserap, justru yang harus diperhatikan adalah soal kualitas dan harganya,” tutur Budi Arie Setiadi dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (17/11/2024).

    Berdasarkan data Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), rata-rata produksi harian susu segar mencapai 1,23 juta liter per hari. Sementara kebutuhan untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis sekitar 3 juta liter per hari. Artinya ada selisih yang harus dipenuhi oleh peternak atau koperasi susu nasional dengan meningkatkan produktivitas susu sapi perah.

    Menurut dia peternak tidak perlu khawatir terkait peluang penyerapan produk susu lokal yang dihasilkan asalnya program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada Januari 2025 membutuhkan pasokan susu yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan 15 juta penerima manfaat.

    “Tidak perlu takut soal pasar, kan sudah diciptakan dengan adanya program MBG ini. Justru kita saat ini kekurangan pasokan susu, maka kita akan amankan produksi susu dalam negeri untuk kebutuhan MBG,” kata Budi Arie.

    Namun, dia tidak menampik bahwa upaya peningkatan produktivitas susu terkendala beberapa hal seperti jumlah sapi yang terus berkurang. Sebelum kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) populasi sapi sebanyak 239.196 ekor, tetapi kini tersisa 214.878 ekor.

    Kemenkop akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para peternak sapi di Indonesia. Bahkan Menkop akan langsung menyampaikan permasalahan ini kepada Presiden Prabowo Subianto agar ada kebijakan afirmatif sehingga kekurangan produksi susu nasional bisa segera teratasi.

    “Saya optimistis program MBG ini menjadi momentum kebangkitan koperasi susu maka mari bersama-sama meningkatkan produktivitas agar kebutuhan dalam negeri tidak selalu dipenuhi dari impor,” ucap Menkop.

    Menkop Budi Arie berpesan agar GKSI dapat mengembangkan inovasi produknya agar memiliki nilai tambah lebih sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Diakui untuk saat ini hilirisasi produk susu oleh GKSI sudah cukup baik, tetapi perlu potensi pengembangan produk susu masih terbuka lebar.

    “Koperasi harus terlibat dalam program hilirisasi kalau dari susu memang produk turunannya sudah banyak seperti keju, yogurt, mozarella, dan lainnya. Hilirisasi ini akan memberikan nilai tambah,” kata Menkop.

    Sekretaris GKSI Unang Sudarma mengatakan permasalahan yang dihadapi oleh peternak sapi perah yang paling umum terjadi adalah sulitnya menjaga tingkat kesegaran dan kualitas susu karena harus disimpan dalam ruang pendingin pada suhu 4 derajat. 

    Selain itu peternak juga terkendala oleh lambatnya proses regenerasi akibat minat generasi muda untuk beternak semakin berkurang. Mayoritas mereka lebih tertarik untuk bekerja di sektor formal. Masalah kekurangan sapi perah menjadi persoalan utama sehingga produktivitas susu sapi perah sulit ditingkatkan.

    “Itu Pak sejumlah masalah yang kami hadapi terutama oleh peternak. Kami harap Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) berkenan memperjuangkan untuk kami semua,” kata Unang.

  • Dari 3 Tersangka Baru Kasus Judi Online Kemenkomdigi, Polisi Sita Barang Bukti Senilai Rp 600 Juta

    Dari 3 Tersangka Baru Kasus Judi Online Kemenkomdigi, Polisi Sita Barang Bukti Senilai Rp 600 Juta

    Jakarta, Beritasatu.com – Aparat kepolisian menyita sejumlah barang bukti dalam penangkapan tiga tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Penangkapan itu dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya pada Sabtu (16/11/2024) malam.

    Ketiga tersangka baru yang ditangkap berinisial B, BK, dan HF merupakan warga biasa dan bukan pegawai di Kemenkomdigi. Barang bukti yang disita dari tangan mereka terdiri dari ponsel, kartu ATM, hingga uang tunai.

    “Dari pelaksanaan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya terhadap tiga orang hari ini, kami melakukan penyitaan barang bukti berupa tiga buah hand phone, tiga buah kartu ATM, dan uang tunai dengan berbagai macam mata uang kurang lebih senilai Rp 600 juta,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra saat menemui awak media.

    Berdasarkan barang bukti yang sudah diamankan, Wira menyebut kepolisian akan melakukan penelusuran lebih jauh. Terutama terkait aset serta harta milik mereka yang berasal dari hasil kejahatan atau keuntungan transaksi judi online.

    Berdasarkan pendalaman yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, ketiga tersangka baru ini memiliki peran langsung terhadap kegiatan judi online di Tanah Air. Mereka adalah pemilik sekaligus pengelola ribuan laman judi yang tidak diblokir oleh pegawai Kemenkomdigi.

    Operasional ribuan laman judi daring yang mereka kelola, tentunya didukung oleh oknum Kemenkomdigi yang lebih dahulu diamankan pihak kepolisian. Wira menyebut sampai saat ini pihaknya sudah menangkap 10 orang pegawai di lingkungan Kemenkomdigi.

    “Total tersangka yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus judi online yang ditangani, adalah sebanyak 22 orang,” katanya.

    Wira menyebut penyidik masih terus mengembangkan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka lain. Begitu juga dengan barang bukti tambahan berdasar keterangan-keterangan yang disampaikan para tersangka.

  • Pemerintah Angkat Guru PPPK untuk Ditempatkan di Sekolah Swasta

    Pemerintah Angkat Guru PPPK untuk Ditempatkan di Sekolah Swasta

    Kudus, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan pengangkatan guru dengan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjaniian kerja (PPPK) masih dilakukan untuk memastikan layanan pendidikan berjalan baik. Sebagian guru PPPK akan ditempatkan di sekolah swasta yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. 

    Hal tersebut diungkapkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti saat berkunjung di Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) pada Sabtu (16/11/2024). Dia mengatakan, pengangkatan guru PPPK masih dibutuhkan untuk memastikan pendidikan berjalan dengan baik serta menyejahterakan guru. 

    Abdul Mu’ti menyebut, masih banyak ditemukan pengangkatan guru PPPK yang ditempatkan di sekolah negeri justru membuat sekolah swasta mengalami kekurangan tenaga pendidik. 

    Abdul Mu’ti yang juga sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pengangkatan guru PPPK di sekolah swasta saat ini hanya bisa dilakukan apabila ada persetujuan dari yayasan di sekolah. 

    Menurutnya, pengangkatan guru PPPK yang bertugas di sekolah swasta tergantung pada aturan baru yang diterbitkan presiden berdasarkan aspirasi masyarakat.

    “Mudah-mudahan ada aturan baru yang diterbitkan oleh presiden sebagai pemenuhan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen juga menyinggung soal undang-undang perlindungan guru. Undang-undang ini diperlukan  untuk melindungi tenaga pendidik selama bekerja. Saat ini, guru mudah dikriminalisasi ketika memberikan teguran atau hukuman kepada siswa.

  • Menteri Desa dan Raffi Ahmad Ajak Desa dan Anak Muda di Lembang Jadi Pemasok Pangan

    Menteri Desa dan Raffi Ahmad Ajak Desa dan Anak Muda di Lembang Jadi Pemasok Pangan

    Bandung Barat, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak dan menekankan agar desa-desa di Bandung Barat harus menjadi pemasok pangan dalam program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Hal tersebut disampaikan Yandri saat mengunjungi Desa Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), didampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, pada Jumat (15/11/2024).

    “Saya lihat di Bandung Barat ini sungguh luar biasa tingkat kesuburan tanahnya, sejuknya luar biasa dan potensi-potensi yang lain dan itu akan kita sandingkan dengan program makan bergizi gratis. Nanti akan ada dapur umum. Satu dapur umum melayani 3.000 orang,” kata Yandri saat memberikan sambutan.

    Lebih lanjut, kata Yandri menegaskan lahan peternakan dan pertanian di Bandung Barat terkenal mampu menghasilkan sejumlah bahan pangan berkualitas. Untuk itu, bahan baku untuk program makan bergizi gratis tidak boleh didatangkan dari luar negeri atau impor. 

    Sementara itu, Raffi Ahmad mengaku kehadiran dirinya mendampingi Menteri Yandri untuk memberikan semangat bagi generasi muda agar berperan dalam pembangunan di desa.

    “Jangan takut menjadi petani muda, jangan takut untuk anak-anak muda jadi peternak. Apa pun itu harus disosialisasikan kepada anak muda. Saya ditugaskan langsung Pak Yandri untuk menjadi pelopor pemuda desa,” beber Raffi saat memberikan sambutannya.

  • Polisi Tetapkan 22 Tersangka dalam Kasus Judi Online Libatkan Oknum Kemenkomdigi

    Polisi Tetapkan 22 Tersangka dalam Kasus Judi Online Libatkan Oknum Kemenkomdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus website judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    “Total tersangka yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus judi online adalah sebanyak 22 orang,” kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Wira Satya Triputa saat ditemui di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (16/11/2024).

    Wira menjelaskan pada Sabtu ini telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang yang masuk daftar pencarian orang (DPO), yaitu berinisial B, BK, dan HF.

    Saat ini para tersangka sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Subdirektorat
    ​​​​​​​Kejahatan dan Kekerasan (Subdit Jatanras) Polda Metro Jaya.

    Selanjutnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya akan melakukan pendalaman, termasuk melakukan pelacakan atau penelusuran (tracking) terhadap aset-aset yang merupakan hasil kejahatan yang dimiliki oleh para tersangka.

    “Tentunya kami tidak akan berhenti sampai di situ. Penyidik akan terus mengembangkan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka maupun barang bukti lain dengan berbekal keterangan-keterangan yang ada,” katanya.

    Polda Metro Jaya kembali menangkap satu tersangka berinisial HE yang berperan sebagai bandar judi online atau pemilik website judi online (judol) yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi.

    Tersangka HE ini mengaku sebagai bandar atau pemilik dari salah satu web bernama Keris123.

  • Isu Politik Sepekan: Kiprah Presiden Prabowo di APEC hingga Pertemuan Anies-Pramono

    Isu Politik Sepekan: Kiprah Presiden Prabowo di APEC hingga Pertemuan Anies-Pramono

    Jakarta, Beritasatu.com –  Presiden Prabowo Subianto mengatakan, APEC sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih inklusif serta pertemuan Pramono Anung dan Anies Baswedan, menjadi berita politik terhangat sepanjang pekan ini.

    Berita lain yang menarik pembaca adalah Joko Widodo (Jokowi) turun gunung pawai bersama calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Tegal, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah desain surat pilkada dengan calon tunggal, serta pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pilkada 2024 selesai.

    Berikut lima berita terpopuler politik selama sepekan di Beritasatu.com, dikutip Minggu (17/11/2024).

    1. Presiden Prabowo: APEC Jadi Jembatan Menuju Masa Depan yang Lebih Inklusif
    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Asian Pacific Economy Cooperation (APEC) sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih inklusif di tengah kompleksnya tantangan global. 

    Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan pada sesi APEC Leaders Informal Dialogue with Guest yang digelar di Lima Convention Center, Peru, Jumat, (15/11/2024).

    2. Pramono: Tindak Lanjut Pertemuan Anies Kita Ikuti Saja
    Cagub dan cawagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan Anies Baswedan pada Jumat (15/11/2024) pagi. “Yang jelas kemarin jam 06.00 pagi saya sudah bertemu dengan Mas Anies, 1 jam lebih,” kata dia GOR Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (16/11/2024).

    Lantaran Pramono Anung dan Anies Baswedan sudah saling mengenal sejak lama, pembicaraan terjadi secara mendalam. “Saya kenal Mas Anies sangat lama sehingga pembicaraannya dalam. Tindak lanjutnya nanti diikutin saja,” kata Pramono Anung.

    3. Jokowi Turun Gunung Pawai Bersama Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Kabupaten Tegal
    Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo turun gunung melakukan pawai bersama calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Jalan Banjaranyar Adiwerna Kabupaten Tegal, Sabtu (16/11/2024).

    Dalam pawai tersebut, Jokowi berdiri berdampingan dengan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di atas mobil jeep terbuka menyapa ribuan warga sembari membagikan kaos bergambar sketsa wajah Jokowi.

    4. MK Putuskan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal, Modelnya Setuju dan Tidak Setuju
    Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah desain surat pilkada dengan calon tunggal menjadi model plebisit dengan keterangan pilihan setuju dan tidak setuju. Putusan ini mulai pada Pilkada 2029.

    Sementara untuk Pilkada 2024 dengan calon tunggal tetap berlaku desain surat suara terdiri dari kolom yang berisikan gambar pasangan calon dan kolom kosong tidak bergambar.

    5. Pemerintah Putuskan Tunda Penyaluran Bansos Jelang Pilkada 2024
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan, telah menandatangani dan mendistribusikan surat edaran (SE) ke seluruh pemerintah daerah untuk menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 selesai.

    “Jadi perlu dipahami bahwa bansos ini ditunda terutama yang bersumber dari APBD. Artinya, apabila ada program-program kementerian yang memang tahapan penyalurannya itu membutuhkan kesegeraan, itu masih bisa berjalan, tetapi tentunya kami garis bawahi harus dilaporkan,” ungkap Bima.

  • Indonesia Ajukan 3 Warisan Budaya Tak Benda kepada UNESCO pada Desember

    Indonesia Ajukan 3 Warisan Budaya Tak Benda kepada UNESCO pada Desember

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon membeberkan Indonesia akan mengajukan tiga warisan budaya sebagai warisan budaya tak benda kepada Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), Desember 2024.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pelestarian budaya semakin kita tingkatkan. Melalui program-program konkret, seperti pengajuan warisan budaya kepada UNESCO, dan yang paling dekat itu pada Desember 2024,” kata Fadli Zon saat menghadiri acara Apresiasi Warisan Budaya Indonesia (AWBI) 2024 di Jakarta, Sabtu (17/11/2024) malam dilansir Antara.

    Ketiga warisan budaya yang akan diajukan sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah reog Ponorogo, alat musik kolintang, serta pakaian kebaya.

    Pengajuan warisan budaya menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Tujuan lainnya menceritakan jejak budaya serta memperkenalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam warisan budaya, misalnya nilai mengajarkan kebersamaan, gotong royong dan penghormatan terhadap keberagaman.

    “Boleh dibilang kita ini menjadi negara yang paling kaya budayanya di seluruh dunia. Saya mengatakan di berbagai kesempatan, setelah saya keliling ke banyak negara, tidak ada negara yang kekayaan budayanya lebih hebat dari Indonesia,” ujar Fadli Zon.

    Fadli turut menyebut upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dijadikan sebagai fondasi dalam mengembangkan nilai-nilai luhur budaya, keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.

    Terdapat pula Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Melalui aturan itu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan pelestarian perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya secara berkelanjutan sebagai warisan bangsa yang memiliki nilai penting bagi identitas nasional, pendidikan dan kebudayaan.

    Fadli mengatakan, kebudayaan Indonesia akan lebih dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

    “Perjuangan soal warisan budaya ini tak cukup hanya berhenti di tangan pemerintah. Keterlibatan masyarakat, akademisi, pelaku seni, generasi muda menjadi kunci utama keberhasilan kita menjaga warisan budaya,” kata dia.

  • Guru: Kurikulum Deep Learning Lebih Mengena dalam Pembelajaran di Sekolah

    Guru: Kurikulum Deep Learning Lebih Mengena dalam Pembelajaran di Sekolah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kurikulum pendidikan baru, yakni deep learning yang tengah diterapkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, mendapat dukungan dari guru. Hal itu dikarenakan kurikulum baru ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih mendalam dan fokus pada keterlibatan aktif.

    Guru Bahasa Indonesia SMPN 20 Kota Tangerang Tri Prasetiyawati, mengaku setuju dan menyepakati dengan perubahan kurikulum merdeka dan fokus pada deep learning.

    Kata deep learning meliputi mindfull learning (menghargai keunikan dan keterlibatan siswa), meaningfull Learning (pentingnya pembelajaran yang relevan), dan joyfull learning (menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan). Hal itu disebut dapat mengena dalam pembelajaran di sekolah asalkan guru harus selalu hadir di kelas bisa dan menguasai metode tersebut.

    “Karena pendekatan tersebut mendorong siswa untuk menerapkan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang sudah dilakukan dalam kurikulum merdeka. Deep learning mengutamakan pemahaman konsep yang mendalam dan keterampilan yang relevan, sehingga siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata,” katanya kepada Beritasatu.com, Sabtu (16/11/2024).

    Tri juga menilai kurikulum yang selalu berganti dengan menteri baru bisa efektif, asalkan adanya sumber daya manusia (SDM) dengan pelatihan yang konsisten.

    Menurutnya, di satu sisi perubahan kurikulum dapat membawa inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Namun, jika tidak diimbangi dengan pelatihan yang memadai untuk guru dan fasilitas yang mendukung, perubahan tersebut bisa kurang efektif. Maka perlu adanya kerja sama dari warga sekolah, kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua.

    “Selain itu, adaptasi siswa dan guru terhadap kurikulum baru juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas,” tegasnya. 

    Tri menjelaskan, kurikulum yang baru dapat meningkatkan kecerdasan dan keterampilan siswa, asalkan diterapkan dengan baik dan kerja sama dengan warga sekolah. Dengan pendekatan yang lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, siswa memiliki peluang lebih besar untuk memahami materi secara mendalam dan pembelajaran yang menyenangkan.

    “Keberhasilan tersebut juga tergantung pada dukungan lingkungan belajar, motivasi siswa, dan keterlibatan orang tua,” papar dia.

    Terkait kurikulum 25 tahun lalu dengan sekarang, Tri memaparkan bahwa kurikulum 25 tahun lalu cenderung lebih berfokus pada penghafalan dan penilaian berbasis ujian. Guru hanya ceramah anak dan dituntut duduk, catat, dan dengar. Guru lebih aktif daripada siswa.

    Sedangkan kurikulum sekarang lebih menekankan pada pengembangan kompetensi dan pemahaman konsep. Terlebih dengan adanya P5 dengan bermacam-macam dimensi, seperti bertaqwa kepada Tuhan YME, berkebhinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif, yang dilaksanakan di sekolah satu tahun tiga kali.

    “Dalam hal kemudahan pelaksanaan, penerapan kurikulum deep leaning ini tergantung pada konteks. Beberapa guru mungkin menemukan kurikulum baru lebih menantang karena memerlukan pendekatan yang lebih aktif, inovatif, kemandirian, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan kreatif, sehingga siswa mungkin merasa lebih terlibat dan termotivasi. Dengan dukungan yang tepat, kurikulum baru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menarik,” pungkas Tri Prasetiyawati.

  • KPK Ingatkan Raffi Ahmad dan Artis yang Jadi Pejabat agar Hati-hati Terima Endorsemen

    KPK Ingatkan Raffi Ahmad dan Artis yang Jadi Pejabat agar Hati-hati Terima Endorsemen

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan artis yang menjadi pejabat negara, seperti Raffi Ahmad, untuk berhati-hati menerima jasa endorsemen atau iklan produk. Pasalnya endorsemen rawan gratifikasi dan memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest). 

    “Saya hanya bisa menyampaikan untuk para penyelenggara negara yang dalam hal ini teman-teman wakil rakyat yang berlatar belakang artis untuk bisa sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Sebagai informasi, ada sejumlah artis sekarang menjadi pejabat negara seperti Raffi Ahmad yang ditunjuk sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian Ahmad Dhani, Eko Patrio, Verrell Bramasta, Once Mekel, Mulan Jameela, hingga Nafa Urbach. Mereka semua anggota DPR periode 2024-2029.

    Tessa mengatakan para artis yang sudah menjadi pejabat, hendaknya mematuhi etika dan aturan khusus penyelenggara negara. Misalnya penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) maupun pelaporan gratifikasi.

    Tessa menilai penerimaan tawaran jasa endorsemen bisa membuat para pejabat yang berlatar belakang artis menjadi tersandera dalam bekerja. KPK meminta mereka memperhatikan kemungkinan tersebut.

    “Penerimaan itu menjadikan yang bersangkutan tersandera apabila akan melakukan hal tertentu atau membuat kebijakan-kebijakan, mendorong adanya kebijakan yang bisa menguntungkan pihak-pihak lain. Nah itu yang perlu diperhatikan bagi teman-teman artis ini,” ucap Tessa.

    Tessa yang pernah menjadi penyidik KPK mengatakan, pejabat sudah digaji oleh negara sehingga wajib bertanggung jawab kepada rakyat dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

    “Titik penekanan saya adalah untuk teman-teman yang baru saat ini bergabung menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati, tidak menerima pemasukan yang dapat menimbulkan conflict of interest atau menjadi bagian dari gratifikasi dan kalau seandainya itu gratifikasi agar segera dilaporkan,” tutur Tessa.

  • Perlindungan PMI Kurang Terakomodasi dalam UU, Menteri Karding Koordinasi dengan Menteri Hukum

    Perlindungan PMI Kurang Terakomodasi dalam UU, Menteri Karding Koordinasi dengan Menteri Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas pada Jumat (15/11/2024). Koordinasi tersebut terkait kurang terakomodasinya perlindungan hukum pekerja migran Indonesia (PMI) dalam undang-undang.

    Koordinasi tersebut juga sekaligus terkait peralihan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ke Kementerian PPMI. Sementara itu, aturan terkait perlindungan PMI adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

    “Ini menjadi salah satu tantangan hukum bagi BP2MI yang kini statusnya berubah menjadi kementerian,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (16/11/2024).

    Salah satu contoh kurang terfasilitasinya perlindungan PMI, menurut Karding adalah skema magang. Pemagang yang melakukan kerja sampingan itu kebanyakan berstatus mahasiswa.

    Kementerian PPMI akan terlibat dalam penyelamatan jika pemagang tersebut tidak berstatus PMI saat terkena musibah. “Jadi, tidak peduli statusnya legal atau ilegal,” ucapnya.

    Dia berharap dapat membuat satu aturan lengkap, semacam omnibus, yang mencakup perlindungan bagi seluruh skema penempatan PMI.

    Karding menegaskan, Kementerian PPMI akan mengajukan revisi UU Nomor 18 Tahun 2017 melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR. Saat ini, Biro Hukum Kementerian PPMI akan menyusun naskah akademik sebagai dasar perubahan UU tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Menkum Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan Menteri PPMI dan sepakat untuk memfasilitasi proses harmonisasinya. Dia mengaku revisi UU Nomor 18 Tahun 2017 akan banyak beririsan dengan Kemenaker.

    “Banyak-banyaklah berkomunikasi dengan menteri ketenagakerjaan karena ada beberapa kewenangan Kemenaker yang nantinya akan menjadi kewenangan di kementerian Pak Karding,” ungkapnya.

    Supratman menuturkan, PMI yang tersebar di seluruh dunia mencapai hampir 5 juta jiwa. Mereka yang tidak tercatat sebagian besar merupakan tenaga low-skilled workers atau pekerja berketerampilan rendah.

    Dia menilai revisi hukum perlindungan PMI menjadi kepentingan yang mendesak karena perlindungan 5 juta jiwa tersebut tidak maksimal. “Kami akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi harmonisasi pada awal-awal kabinet baru ini,” tegas Supratman.