Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Mendiktisaintek Akan Kaji Penguatan BAN-PT

    Mendiktisaintek Akan Kaji Penguatan BAN-PT

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan akan mengkaji peningkatan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

    “Kalau penguatan, kita akan lihat lagi bagaimana perkembangan BAN-PT sekarang,” tutur Satryo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

    Saat ditanya apakah hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Satryo menuturkan pihaknya akan mendalami terkait aspek-aspek yang penting dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk BAN-PT.

    “Terus ke depan seperti apa, kita lihat lagi. Kalau perlu dikuatkan, di mana sisi penguatannya,” ujarnya.

    Diketahui, BAN-PT merupakan lembaga yang bertugas untuk menilai dan memastikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Badan ini dibentuk untuk melakukan akreditasi secara berkala sehingga dapat memastikan bahwa perguruan tinggi dan program studi yang ada telah memenuhi standar yang ditetapkan.

    Akreditasi ini merupakan bentuk pengakuan formal bahwa suatu institusi memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu.

  • Wacana Penerapan Kembali UN Ditolak

    Wacana Penerapan Kembali UN Ditolak

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat pendidikan Henny Supolo Sitepu menolak wacana penerapan kembali ujian nasional (UN) di sekolah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya tidak adil jika UN dijadikan standar kelulusan siswa, sementara kualitas pendidikan setiap sekolah berbeda-beda.  

    “Kalau mau dilangsungkan kembali (UN) apa tujuannya? Sebab kalau ujian nasional dijadikan satu standar kelulusan, sebetulnya sarat dengan ketidakadilan,” kata Henny Sitepu dalam program “Berita Satu Siang” di BTV  dikutip, Senin (18/11/2024).

    Menurut Henny, selama ini standar pendidikan di satu sekolah dengan sekolah lain sangat berbeda. Begitu juga dengan kualitas guru atau pendidik, sarana dan prasarananya, serta pembiayaannya.

    “Kalau situasinya berbeda seperti ini bagaimana mau dijadikan satu standar kelulusan?” ujarnya. 

    Henny setuju kalau UN diterapkan sebagai upaya untuk pemetaan atau melihat kualitas pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lain, sehingga pemerintah tahu apa saja yang harus ditingkatkan pada tiap-tiap sekolah. 

    “Misalnya daerah-daerah mana yang masih sangat dibutuhkan pendampingan, daerah-daerah mana yang dibutuhkan peningkatan tenaga pendidikan yang lebih baik, daerah-daerah mana yang butuh peningkatan sarana prasarana,” kata Henny.

    Sementara kalau UN diterapkan sebagai standar kelulusan siswa di Indonesia, menurut Henny, sangat tidak adil. “Kalau memang selama ini standar belum ada, melakukan standardisasi kelulusan jelas merupakan satu ketidakadilan.”

    Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya sedang mengkaji efektivitas penerapan kembali UN.

    “Kita masih mengkaji UN, baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan pengambil kebijakan,” kata Mu’ti di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

  • Prabowo Subianto Pelajari Strategi Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brasil

    Prabowo Subianto Pelajari Strategi Pengentasan Kemiskinan dari China dan Brasil

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menggali pengalaman dan strategi pengentasan kemiskinan melalui kunjungan kenegaraannya ke China dan Brasil.

    Menurut Budiman, kunjungan Prabowo Subianto ke kedua negara ini bukan tanpa alasan. China dan Brasil dianggap sebagai contoh negara yang berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan.

    “KTT APEC juga mengangkat isu kemiskinan. Jadi akan ada banyak oleh-oleh yang dibawa Presiden Prabowo untuk berbagi pengalaman pengentasan kemiskinan di dua negara yang cukup sukses,” kata Budiman saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (18/11/2024).  

    Budiman menyoroti keberhasilan China sebagai salah satu negara yang berhasil mengeluarkan lebih dari 100 juta penduduknya dari kemiskinan ekstrem. Strategi utama China melibatkan pemberdayaan warga miskin untuk terlibat dalam bisnis, termasuk di wilayah terpencil, dengan memanfaatkan konektivitas digital.

    Prabowo Subianto juga mengikuti KTT APEC di Peru. Dalam forum tersebut, kemiskinan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Prabowo.

    Setelah itu, Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Brasil untuk menghadiri KTT G-20 di Rio de Janeiro. Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga mengikuti forum bisnis Indonesia-Brasil, serta mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Inacio Lula da Silva.

    Budiman menambahkan, BP Taskin saat ini juga tengah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ia berharap, setelah kembali dari rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo dapat memberikan arahan berdasarkan diskusi dan pengalaman yang diperoleh dari Presiden Xi Jinping dan Presiden Lula da Silva.

  • Banyak yang Iseng di Lapor Mas Wapres, Istana: Sistemnya Sedang Dimatangkan

    Banyak yang Iseng di Lapor Mas Wapres, Istana: Sistemnya Sedang Dimatangkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pihak Istana mengakui banyak pelaporan iseng masuk ke layanan Lapor Mas Wapres. Untuk itu, sistem pengaduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp yang dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu terus dimatangkan.

    “Sistemnya sedang dibuat dan dimatangkan, karena banyak yang iseng ya. Bahkan dari teman-teman itu banyak yang iseng hanya sekadar untuk menyampaikan laporan main-main,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di gedung Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Hasan mengatakan tim Lapor Mas Wapres masih terus mengembangkan format layanan aduan, agar laporan yang bersifat tidak valid atau iseng dapat disaring sebelum ditindaklanjuti.

  • MA: Ketua Majelis Hakim Kasasi Ronald Tannur Sempat Bertemu Zarof Ricar

    MA: Ketua Majelis Hakim Kasasi Ronald Tannur Sempat Bertemu Zarof Ricar

    Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Agung (MA) mengungkapkan Zarof Ricar sempat bertemu dengan satu dari tiga hakim agung yang menangani perkara kasasi Gregorius Ronald Tannur. Pertemuan itu disebut merupakan ketidaksengajaan.

    Juru Bicara MA Yanto mengatakan fakta pertemuan tersebut terungkap dalam pemeriksaan terhadap tiga hakim agung, yaitu Soesilo (S), Ainal Mardhiah (AM), dan Sutarjo (ST). Kasus kasasi Ronald Tannur diketuai Soesilo.
     
    Menurut dia, dari ketiganya hanya hakim agung Soesilo yang bertemu dengan mantan pejabat MA Zarof Ricar (ZR). Pertemuan terjadi dalam acara pengukuhan honoris causa di Universitas Negeri Makassar (UNM) pada 27 September 2024.

    “Pertemuan itu terjadi secara singkat. Keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut,” ujar Yanto dalam konferensi pers di Gedung MA Jakarta Pusat pada Senin (18/11/2024).

    Dia menjelaskan, pertemuan antara Soesilo dengan ZR memang sempat membahas mengenai kasus Ronald Tannur. Namun, dari hasil pemeriksaan tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut.

    “Pada pertemuan insidentil dan berlangsung singkat tersebut, ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tannur, tetapi tidak ditanggapi oleh hakim agung S,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk hakim agung Ainal Mardhiah dan Sutarjo tidak mengenal Zarof Ricar. “Adapun hakim agung A dan ST tidak dikenal oleh ZR dan tidak pernah bertemu dengan ZR. Bahwa pemeriksaan perkara kasasi Ronald Tannur berjalan secara normal selayaknya perkara kasasi pada umumnya,” tuturnya.

    Sebelumnya, MA memutuskan tak ada pelanggaran etik hakim yang menangani kasasi kasus Gregorius Ronald Tannur. Kasasi tersebut terkait vonis bebas Ronald Tannur yang diputuskan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    Yanto mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan tak ada pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam kasasi tersebut. MA beralasan sidang tersebut berjalan normal seperti biasanya.

    “Kesimpulan dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh majelis kasasi perkara nomor 1466K PID 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup,” katanya kepada wartawan, Senin (18/11/2024).

    Yanto menjelaskan, Zarof Ricar (ZR) dan Lisa Rahmat telah diperiksa terkait pengajuan kasasi Ronald Tannur. Dalam pemeriksaan tersebut, kata Yanto, keduanya tak mengenal hakim yang bakal memutuskan kasasi Ronald Tannur di tingkat MA.

    “Adapun hakim agung A dan ST tidak dikenal oleh ZR dan tidak pernah bertemu dengan ZR,” kata dia.

    “Pemeriksaan perkara kasasi Ronald Tannur berjalan secara normal selayaknya perkara kasasi pada umumnya,” imbuhnya.

  • Tom Lembong Tidak Pernah Ditegur Jokowi Saat Impor Gula

    Tom Lembong Tidak Pernah Ditegur Jokowi Saat Impor Gula

    Jakarta, Beritasatu – Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong disebut tidak pernah ditegur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai menteri perdagangan era 2015-2016, bahkan ketika membuat kebijakan impor gula.

    Hal ini disampaikan kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi dalam sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong penetapannya sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

    “Pada faktanya selama menjabat sebagai menteri perdagangan, pemohon tidak pernah mendapat teguran dari presiden (Jokowi) yang menjabat saat itu,” katanya.

    Zaid menegaskan, tindakan Tom Lembong sebagai menteri perdagangan saat mengeluarkan kebijakan importasi gula telah diafirmasi sehingga sudah menjadi tanggung jawab presiden dalam setiap keputusan.

    “Tindakan pemohon sebagai menteri perdagangan telah diafirmasi oleh presiden selaku kepala negara dan merupakan pimpinan pemohon. Oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden,” ujar Zaid.

    Dengan demikian, Zaid menegaskan penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah, karena tidak terdapat bukti permulaan cukup sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014.

    Adapun pernyataan termohon, lanjut dia, terkait telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 400 miliar tanpa didasarkan hasil audit BPK RI merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), serta bentuk kriminalisasi terhadap Tom Lembong.

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang lanjutan dengan agenda eksepsi atau sanggahan tergugat pada Selasa (19/11/2024), kemudian penyerahan bukti pada Rabu (20/11/2024), dan menghadirkan saksi ahli pada Kamis (21/11/2024).

    Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016.

    Kejagung menyatakan Tom Lembong menandatangani surat penugasan kepada PT PPI yang pada intinya menugaskan perusahaan tersebut untuk memenuhi stok gula nasional dan stabilisasi harga, melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih sebanyak 300.000 ton.

    Kemudian PT PPI membuat perjanjian kerja sama dengan delapan perusahaan.

    Kejagung menyatakan seharusnya dalam rangka pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga, yang diimpor adalah gula kristal putih secara langsung dan yang hanya dapat melakukan impor adalah Badan Usaha Milik Negara yakni PT PPI. Tetapi, dengan sepengetahuan dan persetujuan tersangka Tom Lembong, persetujuan impor gula kristal mentah itu ditandatangani.

  • Jessica Wongso Walk Out dari Sidang Permohonan PK karena JPU Hadirkan Saksi

    Jessica Wongso Walk Out dari Sidang Permohonan PK karena JPU Hadirkan Saksi

    Jakarta, Beritasatu.com – Terpidana kasus pembunuhan berencana, Jessica Kumala Wongso, bersama tim kuasa hukumnya memutuskan untuk walk out dari sidang permohonan peninjauan kembali (PK) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (18/11/2024).

    Kuasa hukum Jessica, Hidayat Bostam menyatakan keberatan terhadap langkah jaksa penuntut umum (JPU) yang menghadirkan ahli dalam sidang PK. Menurutnya, sidang PK Jessica Wongso tersebut adalah kesempatan bagi kliennya sebagai pemohon untuk menyampaikan argumen dan bukti baru, bukan untuk pemeriksaan ahli oleh jaksa.

    “Yang mulia majelis hakim, karena kami keberatan, kami memutuskan untuk walk out,” kata Hidayat.

    Hidayat berpendapat, dalam sidang PK Jessica Wongso, jaksa seharusnya hanya memberikan tanggapan atau keberatan terhadap ahli yang dihadirkan pihaknya, bukan justru menghadirkan ahli untuk diperiksa. Apabila jaksa menghadirkan ahli, prosesnya akan menyerupai sidang kasus pembunuhan berencana yang telah berlangsung pada 2016.

    “Ini seharusnya hak terpidana yang mendapatkan novum baru, makanya kami ajukan PK,” tuturnya.

    Namun, Ketua Majelis Hakim Zulkifli Atjo tetap mengizinkan jaksa menghadirkan ahli dalam persidangan. Ia juga mencatat keberatan Jessica dan kuasa hukumnya dalam berita acara sidang.

    Pada sidang PK Jessica Wongso tersebut, jaksa menghadirkan dua ahli digital forensik, yakni Muhammad Nuh Al Azhar dan Christopher Hariman Rianto. Pemeriksaan ahli tetap berlangsung meskipun Jessica dan tim kuasa hukumnya tidak berada di ruang sidang.

    Dalam permohonan PK, Jessica meminta pembebasan dari dakwaan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Meskipun telah memperoleh bebas bersyarat sejak 18 Agustus 2024, Jessica tetap menegaskan dirinya tidak bersalah dan berharap Mahkamah Agung mengoreksi putusan sebelumnya.

    Sebagai bagian dari status bebas bersyarat, Jessica masih diwajibkan melapor dan menjalani pembimbingan hingga tahun 2032.

  • Jadi Capim KPK, Poengky Indarti Bakal Kembalikan Kepercayaan Publik

    Jadi Capim KPK, Poengky Indarti Bakal Kembalikan Kepercayaan Publik

    Jakarta, Beritasatu.com – Calon pimpinan KPK, Poengky Indarti menyebut ke depannya KPK harus mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali apabila melihat survei yang rendah.

    “KPK harus mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali. Kalau kita melihat dari survei-survei yang ada, kepercayaan masyarakat kepada KPK termasuk yang paling rendah sampai 56%. Ini sangat memprihatinkan,” kata Poengky kepada wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

    Kemudian Poengky juga menyebut langkah untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat yaitu kerja yang benar dan integritas yang bagus.

    “Jangan sampai misalnya KPK terkena kasus etik terus bahkan kasus pidana. Jangan sampai seperti itu. Semua pihak di KPK juga harus bekerja keras. Semua harus bekerja dengan solid,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Poengky juga menyebutkan, dewan pengawas (dewas) dan pegawai harus solid, sinergis, dan juga harus mengawasi internal masing-masing.

    “Jadi jangan sampai misalnya, di rutan-rutan ada kutipan. Jangan sampai juga penyidik dan penyelidik KPK melakukan kekerasan terhadap tersangka. Penangkapan dan penahanan harus sesuai dengan hak asasi manusia,” tutur Poengky.

    Terdapat 10 nama capim KPK, yakni Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiati, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyanto.

    Kemudian, 10 nama calon anggota Dewas KPK, yaitu Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Elly Fariani, Gusrizal, Hamdi Hassyarbaini, Heru Kreshna Reza, Iskandar Mz, Mirwaiz, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

  • Pemerintah Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Pemerintah Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan memangkas regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, hal itu dilakukan agar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tidak terhambat.

    “Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, pupuk subsidi, itu dipangkas,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Saat ini, menurut Amran, ada 147 regulasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Panjangnya regulasi tersebut, dinilai mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk secara tepat waktu.

    Regulasi yang sedang digodok ini, kata dia, akan hadir dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Namun, Amran belum bisa menyebutkan berapa regulasi yang akan dipangkas terkait dengan penyaluran pupuk.

    “Kita lihat nanti, ini sementara dibahas, diproses. Iya (regulasi), perpres,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan perpres terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

    Saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2024), Zulkifli mengatakan, pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani untuk memudahkan distribusi.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dahulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri perdagangan, persetujuan menteri pertanian, persetujuan menteri keuangan, rumit,” ujar Zulkifli.

    Perpres tersebut nantinya akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (gapoktan). Adapun kuota pupuknya diatur oleh Kementerian Pertanian.

    Dengan adanya perpres itu, alur distribusi pupuk akan dipangkas. Kementan akan mengeluarkan jumlah kuota pupuk melalui surat keputusan, selanjutnya langsung diteruskan kepada Pupuk Indonesia.

    Dari Pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi akan disalurkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan).

  • Hasan Nasbi Lantik Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan

    Hasan Nasbi Lantik Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi melantik enam juru bicara (jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan di Gedung Krida Bhakti pada Senin (18/11/2024).

    Hasan mengatakan, pejabat dan tenaga profesional yang dilantik terbagi dalam tiga kedeputian.

    “Hari ini kita melantik pejabat dan tenaga profesional di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ada tiga deputi, enam tenaga utama yang ditugaskan menjadi juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, 12 tenaga utama, dan sisanya tenaga ahli madya, tenaga ahli muda, dan tenaga ahli terampil,” kata Hasan seusai acara pelantikan, Senin (18/11/2024).

    Hasan menjelaskan, dilantiknya jubir ini untuk mengakomodasi pertanyaan dari awak media hingga masyarakat, sehingga pesan dari pemerintah dapat mengalir ke masyarakat.

    Sejumlah nama yang dilantik sebagai jubir PCO terdiri dari pejabat kementerian hingga pengamat politik, seperti mantan Jubir Kemenhub Adita Irawati, hingga Ujang Komaruddin dan Philips J Vermonte.

    “Ada (jubir) yang punya spesialisasi di urusan luar negeri, ada yang punya spesialisasi di urusan pemerintahan, ada yang punya spesialisasi di urusan politik, dan di urusan hukum. Mungkin ada juga nanti yang akan di bagian ekonomi. Bukan di tugas khusus ya, tetapi mereka punya ekspertis,” jelas Hasan. 

    Untuk staf khusus Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Tjut Andjani, Hafizhul Mizan, dan Syahril Ilhami. Sedangkan tenaga ahli utama yang ditugaskan sebagai juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Adita Irawati,  Ujang Komaruddin, Philips J Vermonte, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.