Category: Beritasatu.com Nasional

  • KPK Minta Menag Nasarudin Umar Lengkapi Informasi Soal Barang Diduga Gratifikasi

    KPK Minta Menag Nasarudin Umar Lengkapi Informasi Soal Barang Diduga Gratifikasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar untuk melengkapi informasi soal barang diduga gratifikasi yang telah dilaporkan ke KPK pada Selasa (26/11/2024). 

    Karenanya, KPK menganggap laporan barang gratifikasi oleh Nasarudin Umar itu belum diterima. Namun, pihak Nasarudin Umar sudah memastikan akan melengkapi laporan tersebut.

    “Iya, sudah menyerahkan barang-barang yang dianggap penerimaan gratifikasi, tetapi laporan penerimaan gratifikasinya masih belum lengkap. Ada informasi yang belum diisikan di formulir laporan. Jadi kami anggap belum diterima laporannya. Kamis atau Jumat dijanjikan akan dilengkapi,”  kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Rabu (27/11/2024).

    Apabila sudah lengkap, Pahala memastikan KPK akan menindaklanjuti pelaporan barang gratifikasi oleh Nasaruddin Umar tersebut. KPK akan melakukan analisis untuk kemudian menentukan kedudukan barang tersebut.

    “Setelah lengkap, akan kami analisis untuk kemudian diputuskan apakah barang yang dilaporkan menjadi milik negara atau tetap milik pak menteri. Maksimum 30 hari sudah harus diterbitkan surat keputusan KPK,” ujar Pahala.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah mengembalikan barang yang diduga gratifikasi berupa wewangian Arab kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 26 November 2024. – (Istimewa/-)

    Dari foto-foto yang diterima Beritasatu.com, barang diduga gratifikasi yang diterima Nasarudin Umar tersebut adalah bukhur yang merupakan dupa khas Timur Tengah. Ada juga wewangian oud yang cukup mahal. Merek barang yang diterima tersebut adalah Arabian Oud. 

    Berdasarkan informasi dari situs resminya, Arabian Oud merupakan produsen wewangian yang mengkhususkan diri dalam dupa, parfum oriental, dan juga parfum minyak yang sudah hadir sejak 1982. Barang diduga gratifikasi tersebut diberikan kepada Menag Nasarudin Umar pada pekan lalu.

  • Barang Diduga Gratifikasi yang Dikembalikan Menag Nasarudin Umar ke KPK Ternyata Wewangian Arab

    Barang Diduga Gratifikasi yang Dikembalikan Menag Nasarudin Umar ke KPK Ternyata Wewangian Arab

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah mengembalikan barang yang diduga gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (26/11/2024). Barang yang dilaporkan berupa sepaket wewangian Arab.

    Dari foto-foto yang diterima Beritasatu.com, barang tersebut bernama Bukhur yang merupakan dupa khas Timur Tengah. Ada juga wewangian Oud yang cukup mahal. Merek barang yang diterima Nasaaruddin Umar ini adalah Arabian Oud. 

    Dikutip dari situs resminya, Arabian Oud adalah produsen wewangian yang mengkhususkan diri dalam dupa, parfum oriental, dan parfum minyak. Merek ini sudah hadir sejak 1982. 

    Sementara itu, pihak KPK mengapresiasi langkah Nasaruddin Umar yang melaporkan barang gratifikasi tersebut. 

    “KPK mengapresiasi inisiatif pelaporan gratifikasi oleh menteri agama. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Menteri Agama Prof Nasarudin Umar yang diwakili oleh Tenaga Ahli Menteri Agama Muhammad Ainul Yakin mengembalikan barang yang diduga sebagai gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 26 November 2024. – (Istimewa/-)

    KPK pun tak tinggal diam atas pelaporan barang gratifikasi tersebut. Disampaikan Tessa, pihaknya akan menganalisis laporan yang disampaikan Nasaruddin Umar untuk menentukan apakah termasuk gratifikasi atau tidak.

    Lembaga antikorupsi itu mengimbau agar langkah pelaporan gratifikasi yang disampaikan Menag Nasaruddin Umar kali ini dapat menjadi contoh bagi para pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) lainnya. Pelapor dapat melakukannya melalui aplikasi gratifikasi online (GOL). Aplikasi ini dapat diakses secara daring dengan mengunduhnya di Android atau iOS.

  • Program DDP Dorong Peternak Sapi Tingkatkan Kualitas Produk Susu Dalam Negeri

    Program DDP Dorong Peternak Sapi Tingkatkan Kualitas Produk Susu Dalam Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menurut catatan Kementerian Pertanian (Kementan) terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kapasitas produksi susu dalam negeri, yang kemudian menjadi salah satu prioritas Kementan dalam mendongkrak PDB pertanian.

    Saat ini, kebutuhan susu nasional mencapai 4,7 juta ton per tahun, sementara produksi nasional hanya sekitar 1 juta ton, atau hanya memenuhi 21% dari kebutuhan nasional. Hal ini menyoroti kebutuhan kritis akan upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta.

    Sebelumnya, berdasarkan data Gabungan Koperasi Susu Indonesia atau GKSI, rata-rata produksi harian susu segar mencapai 1,23 juta liter per hari. Sementara itu, kebutuhan untuk memenuhi program makan bergizi gratis (MBG) sekitar 3 juta liter per hari.

    Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan upaya peningkatan produktivitas susu saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah penurunan jumlah populasi sapi secara signifikan. Sebelum merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK), populasi sapi mencapai 239.196 ekor. Namun, kini berkurang menjadi 214.878 ekor.

    Salah satu upaya untuk mendorong peningkatakan kualitas dan kuantitas produksi susu dalam negeri adalah dengan mengedepankan tata kelola serta standar manajemen peternakan. Upaya ini telah dilakukan Frisian Flag Indonesia (FFI) dengan Dairy Development Program (DDP).

    “Inisiatif ini berfokus untuk mendorong penerapan good dairy farming practices (GDFP) secara konsisten untuk menghasilkan susu segar berkualitas tinggi yang memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Corporate Affairs Director FFI Andrew F Saputro, dilansir Investor Daily, Rabu (27/11/2024).

    Dairy Development Program yang diluncurkan pada 2013 bertujuan meningkatkan produksi susu lokal berkualitas tinggi. Melalui DDP, FFI telah menjangkau ribuan peternak sapi perah melalui kemitraan dengan koperasi di berbagai wilayah di Pulau Jawa.

    “DDP juga didukung oleh para ahli untuk memberikan pelatihan tentang manajemen kandang, kesehatan dan kesejahteraan hewan, termasuk reproduksi dan pemeliharaan pedet (anak sapi perah),” tambah Andrew.

  • Manfaatkan Investasi Hasil Kunjungan Kerja ke Berbagai Negara, Pemerintah Kejar Pembangunan KEK dan PSN

    Manfaatkan Investasi Hasil Kunjungan Kerja ke Berbagai Negara, Pemerintah Kejar Pembangunan KEK dan PSN

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus menempuh berbagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan pengembangan wilayah dan infrastruktur melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Secara kumulatif hingga Q3-2024, capaian realisasi investasi pada KEK telah menembus angka Rp242,5 triliun, menyerap 151.260 tenaga kerja, dan mampu menarik minat 394 perusahaan atau industri sebagai pelaku usaha. Sedangkan untuk sepanjang tahun 2024, hingga bulan September 2024, investasi telah terealisasi sebesar Rp68,43 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.169 orang.

    Dalam Keterangan Pers usai Rapat Terbatas terkait KEK dan PSN di Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan agar KEK tersebut dapat terus didorong untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, terutama investasi yang telah diperoleh dalam lawatan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di sejumlah negara pada beberapa waktu terakhir. Untuk itu, beberapa investor perlu untuk terus didorong, termasuk terkait dengan data center.

    “Kemudian juga mengenai Proyek Strategis Nasional. Arahan Bapak Presiden Proyek Strategis Nasional yang selesai 2024-2025 untuk terus dikejar. Karena direncanakan di tahun ini 18 proyek selesai sedangkan 30 lagi akan selesai di tahun 2025. Nah tentunya program-program ini Bapak Presiden memberi arahan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail,” ungkap Menko Airlangga.

    Lebih lanjut terkait dengan PSN, Menko Airlangga menyebutkan bahwa 18 PSN yang dicanangkan akan selesai pada tahun 2024 terdiri dari bendungan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya. Selain itu, Menko Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk dapat melakukan kajian terhadap Giant Sea Wall (GSW). Ke depan, GSW diminta untuk terus didorong dan pembiayaan akan dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selanjutnya, arahan juga diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya ketahanan energi dan pangan.

  • Abdul Mu’ti Sebut Prabowo Mendukung Penerapan Pembelajaran Coding di Sekolah Sejak Dini

    Abdul Mu’ti Sebut Prabowo Mendukung Penerapan Pembelajaran Coding di Sekolah Sejak Dini

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan terhadap rencana penerapan pembelajaran pengodean atau coding di sekolah-sekolah. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (26/11/2024).

    Mu’ti menjelaskan, ia telah melaporkan hasil kajian mengenai pembelajaran coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah kepada Presiden Prabowo. 

    Mu’ti menyampaikan, beberapa kebijakan yang mereka rencanakan terkait pembelajaran coding sebagai kurikulum mata pelajaran pilihan sekolah, yang akan dimulai dari tingkat sekolah dasar, dengan kemungkinan kajian dimulai dari kelas 4 atau lebih tinggi.

    “Dan itu bisa kita selenggarakan sebagai materi pelajaran pilihan di sekolah. Dan pak presiden sangat mendukung untuk mata pelajaran coding di sekolah,” kata Mu’ti seusai rapat, pada Selasa (26/11/2024).

    Berdasarkan kajian yang dilakukan, Mu’ti menjelaskan, pembelajaran coding bisa diterapkan tanpa perlu menambah mata pelajaran baru. 

    Menurutnya, coding dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran teknik informatika dan keterampilan yang sudah ada di sekolah.

    Lebih lanjut, tiga variasi dalam pembelajaran coding, yaitu coding online, coding unplugged (tanpa internet), dan coding unplugged yang tidak memerlukan perangkat khusus dan dapat dikembangkan secara mandiri.

    “Sehingga dia bisa saja coding ini tidak menambah mata pelajaran, hanya merubah isi mata pelajaran,” jelasnya.

    Dengan pendekatan ini, kata Mu’ti, tidak perlu menambah jumlah guru, melainkan hanya perlu melatih guru yang sudah ada untuk mengajarkan coding.

    Diberitakan sebelumnya, Mu’ti mengungkapkan pemerintah akan memperkenalkan mata pelajaran artificial intelligence (AI) dan coding di beberapa sekolah guna mendukung program digitalisasi pendidikan yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Sebagai bocoran resmi, kami berencana untuk memasukkan mata pelajaran AI dan coding dalam kurikulum mendatang sebagai pilihan di sekolah-sekolah yang telah siap,” kata Abdul Mu’ti.

    Mu’ti menjelaskan kedua mata pelajaran ini akan diberikan sebagai mata pelajaran pilihan di beberapa sekolah, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masing-masing sekolah.

  • Isu Politik Terkini: Pentingnya Netralitas Pilkada 2024 hingga Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

    Isu Politik Terkini: Pentingnya Netralitas Pilkada 2024 hingga Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Berita politik sepanjang Selasa (26/11/2024) masih diwarnai dengan persiapan hari pencoblosan Pilkada 2024 yang akan digelar pada hari ini, Rabu (27/11/2024). Sejumlah tokoh menyuarakan agar Pilkada 2024 dapat tetap menjunjung tinggi netralitas dan dilaksanakan secara jujur dan adil.

    Berita lainnya datang dari Prabowo Subianto yang akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada sejumlah tokoh, hingga pembentukan Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan MPR.

    Berikut rangkuman isu politik terkini sepanjang Selasa (26/11/2024).

    Netraliltas Pilkada 2024 
    Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG menegaskan, kualitas Pilkada 2024 sangat ditentukan oleh netralitas penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pejabat birokrasi hingga tingkat desa.

    Untuk itu, BG berharap, semua pihak menjaga prinsip netralitas Pilkada 2024 untuk memilih 37 pasangan gubernur/wakil gubernur, 93 wali kota/wakil wali kota dan 415 bupati/wakil bupati.

    Prabowo Subianto Bakal Beri Gelar Pahlawan Nasional 
    Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan gelar pahlawan nasional kepada para tokoh. Ada sebanyak 16 tokoh yang telah diusulkan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, dari usulan 16 tokoh tersebut akan kembali diseleksi oleh Prabowo terkait siapa saja yang layak diberikan gelar pahlawan nasional, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

    Jokowi Akan Mencoblos di TPS 12 Banjarsari Solo
    Mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama istri Iriana Jokowi akan mencoblos Pilkada 2024 di TPS 12 yang berada di SDN Sumber 3, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (27/11/2024).

    Dari data DPT di TPS 12 Sumber, nama Jokowi berada di urutan nomor 217, dan Iriana di urutan nomor 199, yang beralamat di Jalan Kutai Utara RT 08/RW 07.

    Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan MPR
    MPR membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB). Kaukus itu menegaskan pembangunan berkelanjutan dan kebangsaan harus berjalan seiring, tidak boleh menegasi satu sama lainnya.

    Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani pembangunan berkelanjutan akan kehilangan maknanya apabila  dilakukan tanpa semangat kebangsaan.

    Puan Maharani Harap Pilkada 2024 Jurdil
    Ketua DPP PDIP Puan Maharani bersama ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, akan mencoblos untuk Pilkada Jakarta 2024 di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Puan berharap Pilkada 2024 yang digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota berjalan dengan jujur dan adil (jurdil), aman dan lancar. Menurutnya, pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya.

  • Kasus Polisi Tembak Siswa di Semarang, Anggota Komisi III DPR Desak Reformasi Total Polri

    Kasus Polisi Tembak Siswa di Semarang, Anggota Komisi III DPR Desak Reformasi Total Polri

    Jakarta, Beritasatu.com – Polri dinilai perlu melakukan reformasi total mulai dari rekrutmen hingga pembinaan para anggotanya terkait kasus polisi tembak siswa SMKN 4 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

    Menurut anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta hal tersebut perlu dilakukan agar rangkaian kasus penembakan yang dilakukan polisi belakangan ini, termasuk kasus polisi tembak siswa di Semarang tidak terjadi lagi.

    “Kepercayaan dan kepuasan masyarakat tentu harus dipulihkan supaya tidak ada lagi keraguan, terutama agar masyarakat tetap menghargai polisi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Kedaruratan ini harus segera disikapi dengan kebijakan dan implementasi konkret,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (26/11/2024).

    Wayan mengaku prihatin dan menyayangkan sejumlah kasus yang melibatkan aparat kepolisian belakang ini. Mulai dari kasus meninggalnya tahanan di Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah; kasus meninggalnya pelajar karena patroli polisi di Bekasi; kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, dan terakhir kasus polisik tembak siswa di Semarang.

    Kasus-kasus tersebut, kata dia, telah mencoreng wajah Polri sehingga publik kadang menganggap polisi dengan penyalahgunaan kewenangan, kriminalisasi, backing atau keterlibatan dalam pelanggaran hukum, penegakan hukum yang tidak transparan dan akuntabel, dan rentan intervensi. Belum lagi dikaitkan pula budaya hidup mewah, kekerasan, arogansi, dan kegiatan berpolitik.

    “Bagi saya dan tentunya Komisi III DPR, upaya reformasi atau transformasi Polri tentu bukan sama sekali tidak berjalan. Banyak inovasi layanan publik yang telah dilahirkan dan peran Polri di masyarakat yang patut diapresiasi,” tegas dia.

    Meskipun demikian, kata Wayan, semua pihak termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus mengakui tidak semua program perubahan tersebut berjalan mulus. Menurut dia, sejumlah persoalan tetap terjadi seperti kasus penembakan oleh polisi yang membutuhkan perubahan yang signifikan dan reformatif.

    “Dimulai dari sistem kepemimpinan, strategi reformasi budaya dan struktur Polri, pengawasan, pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai aturan, pelatihan/pendidikan, hingga sistem rekrutmen polisi yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan segera. Hal ini menjadi urgen untuk segera diperbaiki,” imbuh politikus PDIP tersebut.

    Wayan menambahkan, Polit perlu melaukan rekrutmen yang bersih dari pungli, pelatihan HAM dan pendidikan mental, serta kualitas yang terintegrasi dan berintegritas, pengawasan melekat dan ketat, sistem reward and punishment yang jelas dan terukur.

    “Sistem kepemimpinan yang menjunjung tinggi pelayanan dan profesionalitas menjadi beberapa kunci untuk mengubah citra Polri yang buruk,” ucap dia.

    Wayan mengimbau agar kasus penembakan yang melibatkan polisi termasuk kasus polisi tembak siswa di Semarang, harus diusut secara tuntas dan transparan baik dari sisi hukum dan etika. Menurut dia, tidak hanya pelaku, semua pihak yang terlibat harus ditindak tegas.

    Dia menegaskan, Komisi III DPR, akan terus mengawal dan mengawasi penanganan kasus polis tembak siswa di Semarang agar masyarakat dapat terus mengetahui motif dan penindakannya.

    “Jikalau diperlukan, seluruh pihak dapat memberi masukan kepada Komisi III DPR untuk mengevaluasi kinerja Polri dan perubahan UU Polri untuk mengevaluasi kewenangan, tugas, dan fungsi, serta peran Polri agar dapat terawasi dan terkendali dengan baik,” pungkas Wayan.

    Seperti diketahui, siswa berinisial GR yang masih berusia 17 tahun harus kehilangan nyawanya seusai mendapati luka tembak pada bagian pinggul. GR dilaporkan tertembak oleh oknum polisi di kawasan Perumahan Paramount, Semarang Barat, pada Minggu (24/11/2024).

    Dugaan sementara yang diklaim oleh Polrestabes Semarang, GR ditembak akibat terlibat dalam aksi tawuran. Sementara itu Wakil Kepala Sekolah SMK N 4 Semarang mengaku jika korban kasus polisi tembak siswa, GR dikenal sebagai pribadi yang baik dan merupakan anggota paskibraka.

  • Ahmad Muzani Soal Kaukus Pembangunan MPR: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    Ahmad Muzani Soal Kaukus Pembangunan MPR: Kebangsaan dan Pembangunan Harus Berjalan Seiring

    Jakarta, Beritasatu.com – MPR membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB). Kaukus itu menegaskan pembagunan berkelanjutan dan kebangsaan harus berjalan seiring, tidak boleh menegasi satu sama lainnya.

    Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani pembangunan berkelanjutan akan kehilangan maknanya jika dilakukan tanpa semangat kebangsaan. “Kedua hal tersebut penting sekali selalu kita kaitkan sebab upaya pembangunan tidak akan mencapai hasil optimal jika tanpa digerakkan oleh semangat kebangsaan yang tinggi,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Acara tersebut dihadiri para wakil ketua MPR, yakni Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Juga hadir para anggota MPR lainnya dan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard.

    Muzani mengatakan bukan kebetulan pembentukan kaukus MPR bertepatan dengan pencoblosan Pilkada 2024 yang akan dimulai pada Rabu (27/11/2024). Menurut dia, pilkada merupakan momentum yang tepat untuk menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lokal dengan visi nasional.

    “Pilkada dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan kepada masyarakat luas dan mendorong partisipasi warga dalam upaya tersebut. Sebab hanya dengan partisipasi aktif dari warga maka demokrasi bisa mendapatkan makna substantifnya, bukan hanya nilai-nilai proseduralnya,” urainya.

    Muzani menjelaskan, perlu menyusun strategi yang tepat dan komprehensif agar pemenang pilkada mampu menjalankan program pembangunan yang selaras dengan visi nasional. Strategi tersebut antara lain, pertama, menyosialisasikan nilai kebangsaan, yakni menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 kepada para kepala daerah.

    Kedua, mendorong kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan badan legislatif untuk memastikan kesinambungan kebijakan. Ketiga, pembentukan forum khusus di daerah untuk koordinasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.  

    Selain itu, perlu pula dibentuk divisi pemantauan pencapaian di daerah-daerah setelah pilkada. Dengan cara ini maka tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua daerah dapat diukur dari waktu ke waktu.

    “Kita harus selalu ingat bahwa pilkada adalah pilar penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pilkada berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin daerah yang memahami kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus mencerminkan kedaulatan rakyat,” jelasnya.

  • https://www.beritasatu.com/nasional/2857184/conference-on-indonesian-foreign-policy-digelar-pekan-ini-bahas-kebijakan-luar-negeri-presiden-prabowo

    https://www.beritasatu.com/nasional/2857184/conference-on-indonesian-foreign-policy-digelar-pekan-ini-bahas-kebijakan-luar-negeri-presiden-prabowo

  • Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Menko Budi Gunawan Dorong AKP Dadang Dihukum Berat

    Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Menko Budi Gunawan Dorong AKP Dadang Dihukum Berat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan atau BG mendorong pelaku kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dijerat dengan pasal berlapis. Bahkan, AKP Dadang Iskandar perlu dihukum seberat-beratnya.

    BG mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono soal sanksi berat terhadap AKP Dadang yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Riyanto Ulil Anshar hingga meninggal dunia.

    “Semua akan didorong dengan pengenaan pasal berlapis dan hukuman seberat-beratnya. Ini bisa saya ulangi dari hasil koordinasi kita dengan kapolri maupun dengan kapolda,” ujarnya dikutip dari Youtube Kemenko Polkam, Selasa (26/11/2024).

    Apalagi, kata BG, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah menegaskan akan menghukum AKP Dadang dengan sanksi yang berat. AKP Dadang akan menjalani dua sidang yaitu etik dan pidana terkait kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan.

    “Proses kode etik maupun disiplin dijalankan lebih awal untuk memecat AKP Dadang Iskandar dan sudah ditetapkan tersangka. Setelah itu baru proses pidananya,” katanya.

    BG juga tidak lupa menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto. “Tentu kita ikut prihatin dan ikut bela sungkawa terhadap Kompol Anumerta Ulil,” pungkas BG.

    Diketahui, kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan terjadi karena Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar diduga tidak senang Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar menangkap pelaku tambang galian C di wilayah tersebut.