Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Jadi Capim KPK, Poengky Indarti Bakal Kembalikan Kepercayaan Publik

    Jadi Capim KPK, Poengky Indarti Bakal Kembalikan Kepercayaan Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Calon pimpinan KPK, Poengky Indarti menyebut ke depannya KPK harus mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali apabila melihat survei yang rendah.

    “KPK harus mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali. Kalau kita melihat dari survei-survei yang ada, kepercayaan masyarakat kepada KPK termasuk yang paling rendah sampai 56%. Ini sangat memprihatinkan,” kata Poengky kepada wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Kemudian Poengky juga menyebut langkah untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat yaitu kerja yang benar dan integritas yang bagus.

    “Jangan sampai misalnya KPK terkena kasus etik terus bahkan kasus pidana. Jangan sampai seperti itu. Semua pihak di KPK juga harus bekerja keras. Semua harus bekerja dengan solid,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Poengky juga menyebutkan, dewan pengawas (dewas) dan pegawai harus solid, sinergis, dan juga harus mengawasi internal masing-masing.

    “Jadi jangan sampai misalnya, di rutan-rutan ada kutipan. Jangan sampai juga penyidik dan penyelidik KPK melakukan kekerasan terhadap tersangka. Penangkapan dan penahanan harus sesuai dengan hak asasi manusia,” tutur Poengky.

    Terdapat 10 nama capim KPK, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.

    Kemudian, 10 nama calon anggota Dewas KPK, yaitu Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwaiz, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

  • Pemerintah Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Pemerintah Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan memangkas regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, hal itu dilakukan agar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tidak terhambat.

    “Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, pupuk subsidi, itu dipangkas,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Saat ini, menurut Amran, ada 147 regulasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Panjangnya regulasi tersebut, dinilai mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk secara tepat waktu.

    Regulasi yang sedang digodok ini, kata dia, akan hadir dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Namun, Amran belum bisa menyebutkan berapa regulasi yang akan dipangkas terkait dengan penyaluran pupuk.

    “Kita lihat nanti, ini sementara dibahas, diproses. Iya (regulasi), perpres,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan perpres terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

    Saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2024), Zulkifli mengatakan, pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani untuk memudahkan distribusi.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dahulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri perdagangan, persetujuan menteri pertanian, persetujuan menteri keuangan, rumit,” ujar Zulkifli.

    Perpres tersebut nantinya akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (gapoktan). Adapun kuota pupuknya diatur oleh Kementerian Pertanian.

    Dengan adanya perpres itu, alur distribusi pupuk akan dipangkas. Kementan akan mengeluarkan jumlah kuota pupuk melalui surat keputusan, selanjutnya langsung diteruskan kepada Pupuk Indonesia.

    Dari Pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi akan disalurkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan).

  • Hasan Nasbi Lantik Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan

    Hasan Nasbi Lantik Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi melantik enam juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan di Gedung Krida Bhakti pada Senin (18/11/2024).

    Hasan mengatakan, pejabat dan tenaga profesional yang dilantik terbagi dalam tiga kedeputian.

    “Hari ini kita melantik pejabat dan tenaga profesional di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ada tiga deputi, enam tenaga utama yang ditugaskan menjadi juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, 12 tenaga utama, dan sisanya tenaga ahli madya, tenaga ahli muda, dan tenaga ahli terampil,” kata Hasan seusai acara pelantikan, Senin (18/11/2024).

    Hasan menjelaskan, dilantiknya jubir ini untuk mengakomodasi pertanyaan dari awak media hingga masyarakat, sehingga pesan dari pemerintah dapat mengalir ke masyarakat.

    Sejumlah nama yang dilantik sebagai jubir PCO terdiri dari pejabat kementerian hingga pengamat politik, seperti mantan Jubir Kemenhub Adita Irawati, hingga Ujang Komaruddin dan Philips J Vermonte.

    “Ada (jubir) yang punya spesialisasi di urusan luar negeri, ada yang punya spesialisasi di urusan pemerintahan, ada yang punya spesialisasi di urusan politik, dan di urusan hukum. Mungkin ada juga nanti yang akan di bagian ekonomi. Bukan di tugas khusus ya, tetapi mereka punya ekspertis,” jelas Hasan. 

    Untuk staf khusus Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Tjut Andjani, Hafizhul Mizan, dan Syahril Ilhami. Sedangkan tenaga ahli utama yang ditugaskan sebagai juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Adita Irawati,  Ujang Komaruddin, Philips J Vermonte, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

  • KPK Minta Selebritas yang Jadi Pejabat Tidak Bertindak Sewenang-wenang

    KPK Minta Selebritas yang Jadi Pejabat Tidak Bertindak Sewenang-wenang

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para selebritas yang baru-baru ini dilantik sebagai penyelenggara negara atau pejabat untuk memberikan contoh yang baik dalam bekerja.

    Salah satu selebritas yang menjadi pejabat, yaitu Raffi Ahmad selaku utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ada pula Yovie Widianto yang juga staf khusus presiden bidang ekonomi kreatif.

    Selebritas juga banyak yang duduk sebagai anggota DPR dan DPD periode 2024-2029. Beberapa di antaranya, Ahmad Dhani, Eko “Patrio”, Verrell Bramasta, Once Mekel, Mulan Jameela, hingga Nafa Urbach.

    “Saya pikir teman-teman artis ini dengan menerima tanggung jawab, menerima jabatan sebagai penyelenggara negara, bapak ibu sekalian tentunya perlu menjadi contoh bagaimana menjadi penyelenggara negara yang baik dengan tidak sewenang-wenang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, dikutip Senin (18/11/2024).

    Dia mengingatkan, ada batasan-batasan yang mengatur para pejabat dalam bekerja. Para selebritas tersebut diminta memperhatikan batasan-batasan maupun ketentuan yang berlaku sebagai pejabat.

    “Saya meng-endorse bapak dan ibu untuk bisa mengetahui aturan-aturan mana supaya tidak bermasalah nanti ke depannya,” ungkap Tessa.

    Salah satu hal yang disorot, yaitu terkait endorsement atau jasa promosi yang kerap dilakukan para selebritas. Dia mengingatkan agar para selebritas yang kini menjadi pejabat berhati-hati dalam menerima endorse.

    “Saya hanya bisa menyampaikan untuk para penyelenggara negara yang dalam hal ini teman-teman wakil rakyat yang berlatar belakang artis untuk bisa sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan,” tutur Tessa.

    Juru bicara berlatar belakang penyidik itu menilai penerimaan dari endorse bisa jadi membuat para pejabat yang berlatar belakang selebritas menjadi tersandera dalam bekerja. KPK meminta mereka memperhatikan kemungkinan tersebut.

    “Titik penekanan saya adalah untuk teman-teman yang baru saat ini bergabung menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati, tidak menerima pemasukan yang dapat menimbulkan conflict of interest atau menjadi bagian dari gratifikasi dan kalau seandainya itu gratifikasi agar segera dilaporkan untuk amannya,” pungkas Tessa.

  • Fit and Proper Test Capim dan Cadewas KPK Dimulai dengan Membuat Makalah

    Fit and Proper Test Capim dan Cadewas KPK Dimulai dengan Membuat Makalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 pada Senin (18/11/2024).

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan, fit and proper test diawali dengan para capim dan cadewas KPK membuat makalah dengan tema yang telah ditentukan.

    “Masing-masing calon pimpinan KPK dan calon dewas pengawas KPK diharuskan membuat makalah dengan tema atau judul yang ditentukan dan disediakan oleh komisi III DPR dalam amplop tertutup. Secara acak diambil untuk menentukan makalahnya apa,” kata Habiburokhman di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

    Capim dam cadewas KPK juga akan mengambil nomor urut untuk sesi wawancara dan pemaparan makalah dari amplop tertutup yang telah disediakan.

    Jangka waktu pembuatan makalah dilaksanakan selama 1 jam yang dimulai pada pukul 08.21 WIB hingga 09.21 WIB. Sementara itu, waktu wawancara masing-masing sekitar 90 menit, termasuk 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok makalah.

    Sebanyak 10 capim KPK yang mengikuti seleksi ini, yaitu Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.

    Kemudian, 10 nama calon anggota dewas KPK, yaitu Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwaiz, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

  • Budi Gunawan Bocorkan Sejumlah Target Polisi di Kasus Judi Online Komdigi

    Budi Gunawan Bocorkan Sejumlah Target Polisi di Kasus Judi Online Komdigi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) mengungkap sejumlah target yang disasar kepolisian untuk mengungkap kasus judi online.

    Budi Gunawan menyebut, sejumlah target itu mulai dari aktor yang berperan hingga sistem manajemen di balik judi online.

    “Judi online ini memang ada beberapa target yang disasar. Ada aktor, aktivitas maupun infrastruktur, termasuk sistem pembayaran,” kata Budi saat dijumpai di kantor pusat Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024) lalu.

    Purnawirawan Polri berbintang 4 ini meyakinkan, bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen memberantas judi online tanpa toleransi sedikit pun.

    “Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu, karena sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya akan diproses,” pungkasnya.

    Polisi Tahan 22 Tersangka Kasus Judi Online
    Polda Metro Jaya telah menetapkan 22 orang tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dari 22 tersangka, 10 orang di antaranya merupakan pegawai Komdigi, sisanya berstatus sipil.

    Puluhan orang tersebut telah berada dalam penahanan Polda Metro Jaya. Tiga orang tersangka yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), telah ditangkap pada Sabtu (16/11/2024) lalu.

    Ketiga tersangka terakhir yang ditangkap kepolisian ini, diduga sebagai pemilik sekaligus pengelola ribuan situs judi online. Mereka menggunakan berbagai cara agar situs-situs tersebut tidak diblokir oleh Kementerian Komdigi.

    “Alhamdulillah, kami telah melakukan atau berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang DPO, yaitu inisial B, kedua inisial BK, dan ketiga inisial HF,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra kepada awak media, Minggu (17/11/2024).

    Kini ketiganya dalam pemeriksaan intensif penyidik untuk mendalami perannya masing-masing, dan pengembangan kasus judi online. 

  • Tak Masalah Kurikulum Berganti, tetapi Buruk Kalau Tak Berkelanjutan

    Tak Masalah Kurikulum Berganti, tetapi Buruk Kalau Tak Berkelanjutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerhati pendidikan Doni Koesoema Albertus menyoroti kurikulum pendidikan yang santer diisukan akan kembali berganti, seiring bergantinya menteri pendidikan yang baru.

    Doni menilai, pergantian kurikulum tidak perlu dianggap sebagai sebuah momok. Namun, evaluasi memang diperlukan. Ia pun menyinggung penerapan Kurikulum Merdeka di era Menteri Nadiem Makarim yang dinilainya dipaksakan dan belum siap.

    “Tidak usah menganggap bahwa ganti menteri ganti kurikulum itu sesuatu yang buruk, tidak. Yang buruk adalah kalau kita membuat sesuatu itu tidak berkelanjutan,” ucap Doni kepada Beritasatu.com, Minggu (17/11/2024).

    Ia melanjutkan, mengubah langsung kurikulum, maka akan mengubah total semuanya tanpa persiapan, tanpa pelatihan memadai.

    “Lalu bapak ibu guru dipaksa melaksanakan kurikulum itu. Itulah yang terjadi di era Kurikulum Merdeka. Kurikulumnya belum jadi, pelatihannya belum selesai, lalu bapak ibu guru diminta untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka. Makanya rusak di lapangan,” tambah Doni.

    Doni mengenang, Kurikulum Merdeka sempat diklaim telah terlaksana di hampir 90% lembaga pendidikan. Padahal, menurutnya, klaim tersebut hanya berupa administrasi pendaftaran saja.

    “Saya bisa memastikan itu. Mereka hanya mendaftarkan diri untuk melaksanakan kurikulum Merdeka, tetapi pelaksanaan kayak apa? Coba dicek di lapangan pasti amburadul. Di Jakarta saja amburadul, di Tangerang amburadul, apalagi di Papua. Itu sudah pasti karena yang ditekankan adalah administrasinya, mereka sudah lapor menggunakan ini,” kata dia.

    Doni menyebut, di saat belum semua guru mendapatkan pelatihan terkait Kurikulum Merdeka, aturan mengenai penerapan kurikulum pada era Nadiem Makarim itu sudah diterbitkan. Ia menilai, hal ini sebagai pemaksaan penerapan yang mengacaukan proses pengajaran.

    “Belum selesai mereka pelatihan tiba-tiba permendikbudristek tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sudah jadi. Itu dipaksakan kemarin pada Maret karena sudah disahkan. Buat apa memaksakan cepat-cepat sebuah kurikulum, yang di bawah tidak pernah dipahami dengan baik, dan itu akan mengacaukan keseluruhan proses,” ungkap dia.

    Oleh karena itu, ia melihat proses transformasi dari aturan pendidikan terdahulu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini.

    “Menurut saya transformasi yang baik itu adalah kita coba melihat apa yang sudah kuat, yang baik di lapangan silakan itu mereka dipakai. Guru-guru di lapangan itu sudah paham tentang K13 atau kurikulum 2013 karena itu metode pendekatan konsep-konsep di dalam K13 bisa dipakai. Mereka banyak belum paham tentang pembelajaran berbasis proyek, penilaian berbasis fase, pembelajaran terdiferensiasi, dan lain-lain, itu banyak proses fase-fase itu banyak yang belum memahami bapak ibu guru itu,” jelas dia.

  • Isu Politik Terkini: Debat Pilkada Jakarta 2024 hingga Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan di Ambang Kemenangan

    Isu Politik Terkini: Debat Pilkada Jakarta 2024 hingga Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan di Ambang Kemenangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perhatian publik, Minggu (17/11/2024). Debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 menjadi sorotan utama, diikuti oleh perkembangan politik di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Berikut lima berita politik yang paling menarik perhatian pembaca.

    1. Debat Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung Sentil Ridwan Kamil yang Pamer Jadi Kurator IKN
    Debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 memanas ketika calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, menyindir calon nomor urut 1, Ridwan Kamil, soal pemindahan Balai Kota Jakarta ke Jakarta Utara. Pramono menyebut rencana tersebut hanya sekadar “imajinasi,” mengacu pada gagasan Ridwan saat menjadi gubernur Jawa Barat untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Tegalluar.

    Ridwan Kamil menanggapi dengan menyebut dirinya berperan sebagai kurator IKN. Namun, Pramono membalas bahwa keterlibatannya dalam IKN lebih mendalam, dimulai sejak survei lokasi bersama Presiden Joko Widodo. Pramono menegaskan, solusi untuk Jakarta harus berupa tindakan nyata, bukan sekadar konsep atau wacana.

    2. Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan Unggul di Pilgub Jabar, Tetap Fokus pada Aspirasi Masyarakat
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, menunjukkan elektabilitas tertinggi menjelang Pilgub Jabar 2024. Meski demikian, pasangan ini tetap rendah hati, mengusung strategi mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program berbasis aspirasi.

    Dedi menyebut, seperti dalam pertandingan sepak bola, kemenangan tidak dapat diraih hanya dengan unggul di awal. Pasangan ini bertekad menjaga momentum hingga hari pemungutan suara. Debat ketiga Pilgub Jabar dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Bogor pada 23 November 2024.

    3. 1.500 Pasukan “Samurai Biru” Gerindra Siap Menangkan Luthfi-Taj Yasin di Jateng
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, mendapatkan dukungan penuh dari 1.500 kader Partai Gerindra, yang disebut “Pasukan Samurai Biru.” Ketua DPD Gerindra Jateng, Sudaryono, melatih ribuan saksi TPS untuk memastikan kemenangan pasangan ini dalam Pilkada Jateng 2024.

    Sudaryono menegaskan, para saksi tidak hanya bertugas di TPS, tetapi juga harus aktif menggalang suara di masyarakat, termasuk melakukan pemetaan pemilih di lingkungannya.

    4. Debat Pamungkas Pilgub Jatim 2024 Usung Tema Infrastruktur dan Lingkungan
    Debat ketiga Pilgub Jawa Timur 2024 akan digelar pada Senin (18/11/2024) di Grand City Surabaya. Tema debat kali ini adalah “Akselerasi Infrastruktur dan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Jawa Timur sebagai Episentrum Ekonomi Kawasan Timur Indonesia.”

    Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan tampil, yaitu Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (nomor urut 1), Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (nomor urut 2), dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) (nomor urut 3).

    5. Pramono Anung: Kerja Nyata untuk Jakarta, Bukan Sekadar Janji
    Pramono Anung kembali menekankan komitmennya untuk membawa perubahan nyata bagi Jakarta. Bersama calon wakil gubernur Rano Karno, ia berjanji melanjutkan program-program baik dari kepemimpinan sebelumnya, seperti era Anies Baswedan dan Ahok.

    Menurut Pramono, perbaikan Jakarta memerlukan proses berkelanjutan, bukan sekadar janji kampanye. Ia mengajak seluruh pihak untuk fokus pada kerja nyata demi kemajuan ibu kota.

  • Kompetensi Tak Merata, Pengamat: Pelatihan Guru Era Nadiem Tidak Adil

    Kompetensi Tak Merata, Pengamat: Pelatihan Guru Era Nadiem Tidak Adil

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerhati pendidikan Doni Koesoema Albertus menilai, penyebab kompetensi tenaga pendidik tidak merata di seluruh wilayah Indonesia adalah lantaran kebijakan pelatihan guru yang tidak adil.

    “Pemerintah membuat kebijakan pelatihan guru yang dilatih ya itu-itu saja. Apalagi eranya Mas Nadiem (Nadiem Makarim), mereka yang mendapatkan pelatihan itu adalah dulunya instruktur nasional, guru-guru yang aktif, dan lain-lain,” kata Doni kepada Beritasatu.com, Minggu (17/11/2024).  

    Ia melanjutkan, guru-guru di daerah terpencil, guru-guru swasta, bahkan di kota Jakarta saja dalam Kurikulum Merdeka tidak mendapatkan pelatihan.

    “Itu artinya apa pemerintah memiliki kebijakan yang tidak adil ketika melakukan pelatihan guru,” kata Doni.

    Doni menyoroti, beberapa golongan guru yang kerap mendapat pelatihan adalah guru-guru aktif, seperti kelompok guru penggerak dari sekolah penggerak. Padahal, kata dia, tidak semua sekolah memiliki guru penggerak, dan tidak semua sekolah adalah sekolah penggerak.

    “Katanya guru penggerak dan sekolah penggerak untuk transformasi. Faktanya tidak ada transformasi dan penyebaran-penyebaran tidak ada, hanya berguna bagi guru itu sendiri. Kalau guru yang lain diberi pelatihan yang sama dengan kualitas yang sama, hasilnya pasti akan sama,” ungkap Doni.

    Terlebih, menurut Doni, anggaran setiap pelatihan guru, seperti guru dan sekolah penggerak, tidak kecil. Padahal, jika didistribusikan dengan baik, akan terdapat banyak guru yang mendapatkan pelatihan kompetensi hingga merata.

    “Apalagi dana diberikan begitu besar untuk guru penggerak dan sekolah penggerak. Sementara tidak semua sekolah memiliki guru penggerak, tidak semua sekolah adalah sekolah penggerak, tetapi guru penggerak dan sekolah penggerak diberi dana begitu besar, sehingga itu membuat guru-guru yang lain tidak mendapatkan porsi perhatian,” kata Doni.

    Hal ini dirasakan guru-guru di daerah terpencil yang masih belum memiliki sarana pendidikan yang baik, seperti internet. Ia menilai, para guru di daerah terpencil juga membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan guru di kota.

    “Apalagi daerah yang terpencil yang tidak ada sarana internet, guru di sana harusnya diprioritaskan untuk pelatihan. Dengan datang ke sana ya memang mahal biaya untuk pelatihan mereka di daerah, tetapi itu harus dilakukan kalau tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih, untuk mengembangkan kompetensi guru,” pungkas Doni.

  • BKSAP DPR Dorong Pendanaan Iklim yang Lebih Adil dan Inovatif di COP29

    BKSAP DPR Dorong Pendanaan Iklim yang Lebih Adil dan Inovatif di COP29

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR mendorong komitmen global untuk pendanaan iklim yang lebih adil dan inovatif untuk mengatasi perubahan iklim.  Wakil Ketua BKSAP DPR Ravindra Airlangga mengatakan hal itu penting untuk mempercepat transisi keberlanjutan dan melindungi negara berkembang dari dampak buruk perubahan iklim.

    “Pendekatan inovatif diharapkan dapat mempercepat transisi menuju keberlanjutan dan melindungi negara berkembang dari dampak terburuk perubahan iklim. Tanggung jawab bersama harus dibarengi dengan kontribusi yang proporsional,” ujar  Ravindra saat Parliamentary Meeting on 29th United Nations Climate Cange Conference COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024).

    Ravindra mengingatkan negara-negara berkembang cenderung menjadi yang paling merasakan dampak negatif dari perubahan iklim. Padahal, menurut politisi Golkar ini, dari segi kontribusi tercatat 79% dari emisi CO2 secara historis berasal dari segelintir negara-negara maju. 

    “Senada dengan perwakilan parlemen Inggris, kami berkomitmen pendanaan iklim dari negara-negara maju yang dinaungi The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Ini  menjadi suatu hal yang penting untuk digaungkan dan dilaksanakan,” tandas dia.

    Pada sisi lain, Ravindra menyebutkan menurut Postdam Institute of Climate Change, kerugian per tahun yang disebabkan oleh perubahan iklim mencapai hampir setengah dari PDB Dunia pada 2050. Indonesia pada 2021 berdasarkan Global Climate Atlas berkontribusi 1,7% dari total emisi. 

    “Namun demikian, Indonesia di COP29 berkomitmen dengan Nationally Determined Contribution, yakni untuk mengurangi emisi sebesar 31,89% dengan swadaya dan penurunan sebesar 43,2% dengan bantuan pendanaan internasional,” jelas Ravindra.

    Ravindra mengungkapkan bahwa bantuan pendanaan perubahan iklim yang dicanangkan pada New Collective Quantified Goal yang akan datang harus lebih merefleksikan ‘true cost’ untuk mitigasi dan  adaptasi dari perubahan iklim dunia. 

    “Kami ingatkan pula agar instrumen-instrumen keuangan inovatif harus dipersiapkan seperti climate resilient debt clause, loss and damage fund, carbon credit financing dan bagaimana cara agar sektor swasta memiliki insentif untuk membantu mitigasi iklim.  Begitu juga ekosistem sebagai sebuah layanan atau cosystem as a service, juga harus diperhatikan dan pasar global atas hal tersebut harus dikembangkan,” pungkas Ravindra.