Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Nasional

  • Profil Ibnu Basuki Widodo yang Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Periode 2024-2029

    Profil Ibnu Basuki Widodo yang Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Periode 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Hakim senior Ibnu Basuki Widodo berhasil terpilih sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ibnu lolos seleksi akhir di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Kamis (21/11/2024).

    Ibnu berhasil meraih dukungan sebanyak 33 suara dalam pemilihan final. Sementara, empat pimpinan KPK terpilih lainnya, yaitu Setyo Budiyanto memperoleh 45 suara untuk posisi ketua dan total 46 suara dalam pemilihan pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto satu suara untuk posisi ketua dan total 48 suara dalam pemilihan pimpinan KPK, Johanis Tanak dua suara untuk posisi ketua, dan total 48 suara dalam pemilihan pimpinan KPK, dan Agus Joko Pramono 39 suara total.

    Alasan Ibnu ingin menjadi pimpinan KPK karena menanggap hakim dan KPK memiliki tugas yang sama, yakni mengadili dan memproses perkara termasuk korupsi.

    Berikut ini profil Ibnu Basuki Widodo yang terpilih sebagai wakil ketua KPK.

    Profil Ibnu Basuki Widodo
    Ibnu Basuki Widodo adalah seorang hakim senior yang kini bertugas sebagai hakim tinggi pemilah perkara pidana khusus di Mahkamah Agung. Ibnu menyelesaikan pendidikan formal di bidang hukum dan beberapa pelatihan. Bekal tersebut membuat dia dipercaya dalam jabatannya selama bertahun-tahun.

    Salah satu yang dipelajarinya selama menempuh pendidikan dan pelatihan adalah tata kelola hukum dan pemberantasan korupsi.

    Sebelum mengemban jabatan di MA, Ibnu juga pernah menjalankan amanah sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, dia juga sempat menjadi hakim tinggi di Pengadilan Negeri Manado.

    Sekarang, Ibnu Basuki Widodo terpilih sebagai wakil ketua KPK periode 2024-2029 mendampingi Setyo Budiyanto sebagai ketua lembaga antirasuah tersebut.

  • Profil Agus Joko Pramono, Mantan Pimpinan BPK yang Berhasil Merebut Kursi Wakil Ketua KPK

    Profil Agus Joko Pramono, Mantan Pimpinan BPK yang Berhasil Merebut Kursi Wakil Ketua KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Agus Joko Pramono berhasil terpilih sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Melalui pemungutan suara, Agus Joko Pramono memperoleh 39 suara dari semua anggota Komisi III DPR yang hadir pada rapat pleno hari ini di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    Agus Joko Pramono dipilih setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang disusul dengan pemungutan suara pimpinan KPK periode 2024-2029 tersebut.

    Tidak hanya Agus Joko Pramono, terdapat empat pimpinan KPK yang juga terpilih, di antaranya Setyo Budianto, Fitroh Rohcayanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Johanis Tanak.

    Sebelumnya, nama Agus Joko Pramono telah dikenal sebagai wakil ketua BPK periode 2019-2023. Berikut ini profil Agus Joko Pramono dan perjalanan kariernya.

    Profil Agus Joko Pramono
    Agus Joko Pramono lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 8 Agustus 1971. Ia memiliki latar belakang pendidikan kuat, yang menjadi fondasi utama dalam perjalanan kariernya.

    Agus menyelesaikan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang memberinya keahlian mendalam di bidang ekonomi, akuntansi, dan pengelolaan keuangan negara.

    Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan S-2 ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar master of business administration (MBA) dari Monash University, Australia.

    Untuk memperdalam keahliannya, Agus juga menyelesaikan program doktoral di Universitas Padjadjaran (Unpad) dengan fokus pada akuntansi dan keuangan.

    Dalam bidang akuntansi, Agus memperoleh sertifikasi bergengsi, yaitu Certified Public Accountant (CPA) dan Certified Fraud Examiner (CFE), yang semakin memperkuat kompetensinya di sektor ini.

    Karier Agus dimulai sebagai auditor di lingkungan pemerintahan sebelum akhirnya bergabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 1996. Sejak bergabung dengan BPK, dia menempati berbagai posisi penting, termasuk anggota III BPK, hingga akhirnya menjabat sebagai wakil ketua BPK pada 2019.

    Dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni dan pengalaman kerja yang panjang, Agus Joko Pramono dikenal sebagai tokoh yang kompeten dalam pengelolaan keuangan negara dan pemberantasan kecurangan. Tak ayal, Agus Joko Pramono berhasil menduduki kursi wakil ketua KPK periode 2024-2029.

  • Profil Fitroh Rohcahyanto yang Terpilih sebagai Wakil Ketua KPK Baru

    Profil Fitroh Rohcahyanto yang Terpilih sebagai Wakil Ketua KPK Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui voting dengan 48 suara. Namun, bagaimana profil Fitroh Rohcahyanto sebagai wakil ketua KPK yang baru?

    Fitroh yang merupakan mantan direktur penuntutan KPK, dipilih setelah melalui tahapan tes calon pimpinan (capim) lembaga tersebut.

    Selain Fitroh Rohcahyanto, empat orang lainnya, yaitu Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo, dan Setyo Budiyanto juga terpilih melalui voting. Kelima pimpinan baru KPK tersebut akan bekerja untuk periode 2024 hingga 2029.

    Berikut ini profil Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan jejak kariernya.

    Profil Fitroh Rohcahyanto
    Fitroh Rohcahyanto lahir di Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan lulusan SMAN 1 Tayu pada 1990, S-1 hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), dan S-3 hukum di Universitas Airlangga (Unair) dengan mencatatkan diri sebagai wisudawan terbaik pada 2018 setelah mendapat IPK 3,83.

    Perjalanan karier Fitroh dimulai setelah menyelesaikan kuliah S-1 hukum dengan bekerja di lingkungan kejaksaan. Selanjutnya, Fitroh tercatat sebagai jaksa fungsional KPK dengan beberapa kali tergabung menangani kasus-kasus korupsi, seperti kasus korupsi suap yang melibatkan Hidayat Batubara sebagai bupati Mandailing Natal pada 2013.

    Kemudian, pada 2019, Fitroh dilantik menjadi direktur penuntutan KPK. Namun, setelah 11 tahun berada di KPK, pada 2023, Fitroh mengajukan perpindahan tugas ke Kejaksaan Agung.

    Saat ini, Fitroh Rohcahyanto berhasil terpilih menjadi wakil ketua KPK periode 2024 hingga 2029 setelah diminta untuk maju bertarung dalam pencalonan pimpinan KPK oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Selain itu, alasannya untuk kembali ke KPK adalah karena loyalitasnya untuk negara.

  • Kementerian Komdigi Blokir 104.819 Situs Judi Online pada November 2024

    Kementerian Komdigi Blokir 104.819 Situs Judi Online pada November 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, Kementerian Komdigi telah berhasil memblokir atau menutup 104.819 situs judi online periode 4-19 November 2024. Selain blokir situs judi online, Meutya juga meminta pemblokiran rekening bank pengguna judi online kepada perbankan.

    “Situs-situs judi online yang ditutup sejak 4 November 2024 sebanyak 104.819. Kalau dihitung dari 20 Oktober 2024 atau pemerintahan baru itu angkanya sudah di 380.000,” ungkap Meutya Hafid saat konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

    “Kemudian, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk pemblokiran rekening bank,” imbuhnya.

    Mutia mengibaratkan situs judi online seperti tangan dan rekening sebagai nadi. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Di samping itu, desk gabungan pemberantasan judi online juga turut mengawasi dompet digital atau e-wallet. Meutya mengatakan pelaku dan pemain judol menggunakan e-wallet untuk bertransaksi. Meutya mengatakan pelaku dan pemain judol menggunakan e-wallet untuk bertransaksi.

    “Teman-teman di DANA, Gopay, OVO, Link Aja ini kami sudah komunikasi juga untuk kemudian terus menurunkan mereka masing-masing,” ungkapnya.

    Meutya menyampaikan upaya Kemenkomdigi lainnya yang telah dilakukan, yakni memblokir 1,361 kata kunci di Google dan 7.252 kata kunci di Meta. Dia menegaskan telah memberikan surat kepada Google, Tiktok, dan Meta untuk kerja sama dalam menghapus sejumlah kata kunci yang berhubungan dengan perjudian online.

    “Mereka mengikuti panduan dari perusahaannya masing-masing dan ini yang sedang kita dorong untuk ikut hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana kita tahu judi di negara lain tidak melanggar, tetapi di Indonesia melanggar jadi kalau memang dibukanya dari Indonesia kata kunci tersebut, kita minta untuk tidak bisa muncul di kata kuncinya,” pungkasnya.

    Meutya menambahkan masyarakat bisa melihat jumlah situs judi online yang telah diblokir melalui laman situs aduankonten.id, bisa melaporkan nomor rekening melalui lama cekrekening.id.

  • Profil Johanis Tanak yang Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Periode 2024-2029

    Profil Johanis Tanak yang Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Periode 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Johanis Tanak baru saja terpilih sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Melalui pemungutan suara, Johanis Tanak memperoleh 48 suara dari semua anggota Komisi III DPR yang hadir pada rapat pleno hari ini.

    Johanis dipilih seusai melakukan uji kelayanan dan kepatutan (fit and proper test) yang disusul dengan pemungutan suara pimpinan KPK periode 2024-2029 tersebut.

    Selain Johanis Tanak, terdapat empat pimpinan KPK yang juga terpilih, di antaranya Setyo Budianto, Fitroh Rohcayanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

    Bagaimana sosok dan perjalanan karier Johanis Tanak? Berikut ini profilnya.

    Profil Johanis Tanak
    Johanis Tanak lahir di Toraja Utara pada 23 Maret 1961. Tanak merupakan anak dari Jusuf Tanak dan Thabita Sili. Johanis Tanak yang berasal dari latar belakang jaksa kini berlanjut menjadi wakil ketua KPK.

    Pria berusia 63 tahun ini, meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin pada 1983. Kemudian, gelar magister dan doktor hukum dari Universitas Airlangga. Johanis Tanak pernah menjabat sebagai wakil kepala Kejaksaan Tinggi Riau pada 2014, kemudian menjabat sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dan kepala Kejaksaan Tinggi Jambi pada 2016.

    Selain itu, dalam profil kepemimpinannya, Johanis Tanak pernah menjabat sebagai direktur tata usaha negara pada Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara. Pada 2021, Johanis Tanak juga menjabat sebagai pejabat fungsional di Kejaksaan Agung hingga akhirnya menjadi pimpinan KPK pada 2022.

  • Ketua Komisi III Ungkap Alasan Tak Ada Perempuan dalam Jajaran Pimpinan KPK 2024-2029

    Ketua Komisi III Ungkap Alasan Tak Ada Perempuan dalam Jajaran Pimpinan KPK 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemilihan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah selesai dilakukan oleh Komisi III DPR. Namun, hasilnya menunjukkan tidak adanya perempuan yang terpilih dalam jajaran pimpinan KPK.

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tidak memberikan jawaban tegas mengenai ketiadaan perempuan dalam jajaran pimpinan KPK. Ia menjelaskan, hasil pemilihan sepenuhnya bergantung pada suara anggota DPR.

    “Kalau perempuan, itu dia, makanya, itulah hasil suara dari teman-teman,” tegas Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Dari 10 calon pimpinan KPK yang mengikuti proses seleksi, dua di antaranya adalah perempuan, yakni Ida Budhiati dan Poengky Indarti. Namun, Ida hanya memperoleh delapan suara, sedangkan Poengky meraih dua suara, sehingga keduanya tidak terpilih.

    Habiburokhman menegaskan, mekanisme pemilihan dilakukan melalui sistem voting untuk memastikan hak suara setiap anggota Komisi III DPR tetap terakomodasi.

    “Kenapa tidak musyawarah? Justru kami bermusyawarah dan keputusan musyawarah tersebut menggunakan sistem voting. Karena ini juga terkait hak individu anggota DPR, jadi anggota DPR itu selain anggota fraksi, juga punya hak untuk menentukan pilihannya,” kata Habiburokhman.

    Proses pemilihan dan penetapan lima pimpinan KPK serta lima dewas KPK ini dilakukan setelah Komisi III DPR menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon dewas KPK.

    Berikut daftar pimpinan KPK terpilih periode 2024-2029:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan): 46 suara
    2. Fitroh Rohcahyanto (mantan direktur penuntutan KPK): 48 suara
    3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado): 33 suara
    4. Johanis Tanak (wakil ketua KPK periode 2019-2024): 48 suara
    5. Agus Joko Pramono (wakil ketua BPK periode 2019-2023):  39 suara

    Daftar dewas KPK terpilih periode 2024-2029:

    1. Wisnu Baroto (staf ahli Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum): 43 suara
    2. Benny Jozua Mamoto (mantan ketua harian Kompolnas): 46 suara
    3. Gusrizal (ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin): 40 suara
    4. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta): 40 suara
    5. Chisca Mirawati (anggota Asosiasi Bank Asing): 46 suara

  • Profil dan Jejak Karier Setyo Budiyanto, Ketua KPK Baru yang Dipilih DPR

    Profil dan Jejak Karier Setyo Budiyanto, Ketua KPK Baru yang Dipilih DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Setyo Budiyanto baru saja terpilih sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029. Pemilihan ketua KPK dilakukan oleh Komisi III DPR pada hari ini, dengan hasil Setyo Budiyanto sebagai profil capim yang meraih suara terbanyak dari anggota DPR.

    Setyo bersaing dengan empat pimpinan KPK lainnya, yaitu Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.

    Adapun Setyo Budiyanto memperoleh 45 suara untuk posisi ketua dan total 46 suara dalam pemilihan pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto satu suara untuk posisi ketua dan total 48 suara dalam pemilihan pimpinan KPK, Johanis Tanak dua suara untuk posisi ketua, dan total 48 suara dalam pemilihan pimpinan KPK, Agus Joko Pramono 39 suara total, dan Ibnu Basuki Widodo 32 suara total.

    Meskipun Fitroh dan Johanis memiliki suara terbanyak dalam pemilihan keseluruhan, Setyo memperoleh suara terbanyak untuk posisi ketua berdasarkan hasil voting tersebut. Berikut ini profil Setyo Budiyanto.

    Profil Setyo Budiyanto
    Setyo Budiyanto lahir pada 29 Juni 1967 di Surabaya. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989 dan memiliki pengalaman yang luas dalam dunia kepolisian.

    Dalam kehidupan pribadi, dia menikah dengan Henny Setyobudi dan dikaruniai tiga orang anak. Setyo menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada 1989, kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Kepolisian pada 1999, Sekolah Staf dan Pimpinan Polri pada 2007, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi pada 2017.

    Kariernya di kepolisian mencakup berbagai posisi strategis, seperti kapolres Biak Numfor, wakil direktur reserse kriminal Polda Papua, direktur reserse kriminal khusus Polda Papua, kapolda Sulawesi Utara, dan kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Selain itu, Setyo juga pernah menjabat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai direktur penyidikan, koordinator wilayah III, dan pelaksana tugas direktur penyidikan KPK.

    Sebelum terpilih sebagai ketua KPK, Setyo menjabat sebagai inspektur jenderal di Kementerian Pertanian sejak Maret 2024. Dengan pengalaman yang luas, Setyo dikenal sebagai sosok yang tegas dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.

    Ia telah mempersiapkan perencanaan matang untuk memimpin KPK dan diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Sebagai ketua KPK yang memiliki profil dan rekam jejak di lembaga antirasuah itu, Setyo Budiyanto diharapkan terus meningkatkan integritas dan efektivitas lembaga ini dalam memerangi korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih.

  • 3 Langkah untuk Pemerintah Dongkrak Kualitas Pendidikan Indonesia

    3 Langkah untuk Pemerintah Dongkrak Kualitas Pendidikan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disarankan melakukan tiga langkah untuk mendongkrak kualitas pendidikan Indonesia. Alasannya, setiap pergantian pemerintahan baru maupun menteri baru, kurikulum pendidikan Indonesia terus berganti.

    Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, perubahan kurikulum tidak berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan Indonesia termasuk kualitas SDM peserta didik. Ada tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan kualitas guru/pengajar, menciptakan suasana pembelajaran dalam kelas, dan tidak adanya kepentingan politik pada anggaran pendidikan.

    “Yang pertama soal mutu guru kita ini kan rata-rata nasional di bawah standar rata-rata kualitasnya, masih buruk, dan sangat perlu ditingkatkan,” ujar Ubaid Matraji saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

    Ubaid menyampaikan pemerintah perlu menyiapkan strategi yang khusus untuk meningkatkan standar kualitas mutu guru di Indonesia. Selain itu, kesejahteraan guru juga perlu dipikirkan mengingat saat ini masih banyak sekali guru yang mendapatkan gaji di bawah upah minimum.

    “Nah ketika sekolah-sekolah kita diisi oleh guru-guru yang bermutu, maka ini akan berdampak kepada peserta didik. Kualitasnya pasti akan bermutu whatever kurikulumnya. Ketika kesejahteraan guru itu buruk, gajinya sangat minim, sumber daya manusia kita, anak-anak lulusan perguruan tinggi yang berprestasi enggak ada yang mau menjadi guru,” urainya.

    Kedua, Ubaid menyarankan pemerintah perlu memikirkan bagaimana cara menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang tidak monoton sehingga dapat mendongkrak kualitas pendidikan Indonesia. Jadi, tidak lagi guru hanya sebagai pengajar, dan peserta didik sebagai yang diajarkan, tetapi tidak ada pembelajaran.

    “Kadang kala sekolah itu hanya diukur masuk atau tidak, absen apa enggak tetapi dia belajar enggak tuh. Kalau misalnya kita belajar tentang Bahasa Indonesia, anak-anak belajar bahasa Indonesia itu buat apa? Buat memahami teks. Belajar bahasa Indonesia itu untuk membaca apa, kalau setelah dia baca bisa enggak tidak dia merefleksikan terhadap apa yang dia pahami terhadap bacaan itu misalnya dalam bentuk tulisan,” jelas dia.

    Dia menambahkan, belum lagi soal kemampuan menulis dari masing-masing pelajar karena ada yang sudah bisa dan belum. “Jadi proses belajar itu yang menurut saya belum terjadi di sekolah karena yang terjadi jam masuk ya masuk, jam pulang ya pulang,” ujarnya.

    Ketiga, peniadaan kepentingan politik pada anggaran pendidikan. Ubaid menilai anggaran pendidikan saat ini menjadi terbagi karena adanya kepentingan politik antar pemerintah.

    “Dana pendidikan yang begitu besar ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan mutu karena itu ada politik anggaran yang harus jelas. Jadi pendidikan kita ini punya prioritas apa, sehingga resource yang besar dalam APBN dan APBD ini juga harus ditopang untuk mewujudkan visi itu sebagai prioritas perbaikan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia,” pungkasnya.

  • Menkomdigi Meutya Hafid Dorong Promosi Bhinneka Tunggal Ika ke Dunia Internasional

    Menkomdigi Meutya Hafid Dorong Promosi Bhinneka Tunggal Ika ke Dunia Internasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya untuk terus memperkuat identitas bangsa di dunia internasional dengan mempromosikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong secara konsisten. Menurutnya, mempromosikan nilai Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari diplomasi budaya.

    “Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong, sebagai warisan budaya tak benda Indonesia harus terus diperkenalkan kepada dunia. Narasi ini bisa diperkuat melalui dukungan tokoh-tokoh internasional yang relevan, sekaligus diakui sebagai bagian dari budaya Indonesia,” ujar Meutya dalam acara World Public Relations Forum 2024 di Nusa Dua, Bali, Rabu (20/11/2024) dilansir Antara.

    Menkomdigi Meutya Hafid mencontohkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde pada 2028 memuji Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong sebagai faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia selama dua dekade.

    Selain itu, Paus Fransiskus juga pernah mengapresiasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol pemersatu untuk perdamaian dunia saat kunjungannya ke Indonesia. Hal ini menunjukkan upaya untuk mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika.,

    “Di era digital, teknologi dan media sosial memainkan peran besar dalam memperkuat citra Indonesia. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), kita dapat menyebarkan konten budaya seperti seni, musik, dan tradisi melalui platform digital yang terpersonalisasi,” tambah Meutya.

    Menurutnya, di tengah derasnya arus data dan informasi, literasi digital menjadi prioritas utama pemerintah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi secara kritis serta menggunakannya untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat.

    “Media sosial juga didorong untuk lebih proaktif dalam memantau informasi yang salah. Dengan bantuan AI dan analisis data besar, pemerintah mampu memantau dan menangani jutaan konten negatif secara real time, sehingga respons dapat dilakukan dengan cepat dan tepat,” jelasnya.

    Selain, promosi Bhinneka Tunggal Ika, menkomdigi juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyebarkan narasi positif melalui diplomasi budaya dan pemanfaatan media yang strategis. “Diplomasi budaya adalah kunci untuk menciptakan saling pengertian, menghormati keberagaman, dan merayakan keunikan warisan budaya Indonesia di tengah komunitas global,” pungkasnya.

  • Isu Politik Terkini: Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024 hingga SK Kepengurusan Partai Golkar

    Isu Politik Terkini: Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024 hingga SK Kepengurusan Partai Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini Beritasatu.com sepanjang Rabu (20/10/2024) diisi dengan beragam peristiwa, mulai dari apel siaga masa tenang Pilkada 2024 yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Bahlil Lahadalia menerima surat keputusan (SK) terkait kepengurusan Partai Golkar periode 2024 -2029.

    Berikut 5 isu politik terkini Beritasatu.com: 

    1. Wapres Pimpin Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024
    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memimpin apel siaga masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

    Gibran berpesan agar para pengawas pemilu di Indonesia bisa menjaga amanat agar Pilkada Serentak 2024 bisa dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). 

    “Ini adalah pilkada terbesar yang pernah kita selenggarakan. Oleh sebab itu, kita harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak ini agar prosesnya berjalan baik dan lancar, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan aman, nyaman, luber, dan jurdil,” kata Wapres Gibran.

    2. Gibran Berikan Bantuan Penyelesaian kepada Pengadu ‘Lapor Mas Wapres’
    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan bantuan langsung pada 20 pengadu “Lapor Mas Wapres”.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, ada 400 lebih pengaduan yang disampaikan masyarakat dan akan dilakukan proses secara berkala.

    “Baru saja mendampingi Bapak Wakil Presiden untuk menyerahkan beberapa bantuan penyelesaian persoalan dari masyarakat yang kemarin datang melapor kepada Bapak Wakil Presiden. Jadi rencananya 20 yang menerima bantuan penyelesaian langsung dari Bapak Wakil Presiden dan kalau tidak salah ada dua atau tiga berhalangan hadir,” ujar Hasan di kantor Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/11/2024)