Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Pencandu Judi Online Dapat Rehabilitasi dan Bansos

    Pencandu Judi Online Dapat Rehabilitasi dan Bansos

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan, pemerintah akan memberikan dukungan bagi rehabilitasi pencandu judi online.

    Dukungan tersebut mencakup bantuan biaya perawatan rehabilitasi di rumah sakit melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, serta bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial.

    “Pasti (memberikan dukungan), karena ini bagian dari korban sosial. Selain BPJS Kesehatan, kemudian kita juga ada berbagai bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos),” kata Cak Imin seusai mengunjungi pasien rehabilitasi kecanduan judi online di RSCM Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Tidak hanya bantuan finansial, Cak Imin mengatakan pihaknya akan memberikan pelatihan keterampilan kepada para korban judi online agar dapat kembali bekerja setelah mereka pulih.

    “Pasti (pelatihan korban), akar masalahnya adalah dua. Pertama, kemiskinan dan pengangguran. Kedua, psikologis, ya kecanduan dan berbagai aspek-aspek nonekonomi,” kata Cak Imin.

    Kepala Departemen Psikiatri FKUI RSCM Kristiana Siste Kurniasanti menambahkan, perawatan rehabilitasi bagi pecandu judi online dibiayai oleh BPJS Kesehatan, baik rawat inap maupun rawat jalan.

    Selama 2024, Siste mengatakan ada 46 pasien rawat inap yang menjalani rehabilitasi akibat kecanduan judi online, naik tiga kali lipat dibandingkan 2023. Untuk pasien rawat jalan pada 2024 sebanyak 126 orang, naik dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

  • Indonesia Krisis Literasi dan Numerasi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Dievaluasi

    Indonesia Krisis Literasi dan Numerasi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sistem pendidikan di Indonesia dinilai harus dievaluasi dan diperbaiki dengan berorientasi pada pembelajaran peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Anggota Komisi X DPR Gamal Albinsaid mengatakan pendidikan di Indonesia sekarang masuk dalam katagori kritis. Indikatornya terlihat dari rendahnya capaiannya dalam program penilaian siswa internasional atau program for international student assessment (PISA) 2022, Indonesia menduduki peringkat 69 dari 81 negara.

    Menurutnya, Indonesia mendapat skor terendah sepanjang sejarah mengikuti PISA yang diinisiasi oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Capaian nilai PISA kita tertinggal jauh dari rata-rata negara OECD dan ASEAN,” kata Gamal dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat (15/11/2024).

    Skor membaca Indonesia hanya 356 dan skor matematika 366. Ini jauh di bawah target RPJMN yakni 392.  Kemudian skor sains Indonesia di PISA 2022 juga hanya 383, masih di bawa target RPJMN 402.

    Indonesia juga dinilai mengalami krisis literasi. Minat baca masyarakat masih sangat rendah. Berdasarkan data UNESCO, kata Gamal, dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Penelitian world’s most literate nation rangking oleh oleh Central Conecticut State University (CCSU) menempatkan Indonesia peringkat 60 dari 61 negara untuk minat baca.

    Gamal juga menilai Indonesia krisis numerasi. Hasil tes tes IFLS menunjukkan rendahnya probabilitas siswa usia sekolah dalam penguasaan materi perhitungan dasar. 

    Kemudian, lanjut Gamal, kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Misalkan dalam tes IFLS, anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5 persen, dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7 persen. Jadi anak kelas 1 sampai 12 selama 12 tahun belajar kemampuan numerasinya meningkat hanya sekitar 12 persen.

    Gamal menilai perlu ada evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Selama ini Indonesia baru berhasil membuka akses pendidikan, tetapi selanjutnya perlu dilakukan meningkatan kualitas belajar mengajar. 

    Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah juga mendorong evaluasi menyeluruh sistem pendidikan nasional, karena kebijakan Menristekdikti Nadiem Makarim sebelumnya dinilai tidak lewat kajian komprehensif.

    Menurutnya untuk memperbaiki sistem Pendidikan nasional harus dilahir dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

  • Pilkada 2024 Berjalan Sukses Akan Jadi Prestasi Awal Presiden Prabowo Subianto

    Pilkada 2024 Berjalan Sukses Akan Jadi Prestasi Awal Presiden Prabowo Subianto

    Palu, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan mendulang prestasi pada awal pemerintahannya jika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dapat berjalan sukses.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtera menyampaikan hal itu dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR  untuk memantau kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (14/11/2024).

    “Pilkada dikawal dengan baik karena menjadi prestasi pertama Prabowo-Gibran dalam melaksanakan pilkada serentak,” ucapnya seperti dilansir Antara.

    Apalagi, kata Bahtera pilkada yang digelar serentak pada tahun ini mendapat perhatian dunia internasional. Alasannnya, untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota secara serentak.

    Menurut dia, semua pihak berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. “Ini adalah contoh demokrasi paling baik,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

    Bahtera juga meminta perhatian para penyelenggara pemilu dan semua pengambil kebijakan untuk tidak menganggap enteng, setiap ada potensi kerawanan. Bahkan, hal itu seharusnya ditindaklanjuti lebih cepat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    Kunker Komisi II DPR dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng yang turut dihadiri Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula ketua dan anggota KPU Sulteng, Ketua Bawaslu Sulteng, perwakilan KPU kabupaten dan kota se Sulteng serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    “Maju mundurnya demokrasi (Pilkada 2024) ada di tangan Anda sekalian,” pungkas Bahtera.

  • Kementerian PPMI-Kemendikdasmen Sepakat Desain Kurikulum SMK agar Mudah Bekerja di Luar Negeri

    Kementerian PPMI-Kemendikdasmen Sepakat Desain Kurikulum SMK agar Mudah Bekerja di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sepakat mendesain kurikulum pendidikan untuk mempermudah pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) agar lebih mudah dapat bekerja di luar negeri.

    Kesepakatan tersebut terangkum dalam pembahasan dua menteri, yaitu Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    “Pertama, kita sepakat bekerja sama. Paling tidak dalam hal penyiapan tenaga kerja yang skill atau profesional untuk beberapa negara yang memang ada kaitannya,” kata Karding di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (14/11/2024).  

    Kedua, menurut Karding, terdapat banyak permintaan tenaga kerja dari berbagai negara, seperti di bidang hospitality dan tenaga kesehatan. Nantinya, berbagai permintaan tenaga kerja akan dicocokkan dengan sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria berdasarkan Kemendikdasmen.

    “Kejuruan-kejuruan yang dipilih untuk menyesuaikan job order yang ada sehingga langsung bisa diterima dengan baik di sana, tanpa harus berkali-kali pelatihan,” ujarnya.

    Ketiga, kata Karding, Kementerian PPMI juga meminta agar dilakukan pelatihan terhadap purna PMI yang telah kembali dari luar negeri.

    “Jadi, kami juga minta tolong, bukan hanya mau berangkat, kita minta pelatihan. Setelah pulang, purna PMI ini juga butuh pelatihan, butuh skill, supaya mereka tidak menganggur, supaya mereka ekonominya bisa tumbuh, keluarganya bisa terurus,” bebernya.

    Karding mengatakan kedua kementerian akan membentuk sebuat tim terkait kerja sama tersebut. “Kami sudah sepakat untuk membentuk tim dua kementerian untuk segera berjalan. Nanti kita cari pilot project mana dahulu, baru bisa disampaikan ke publik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyambut baik kerja sama tersebut. Dia mengatakan akan mengkaji berbagai kemungkinan untuk mempermudah kesiapan para lulusan SMK agar bisa bekerja di luar negeri.

    “Mungkin kita akan decide, misalnya SMK-SMK tertentu yang dia tidak 3 tahun, tetapi bisa 4 tahun,” ucapnya.

    Mu’ti mengungkapkan, sebelum Kemendikbudristek dipecah dua, ada program di Ditjen Vokasi. Dalam program tersebut, SMK ada yang 4 dan 5 tahun sehingga para siswa bisa siap untuk bekerja.

    “Sekarang karena sudah ada perubahan dalam struktur kementerian. Jadi ya kami harus mencoba untuk mengeksplorasi, mencari pilot project untuk SMK-SMK tertentu. Bisa kita kembangkan menjadi institusi khusus yang memang lulusan itu siap untuk bekerja di luar negeri,” pungkas Mu’ti.

  • MK: Pejabat Daerah dan TNI-Polri Bisa Dipidana Jika Langgar Netralitas pada Pilkada 2024

    MK: Pejabat Daerah dan TNI-Polri Bisa Dipidana Jika Langgar Netralitas pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan perkara nomor 136/PUU-XXII/2024 terkait netralitas pejabat daerah dan TNI/Polri pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dalam putusannya, MK menegaskan pejabat daerah dan TNI/Polri yang terbukti melanggar netralitas dalam pilkada, akan dikenakan sanksi pidana paling lama 6 bulan penjara.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan tersebut di ruang sidang di gedung MK, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Uji materi tersebut terkait Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

    Menurut MK, norma Pasal 188 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

    “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000,” kata Suhartoyo.

    Sebelumnya, dalam Pasal 188 UU Pilkada menyebutkan, “setiap pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6  bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000”.

    MK menilai norma Pasal 188 UU Pilkada telah melanggar prinsip negara hukum dan jaminan terhadap hak kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan pemohon.

    Terkait hal itu, MK mengubah bunyi Pasal 188 UU Pilkada dengan menambah subyek hukum pejabat daerah dan TNI/Polri. Dengan demikian, bunyi Pasal 188 UU Pilkada menjadi, “setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 atau paling banyak Rp 6.000.000”.

    MK memandang penting untuk menambahkan frasa ‘pejabat daerah’ dan frasa ‘anggota TNI-Polri’ dalam Pasal 188 UU 1/2015 agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

    “Dalam perspektif paham konstitusi atau konstitusionalisme, aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya,” pungkas Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

  • HUT Korps Marinir TNI Diperingati Setiap 15 November, Ini Sejarahnya

    HUT Korps Marinir TNI Diperingati Setiap 15 November, Ini Sejarahnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Setiap tahunnya, Komando Utama Operasi (Korps) Marinir Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan hari ulang tahunnya pada 15 November. Tepat hari ini, Korps Marinir Indonesia merayakan HUT yang ke-79.

    Korps Marinir bertanggung jawab langsung dan berada di bawah kendali panglima TNI. Korps Marinir adalah satuan tugas khusus untuk menjaga kelautan hingga pulau terluar Indonesia.

    Lantas, apa tema HUT Korps Marinir TNI ke-79, dan seperti apa sejarah pembentukan satuan operasi tersebut? Berikut ini informasinya.

    Tema HUT Korps Marinir TNI ke-79
    Pada tahun ini, perayaan HUT Korps Marinir TNI mengusung tema “Marinir Bersama Rakyat Berdoa untuk Negeri” seperti yang dilansir dari laman resmi Tentara Nasional Indonesia.

    Para prajurit Marinir sudah beberapa melaksanakan sejumlah kegiatan sebelum perayaan, seperti latihan, berdoa bersama, dan donor darah. Perayaan HUT Korps Marinir TNI ke-79 rencananya akan diadakan di Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan.

    Sejarah Terbentuknya Marinir
    Korps Marinir TNI awalnya dibentuk pada 15 November 1945 di Tegal dan diberi nama Corps Mariniers. Pada awal dibentuk, Marinir dipimpin oleh Mayor Laut Agus Subekti. Pada 9 Oktober 1948, Marinir kembali berubah nama menjadi Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL) dan berubah menjadi Korps Marinir pada 1975.

    Logo Korps Marinir juga mengalami beberapa perubahan hingga akhirnya ditetapkan pada 20 Oktober 1976. Menggunakan gambar jangkar sebagai latar belakang dan dipadukan dengan elemen lain seperti pita bertuliskan “Jalesu Bhumyamca Jayamahe” dan “Korps Marinir 1945”.

    Selama 79 tahun berdiri, Marinir sudah banyak membantu pertahanan Indonesia. Marinir yang ditugaskan di laut bahkan turun langsung untuk meredam kerusuhan 1998 di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung.

    Hal tersebut melambangkan bukti slogan marinir, Jalesu Bhumyamca Jayamahe, yang artinya di darat dan laut marinir jaya.

  • 59 Menteri Kabinet Prabowo Sudah Lapor LHKPN, 50 Pejabat Lainnya Ditunggu KPK

    59 Menteri Kabinet Prabowo Sudah Lapor LHKPN, 50 Pejabat Lainnya Ditunggu KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sebanyak 59 menteri dan wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari total 109 menteri dan wakil menteri yang wajib melaporkan kekayaan, masih ada 50 orang yang belum menyerahkan LHKPN.

    “Sudah 59 orang yang melapor LHKPN. Masih ada 50 orang yang belum melaporkannya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Kamis (14/11/2024).

    Selain menteri dan wakil menteri, KPK juga mewajibkan jabatan lain seperti utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, dan staf khusus untuk menyampaikan LHKPN. Dari tujuh utusan khusus, dua orang telah melapor. Sementara itu, dari tujuh penasihat khusus, empat orang sudah menyampaikan LHKPN. Untuk staf khusus, hanya tersisa satu orang yang belum melaporkan kekayaannya.

    Sebelumnya, KPK telah mengimbau para menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan laporan LHKPN mereka. KPK menegaskan bahwa meski ada tenggat waktu tiga bulan sejak pengangkatan, penyampaian laporan lebih awal sangat dianjurkan.

    “Menteri LHKPN, ya kan masih ada waktu tiga bulan sejak pengangkatan. Tapi lebih cepat lebih baik,” jelas Pahala Nainggolan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Menurut Pahala, sejumlah pejabat baru sudah berkomunikasi dengan KPK terkait pelaporan LHKPN ini. KPK juga siap membantu jika dibutuhkan, terutama bagi pejabat yang baru pertama kali mengisi laporan kekayaan.

    “Sudah ada sekitar 10 orang yang bertanya-tanya terkait LHKPN. Kami siap membantu, bahkan jika diperlukan, tim kami bisa dikirim untuk membantu proses pelaporan, khususnya bagi yang belum pernah melaporkan,” tutur Pahala.

    Pahala berharap seluruh menteri yang baru dilantik dapat menyelesaikan pelaporan LHKPN sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Namun, ia menambahkan bahwa KPK belum berencana melakukan pendekatan proaktif untuk mengumpulkan laporan dari para pejabat tersebut.

    “Kami paling baru akan mengirim surat pengingat jika waktu sudah tinggal sebulan lagi. Toh, mereka sudah mengetahui kewajiban masing-masing,” ucapnya.

  • Menang Praperadilan, KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi APD Kemenkes dan IUP Kaltim

    Menang Praperadilan, KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Korupsi APD Kemenkes dan IUP Kaltim

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Kaltim).

    Keputusan itu diambil setelah KPK memenangi praperadilan yang diajukan para tersangka dalam dua perkara tersebut. “KPK akan melanjutkan penyidikan agar proses penanganan perkaranya dapat berjalan efektif dan segera memberikan kepastian hukum pada para tersangka,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Kamis (14/11/2024).

    Praperadilan tersebut diputus hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024). KPK menyebut hakim dalam putusannya menyatakan aspek formil serta penyelidikan dan penyidikan dalam kedua perkara tersebut telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

    “KPK memenangkan dua persidangan praperadilan, yakni dalam perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) terkait pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan dengan pemohon tersangka SW dan perkara dugaan TPK terkait penerbitan izin usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Timur, dengan pemohon tersangka ROC,” ungkapnya.

    KPK meminta para pihak terkait dalam dua perkara tersebut bersikap kooperatif menghadapi proses hukum. Lembaga antikorupsi itu juga mengapresiasi hakim yang telah memutus praperadilan tersebut secara objektif dan independen.

    “Terlebih perkara pengadaan APD terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak, khususnya pada sektor kesehatan, dan perkara IUP yang juga berkaitan dengan isu lingkungan,” ungkap jubir KPK.

  • Isu Politik Terkini: Pramono Anung Unggul dalam Survei SMRC hingga Prabowo Tiba di Peru

    Isu Politik Terkini: Pramono Anung Unggul dalam Survei SMRC hingga Prabowo Tiba di Peru

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Dari Pilgub Jakarta 2024, hasil survei SMRC terbaru mengungkap elektabilitas Pramono Anung unggul dari para pesaingnya.

    Berita politik lainnya yang mendapat perhatian pembaca, yakni Kaesang Pangarep yang blusukan di Solo untuk mengampanyekan pasangan Respati-Astri, Mahkamah Konstitusi yang mengubah format surat suara pilkada yang diikuti calon tunggal, Presiden Prabowo yang tiba di Peru untuk mengikuti KTT APEC, hingga kunjungan kenegaraan Prabowo yang bangkitkan kebanggaan rakyat.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Unggul dalam Hasil Survei SMRC, Pramono: Saya Sudah Seperti Valentino Rossi
    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, unggul dalam survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). Menurut hasil survei, Pramono-Rano memperoleh dukungan hingga 46%, sementara pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, meraih 39%.

    Menanggapi hasil survei tersebut, Pramono mengungkapkan rasa syukur dan menyamakan dirinya dengan mantan pembalap asal Italia, Valentino Rossi.

    Meskipun survei menempatkan Pramono-Rano di posisi teratas, Pramono menyadari masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan menjelang Pilkada Jakarta 2024. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan elektabilitas di kalangan gen Z dan pemilih yang belum memutuskan pilihannya. Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk tetap mempertahankan gaya kampanye yang mengutamakan tatap muka.

    2. Blusukan Kampanye, Kaesang Pangarep Optimistis Respati-Astrid Menang Pilwalkot Solo 2024
    Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melakukan blusukan di sejumlah wilayah di Kota Solo untuk mengampanyekan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Respati Ardi dan Astrid Widayani (Respati-Astrid), pada Kamis (14/11/2024).

    Blusukan Kaesang dimulai di Pasar Klithikan Notoharjo, yang ia kunjungi tak lama setelah ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), juga menyambangi pasar tersebut bersama pasangan Respati-Astrid. Dalam kunjungannya, suami dari Erina Gudono ini didampingi langsung oleh pasangan calon nomor urut 2 tersebut.

    Selama blusukan di Pasar Klithikan, Kaesang menyempatkan diri untuk melihat-lihat berbagai barang dan membeli beberapa cincin akik. Setelah itu, ia melanjutkan kampanyenya ke lokasi kedua di Kampung Losari.

    3. MK Putuskan Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal, Modelnya Setuju dan Tidak Setuju
    Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah desain surat pilkada dengan calon tunggal menjadi model plebisit dengan keterangan pilihan “setuju” dan “tidak setuju”. Putusan ini mulai pada Pilkada 2029.

    Sementara untuk Pilkada 2024 dengan calon tunggal tetap berlaku desain surat suara terdiri dari kolom yang berisikan gambar pasangan calon dan kolom kosong tidak bergambar.

    MK memutuskan mengubah desain surat suara pilkada dengan calon tunggal dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

    4. Ibu-ibu KBRI Peru Turut Sambut Kedatangan Presiden Prabowo
    Dharma Wanita Persatuan KBRI Peru turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Lima, Peru, Rabu (13/11/2024) malam waktu setempat. Presiden Prabowo mengunjungi Peru untuk menghadiri KTT APEC 2024.

    Anggota Dharma Wanita, yang mengenakan pakaian adat kebaya, mengungkapkan kebanggaan atas kesempatan menyambut dan bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo. Dharma Wanita Persatuan KBRI Peru turut mendoakan kelancaran Prabowo selama menjalankan tugas negara di ajang APEC 2024.

    5. Kunjungan Presiden Prabowo ke Luar Negeri Bangkitkan Kebanggaan Rakyat
    Setelah mengunjungi China dan Amerika, serta bertemu dengan pemimpin kedua negara tersebut, Presiden Prabowo kini berada di Peru untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC. Rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ini disebut-sebut sangat membanggakan.

    Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, rangkaian kunjungan tersebut meningkatkan rasa bangga di kalangan rakyat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat terhadap aktivitas Prabowo selama lawatan tersebut.

    Lebih lanjut Ujang menilai Indonesia bisa menjadi pemain global lewat sikap politik bebas aktif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, presiden memiliki kapasitas dan segudang pengalaman untuk berdiplomasi dengan negara-negara lain, sehingga bisa menjadi pemengaruh di antara pemimpin dunia di negara maju.

  • Agenda Prabowo Hari Ini, Hadiri KTT APEC 2024 di Peru

    Agenda Prabowo Hari Ini, Hadiri KTT APEC 2024 di Peru

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto diagendakan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2024 yang diselenggarakan di Peru. Kehadiran Prabowo di forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

    Dalam pertemuan KTT APEC di Lima, Peru, Presiden Prabowo didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta sejumlah pengusaha dan menteri kabinet lainnya. Di forum ini, Prabowo dijadwalkan mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara untuk memperkuat hubungan ekonomi dan diplomasi Indonesia dengan negara-negara anggota APEC.

    Selain Prabowo, beberapa pemimpin negara baru lainnya juga hadir di KTT APEC 2024, seperti Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, hingga Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Kehadiran para pemimpin baru ini diharapkan membawa perspektif segar dalam diskusi yang berfokus pada kerja sama ekonomi dan keberlanjutan di Asia-Pasifik.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Militer Angkatan Udara Grupo 8 Alar di Bandara Internasional Jorge Chavez, Lima, Peru, pada Rabu (13/11/2024) sekitar pukul 22.35 waktu setempat.

    Sebelumnya, Prabowo bertolak dari Pangkalan Militer Andrews di Washington DC, Amerika Serikat, sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Di Washington, Prabowo telah mengadakan pertemuan penting, termasuk dengan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih.

    Presiden Prabowo memulai kunjungan luar negeri perdananya sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Lawatan ini dimulai pada 8 November 2024 dan mencakup kunjungan ke beberapa negara, termasuk China, Amerika Serikat, Inggris, Peru, dan Brasil.

    Di China, Amerika Serikat, dan Inggris, Presiden Prabowo memenuhi undangan dari pemimpin negara sahabat. Sedangkan di Peru dan Brasil, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT APEC dan KTT G-20.