Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Langkah Polri Dukung Program Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis

    Langkah Polri Dukung Program Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan langkah mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan, yakni swasembada pangan dan makan bergizi gratis. Salah satunya, Polri sudah meneken nota kesepahaman atau MoU dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Kami telah bekerja sama dan membuat MoU dengan Kementan sesuai dengan apa yang disampaikan bapak presiden dalam gugus strategi transformasi, pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara,” ujar Listyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Listyo mengatakan jajarannya sudah melakukan sejumlah langkah mendukung kedua program tersebut, seperti mulai membuat program pekarangan pangan bergizi. Menurut dia, dalam program tersebut, Bhabinkamtibmas sebagai motor dan edukasi sosialisasi tentang produksi pangan di pekarangan.

    Selain itu, kata dia, Polri mengelola dan memanfaaatkan lahan-lahan yang tidak terpakai bekerja sama dengan Kementan untuk ditanam jagung dan ubi. Polri juga membuat kolam-kolam ikan dan peternakan.

    Listyo menambahkan, pihaknya juga melakukan pengawasan secara ketat soal distribusi pupuk, sarana dan prasarana pertanian serta hasil pangan. Menurut dia, hal tersebut penting agar distribusi hal-hal tersebut tetap sasaran dan pada akhirnya berdampak positif bagi program swasembada pangan.

    “Kemudian untuk memperkuat kami juga melakukan rekrutmen khusus terhadap personel Polri yang kami ambil dan memiliki kompetensi di bidang pertanian, di bidang peternakan, perikanan, gizi dan kesehatan masyarakat. Ini sebagai upaya kita untuk betul-betul bisa mendukung program tersebut,” tegasnya.

    Listyo mengatakan Polri memiliki SMK Bhayangkara yang akan menyediakan kurikulum untuk mendukung program swasembada pangan dan makan bergizi gratis. Menurut dia, kurikulumnya nanti dirancang untuk memperkuat pendidikan terkait swasembada pangan, makan bergizi gratis serta pendidikan advokasi.

    Polri, kata dia melakukan pengawalan terkait dengan kegiatan perizinan, mempercepat penyelesaian sengketa lahan dan mencegah potensi konflik pada sektor energi untuk mendukung program hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

  • Merry Riana Jadi Staf Khusus Menko Agus Harimurti Yudhoyono

    Merry Riana Jadi Staf Khusus Menko Agus Harimurti Yudhoyono

    Jakarta, Beritasatu.com – Motivator Merry Riana resmi menjadi staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Merry dinilai punya kapasitas dalam bidang pembangunan infrastruktur.

    “Saya menyampaikan bahwa Merry Riana akan bergabung ke Kemenkoinfra menjadi salah satu staf khusus menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan,” kata AHY dalam  video yang diunggah di akun Instagram @agusyudhoyono seperti dikutip Beritasatu.com, Senin (11/11/2024).

    AHY mengatakan Merry Riana diangkat sebagai salah satu staf khususnya karena ia memiliki rekam jejak dan kapasitas yang baik khususnya di bidang pembangunan dan infrastruktur.

  • Skrining Kesehatan Gratis Kemenkes Buat Peserta BPJS Kesehatan Wawas Diri

    Skrining Kesehatan Gratis Kemenkes Buat Peserta BPJS Kesehatan Wawas Diri

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan, program skrining kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berdampak ke masyarakat agar lebih wawas diri.

    Ia menjelaskan, kemungkinan tersebut bisa terjadi karena banyak orang yang akan berobat. Sebab, masyarakat menjadi paham akan penyakit dan kebutuhan di tubuh mereka.

    “Di awal-awal mungkin meningkat, karena orang-orang udah tahu sakit jadi pergi berobat,” ungkapnya kepada media di kantor Bappenas/Kementerian PPN, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Namun, dia melihat hal positif dalam program tersebut dalam jangka panjang. Masyarakat diyakini bisa lebih wawas diri dan mencegah penyakit-penyakit yang dihadapi.

    “Dampaknya akan jangka panjang. Jangka pendek sebaliknya, bukan mengurangi tetapi malah semakin meningkatkan pengunaan BPJS Kesehatan. Karena dia sudah tahu ada sakit. Nah di awal-awal mungkin bakal naik,” lanjutnya.

    Dalam hal itu, BPJS bisa membandingkan kemungkinan orang yang berpotensi terkena penyakit serius. Pada dampak jangka panjang, program skirining kesehatan gratis Kemenkes diperkirakan bisa mengurangi klaim BPJS.

    Menurut Mahlil, masyarakat yang punya potensi terkena kanker kemungkinan bisa terselamatkan berkat program Kemenkes itu. Artinya, langkah tersebut dipandang baik meski dalam implementasinya cukup memberatkan dalam waktu dekat.

    “Namun, nanti jangka panjang (sekitar) 15 tahun lagi. Karena sudah tahu dia tidak sakit, baru kita bisa bandingkan. Seharusnya tahun ini dia sudah jatuh ke kanker dan sekarang enggak (berkat skrining gratis) atau jatuh ke diabetes tetapi enggak, karena kemarin sudah mulai bisa jaga diri berkat periksa. Jadi, jangka pendek menaikkan dampak BPJS,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, Kemenkes akan menerapkan skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang tengah berulang tahun. Program ini rencananya mulai berlaku pada 2025 mendatang.

  • Pegawai Kementerian Komdigi Terlibat Kasus Judi Online, Menteri Budi Arie Setiadi: Saya Sudah Curiga

    Pegawai Kementerian Komdigi Terlibat Kasus Judi Online, Menteri Budi Arie Setiadi: Saya Sudah Curiga

    Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku telah menaruh kecurigaan terhadap sejumlah pegawainya yang terlibat pada kasus judi online (judol).

    Budie Arie Setiadi mengaku buka suara terhadap dua mantan pegawainya, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony dan Denden Imadudin dalam kasus judi online. Kecurigaan itu membuat dirinya membentuk tim pemblokiran website judol di luar Zulkarnaen dan Denden.

    “Dari awal saya sudah curiga, makanya saya buka tim baru, ternyata beberapa teman kasih masukan ke saya buat ngebantu, gitu loh,” kata Budi Arie Setiadi aaat dihubungi awak media, Senin (11/11/2024).

    Ia mengaku, pernah melakukan sidak di ruang kerja Zulkarnaen dan Denden. Dia sempat meminta mantan pegawainya itu memblokir website judi online.

    “Saya pernah pada hari Sabtu dan Minggu saya datang ke tempat untuk take down itu ‘tolong take down semua ini’,” katanya.

    Saat disinggung terkait Zulkarnaen yang tidak lolos seleksi tetapi bekerja dalam kementeriannya, Budi menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan hasil rekomendasi.

    Dirinya merasa keberatan saat dikaitkan dengan kasus judol. Budi Arie Setiadi mengaku meminta pihak kepolisian mengusut kasus tersebut.

    “Itu framing dan fitnah, disebut-sebut sebagai apa? Kalau secara kerja sudah jelas, menteri, dirjen, direktur,” tandasnya.

  • Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Kejagung Periksa Lisa Rahman dan Staf Pribadinya

    Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Kejagung Periksa Lisa Rahman dan Staf Pribadinya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Lisa Rahman dan staf pribadinya berinisial SC terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, anak dari anggota DPR yang menganiaya pacarnya Dini Sera Afrianti (29) hingga tewas.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengusut kasus tersebut.

    Kejagung memeriksa Lisa terkait hubungannya dengan pensiunan Mahkama Agung (MA) Zarof Ricar. Sementara SC diperiksa terkait Lisa.

    “Terkait penyidikan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara terpidana Ronald Tannur pada 2023 sampai2024,” kata Harli dalam keterangannya, Senin (11/11/2024).

    Harli menambahkan, seusai memeriksa Lisa dan SC, pihaknya bakal segera melengkapi berkas tersebut.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” katanya.

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Mereka adalah Ronald Tannur, Lisa Rahma, Meirizka Widjaja, Zarof Ricar, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

  • 2 Anggota Polri Ditindak karena Tak Netral dalam Pilkada 2024

    2 Anggota Polri Ditindak karena Tak Netral dalam Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan seluruh anak buahnya akan netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Bahkan, kata Listyo, sudah ada dua anggota Polri yang ditindak karena melanggar aturan netralitas.

    “Saat ini kami sudah menindak dua personel Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan netralitas,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Listyo mengatakan sudah menerbitkan surat telegram untuk memastikan netralitas anggotanya dalam menyukseskan Pilkada 2024. Selain itu, kata dia, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder lainnya untuk menjaga netralitas polisi sekaligus mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Kesepahaman dengan Bawaslu juga telah dilakukan dan di setiap kegiatan tentunya kami juga terus mengingatkan. Selain itu juga kemarin pada saat kami melaksanakan rakornas bersama-sama dengan Kemendagri yang diikuti Forkopimda dihadiri oleh pj gubernur, bupati, TNI/Polri dari kapolda sampai dengan kapolres, dari pangdam sampai dengan dandim,” jelas dia.

    Listyo juga menegaskan tidak akan berkompromi terhadap anggotanya yang melanggar netralitas. Dia mengimbau masyarakat dan peserta pilkada tidak perlu khawatir dengan netralitas polisi.

    “Terkait dengan hal ini (netralitas polisi) kami sudah berkali-kali menyampaikan terkait dengan aturan-aturan pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di situ disebut larangan terhadap Polri untuk mengikuti politik praktis dan netralitas,” bebernya.

    Listyo meminta masyarakat untuk mengawasi personel Polri ketika ada yang diduga melakukan pelanggaran netralitas pada Pilkada 2024.

    “Tentunya apabila ada laporan-laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh anggota silakan untuk bisa diteruskan, apakah di Propam, apakah di Bawaslu, ataukah wadah-wadah lain yang sudah disiapkan dalam rangka menindaklanjuti,” pungkas dia.

  • Gunawan Sadbor Diangkat Jadi Duta Anti-Judi Online, Kapolri: Penahanannya Ditangguhkan

    Gunawan Sadbor Diangkat Jadi Duta Anti-Judi Online, Kapolri: Penahanannya Ditangguhkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah menangguhkan penahanan konten kreator Gunawan Sadbor dari kasus dugaan promosi situs judi online. Bahkan, Gunawan Sadbor kini diangkat menjadi duta anti-judi online. 

    “(Penahanan) Gunawan Sadbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti-judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer,” ujar Listyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Listyo menegaskan, penangkapan Gunawan Sadbor terjadi karena pengembangan kasus dugaan judi online. Polri, kata dia, berupaya menyadari pihak-pihak yang belum sadar dan paham sehingga dimanfaatkan oleh pemain judi online.

    “Intinya terhadap mereka yang belum paham, kita sadarkan dengan kemudian kita jadikan mereka untuk anti-kampanye judi online,” tandas Listyo.

    Listyo juga memaparkan kasus-kasus judi online yang menjadi perhatian publik belakangan ini. Dia mencontohkan, ada kasus sindikat judol SLOT82-78 yang dikendalikan warga negara China. 

    “Beberapa waktu ini kami telah melakukan penegakan hukum terkait dengan judi online. Salah satunya yang kita proses di kasus SLOT82-78, kita mengungkap dua payment gateway, dengan total 10 tersangka dan aset yang kita sita Rp 83,9 miliar,” ungkap dia.

    Kasus kedua yaitu terkait pengungkapan rekening penampung judi online lintas negara. Mereka mengoperasikan rekening-rekening untuk menampung uang hasil judi.

    “Menangkap pelaku pengelola rekening penampung judi online yang dikendalikan jaringan Cengkareng, Kamboja. Kita amankan 8 tersangka. Rekening yang dikirim ke operator judol ke Kamboja selama bulan Mei 2022 sampai Oktober 2024 sebanyak 4.234 rekening. Telah dikirim ke Kamboja. Estimasi perputarannya Rp 21 miliar per hari,” jelas Listyo.

    Lalu, kasus yang bersumber dari orang-orang yang bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Mirisnya, mereka menjadi pembina situs judi online agar tidak diblokir.

    “Oknum Kemkomdigi, saat ini terus kita kembangkan. Kemarin kami menangkap di Malaysia, tadi malam kita bawa pulang. Dan saat ini sedang kita lakukan pengembangan, mengarah ke oknum atau ke bandar yang sedang kita dalami,” pungkas Listyo.

  • Terancam Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Bakal Naikkan Tarif Iuran pada 2025

    Terancam Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Bakal Naikkan Tarif Iuran pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Iuran tarif peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan berpotensi mengalami kenaikan pada pertengahan 2025. Keterangan itu disampaikan langsung Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) di kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Senin (11/11/2024).

    Langkah itu dilakukan BPJS terkait adanya potensi defisit sekitar Rp 20 triliun yang bakal terjadi tahun ini. Ali Ghufron juga memperkirakan adanya kemungkinan BPJS gagal bayar pada 2026 jika tidak ada penyesuaian tarif.

    “Kalau tahun ini potensi defisit itu kira-kira sekitar Rp 20 triliunan. Namun, tidak ada gagal bayar sampai 2025, mungkin (potensi gagal bayar) 2026,” ungkapnya.

    Ali Ghufron mengatakan, saat ini pihaknya segera menyesuaikan tarif baru. Rancangan itu diprediksi akan ditetapkan sekitar Juni 2025.

    “Makanya pada 2025 kan (tarif) mau disesuaikan (kira-kira) Juni. Jadi ada kemungkinan kenaikan pada 2025, tetapi itu semua menunggu tanggal mainnya,” lanjutnya.

    Saat ini, BPJS Kesehatan diketahui telah mengusulkan rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu dilakukan sebagai upaya mengatasi defisit hingga gagal bayar.

    Pada 2023 BPJS Kesehatan mengalami gap antara premium dengan biaya yang dikeluarkan kepada para peserta mereka. Selain itu lost ratio yang terjadi di BPJS kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100% pada tahun lalu.

    Terlepas dari itu, saat ini BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas. Kerja sama itu dilakukan untuk meningkatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

  • Nenek Hasna Tempati Rumah Layak Huni Pemberian dari Kementerian PKP

    Nenek Hasna Tempati Rumah Layak Huni Pemberian dari Kementerian PKP

    Jakarta, Beritasatu.com – Nenek Hasna dan 13 anggota keluarga kini pindah ke rumah yang lebih layak untuk dihuni. Sebelumnya, Nenek Hasna hanya tinggal di rumah kontrakan dengan ukuran 2×3 meter. Nenek Hasna dibantu oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara.

    Sebelumnya, Ara dan tim Kementerian PKP melihat langsung rumah tinggal Nenek Hasna di RT 8 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

    “Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2×3 meter, dengan kondisi yang tidak layak,” tulis caption pada TikTok resmi Kementerian PKP dikutip Senin (11/11/2024).

    Ara kemudian menawarkan kepada Nenek Hasna dan keluarga untuk pindah ke Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Namun, hal itu urung terlaksana karena cucunya sekolah di Jakarta Pusat.

    Kementerian PKP pun mencarikan solusi hingga akhirnya mencarikan rumah sewa baru untuk Nenek Hasna. Selain itu, Kementerian PKP juga membelikan sembako.

    Lokasi rumah layak huni tersebut berjarak sekitar 200 meter dari rumah lama Nenek Hasna. Rumah itu memiliki satu lantai dan terdiri dari dua kamar tidur, satu ruang tamu merangkap ruang tengah yang luas, satu dapur dan satu kamar mandi yang lebih layak dibandingkan sebelumnya.

    “Nenek Hasna dan keluarga sudah mendapatkan rumah yang layak untuk sementara selama 6 bulan ke depan,” ujar Ara.

    Video yang dirilis oleh pada akun TikTok Kementerian PKP, terlihat Nenek Hasna dan keluarga sudah pindah ke rumah yang lebih layak huni.

    Rumah itu juga sudah memiliki listrik dan dalam kondisi bersih. Tim dari Kementerian PKP juga melakukan recheck tempat tinggal baru yang dihuni keluarga Nenek Hasna.

  • Langkah Polri Dukung Program Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis

    Punya Duit Rp 10.000 Sudah Bisa Main, Kapolri: Judi Online Bikin Candu Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan judi online telah membuat masyarakat menjadi candu. Menurut dia, telah terjadi pergeseran transaksi terkait judi online (judol) dari yang awalnya bernominal menengah ke atas, kini sudah menyasar ke masyarakat bawah.

    Karena itu, kata Listyo, masyarakat yang mempunyai uang Rp 10.000 bisa ikut main judi online.

    “Kemudian transaksi yang awalnya nominalnya menengah ke atas, saat ini mulai bergeser dari masyarakat kelas menengah ke bawah, yang tadinya Rp 100.000 sampai Rp 1.000.000, saat ini berkembang dengan angka transaksi Rp 10.000 juga bisa ikut bermain judi online,” ujar Listyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    “Karena itu, kata dia, peredaran judi online di masyarakat begitu cepat, dan menjadi candu. “Sehingga ini menyebabkan penyebaran dari pelaku ataupun masyarakat yang kemudian addict terhadap judi online tersebut,” tandas dia.

    Listyo juga mengungkapkan perputaran duit atau transaksi terkait judi online hingga Triwulan III tahun 2024 mencapai Rp 283 triliun. Transaksi tersebut dilakukan sejak 2020 hingga 2024.

    “Terkait dengan tindak pidana perjudian online ini, berdasarkan data terakhir di triwulan I sampai dengan III, ada kurang lebih perputaran Rp 283 triliun,” tutur Listyo.

    Polri, kata Listyo, telah mengamankan sebanyak 9.096 tersangka. Pihaknya juga mengamankan ribuan rekening terkait judi online.

    “Kita amankan 5.991 rekening dan 68.108 situs kita matikan,” pungkas Listyo.